KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA REFORMASI N ama G uru: ur u:
Drs. A. Mukhotib M.Pd.i Oleh :
1. 2. 3. 4.
Arba’atur Rahmawati
Eny Noer Fitriyah Kholifatul Fadhliyah Vivien Oktaviana Devi
(05) (12) (21) (39)
KELAS : XII-IA.2
SEKOLAH MENENGAH ATAS ASSA’ADAH
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK 2014-2015 KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr.wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yang berjudul “KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT MASYARAKAT INDONESIA INDONESIA PASCA REFORMASI”. Makalah ini berisikan tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pasca reformasi. diharapkan makalah ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua, bagaimana kehidupan masyarakat dan system pemerintahan pada masa itu. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu, kritik dan saran dari guru dan teman-teman yang bersifat membangun, selalu kami harapkan demi lebih baiknya makalah ini.
Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridloi segala usaha kita, Aamiin.
Wassalamualaikum wr.wb.
Bungah, 06 Oktober 2014
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................. ................................................................... ............................................ ...................................... ................
i
KATA PENGANTAR........................................... ................................................................. ............................................ ...................................... ................
ii
DAFTAR ISI....................................... ISI............................................................. ............................................. ............................................. .................................. ............
iii
BAB I
PENDAHULUAN ............................................ .................................................................. ............................................ ........................... .....
1
1.1. Latar belakang .......................................... ................................................................ ............................................ ........................
1
1.2
Tujuan .......................................... ................................................................ ............................................ ...................................... ................
1
PEMBAHASAN............................ PEMBAHASAN.................................................. ............................................. ............................................. ........................
2
2.1.
Kondisi Sosial Masyarakat Masyarakat Sejak Reformasi Reformasi ...................................... ......................................
2
2.2.
Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia ....................................... ............................................... ........
3
BAB III PENUTUP ............................................. ................................................................... ............................................ ...................................... ................
6
3.1. Kesimpulan ......................................... ............................................................... ............................................ ............................... .........
6
3.3. Saran ............................................ .................................................................. ............................................ ...................................... ................
6
DAFTAR PUSTAKA............................................ .................................................................. ............................................ ...................................... ................
7
BAB II
Iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,
dan
bernegara
ke
arah
yang
lebih
baik
secara
konstitusional.Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tuntutan reformasi menghendaki adanya perubahan dan perbaikan di segala aspek kehidupan yang lebih baik. Namun, pada praktiknya tuntutan reformasi telah disalahgunakan oleh para petualanng politik hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada era reformasi, konflik yang terjadi di masyarakat semakin mmudah terjai dan sering kallli bersifat etnis di berbagai daerah. Kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukkum dan perekonomian yang tidak segera kunjng membaik menyebabkan sering terjadi gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung dibeberapa wilayah.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonommi masyarakat Indonesia pasca reformasi? 2. Bagaimanakah dampak reformasi pada saat tersebut ?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masyarakat Indonesia pasca reformasi. 2. Untuk mengetahui dampak reformasi pada masa pemerintahan tersebut.
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi
Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan
memenuhi
kewajibannya
untuk
membayar
gaji
dan
upah
pekerjanya.
Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah
PHK.
Para pekerja yang deberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan criminal yang terjadi
dalam
kehidupan
masyarakat.
Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh. Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi reformas i berlangsung di beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut : 1. Kalimantan Barat Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Mela yu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari 1999. 2. Kalimantan Tengah
Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang pun pengungsi Sampit masih menjadi masalah pemerintah. 3. Sulawesi Tengah Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan sedang mabuk dengan Ahamd Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998. Ampi pelaku kekerasan. Masyarakat sudah muak berbagai kasus besar melibatkan pejabat negara dan oknum militer tidak tertangani sampai tuntas meskipun mereka dinyatakan bersalah. Sedangkan masalah ekonomi, selama masa tiga bulan kekuasaan pemerintah B.J. Habibie, ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti. Sungguhpun begitu, pemerintah tetap berusaha memuluhkan keadaan ekonomi Indonesia. Indonesia. Segala cara telah dilakukan agar rakyat segera terlepas dari krisis ini. Partisipasi dari setiap warga negara sangat diharapkan untuk dapat segera memulihkan keadaan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai Pembukaan UUD 1945
2.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat Masyarakat Indonesia
Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun t ahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahtera an rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatn ya, petumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat lima sector kebijakanyang harus digarap, yaitu : •
perluasan lapangan kerja secara terus menrus melalui investasi investasi dalam dan luar negeri negeri se
efisien mungkin.
•
Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari hari untuk memenuhi permintaan permintaan pada pada harga
yang terjangkau. •
Penyediaan failitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan baker, komunikasi, komunikasi,
angkutan dengan harga terjangkau. •
Penyediaan ruang sekolah, guru guru dan buku buku untuk pendidikan umum dengan harga
terjangkau. •
Penyediaan klinik, dokter dan obat onbatan onbatan untuk untuk kesehatan umum dengan harga yang yang
terjangkau pula.
