TUGAS MATA KULIAH MANAJEMEN LOGISTIK OBAT, ALAT, DAN FASILITAS KESEHATAN PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN LOGISTIK
Dosen: Tito Yustiawan, drg., M.Kes
Oleh Kelompok 8: Kurnia RizqiWardani 101411131063 101411131063 Septi Ismadayu 101411131123 Widya Nur Azizah 101411131168 101411131168 Dwi Ratna Paramitha 101411131169 101411131169
DEPARTEMEN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ......................................... ............................................................... ............................................ .......................................... ....................1 BAB I PENGHAPUSAN LOGISTIK ......................................................... .................................................................. ......... 2 1.1 Definisi Penghapusan ...................................... ............................................................ .......................................... .................... 2 1.2 Tujuan dan Fungsi Penghapusan............................................ ............................................................... ................... 3 1.3 Prinsip Penghapusan ........................................... .................................................................. ...................................... ............... 4 BAB II PEMUSNAHAN LOGISTIK............................................ ................................................................... ....................... 6 2.1 Definisi Pemusnahan Logistik ...................................................... .................................................................. ............ 6 2.2 Tujuan Pemusnahan Logistik .............................. .................................................... ...................................... ................ 7 2.3 Prinsip Pemusnahan Logistik .......................... ................................................ .......................................... .................... 7 BAB III METODE M ETODE PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN LOGISTIK........ 8 3.1 Tahapan Penghapusan dan Pemusnahan ........................................... ................................................... ........ 8 3.2 Metode Penghapusan .......................................... ................................................................. ...................................... ............... 24 3.3 Metode Pemusnahan ........................................... .................................................................. ...................................... ............... 26 BAB IV SIMULASI EXCEL ............................................. .................................................................... .................................. ........... 27 BAB V PENUTUP........................................... ................................................................. ............................................ ............................... ......... 39 DAFTAR PUSTAKA .......................................... ................................................................. ............................................. .......................... .... 40
1
BAB I PENGHAPUSAN LOGISTIK 1.1 DEFINISI PENGHAPUSAN
Penghapusan merupakan proses menghilangkan aset dari layanan dan memastikan barang tersebut diperlakukan dengan tepat, baik didaur ulang, dikubur, atau perlakukan lainnya (Davis, 2012). Sedangkan menurut sumber lainnya, penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara (logistik dan peralatan) dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang (logistik dan peralatan) dari tanggung jawab administrasi dan fisik
logistik dan peralatan
yang berada dalam
penguasaannya (BNPB, 2011). 2011). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, penghapusan diartikan sebagai tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau dan/at au Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. penguasaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penghapusan juga dapat diartikan sebagai tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,
2
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 tahun 2016, penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan dapat berupa kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur terkecil dari aset yang dimiliki. Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar bar ang milik negara / daerah. Penghapusan biasa dilakukan ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset tersebut telah hilang. Berdasarkan pengertian penghapusan diatas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan merupakan tindakan menghapus aset dari daftar aset yang dimiliki untuk membebaskan dari tanggung jawab pengelolaan, baik karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena hal lain, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemindahan, daur ulang, ataupun pemusnahan. 1.2 FUNGSI DAN TUJUAN PENGHAPUSAN
Fungsi penghapusan adalah kegiatan dan usaha pembebasan barang dari pertanggung jawaban yang berlaku. Dengan kata lain fungsi penghapusan
3
adalah untuk menghapus kekayaan (east) karena kerusakan yang tidak dapat perbaiki lagi,dinyatakan sudah tuadari segi ekonomis maupun teknis, hilang, susut, dan karena hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penghapusan barang tentu memiliki tujuan dibalik proses pelaksanaannya. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana, tujuan penghapusan adalah: a. Memastikan barang yang rusak, tidak layak pakai, dan kadaluarsa dihapuskan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang penghapusan barang. b. Memastikan barang yang hilang dihapuskan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang penghapusan barang. Selain itu adanya penghapusan akan mengurangi beban penyimpanan maupun mengurangi risiko terjadi penggunaan obat yang sub standar. 1.3 PRINSIP PENGHAPUSAN
Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap
obat/alat
kesehatan yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar. Penghapusan dilakukan dengan cara membuat usulan penghapusan obat/alat kesehatan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam penjelasan PP nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dijelaskan penghapusan BMN/D merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN/D, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan BMN/D dari catatan atas BMN/D yang sudah tidak
4
berada dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan BMN/D. Menurut PP nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D terdapat pada Bab XI Penghapusan, penghapusan meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud adalah dalam hal BMN/D sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Sedangkan penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah dilakukan dalam hal BMN/D sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain. Penghapusan untuk Barang milik negara (BMN) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang, sedangkan pemusnahan untuk Barang milik daerah (BMD) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting, mengingat sepanjang BMN tersebut masih dalam penguasan PB/KPB ataupun pengelola barang, maka para pihak tersebut masih bertanggungjawab untuk melakukan administrasi dan pengamanan, baik secara hukum maupun secara fisik barang, sekalipun BMN tersebut sudah tidak dapat digunakan karena rusak, tidak sesuai teknologi, hilang dan lain-lain.
