KARYA TULIS
PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
OLEH
NUEL SABINUS
NIP. 19611231 198712 1 019
DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU TUGAS DAN PERSYARATAN DALAM MENGIKUTI UJIAN DINAS TINGKAT III
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, pengetahuan dan ketrampilan yang penulis peroleh masih sangat terbatas, sehingga penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna.
Dengan segala kerendahat hati penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelasaikan karyatulis ini yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dank arena karya tulis ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempunaan karya tulis ini.
Wae Nakeng, ………………….
Penulis,
NUEL SABINUS
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.........................................................................................................
Daftar Isi...................................................................................................................
Bab I Pendahuluan....................................................................................................
Latar Belakang..............................................................................................
Tujuan...........................................................................................................
Ruang Lingkup...............................................................................................
Metode Penulisan.........................................................................................
Sistematika Pembahasan..............................................................................
Rumusan Masalah........................................................................................
Bab II Pembahasan...................................................................................................
Profil Kantor Kecamatan Lembor.................................................................
Perspektif Peningkatan Sumber Daya Aparatur..........................................
Pendidikan dan Pelatihan............................................................................
Bab III Penutup........................................................................................................
Kesimpulan...................................................................................................
Saran.............................................................................................................
Daftar Pustaka..........................................................................................................
PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pelaksanaan Otonomi Daerah telah mendorong lahirnya Perubahan- Perubahan baik aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia maupunadministrasi pemerintahan secara menyeluruh. Oleh karena itu Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja.
Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya aparatur adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai Tupoksi masing-masing selain itu kualitas sumber daya aparatur akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya aparatur yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam memberikan tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya.
Kebijakan otonomi Daerah dalam undang-undang nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorentasi kepada kepentingan masyarakat, melalui Undang-undang No: 32 Tahun 2004.
Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan di Daerah.
Dari uraian diatas jelas betapa pentingnya Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Khususnya Struktur Organisasi Pada Kantor Kecamatan Lembor.
Tanpa Struktur Organisasi yang jelas maka kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa terlambat.
Tujuan
Menganalisa aspek yang berhubungan dengan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah terhadap kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.
Sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat III dari Penata Tingkat I, III/d menjadi Pembina, IV/a, sesuai surat Gubernur Nusa tenggara Timur Nomor: BKD.013.1/I/027/PP.PF/ 2016 tanggal 26 Januari 2016, dan surat Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.870/90/II/ 2016 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyusuaian Ijasah tahun 2016.
1
Ruang Lingkup
Dari Uaraian diatas yang menjadi fokus penulis adalah: Pengaruh Struktur Organisasi Perangkat Daerah terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.
Metode Penulisan
Jenis Penulisan
Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penulisan ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan Data tetapi meliputi analisa dan Interprestasi data yang telah dikumpulkan.
Sumber Data
Sesuai dengan masalah, maka penulisan ini sumber data adallah buku literature dan Rajalasi yang terkait dengan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Struktur Organisasi, Perangkat Daerah terhadap kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
Pengumpulan Data
Berdasarkan pada jenis Data yang diperlukan/ pengumpulan data yang digunakan adallah buku: Literatur, Dokumen dan Peraturan Pemerintah.
Sistematika Pembahasan;
Karya Penulisan ini disusun dengan Sistematika Pembahasan sebagai berikut:
Bab I: Pendahuluan yang menguraikan :
Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Metode Penulisan dan Sistematika
Pembahasan.
Bab II: Pembahasan Diuraikan Tentang Profil Kantor Camat, Struktur Organisasi kantor
Camat, Tugas Pokok dan Wewenang Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan
Kepala Sub Bagian.
Bab III: Kesimpulan dan Saran.
Rumusan Masalah
Dari penjelasan diatas Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara seperti PIM I, II, dan PIM III dan IV juga pendidikan sesuai dengan jabatan yang dimilikinya sangat penting dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan dalam Struktur organisasi Birokrasi Pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat memuaskan.
2
BAB II
PEMBAHASAN
Profil Kantor Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat
Sumber Daya Aparatur
Upaya untuk membangun kualitas sumber daya aparatur tetap menjadi perhatian yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi bagi aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik sarana maupun prasaran.
Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu unsur aparatur Pemerintah Daerah terutama dilihat dari segi: Pendidikan jumlah Pegawai, golongan dan Pengalaman di Bidang Birokrasi.
