Dokter Keluarga Batasan dan Ruang Lingkup
Dokter keluarga adalah dokter praktek umum yang menyelenggarakan pelayanan primer yang komprehensif, kontinu, mengutamakan pencegahan, koordinatif, mempertimbangkan keluarga, komunitas dan lingkungannya dilandasi ketrampilan dan keilmuan yang mapan Pengertian dan Ruang Lingkup Pelayanan Dokter Keluarga
Pelayanan dokter keluarga melibatkan Dokter Keluarga sebagai penyaring di tingkat primer sebagai bagian suatu jaringan pelayanan kesehatan terpadu yang melibatkan dokter spesialis di tingkat pelayanan sekunder dan rumah sakit rujukan sebagai tempat pelayanan rawat inap, diselenggarakan secara komprehensif, kontinu, integratif, holistik, koordinatif dengan mengutamakan pencegahan, menimbang peran keluarga dan lingkungannya serta pekerjaannya. Pelayanan diberikan kepada semua pasien tanpa memilah jenis kelamin, usia serta faktor-faktor lainnya. (The American Academy of Family Physician, 1969; Geyman, 1971; McWhinney, 1981) 1981 ) Karakteristik Dokter Keluarga
Lynn P. Carmichael (1973) • • • • •
Mencegah penyakit dan memelihara kesehatan Pasien sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat Pelayanan menyeluruh, mempertimbangkan pasien dan k eluarganya Andal mendiagnosis, tanggap epidemiologi dan terampil menangani penyakit Tanggap saling-aruh faktor biologik-emosi-sosial, dan mewaspadai kemiripan penyakit
Debra P. Hymovic & Martha Underwood Barnards (1973) • • • • •
Pelayanan responsif dan bertanggung jawab Pelayanan primer dan lanjut Diagnosis dini, capai taraf kesehatan tinggi Memandang pasien dan keluarga Melayani secara maksimal
IDI (1982) • • • • •
Memandang pasien sebagai individu, bagian dari keluarga dan masyarakat Pelayanan menyeluruh dan maksimal Mengutamakan pencegahan, tingkatan taraf kesehatan Menyesuaikan dengan kebutuhan pasien dan memenuhinya Menyelenggarakan pelayanan primer dan bertanggung jawab atas kelanjutannya
Tujuan Pelayanan Dokter Keluarga
Skala kecil: • •
Mewujudkan keadaan sehat bagi setiap anggota keluarga Mewujudkan keluarga sehat sejahtera
Skala besar: •
Pemerataan pelayanan yang manusiawi, bermutu, efektif, efisien, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia
Dokter Keluarga di Indonesia
Kegiatan untuk mengembalikan pelayanan dokter keluarga di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1981 yakni dengan didirikannya Kelompok Studi Dokter Keluarga . Pada Tahun 1990 melalui kongres yang kedua di Bogor, nama organisasi dirubah menjadi Kolese Dokter Keluarga Indonesia (KDKI). Sekalipun organisasi ini sejak tahun 1988 telah menjadi anggota IDI, tapi pelayanan dokter keluarga di Indonesia belum secara resmi mendapat pengakuan baik dari profesi kedokteran ataupun dari pemerintah. Untuk lebih meningkatkan program kerja, terutama pada tingkat internasional, maka pada tahun 1972 didirikanlah organisasi internasional dokter keluarga yang dikenal dengan nama World of National College and Academic Association of General Practitioners / Family Physicians (WONCA). Indonesia adalah anggota dari WONCA yang diwakili oleh Kolese Dokter Keluarga Indonesia. Untuk Indonesia, manfaat pelayanan kedokteran keluarga tidak hanya untuk mengendalikan biaya dan atau meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, akan tetapi juga dalam rangka turut mengatasi paling tidak 3 (tiga) masalah pokok pelayanan kesehatan lain yakni: • • •
Pendayagunaan dokter pasca PTT Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Menghadapi era globalisasi
Peranan Dokter Keluarga dalam JPKM
Dokter keluarga mempunyai peran yang strategis dalam penatalaksanaan pelayanan kesehatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan individu dan keluarga serta masyarakat yang bermutu namun terkendali biayanya dimana hal ini tercermin dari tata laksana pelayanan kesehatan yang diberikannya. Keberhasilan penatalaksanaan pelayanan kesehatan yang dikenal sebagai JPKM itu, pada
dasarnya dipengaruhi oleh sejauh mana masalah pembangunan kesehatan itu dapat diatasi dan ditata. Masalah dalam sistem kesehatan nasional pada dasarnya terdiri dari masalah pada sub sitem pelayanan kesehatan dan masalah pada sub sistem pembiayaan kesehatan. Termasuk dalam masalah pada sub sistem pelayanan kesehatan adalah; komersialisasi pelayanan kesehatan, menurunnya etos profesional serta pelanggaran atas norma dan etika kedokteran. Sedangkan hal-hal yang termasuk dalam masalah pembiayaan kesehatan adalah; tingginya tingkat inflasi kesehatan, perubahan pola penyakit mengarah ke degeneratif dan kronis, pola pelayanan yang fragmentatif, pola hubungan dokter pasien yang melonggar, dan mekanisme pembiayaan yang masih tunai, perseorangan dan "out of pocket" Dari konteks ini pelayanan dokter keluarga