KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RS
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) DI RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI KARS DAN JCI JAKARTA, 26 – 28 NOVEMBER 2014
1
1. 2. 3. 4. 5.
UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RS Permenkes 012/2012 tentang Akreditasi RS Permenkes 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS Kepmenkes No: 270/Menkes/SK/III/2007 tentang “Pedoman Manajerial PPI di RS & Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 6. Kepmenkes No : 382/Menkes/SK/III/2007 tentang “Pedoman PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya”
2
1. Peningkatan kasus-2 penyakit infeksi (new emerging, emerging- dan re-emerging diseases) dan infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) 2. RS dan Fas. Yan. Kes lainnya harus mampu memberikan pelayanan yg bermutu, akuntabel serta meminimalkan risiko infeksi kepada nakes, pengunjung dan pasien RS
3. KLB unpredictable 4. Gambaran mutu yan RS (instrumen akreditasi) 5. Infeksi Nosokomial (HAIs)
1 dari 20 pasien dirawat mengalami infeksi akibat pelayanan kesehatan (healthcare associated infection) 70 % diantaranya BISA DICEGAH !!
< 10 % dipengaruhi lingkungan
>90 % dipengaruhi perilaku CDC, 2009
4
PROGRAM KEMENKES TUJUAN & KEBIJAKAN PPI di RS Tujuan PPI: Meningkatkan mutu layanan RS dan fasyankes lain melalui PPI di seluruh satker di RS dan fasyankes lain, yaitu: – Manajemen risiko, – Clinical governance, – K3. Melindungi nakes & masy dari penularan penyakit menular (Emerging Infectious Diseases) Menurunkan angka penularan HAIs (Hospital Acquired Infections)
1. Setiap RS & Fasyankes lainnya harus laksanakan PPI
2. Pelaksanaan PPI sesuai: • Pedoman Manajerial PPI di RS & Fasyankes lain (SK Menkes no.270/2007) • Pedoman PPI di RS & Fasyankes lainnya(SK Menkes no.382/2007) • Pedoman PPI lainnya SE Dirjen Bina Yanmed No.HK.03.01/III/3744/08 ttg Pembentukan Komite PPI RS & Tim PPI RS 3. Dir. RS dan Fasyankes lainnya membentuk : Komite PPI dan Tim PPI dibawah koord. Direktur 4. Komite dan Tim PPI mempunyai tugas, fungsi kewenangan jelas.
5. Setiap RS dan Fasyankes lainnya wajib memiliki IPCN 6
Manajemen • Komitmen Direktur RS/Ka Fasyankes • Update Regulasi
• Utilisasi Komite/Tim PPI di Fasyankes • Penggunaan anggaran untuk menunjang PPI di fasyankes (termasuk untuk insentif petugas IPCN) Teknis
• Pelatihan dan In House Training • Pelaksanaan surveilans HAIs • Pencatatan & Pelaporan • Monitoring & Evaluasi
Cek setiap RS di wilayahnya : apakah ada Komite /Tim PPI RS? (SK Direktur RS) Apakah sudah memiliki IPCN dan IPCLN atau petugas lain terlatih tentang PPI? (sertifikat dll) Bila sudah ada petugas terlatih : Cek apakah ada SOP terkait PPI RS? Apakah ada IPCN? (1 IPCN setiap 100 -150 TT) Apakah surveilans PPI RS sudah dilaksanakan? Apakah ketersediaan APD cukup?
Dinkes dapat membuat surat teguran kepada Direktur RS untuk membentuk Komite/Tim dan melaksanakan PPI RS Memfasilitasi pelatihan PPI RS secara kolektif atau bekerjasama dengan Pokja PPI Kemenkes, Perdalin dan organisasi terkait yang di sarankan oleh Kemenkes 8
Kewaspadaan transmisi
Kewaspadaan standar
Kewaspadaan Isolasi
Pemakaian antibiotika secara rasional
Program PPI
Kesehatan Karyawan
Surveilans HAIs dan multi-drug resistant organism (MDRO)
Diklat 7
a. Kewaspadaan Standar Sebelum diagnosis ditegakkan/hasil lab Kebersihan tangan/HH APD Peralatan perawatan pasien Pengendalian lingkungan Pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen Kesehatan karyawan/perlindungan petugas kesehatan Penempatan pasien Hygiene respirasi/etika batuk Praktek menyuntik yang aman Praktek untuk lumbal punksi
b. Kewaspadaan transmisi Mell : Kontak Droplet
Airbone Common vehicle (makanan, air,
obat, alat) Vektor (lalat, nyamuk, tikus)
Dinamis, sistematis,
sustain
Catat, olah, analisis (IDO, ISK, IADP, VAP) Tujuan :
•
Data dasar infeksi RS Menurunkan laju infeksi RS Identifikasi dini KLB di RS Standar mutu yan medis dan keperawatan Unsur pendukung pemenuhan akreditasi RS
Audit kepatuhan kebersihan tangan/HH
Agar berlangsung secara baku, terpadu, bersinambung, terukur, dan dapat dievaluasi.