Untuk menentukan Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Lembor ada beberapa indicator sebagai tolak ukur yakni jenjang pendidikan formal dan non formal , kepangkatan dan golongan berdasarkan data yang ada sebagai berikut :
Tingkat pendidikan formal sesuai Struktur Organisasi Yaitu:
Tabel I: Tingkat Pendidikan Aparatur pada Kantor Kecamatan Lembor:
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1.
S1
6 orang
2.
D3
8 orang
3.
SLTA
9 orang
Tabel II: Klasifikasi PNS berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
NO
PENDIDIKAN PENJENJANGAN
STRUKTURAL
1
Diklat Pim III
1 Orang
2
Diklat PIM IV
-
Menurut Kepangkatan/ Golongan
NO
GOLONGAN
JUMLAH
1.
Golongan IV/a
1 orang
2.
Golongan III/d
1 orang
3.
Golongan III/c
4 orang
4.
Golongan III/b
1 orang
5.
Golongan III/a
2 orang
6.
Golongan II/d
3 orang
7.
Golongan II/c
8.
Golongan II/b
9.
Golongan II/a
1 orang
3
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Lembor
Kedudukan
Menurut Widada,SH dalam bukunya:"Mengenal Pemerintahan Daerah " menyatakan:
- Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/ kota dengan perda
berpedoman pada peraturan Pemerintah. Kecamatan di pimpin oleh
Camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat memperoleh sebagian
wewenang Bupati menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai
Negeri Sipil yang menguasai Pengetahuan teknis Pemerintahan dan
memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
- Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
Sedangkan Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Bab V pasal 23 (ayat 1 dan ayat 2) mengatakan bahwa:
Ayat 1: Organisasi Kecamatan terdiri dari 1(satu) Sekretaris paling banyak 5 seksi dan secretariat membawahi paling banyak 3(tiga) sub bagian namun kenyataannya yang ada yaitu 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.
Untuk lebih jelasnya lihat table berikut:
CAMAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KELOMPOK UMUM DAN PROGRAM DAN JABATAN PERLENGKAPAN PELAPORAN
FUNSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN TRANTIB KESRA EKBANG
PERDA NOMOR 38 TAHUN 2008
4
Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 Bab IV (pasal 14 ayat 1 dan 2) dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor: 38 tahun 2008 (pasal 3 ayat 1 dan 2) menyatakan:
Ayat I: Kecamatan yang dipimpin oleh camat mempunyai tugas Merencanakan,
Melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Pemerintahan sesuai Kewenangan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melayani sebagian urusan Otonomi Daerah.
Ayat 2: Camat dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat 1
penyelenggaraan fungsi:
Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Kesekretariatan.
Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pelayanan Umum
Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
B. Pengaruh Struktur Organisasi
Dari uraian diatas sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, dan PP Nomor 19 tahun 2008 Bab IV pasal 19 (ayat 1 dan 2) dan ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 38 tentang Struktur Organisasi
Pemerintah Daerah ini tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Dimana penempatan Jabatan dalam Jabatan tertentu tidak sesuai dengan disiplin ilmu
yang di miliki, pada hal kalau kita mengacu pada aturn yang ada dan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 56 ayat 1 mengatakan setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja.
Dalam Struktur Organisasi di Pemerintahan dimanapun dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka penempatan jabatan didalam Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12 tahun 2011 Tentang Analisis Jabatan (ANJAB) bahwa Penempatan Jabatan harus sesuai dengan Disiplin Ilmu.
Sebagai contoh : Untuk Jabatan Camat dia harus berlatar belakang sekolah Pemerintahan. Kalau bukan berlatarbelakan sekolah Pemerintahan, maka yang bersangkutan harus mengikuti Pendidikan khusus berkaitan Pemerintahan juga dari segi kepangkatan dan sesuai Petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara. Pada saat rapat Sosialisasi Penyelenggaraan Implementasi Penataan Pegawai Negeri Sipil tahun 2016 menyatakan bahwa: Kalau menduduki Jabatan Eselon II harus memiliki latar belakang
5
pendidikan S2, juga Eselon III harus berpendidikan S1, demikian Eselon IV harus berpendidikan DIII.
Kalau melihat kenyataan yang terjadi, kebanyakan jabatan tidak sesuai dengan pangkat/ golongan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki juga harus memiliki sertifikat kursus seperti dalam Analisis Jabatan (ANJAB).
Persyaratan untuk menduduki jabatan yaitu:
Pangkat/ Golongan Ruang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 atau Peraturan lain yang terkait.
