PENAWARAN DAFTAR PERATURAN PESTISIDA INDONESIA, 2011 Mei, 2011 Sebagai negara berbasis agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas dengan aneka ragam komoditas pertanian. Oleh karena itu, Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi industri sarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian. Sejak diberlakukannya kebijakan deregulasi di bidang pendaftaran pestisida pada tahun 2001, jumlah dan jenis pestisida yang beredar di pasaran semakin meningkat. Hingga tahun 2010, jumlah pestisida yang terdaftar untuk pertanian mencapai 2.628 formulasi. Menurut data Asosiasi Perusahaan Pestisida Multinasional (Appem), saat ini pasar pestisida nasional mencapai Rp6 triliun per tahun. Namun, 12% dari total market itu dikuasai pestisida palsu. Peredaran pestisida palsu maupun ilegal tidak hanya mengancam industri obat-obatan pembasmi hama, namun juga merugikan petani dan membahayakan kesehatan serta keamanan lingkungan. Dampak terhadap pertanian, yaitu merusak tanaman, menghancurkan produksi pangan serta kegiatan ekspor komoditas akan terhenti. Berpijak pada kondisi tersebut, semua pihak terkait mulai dari produsen pestisida, pemerintah, distributor, hingga petani sebagai pengguna produk tersebut harus mewaspadai produk palsu dan ilegal. Regulasi yang ada harus bisa memastikan dan mengawasi setiap jenis dan merek dagang pestisida yang beredar di pasar agar memenuhi persyaratan teknis maupun ekonomis yang ditetapkan pemerintah. Produk Pestisida harus terdaftar pada instansi yang berwenang (Kementerian Pertanian). Selain itu, produk pestisida harus terdaftar di Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga baik bahan, formula maupun kemasan produknya telah memenuhi aturan dan persyaratan. Berbagai regulasi tentang pestisida telah diterbitkan Pemerintah, baik langsung berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Surat Keputusan (SK) dan/atau peraturan menteri-menteri terkait (Permentan). Regulasi-regulasi tersebut perlu disosialisasikan secara intensif sehingga menyentuh seluruh stakeholders. Dalam rangka mendukung upaya sosialisasi regulasi tentang pestisida di Indonesia, PT Media Data Riset telah menghimpun peraturan-peraturan yang berlaku dan menyusunnya dalam bentuk buku ‘Kumpulan Peraturan Pestisida Indonesia.’ Buku ini disusun sekitar 430 halaman dan ditawarkan kepada lembaga/instusi terkait (stakeholders) dengan harga Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) per copy. Bagi yang berminat dapat menghubungi PT. Media Data Riset, Jakarta, melalui Telepon (021) 809-6071, 809-3140 , Fax.: (021) 809-6071 atau e-mail:
[email protected]. Formulir pemesanan kami lampirkan bersama ini. Jakarta, Mei 2011 PT. MEDIA DATA RISET
Drh. H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama
DAFTAR ISI DAFTAR PERATURAN PESTISIDA INDONESIA, 2011 Mei, 2011 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Istilah-istilah 2. TINJAUAN UMUM PESTISIDA 2.1. Sejarah Singkat Penemuan dan Penggunaan Pestisida 2.2. Klasifikasi Pestisida 2.2.1. Klasifikasi berdasarkan fungsi atau sasaran penggunaan 2.2.2. Klasifikasi berdasarkan berdasarkan fungsi fungsi dan asal katanya 2.2.3. Klasifikasi berdasarkan sifat bahan bahan kimia 2.3. Formulasi dan Bahan Aktif Pestisida 2.3.1. Formulasi 2.3.2. Bahan aktif 2.3.3. Bahan aktif yang dilarang 2.4. Pestisida Terbatas 2.5. Perkembangan Perkembangan Pestisida 2.6. Pasar Pestisida 3. DAFTAR PERATURAN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7. Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Republik Nomor: Indonesia 258/MENKES/PER/III/1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida 3.8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 541 Tahun 1996 Tentang : Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida 3.9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 544 Tahun 1996 Tentang : Pendaftaran Dan Pemberian Izin Bahan Teknis Pestisida 3.10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546 Tahun 1996 Tentang Pemberian Izin Dan Perluasan Penggunaan Pestisida 3.11. Keputusan Menteri Menteri Pertanian Nomor. 763 Tahun 1998 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida 3.12. Keputusan Menteri Menteri Pertanian Nomor. 764 Tahun 1998 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
3.13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1998 Tentang Pestisida Terbatas Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan 3.14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 342/Kpts/OT.160/9/2005 Tentang Komisi Penggunaan Pestisida Pestisida Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha 3.15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Budidaya Tanaman Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Yang Baik Dan Benar ( Good Agriculture Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Practices) Perlindungan Tanaman 3.16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Keputusan Menteri Perdagangan Dan 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tentang Koperasi Nomor 349 Tahun 1982 Tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik Larangan Mengimpor, Memperdagangkan (Good Agriculture Practices) Dan Mengedarkan Pestisida 3.17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Pentakhlorofenol Dan Garamnya 01/Permentan/OT. 140/1/2007 Tentang Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 944 Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Tahun 1984 Tentang Pembatasan Dilarang Dan Pestisida Terbatas Pendaftaran Pestisida 3.18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 536 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tentang Tahun 1985 Tentang Pengawasan Pestisida
Syarat Dan Pestisida
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
Tata
Cara
Pendaftaran 3.28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor 812/KMK.04/1985 Indonesia Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Keputusan Menteri Pertanian Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pupuk Nomor:42/Permentan/SR.140/5/2007 Dan Pestisida Bersubsidi Tentang Pengawasan Pestisida 3.29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Keputusan Menteri Pertanian Nomor 812/KMK.04/1985 Indonesia Nomor:81/Kpts/SR.140/2/2007 Tentang Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pupuk Aktif, Dosis Aplikasi, Dan Jenis Pestisida Dan Pestisida Bersubsidi Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 515/Kpts/SR. 140/9/2007 Tentang 3.30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 579/KMK.04/1996 Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor Tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Anggaran Sebagai Pemungut Pajak 517/Kpts/SR.140/9/2007 Tentang Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Perubahan Nama Formulasi, Kadar Bahan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Aktif Pestisida 3.31. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Nomor SE - 02/PJ.51/1997 Tentang 544/Kpts/KP.320/9/2007 Tentang Penunjukan Dit.Jen Anggaran Sebagai Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Pemungut PPN Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Dan Pestisida Bersubsidi (Seri PPN 39Pertanian Menandatangani Penunjukan 95). Pengawas Pestisida 3.32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 13/PMK.011/2011 Tentang Perubahan 276/Kpts/OT.160/4/2008 Tentang Komisi Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Pestisida Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tentang Barang Impor Persyaratan Dan Penerapan Cara
Pengolahan Hasil Pertanian Asal 3.33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Nomor 65/PMK.011/2011 Indonesia Practices) Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3.26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 110/Pmk.010/2006 Tentang Penetapan 27/Permentan/PP.340/5/2009 Tentang Sistem Klasifikasi Barang Dan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Barang Impor Segar Asal Tumbuhan 3.27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan 3.34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 80/PMK.011/2011 Indonesia Hidup Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Tentang Perubahan Ketujuh Atas Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor Bahan Berbahaya Dan Beracun Dalam 110/Pmk.010/2006 Tentang Penetapan Kerangka Indonesia National Single Sistem Klasifikasi Barang Dan Window Di Kementerian Lingkungan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Hidup Barang Impor ***
FORMULIR PEMESANAN PT MEDIA DATA RISET Jl. SMA XIV, No. 12 A Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809-6071, 809-3140 Fax
WS
: (021) 809-6071
,
Website : www.mediadata.co.id e-mail :
[email protected] PENAWARAN DAFTAR PERATURAN PESTISIDA INDONESIA, 2011 Mei, 2011 Edisi Bahasa Indonesia Nama (Mr/Mrs/Ms)
Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat
Telepon
Fax :
Tanda Tangan Tanggal
Harga : Edisi Bhs. Indonesia - Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran ( √ ) :
Cash Cheque Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC. NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA JAKARTA