Penggunaan AB secara bijak Pemilihan jenis AB harus berdasar pada hasil px. mikrobiologi atau berdasar pada pola mikroba dan pola kepekaan antibiotik, serta diarahkan pada antibiotik berspektrum sempit untuk mengurangi dampak
selection pressure.
Komite/Tim PPI terlatih IPCN/IPCO terlatih
In house training –
seluruh petugas di RS paham PPI sesuai dengan lingkup tugas Seminar/workshop – untuk mengupdate ilmu PPI
Terutama petugas di tempat risti Pemeriksaan kesehatan berkala, minimal 1 tahun sekali Manajemen RS menjamin ketersediaan APD sesuai kebutuhan
PERAN PIMPINAN RS DALAM STANDAR AKREDITASI BARU
PIMPINAN RS
Sistem monev terhadap regulasi yg ditetapkan pimp
Patuh terhadap peraturan & perundangan RS
Menetapkan regulasi di RS
Menjamin kepatuhan staf terhadap regulasi yg ditetapkan oleh pimpinan
Instrumen tahun 2012 (mengacu JCI edisi 4) Fokus pada Keselamatan Pasien Tambahan Penilaian 3 Program Pemerintah (MDG’s) Dimulai Juni 2012 (Section I: PatientCentered Standards) (8 Chapter) (7 Bab)
(Section II: Health Care Organization Management standards) (6 Bab)
(6 Chapter)
(International Patient Safety Goals (IPSG)) (Chapter 1Section I)
J.C.I Edisi 4. Thn 2011 + AMC (2013) 19
Permenkes No 12 / 2012 ttg Akreditasi RS ,ps.3
1)
2)
Untuk Peningkatan mutu pelayanan RS “wajib” diakreditasi minimal 3 th. sekali Akreditasi RS yg dimaksud dilakukan oleh lembaga independen dr dalam/LN berdasarkan Stdr akreditasi yg berlaku
3)
Lembaga independen sbgmana dimaksud pd ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
4)
Ketentuan mengenai akreditasi RS dimaksud diatur dgn Peraturan Menteri
*Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasi nasional *Ayat 5 RS yg akan mengikuti akreditasi internasional harus sudah mendapatkan status akreditasi nasional
*Ayat 7 RS baru yang telah memperoleh izin operasional & beroperasi min. 2 thn, wajib mengajukan permohonan akreditasi
SK Menkes No. 428/ 2012 ttg. PENETAPAN LEMBAGA INDEPENDEN PELAKSANA AKREDITASI RS DI INDONESIA
Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi RS di Indonesia terdiri atas : Komisi Akreditasi RS (KARS) Joint Commissions International (JCI) yang merupakan lembaga pelaksana akreditasi yang berasal dari LN
Akreditasi 2012 (mengacu JCI edisi 4 dan MDG’s) I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pada Pasien 161 Std. 436 EP Bab 1. Akses ke pelayanan & Kontinuitas Pelayanan (APK) Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK) Bab 3. Asesmen Pasien (AP) Bab 4. Pelayanan Pasien (PP) Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) Bab 6. Manajemen & Penggunaan Obat (MPO) Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) II. Kelompok Standar Manajemen RS 153 Std, 569 EP Bab 1. Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien (PMPK) Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Bab 3.Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) Bab 4.Manaj.Fasilitas & Keselamatan (MFK) Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) Bab 6. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
III. Sasaran Keselamatan Pasien RS 1. 2.
3. 4. 5. 6.
