PENAWARAN DAFTAR PERATURAN HOTEL DAN PARIWISATA, 2011 Maret, 2011 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia pada 2011 sekitar 7,7 juta orang. Target tersebut didasarkan pada pencapaian jumlah kunjungan wisatawan pada 2010 lalu. Untuk mencapai target tersebut, pemerintan mempromosikan Indonesia melalui slogan "Wonderful Indonesia" yang menggambarkan daya tarik masyarakatnya, budayanya, makanannya, investasinya, dan alamnya. Sementara tema pariwisata 2011 yaitu “Eco, Culture, and MICE “. Eco merupakan bentuk kepedulian pariwisata Indonesia terhadap lingkungan. Culture menjadi harta dan kekuatan Indonesia yang memiliki kekayaan seni budaya beraneka ragam dari Sabang hingga Merauke. MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition) adalah dalam rangka 2011 Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN, sehingga akan banyak kegiatan pertemuan dan konvensi (MICE) diadakan di Indonesia. Disiapkan 600 event MICE yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di tanah air. Tingginya kegiatan MICE akan mendorong meningkatnya kunjungan wisman ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 2010 mencapai 7.000.571 atau tumbuh 8,5% dibanding jumlah wisman 2009 sebesar 6.452.259, dan menghasilkan devisa sebesar US$7,6 miliar dengan perhitungan rata-rata pengeluaran US$1.085.70/orang per kunjungan, sedangkan lama tinggal wisman rata-rata 8,04 hari. Merupakan rekor baru dalam sejarah pariwisata nasional karena rekor tertinggi yang dicapai 2009 sebesar 6,45 juta wisman. Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang 5 pada Juli 2010 di 17 provinsi mencapai 59,67% dan merupakan TPK tertinggi dibanding kelas hotel berbintang lainnya. Tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan TPK Juli 2009 yang mencapai 59,68%. Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar Hotel terendah terjadi pada hotel bintang 1 yang hanya mencapai 45,42%, tetapi mengalami kenaikan dibanding Juli 2009 yang mencapai 39,46%. Selain mempromosikan Indonesia melalui slogan baru "Wonderful Indonesia", direncanakan promosi wisata Indonesia juga akan merambah dunia sinematografi dengan pembuatan film adventure yang menggambarkan keindahan alam Raja Ampat di Papua Barat. Disamping itu, salah satu program prioritas di bidang Kebudayaan adalah mendorong produksi film nasional terus meningkat dan berkualitas, dengan target produksi sebanyak 120 judul, sementara tahun 2010 sebanyak 100 judul. Daftar Peraturan Hotel dan Pariwisata, 2011 ini, disusun dalam bentuk buku setebal 530 halaman ini kami tawarkan seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) per-copy untuk versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Media Data Riset melalui Telepon (021) 809-3140, 809-6071, Fax (021) 809-3140, 809-6071, atau email :
[email protected]. Formulir pemesanan kami lampirkan bersama penawaran ini.
Jakarta, Maret 2011 PT Media Data Riset
Drh. H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama
DAFTAR ISI DAFTAR PERATURAN HOTEL DAN PARIWISATA, 2011 Maret, 2011 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Sumber Data 2. PERKEMBANGAN WISATAWAN DI INDONESIA 2.1. Deskripsi 2.1.1. Tempat Wisata di indonesia 2.1.2. Wonderful Indonesia 2.2. Perkembangan Kunjungan Wisatawan 2.2.1. Wisatawan Domestik 2.2.2. Wisatawan Mancanegara 2.2.2.1. Jumlah kunjungan berdasarkan kebangsaan 2.2.2.2. Jumlah kunjungan berdasarkan pintu masuk 2.2.2.3. Kunjungan wisman di tiga pintu masuk 2.2.2.4. Kunjungan berdasarkan benua 2.3. Kunjungan Wisman Ke Jakarta Jakarta 2.3.1. Kunjungan di tiga pintu masuk 2.3.2. 10 besar kunjungan kunjungan wisata wisata ke Jakarta 2.3.3. Tingakt Penghunian Penghunian Hotel Hotel di Jakarta 2.3.4. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Indonesia di Jakarta 2.4. Kunjungan Wisman ke Bali 2.4.1. Distribusi Kunjungan Kunjungan Wisman di Bali 2.4.2. 10 Besar Kunjungan Kunjungan ke Bali 2.5. Kunjungan Wisman Ke Batam 2.5.1. Distribusi Kunjungan Kunjungan Wisman Ke Batam 2.5.2. 10 Besar Kunjungan Kunjungan wisman ke Batam 2.6. Prospek Wisatawan ke Indonesia Indonesia Potensi Bagi Hotel Indonesia 2.6.1. Tingkat Hunian Hotel berbintang berbintang 2.6.2. Tingkat Hunian Hotel Non Non Bintang 2.6.3. Bali terbesar 2.6.4. Tamu Asing non bintang 2.6.5. Tamu lokal mendominasi Jakarta 2.6.6. Pengeluaran terbesar Norwegia 3. DAFTAR PERATURAN 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 3.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam 3.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah 3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 3.9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat 3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat 3.11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata 3.12. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Nomor: Pariwisata KM.3/HK.001/MKP.02 Tentang Penggolongan Kelas Hotel
3.13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Li ngkungan Hidup Nomor. 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel 3.14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/MDAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol 3.15. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Nomor: Pariwisata PM.59/HK.50I/MKP/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3.16. Keputusan Menteri Kebudaan Dan Nomor: KEPPariwisata 012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata 3.17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Nomor : Pariwisata PM.37/UM.001/MKP/07 Tentang Kriteria Dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan 3.18. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Nomor: Pariwisata PM.19/UM.101/MKP/2009 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata 3.19. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Nomor: Pariwisata PM.33/UM.001/MKP/2009 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Tahun 2009 3.20. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/NKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta 3.21. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Nomor : Pariwisata PM.04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata 3.22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah 3.23. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Nomor: PM. Pariwisata 90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata
***
Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata 3.24. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/MenhutII/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam 3.25 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kepariwisataan 3.26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran 3.27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan 3.28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 02 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel 3.29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta 3.30. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel 3.31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Pengin 3.32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kepariwisataan 3.33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel 3.34. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata 3.35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan Di Kota Batam 3.36. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 3/PJ/2011 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor
FORMULIR PEMESANAN PT MEDIA DATA RISET Jl. SMA XIV, No. 12 A Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071, 809-3140 Fax : (021) 809-6071, 809-3140, e-mail :
[email protected] PENAWARAN
DAFTAR PERATURAN HOTEL DAN PARIWISATA, 2011 Maret, 2011 Edisi Bahasa Indonesia Nama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat
Telepon Tanda Tangan
Fax :
Tanggal Harga : Edisi Bhs. Indonesia - Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah ) Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran ( √ ) :
Cash Cheque Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC. NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA JAKARTA
WS