mempunyai posisi yang strategis dalam keberhasilan penatalaksanaan pembangunan kesehatan karena perannya dalam penatalaksanaan sub sistem pelayanan kesehatan dari orientasi kuratif ke orientasi komprehensif dengan mengedepankan aspek promotif-preventif seimbang dengan kuratif-rehabilitatif, pelayanan yang fragmentatif ke pelayanan yang integratif berjenjang, dengan tingkat primer sebagai ujung tombak, serta perannya dalam penatalaksanaan sub sistem pembiayaan kesehatan yakni kesediaannya untuk menerima pembayaran secara prospektif yang juga bermakna pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Konsep ini meletakkan peran dokter keluarga yang sangat penting sebagai PPK JPKM yang sadar mutu dan sadar biaya pelayanan kesehatan. Dalam hubungan itulah pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang memberi peran penting terhadap pengembangan dokter keluarga yakni Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 56/Menkes/SK/I/1996 mengatur Dokter Keluarga dalam pengelolaan JPKM serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 916/Menkes RI/Per/VII/1997 yang mengatur agar praktek dokter umum dan dokter gigi diarahkan ke dokter keluarga.
Pengembangan Dokter Keluarga di Indonesia
Di Indonesia kebijaksanaan pengembangan pelayanan kedokteran keluarga dilakukan melalui berbagai cara. Dalam beberapa tahun terakhir pada beberapa fakultas kedokteran dari beberapa universitas terkemuka telah dilakukan upaya-upaya untuk mengintegrasikan pelayanan kedokteran keluarga dalam kurikulum pendidikan dokter yakni sesuai dengan anjuran WHO bahwa " family medicine" selayaknya diintegrasikan dalam pendidikan "community medicine" karena kedekatannya. Akan masih diperlukan waktu untuk mendapatkan tetapi produk dari sistem pendidikan kedokteran ini yakni dokter umum lulusan fakultas kedokteran yang mempunya wawasan kedokteran keluarga karena kebijakan ini baru dikembangkan. Sementara itu bagi dokter umum lulusan fakultas kedokteran sebelumnya yang saat ini ada di masyarakat, untuk mendapatkan kompetensi khusus selaku dokter keluargaharus dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan secara terprogram dan bekesinambungan. Dalam beberapa tahun terakhir telah banyak dilakukan program dan upaya konversi dari dokter umum menjadi dokter keluarga yang bersertifikat dan diakui melalui pelatihan-
pelatihan. Kurikulum yang telah disepakati dari hasil rumusan kerjasama tripartid pengembangan dokter keluarga (IDI / KDKI-FK-Depkes) meliputi empat paket, yaitu : Paket A: pengenalan konsep kedokteran keluarga, Paket B: manajemen pelayanan kedokteran keluarga, Paket C: ketrampilan klinik praktis, Paket D: pengetahuan klinik mutakhir yang disusun berdasarkan golongan usia.
Peran Dokter Keluarga Dalam Pembangunan Kesehatan Rabu, Juli 18, 2001 Berhasilnya upaya kesehatan menyebabkan munculnya pola penyakit yang berbeda sehingga peran dokter dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan pun berubah. Dalam upaya kuratif,dokter masa kini harus siap untuk menolong pasien, bukan saja yang berpenyakit akut tetapi juga yang berpenyakit kronis,penyakit degeneratif dan harus siap membantu kliennya agar dapat hidup sehat dalam kondisi lingkungan yang lebih rumit masa sekarang ini. Untuk itu ia harus mengenal kepribadian dan lingkungan pasiennya. Upaya prevensi pun bergeser dari orientasi kesehatan masyarakat lebih kearah kesehatan perorangan (private health). Dampak pesatnya perkembangan spesialisasi dan sub spesialisasi telah menyebabkan fragmentasi profesi, hilangnya hubungan dokter-pasien akibat pelayanan kedokteran yang semakin berorientasi ke keterampilan laboratorium dan teknis. Dampak lainnya adalah meningkatnya biaya kesehatan sebagai dampak dari pelayanan spesialistis dan bergantung pada teknologi. Biaya perawatan demikian tingginya dan penanganan spesialistis demikian menonjolnya sehingga kasus-kasus yang telah lanjut memerlukan perawatan canggih dan spesialistik. Beberapa penilaian juga juga menyimpulkan bahwa pendidikan dokter yang menekankan pada pengajaran klinik di ruang perawatan tidak memberikan kemampuan yang memadai kepada peserta didik untuk menangani kasuskasus di masyarakat dengan pendekatannya yang tentunya sangat berbeda. Pengaruh berbagai faktor ini, mendorong kesadaran pentingnya peningkatan jumlah dan mutu jajaran pelayanan kesehatan tingkat primer. Disiplin ini berkembang secara epistemologis atas dasar dorogan kebutuhan akan layanan yang kemudian dikenanl sebagai disiplin kedokteran keluarga. Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) dan Organisasi Dokter Keluarga Sedunia (WONCA) telah menekankan pentingnya peranan dokter keluarga (DK) ini dalam mencapai pemerataan pelayanan kesehatan.
