peraturan yang berhubungan dengan rumah sakitDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
daftarFull description
daftarDeskripsi lengkap
patut dicermati
daftar dokumen mfkFull description
Daftar isi mfk akreditasi RSFull description
regulasi mfkFull description
contoh daftar pedoman MFK
daftar dokumen mfk
regulasi mfk
MFK7Deskripsi lengkap
S
Full description
berisi list berbagai peraturan di bidang kesehatanFull description
Deskripsi lengkap
Full description
Deskripsi lengkap
daftar inventaris ponekDeskripsi lengkap
ooDeskripsi lengkap
oo
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN TERKAIT MFK MANAGEMEN FASILITAS KESELAMATAN RUMAH SAKIT RSIA BUDI KEMULIAAN TAHUN 2014/2015
NO 1
PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN UUD NO. 36 TAHUN 2009
2
TENAGA KESEHATAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 PERMENKES RI NO 46 TAHUN 2013 PP RI NO 32 TAHUN 1996 PERMENKES RI NO. 2351/MENKES/ PER/ 2011 PERUBAHAN ATAS PERMENKES NO. 530/MENKES/ PER/IV/2007 PERMENKES RI NO. 1144/MENKES/PER/VIII/2010
3
RUMAH SAKIT UU NO.44 TAHUN 2009 PERMENKES NO.147 TAHUN 2010 PERMENKES NO.340 TAHUN 2010 PERMENKES RI NO. 012 TAHUN 2012
4
AMDAL UU NO. 23 TAHUN 1997 UU NO. 32 TAHUN 2009 PP NO. 27 TAHUN 2012 PP NO. 27 TAHUN 1999 KEPMENKES NO.876/MENKES/SK/VII/2001 KEPMENLH O. 39/MENLH/8/1996 KEPMENLH NO.17 TAHUN 2001 SE MENLH NO. B. 1234/MENLH/08/1999 KEPMEN LH NO. 3 TAHUN 2000 KEPMENLH NO. 45 TAHUN 2005 KEPGUB DKI JAKARTA NO. 2863 TAHUN 2001 PERMENLH NO 05 TH 2008
KEPGUB DKI JAKARTA NO 99 TH 2001 KEPMENLH NO 86 TH 2002 PERMENLH NO 16 TH 2012 PERMEN LH NO 14 TAHUN 2010 PERMEN LH NO 05 TAHUN 2012 PERMEN LH NO 12 TAHUN 2007 5
AUDIT LINGKUNGAN KEPMEN LH NO. 30/MENLH/2001 PERMEN LH RI NO. 03 TAHUN 2013
6
KESEHATAN LINGKUNGAN PP NO. 66 TAHUN 2014 PERMENKES RI NO. 32 TAHUN 2013 KMK NO.1204/MENKES/SK/X/2004 KMK RI NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002
7
AIR BERSIH PERMENKES NO. 416 TAHUN 1990 KEPMENLH NO. 115 TAHUN 2003
8
AIR MINUM PERMENKES RI NO. 492/MENKES/PER/IV/2010
9
PENYEHATAN MAKANAN DAN MINUAM PERMENKES RI NO. 1096/MENKES/PER/VI/2011 KEPMENKES RI NO. 942/MENES/SK/VII/2003 KEPMENKES RI NO. 23/MENKES/SK/I/1978
10
PENYEHATAN UDARA KEPMENKES NO. 1335/MENKES/SK/IX/2002 KEP GUB PROP DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO.551 TAHUN 2001 PP RI NO. 41 TAHUN 1999 KEPMEN LH NO. KEP-13/MENLH/3/1995 KEPMEN LH NO.KEP-48/MENLH/11/1996 KEPMEN LH NO. 49/MENLH/11/1996
KEPMEN LH NO. KEP-50/MENLH/11/1996 KEPKAP BAPEDAL NO. KEP-205/BAPEDAL/07/1996 KEPKAP BAPEDAL NO KEP-107/BAPEDAL/11/1997 PERDA PROP DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2005 KEPGUB PROP DKI JAKARTA NO. 551 TAHUN 2001 KEP GUB PROP DKI JAKARTA NO. 670 TAHUN 2000 11
PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU PERMENKES RI NO. 374/MENKES/PER/III/2010
12
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA UU RI NO. 18 TAHUN 2008 PP RI NO. 81 TAHUN 2012
LIMBAH CAIR PP RI NO. 20 TAHUN 1990 PP RI NO. 82 TAHUN 2001 KEPMENLH NO. 58 TAHUN 1995 KEP GUBERNUR PROV DKI JAKARTA NO. 582 TAHUN 1995 KEPMENLH NO. 110 TAHUN 2003 KEPMENLH NO. 111 TAHUN 2003 KEPMENLH NO. 142 TAHUN 2003 KEPMENLH NO. 112 TAHUN 2003 PERGUB PROV DKI JAKARTA NO. 122 TAHUN 2005 PERGUB PROV DKI JAKARTA NO. 220 TAHUN 2010 KEPGUB PROV DKI JAKARTA NO.582 TAHUN 1995 KEPGUB DKI JAKARTA NO. 30 TAHUN 1999 KEPGUB DKI JAKARTA NO. 57 TAHUN 2003 KEPMENLH NO. 115 TAHUN 2003
15