5
BAB II PEMUSNAHAN LOGISTIK 2.1 DEFINISI PEMUSNAHAN
Pemusnahan
sering
dikaitkan
dengan
penghapusan,
namun
sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Pemusnahan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, merupakan bagian dari pengelolaan logistik yang dilakukan pada sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan kondisi produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, atau kepentingan ilmu pengetahuan dan dicabut izin edarnya. Apabila dipelajari lebih lanjut dari pernyataan mengenai pengertian penghapusan dan pemusnahan, dapat dambil kesimpulan bahwa pemusnahan merupakan salah satu bagian dan teknik dari penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014, pemusnahan pada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan barang medis habis pakai dapat dilakukan apabila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, atau dicabut izin edarnya. 2.2 TUJUAN PEMUSNAHAN
Pemusnahan logistik dalam pelayanan kesehatan maupun suatu organisasi merupakan hal yang wajar. Berikut adalah tujuan dari
6
pemusnahan logistik di suatu organisasi ataupun di suatu pelayanan kesehatan: a. Mencegah
kerugian
pemborosan
biaya
untuk
keperluan
pemeliharaan atau perbaikan b. Meringankan ebban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris c. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang Membebaskan barang dan tanggung jawab pengurusan kerja 2.3 PRINSIP PEMUSNAHAN
Prinsip pemusnahan obat yang rusak/kadaluarsa adalah sebagai berikut: a. Adanya tim pemusnahan ibat dan perbekalan kesehatan yang jelas b. Adanya prosedur pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan c. Dapat dilaksanakan d. Menghilangkan atau mengurangi resiko yang berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan e. Pelatihan sumber daya manusia Tim pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan dibagi menjadi tim di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi tim diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diwakili oleh Kepala Subdin Farmasi, sedangkan tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diwakili oleh Kepala Subdin/Bidang Farmasi.
7
BAB III METODE PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN LOGISTIK 3.1 Tahapan Penghapusan dan Pemusnahan Logistik penghapusan
Syarat penghapusan: a) Persyaratan teknis yaitu secara fisik barang tidak dapat digunakan dan tidak ekonomis apabila diperbaiki, secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa, mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran atau penyusutan disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. b) Persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. c) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.
Pemanfaatan kembali
hibah
retur pemusnahan
Penjualan/ lelan
pemin dahan
Pemanfaatan lan sun
Syarat pemusnahan: 1.Diproduksi tanpa memenuhi standard dan persyaratan yang berlaku, atau tidak dapat diolah kembali 2.Telah kadaluarsa 3.Tidak memenuhi syarat untukdigunakan pada dan perkembangan iptek, termasuk sisa penggunaan 4.Dibatalkan izin edarnya 5.Berhubungan dengan tindak pidana Pelaksanaan pemusnahan tidak boleh: 1.Mencemari lingkungan 2.Membahayakan kesehatan masyarakat
Jika memenuhi, maka dapat dilakukan pemusnahan oleh SENDIRI
PIHAK LAIN
Apabila; 1.Diproduksi tanpa memenuhi standard dan persyaratan yang berlaku, atau tidak dapat diolah kembali 2.Telah kadaluarsa 3.Tidak memenuhi syarat untukdigunakan pada dan perkembangan iptek, termasuk sisa penggunaan 4.Dibatalkan izin edarnya Maka pemusnahan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan atau instansi tersebut yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pemusnahan .
Apabila: 1.Pemusnahan obat dan sediaan farmasi poin 1-4 yang ada di puskesmas harus dikembalikan kepada instalasifarmasi pemerintah daerah dengan berlandaskan peraturan perundangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 2.Pemusnahan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi poin 5 dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
8
Seperti
yang
telah
dijelaskan
pada
pembahasan
selanjutnya,
pemusnahan merupakan salah satu cara penghapusan. Bagan diatas merupakan tahapan dari pelaksanaan penghapusan dengan cara pemusnahan. Pada
makalah
ini
penulis
lebih
berkonsentrasi
pada
pembahasan
penghapusan dengan cara pemusnahan. Logistik yang telah memenuhi persyaratan penghapusan, yaitu memenuhi peryaratan teknis dan persyaratan ekonomis maka akan dihapus, dengan kata lain sudah tidak lagi menjadi beban tanggung jawab pengelolaan. Berikut adalah persyaratan penghapusan logistik: 1) Persyaratan teknis a) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki b) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi c) telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa d) mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain e) berkurangnya penyusutan
barang
dalam
disebabkan
timbangan/ukuran
penggunaan/susut
atau dalam
penyimpanan/pengangkutan. 2) Persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
9
3) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. Penghapusan logistik di Rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit. Beberapa metode penghapusan logistik yang dapat digunakan oleh Rumah sakit adalah Pemnfaatan langsung, pemanfaatan kembali, pemindahan, hibah, ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh organisasi, penjualan atau pelelangan, dan pemusnahan. Pelaksanaan penghapusan memiliki beberapa prosedur tetap yakni sebagai berikut: a. Memilah, memisahkan dan menyusun daftar obat dan perbekalan kesehatan yang akan dihapuskan. Petugas
yang
menjadi
penanggungjawab
harian
obat/perbekalan kesehatan mencatat semua obat/perbekalan kesehatan yang akan dihapuskan. Barang-barang tersebur dapat dikumpulkan pada ruangan tertentu untuk memudahkan proses berikutnya. b. Menentukan metode penghapusan Langkah
ini
dibuat
untuk
membuat
beberapa
metode
penghapusan perbekalan yang hendak ditempuh hingga menemukan satu
cara
penghapusan
yang
menguntungkan,
baik
dengan
pertimbangan finansial maupun non finansial. Metode Metode yang digunakan sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit dan sesuai dengan kondisi barang. Metode penghapusan dapat berupa pemanfaatan langsung, pemanfaatan kembali, pemindahtanganan, penjualan atau
10
pelelangan, ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh organisasi, hibah dan pemusnahan. c. Menyiapkan pelaksanaan penghapusan Kepala Rumah Sakit sebagai penanggung jawab umum perbekalan kesehatan
menghubungi Dinas kesehatan
Kab/Kota
setempat tentang adanya obat/perbekalan kesehatan yang rusak dan mengusulkan penghapusan. Usul penghapusan, sebaiknya disusun dan dilengkapi dengan keterangan sebagai berikut : a. Identitas dan ciri-ciri barang b. Lokasi/tempat beradanya barang c. Harga perolehanbarang bersangkutan d. Sebab/alasan penghapusan e. Jumlah dan status barang d. Menetapkan lokasi penghapusan e. Pelaksanaan penghapusan Implementasi penghapusan perbekalan kesehatan ini sesuai dengan cara penghapusan perbekalan kesehatan yang telah ditentukan bersama. Agar proses berjalan dengan baik dan lancar maka sebaiknya Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan program penghapusan setahun sekali. f.
Membuat berita acara penghapusan dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai laporan. Bupati/kepala daerah membentuk panitian penghapusan barang milik/kekayaaan milik Negara untuk menindak lanjuti semua
11
permohonan penghapusan barang dari seluruh instansi/lembaga daerah. Sedangkan panitia lain dapat tetap melakukan pemeriksaan perbekalan kesehatan yang lainnya yang akan dihapus, sehingga panitia penghapusan dapat melakukan rekomendasi yang menyetujui atau menolak. Bila panitia penghapusan menyetujui maka panitia akan mengusulkan pengesahan penghapusan kepada DPRD setempat. Setelah mendapatkan persetujuan melalui siding DPRD maka barang yang diusulkan untuk dihapuskan akan dicoret dari data kepemilikan Rumah Sakit/instansi kesehatan lainnya.
Gambar 1. Berita Acara Penghapus g. Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
penghapusan logistik Ketika suatu logistik dihapuskan memenuhi peryaratan pemusnahan, yaitu diproduksi tanpa memenuhi standard dan persyaratan yang berlaku,
12
atau tidak dapat diolah kembali, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untukdigunakan pada dan perkembangan iptek, termasuk sisa penggunaan, dibatalkan izin edarnya, atau berhubungan dengan tindak pidana. Maka, akan dilakukan tindakan pemusnahan. Proses pemusnahan tidak boleh mencemari lingkungan dan berbahaya terhadap kesehatan masyarakat. Proses pemusnahan dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan itu sendiri, ataupun oleh pihak lain. Pemusnahan dilaksanakan sendiri apabila diproduksi tanpa memenuhi standard dan persyaratan yang berlaku, atau tidak dapat diolah kembali, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sisa penggunaan, atau dibatalkan izin edarnya. Pemusnahan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan atau instansi itu sendiri, yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan oleh pihak lain apabila: a. Logistik obat dan sediaan farmasi yang diproduksi tanpa memenuhi standard dan persyaratan yang berlaku, atau tidak dapat diolah kembali, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan, termasuk sisa penggunaan, atau dibatalkan izin edarnya dan harus dikembalikan kepada instalasi farmasi pemerintah daerah dengan berlandaskan peraturan perundangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. b. Pemusnahan obat dan sediaan farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
13
Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan
oleh
Apoteker
dan
disaksikan
oleh
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota. Berikut ini prosedur pemusnahan obat: a. Sediaan padat dan setengah padat seperti tablet, kapsul, salep, krim dikeluarkan dari wadah/pembungkusnya kemudian dimasukkan dalam insinerator, dibakar hingga menjadi abu, abunya dikumpulkan dan dibuang ketempat pembuangan sampah. b. Sediaan cair seperti sirup dan cair infus dikeluarkan dari wadahnya, dicampur dengan sejumlah air dan dibuang ke septictank khusus yang sudah tersedia. c. Sediaan cair berupa injeksi, dipecahkan bersama wadahnya, cairannya dialirkan kedalam septictank , dan pecahan wadahnya dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Tahapan pemusnahan obat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, adalah sebagai berikut: a. membuat daftar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang akan dimusnahkan b. menyiapkan Berita Acara Pemusnahan c. mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait d. menyiapkan tempat pemusnahan