Pendidikan: Pendidikan formal minimal yang dibutuhkan untuk melakukan tugas jabatan.
Pelatihan: Pelatihan Manajerial maupun Teknis yang dibutuhkan dalam penguasaan prosedur kerja
Pengalaman kerja: Pengalaman yang dibutuhkan dalam bidang tertentu yang linier dengan tugas jabatan
Tugas Pokok dan Wewenag Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kasubag.
Tugas Pokok dan Wewenang Camat
Menurut Pereturan Pemerintah nomor:19 tahun 2008 Bab IV (pasal 14 (ayat 1 dan 2) pasal 15 ayat 1 dan 2 bagian antara lain mengatakan : Ayat 1 camat merupakan perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Camat
Ayat 2 Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Pasal 15 Camat menyelenggarakan tugas umum dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi:
Perijinan
Rekomendasi
Koordinasi
Pembinaan
Pengawasan
Fasilitasi
Kewenangan lain yang dilimpahkan
6
Didalam Peraturan Bupati Nomor: 38 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatakan
Ayat 1: Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program dan pelaporan.
Urusan umum dan kepegawaian serta urusan Keuangan
Ayat 2: Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi
Penyusunan Program, evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Urusan Umum dan Kepegawaian
Pelaksanaan Urusan Keuangan
Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 5 (ayat 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan:
Mengelola Urusan Tata Usaha Surat menyurat dan Kearsipan Dokumentasi
Mengelola Urusan Kepegawaian
Perencanaan dan Pelaksanaan barang inventaris
Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga
Penyajian Data Informasi Kepegawaian
Melaksanakan Tugas Lain yang diperintahkan oleh atasan
Pasal 5 (ayat 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan:
Penyelenggaraan Kerjasama antar Pegawai
Menyiapkan pengadministrasian hasil evaluasi Pelaksanaan Program.
Menyiapkan Dokumen Pengolahan Data
Menginventaris Perencanaan Kegiatan, Program dan Pelaporan
Mengevaluasi hasil kegiatan dan Pengurusan hasil kegiatan
Pasal 6 Seksi Pemerintahan al:
Mengumpulkan bahan pedoman/ petunjuk tehnik dibidang Pemerintahan dan peternakan.
Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/ Kelurahan
Melakukan pembinaan Wilayah
Melaporkan dan mendata data tanah
Membina Administrasi pemerintahan Desa
Menentas pelaksanaan pemilihan kepala desa
Melaksanakan Pelantikan kepala Desa
Melayani kartu Identitas Penduduk
7
Mengawasi Tanah Negara
Melaksanakan pungut pajak
Melaksanakan tugas lainya yang diberikan atasan.
Pasal 7: Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain:
Mengumpulkan bahan pedoman/ petunjuk tehnis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Membina secara preventif terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban.
Membina Anggota Polisi Pamong Praja dan Linmas tingkat kecamatan.
Melakukan Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan PerUndangan lainnya di daerah.
Mencegah penyakit masyarakat, antara lain Perjudian, Miras, dll.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 8: Seksi Ekonomi dan Pembangunan, antara lain:
Mengumpulkan Pedoman dan Petunjuk Teknis dibidang Ekonomi dan Pembangunan.
Melaksanakan kegiatan Musrenbang di tingkat Kecamatan .
Memfasilitasi Musrenbang tingkat Desa / Kelurahan.
Monitoring kegiatan Pembangunan di tingkat Desa/ Kelurahan.
Memfasilitasi pembangunan ekonomi di tingkat Desa/ Kelurahan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 10: Seksi Kesejahteraan Sosial, antara lain:
Mengumpulkan Bahan/ Petunjuk tehnis dibidang Kesejahteraan Sosial.
Melakukan Bimbingan dan Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan Remaja wanita.
Melaksanakan Pembinaan dalam rangka mencagah bencana.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan:
Bentuk organisasi apapun baik Struktur Organisasi dibidang Pemerintah maupun Swasta seperti LSM, Yayasan Pendidkan sangatlah penting tanpa dilatarbelakang oleh pendidikan yang baik, maka organisasi apapun tidak akan berjalan dengan baik.
Kalau Struktur organisasi dibidang pemerintah baik mulai dari tingkat pusat sampai ke desa/ Kelurahan. Faktor pendidkan itu sangat penting kalau kita
8
mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014 pasal 56 (ayat 1) itu jelas sekali pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisi jabatan dan beban kerja.
Namun kenyataan yang terjadi sekarang bahwa penempatan jabatan tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, ini akibatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat kurang memuaskan.
