DWI SETYANINGSIH (12) XII IPA 6
Keberhasilan pemerintah orba dalam melaksanak melaksanakan an pembangunan ekonomi merupakan suatu prestasi bagi bangsa Indonesia. Namun keberhasilan ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksan pemerintahan, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Berakhirnya orba disebabkan oleh beberapa faktor. Kebijakan politik dan ekonomi cenderung bertujuan untuk memlihara kekuasaan. kekuasaan. Kebijakan-kebijakan tersebut memunculkan krisis di berbagai kehidupan masyarakat.
Krisis Ekonomi dan Moneter Krisis
Politik
Krisis
Kepercayaan Kepercayaan
Krisis
Sosial
Krisis Hukum
Pada masa orba, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Namun, sejak tahun 1990an, perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami stagnansi. Pada saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan ekonomi dan politik dunia. Dengan itu, barang-barang produksi Indonesia tidak berdaya saing dibandingkan barang-barang luar negeri. Pada pertengahan tahun 1997 krisis moneter terjadi beberapa negara asia tenggara. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh pelaku spekulan.
Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia tenggara lainnya, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini dikarenakan rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik kkn dan monopoli ekonomi. Pada masa Orba, perekonomian lebih menguntungkan bagi kaum modal atau konglomerat. Hal tersebut adalah wujud dari praktik-praktik KKN yang mengakibatkan rakyat semakin miskin dan tidak berdaya.
Kurs rupiah terhadap dollar melemah pada tanggal 1/08/97 Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997 Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun Perusahaan milik negara dan swasta banyak yg tidak dapat membayar hutang luar negeri Angka PHK meningkat Persediaan barang nasional menipis sehingga harga barang naik tak terkendali dan biaya hidup semakin tinggi. Faktor lain yang menyebabka krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik. •
•
•
•
•
•
•
begitu mengakarnya budaya kkn dalam tubuh birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempurna. Unsur legaslatif yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Oleh karena itu, timbulah ketidakpercayaan pada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidakpercayaan itu menimbulkan gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa. Selain menuntut mengganti presiden, reshuffle kabinet, mahasiswa juga menuntut pembaruan terhadap 5 paket undang-undang poitik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan.
5 paket undang-undang politik tersebut adalah sebagai berikut : a. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum b. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DPR/MPR c. UU No. 3 Tahun 1985 tentang parpol dan golkar d. UU No. 5 Tahun 1985 tentang referendum e. UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi massa
Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis miltidimensi. Kemudian muncul aksi damai yang dilakukan oleh para masyarakat dan mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan umum pada tanggal 4 mei 1998. puncaknya terjadi pada tanggal 12 mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi yag semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah 4 mahasiswa tertembak. Pada peristiwa tersebut, presiden soeharto sedang berada di kairo dalam rangka menghadiri ktt g-15. masyarakat dan orang-orang terdekatnya menuntut presiden mengundurkan diri.
krisis sosial horizontal di Indonesia mengalami titik puncak. Kondisi kehidupan masyarakat yang sangat sulit, ditambah dengan angka pengangguran yang tinggi menyebabkan berbagai benturan sosial. Kerusuhan sistematis yag terjadi di Indonesia pada tanggal 13-14 me 1998 menjadi bukti dari adanya pergeseran sosial antarmasyarakat.
banyak ketidakadilan yang terjai dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan orde baru. Seperti pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat karena hakim-hakim harus melayani kehendak penguasa. Hukum juga sering dijadikan alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering tejadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat, atau para pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakkan hukum secara adil bagi semua pihak sesui dengan prinsip negara hukum.
Pada tahun 1998 adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum menuju perbaikan secara hukum. Dasar filosofi reformasi adalah Pancasila, karena Pancasila telah terbukti ampuh dan efektif untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
Reformasi adlah susunan tatanan perikehidupan lama diganti dengan tatanan peri kehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Hasil dari perjuangan reformasi tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat tetapi membutuhkan proses dan waktu. Bahkan, hasil dari reformasi tersebut baru dapat dinikmati masyarakat Indonesia secara bertahap sehingga perlu adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang harus lebih dulu dilaksanakan. Kontrol terhadap reformasi perlu dilakukan, agar pelaksanaan reformasi tepat pada tujuan dan sasarannya karena reformasi yang tidak terkendali akan kehilangan arah bahkan cenderung melanggar norma-norma hukum sehingga todak membawa perbaikan dalam kehidupan masa depan masyarakat Indonesia.