14
e. melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Dalam proses pemusnahan obat harus tersedia daftar inventaris bahan obat dan obat-obat tertentu yang akan dimusnahkan, dimana sekurangkurangnya mencakup nama, bentuk dan kekuatan sediaan, kuantitas obat, nomor bets, dan tanggal daluwarsa. Kebenaran bahan obat dan obat-obat tertentu yang akan dimusnahkan harus dibuktikan dengan dokumen pendukung yang disetujui oleh Kepala Bagian Pemastian Mutu bahwa bahan obat dan obat-obat tertentu sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan dan/atau diedarkan. Pelaksanaan
pemusnahan
harus
dibuat
dengan
memperhatikan
pencegahan diversi dan pencemaran lingkungan. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan oleh Apoteker Penanggung Jawab Produksi dan disaksikan oleh petugas Balai Besar/Balai POM atau Dinas Kesehatan setempat. Kegiatan pemusnahan harus didokumentasikan dalam Berita Acara. Pemusnahan yang ditandatangani oleh pelaku dan saksi. Pelaku pemusnahan merupakan apoteker dan teknisi, dimana apoteker merupakan petugas yang memiliki kewajiban dan wewenang terhadap penerimaan hingga penghapusan dan pemusnahan obat. Sedangkan saksi berasal dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sesuai dengan permohonan sebagai saksi, yang telah diajukan oleh penanggung jawab fasilitas produksi / fasilitas distribusi /
15
fasilitas pelayanan kefarmasian / pimpinan lembaga / dokter praktik perorangan. Berita Acara Pemusnahan sekurang-kurangnya memuat: a. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan b. tempat pemusnahan c. nama lengkap penanggung jawab produksi d. nama lengkap petugas Balai Besar/Balai POM atau Dinas Kesehatan setempat yang menjadi saksi dan saksi lain dari pihak ketiga bila pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga e. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, kuantitas, nomor bets, dan tanggal daluwarsa obat-obat tertentu yang dimusnahkan. Khusus untuk obat-obat tertentu yang ditarik dari peredaran harus dilakukan pemusnahan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan yang dilakukan terhadap obat/bahan obat-obat tertentu di pedagang besar farmasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemusnahan obat/bahan obat-obat tertentu dilakukan oleh Apoteker penanggung jawab PBF dan disaksikan oleh petugas Balai Besar/Balai POM atau Dinas Kesehatan setempat, serta dibuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh penanggung jawab PBF dan saksi. b. Harus tersedia daftar inventaris bahan obat dan obat-obat tertentu yang akan dimusnahkan sekurang-kurangnya mencakup nama, bentuk dan kekuatan sediaan, kuantitas obat, nomor bets, dan tanggal daluwarsa. c. Pelaksanaan
pemusnahan
harus
dibuat
dengan
memperhatikan
pencegahan diversi dan pencemaran lingkungan.
16
d. Berita Acara Pemusnahan yang menggunakan pihak ketiga harus ditandatangani juga oleh pihak ketiga Sedangkan pemusnahan obat-obat tertentu yang dilakukan di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, serta instalasi farmasi klinik memiliki ketentuan sebagai berikut: a. Pemusnahan dilaksanakan terhadap obat-obat tertentu yang rusak dan kedaluwarsa. b. Obat-obat tertentu yang akan dimusnahkan harus dicatat dalam daftar inventaris yang mencakup nama obat, produsen, bentuk dan kekuatan sediaan, isi dan jenis kemasan, jumlah, nomor bets, dan tanggal daluwarsa. c. Pelaksanaan pemusnahan harus memerhatikan pencegahan diversi dan pencemaran lingkungan. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan oleh penanggung jawab sarana dan disaksikan oleh petugas Balai Besar/Balai POM atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. d. Penanggungjawab sarana yang melaksanakan pemusnahan obat-obat tertentu harus membuat Berita Acara Pemusnahan. e. Berita
Acara
Pemusnahan
harus
ditandatangani
oleh
Apoteker
Penanggung Jawab/Kepala Instalasi Farmasi dan saksi f.
Berita Acara Pemusnahan yang menggunakan pihak ketiga harus ditandatangani juga oleh pihak ketiga.
g. Pemusnahan terhadap Obat-Obat Tertentu di sarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik pemerintah mengacu kepada Peraturan Perundang-
17
undangan. Format surat laporan, berita acara, serta lampiran berita acara pemusnahan telah diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Kepada Yth. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Kota, Tanggal Lampiran : Perihal : Laporan Pemusnahan Obat-Obat Tertentu Cq. Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat Dengan Hormat Bersama ini kami melaporkan bahwa kami telah melakukan pemusnahan Obat-Obat Tertentu sesuai dengan berita acara terlampir. Demikian laporan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami Apoteker Penanggung Jawab Produksi/PBF Nama Lengkap No SIKA Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota………..(setempat) 2. Kepala Balai Besar/Balai POM di…………..(setempat)
Gambar 2. Surat Pengantar Laporan Pemusnahan
18
BERITA ACARA PEMUSNAHAN OBAT-OBAT TERTENTU Nomor :..........