Salah satu metode Pengembangan sumber daya Aparatu yaitu melalui pendidikan.
Dr. Siagian (1979.29) mengatakan pendidikan sebagai suatu proses teknis dan metode mengajar dalam menghasilkan suatu pengetahuan dari seorang kepada orang lain, sesuai standar yang dimilikinya.
Selanjutnya Purwono (1982:76) mengatakan: Manusia itu belajar untuk berpikir sendiri dan mendorong perkembangan dasar yang ada padanya.
Pendidikan pegawai untuk meningkatkan kinerja sangat penting agar prinsip "The righ man on the righ pleace" dapat diterapkan dalam kehidupan suatu organisasi diharapkan kedepan penempatan jabatan itu harus sesuai dengan disiplin ilmi yang dimilikinya.
Menurut Siiagian (1994:173) mengatakan prinsip yang sangat mendasar dalam manajemen Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, tanpa melalui pendidikan maka organisasi apapun tidak dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
Siagian (1997:57) mengatakan bahwa pendidikan yaitu ada dua jenis antara lain:
Pendidikan Formal: Mulai dari TK sampai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi.
Pendidikan Non Formal: yaitu Pendidikan yang diselenggarakan diluar pendidikan formal yaitu: Kursus, pelatihan, dll.
Adapun tujuan pendidikan menurut Kaho (2002-71-72) mengatakan:
Pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dimilikinya.
Melatih untuk berpikir secara rasional dalam bidangnya.
Memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk memuaskan pikiran dan pendapat yang disampaikan kepada orang lain, untuk meingkatkan pengetahuan seseorang terutama yang mengangkat pengetahuan teori untuk memutuskan persoalan berkaitan dengan tujuan organisasi.
Pelatihan
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi bagi pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang keahliannya
dalam suatu organisasi, maka diperlukan pelatihan –pelatihan untuk
9
meningkatkan pengalaman ataupun perubahan sesorang.
Dengan adanya pelatihan atau kursus sebagai pengembangan pegawai maka organisasi dapat meningkatkan sumber daya aparatur Negara.
Ketrampilan dapat dibagi menjadi 3 bagian pokok menurut Robert R.Katz dalam hasibuan (1996.34) yaitu: Technikal Skill, Conceptual Skill , and Human Skill.
Technikal Skill Yaitu: Kemampuan manusia dari kursus dari lembaga pendidikan . Stoner (1989:21) menguraikan bahwa Technikal Skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan alat, Prosedur dan Tehnik suatu bidang tertentu dalam melakukan tugasnya. Aparat membantukan ketrampilan tehnik yang cukup.
Ketrampilan konseptual yaitu kemampuan mental untuk mengkordinasikan dan menadakan semua kepentingan dalam kegiatan suatu organisasi. Secara keseluruhan dan memahami masalah yang dihadapi dengan kemampuan ini, aparat dapat melakukan perencanaan dengan memperhitungkan kemampuan organisasi serta tujuan yang hendak dicapai.
Hubungan social aparat sangatlah penting untuk mendukung kondisi kerja suatu organisasi.
Kemampuan Manusia atau Human Skill yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain , memahami orang lain dan mendorong orang lain. Memahami orang lain dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Dengan kemampuan kerjasama yang baik aparat mampu menciptakan suasana kerja yang baik dalam mencapai tujuan organisasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
"Marsono (2002:219) mengatakan bahwa diklat aparatur mengarah pada upaya peningkatan yaitu:
Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, Bangsa Negara dan Tanah Air.
Kompetesi teknik manajerial dan/ atau kepemimpinan
Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi.
"Menurut Siagian" (1997) manfaat yang dapat diambil dari penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan yakni:
Peninngkatan produktifitas kerja organisasi keseluruhan
Terwujutnya hubungan yang serasi antara atasan bawahan.
10
Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi.
Sikap keterbukaan manajemen malalui penerapan yang manajerial yang partisipatif
Komuikasi yang efektif untuk memperlancar perumusan kebijakan organisasi dan operasional
Penyelasaian konflik secara funsional yang dampaknya tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan dalam organisasi.
Menurut Syuhadhak (1995:125) mengatakan: Pendidikan dan Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu Instansi untuk memperbaiki mutu, pengembangan sikap, tingkah laku dan ketrampilan pegawai sesuai persyaratan yang terdapat dalam organisasi.