a. Faktor politik 1) adanya KKN(korupsi,kolusi,nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan 2) adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan merajalelanya korupsi 3) kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup 4) adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bermegara 5) mahasiswa menginginkan perubahan.
b. Faktor ekonomi 1) adanya krisis mata uang rupiah 2) naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat 3) sulitnya mendpatkan barang-barang kebutuhan pokok
c. Faktor sosial masyarakat, seperti adanya kerusuhan
pada tanggal 13 dan 14 Juni 1998
melumpuhkan perekonomian rakyat. d. Faktor hukum, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara
Beberapa agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa adalah sebagai berikut: a. Mengadili soeharto dan kroni-kroninya b. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 c. Menghapus dwifungsi ABRI dalam struktur pemerintahan d. Penegakan supremasi huum di Indonesia e. Menegakkan pemerintahan yang bersi dari unsurunsur KKN f. Otonomi daerah yang seluas-luasnya
Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Inti reformasi politik adalah demokratisasi, mengembalikan dan melaksanakn kedaulatan rakyat. Reformasi ekonomi meliputi penurunan harga, stabilitas rupiah, restrukturisasi perbankan, penghapusan monopoli dan praktik korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Reformasi dalam bidang hukum, supremasi hukum harus ditegakkan, karena semua warga negara berhak berkedudukan sana di dalam hukum dan pemerintahan.
Menjelang sidang umum MPR bulan Maret 1998 banyak tuntutan dari rakyat dan mahasiswa yang menginginkan agar presiden Soeharto tidak lagi dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Presiden. Pada pemilu tahun 1997 kembali dimenangkan oleh Golkar dan menclonkan kembali Soeharto sebagai Presiden. Dengan terpilihnya kembali Soeharto ternyata tidak menimbulkan dampak positif bagi perekonomian Indonesia,bahkan memperparah gejolak krisis dan muncul silih berganti aksi mahasiswa yang menyuarakan tuntutan gerakan reformasi. Pada Mei 1998,para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga sembako, penghapusn KKN, dan Soehrto turun dari kursi kepresidenan.
Puncaknya padatanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti dalam aksi unjuk rasa mahasiswa, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga meninggal,serta puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Keempat mahasiswa yang meninggal tersebut kemudian diberi gelar sebagai pahlawan reformasi. Pada tanggal 8 mei 1998 seorang mahasiswa dari Yogyakarta bernama Moses Gatotkaca juga tewas dalam sebuah bentrokan dengan aparat keamanan sewaktu melakukan aksi menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Sebagai dampak dari peristiwa berdarah Tragedi Trisakti, pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat.
Setelah peristiwa Trisakti dan kerusuhan massa tersebut,muncul gerakan mahasiswa yang berpusat di Jakarta untuk mulai melakukan aksi yang lebih besar. Para mahasiswa mengarahkan perhatian utama kepada wakil-wakil rakyat di DPR/MPR Republik Indonesia. Kemudian mahasiswa berdatangan ke gedung DPR/MPR RI dan menuntut agar segera dilakukan Sidang Istimewa (SI) MPR dan pencabutan mandat MPR kepada Presiden Soeharto. Kelompok-kelompok mahasiswa sejak tanggal 18 mei dari berbagai universitas berdatangan untuk menduduki Gedung DPR/MPR Republik Indonesia. Keputusan untuk menggelar SI MPR ini merupakan puncak aspirasi mahasiswa yang juga mewakili rakyat Indonesia untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah dijabatnya selama 32tahun.
Pada tanggal 19 mei 1998,Presiden Soeharto mengundang sembilan tokoh masyarakat ke Istana Negara,yaitu Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Alie Yafie, Malik Fajar, Choilil Baidlowi, Sutrisno Muhdam, Ma’aruf Amin, dan Ahmad Bagdja. Selain itu hadir pula Yusril Ihza Mahendra,Sekretaris Militer Presiden Mayjen. Jasril Jakub dan ajudan presiden. Agendanya adlah membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. Dalam pertemuan dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu badan yang dinamakan Komite Reformasi yang bertugas untuk menyelesaikan UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR serta DPRD, UU Antimonopoli, UU Antikorupsi dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut, juga disepakati bahwa Presiden Soeharto akan melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VII dan mengubah nama susunan kabinet menjadi Kabinet Reformasi.