Pada hari ini... tanggal... bulan... tahun... sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat T ertentu yang Sering Disalahgunakan, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Apoteker Penanggung Jawab : ........ SIPA/SIKA : ........ Nama Sarana : ........ Alamat Sarana : ........ Dengan disaksikan oleh : 1. Nama : ........ Jabatan : ........ NIP : ........ 2. Nama : ........ Jabatan : ........ 3. Nama : ..... Jabatan : ........ Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada pukul....., bertempat di........., kami telah memusnahkan sejumlah Obat-Obat Tertentu sebagaimana tersebut dalam la mpiran. Pemusnahan ini kami lakukan dengan cara............. Berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dikirimkan kepada: 1. Badan POM RI 2. Dinas Kesehatan Provinsi........... 3. Pertinggal Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saksi-saksi: 1. Petugas Balai Besar/Balai POM atau Dinas Kesehatan setempat Tanda tangan (.....................) 2. Saksi lain Tanda tangan (.....................) 3. Saksi lain Tanda tangan (.....................) Mengetahui: Pimpinan,
Nama Kota, Tgl, Bln, Tahun Apoteker Penanggung Jawab
Tanda tangan & Stempel
Tanda tangan (Nama Apoteker Penanggung Jawab/Apoteker Penanggung Jawab Produksi) SIK/SIPA/NIP
Gambar 3. Berita Acara Pemusnahan
19
Lampiran Berita Acara Pemusnahan Obat-Obat Tertentu: Nomor :.................
Daftar Obat-Obat Tertentu yang dimusnahkan: No. Urut Nama Obat Satuan
Jumlah
Keterangan (Rusak/Expired)
Mengetahui: Pimpinan,
Nama Kota, Tgl, Bln, Tahun Apoteker Penanggung Jawab
Tanda tangan & Stempel
Tanda tangan (Nama Apoteker Penanggung Jawab/Apoteker Penanggung Jawab Produksi) SIK/SIPA
Saksi-saksi: 1. Petugas Balai Besar/Balai POM atau Dinas Kesehatan Setempat Tanda tangan
2.
(.....................) Saksi lain Tanda tangan
3.
(.....................) Saksi lain Tanda tangan
(.....................)
Gambar 4. Lampiran Berita Acara Pemusnahan Standar mengenai penghapusan obat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek adalah sebagai berikut: a. Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak yang
20
mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota b. Pemusnahan Obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan Formulir 1 sebagaimana terlampir. c. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Resep menggunakan Formulir 2 sebagaimana terlampir dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. DAFTAR OBAT YANG DIMUSNAHKAN No.
Nama Obat
Saksi-saksi
Jumlah
Alasan Pemusnahan
……………………………….20…….. yang membuat berita acara
1 ……………………………………. ……………………………………… NIP. NO. SIPA. 2 …………………………………….. NIP
Gambar 5. Formulir Daftar Obat yang Dimusnahkan
21
BERITA ACARA PEMUSNAHAN OBAT KADALUWARSA/RUSAK Pada hari ini ........................ tanggal................ bulan..................... tahun ..................... sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek , kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Apoteker Pengelola Apotek : …………………………………… Nomor SIPA : …………………………………… Nama Apotek : …………………………………… Alamat Apotek : …………………………………… Dengan disaksikan oleh : 1. Nama : ……………………………………… NIP : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… 2. Nama : ……………………………………… NIP : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… Telah melakukan pemusnahan Obat sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Tempat dilakukan pemusnahan :................................................................ Demikianlah berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan di kirim kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota 2. Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 4. Arsip di Apotek ……………………………….20…….. Saksi-saksi yang membuat berita acara 1 …………………………………… ……………………………………… NIP. NO. SIPA. 2 …………………………………….. NIP.