DOKTER KELUARGA DI INDONESIA Konsep dokter keluarga di Indonesia pertama diajukan oleh IDI pada tahun 1980 sebagai hasil Muktamar ke –17 dengan latar belakang sebagai berikut: 1.DK sebagai alternatif pengembangan karier dokter disamping karir spesialis
2.DK untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan yang termaksud pada SKN pada waktu itu. Masalah mutu pada waktu itu masih belum menjadi sorotan benar 3.DK untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan dengan menerapkan sistem pelayanan kesehatan terkendali 4.DK untuk menahan dampak negatif spesialisasi Dalam Mukernya yang ke-18 IDI menetapkan definisi DK sebagai berikut: Dokter Keluarga adalah dokter yang memberi pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat pada keluarga sehingga ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak anya menanti secara pasif tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya Dengan definisi demikian IDI menggambarkan ciri pelayanan DK sebagai berikut: 1.DK melayani penderita tidak hanya sebagai individu tetapi sebagai anggota satu keluarga bakan anggota masyarakatnya 2.DK memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh dan memberikan perhatian kepada penderitanya secara lengkap dan sempurna,jauh melebihi apa yang dikeluhkannya 3.Dk memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan derajat kesehatan, mencegah timbulnya penyakit dan mengenal serta mengobatinya penyekit sedini mungkin 4.DK mengutamakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan berusaha memenuhi kebutuhan itu sebaik-baiknya 5.DK menyediakan dirinya sebagai tempat pelayanan tingkat pertama dan ikut bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan lanjutan Akan tetapi setelah sekian lama, kedudukan DK dalam sistem pelayanan kesehatan kita masih belum jelas. Untuk peningkatan pengembangan DK disadari bahwa perlu tekad politis (political will) dari Pemerintah, profesi dan masyarakat untuk mengukuhkan kedudukan DK dalam sistem pelayanan kesehatan kita. Tekad politis pihak profesi hendaknya dipertegas dengan menyadari bawa pelayanan DK baru dapat dijalankan kalau pelaksananya menguasai Kedokteran Keluarga (Family Medicine) sebagai body of knowledge yang digunakannya dalam memberikan pelayanan kedokteran. Upaya sinergisme dalam rangka pengembangan DK di Indonesia itu telah dilakukan dalam suatu wadah kerjasama tripartit pengembangan DK di Indonesia yang terdiri dari Depkes, KDKI/IDI dan Fakultas Kedokteran.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DOKTER KELUARGA DI INDONESIA Dalam rencana Pembangunan Kesehatan Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan dasardasar Pembangunan Kesehatan yakni: (1) Perikemanusiaan, (2) Pemberdayaan dan Kemandirian, (3) Adil dan Merata serta, (4) Pengutamaan dan manfaat. Sedangkan strategi pembangunan kesehatan tersebut adalah (1) Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan, (2) Profesionalisme, (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, (4) Desentralisasi. Dari strategi pembangunan kesehatan tersebut diatas, strategi no (2) dan
strategi no (3) merupakan keterkaitan erat pembangunan kesehatan dengan pentingnya pengembangan pelayanan tingkat primer dengan pelayanan dokter keluarga. Sejalan dengan pentingnya pengembangan DK sebagaimana ditekankan WHO dan WONCA, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan dan institusi pendidikan serta masyarakat professional seyogyanya menggerakkan pengembangan DK di Indonesia, dengan mengupayakan proporsi tenaga kesehatan yang tepat. Untuk mendukung upaya pengadaan dokter keluarga, kebijakan nasional di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan merupakan acuan mutlak agar perubahan kearah sistem yang lebih baik berlangsung berkesinambungan tapi tidak merugikan sistim pendidikan kedokteran secara keseluruhan Kebijakan di bidang pendidikan tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, pada dasarnya mengacu pada prinsip bahwa praktek kedokteran harus senantiasa ditingkatkan mutunya melalui registrasi, sertifikasi,pendidikan, dan pelatihan yang sinambung serta pemantauan terhadap kinerja dokter dalam meyelenggarakan prakteknya. Sementara ini, tuntutan global mengharuskan Fakultas Kedokteran di seluruh dunia mulai mempertimbangkan perannya dalam pembangunan kesehatan dan menjalin kemitraan dengan