Tanggal 20 Mei 1998 di Gedug MPR/DPR telah penuh oleh mahasiswa dari berbagai elemen. Tokoh masyarakat seperti Amien Rais dan Emil Salim menyatakan kekecewaan dengan keputusan Presiden Soeharto tersebut. Penyebabnya adalah Presiden Soeharto meminta pemberian waktu 6bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Emil salim melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk turun dari tahta kekuasaan, kekuatan mahasiswa semakin kuat dan solid di gedung MPR/DPR. Aksi tersebut juga dihadiri oleh banyak tokoh masyarakat dan tokoh seni Indonesia dan itu secara sporadis memunculkan dukungan moral dari seluruh elemen bangsa. Tanggal 20 Mei 1998, menteri luar negeri AmerikaSerikat Madeleine Albright secara nyata memberikn pernyataan yang meminta Presiden Soeharto untuk segera mundur. Empat belas menteri yang berada di bawah koordinasi Menko. Ekuin. Ginanjar Kartasasmita,pada tnggal 20 Mmei 1998 pukul 14.30 WIB menytakan penolakannya untuk dicalonkan kembli di dalam Kabinet Reformasi.
Pada pukul 16.45 WIB, terjadi pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan MPR/DPR di lantai 3 Gedung MPR/DPR. Dalam prtemuan tersebut, mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran Soeharto hingga hari Jum’at, 22 Mi 1998. apabila tidak ada kepastian lebih lanjut,maka pada Senin tanggal 25 Mei 1998 pimpinan DPR akan mempersiapkan Sidang Istimewa MPR. Puncak aksi di Gedung MPR/DPR pada tanggal 21 Mei 1998. presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi presiden Republik Indonesia. Dengan disaksikan oleh ketua dan anggota Mahkamah Agung, di Credential Room Istana Negara Jakarta Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden selama 32 tahun.
Naskah pengunduran diri soeharto ditulis oleh yusril ihza mahendra yang berjudul “pernyataan berhenti sabagai presiden republik indonesia”. Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi “ jika presiden mangkat,berhenti,diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya”. Maka setelah pengunduran diri Soeharto,Mahkamah Agung langsung melantik Wakil Presidn Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden Republik Indonesia yang baru. Sejak saat itu, presiden RI yang ke 3 dijabat oleh B.J. Habibie. Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 1998 tersebut mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh, Indonesia memasuki orde reformasi. Pada orde reformasi ini,indonesia dipimpin oleh beberapa presiden. 1. Presiden B.J. Habibie
Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998-20 Oktober 1999. pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden RI yang ketiga menimbulkan kontroversi di kalangan masayarakat dan ahli hukum. Ada sebagian masyarakat yang menilai hal itu konstitusional, dan ada juga sebagian masyarakat yang menilai inkonstitusional.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh presiden B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan negara yang sangat kacau adalah sbb : a. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan b. Perbaikan Ekonomi c. Reformasi di bidang politik d. Kebebasab Menyampaikan Pendapat e. Masalah Dwifungsi ABRI f. Reformasi Bidang Hukum g. Pemilihan Umum Tahun 1999
2. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid
Pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui Sidang Umum MPR, K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) telah terpilih sebagai presiden RI yang ke-4 untuk masa bakti tahun 1999-2004. dalam menjalankan pemerintahan, K.H. Abdurahman Wahid didampingi oleh Wakil Presiden megawati Soekarnoputri. Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid : a. Pemberhentian Kapolri Jendral (pol.) Roesmanhadi yang dinilai tidak mampu mengantisipasi terjadinya pembakaran Sekolah Kristen STT Doulos. b. Pemberhentian Kapuspe Hankam Mayjen. TNI Sudrajat diganti dengan Marsekal Muda TNI Graito dari TNI AU. c. Pemberhentian Wiranto sebagai menkopolkam yang dilatarbelakangi hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan K.H. Abdurrahman Wahid.
d. Megeluarkan pengumuman tentang adanya menterimenteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Adanya pengumuman ini sanagt memengaruhi kinerja Kabinet Persatuan Nasional, beberapa menteri merasa sulit dalam melakukan koordinasi dengan menteri lainnya. e. Pada akhir 1999 presiden menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya dan menyetujui pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua. Selanjutnya dalam sidang istimewa MPR tanggal 23 juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap. MPR No. III Tahun 2001.
Presiden megawati merupakan peletak dasar ke arah dasar kehidupan demokrasi karena pemerintahannya berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan damai. Untuk prtamakalinya pada pemilu tersebut presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pemilu tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jussuf Kalla untuk masa jabatan 2004-2009. Kemenangan pasangan tersebut sebagai presiden dan wakil presiden merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, presiden dipilih secara lansung oleh rakyat.
