Makalah Politik Dan Ekonomi Indonesia Pada Masa Reformasi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis multidimensional yang meliputi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain sebagainya merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan.
Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indonesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.
Dalam makalah ini, kami membahas tentang politik dan ekonomi yang berkembang pada masa reformasi sebagai bentuk perbandingan dari masa sebelumnya, yaitu orde baru, sehingga dapat memunculkan pandangan – pandangan yang dapat menjadi acuan sebagai generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa.
1.2 Rumusan Masalah
1) Apa yang menyebabkan lahirnya orde reformasi?
2) Apa yang melatarbelakangi terjadinya krisis multidimensional?
3) Bagaimana peran pemuda Indonesia dalam menyikapi adanya krisis multidimensional?
4) Bagaimana perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada orde reformasi?
5) Bagaimana keadaan – keadaan pada saat reformasi ?
6) Permasalahan – permasalahan apa yang terjadi pada orde reformasi ?
7) Apa saja hikmah yang dapat diambil dari peristiwa – peristiwa yang terjadi pada akhir orde baru dan orde reformasi?
8) Apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda sebagai penerus bangsa untuk melanjutkan reformasi demi membangun Indonesia?
1.3 Tujuan
1) Mengetahui lahirnya orde reformasi sebagai ujung tombak perubahan bangsa.
2) Mengidentifikasi krisis multidimensional dan penyebab terjadinya.
3) Mengetahui perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi.
4) Mampu mengambil hikmah dari terjadinya krisis multidimensional dan lahirnya orde reformasi.
5) Mampu mengambil gambaran dalam menunjukkan sikap sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi pemuda dalam orde reformasi sebagai generasi penerus kebanggaan bangsa.
1.4 Metode Penulisan
Dalam menyelesaikan makalah ini, adapun kami menggunakan metode literatur dan studi kepustakaan melalui media cetak dan media elektronik. Referensi makalah ini bersumber dari buku Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan buku pendamping Sejarah Indonesia oleh Intan Pariwara. Kami juga memperoleh sejumlah informasi melalui media elektronik seperti, web, blog dan perangkat media massa yang terdapat diinternet.
1.5 Sistematika Penulisan
Adapun makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bab pendahuluan terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sementara itu, bab isi dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan kondisi Indonesia sebelum reformasi dan pada masa reformasi. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.
BAB II
ISI
2.1 Periode Akhir Orde Baru
Orde baru berjalan hampir selama tiga decade, akan tetapi mulai goyah memasuki akhir decade 1990-an. Pemerintahan Orde Baru tidak mampu menghadapi krisis multidimensional yang berlangsung sejak 1997.
2.1.1 Krisis Multidimensional Menjelang Akhir Orde Baru
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) krisis artinya keadaan yang genting. Multidimensional artinya mempunyai berbagai dimensi (kemungkinan, segi, dan bidang). Dengan demikian, krisis multidimensional dapat diartikan sebagai kondisi genting pada suatu Negara dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan. Berikut penjelasannya.
a. Krisis Moneter
Pada awal tahun 1997 krisis moneter melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada awal Juli 1997 rupiah Indonesia berada pada posisi nilai tukar Rp 2.500,00/US$ dan terus mengalami kemerosotan hingga 9%. Bank Indonesia pun tidak mampu membendung rupiah yang kian merosot hingga RP 17.000,00/US$. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan – perusahaan besar di Indonesia, dan likuidasi beberapa bank nasional.
Dalam situasi ini, Presiden meminta bantuan kepada IMF. IMF bersedia mengucurkan dana kepada Indonesia dengan syarat Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, BBM, dan menutup enam belas bank swasta. Saat krisis memanas, muncul ketegangan – ketegangan masyarakat yang menunjukkan krisis sosial, seperti kerusuhan anti-Tionghoa di sejumlah kota karena dianggap mendominasi perekonomian Indonesia, serta kerusuhan dan penjarahan.
b. Krisis Ekonomi
Munculnya krisis moneter sejak 1997 berdampak pada perekonomian dan dunia usaha. Sejumlah perusahaan bangkrut, sehingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar – besaran. Hal ini mengakibatkan lonjakan ke level yang belum pernah tercapai sejak tahun 1960-an, yaitu sekitar 20 juta atau lebih dari 20% angkatan kerja. Akibat PHK dan naiknya harga berang dengan cepat, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 50% dari total penduduk.
c. Krisis Politik
Setelah pelaksanaan pemilu 1997 perhatian asyarakat tertuang pada Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 yang menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1998-2003 dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Tanggal 10 Maret 1998 pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto diterima oleh MPR. Selanjutnya, pada 12 Maret 1998 Presiden Soeharto kembali dilantik sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakilnya.
Pada hari yang sama muncul gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menolak pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penyimpangan dalam bidang politik sebagai berikut.
a. Demokrasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
b. Banyak anggota DPR/MPR yang menerapkan sistem nepotisme.
c. Orientasi politik pemerintahan Orde Baru lebih condong ke Negara barat.
d. Terjadinya ketidakadilan dalam bidang hukum.
d. Krisis Hukum
Pada masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat pembenarn atas kebijakan penguasa. Banyak rekayasa dalam proses peradilan. Oleh karena itu, seseorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukuman dan seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Akibat penyimpangan tersebut, masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi sebenarnya.