institusi dan kelompok lain di sektor kesehatan dan sosial. Mereka dituntut untuk menghasilkan dokter yang menjalankan 5 fungsi dasar (“5 stars doctor ; Care Provider, Decision maker, Communicator, Community Leader, Manager”) yang pada dasarnya adalah fungsi dokter keluarga. Beberapa masalah hasil analisis kecenderungan memberi gambaran beberapa hal yakni : a.Belum terlalu jelasnya kedudukan, peran, wewenang dan prospek DK dalam konteks Sistem Kesehatan Nasional yang ada sekarang secara keseluruhan b.Penjenjangan pelayanan kesehatan dan sistem pembiayaan kesehatan belum tertata baik untuk berkembangnya pelayanan DK c.Perlunya cukup banyak dokter di tingkat primer dalam 10 tahun ke depan sebagai bagian dari suatu jenjang pelayanan d.Kompetensi pada dokter di tingkat pelayanan primer sangat beragam, begitupun mutu pelayanan kesehatan e.Masih belum terlalu jelas institusi yang yang bertanggung jawab atas pembinaan para dokter dari kelompok yang berada di masyarakat f.Sumber daya tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan pengadaan dokter keluarga g.Penghasilan penduduk yang rendah. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jaminan dan asuransi masih rendah dan masyarakat belum bisa menyisihkan uang untuk membeli resiko yang tak pasti Akan tetapi beberapa keadan memberi peluang pengembangan dokter keluarga itu yaitu: a.Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010 merupakan momentum yang tepat dalam pengembangan DK b.Perkembangan di Komisi Disiplin Ilmu Kesehatan- Dewan Pendidikan Tinggi (KDIKDPT) membuka peluang untuk mengadakan DK sejauh Kolegium Dokter Umum dapat didorong menyusun kriteria mutu yang sesuai c.Kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan
bertanggung jawab d.Perkembangan DK di dunia merupakan peluang untuk mendapatkan dukungan internasional dalam pengadaan DK e.Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan DK cenderung dikelola berdasarkan prinsip manajemen yang mantap (“sound management principles”) f.Perkembangan teknologi informasi merupakan peluang untuk memperluas cakupan, mutu dan efisiensi pelayanan g.Perhatian dan program prioritas yang telah dicanangkan oleh IDI dalam program kerjanya h.Arah kebijakan nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan salah satu komponen dengan pendekatan Asuransi Kesehatan Sosial serta bentuk asuransi ainnya. i.Desentralisasi memungkinkan pengadaan DK yang lebih merata apabila Pemerintah Daerah memberi perhatian.
PERAN DOKTER KELUARGA DALAM SISTEM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN Tugas Dokter Keluarga dalam system Jaminan Pemeliharaan Kesehatan : Memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada peserta dan keluarganya, dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal Fungsi Dokter Keluarga : a.Memberikan pelayanan kesehatan paripurna, efektif dan efisien, sesuai ketentuan yang berlaku b.Meningkatkan peranserta keluarga dan masyarakat peserta agar berperilaku hidup sehat c.Menjalin kerjasama dengan semua fasilitas kesehatan dalam rangka rujukan d.Menjaga agar sumberdaya yang terbatas digunakan seefisien mungkin e.Menjaga hubungan baik dan terbuka dengan para pelaku jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat lainnya Hak Dan Tanggung Jawab Dokter Keluarga dalam Sistem jaminan Pemeliharaan Kesehatan Hak Dokter Keluarga : a.Menerima pembayaran pra-upaya dengan sistim kapitasi b.Memperoleh bonus atau insentif lain atas prestasi kerjanya c.Menolak pemeliharaan kesehatan kepada peserta yang tidak mematuhi ketentuan JPKM d.Menolak pemeliharaan kesehatan kepada peserta bila tidak tercakup dalam kontrak antara PPK dengan Bapel e.Memutuskan kontrak kerja dengan bapel bila kesepakatan tak dipatuhi Tanggung Jawab Dokter Keluarga a.Bertanggung jawab atas kesehatan peserta b.Bertanggung jawab atas pengaturan pemanfaatan sarana kesehatan untuk keluarga