Gambar 6. Berita Acara Pemusnahan Obat Kadaluwarsa/Rusak
22
BERITA ACARA PEMUSNAHAN RESEP Pada hari ini ........................ tanggal................ bulan..................... tahun ..................... sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek , kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Apoteker Pengelola Apotek : …………………………………… Nomor SIPA : …………………………………… Nama Apotek : …………………………………… Alamat Apotek : …………………………………… Dengan disaksikan oleh : 1. Nama : ……………………………………… NIP : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… 2. Nama : ……………………………………… NIP : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… Telah melakukan pemusnahan Resep pada Apotek kami, yang telah melewati batas waktu penyimpanan selama 5 (lima) tahun, yaitu : Resep dari tanggal....................sampai dengan tanggal .............................. Seberat .............................. kg. Resep Narkotik.................. lembar Tempat dilakukan pemusnahan : …………………………………………………… Demikianlah berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan dikirim kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota 2. Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 4. Arsip di Apotek
Saksi-saksi
……………………………….20…….. yang membuat berita acara
1 ……………………………………… ……………………………………… NIP. NO.SIPA. 2 …………………………………….. NIP
Gambar 7. Berita Acara Pemusnahan Resep
23
Tahapan pemusnahan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit adalah sebagai berikut: 1. membuat daftar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang akan dimusnahkan 2. menyiapkan Berita Acara Pemusnahan 3. mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait 4. menyiapkan tempat pemusnahan melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. 3.2 Metode Penghapusan Logistik
Penghapusan logistik di Rumah sakit dapat berupa penghapusan obat dan persediaan farmasi, alat kesehatan dan aset atau fasilitas. Penghapusan logistik di Rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit. Berikut ini merupakan beberapa metode penghapusan logistik. a. Pemanfaatan langsung Pemanfaatan langsung merupakan usaha merehabilitasi komponenkomponen yang masih dapat digunakan kembali dan dimasukkan sebagai barang persediaan baru. b. Pemanfaatan kembali Usaha meningkatkan nilai ekonomis dari barang yang dihapus menjadi barang lain. c. Pemindahan
24
Metode ini merupakan mutasi barang yang sudah tidak diperlukan kepada instansi cabang atau unit kerja yang memerlukan dalam rangka pemanfaatan langsung. Pemusnahan dengan metode ini terjadi dalam satu organisasi. d. Hibah Hibah yaitu pemanfaatan langsung atau peningkatan potensi kepada badan atau pihak di luar instansi (pemerintah). e. Ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh organisasi ( Retur ) Metode ini dilakukan dengan menukarkan logistik yang dimiliki dengan logistik yang dibutuhkan oleh organisasi. Logistik yang ditukarkan harus benar-benar sudah tidak dibutuhkan oleh organisasi. Nilai logistik yang ditukarkan harus sepadan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. f.
Penjualan/Pelelangan Metode ini merupakan menjual atau melelang barang yang sudah tidak dibutuhkan oleh organisasi tapi masih bisa digunakan. Penjualan atau pelelangan dapat dilakukan ketika nilai aset atau barang persediaan merugikan organisasi.
g. Pemusnahan Metode ini dilakukan dengan memusnahkan logistik secara fisik. Metode ini digunakan ketika metode lainnya tidak dapat diterapkan. Proses pemusnahan sendiri perlu diperhatikan karena menyangkut keamanan dan keselamatan lingkungan.
25
3.3 Metode Pemusnahan Logistik 3.3.1 Obat dan Sediaan Farmasi
Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan
oleh
Dinas
Kesehatan
Kota/Kabupaten.
Sedangkan
pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan dibujktikan dengan berita
acara
pemusnahan menggunakan Formulir
1
(Terlampir).
Selebihnya terkait dengan adanya resep obat, pemusnahan resep juga dilakukan pada resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun. Prinsip pemusnahan obat adalah tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan. Pelaksanaan pemusnahan harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemusnahan obat dan sediaan farmasi diawali dengan melakukan penilaian
terhadap
obat
apakah
obat
cukup
dihapuskan
atau
dimusnahkan. Kriteria obat yang layak dimusnahkan adalah rusak akibat perubahan warna/bentuk, kadaluwarsa atau expired , tidak bersegel lagi, rusak karena terputusnya rantai dingin (contoh : vaksin, insulin, hormone), label yang tidak jelas atau bahasa yang tidak dimengerti dan
26
kotor. Semua obat harus dibuang dengan cara yang aman dan tepat sesuai dengan karakteristik obat. 1. Sediaan padat Tablet dan kapsul dapat dihapus dari kemasan luarnya, dikeluarkan dari kemasan blister dan ditempatkan dalam kit drugs denasturasi.