6 Std, 24 EP Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien Sasaran II : Peningkatan Komunikasi yang Efektif Sasaran III : Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai Sasaran IV : Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur,Tepat Operasi Sasaran V : Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Yankes Sasaran VI : Pengurangan Risiko Pasien Jatuh
IV. Sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) 3 Std, 19 EP 1. Sasaran I Penurunan AKB dan Peningkatan Kes.Ibu 2. Sasaran II Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS 3. Sasaran III Penurunan Angka Kesakitan TB
1.
Program kepemimpinan dan koordinasi (PPI 1; 2; 3; 4)
2.
Fokus dari program (PPI 5; 5.1; 6; 7; 7.1; 7.1.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5)
3. 4.
Prosedur Isolasi (PPI 8 ) Teknik pengamanan dan hand hygiene ( PPI 9)
5.
Integrasi program dng peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6)
6.
Pendidikan staf tentang program (PPI 11)
1. Program kepemimpinan dan koordinasi Stdr. PPI 1 - 4 Standar
Uraian Standar
PPI. 1
• 1/ > SDM yg kompeten mengawasi seluruh kegiatan PPI . Kompetensi mell: diklat, pengalaman dan sertifikasi IPCN/ICN • EP (3) : ada SDM kompeten, kualifikasi sesuai kelas RS, tingkat risiko, ruang lingkup program dan kompleksitasnya, SK SDM yg ditugaskan sesuai uraian tugas Lihat data IPCN : jml, kualifikasi & uraian tugas & rencana pengawasan
PPI.2
• Ada mekanisme koord seluruh kegiatan PPI melibatkan Dr., perawat dan tenaga lainnya sesuai ukuran dan kompleksitas RS. • EP (6) . Lihat Komite/Panitia PPI & Tim PPI, uraian tugas, Acuan Buku pedoman manajerial PPI 1. Ada penetapan mekanisme untuk koordinasi program pencegahan dan pengendalian infeksi Komite/Panitia PPI 2. Koord. kegiatan PPI melibatkan dokter uraian tugas 3. Koord. kegiatan PPI melibatkan perawat uraian tugas 4. Koord. kegiatan PPI melibatkan profesional PPI uraian tugas 5. Koord. kegiatan PPI melibatkan RT (housekeeping) uraian tugas 6. Koordinasi kegiatan PPI melibatkan tenaga lainnya sesuai ukuran dan kompleksitas RS. uraian tugas
Standar
Uraian Standar
PPI.3
• Program PPI berdasarkan ilmu pengetahuan terkini, pedoman praktek yang akseptabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan standar sanitasi dan kebersihan. • Elemen Penilaian PPI.3. Lihat program PPI 1. Prog. PPI berdasarkan ilmu pengetahuan terkini 2. Prog. PPI di RS berdasarkan pedoman praktik yang diakui 3. Prog. PPI perundangan yang berlaku 4. Prog. PPI berdasarkan Stdr sanitasi dan kebersihan dari badanbadan nasional atau lokal.
PPI.4
• Pimpinan RS menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung program PPI. • Elemen Penilaian PPI.4. 1. Pimpinan RS menunjuk staf yang cukup untuk program PPI IPCLN 2. Pimpinan RS mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk program PPI Anggaran PPI, mis : anggaran utk hands-rub, APD, dll 3. Ada sistem manajemen informasi untuk mendukung program PPI
2. Fokus dan Program Stdr. (PPI 5; 5.1; 6; 7; 7.1; 7.1.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5) Standar PPI.5
Uraian Standar • RS menyusun dan menerapkan program yang komprehensif untuk mengurangi risiko dari infeksi terkait pelayanan kesehatan pada pasien dan tenaga pelayanan kesehatan. • Elemen Penilaian PPI.5. Lihat program PPI 1. Ada program komprehensif dan rencana menurunkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan pada pasien 2. Ada program komprehensif dan rencana menurunkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan pada tenaga kesehatan. (lihat juga KPS.8.4) 3. Program termasuk kegiatan surveillance yang sistematik dan proaktif untuk menentukan angka infeksi biasa (endemik) acuan buku surveilance Kemkes 4. Program termasuk sistem investigasi outbreak dari penyakit infeksi (lihat juga Sasaran Keselamatan Pasien 5, EP 1). acuan buku surveilance Kemkes 5. Program diarahkan oleh peraturan dan prosedur yang berlaku 6. Tujuan penurunan risiko dan sasaran terukur dibuat dan direview secara teratur. 7. Program sesuai dengan ukuran, lokasi geografis, pelayanan dan pasien rumah sakit.