peserta c.Bertanggungjawab menyampaikan laporan utilisasi pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara jaminan d.Bersama-sama dengan instansi kesehatan setempat, bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan peserta bila terjadi kasus KLB Mekanisme Kerja Dokter Keluarga Dalam Sistem jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat : Sistim Komunikasi antara sesama PPK, antara PPK dengan peserta dan Ba pel serta pihak terkait lainnya perlu senantasa dipelihara guna menjaga pelayanan PPK tetap bermutu (cost-effective, memuaskan peserta) dan terkendali biayanya. Untuk peningkatan mutu, dikembangkan komunikasi yang memungkinkan Bapel membuat profil PPK masingmasing sebagai berikut : a.Untuk rawat jalan tingkat pertama : 1.persentase angka kunjungan (contact rate) 2.Persentase angka rujukan (referral rate) 3.Unit cost perkunjungan 4.Unit cost obat per-kunjungan 5.Angka keluhan (grievance rate) b.Untuk rawat jalan lanjutan/spesialis : 1.Persentase angka kunjungan (contact rate) 2.Unit cost per-kunjungan 3.Unit cost obat per-kunjungan 4.Persentase rujukan rawat inap c.Untuk rawat inap rumah sakit : 1.Rata-rata lamanya rawat inap (length of stay) 2.Unit cost rawat inap 3.Angka kematian 4.Resume medis kasus Beberapa prinsip atau jurus dalam system jaminan untuk kendali biaya, kendali mutu dan kendali pemenuhan kebutuhan medis peserta, dapat menimbulkan permasalahan bagi Dokter Keluarga, sebagai berikut : a.Pembayaran jasa pra-upaya yang terlalu rendah b.Kebutuhan peserta akan pelayanan kesehatan diluar yang ditentukan c.Terkumpulnya peserta berisiko dalam jumlah besar d.Ketidak pastian dalam diagnosa e.Beban administrasi JPKM f.Penundaan pembayaran jasa PPK Pembayaran pra-upaya/kapitasi yang terlalu rendah : Dokter harus dilibatkan dalam penentuan besarnya kapitasi. Untuk menekan biaya, dokter harus mengurangi kebutuhan berlebih-lebihan dari peserta dan mengatasi kecenderungan peningkatan pengeluaran kesehatan.
Tuntutan kebutuhan peserta : Peserta umumnya kurang menyadari adanya pembatasan pelayanan dalam paket pemeliharaan kesehatan yang diberikan dan menuntut pelayanan yang tidak tersedia dalam paket. Penting dilakukan penyadaran akan hal-hal ini. Terkumpulnya peserta berisiko dalam jumlah besar : Bila peserta yang berpenyakit berat sedikit, biaya pemeliharaan kesehatannya dapat diatasi dari kapitasi yang dibayarkan. Bila jumlahnya besar, diperlukan biaya ekstra yang harus disediakan dari suatu cadangan dan atau untuk sementara bagi yang berisiko tinggi ini, pembayaran dilakukan pasca pelayanan Ketidak pastian dalam diagnosa : Pada kasus-kasus meragukan, seringkali diperlukan test tambahan. JPKM perlu mengakomodasikan hal ini, agar para dokter tidak tersendat dalam pelayanan profesionalnya. Diperlukan pemantauan untuk mencegah penyalah gunaan dan pengamatan terhadap tindakan para dokter. Beban Administrasi : Administrasi tidak dapat ditiadakan, namun penting sekali bagi Bapel JPKM untuk mengurangi beban administrasi ini agar dokter tidak terperangkap dengan tugas adminstrasi yang mengurangi enersinya untuk melayani peserta memadai Penundaan pembayaran : Penundaan pembayaran dapat terjadi bila untuk pelayanaan tertentu tidak ada kepastian dapat dibayar atau tidak, karena situasi khusus. Diperlukan pedoman tentang bentuk pelayanan yang tak dicakup dalam JPKM, sehingga dapat mengurangi beban administrasi dan mencegah penundaan pembayaran. PROGRAM PENGEMBANGAN DOKTER KELUARGA Program pengembangan Dokter Keluarga dalam rumusan Pokok-pokok Rancangan Akselerasi Pengembangan Pelayanan Dokter Keluarga 2003 – 2010 yang disusun secara kolaborasi dan sinergisme semua pihak terkait telah merumuskan beberapa pokok program. Visi dari pengembangan DK ini adalah : Tersedianya DK bermutu dan merata guna mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Misinya adalah : a.Menetapkan peraturan perundangan yang memantapkan kedudukan dokter keluarga sebagai dokter pelayanan tingkat pertama b.Menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan yang kondusif untuk berkembangnya dasar moral penyelenggaraan pelayanan kesehatan c.Menyusun perencanaan DK dengan melibatkan masyarakat dengan memperhatkan perkembangan global d.Meningkatkan efisiensi pendayagunaan Dk dan karier Dk
