Created By :
KATA PENGANTAR Dengan mengucapka puji syukur ke hadirat Allah SWT, tuhan semesta alam, kami telah dapat menyelesaikan makalah ini. Seiring dengan tujuan kami untuk menyelesaikan tugas pkn yg memiliki tujuan untuk mengetahui sejarah pemerintahan Indonesia. Buku ini berisikan ringkasan tentang materi sejarah perkembangan pemerintahan Indonesia dari masa kepemimpinan B.J Habibie sampai sekarang. Uraian materi yang di berikan mengacu pada tujuan pembelajaran dari standar kompetensi yang berlaku saat ini. Materi disajikan dalam bahasa yang tepat, singkat ,tepat, lugas, dan jelas. Perlu di ingatkan kembali tujuan Materi ini untuk mengingatkan kembali sejarah masa pemerintahan bangsa Indonesia yang di pelajari dalam sekolah. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siswa dan siswi dalam penggunaan belajar dan hasilnya dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami pembuat makalah ini di mohon untuk kritik dan saran yg membangun untuk kami. “ jangan pernah melupakan sejarah “ Terimakasih. Kelompok 5
1.1 Latar Belakang
Berawal dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997 yang melanda Kawasan Asia dan berdampak sangat luas bagi perekonomian di Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam pada bulan Juli 1997, membuat rupiah semakin terpuruk. Sebagai dampaknya hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut, yang diikuti PHK pekerja-pekerjanya, sehingga angka pengangguran menjadi meningkat. Krisis ini juga berimbas langsung pada sektor moneter, terutama melalui penutupan beberapa bank yang mengalami kredit bermasalah dan krisis likuiditas, sehingga perbankan nasional menjadi berantakan. Hal inilah yang memunculkan krisis kepercayaan dari investor, serta pelarian modal ke luar negeri. Didorong oleh kondisi yang makin parah, pada bulan Oktober 1997 pemerintah meminta bantuan IMF (International Monetary Fund) untuk memperkuat sektor finansial, pengetatan kebijakan viskal dan penyesuaian struktural perbankan. Akan tetapi, pengaruh bantuan IMF sangatlah kecil dalam membantu krisis di Indonesia. Beberapa kebijakan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan likuidasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak mampu memulihkan perekonomian, dimana harga-harga bahan kebutuhan pokok tetap mengalami peningkatan.
Pada tanggal 18 Mei 1998 sampai 22 Mei 1998 ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR dengan tuntutan mengadakan Sidang Istimewa dengan agenda mengganti Soeharto. Upaya Presiden Soeharto untuk meredam tuntutan mahasiswa dan masyarakat adalah dengan membentuk Komite Reformasi. Pada pagi harinya, tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden RI, lewat pidatonya dihadapan wartawan dalam dan luar negeri. Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya, Wapres B.J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga dihadapan Pimpinan Mahkamah Agung, yang disaksikan oleh Ketua DPR dan Wakil-Wakil Ketua DPR. Teriakan-teriakan kemenangan atas peristiwa bersejarah itu disambut dengan haru-biru para mahasiswa di Gedung DPR/MPR. 17 bulan kemudian isu pertama menunjukkan perkembangan positif. Isu ke dua mengarah pada pengurangan peranan militer di bidang politik. Isu ketiga terselesaikan dalam konteks Timor-Timur namun tidak pada daerah lain, isu ke empat belum terselesaikan dan isu kelima tetap tidak terpecahkan.
1.2 Kebijakan-Kebijakan Pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie di Era Reformasi
Setelah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, maka pada pagi itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik dihadapan pimpinan Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga ketiga di Istana Negara. Negara. Dengan Dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, maka sejak saat itu Kabinet Pembangunan VII dinyatakan demisioner (tidak aktif). akt if).
Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Pada bidang politik Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan. Kebijakan politik yang diambil yaitu: dengan dibebaskannya para tahanan politik pada masa Orde Baru, peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol dan percepatan Pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999, penyelesaian masalah Tomor-Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, pemberian gelar Pahlawan Reformasi bagi korban Trisakti .
Pada Bidang Ekonomi Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Namun langkah dalam kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menggembirakan karena dianggap tidak mjempunyai kebijakan yang kongkrit dan sistematis seperti sektor riil belum pulih. Di sisi lain, banyaknya kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri membuat Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi. Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia.
Pada Bidang Manajemen Internal ABRI Pada masa transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, banyak perubahanperubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisatornya. Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi keputusan politik dan akademis reformasi internal TNI, antara lain: - Prediksi tantangan TNI ke depan di abad XXI begitu besar, komplek dan multidimensional, atas dasar itu TNI harus har us segera menyesuaikan diri. - TNI senantiasa harus mau dan mampu mendengar serta merespon aspirasi rakyat. - TNI mengakui mengakui secara jujur, jernih dan objektif, sebagai komponen bangsa yang lainnya, bahwa di masa lalu ada kekurangan dan distorsi sebagai konsekuensi logis dari format politik Orba
Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu : 1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan 2) Pemulihan ekonomi 3) Masalah BPPN 4) Kinerja BUMN 5) Pengendalian Inflasi 6) Mempertahankan kurs rupiah 7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS) 8) Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama 9) Penegakan hukum dan penegakan p enegakan Hak asasi manusia (HAM)
Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah : 1) Membentuk Kabinet Kerja 2) Bidang Ekonomi 3) Bidang Budaya dan Sosial Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu : 1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru. 2) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yangdilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi. 3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur. 4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet kabinet menjadi merosot. 5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan Mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain : 1) Membekukan MPR / DPR-RI 2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun. 3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.
Megawati dilantik menjadi presiden republik indonesia pada tanggal 23 juli 2001. pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang amat penting adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan itu antara lain : 1. Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negri (pemerintah dan swasta) sebesar US$150,80 MILIAR. Kebijakan megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun. Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri indonesia berkurang menjadi US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF. 2. krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.
3. ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800. 4. dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri. 5. memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar.
6. kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korusi (KPK). Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara indonesia menduduki peringkat ke-4. pada tahun 2003 indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan. Tanpa ada retorika tegas tentang penegakan korupsi.
Masa pemerintahan Susilo Susilo Bambang Bambang Yudhoyono dapatdibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Pemerintahan SBYJk berlangsung pada tahun2004-2009. Pemerintahan SBY-Boediono 2009sampai sekarang. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI yang ke-6. Ia merupakan calon dari Partai Demokrat. Adapun perubahan dan pembaharuan yang dilakukan adalah : 1) Bidang Ekonomi a) Untuk menutup hutang Paris Club sebesar US$ 136,6 milyar, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan yang berupa menambah hutang ke CGI sebesar US$ 3,4 milyar. b) Peningkatan ekspor yang naik mencapai 15,08 persen. c) Pada tanggal 19 Desember 2004 menaikkan harga-harga “BBM mewah” yang dialokasikan untuk dana pendidikan dan menutup hutang luar negeri.
d) Melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Megawati dan berhasil menekan inflasi sebesar 0,56 %. e) Meningkatkan harga indeks saham gabungan. f) Mengandalkan pembangunan infrastruktur missal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. g) Meningkatkan kampanye antikorupsi, mengeluarkan Keppres percepatan penindakan korupsi, dan melakukan tindakan konkret. 2) Bidang Politik a) Memantapkan penghapusan dwi fungsi f ungsi ABRI b) Ratusan pejabat yang melakukan korupsi ditahan di Nusa Kambangan c) Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang darurat sipil dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM di Helsinki dengan perantara Crisis Management Initiative pimpinan Martti Ahtisari. Persoalan yang dihadapi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah munculnya berbagai bencana alam, seperti Tsunami di Aceh, Gempa di Yogyakarta, dan banjir yang terjadi di pulau Jawa maupun di luar Jawa. Di samping itu, juga munculnya gerakan-gerakan sosial seperti GAM, RMS, dan pertikaian antarkelompok agama.
