PENAWARAN
DAFTAR PERATURAN MIGAS DI INDONESIA, 2010 Desember, 2010 Dalam tempo sekitar empat dasawarsa berselang, minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menyandang peran sebagai primadona perolehan negara, kegiatan usaha hulu migas 2009 menghasilkan perolehan senilai US$19,7 miliar atau 104% dari target APBN-P 2009 (US$18,8 miliar), namun tercacat lebih rendah dibanding penerimaan 2008 (US$35,3 miliar). Berkurangnya penerimaan antara lain disebabkan turunnya Indonesian Crude Price (ICP). Eksploitasi minyak Indonesia telah berlangsung lebih dari satu abad, sampai tahun 2009 volume cadangan diprediksi berkisar 7.998 MMSTB (terbukti 4.303 MMSTB dan potensial 3.695 MMSTB), dengan tingkat produksi 357 juta barel per tahun, minyak Indonesia akan habis dalam tempo sekitar 10 tahun. Sementara dalam satu setengah dasawarsa terakhir perkembangan cadangan gas bumi cenderung terus meningkat, per Januari 2009 cadangan gas bumi Indonesia tercatat mencapai volume sekitar 159 TSCF (terbukti sekitar 107,3 TSCF dan potensial 57,6 TSCF). Dengan tingkat produksi sekitar 2,74 TSCF per tahun, pemanfaatan gas bumi diprediksi masih dapat berlangsung sekitar 40 tahun. Menipisnya cadangan minyak mendorong pemerintah melakukan percepatan perubahan paradigma penggunaan energi di antaranya pemanfaatan gas untuk kebutuhan energi domestik meliputi gas untuk listrik dan industri pupuk domestik, program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg dan pengembangan gas kota. Di satu sisi, selama hampir satu dasawarsa kegiatan investasi eksplorasi migas nasional cenderung menurun setiap tahunnya, sejak dimulainya pembahasan antara pemerintah dan DPR sampai diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi , dimana pada pasal 31 UU tersebut tercantum berbagai kewajiban pajak dan berbagai pungutan atas peralatan eksplorasi yang didatangkan dari luar negeri meski pihak investor belum menemukan minyak setetespun. Di samping itu, UU Migas tersebut berdampak pada panjang dan berantainya proses birokrasi yang harus dilalui dalam kegiatan investasi migas di Indonesia. Di sisi lain, UU Migas Nomor 21 Tahun 2002, dan Kepres Nomor 57 Tahun 2002, berpotensi mengubah pola pengelolaan industri migas Indonesia, antara lain pembagian lebih tegas antara fungsi pemerintah, pengatur dan pelaku usaha migas, pemilahan rantai usaha dalam sejumlah kegiatan utama (unbundling) serta penekanan pada liberalisasi sisi hilir migas. Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2002 dengan tegas menyatakan pemerintah mesti memprioritaskan pemanfaatan gas bagi kebutuhan konsumsi domestik. Sementara upaya percepatan diversifikasi dan konservasi energi harus segera terimplementasi, untuk meningkatkan kapasitas produksi migas nasional dibutuhkan dana investasi yang tidak sedikit, sementara arus investasi migas sebagian besar masih disumbang oleh non APBN.