e.Menetapkan kebijakan dalam pendidikan kedokteran termasuk pendidikan kedokteran berkelanjutan (CME) untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan DK yang kompeten dalam menjalankan fungsinya Berdasarkan pada analisa situasi dan kecenderungan serta kebijakan diatas, berbagai program berikut ini merupakan hal yang dilakukan untuk pengembangan (akselerasi) DK yakni : 1. Program pengembangan kebijakan dan manajemen yang mencakup : a.Pengembangan kebijakan pelayanan dokter keluarga, termasuk penyusunan peraturan perundangan b.Penyusunan berbagai pedoman dan “management tools” pelayanan dokter keluarga dan sistim pembiayaan c.Pelaksanaan regulasi d.Pengembangan sistem informasi e.Pengawasan, pengendalian dan penilaian 2. Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat terdiri dari: a.Penyuluhan bagi individu, keluarga dan masyarakat b.Penyuluhan bagi organisasi kemasyarakatan dan profesi c.Penyuluhan bagi aparatur Pemerintah 3. Program pengembangan pelayanan dokter keluarga secara garis besar meliputi: a.Kebijakan dan perencanaan dokter keluarga b.Pendayagunaan DK c.Pendidikan dan Pelatihn DK 4. Program penelitian dan pengembangan yang antara lain meliputi : a.Pelaksanaan dan sub sistem pembiayaan b.Sistim manajemen, termasuk manajmen infomasi c.Sistim pengawasan, pengendalian dan evaluasi PENUTUP Akselerasi pengembangan pelayanan kedokteran keluarga sudah menjadi tuntutan yang perlu disikapi dengan kolaborasi dan sinergisme semua stakeholders dalam suatu rumusan program yang tepat dan terarah. Akselerasi ini akan berhasil bila semua stakeholder (Pemerintah, Provider, Profesi,Badan Penyelenggara sistim jaminan sosial atau asuransi,dan masyarakat), memberi kontribusi yang positif. Beberapa pendekatan strategis perlu dilakukan untuk pengembangan ini yakni Departemen Kesehatan selaku regulator perlu melaksanakan regulasi kedudukan DK dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pemantapan standarisasi, penataan sistem pembiayaan melalui pra-bayar. Fakultas Kedokteran diharapkan kedepan dapat melaksanakan penyelenggaraan pendidikan DK (university based ), serta pemanfaatan
DK harus didukung oleh sarana pelayanan DK yang memenuhi standar dan mengkuti program akreditasi. Pembinaan karier DK seyogyanya diarahkan menuju “the five stars Doctor” sebagai “agent of change” . Optimalisasi peran DK dalam sistem pelayanan kesehatan terkendali (Managed Care) harus dilakukan dalam suatu sitem yang terintegrasi dengan mengutamakan pra-bayar, dan masyarakat perlu diberi informasi tentang peran DK untuk memelihara dan menyelesaikan masalah kesehatan sesuai kebutuhannya. Pengirim : Dr Widyastuti Wibisana, MSc(PH), Dr Donald Pardede, MPPM, Dr Trisa Wahjuni Putri, M.Kes Posted in Artikel, Dokter Keluarga by Admin
Senin, 17 Januari 2011 Konsep Dokter Keluarga Dapat Diterapkan pada Sistem Kedokteran Indonesia 06:29 moriShine,Inc. Konsep Dokter Keluarga Dapat Diterapkan pada Sistem Kedokteran Indonesia Oleh: Ryan Prasdinar Pratama Putra Di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para dokter mengenai definisi dokter keluarga. Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 56 tahun 1996 tentang pengembangan dokter keluarga dalam Eny (2006), yaitu dokter yang menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan dasar paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan pendekatan menyeluruh (holistik dan kesisteman) untuk pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi oleh setiap keluarga dalam kelompok masyarakat yang memilihnya sebagai mitra utama pemeliharaan kesehatan. Untuk menjadi dokter keluarga, seorang dokter terlebih dahulu harus melewati pendidikan lanjutan khusus. Menurut Dr. Sugito Wonodirekso, MS, PHK. PKK dalam Hadinata (2010), yang dimaksud dengan pendidikan lanjutan khusus adalah pendidikan lanjutan yang dirancang khusus untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu yang lebih tinggi sebagai dokter layanan primer, yang dapat diperoleh melalui Pendidikan Kedokteran Bersinambung/ Pengembangan Profesional Bersinambung (PKB/PPB atau CME/CPD) yang terstruktur. Setelah mencapai “angka kredit tertentu” mereka berhak menyandang gelar “Dokter Keluarga” dan berwenang sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat primer dengan wewenang yang lebih luas. Tetapi, pendidikan lanjutan khusus ini tidak sama dengan pendidikan lanjutan yang ditempuh oleh dokter spesialis. Pendidikan lanjutan khusus ini, tidak menyebabkan adanya pembatasan ruang lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter keluarga. Dokter keluarga tetap bertugas melayani pasien di tingkat primer tanpa memandang jenis kelamin, usia, organ tubuh atau jenis penyakit tertentu. Sedangkan dokter spesialis bertugas melayani pasien di tingkat sekunder dengan dibatasi oleh jenis kelamin, usia, organ tubuh, atau jenis-jenis penyakit tertentu.