2. Fokus dan Program ... lanjutan Standar
Uraian Standar
PPI. 5.1.
• Seluruh area pasien, staf dan pengunjung rumah sakit dimasukkan dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi. • Elemen Penilaian PPI 5.1. Lihat program PPI 1. Semua area pelayanan pasien di RS dimasukkan dalam program PPI 2. Semua area staf di RS dimasukkan dalam program PPI 3. Semua area pengunjung di RS dimasukkan dalam program PPI
PPI.6 Pengumpulan data: a.Saluran pernafasan b.Sal. Kemih c.Peralatan intravaskuler invasif d.Luka operasi e.Peny. & Organisme f. Emerging/reemerging
• RS menggunakan pendekatan berdasar risiko dalam menentukan fokus dari program PPI di RS adalah pencegahan, pengendalian dan pengurangan infeksi terkait pelayanan kesehatan. • Elemen Penilaian PPI 6. Lihat Kegiatan surveilance 1. RS telah menetapkan fokus program melalui pengumpulan data yang ada di Maksud dan Tujuan a) sampai f) 2. Data yang dikumpulkan a) sampai f) dievaluasi/dianalisis. 3. Berdasarkan evaluasi/analisis data, maka diambil tindakan memfokus atau memfokus ulang program pencegahan dan pengendalian infeksi. 4. Rumah sakit melakukan asesmen terhadap risiko paling sedikit setiap tahun dan hasil asesmen didokumentasikan. ICRA
Rumah sakit mengumpulkan dan mengevaluasi data dan tempat infeksi yang relevan sebagai berikut : a. Saluran pernafasan, seperti : prosedur dan peralatan terkait dengan intubasi, dukungan ventilasi mekanis, tracheostomy dan lain sebagainya. b. Saluran kencing, seperti : prosedur invasif dan peralatan terkait dengan indwelling urinary kateter, sistem drainase urin dan lain sebagainya c. Peralatan intravaskuler invasif, seperti insersi dan pelayanan kateter vena sentral, saluran vena periferi dan lain sebagainya d. Lokasi operasi, seperti pelayanan dan tipe pembalut luka dan prosedur aseptik terkait e. Penyakit dan organisme yang signifikan secara epidemiologis, multi drug resistant organism, virulensi infeksi yang tinggi. f. Muncul dan pemunculan ulang (emerging atau reemerging) infeksi di masyarakat.
2. Fokus dan Program ... lanjutan Standar
Uraian Standar
PPI. 7
• RS mengidentifikasi prosedur dan proses terkait dengan risiko infeksi dan mengimplementasi strategi untuk menurunkan risiko infeksi. • Elemen Penilian PPI 7. 1. RS telah mengidentifikasi proses terkait dengan risiko infeksi (lihat juga MPO.5, EP 1) mis : penggunaan cairan infus 2. RS telah mengimplementasi strategi penurunan risiko infeksi pada seluruh proses (lihat juga MPO.5, EP 1) 3. RS mengidentifikasi risiko mana (lihat juga PPI. 7.1-7.5 yang membutuhkan kebijakan dan atau prosedur, edukasi staf, perubahan praktik dan kegiatan lainnya untuk mendukung penurunan risiko Infection control risk assessment (ICRA)
PPI.7.1
• RS menurunkan risiko infeksi dengan menjamin pembersihan peralatan dan sterilisasi yang memadai serta manajemen laundry dan linen yang benar • Elemen Penilaian PPI 7.1. 1. Pembersihan peralatan dan metode sterilisasi di pelayanan sterilisasi sentral sesuai dengan tipe peralatan 2. Metode pembersihan peralatan, disinfeksi dan sterilisasi dilaksanakan diluar pelayanan sterilisasi sentral harus sesuai dengan tipe peralatan 3. Manajemen laundry dan linen yang tepat sesuai untuk meminimalisasi risiko bagi staf dan pasien. 4. Ada proses koordinasi pengawasan yang menjamin bahwa semua metode pembersihan, disinfeksi dan sterilisasi sama di seluruh rumah sakit. IPCN/ICN
2. Fokus dan Program ... lanjutan Standar
Uraian Standar
PPI.7.1.1
• Ada kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi proses pengelolaan perbekalan yang kadaluwarsa dan menetapkan kondisi untuk penggunaan ulang (reuse) dari alat sekali pakai (single-use) bila peraturan dan perundangan mengijinkan. • Elemen Penilaian PPI. 7.1.1. Lihat kebijakan & cek ke lapangan 1. Ada K/ P yang konsisten dengan peraturan dan perundangan di tingkat nasional dan ada standar profesi yang mengidentifikasi proses pengelolaan peralatan yang kadaluwarsa 2. Untuk peralatan dan material single-use yang direuse, ada kebijakan termasuk utk item a) sampai e) di Maksud dan Tujuan. 3. Kebijakan telah dilaksanakan/diimplementasikan 4. Kebijakan telah di monitor.