LIMBAH B3 PP NO. 85 TAHUN 1999 KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 01 TAHUN 1995 KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 02 TAHUN 1998 KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 02 TAHUHN 1995 KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 03 TAHUN 1995 KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 04 TAHUN 1995 KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 05 TAHUN 1995 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NO : KEP - 68 / BAPEDAL / 05/ 1994 PERMENLH NO. 02 TAHUN 2008 PERMENLH NO. 18 TAHUN 2009 PERMENLH NO. 30 TAHUN 2009 PERMENLH NO. 33 TAHUN 2009 PERGUB DKI JAKARTA NO 76 TAHUN 2009
16
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PP RI NO. 74 TAHUN 2001
17
LINGKUNGAN_SUMUR RESAPAN_BIOPORI PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 68 TAHUN 2005 PERGUB DKI JAKARTA NO 20 TAHUN 2013 PERGUB DKI JAKARTA NO 37 TAHUN 2009 PERMEN LH NO 12 TAHUN 2009
18
BANGUNAN DAN GEDUNG RUMAH SAKIT UU NO. 28 TAHUN 2002 PERATURAN MENTERI PU NO. 24/PRT/M/2008 PERMEN PU NO.16 TAHUN 2010 KEPMEN PU NO. 10/KPTS/2000
19
TEKNIK LISTRIK
UU NO.15 TAHUN 1985 UU RI NO. 30 TAHUN 2009 UU NO.10 TAHUN 1997 20
PERALATAN MEDIS PERMENKES RI NO 363/MENKES/PER/IV/1998 PERMENKES RI NO. 2306/MENKES/PER/XI/2011 KMK RI NO. 1439/MENKES/SK/XI/2002
21
K3RS KEPMENKES NO.351/MENKES/SK/III/2003 KEPMENKES NO.432/MENKES/SK/IX/2007 KEPMENKES RI NO. 1087/MENKES/SK/VIII/2010
22
K3 UMUM UU RI NO. 01 TAHUN 1970 PP RI NO.50 TAHUN 2012 PERMEN KERTRANS NO. 18 TAHUN 2008 PERMEN KERTRANS NO. 04 TAHUN 1980 PERMEN TENAGA KERJA NO. 04 TAHUN 1987 PERMEN KERTRANS NO. 15 TAHUN 2008 PERMEN KERTRANS NO. 08 TAHUN 2010 KEPUTUSAN PRESIDEN NO.22 TAHUN 1993
23
TRANSPORTASI UU NO 22 TAHUN 2009 PERGUB DKI JAKARTA NO 24 TAHUN 2014 PP NO. 55 TAHUN 2012 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO. 71 TAHUN 1993 PERATURAN PROVINSI DKI JAKARTA NO. 05 TAHUN 2014
24
PROMOSI KESEHATAN PERMENKES RI NO. 004 TAHUN 2012 PERGUB PROP DKI JAKARTA NO 88 TAHUN 2010 KEPKEP BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROP DKI JAKARTA NO. 68 TAHUN 2006
PP RI NO 38 TAHUN 2000 PER BERSAMA MENKES DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 188/MENKES/PB/I/2011 NO. 7 TAHUN 2011 PP RI NO. 19 TAHUN 2003 PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 88 TAHUN 2010 PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 50 TAHUN 2012
Mengetahui, Kepala Bidang LKBK 2
dr. Nila Indrawati, MARS
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN TERKAIT MFK MANAGEMEN FASILITAS KESELAMATAN RUMAH SAKIT RSIA BUDI KEMULIAAN TAHUN 2014/2015 PERIHAL
KESEHATAN
KETENAGAKERJAAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN TENAGA KESEHATAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMETERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PERIZINAN RS KLASIFIKASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP IZIN LINGKUNGAN ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PEDOMAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN JENIS USAHA WAJIB AMDAL KEGIATAN WAJIB UKL/UPL JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PEDOMAN PENYUSUSNAN LAPORAN PELAKSANAAN RKL/RPL JENIS RENCANA USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN AMDAL TATA KERJA KOMISIS PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKU NGAN HIDUP (AMDAL) DAN UKL SERTA UPL DALAM PERIZINAN DAERAH PEDOMAN PELAKSANAAN UKL UPL PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DOKUMEN LH BAGI USAHA DAN / KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LH JENIS USAHA KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANDAL DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LH BAGI USAHA DAN KEGIATAN YANG RTIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LH
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