Dalam
melakukan
hal
ini
seseorang
harus
menggunakan sarung tangan. Metode alternatif denaturasi untuk menghancurkan atau menggiling formulasi dosis padat yaitu dengan menempatkannya ke dalam sedikit air panas, aduk dengan sabun, pastikan obat telah dilarutkan atau didispersikan, kemudian dapat dibuang ke bin pembuangan limbah yang tepat disediakan oleh kontraktor limbah. 2. Sediaan cair Obat dengan sediaan cair dapat dituangkan dari wadahnya dan dimasukkan ke daam wadah denaturasi kit dimana akan bercampur dengan bahan limbah lainnya, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Metode alternatif lainnya adalah dengan membuang sejumlah obat cair pada tempat pembuangan yang berukuran besar sesuai dengan banyaknya obat. Namun hal ini perlu mempertimbangkan peraturan kesehatan dan keselamatan agar dapat menjaga lingkungan dari bahaya dan polusi. 3. Formula parenteral Ampul cair harus dibuka dan isinya dikosongkan ke dalam denaturasi kit atau dibuang dengan cara yang sama seperti
27
membuang obat sediaan cair. Ampul harus dibuang di tempat sampah benda tajam dan harus diberi label “mengandung lombah farmasi dicampur dengan benda tajam – untuk insinerasi”. Begitu pun dengan ampul berisi sediaan obat bubuk. Seseorang yang membuka ampul harus memakai sarung tangan sebagai tindak pencegahan untuk meminimalkan risiko cedera dari benda tajam. ALternatif lain namun kurang disukai adalah ampul dimasukkan dan dihancurkan di wadah plastik kosong. Setelah rusak berikan sedikit air sabun panas (untuk ampul bubuk) atau tempatkan pada tempat pembuangan khusus (untuk ampul cair). Namun pelru diperhatikan
bahwa
kaca
tidak
merugikan
orang
yang
menghancurkan obat. 4. Formula aerosol Formulasi aerosol harus dikeluarkan ke dalam air (untuk mencegah tetesan obat memasuki udara). Sebagai tindakan pencegahan maka dianjurkan untuk menggunakan masker bagi staf yang melaksanakan kegiatan pemusnahan dan pastikan bahwa tempat pemusnahan memiliki ventilasi yang baik. Cairan yang dihasilkan dapat dibuang sesuai dengan pedoman pada pemusnahan formulasi cair. 5. Narkotika dan Psikotropika Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
3
Tahun
2015
Tentang
Peredaran,
Penyimpanan,
Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
28
Farmasi dijelaskan bahwa Narkotika dan Psikotropika dilakukan pemusnahan apabila memenuhi persyaratan : a. Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali b. Telah kadaluarsa c. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan d. Dibatalkan ijin edarnya, atau e. Berhubungan dengan tindak pidana Pemusnahan narkotika dan psikotropika harus dilakukan dengan tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan sampling oleh petugas untuk kepentingan pengujian dan juga dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi. Pemusnahannya dilakukan dengan disaksikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi atau BPOM setempat. dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 3.3.2 Alat Kesehatan/Peralatan Medis
Alat kesehatan atau peralatan medis dapat dimusnahkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Diproduksi dan/atau disalurkan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku 2. Telah melebihi masa pakai atau kadaluwarsa
29
3. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Dicabut izin edarnya akibat adanya efek yang tidak diingini Pemusnahan alat kesehatan atau peralatan medis ini dapat dilaksanakan oleh: 1. Perusahaan yang memproduksi dan/atau mendistribusikan alat kesehatan tersebut 2. Pimpinan fasilitas kesehatan temoat alat kesehatan berada 3. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 4. Pemusnahan alat kesehatan yang berhubungan dengan tindak pidana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Produk yang akan dimusnahkan yang belum dikirim ke tempat pemusnahan harus ditempatkan terpisah dan teridentifikasi secara jelas agar tidak tercampur dengan produk layak jual dan mencegah terjual secara tidak sengaja. Kegiatan pemusnahan harus memperhatikan hal berikut: 1. Keselamatan personil yang melaksanakn pemusnahan 2. Kemungkinan penyalahgunaan produk/kemasan 3. Meminimalkan dampak terhadap lingkungan 4. Peraruran perundnag-undangan mengenai pembuangan limbah Pemusnahan barang milik Negara dilakukan dengan cara: 1. Dibakar 2. Dihancurkan
30
3. Ditimbun/dikubur 4. Ditenggelamkan 5. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Setelah pelaksanaan pemusnahan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang. 3.3.3 Aset atau Fasilitas Kesehatan
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan asset. Pemusnahan asset pada pengguna barang dapat dilakukan dalam hal: a. Aset tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau b. Alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pemusnahan asset atau fasilitas kesehatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Dibakar b. Dihancurkan c. Ditimbun/dikubur d. Ditenggelamkan e. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
31
BAB IV SIMULASI EXCEL
Penghapusan logistik dapat diimplementasikan dalam Ms. Excel. Berikut ini adalah langkah-langkah implementasi penghapusan logistik pada Microsoft Excel: 1. Dari data, sudah tertulis jenis obat yang dibeli dari distributor yang berbeda. Jumlah obat yang dibeli dan harga belinya juga sudah diketahui. Langkah pertama adalah menghitung nilai biaya dari masing-masing obat dengan cara mengalikan jumlah obat yang dibeli dengan harga beli. Kemudian di drag kebawah sampai baris terakhir. Mengasumsikan bahwa kesepakatan pemesanan pada distributor A, apabila terdapat barang yang rusak tidak bisa di return maka harus di hapuskan. Kesepakatan pemesanan pada distributor B, apabila terdapat barang yang rusak dapat di return dan diganti dalam bentuk barang yang sama sesuai jumlahnya.
Gambar 4.1 Pembelian obat 2. Mengasumsikan jumlah obat yang rusak dari setiap pembelian. Kemudian menghitung nilai rupiah akibat obat yang rusak dengan cara mengalikan jumlah obat yang rusak dengan harga beli.
32
Gambar 4.2 Jumlah Obat yang rusak 3. Mengetahui jumlah ganti rugi obat yang rusak sesuai dengan kesepakatan pada masing-masing distributor. Langkah ini dibantu dengan formula logical IF yang dihubungkan dengan distributor dan jumlah obat yang rusak. Kemudian drag kebawah untuk mengisi baris dibawahnya dengan fungsi yang sama.