PPI.7.2
• RS menurunkan risiko infeksi dengan pembuangan sampah yang tepat • Elemen Penilaian PPI 7.2. 1. Pembuangan sampah infeksius dan cairan tubuh dikelola untuk meminimalisasi risiko penularan. (lihat juga AP.5.1, Maksud dan Tujuan) 2. Penanganan dan pembuangan darah dan komponen darah dikelola untuk meminimalisasi risiko penularan. (lihat juga AP.5.1, Maksud dan Tujuan) 3. Area kamar mayat dan post mortem untuk meminimalisasi risiko penularan.
Kebijakan single use ke re-use harus konsisten dengan peraturan dan perundangan nasional dan standar profesi termasuk identifikasi terhadap: a. peralatan dan bahan/material yang tidak pernah bisa di reuse; b. jumlah maksimum reuse khususnya untuk setiap peralatan dan bahan/material yang di reuse; c. tipe pemakaian dan keretakan, antara lain yang mengindikasikan bahwa peralatan tidak bisa di reuse; d. proses pembersihan untuk setiap peralatan yang dimulai segera sesudah digunakan dan diikuti dengan protokol yang jelas; dan e. proses untuk pengumpulan, analisis, dan penggunaan dari data pencegahan dan pengendalian infeksi yang terkait dengan peralatan dan material yang direuse
2. Fokus dan Program ... lanjutan Standar
Uraian Standar
PPI.7.3
• RS mempunyai K/ P pembuangan benda tajam dan jarum • Elemen penilaian PPI 7.3. 1. Benda tajam dan jarum dikumpulkan pada wadah yang khusus yang tidak dapat tembus (puncture proof) dan tidak direuse. 2. RS membuang benda tajam dan jarum secara aman atau IKS dgn. sumber2 yang kompeten untuk menjamin bahwa wadah benda tajam dibuang di tempat pembuangan khusus untuk sampah berbahaya atau sebagaimana ditentukan oleh PerUUan. 3. Pembuangan benda tajam & jarum konsisten dg.kebijakan PPI RS
PPI.7.4
• RS mengurangi risiko infeksi di fasilitas yang terkait dengan kegiatan pelayanan makanan dan pengendalian mekanik dan permesinan. • Elemen Penilaian PPI 7.4 1. Sanitasi dapur dan penyiapan makanan ditangani dengan baik untuk meminimalisasi risiko infeksi 2. Pengontrolan engineering/Engineering control diterapkan untuk meminimalisasi risiko infeksi di area yang tepat di RS
PPI.7.5
• RS mengurangi risiko infeksi di fasilitas selama pembongkaran, pembangunan dan renovasi • Elemen Penilaian PPI 7.5. 1. RS menggunakan kriteria risiko untuk menilai dampak renovasi atau pembangunan (kontruksi) baru. 2. Risiko dan dampak renovasi atau kontruksi terhadap kualitas udara dan kegiatan PPI dinilai dan dikelola.
3.
Prosedur Isolasi (PPI 8 )
Standar PPI.8.