Untuk mendorong akselerasi investasi kegiatan usaha migas, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2009 (Perubahan PP Nomor 35 Tahun 2004) dan PP Nomor 30 Tahun 2009 (Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2004) dimaksudkan untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi investor menanamkan modalnya, baik di hulu maupun hilir migas. Ketika angin reformasi birokrasi berhembus di tataran pemerintahan, pada 2007 dan 2010 pemerintah lewat Departemen Keuangan (Depkeu) telah menerbitkan tiga peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang diantaranya pembebasan Bea Masuk dan PPN ditanggung pemerintah untuk kebutuhan alat eksplorasi migas dan panas bumi domestik, namun PMK dinilai bukan jalan keluar bersifat permanen disebabkan status yang lebih rendah dibanding UU, selain itu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gugatan dikemudian hari. Untuk itu, diperlukan upaya optimal pemerintah dan DPR agar tercipta iklim lebih kondusif. Sementara biaya program pengembangan sektor ESDM jangka pendek (2010-2014) diestimasikan membutuhkan biaya investasi senilai Rp1.599 triliun, mengingat alokasi anggaran dari APBN masih dibawah kisaran 10% dari total kebutuhan, pemerintah mengundang pihak investor baik swasta maupun BUMN serta BUMD untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan energi Indonesia 2010-2014. Dengan dirangkumnya laporan kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha hulu dan hilir migas nasional, diharapkan semua pihak yang terkait perkembangan usaha domestik migas akan lebih obyektif dalam melangkah dan mensikapi kondisi bisnis migas di Indonesia. Laporan kebijakan pemerintah RI terkait kegiatan usaha Hulu dan Hilir Migas yang disusun setebal 500 halaman, kami tawarkan Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) per-copy untuk versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi PT Media Data Riset melalui Telepon (021) 809-6071, 809-3140, Fax (021) 8096071, atau email :
[email protected]. Formulir pemesanan kami lampirkan bersama penawaran ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Desember 2010 PT Media Data Riset
Drh. H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama
DAFTAR ISI
DAFTAR PERATURAN MIGAS DI INDONESIA, 2010 Desember, 2010 1. PENDAHULUAN 2. SUMBER DAYA DAN PENGUSAHAAN MIGAS NASIONAL 2.1. Perkembangan Cadangan Migas (Terbukti) Dalam MBOE 1993- 2008 2.1.1. Sumber Daya Migas Status 2009 2.1.2. Perkembangan Cadangan Minyak 19932008 2.1.3. Perkembangan Cadangan Gas Bumi 1993-2008 2.2. Kegiatan Hulu Migas 2.2.1. Pengusahaan Sumber Daya Migas Indonesia 2.2.2. Wilayah eksplorasi migas 2.2.3. Kinerja hulu migas 2009 2.3. Profil Produksi Migas Indonesia 3. DAFTAR PERATURAN MIGAS 3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi 3.3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.011/2010 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan 3.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 3.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha
Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2010 3.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 3.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK. 011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air 3.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya 3.10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi 3.11. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 3.12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua 3.13. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0225 K/11/MEM/2010 Tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010 – 2025
3.14. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1088 K/20/MEM/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi 3.15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa 3.16. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0019 K/10/MEM/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 Tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) 3.17. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1110 K/10/MEM/2009 Tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 3.18. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0023 K/10/MEM/2009 Tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) 3.19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah 3.20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 3.21. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2471 K/12/MEM/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 Tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 3.22. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2711 K/12/MEM/2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 Tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 3.23. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium,
Dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, Dan Pelayanan Umum 3.24. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2712 K/12/MEM/2009 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak Dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Tahun 2009 3.25. Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 3994.K/12/DJM.S/2010 Tentang Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Untuk Bulan Januari Dan Februari Tahun 2010 3.26. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0219 K/12/MEM/2010 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak Dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Yang Dicampurkan Kedalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 3.27. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3.28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 01/MDAG/PER/1/2008 Tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/LPG Dan Tabung LPG 3 Kilogram 3.29. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2768 K/12/MEM/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 Tentang Harga Patokan Liquefied Petroluem Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 3.30. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi 3.31. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi
3.32. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 3.33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 3.34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 3.35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 3.36. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Serta Transmisi Terkait 3.37. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2359 K/12/Mem/2010 Tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2010 3.38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 3.39. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi
3.40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 3.41. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2889 K/12/MEM/2010 Tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2010 3.42. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2932 K/12/MEM/2010 Tentang Harga Jual Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi Di Wilayah Jakarta 3.43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 42/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas Bumi LAMPIRAN 1. UU No. 22 Tahun 2001 2. UU No. 30 Tahun 2007
FORMULIR PEMESANAN PT MEDIA DATA RISET Jl. SMA XIV No. 12 A, Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071, 809 3140 Fax : (021) 809 6071 E-mail :
[email protected] Mobile : 0852-17061945 , Mansur ( Marketing Manager )
HMS
PENAWARAN
DAFTAR PERATURAN MIGAS DI INDONESIA, 2010 Desember, 2010 Silahkan Pilih ( √ ) untuk pesanan :
Edisi Bahasa Indonesia Nama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat
Telepon
Fax :
Tanda Tangan Tanggal
Harga : Edisi Bhs. Indonesia - Rp 4.000.000 (empat juta rupiah ) Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran ( √ ) : Cash Cheque
Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC. NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA JAKARTA