Gambar 4.3 Ganti rugi kerusakan obat 4. Menghitung pertambahan nilai rupiah dengan cara mengalikan ganti rugi obat yang rusak dengan harga beli. Apabila Distributor tidak memberikan ganti rugi terhadap kerusakan obat maka pertambahan nilainya 0. Drag kebawah formula di cell sampai baris terakhir.
33
Gambar 4.4 Pertambahan nilai 5. Menghitung jumlah masing-masing obat yang masih tersedia di gudang dengan perhitungan jumlah pembelian obat dikurangi jumlah obat yang rusak dijumlahkan dengan ganti rugi yang rusak tergantung dengan kesepakatan dengan masing-masing distributor. Drag kebawah sampai baris terakhir.
Gambar 4.5 Jumlah obat saat ini 6. Di sheet baru buat tabel seperti dibawah dan mengisinya dengan me-link kan informasi yang sama dengan tabel sebelumnya di sheet 1. Kemudia mengisi cell pada kolom “Rusak yang Tidak Bisa Direturn” dengan cara menyambungkan pada kolom “Rusak” khusus untuk pembelian obat pada distributor A. Sedangkan untuk pembelian obat pada distributor B diisi dengan 0, karena sesuai dengan kesepakatan, distributor B tidak melayani return obat yang rusak. Formula dapat di drag kebawah.
34
Gambar 4.6 Jumlah obat yang rusak tidak bisa di-return 7. Menuliskan tanggal expired obat, tanggal maksimal pakai dan tanggal saat ini. Tanggal pemakaian obat adalah 3 bulan sebelum tanggal expired obat. Sedangkan, tanggal saat ini diasumsikan tanggal 1 April 2017.
Gambar 4.7 Tanggal obat 8. Mengasumsikan jumlah obat yang digunakan untuk pelayanan dan menghitung nilai rupiah obat yang digunakan untuk pelayanan dengan cara mengalikan harga beli dengan jumlah obat yang dipakai. Kemudian drag kebawah.
35
Gambar 4.8 Nilai rupiah obat yang sudah dipakai 9. Menghitung jumlah obat yang belum dipakai dengan cara mengurangi jumlah obat yang dibeli dikurangi dengan yang dipakai. Kemudian drag kebawah formula tersebut untuk menentukan sisa masing-masing obat.
Gambar 4.9 Jumlah obat yang belum dipakai 10. Menghitung jumlah nilai rupiah yang belum dipakai dengan cara mengalikan harga beli dengan jumlah obat yang belum dipakai. Lalu drag kebawah.
Gambar 4.10 Nilai rupiah obat yang belum dipakai 11. Menghitung sisa obat yang ada di gudang dengan cara menjumlahkan obat yang rusak tetapi tidak bisa direturn dengan obat yang belum dipakai dan drag kebawah.
36
Gambar 4.11 Menghitung sisa masing-masing obat 12. Menghitung nilai rupiah sisa obat dengan cara mengalikan jumlah sisa obat di gudang dengan harga beli. Kemudian drag kebawah formula tersebut.
Gambar 4.12 Nilai rupiah sisa obat 13. Memutuskan apakah perlu dilakukan penghapusan atau tidak dengan menggunakan bantuan rumus logical IF. Drag kebawah formula tersebut sampai baris terakhir.
37
Gambar 4.13 Menentukan keputusan 14. Menghitung jumlah nilai rupiah yang hilang akibat penghapusan obat menggunakan logical IF. Kemudian formula tersebut di drag kebawah sampai baris terakhir.
Gambar 4.14 Menghitung nilai rupiah yang hilang akibat keputusan
38
BAB V PENUTUP
Deletion is the act of removing an asset from a list of assets held to exempt from management responsibility, either because it is exhausted its economic life or because of other things, which can be done in various ways such as transfering, recycling, or exterminating. Deletion is different from extermination which is one of deletion’s technique. The deletion and extermination of assets (whether in the form of goods or otherwise) has been regulated in Indonesian law. The methods and procedures for deletion and destruction with various techniques of implementation have also been described and arranged there in. Implementation of deletion and extermination can vary, adjusted for the type of assets. At health facilities, commonly used assets are medicines and medical equipment or medical devices. From each of these assets, the execution of deletion and destruction also varies according to the characteristics of each asset.
39
DAFTAR PUSTAKA
BNPB, 2011. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dna Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPOM, 2016. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang Sering Disalahgunakan Davis, R., 2012. An Introduction to Asset Management. United Kingdom: The Institute of Asset Management. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2010. Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit . Jakarta Griffin, R. W., 2001. Management. 7th ed. Texas: Texas A & M University. Indonesia, P. R., 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Jakarta: s.n. Juan, D. A.-S., 2007. Fundamentals of Accounting: Basic Accounting Principles Simplified For Accounting Students. Bloomington: AuthorHouse. Kemenetrian Kesehatan RI, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Koonzt, et al. 1984. Management a System and Contingensy Analysis of Managerial Menteri Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek . Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit . Jakarta Menteri Kesehatan RI. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta Menteri Kesehatan RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. Jakarta Menter Keuangan Republik Indonesia. 2007. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Jakarta Pemerintah RI. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana
40