Uraian Standar • RS menyediakan penghalang untuk pencegahan (barrier precaution) dan prosedur isolasi yang melindungi pasien, pengunjung dan staf terhadap penyakit menular dan melindungi dari infeksi pasien yang immunosuppressed, sehingga rentan terhadap infeksi nosokomial. • Elemen Penilaian PPI.8 1. Pasien yang sudah diketahui atau diduga infeksi menular harus di isolasi sesuai kebijakan RS dan pedoman yang direkomendasikan. 2. K/ P mengatur pemisahan antara pasien dengan penyakit menular, dari pasien lain yang berisiko tinggi, yang rentan karena immunosuppressed atau sebab lain dan staf. 3. K/ P cara mengelola pasien dengan infeksi airborne untuk jangka waktu pendek ketika ruangan bertekanan (-) tidak tersedia 4. RS mempunyai strategi untuk berurusan dengan arus pasien dengan penyakit yang menular 5. Ruangan bertekanan (-) tersedia dan di monitor secara rutin untuk pasien infeksius yang membutuhkan isolasi untuk infeksi airborne; bila ruangan bertekanan (-) tidak segera tersedia, ruangan dengan sistem filtrasi HEPA yang diakui bisa digunakan. 6. Staf dididik tentang pengelolaan pasien infeksius
RS membuat K/ P tentang isolasi dan prosedur penghalang (barrier) di RS. Hal ini berdasarkan cara penularan penyakit & mengatur pasien yg mungkin infeksius atau yg immunosuppressed, juga arus masuk pasien dalam jumlah besar dengan infeksi yang menular. Kewaspadaan airborne adalah perlu untuk mencegah transmisi bahan infeksius yg dpt bertahan di udara dalam waktu yang lama. Penempatan pasien dengan airborne infeksi yang paling bisa adalah di ruangan tekanan (-). Bila struktur bangunan tidak dapat segera mengadakan ruangan tekanan (-), RS bisa mensirkulasi udara melalui sistem filtrasi HEPA (a high-efficiency particulate air) dengan paling sedikit 12 X pertukaran udara per jam. K/ P harus mengatur rencana menangani pasien dengan infeksi airborne dalam jangka waktu singkat ketika ruangan bertekanan (-) atau sistem filtrasi HEPA tidak tersedia. Prosedur isolasi juga mengatur untuk proteksi staf dan pengunjung, lingkungan pasien dan pembersihan ruangan selama pasien dirawat dan setelah pasien pulang.
4. Teknik pengamanan dan hand hygiene ( PPI 9) Standar PPI.9.
Uraian Standar • ST, masker, proteksi mata dan peralatan proteksi lainnya, sabun dan desinfektan tersedia dan digunakan secara benar bila diperlukan. • Elemen Penilaian PPI 9. 1. RS mengidentifikasi situasi dimana sarung tangan dan atau masker atau pelindung mata dibutuhkan Kebijakan penggunaan APD 2. ST & atau masker/ pelindung mata digunakan tepat & benar 3. RS mengidentifikasi situasi mana diperlukan prosedur cuci tangan, disinfeksi tangan atau disinfeksi permukaan. 4. Prosedur cuci tangan dan desinfeksi digunakan secara benar di seluruh area tersebut 5. RS mengadopsi pedoman HH dari sumber yang berwenang
5. Integrasi program dng PMKP (PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6)
PPI.10.
• Proses PPI diintegrasikan dgn. keseluruhan program RS (PMKP) • Elemen Penilaian PPI.10. 1. Kegiatan PPI diintegrasikan ke dalam program PMKP RS (lihat juga PMKP.1.1, EP) 2. Kepemimpinan dari program PPI termasuk dalam mekanisme pengawasan dari PMKP RS
5. Integrasi program dng PMKP(PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6) .. lanjutan
Standar PPI.10.1.
Uraian Standar • RS menelusuri risiko infeksi, infeksi dan kecenderungan infeksi terkait pelayanan kesehatan • Elemen Penilaian PPI 10.1. 1. Risiko infeksi terkait dengan yankes ditelusuri 2. Angka infeksi terkait dengan yankes ditelusuri 3. Kecenderungan infeksi terkait dengan yankes ditelusuri
PPI.10.2.
• Peningkatan mutu termasuk penggunaan indikator/ pengukuran yang berhubungan dengan masalah infeksi yang secara epidemiologis penting bagi RS. • Elemen Penilaian PPI 10.2. 1. Kegiatan PPI diukur. 2. Pengukuran tersebut mengidentifikasi infeksi penting secara epidemiologis
PPI.10.3.