Karena telah melewati pendidikan lanjutan khusus terlebih dahulu sebelum mendapat gelar dokter keluarga, dokter keluarga mempunyai perbedaan dengan dokter umum. Perbedaannya antara lain terdapat pada batas kewenangan yang dimiliki oleh dokter keluarga lebih luas dibanding dengan dokter umum. Perbedaan lainnya antara dokter keluarga dengan dokter umum terletak pada tugas-tugas kedokterannya. Tugas-tugas dokter keluarga secara lebih terperinci adalah sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan pelayanan primer secara paripurna menyuruh, dan bermutu guna penapisan untuk pelayanan spesialistik yang diperlukan, 2) Mendiagnosis secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat, 3) Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit, 4) Memberikan pelayanan kedokteran kepada individu dan keluarganya, 5) Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi, 6) Menangani penyakit akut dan kronik, 7) Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS, Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujukan ke Dokter Spesialis atau dirawat di RS, 9) Memantau pasien yang telah dirujuk atau dikonsultasikan, 10) Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya, 11) Mengkoordinasikan pelayanan yang diperlukan untuk kepentingan pasien, 12) Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar, 13) Melakukan penelitian untuk mengembang ilmu kedokteran secara umum dan ilmu kedokteran keluarga secara khusus (Agnilia,2008). Tugas-tugas dokter keluarga yang demikian itu, menyebabkan dokter keluarga memiliki beberapa karakteristik dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karakteristik pelayanan dokter keluarga dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Melayani penderita tidak hanya sebagai perorangan tetapi sebagai anggota keluarga dan bahkan sebagai masyarakat sekitarnya, 2) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, perhatian secara lengkap dan sempurna, jauh melebihi keluhan yang disampaikan, 3) Mengutamakan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan seoptimal mungkin, mencegah penyakit serta mengenal dan mengobati penyakit sedini mungkin, 4) Mengutamakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya, 5) Menyediakan dirinya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama dan bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan lanjutan (Klinik Makmur Jaya, 2010). Adapun beberapa jenis pelayanan dokter keluarga yang sesuai dengan karakteristik pelayanan mereka adalah: 1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, 2) Pemeriksaan dan Pengobatan oleh dokter, 3) Tindakan medis kecil (ringan), 4) Pemeriksaan penunjang laboratorium sederhana, 5) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, dan ibu menyusui, bayi dan anak balita, 6) Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi, 7) Pemberian obat pelayanan dasar dan pelayanan obat penyakit kronis atas indikasi medis, Pemberian surat rujukan ke Rumah Sakit/Dokter Spesialis untuk kasus yang tidak dapat ditangani Dokter Keluarga ( Putu, 2010). Oleh karena dokter keluarga telah melewati pendidikan lanjutan khusus tersebut, maka dokter keluarga memiliki tingkat kompetensi yang lebih dibanding dokter umum, sehingga batas kewenangan yang dimiliki dokter keluarga lebih luas dibandingkan dengan dokter umum dan dokter keluarga juga memiliki tugas-tugas serta karakteristik pemberian pelayanan kesehatan tersendiri kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan
bahwa dokter keluarga dapat diterapkan pada sistem kedokteran di Indonesia, karena akan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Konsep dokter keluarga juga dapat diterapkan di Indonesia karena merujuk pada faktor ekonomi. Masyarakat Indonesia pada umumnya berpenghasilan rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (Agustus 2006) dalam Rahman (2010), angka kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, yaitu sekitar 40 juta jiwa. Tingkat pengangguran mencapai 11 juta orang. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia belum bisa mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih murah. Maka perlu diterapkan konsep dokter keluarga agar masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih murah. Mereka tidak perlu lagi memeriksakan diri ke berbagai tempat, cukup hanya dengan pergi ke dokter keluarga saja. Jika dibutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak bisa ditangani dokter keluarga, maka dokter keluarga akan memberikan mereka solusi untuk dirujuk ke dokter spesialis atau rumah sakit. Sehingga, pemeriksaan yang akan mereka lakukan menjadi lebih efisien dan menghemat biaya. Selain itu, dokter keluarga juga berkewajiban melaksanakan upaya preventif kepada seluruh anggota keluarga sehingga mereka tidak terjebak pada persoalan kesehatan yang sama. Hal ini dapat menyebabkan mereka dapat menghemat pengeluaran mereka jika dibandingkan dengan mereka jatuh sakit lagi, maka mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat. Hal lain yang bisa menyebabkan konsep dokter keluarga dapat diterapkan di Indonesia adalah karena Kurikulum Pendidikan Dokter di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan telah berbasis kompetensi Dokter Indonesia dibidang pelayanan kesehatan primer dengan menggunakan pendekatan dokter keluarga. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada KIPDI III (Kurikulum Inti Pendidikan Dokter di Indonesia edisi III) yang difokuskan pada 7 area kompetensi utama, yaitu: 1) Area Kompetensi Komunikasi Efektif, 2) Area Kompetensi Keterampilan Klinik Dasar, 3) Area Kompetensi Penerapan Dasar Ilmu Biomedik, Klinik, Perilaku dan Epidemiologi dalam Praktek Kedokteran Keluarga, 4) Area Kompetensi Pengelolaan Masalah Kesehatan pada Individu, Keluarga dan Masyarakat, 5) Area Kompetensi Mengakases, Menilai secara Kritis Kesahihan dan Mengelola Informasi, 6) Area Kompetensi Mawas Diri dan Belajar Sepanjang Hayat, 7) Area Kompetensi Etika, Moral dan Profesionalisme dalam Praktek (UII, 2009). Seperti yang telah diterapkan pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Universitas Hangtuah, dan seluruh fakultas kedokteran dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Jadi, dengan adanya kurikulum ini diharapkan setelah para mahasiswa kedokteran menamatkan diri mereka menjadi seorang dokter, mereka akan dibekali pengetahuan mengenai pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan dokter keluarga. Selain itu, konsep dokter keluarga ini juga dapat diterapkan pada sistem kedokteran di Indonesia karena akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Menurut Affandi dalam Eny (2006), apabila dokter keluarga dapat diterapkan akan mendatangkan banyak manfaat: 1) Terhadap pengorganisasian pelayanan: pelayanan kesehatan akan lebih terintegrasi, karena masyarakat tidak perlu rnendatangi pelbagai fasilitas kesehatan yang berbeda-beda. Kalau dibutuhkan lebih lanjut, maka pelayanan tersebut diatur oleh dokter keluarga. Dalam keadaan yang seperti ini masyarakat tidak perlu lagi pindah dari satu fasilitas ke fasilitas kesehatan lainnya, tanpa jelas kegunaan dan indikasinya, 2) Terhadap pengorganisasian pembiayaan: biaya berobat akan lebih murah. Bahkan dapat
dihindari pengulangan pemeriksaan kesehatan yang sama, tetapi juga dengan diterapkannya konsep dokter keluarga, akan dilakukan tindakan pencegahan penyakit, yang telah diketahui bersama biayanya jauh lebih murah dari pada tindakan pengobatan penyakit, 3) Terhadap kualitas pelayanan: karena pendekatan dokter keluarga dilakukan secara menyeluruh dan lengkap, maka akan terbina hubungan antara dokter dan pasien yang lebih erat. Selanjutnya karena pemakaian fasilitas kesehatan rujukan mendapatkan pengaturan, maka dapat diharapkan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dokter keluarga, akan memberikan kontribusi positif kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi, pada kesimpulannya konsep dokter keluarga dapat diterapkan pada sistem kedokteran di Indonesia. Penerapan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada. Hal-hal tersebut yaitu: 1) Dokter keluarga telah menjalani pendidikan lanjutan khusus terlebih dahulu, sehingga mereka memiliki tingkat kompetensi yang lebih dibanding dokter umum, 2) Faktor ekonomi masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah, menyebabkan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang murah, 3) Kurikulum pendidikan dokter di Indonesia yang telah berbasis kompetensi Dokter Indonesia dengan pendekatan dokter keluarga, 4) Manfaat dokter keluarga jika diterapkan di Indonesia. Setelah diterapkan di Indonesia, nantinya dokter keluarga akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan ditingkat primer yakni tempat kontak pertama dengan para pasien. Mereka bertugas memberikan pelayanan kesehatan tanpa memandang jenis kelamin, usia, organ tubuh, maupun jenis penyakit yang diderita. Daftar Pustaka Dokter Keluarga Agnilia 2008, , dilihat 26 September 2010, . Hadinata 2010, Perbedaan antara Dokter dan Dokter Keluarga, dilihat 25 September 2010, . Klinikmakmurjaya.com 2010, Program Dokter Keluarga, Askes, dilihat 1 Oktober 2010, . Medicine.uii.ac.id 2009, Kurikulum Pendidikan Klinik , Universitas Islam Indonesia, dilihat 1 Oktober 2010, . Rahman, MF 2010, Pancasila dan Ketidakberdayaan Rakyat , dilihat 1 Oktober 2010, . Rokhisah, E 2006, Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Niat Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Pelayanan Dokter Keluarga di Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 , Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, dilihat 23 September 2010, . Sudayasa, P 2010, 4 Paparan Prinsip Pelayanan Dokter Keluarga, dilihat 1 Oktober 2010, .