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa " Pendidikan lebih berorientasi teoritis dan lebih banyak ditujukan pada pembinaan mental dan kejiwaan ( sikap, tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kepribadian).
Sedangkan " Pelatihan" lebih banyak berorientasi pada Praktek dan lebih banyak ditujukan pada kecekatan, kecakapan, dan ketrampilan.
Berdasarkan uraian diatas pengembangan pegawai ada kaitanya dengan tujuan dan sasaran Diklat yaitu:
Perbaikan sikap dan kepribadian suatu dedikasi sesuai tuntutan tugas dan jabatanya.
Memberikan penghargaan menurut prestasi kerja dan pengembangan karier.
Membina kesatuan dan kerjasama dalam rangka terwujutnya keberhasilan dalam suatu organisasi.
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuaim tugas dan jabatan yan diembannya.
Mengembangkan kemampuan dan dedikasi serta motifasi dalam menjalankan tugas.
Menurut Miftah Thoha (1983:23) mengatakan bahwa: alas an perlunya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara yaitu:
Perlunya pembaruan dan penyempurnaan dibidang administrasi sesuai tupoksinya masing-masing organisasi, orientasi baru, perkenalan pada berbagai teknik administrasi maupun manajemen yang dirasakan masih lemah.
11
Bertambahnya permintahan yang harus dilaksanakan.
Masih kurangnya tenaga/ penempatan jabatan tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil yang merupakan internal dari administrasi kepegawaian yang merupakan bagian dari administrasi Negara, yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok, peningkatan produktifitas dan peningkatan kemampuan serta dedikasi pegawai negeri sipil.
Dari uraian diatas tujuan pendidikan dan pelatihan secara umum adalah:
Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara professional sesuai kebutuhan organisasi.
Menciptakan pegawai negeri sipil yang mampu berkenan sebagai pembaharu, persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
Menciptakan keamanan visi dan dinamika pola piker dalam melaksanakantugas pemerintahan umum dan pembangunan serta terwujutnya pemerintahan yang baik.
Secara khusus pendidikan dan pelatihan mengarah pada;
Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat
Meningkatkan mutu dan kemampuan dalam bidang tugasnya maupun kemampuan.
Dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.
Sesuai PP nomor: 14 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang membagi pendidikan dan pelatihan terdiri dari 2 bagian yaitu:
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, agar ia dapat terampil dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
Sedangkan Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan ketrampilan, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang tercantum dalam peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, meliputi:
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Pendidkan dan Pelatihan Fungsional
Pendidkan dan Pelatihan Teknis
12
Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan ketrampilan dan penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya kepada pegawai yang bersangkutan, tetapi bagi organisasi yaitu:
Pendidikan adalah salah satu alat ukur utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan seseorang atau pegawai yang bersangkutan, karena melalui pendidikan akan diwujutkan peningkatan kemampuan dan ketrampilan melalui pelaksanaan pendidikan formal dengan fariebel yaitu tingkat pendidikan.
Pelatihan yaitu proses untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan non formal, seperti diklat, kursus dan kursus diklat.
Penempatan Pegawai Negeri Sipil yaitu memberi kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam organisasi dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan pendidikan yang dimilikinya.
13
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
Program pendidikan dan pelatihan sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja bagi suatu organisasi di instansi pemerintah.
Penempatan jabatan disetiap organisasi apapun harus mengacu pada pendidikan kompetensi yang dimilikinya dengan persyaratan yang lain yaitu :
Daftar Urutan Kepangkatan
Latar belakang pendidikan
Pengalaman bekerja, yaitu melalui siding BAPERJAKAT
Penempatan jabatan disetiap organisasi pemerintah harus mengacu ppada peraturan pemerintah nomor: 19 tahun 2008.
Pendidikan dan pelatihan sangatlah penting bagi pegawai negeri sipil untuk peningkatan kompetensi bagi aparatur yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi pemerintah.
Saran
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, maka penempatan jabatan disetiap organisasi pemerintah harus mengacu pada Undang-Undang maupan peraturan pemerintah dibidang kepegawaian.
Apabila penempatan jabatan seseorang dalam struktur organisasi pemerintahan, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
14
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pelaksanaan Otonomi Daerah telah mendorong lahirnya perubahan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia maupun dari segi organisasi pemerintahan secara menyeluruh.
Oleh karena itu peningkatan sumberdaya aparatur perlu dilakukan secara terencana, terarah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran dan pemgembangan struktur organisasi dan sumber daya aparatur adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan
