Bandingan implentasi polstranas RI pada masa orba dan masa pasca reformasi (mulai tahun 2004 sampai sekarang)
Nama : Nim: Universitas terbuka
DAFTAR ISI
3) 4) 5) 6)
1. kata pengantar................................................................................................................ 2. pendahuluan................................................................................................................... 1.1 latar belakang.................................................................................................................. 1.2 permasalahan................................................................................................................. 1.3 tujuan penulisan.............................................................................................................. 1.4 manfaat/signifikasi penulisan.......................................................................................... tinjauan pustaka.................................................................................................................... analisis kasus........................................................................................................................ simpulan dan rekomendasi.................................................................................................... daftar pustaka........................................................................................................................
Kata pengantar Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini meskipun masih banyak kekuarangan di dalam nya
saya berharap makalah ini dapat menambah wawasan pembaca tentang Implementasi polsranas pada masa orba dan masa pasca reformasi.
1.Pendahuluan 1.1 latar belakang Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat.bangsa yang merdeka tentunya bangsa yang dapat mengatur permasalahan-permasalahan internal Negara itu sendiri.sejak peristawa proklamasi pada tahun 1945,terjadi perubahan-perubahan yang mendasar pada Negara Indonesia terutama pada sistem pemerintahan maupun politik.tantangan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia di era kemerdekaan ini sangat berbeda dengan tantangan yang di hadapi di masa penjajahan.di masa penjajahan tantangan yang kita hadap adalah mengusir penjajahan dan merebut kemerdekaan, di era kemerdekaan ini kita harus mengisinya dengan bangnas,tannas mepunyai kedudukan dan fungsi sebagai “pola dasar”yang bertujuan memberikan arah dan pedoman dalam bangnas yang kita lakukan secara bertahap. Untuk pelaksanaan bangnas tersebut maka perlu di tetapkan polstranas sebagai kerangka dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan bangnas.Dalam pelaksanaan nya sendiri polstranas sangat berhubungan langsung dengan tercapainya tujuan politik nasional .yaitu sesuai dengan UUD1945 yang berbunyi ,melindungu segenap bangsa indonesa dan seluruh tumpah darah Indonesia ,memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarka kemedekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial.
1.2 rumusan masalah I. II. III. IV.
apa yang di maksud dengan politik nasional apa yang di maksud dengan strategi nasional bagaimana pelaksanaan polstranas RI pada masa orba bagaimana pelaksanaan polstranas di RI pada masa reformasi
1.3 tujuan penulisan I.
untuk dapat mengetahui tentang implementasi polstranas di republik Indonesia
II.
untuk dapat mengetahui implementasi polstranas pada masa orba dan pasca reformasi
1.4 manfaat/signifikasi penulisan
agar supaya pembaca dapat mengetahui tentang implementasi polstranas di RI
pada masa orba dan pasca reformasi dapat mengetahui apa itu politik nasional dan strategi nasional
2. Tinjauan pustaka Untuk memahami poltranas ,kita harus memahami dahulu tentang apa itu politik nasional dan strategi nasional. 1.politik nasional Difinisi politik nasional itu sendiri terdiri dari bermacam-macan,dari bermacam-macam definisi tersebut ,pembahasan kali ini membatasi pengertiannya pada dua konsep politik ,yaitu politik sebagai kepentingan umum(politic) dan politik dalam arti kebijaksanaan (policy). 1) Politik sebagai kepentingan umum Politik dalam bahasa inggris di sebut politics Merupakan suatu rangkaian asas (prinsip)keadaan dan jalan ,cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertebtu atau suatu keadaan yang kita kehendaki,disertai dengan jalan,cara,dan alat yag akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan itu. Politik dalam pengertian ini adalah medan/arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentigan atau idenya sendiri 2) Politik dalam arti kebijaksanaan Politik dalam arti kebijaksanaan ( policy ) adalah penggunaan pertimbanganpertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha,citacita,keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untun mencapai tujuan-tujuan itu.
Dengan demikian pengertian politik nasional adalah asas,haluan,kebijaksanaan, dan usaha Negara tentang pembinaan (perencanaan,pengembangan ,pemeliharaan dan pengendalian),serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional baik yang potensial maupun yang efektif u tuk mencapai tujuan nasional melalui bangnas. 2. strategi nasional Spengertian dari strategi nasional pada hakikatnya adalah asas,haluan,usaha,dan kebijaksanaan umum dalam pembangunan nasional.bangnas itu dilaksanakan dengan menggunakan secara totalitas kekuatan nasional.kekuatan nasional itu adalah integrasi kekuatan-kekuatan ideology,politik,ekonomi,sosial budaya, dan hankam.
Dalam bangnas kekuatan-kekuatan yang di gunakan memerlukan pengaturan,penyusunan dan penggunaan yang terarah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional . untuk itu, diperlukan “tat cara” menggunakan kekuaytan nasional tesebut dalam mencapai sasarab an tujuan nasional.tat cara ini kita sebut sebagai “strategi nasional”. Jadi stranas adalah “ tata cara “ melaksanakan politik/kebijaksanaan nasional tersebut.
3.pelaksanaan polstranas pada masa orba Mulainya pemerintahan era orde baru diawali ketika presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan diakhiri ketika presiden soeharto dilengserkan pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya, presiden Soeharto menggunakan Garis-garis besar haluan negara(GBHN) sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. GBHN ini menekankan pada program rencana pembangunan lima tahun yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu : 1. Pelita I Dilaksanakan 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Sasarannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. 2. Pelita II Dilaksanakan tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasarannya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. 3. Pelita III Dilaksanakan tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan. 4. Pelita IV Dilaksanakan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Sasarannya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri untuk menciptakan mesin sendiri. 5. Pelita V Dilaksanakan tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Sasarannya pada sektor pertanian dan industri.
6. Pelita VI Dilaksanakan tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Sasarannya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Beberapa langkah yang diambil : Penataan Politik dalam Negeri 1.Pada sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden. Memulai pembangunan dengan tugasnya disebut dengan Pancakrida, yaitu : Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama Pelaksanaan Pemilihan Umum Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya Suharto melakukan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.. 3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai . Sehingga dilakukan penggabungan menjadi 3 partai. 4. Pemilihan Umum Selama Orde Baru, berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 5. Peran Ganda ABRI Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. 6. Pemasyarakatan P4 Tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau dikenal sebagai P4.. 7. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. Penataan Politik Luar Negri Kembali menjadi anggota PBB Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Secara garis besar, pada era Orde Baru terdapat beberapa kelebihan yaitu: 1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari US$1.000,
2. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, 3. Sukses transmigrasi, KB, memerangi buta huruf, swasembada pangan, pengangguran minimum, REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh, keamanan dalam negeri, dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan pada era Orde Baru meliputi: 1. Semakim maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, 2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat, 3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua, 4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya, 5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin), 6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, 7. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel, 8. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program Penembakan Misterius, 9. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya), 10. Krisis finansial Asia, yang pada akhirnya mengakhiri era Orde Baru dan lengsernya Soeharto.
4.pelaksanaan poltranas di RI pada pasca reformasi Masa pasca reformasi dimulai dengan adanya pemilihan umum secara langsung. Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009. Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu: Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN. 2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. 3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.
Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode orde baru dan periode reformasi adalah dari asal pembuatannya. Pada masa orde baru polstranas ditentukan dari GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode reformasi, tepatnya pada saat pemerintahan SBY, polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden. Kelebihan sistem Pemerintahan era Pasca Reformasi 1. Aktifnya peran MPR, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya 2. Sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka 3. Banyak bermunculnya partai baru 4. Bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi 5. Terciptanya perekonomian yang berorientasi global 6. Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum. 7. Berkurangnya angka KKN 8. Meningkatnya potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi 9. Menigkatnya kualitas tentara Kekurangan Sistem Pemerintahan era Pasca Reformasi 1. Angka kejahatan lintas Negara sangat tinggi, 2. Pasar ekonomi yang bebas, menyebabkan barang-barang buatan Indonesia tidak laku dipasaran 3. Meningkatnya jumlah pengangguran 4. Terlalu banyaknya Partai yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan pandangan 5. Para tokoh banyak yang berbicara tetapi tidak banyak yang mau mendengar 6. Hilangnya jati diri bangsa.
3) Analisis kasus Perbedaan pandangan akibat terlalu banyaknya partai politik. Tidak terealisasikanya janji saat kampanye oleh presiden teripilih. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal proses pemerintahan Terbentuknya berbagai partai politik memang sebagai wujud demokrasi. Namun terlalu banyaknya partai politik menyebabkan pandangan politik masyarakat menjadi terpecah belah. Setidaknya terdapat 12 patai politik nasional yang mengikuti pemilu pada tahun 2014 dan bertambah 3 parpol yang terbentuk pasca pemilu 2014. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi “terkotak-kotakan” berdasarkan partai politik yang mereka junjung. Terlebih lagi
menjelang pemilu, masyarakat yang terlalu fanatik terhadap parpolnya aka mudah sekali dihasut oleh isu-isu yang belum tentu benar keberadaanya. Perpecahan ini mungkin tidak akan terjadi jika toleransi antar pendukun parpol tinggi dan para pendukung parpol menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika yang menjadi dasar pemersatu bangsa. Visi misi presiden terpilih merupakan strategi yang nantinya akan menjadi penentu terwujud atau tidaknya tujuan nasional. Janji yang diserukan saat kampanye merupakan hal yang menjadi pertimbangan pemilih untuk memilih pasangan calon presiden tersebut. Namun sering kali janji tersebut hanya sebatas janji tanpa ada realisasi yang nyata. Disinilah peran warga Negara untuk mengawasi jalanya pemerintahan diperlukan. Warga Negara diharapkan aktif menyuarakan dan mengawal proses berjalannya pemerintahan.
4) Simpulan dan rekomendasi Kesimpulan Dari pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia haruslah dilaksanakan di segala bidang untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian, GBHN yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Umum MPR harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah tertulis dalam pembahasan Bab II. Rekomendasi - Pemerintah sebaiknya meningkatkan sistem politik dan strategi nasional Indonesia agar bangsa ini dapat menjadi lebih baik lagi; - Sebaiknya pemerintah melakukan tindakan tegas kepada para pelaku KKN agar politik dan strategi nasional Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena pemerintahan harus bersih dari KKN agar dapat mencapai tujuan nasional; - Pemerintah sebaiknya meningkatkan perhatian di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial karena sampai saat ini banyak penduduk Indonesia yang tidak sejahtera hidupnya; - Pemerintah sebaiknya memeratakan pembangunan daerah agar pembangunan yang merata dapat terwujud.
5) Daftar pustaka Modul 5 pkn “politik dan strategi nasional” https://pikirinamat.wordpress.com/2015/10/31/contoh -makalah-pkn-perbandingan-implementasipolstranas-ri-pada-masa-orba-dan-masa-pascareformasi/