• RS menggunakan informasi risiko, angka dan kecenderungan untuk menyusun atau memodifikasi proses untuk menurunkan risiko infeksi terkait yankes ke level yang serendah mungkin. • Elemen Penilaian PPI 10.3. 1. Proses di tata ulang berdasarkan risiko, angka dan kecenderungan data dan informasi 2. Proses di tata ulang untuk menurunkan risiko infeksi ke level serendah mungkin
5. Integrasi program dng PMKP(PPI 10; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6) .. lanjutan
Standar PPI.10.4
Uraian Standar • RS membandingkan angka kejadian infeksi RS, dg. RS lain melalui perbandingan data dasar/ databases. • Elemen Penilaian PPI 10.4. 1. Angka infeksi terkait yankes dibandingkan dengan angka2 di RS lain melalui komparasi data dasar (lihat juga PMKP.4.2, EP 2 dan MKI.20.2, EP 3) 2. RS membandingkan angka yg ada dg best practise &bukti ilmiah
PPI.10.5
• Hasil monitoring pencegahan dan pengendalian infeksi di RS, secara berkala disampaikan kepada pimpinan dan staf • Elemen Penilaian PPI 10.5. 1. Hasil pengukuran dikomunikasikan kepada staf medis 2. Hasil pengukuran dikomunikasikan kepada staf perawat 3. Hasil pengukuran dikomunikasikan kepada manajemen
PPI.10.6
• RS melaporkan informasi ttg infeksi ke pihak luar, Kemenkes/ Dinkes • Elemen Penilaian PPI 10.6. 1. Hasil program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan sesuai ketentuan (lihat juga MKI.20.1, EP 1) 2. RS melakukan TL yang benar thd laporan Kemenkes/ Dinkes
6. Pendidikan staf tentang program (PPI 11) Standar PPI.11.
Uraian Standar • RS memberikan pendidikan tentang praktik PPI kepada staf, dokter, pasien dan keluarga serta pemberi layanan lainnya ketika ada indikasi keterlibatan mereka dalam pelayanan. • Elemen Penilaian PPI.11 1. RS mengembangkan program PPI yang mengikut sertakan seluruh staf dan profesional lain, pasien dan keluarga. 2. RS memberikan pendidikan tentang PPI kepada seluruh staf dan profesional lain. 3. RS memberikan pendidikan tentang PPI kepada pasien dan keluarga. 4. Semua staf diberi pendidikan tentang kebijakan, prosedur, dan praktek-praktek program PPI (lihat juga KPS.7 dan TKP.5.4) 5. Edukasi staf secara periodik diberikan sebagai respon terhadap kecenderungan yang signifikan dalam data infeksi.
Standar SKP.V. RS mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.
PPI (Pencegahan dan pengendalian infeksi ): ◦ tantangan terbesar dalam yan kes ◦ peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang terkait yan kes ◦ keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan kesehatan. Infeksi dijumpai dalam semua bentuk yan kes termasuk: UTI, blood stream infections dan pneumonia Pokok pokok eliminasi : cuci tangan (hand hygiene) yang tepat pakai Pedoman hand hygiene dari WHO.
1. RS mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum al dari WHO Patient Safety 2. RS menerapkan program hand hygiene yang efektif. 3. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan
URUTAN BAB DALAM PENETAPAN KELULUSAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sasaran Kes. Pasien RS(SKP) Hak Pasien & Keluarga (HPK) Pendidikan Pasien & Keluarga (PPK) Peningkatan Mutu & Kes. Pasien (PMKP) Millenium Development Goal’s (MDG’s) Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK) Asesmen Pasien (AP) Pelayanan Pasien (PP) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
PARIPURNA
UTAMA MADYA DASAR
UU Nomor: 44 / 2009 Pasal 6 Ayat I (c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
Membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit; PERMENKES No.12/ 2012 ttg AKREDITASI RS KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA Pasal 16 1. Pemerintah dan Pemda wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua RS. 2. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi. 3. Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perUUan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 1. Menteri melalui DirJen melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Akreditasi 2.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan PemDa, BPRS dan Asosiasi Perumahsakitan.
AKREDITASI RS
10
11
12
14
CONTOH PROSES PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS
Pengumpulan limbah Kegiatan penghasil limbah
Penyimpanan jarum
Insinerator
TPA
Penyimpanan limbah
Implementasi Program () Program
GREEN HOSPITAL
Daur Ulang Limbah
(2)
