DEMOKRASI pasca REFORMASI
Jika kita urutkan dalam 2 suku kata, Demokrasi adalah hukum yang berlaku sedangkan sedangkan Reformasi adalah perubahan akan tetatpi , dalam kasus 1998, terjadi penyalah artian pada arti "Reformasi" dimana arti reformasi berubah menjadi "kebebasan yg bebas" sehingga terjadi pembalakan hutan, kekacauan, dan hal2 buruk yg tidak di inginkan maka kita di sini, menegas kan bahwa Demokrasi Reformasi adalah demokrasi yang menuntut perubahan bagi rakyat menuju ke ara h yang lebih baik sedangkan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih o leh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas. Demokratisasi Merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Demokrasi pada masa Orde Reformasi Setelah tumbangnya rezim orde baru melalui suatu perjuangan mahasiswa yang didukung oleh segenap komponen bangsa pada awal Mei 19 98, maka penerapan Demokrasi Pancasila yang dilandasi semangat reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa reformasi tela h banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis, sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatanya selama li ma tahun karena dianggap menyimpang dari garis reformasi Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d. Sekarang) Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengun-durkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden Dr. Ir. Bj. Habibie. Berhentinya Soeharto sebagai presiden, karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dianggap paling jujur & adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 telah melahirkan banyak partai politik, antara lain : PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan lain-lain (sebanyak 48 Parpol). Dalam perkembangan demokrasi di era reformasi, peran mahasiswa, kelompok kepentingan dan komponen rakyat Indonesia ingin agar dilaksanakan ”reformasi total” disegala bidang
Agenda- Agenda utama Reformasi seperti Pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Kebebesan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa), dan Penegakkan hukum dan Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.
Contoh-Contoh Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada era Reformasi
Pemilu 2004 adalah pemilu pertama sejak Indonesia merdeka yang dilaksanakan secara langsung, dalam arti masyarakat Indonesia dapat memilih Capres (Calon Presiden) dan Cawapres (Calon Wakil Presiden) dan memilih anggota legislatif secara langsung. Peserta pemilu legislatif tahun 2004 sebanyak 24 partai dan dimenangkan oleh Partai Golongan Karya, sedangkan peserta Pilpres (Pemilihan Presiden) sebanyak 5 pasangan dan dimenangkan oleh pasangan SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla). Pemilu 2004 adalah salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era reformasi karena dilaksanakan secara bersih dan demokratis. Melaksanakan kampanye terbuka pada tahun 2009, KPU memutuskan untuk mengadakan
Kampanye Terbuka, yang dimana para kompetitor mempunyai jadwal y ang ketat dalam berkampanye dalam waktu yang singkat… Hal ini merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi. Namur hal ini juga tidak lepas dari banyak kekurangan, seperti panitia dengan kinerja buruk, cuaca tidak mendukung, para perusuh dari partai lain. Mestinya di dalam Kampanye Terbuka, hal ini harus di HILANGKAN secara hermanen agar menciptakan demokrasi. Semua golongan bisa menjadi caleg hanya dengan modal NEKAT dan BERANI, para pengangguran
yang biasa kerja free lance jadi tukang becak, satpam, tiba-tiba di panggil oleh para anggota parpol agar menjadi CALEG, memang hal ini benar sesuai dengan demokrasi, Namur apakah kita t idak kasihan dengan orang-orang yang sudah bersekolah mal ingá ke junjung S2, Namur slotnya di ambil orang-orang semacam itu? Demonstrasi atau unjuk rasa diperbolehkan asal secara tertib, damai, dan tidak mengganggu
ketertiban umum. Perwakilan dari pendemo wajib melaporkan tentang jumlah anggota pendemo, lokasi demonstrasi, atribut yang dipakai kepada pihak kepolisian sebelum unjuk rasa dilaksanakan. Hal ini adalah salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di era reformasi karena kita tahu unjuk rasa adalah hal yang dilarang pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilihan kepala daerah secara langsung mulai dilakukan pada masa pemerintahan sekarang yaitu
pemerintahan SBY, sebelumnya kepala daerah dipilih atau ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Sekarang, masyarakat dapat memilih kepala daerahnya masing-masing seperti pemilihan presiden secara langsung. Hal ini adalah salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di era reformasi karena dengan Pilkada secara langsung, kepala daerah yang terpilih adalah pilihan rakyat bukan pemerintah. Kebebasan pers media cetak maupun elektronik mulai tim bul sejak lengsernya dinasti orde baru,
dalam hal ini pers dapat bebas berpendapat dan mengkritik kinerja pemerintah jika ki nerjanya buruk. Hal ini adalah salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di era reformasi karena pada masa Orde Baru, pers tidak mendapat kebebasan berpendapat dan dilarang mengkritik kinerja
pemerintah. Sebagai contoh, beberapa media cetak pada masa Orde Baru ditutup secara paksa karena dinilai mengkritik dinasti Soeharto. Dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik dalam kesempatan untuk memilih atau pun dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri. Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berujud ”jiwa, budaya atau ideologi” yang mewarnai pengorganisasian berbagai el emen politik seperti partai
politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan . Demokrasi, pada umumnya ditandai dengan Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah,Prasarana pendapat umum (media massa) yang bebas dan betanggung jawab. dan Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 19 98, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik dan lain-lain semakin terbuka luas. Era reformasi sekaligus merupakan era demokratisasi. Dalam suasana reformasi, tidak jarang penggunaan kebebasan tersebut sering berbenturan dengankepentingan umum. Inilah yang perlu ditata lebih baik, sehingga penerapan kebebasan warga negara dan demokrasi tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Bagaimanapun juga reformasi telah membuka pintu kebebasan, yang hal ini sangat diperlukan bagi rakyat dalam proses menemukan sistem demokrasi ya ng lebih baik. Pada awalnya, penerapan demokrasi lebih terfokus pada bidang politik atau sistem pemerintahan. Wujud penerapannya antara lain dengan penyelenggaraan pemilihan umum, pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan, kebebasan menyatakan pendapat dan lain-lain. Dalam perkembangannya, konsep demokrasi juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, yakni dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan bidang- bidang kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan ya ng melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untukkepentingan rakyat. Bagaimana konsep demokrasi diterapkan dalambidang ekonomi? Apakah demokrasi ekonomi juga diterapkan di Indonesia? Apakah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam bernegara juga memuat ketentuan tentang demokrasi ekonomi? Coba perhatikan isi UUD 1945 pasal 33 berikut ini
Ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan adalah terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat atau warga. Demikian pula halnya dalam bidang ekonomi. Persoalannya adalah bagaimana agar rakyat atau warga ikut serta dalam kegiatanekonomi, baik dalam proses produksi maupun distribusi. K eikutsertaan rakyat dalam proses produksi bukan semata-mata sebagai alat produksi atau buruh yang bekerja pada majikan dengan upah yang rendah. Mereka harus ikut menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi itu dengan memperoleh jaminan hidup yang layak. Dengan demikian akan tercipta kesejahteraan rakyat. Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya. Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah
daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi. Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah: 1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. 2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negaranegara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