Disamping penanganan masalah pengangguran,dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga memperhatikan har ga harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan petani terhadap barang barang non pertanian pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka para petani yang mampu membeli membeli produk industri non pertanian akan akan memberi semangat bangkitnya para pengusaha untuk untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya. Pihak pemerintah telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala prioritas yang artinya hal mana yang hendaknya dilakukan agar Indonesia keluar dari krisis. Terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur bertugas untuk meningkatkan kesejaht eraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dengan kondisi perekonomian Negara yang ditinggalkan oleh pemerintahan Soeharto, tidak mungkin dapat diatasi oleh seorang Presiden dalam waktu singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis , presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
1. Perekonomian Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Habibie Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Melalui IMF, pemerintah berhasil mendapat pinjaman sebesar SDR 1,011 milyar atau setara dengan 1,34 milyar dolar AS. Sejak tahun 1999, BI menjadi sebuah institusi independen yang lepas dari pengaruh pemerintah dan tidak bisa diinterverensi oleh siapapun. Kebijakan moneter yang pada masa sebelumnya ditentukan oleh pemerintah, pada era reformasi murni ditentukan oleh Dewan Gubernur BI. 2. Perekonomian Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Gus Dur Beberapa hal penting terkait dengan perkembangan perekonomian Indonesia masa Presiden Abdurahman Wahid diantaranya sebagai berikut: a. Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang pemerintahan Abdurahman Wahid masih belum stabil. b. Hingga tahun 2001 posisi rupiah senantiasa berada di atas 10.000 per dolar AS. c. Tingkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir jatuhnya pemerintah Abdurahman Wahid hanya sebesar 3 persen. d. Terkait hubungan RI dengan lembaga keuangan internasional, utamanya IMF, pada tanggal 4 februari 2000, terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan IMF tentang
pemberian pinjaman jangka menegah kepada Indonesia sebesar SDR 3,638 milyar (sekitar 5 milyar dolar AS) untuk mendukung program reformasi ekonomi dan struktur Indonesia. 3. Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Megawati Ketika kepemimpinan nasional beralih dari Abdurahman Wahid ke Megawati, pada awalnya ada harapan cerah dari banyak pihak dan seluruh rakyat rakyat akan menguatnya nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan itu seakan menjadi kenyataan, ketika dalam dua minggu pertama pemerintahan Megawati, rupiah mengalami penguatan menembus angka Rp. 8.650 per dolar AS. Tetapi harapan itu segera sirna setelah menginjak bulan ketiga posisi rupiah kembali melorot ke tingkat Rp. 10.250 per satu dolar AS. Agenda utama perekonomian Indonesia masa pemerintahan Megawati adalah upaya perbaikan hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan keuangan multilateral terutama IMF. 4. Perekonomian Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Kegagalan pembangunan yang telah di rancang pemerintahan sebelumnya, mendorong pemerintahan Yudhoyono melakukan penyusunan kembali langkah-langkah pembangunan baru. Krisis yang telah meluluh-lantakan perekonomian Indonesia telah membuka mata betapa pentingnya membangun dan lebih memperkuat pondasi perekonomian agar berdaya tahan tinggi.
Dampak Reformasi 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan (Amandemen) terhadap UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan dari reformasi. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakikatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan perubahan UUD 1945 dilatarbelakangi antara lain karena sistem perwakilan masa Orde Baru yang bersifat semu dan pada kenyataannya kekuasaan yang besar berada pada presiden, adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat peyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 disertai kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
serta mempertegas sistem
pemerintahan presidensil. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu sebagai berikut : a. Perubahan Pertama UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999. b. Perubahan Kedua UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000. c.
Perubahan Ketiga UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 1999, tanggal 1-9 November 2001.
d. Perubahan Keempat UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang Tahunan MPR 1999, tanggal 111 Agustus 2002. Perubahan terhadap UUD 1945 telah menghasilkan beberapa ketentuan baru dalam penyelenggaraan negara. Hasil amandemen tersebut antara lain memuat aturan tentang mekanisme pemilihan presiden, dengan adanya pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan presiden. 2. Kebebasan Pers Pada masa Orde Baru kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah. Setiap isi berita yang disajikan tidak boleh bertentangan dengan pemerintah. Pada saat itu kebebasan pers cenderung untuk memperkuat status quo, daripada membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol politik. Adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sesuai dengan Permenpen 01/1984 Pasal 33h merupakan salah satu contoh pembatasan kebebasan pers. Dengan definisi “pers yang bebas dan bertanggung jawab”. SIUPP merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan pembredelan. Media massa ma ssa yang memuat berita yang mengkritisi pemerintah tidak luput dari pembredelan seperti yang dialami Tempo, Detik, Editor pada tahun 1994. Pembredelan merupakan sebuah tindakan otoriter pemerintah Orde Baru yang menekan kebebasan pers. Hal itu mengisyaratkan ketidakmampuan sistem hukum pers yang bebas dan bertanggung jawab secara hukum. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, kebebasan pers mengalami masa
pencerahan.