3. Presiden Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden Indonesia yang ke-5 pada tanggal 23 juli 2001. dalam menjalankan pemerintahannya Megawati didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz. Pada tanggal 9 Agustus 2001 setelah menjabat presiden, Megawatimengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. Adapun program kerja kabinet Gotong Royong antara lain sbb : a. Mewujudkan otonomi yang tangguh b. Menyehatkan Bank c. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri d. Mewujudkan supremasi hukum
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden RI yang ke-6 untuk periode 2004-2009. kabinet yang dibentuk ole pasangan SBY-JK adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang anggotaanggotanya dilantik pada tanggal 21 Oktober 2004.
a. b. c. d. e. f.
Dalam seratus hari pemerintahaannya. SBY melakukan beberapa kebijakan antaralain sbb : Melakukan penjadwalan pembayaran utang luar negeri Meningkatkan volume ekspor dan impor Pada tanggal 19 Desember 2004 menaikkan harga BBM Mewah seperti pertamax,pertamax plus dan elpiji. Inflasi menungkat 5,5 % Melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa Megawati Mengawali pemerintahannya, basis pendapatan perkapita sekitar US$ 1000. kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massaluntuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi
a. Presiden SBY dalam kebijakan terhadap TNI ditunjukkan dengan mengangkat menteri pertahanan sipil b. Memperpanjang status darurat sipil dan mengadakan perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di helsinski, Finlandia dengan perantara Crisis Management Initiative yang dipimpin Martti Ahtisaari pada tanggal 28 Januari 2005. Dalam perjanjian tersebut mencapai kesepakatan damai dan penyerahan senjata GAM melalui Aceh Monitoring Mission (AMM) Pada pemilu 2009 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali sebagai presiden RI yang ke-7 dengan wakilnya yaitu Budiono untuk periode 2009-2014. Kabinet yang dibentuk oleh pasangan SBY-Budiono dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilantik pada tanggal 22 Oktober 2009
•
•
Perubahan politik di indonesia sejak bulan mei 1998 merupakan babak baru penyelesaian masalah timor timur Secara konstitusional , integrasi timor timur kedala NKRI sebagaimana yang tertuang dalam tap.MPR No VI tahun 1978 dicabut . Pencabutan ketetapan dilakukan dalam sidang umum Tahun dengan nama Timor Leste .
1. Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin . 2. Penyediaan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau . 3. Penyediaan fasilitas umum , seperti rumah , air minum , listrik , bahan bakar , komunikasi , angkutan dan harga yang terjangkau 4. Penyediaan ruang sekolah , guru , dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau . 5. Penyediaan klinik , dokter , dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau
•
•
Orde reformasi telah menghasilkan undangundang no.22 tahun 1999tentang otonomi daerah dan uu no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era Reformasi sperti yang terjadi di kalimantan barat ( melibatkan etnis melayu , dayak dan Madura ), kalimantan tengah ( melibatkan etnis madura dan etnis dayak ) , poso ( sulawesi tengah ) dan maluku .
•
•
Komas HAM dibentuk pada tanggal 7 juli 1993 berdasarkan keputusan presiden no . 50 tahun 1993 , namun pada tahun 1999 persalan komnas HAM diatur dalam uu no 39 tahun 1999 tentag HAM . Fungsi komnas HAM melaksanakan kajian , penelitian , penyuluhan , penawaran , investigasi . Dan mediasi terhadap persolanpersoalan hak asasi manusia .
Adapun tujuan Komnas HAM : a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila , UUD 1945 , dan Piagam PBB serta Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia . b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan
Instrumen Nasional 1) UUD 1945 beserta amandemennya 2) Tap.MPR No XVII/MPR/1998 3) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4) UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 5) UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ra dan Etnis 6) Peraturan Perundang-undangan nasional yang terkait 7) Kepres No.10 tahun 1993 tentang komnas HAM 8) Kepres no.181 Tahun 1198tentang komnas Anti kekerasan terhadap Perenpuan
Menurut UUD 1945 kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut : 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD , memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD1945 , memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu . 2. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden enurut UUD 1945
KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang no.30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi , menanggulangi , dan memberantas korupsi .
Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut : 1. Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah , pengajuan itu meliputi : a. hubungan pusat dan daerah b. Pembentukan,pemekaran,dan penggabungan daerah c. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta d. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak , pendidikan dan agama 3. Memberikan pertimbangan kepada DPr dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah . 5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN .
