KETAHANAN BAHAN PANGAN DI INDONESIA (Diversifikasi Pangan) ANITA ULUL ALBAB (1006815852)
ANNARIZKY PUTRI (1006815865) FERHANNY (1006816514) IRWAN DWIPUTRANTO (1006816861) LULUK HADIYANTO (0906554200) M. FAJAR PRATAMA (1006817145) NENENG ULIAH (1006817290) ORIE VEBBIANTRI (1006817385) RAKHMADINA (1006817555)
Definisi Ketahanan Pangan
Menurut UU No 7 (1996) Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Definisi Diversifikasi Pangan
Menurut Suhardjo (1998) Pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Menurut Suhartini (1989) Diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non
Nama Organisasi
“ORGANISASI KEMASYRAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI”
STRUKTUR ORGANISASI DPP ORGANISASI KEMASYARAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI DEWAN PENASEHAT KETUA ANGGOTA DEWAN PEMBINA KETUA ANGGOTA
PENGURUS KETUA UMUM WAKIL KETUA UMUM SEKRETARIS WAKIL SEKREATRIS BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
:---------------------------------------------: PROF. BAMBANG SHERGI : 1. 2. :----------------------------------------------: LISMAN MANURUNG Phd : 1. 2. :-----------------------------------------------: LULUK HADIYANTO : ORIE VEBRIANTI : RAKMADINA : NENENG ULIAH : ANITA ULUL ALBAB : FERHANNY
KETUA BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANGGOTA
: ANNARIZKY PUTRI 1. 2. KETUA BIDANG ADVOKASI DAN HUMAS : MUHAMMAD FAJAR UTAMA ANGGOTA : 1. 2. KETUA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA : IRWAN DWIPUTRANTO ANGGOTA : 1. 2.
AKTA PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYRAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-….AH.002.06. Tahun 2012 Membaca : Surat permohonan dari Notaris….. Menimbang: Bahwa….. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi Kemasyarakatan…. 2. Peraturan pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 pelaksanaan Undang-undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan…. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-06.OT.02.03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja….. MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian ORGANISASI KEMASYARAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI NPWP : 51.301.095.0-425.000 Berkedudukan di Gedung M lantai 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Annarizky, SH berkedudukan di Jakarta KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 maret 2012 A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Dr. ANITA ULUL ALBAB, SIA.MH NIP :……………………………………………
Latar Belakang & Indentifikasi Masalah
Berkurangnya lahan pertanian Kondisi cuaca yang tidak menentu Kondisi ekonomi makro maupun mikro yang buruk Makro
: Terjadinya inflasi, kenaikan harga, ketatnya persaingan pasar Mikro : Pendapatan masyarakat yang tidak lagi mencukupi kebutuhan
Teknologi yang masih terbatas Adanya tradisi/kebiasaan yang mengharuskan masyarakat makan nasi
LANGKAH I
TUJUAN UPAYA/PILIHAN LANGKAH WAKTU PELAKSANAAN, BENTUK, DAN CAKUPAN WILAYAH PERAN & FUNGSI ORGANISASI
TUJUAN
Menjaga keberlanjutan bahan pangan di Indonesia
Upaya/Pilihan Langkah
Skala Pemetaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sesuai potensi daerah. Jumlah
pekerja produksi Kemampuan pekerja produksi Jumlah dan luas lahan Jumlah output dan kemampuan produksi Produk bahan pangan yang sesuai dengan wilayah masing-masing
Pengembangan teknologi pangan Penyediaan mesin modern sesuai dengan kebutuhan wilayah Pengembangan variasi bibit unggul sesuai dengan kebutuhan wilayah Pengembangan bahan pangan baru
Pengaturan diversifikasi pangan cara perluasan lahan pertanian bahan pokok baru cara pendistribusian bahan-bahan pokok baru antar daerah
Pemberian Pelatihan kepada pekerja Training Studi Banding
Bentuk dan Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan Jangka
Pendek
Skala
Pemetaan Pemberian Pelatihan Jangka
: 1 Tahun : 1 – 2 tahun
Menengah dan Panjang
Pengembangan
Teknologi
tahun Pengaturan Diversifikasi Pangan tahun
:1–5 :1–5
Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Cont.
Bentuk ♠
Pelatihan
Kemampuan pegawai 2) Perencana pembangunan pangan 3) Kemampuan petani 4) Kemampuan usaha menengah dan kecil 5) Pelatihan bagi wanita tani 6) Pelatihan cara pengolahan makanan 1)
Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Cont. ♠
Survey dan Penelitian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Teknologi produksi pangan Teknologi pengolahan pangan Penyediaan informasi Mengadakan penelitian Identifikasi masalah Teknologi pangan Analisa jangka panjang Survey pola makan dan varian baru
Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Cont. ♠
Sosialisasi dan Promosi 1.
Sosialiasi: a) b)
2.
Melaksanakan sosialisasi pangan Mengembangkan kebun sekolah
Promosi: a) b) c) d) e)
Melalui media elektronik Sosialisasi dan kampanye kreatif dan inovatif Kegiatan pameran, lomba, dll. Kunjungan kerja Pelibatan tokoh/pemimpin formal dan informal
Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Cont. ♠
Koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat
Peraturan Daerah/Kebijakan. Peraturan Pemda. Peraturan melalui tata ruang kota. Kampanye/kampanye melalui dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Dana alokasi khusus. Adanya peraturan mengenai pembebasan pajak hasil bumi Pemberian subsidi dari pemerintah.
Cakupan Wilayah Kegiatan ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, kami membaginya berdasarkan wilayah waktu.
LANGKAH II (LEGALITAS ORGANISASI)
KEWENANGAN PUSAT KEWENANGAN DAERAH PERATURAN TATA KOTA
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
Organisasi ini merupakan organisasi masyarakat yang mendukung dan
berusaha membantu pemerintah untuk memecahkan permasalahan serta mewujudkan ketahanan pangan yang terbaik di Indonesia. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini juga disesuaikan dengan beberapa peraturan yang berlaku. kebijakan – kebijakan yang dapat menjelaskan keberadaan organisasi ini selaras dengan pemerintah antara lain:
Undang – Undang 7 Tahun 1996 tentang Pangan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sehubungan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia yang merupakan
wewenang untuk mengatur urusan pemerintah yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, maka peran pemerintah daerah dengan organisasi ini saling terkait. Beberapa kebijakan yang terkait diantaranya :
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 Butir M
Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat 2 butir m
Kewenangan Pemerintah Daerah
Kebijakan Pemerintah “One Day No Rice”
Dalam Surat Edaran Walikota No.500/1688-Ekonomi tanggal 27 Desember 2011 Pemkot Depok menggulirkan himbauan Gerakan One Day Rice sebagai tindak lanjut dari UU No.7 Th.1996 tentang pangan dan PP No.68 Th.2002 tentang ketahanan pangan. Himbauan tersebut juga didasari dari PerPres No.22 Th.2009 tentang Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, PerGub Jawa Barat No.60 Th.2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, Surat Edaran
Gubernur Jabar No.501/34/Binprod tanggal 15 Juli perihal Gerakan Menurunkan Konsumsi Beras.
Peraturan Pemerintah Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam rangka menjalankan kegiatan diversifikasi pangan, maka beberapa
wilayah memerlukan perluasan lahan pertanian guna menciptakan keanekaragaman bahan pangan pokok. Perluasaan ini tidak lepas dari pengaruh peraturan rencana tata ruang wilayah di daerah masing-masing. Kebijakan utama yang mengatur hal tersebut yaitu:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah Pasal 3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah Pasal 6
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah Pasal 10
LANGKAH III (VISI DAN MISI ORGANISASI)
VISI MISI
VISI Menciptakan ketahanan pangan masyarakat di Indonesia
MISI Menciptakan keanekaragaman pangan yang disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada Mengembangkan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia Menciptakan lapangan pekerjaan yang diserap melalui pengembangan ketahanan pangan. Memperbaiki kesejahteraan para petani di Indonesia melalui mekanismi pasar yang sehat. Meningkatkan bahan pangan yang bermutu dan bergizi baik.
LANGKAH IV - SWOT (ANALISA ANCAMAN DAN PELUANG)
ANCAMAN PELUANG
Ancaman (THREAT)
Jumlah Penduduk Ledakan penduduk ketersediaan pangan Krisis Ekonomi Konversi Lahan Iklim Adat dan Kebudayaan Di Indonesia Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Masyarakat
Peluang (Oportunities) Iklim dan Lahan Pengembangan Teknologi Pangan Penyerapan Tenaga Kerja
LANGKAH V - SWOT (ANALISA POTENSI, KEKUATAN, DAN KELEMAHAN)
POTENSI ORGANISASI KEKUATAN ORGANISASI KELEMAHAN ORGANISASI
POTENSI ORGANISASI 1.
2.
3.
4.
Visi dan Misi dalam menciptakan ketahan dan pengembangan pangan di Indoensia Sumber Daya Manusia yang memiliki interest yang besar terhadap ketahan pangan di Indonesia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung dalam pengembangan pangan Jaringan baik di dalam maupun luar negeri
KEKUATAN ORGANISASI
1. Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah 2. Mendorong Masyarakat bersama-sama untuk melakukan ketahanan pangan 3. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraana masyarakat 4. Kegitan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEKURANGAN ORGANISASI
Cakupan Wilayah yang Luas Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya
Membutuhkan infrastruktur dan sarana dalam jumlah banyak dan tersebar
Membutuhkan tenaga kerja yang mencakup seluruh wilayah indonesia
Permasalahan lain (perizinan, pengetahuan penduduk, potensi alam tiap daerah)
33
propinsi
3.977 mill
17.508 pulau
Kurangnya Power Mempengaruhi perubahan kebiasaan mengkosumsi jenis pangan pokok tertentu di masyarakat Organisasi ini harus Dibutuhkan power Organisasi ini berusaha membuat merupakan organisasi (kekuasaan) agar pendekatanyang belum memiliki dapat mempengaruhi pendekatan selain kekuasaan yang besar pola kebiasaan menggunakan power masyarakat sehingga terhadap masyarakat. (kekuasaan) untuk Hal tersebut membuat mereka mau untuk organisasi ini lebih sulit membuat masyarakat mencoba memberikan pengaruh mau untuk mengkonsumsi jenis dalam mengubah mengkonsumsi jenis pangan lain selain kebiasaan masyarakat makanan pokok lain yang biasa mereka setempat dalam selain yang mereka mengkonsumsi jenis konsumsi sebagai biasa konsumsi setiap makanan pokok tertentu makanan pokok. harinya.
Terima Kasih