Tumbuhnya
pers
pada
masa
reformasi
merupakan
hal
yang
menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah memainkan peran sentral dengan memberikan dan menyebarluaskan informasi untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini public dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara.
Perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan dirasakan dalam kehidupan pers di era reformasi. Fenomena itu ditandai dengan munculnya media-media baru, baik media cetak maupun elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen. Keberanian pers dalam mengkritik kebijakan pemerintah juga mencari ciri baru pers Indonesia. Indonesia. 3. Restukturisasi ABRI Sejak reformasi bergulir tahun 1998, ABRI menjadi salah satu institusi yang dipandang perlu direformasi. Masyarakat menilai perlu adanya perubahan bagi ABRI dalam tataran sikap dan tindakan. Selama masa Orde Baru ABRI memiliki kecenderungan menempatkan diri sebagai “mesin politik” untuk menegakkan kekuasaan Orde Baru. Tuntutan perubahan pada ABRI berujung pada tuntutan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI telah membawa konsekuensi panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa Orde Baru. Dengan dalih menjalankan fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta kelangsungan pemerintahan. Tuntutan reformasi dalam tubuh ABRI diakomodasi dengan mengadakan perubahan structural ABRI, yaitu antara lain sebagai berikut : a. Pemisahan POLRI dan TNI yang semula bersama-sama tergabung dalam ABRI. b.
Pemisahan TNI dan POLRI tersebut juga berakibat pada perubahan Dephankam menjadi Dephan.
c.
Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/POLRI, TNI/POLRI, serta perubahan doktrin dan organisasi TNI. Sejak penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan diikuti wacana kembalinya lembaga TNI ke barak serta dipisahkannya TNI dengan POLRI, member harapan baru bagi proses demokratisasi serta mengobati kekecewaan panjang rakyat terhadap posisi ABRI yang kini menjadi TNI.
4. Otonomi Daerah Era reformasi ditandai oleh bangkitnya demokrasi peran pemerintah pusat yang besar serta menjadi titik sentral yang menentukan gerak kehidupan daerah, harus segera diakhiri. Oleh karena itu, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dah Daerah. Undang-undang ini memberikan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa, aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. Seiring dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut banyak menuai persoalan. Persoalan persoalan yang muncul antara lain masalah koordinasi antar daerah otonom tingkat provinsidan kabupaten, munculnya “raja“raja -raja kecil” di daerah yang cenderung mengabaikan nilai etik dalam berpolitik, sulitnya pengawasan daerah otonom dan lain sebagainya.
Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ti dak ditujukan untuk melakukan “resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama reformasi. 5. Munculnya Eurofia Kebebasan Era reformasi adalah era keterbukaan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat terhadap perkembangan politik maupun kritik terhadap kinerja aparatur negara. Orde reformasi telah memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan tanggapan kritik terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan, karena tidak ada lagi sistem yang mengekang kebebasan berpendapat dan berbicara, baik secara represif maupun preventif seperti halnya dalam masa Pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya era keterbukaan dan kebebasan tersebut telah berdampak pada munculnya aksi-aksi unjuk rasa terhadap kinerja pemerintah. Pada awal reformasi, setiap hari hampir terjadi unjuk rasa. Unjuk rasa itu ditujukan bukan hanya kepada pemerintah namun juga instansi lainnya yang dianggap tidak dapat dipercaya dan merugikan kepentingan masyarakat. Namun, disinyalir ada sebagian dari aksiaksi tidak murni dilakukan oleh pengunjuk rasa, melainkan hanya merupakan aksi yang mengemban kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Di antara para pengunjuk rasa tersebut adalah orang-orang bayaran yang pada umumnya pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat akibat badai krisis moneter yang melanda Indonesia. Reformasi sebagai era keterbukaan banyak dimaknai oleh masyarakat sebagai kebebasan yang berlebihan. Masyarakat terjebak oleh euforia kebebasan yang telah menimbulkan bahaya disintegrasi nasional dan sosial. sosial . Konflik-konflik di Ambon, Poso, Sanbas, dan Sampit merupakan contoh gejolak sosial di daerah yang dapat menimbulkan disintegrasi nasi onal dan sosial.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun ta hun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. 3.2 Saran
Kita harus pandai pandai mengikuti perkembangan jaman di negara kita sendiri agar kita bisa hidup dengan makmur dan tidak ketiggalan jaman dengan negara-negara lain. Harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.
DAFTAR PUSTAKA http://blogjejaksejarah.blogspot.com/2013/04/makalah-reformasi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/ http://tata-muhtadin.blogspot.com/2011/12/reformasi-di-indonesia.html sejarah bse kelas XII program ipa http://memey7894.blogspot.com/2014/02/perekonomian-indonesia-pada-masa.html#