KESEHATAN LINGKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TENAGA SANITARIAN PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI
SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
HIGIENE SANITASI JASABOGA PEDOMAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN PEDOMAN CARA PRODUKSI YANG BAIK UNTUK MAKANAN
STANDAR OPERASIONAL PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN KUALITAS UDARA RUANGAN RS PENETAPAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN BAKU TINGKAT KEBISINGAN DI PROPINSI DKI JAKARTA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAKU TINGKAT KEBISINGAN BAKU TINGKAT GETARAN
BAKU TINGKAT KEBAUAN PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER TIDAK BERGERAK PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PENETAPAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN BAKU TINGAKT KEBISINGAN DI PORPINSI DKI JAKARTA PENETAPAN BAKU MUTU EMISIS SUMBER TIDAK BERGERAK DI PROPINSI DKI JAKARTA
PENGENDALIAN VEKTOR
PENGELOLAAN SAMPAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI / BADAN AIR SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA PEDOMAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR PERUBAHAN ATAS KEPMENLH NO. 111 TAHUN 2003_PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN LIMBAH CAIR DI DKI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI PROPINSI DKI JAKARTA PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR
PERUBAHAN ATAS PP NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BRBAHAYA DAN BERACUN TATA CARA &PERSYARATAN TEKNIS PENYIMPANAN & PENGUMPULAN LIMBAH B3 TATA CARA &PERSYARATAN TEKNIS PENYIMPANAN & PENGUMPULAN LIMBAH B3 DI DAERAH DOKUMEN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3 TATA CARA PERSYARATAN PENIMBUNAN HASIL PENGOLAHAN, PERSYARATAN LOKASI BEKAS PENGOLAHAN & LOKASI BEKAS PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN SIMBOL & LABEL LIMBAH B3 TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPABNAN, PENGUMPULAN, PENGOPERASIAN ALAT PENGOLAHAN PENGOLAHAN, & PENIMBUNAN AKHIR LIMBAH B3 PEMANFAATAN LIMBAH B3 TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TATA LAKSANA PERIZINAN & PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN B3 SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3 OLEH PEMERINTAH DAERAH TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSU IBU KOTA JAKARTA NO. 115 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUATAN SUMUR RESAPAN SUMUR RESAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH PEMANFAATAN AIR HUJAN
BANGUNAN GEDUNG PEDOMAN PEMELIHARAAN & PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA INSTALASI ELEKTRIKAL RUMAH SAKIT PENGGUNAAN GAS MEDIS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
KOMITE KESEHATAN &KESELAMATAN KERJA SEKTOR KESEHATAN PEDOMAN MENGENAI KESEHATAN & KESELAMATAN (K3) DI RS STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT
KESELAMATAN KERJA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) PENYELENGGARAAN AUDIT SMK3 SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATN KERJA PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN AMBULANCE KENDARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR TRANSPORTASI
PETUNJUK TEKNIS PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK PETUNJUK TEKNIS KAWASAN DILARANG MEROKOK
PERUBAHAN ATAS PP RI NO 81 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN ROKOK BAGI KESEHATAN PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN KAWASAN DILARANG MEROKOK PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN DILARANG MEROKOK
