PENAWARAN DAFTAR PERATURAN PROPERTI PERUMAHAN DI INDONESIA, 2011 April, 2011 Bisnis perumahan nasional kembali bangkit 2010 dan booming hingga 2014. Selain didukung perbaikan perekonomian, pertumbuhan pasokan dan permintaan hunian ditopang oleh penurunan suku bunga pembiayaan. Prospek bisnis perumahan akan tetap bagus hingga 2014. Pertumbuhan ekonomi RI jauh lebih baik dibanding negara-negara tetangga. Masih kurangnya pasokan kumulatif perumahan dibanding permintaan akan menjadikan bisnis sektor ini sangat prospektif. Menurut data BPS, pertambahan penduduk di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada 2006 hingga 2020 mencapai 8,1 juta jiwa menjadi 32,6 juta jiwa. Dari jumlah itu, penduduk Jakarta bertambah 400 ribu jiwa, dari 8,8 juta menjadi 9,2 juta jiwa. Sedangkan, penduduk di kawasan Botabek bertambah 7,7 juta jiwa, dari 15,7 juta menjadi 23,4 juta jiwa. Sekitar 90% dari 8,1 juta jiwa akan tinggal di Bodetabek, karena harga tanah yang mahal di Jakarta. Untuk mengakomodasi pertambahan penduduk itu, dibutuhkan sedikitnya 2,1 juta unit. Skenario yang mungkin terjadi, pertambahan 2,1 juta rumah terbagi atas 1,9 juta unit rumah tapak (landed house ) di Bodetabek, dan 200 ribu unit apartemen di Jakarta Pada periode 2010-2014 pemerintah akan membangun 650.000 rumah sederhana sehat (RSh) melalui dana APBN senilai Rp50 triliun. Sedangkan untuk rumah susun, baik rumah susun sederhana milik (rusunami) maupun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mencapai 200.000 unit dengan nilai mencapai Rp30 triliun. Total nilai kapitalisasi pasar untuk pembangunan rumah yang didukung pemerintah hingga tahun 2014 mencapai Rp80 triliun. Saat ini, sebagian pengembang berancang-ancang menaikkan harga rumah dan menyesuaikan luas bangunan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komponen bahan bangunan. Menurut Direktur Utama PT Bina Karya Bangunan Persada, tren kenaikkan harga bangunan akan berimbas pada peningkatan harga rumah. Diprediksi terjadi koreksi harga rumah sederhana jenis rumah sejahtera tapak untuk masyarakat bersubsidi sekitar 5%-10%. Saat ini, harga semen naik sekitar 6%-10%, sedangkan komponen besi dari baja 8%-10%. Kebutuhan semen mencapai 30% dari total komponen bahan bangunan. Harga bahan bangunan yang terus naik akan berdampak pada pergerakan pada harga rumah. Harga rumah sejahtera tapak misalnya, di Jabodetabek diperkirakan melampaui Rp70 juta per unit di atas patokan harga rumah yang berhak memperoleh stimulus pajak dari pemerintah. Harga rumah sederhana di luar Jabodetabek kemungkinan naik dari Rp55 juta menjadi Rp60 juta per unit. Stimulus itu, berupa pembebasan pajak pertambahan nilai dan pengurangan pajak penghasilan final dari 5% menjadi 1%. Menurut sumber REI, sebagian pengembang umumnya memasarkan rumah yang masih dibangun (indent). Untuk itu, koreksi harga kemungkinan baru akan terjadi pada proyek-proyek hunian baru. Pada 2011, REI menargetkan produksi rumah mencapai 200 ribu unit atau naik 10%-15% dibanding 2010. Di dalam daftar peraturan ini, dimuat berbagai peraturan yang berkaitan dengan bisnis properti yang meliputi Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri serta kebijakan-kebijakan lainnya di sektor properti. Daftar Peraturan Properti Perumahan di Indonesia 2011 ini, disusun dalam bentuk buku setebal 600 halaman ini kami tawarkan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per-copy untuk versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Media Data Riset melalui Telepon (021) 809-3140, 809-6071, Fax (021) 809-3140, 809-6071, atau email :
[email protected]. Formulir pemesanan kami lampirkan bersama penawaran ini. Jakarta, April 2011 PT Media Data Riset
Drh. H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama
DAFTAR ISI DAFTAR PERATURAN PROPERTI PERUMAHAN DI INDONESIA, 2011 April, 2011 1. PENDAHULUAN 2. OVERVIEW PROPERTI INDONESIA 2.1. Bisnis Perumahan Booming 2.2. Kebutuhan Rumah Rumah di Indonesia 2.2.1. Program/Kegiatan Prioritas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 2010-2014 2.2.2. Dua juta rumah dibangun 2.2.3. Sebanyak 729 Rumah Rumah Susun Sewa Dibangun 2.2.4. Masa Transisi Pengembang Bangun RSH 2.3. Pendanaan 2.3.1. Subsidi Perumahan 2011 2.3.2. Rencana Pembangunan Rumah bersubsidi 2.3.3. Biaya 210 Ribu unit Rumah Melalui FLPP 2011 2.4. Ketentuan Bangunan RS. Sehat 2.5. Kebutuhan Rumah di DKI Jakarta 2.6. Skema pajak rumah bersubsidi bersubsidi 2.7. Metallurgical danai danai proyek Kota Maja 2.8. Harga Rumah Akan Naik 2.9. Perkembangan Properti Indonesia 2.9.1. Properti Indonesia Tumbuh Pesat 2.9.2. Omzet properti naik 12% 2.9.3. Daya Beli Meningkat 2.9.4. Pasokan perkantoran tumbuh signifikan 2.9.5. Transaksi properti terganjal bea tanah 2.9.6. Harga Tanah Jakarta Jakarta 2.9.7. Harga Sewa Apartemen 2.10. Superblok Merambah Ke Kota Satelit Satelit 2.10.1. Pendatang baru 2.10.2. Superblok Terbesar di Serpong 2.10.3. Kemang Village siap siap rilis 3 tower 2.11. Properti Residensial 2.11.1. Perkembangan Harga 2.11.2. Sumber Pembiayaan 2.11.4. Harga 2.11.5. Tekanan Kenaikan Harga 3. DAFTAR PERATURAN 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3.5. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri 3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3.7. Keputusan Menteri Permukiman Dan Nomor: 369./ Prasarana Wilayah KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 3.8. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum. 3.9. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum 3.10. Keputusan Menteri Permukiman Dan Nomor : Prasarana Wilayah 139/KPTS/M/2002 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) 3.11. Keputusan Menteri Permukiman Dan Nomor : Prasarana Wilayah 20/KPTS/M/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No.: 24/KPTS/M/2003 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan 3.12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Nomor: 01/PERMEN/M/2006 Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Syariah Bersubsidi 3.13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Nomor: 06/PERMEN/M/2006 Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan
3.14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor Republik Indonesia 14/Permen/M/2006 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus 3.15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 04/PERMEN/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi 3.16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti 3.17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 05/PERMEN/M/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi 3.18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: Republik Indonesia Tentang Standar 22/PERMEN/M/2008 Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. 3.19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/PERMEN/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 3.20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Nomor: 08/PERMEN/M/2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/PERMEN/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi 3.21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 3.22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 3.23. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah
***
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Negara Negara Perumahan Rakyat Rakyat Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KPR Bersubsidi Dan KPR Syariah Bersubsidi Serta KPR Sarusuna Bersubsidi Dan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tentang Tata Cara 124/PMK.02/2010 Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
3.30. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakata Nomor 1934/2002 Tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang Dikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT
FORMULIR PEMESANAN PT MEDIA DATA RISET Jl. SMA XIV, No. 12 A Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071, 809-3140 Fax : (021), 809-3140, 809-6071 e-mail :
[email protected] PENAWARAN DAFTAR PERATURAN PROPERTI PERUMAHAN DI INDONESIA, 2011 April, 2011 Edisi Bahasa Indonesia Nama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat
Telepon
Fax :
Tanda Tangan Tanggal Harga : Edisi Bhs. Indonesia - Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah ) Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran ( √ ) :
Cash Cheque Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC. NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA JAKARTA
WS
