HASIL PRESENTASI MENGENAI
LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN
LAPORAN
disusun untuk memenuhi salah satu tugas
mata kuliah Landasan Pendidikan
disusun oleh:
Girna Nur Azizah (1403275)
Rizkita Aprilliani (1403215)
Satriya Adhiyasa (1400557)
Utami Sukma Diantika Pertiwi (1405409)
KELAS 1A
JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2014
LAPORAN DISKUSI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Diskusi ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi mengenai isi dalam bab Landasan Yuridis Pendidikan yang berkenaan tentang Sistem Pendidikan Nasional.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah yang dimaksud dengan perundang-undangan pendidikan Indonesia.
2. Apakah mahasiswa mengetahui jenis-jenis perundang-undangan pendidikan Indonesia.
3. Apakah sistem sistem pendidikan nasional berdasarkan perundang-undangan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.
C. Tujuan Penyusunan Laporan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penyusunan laporan diskuasi ini adalah sebagai berikut :
1. Memahami definisi dan ruang lingkup perundang-undangan pendidikan Indonesia.
2. Mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis perundang-undangan pendidikan Indonesia.
3. Mahasiswa mampu mengetahui sistem sistem pendidikan nasional berdasarkan perundang-undangan.
D. Manfaat observasi
Setelah melakukan diskuasi mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami isi bab dalam Landasan Yuridis Pendidikan.
E. Metode
Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan observasi ini adalah :
Tanya-jawab.
BAB II HASIL DISKUSI
A. Paparan Pertanyaan
Nama : Elvara Azizah Intania
NIM : 1400675
Pertanyaan : Pentingkah adanya PAUD?
Jawaban : Penting, karena dengan adanya PAUD anak lebih bisa menyesuaikan diri sebelum mengikuti pendidikan dasar walaupun PAUD bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Hal ini tercantum pada UU RI
No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 28
Nama : Indri Sri Dewi
NIM : 1400405
Pertanyaan : Perbedaan pendidikan profesi dengan pendidikan vokasi?
Jawaban : Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana
yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan
persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu
maksimal setara dengan program sarjana.
Nama : Devika Septiati Utami
NIM : 1403338
Pertanyaan : Mengapa kurikulum 2013 dihilangkan?
Jawaban : Perubahan atau dihilangkannya kurikulum 2013 dilakukan lantaran adanya
perubahan tuntutan zaman, dari segi sosial-budaya, akademik, maupun
industri. Konsekuensinya, kebutuhan pun berubah, baik dari sisi
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dari sinilah kurikulum pun harus
dikembangkan. Pengembangan atau perubahan kurikulum merupakan
sesuatu yang lazim dan wajar selama memiliki rasionalitas yang kuat. Justru
menjadi persoalan kalau zamannya sudah berubah, kurikulumnya tidak mau
berubah, karena takut dicap tiap ganti menteri ganti kurikulum.
Nama : Maulida Rahmani
NIM : 1400041
Pertanyaan : Bagaimana dengan anak jalanan yang lebih memilih mencari uang dari pada
sekolah?
Jawaban : Dari sudut pandang ilmu ekonomi, jawabannya sangat jelas yaitu biaya
ekonomi dari bersekolah bagi anak-anak jalanan adalah sangat besar.
Anggaplah pendapatan bersih anak-anak tersebut dalam sehari minimal
Rp.10.000,00.
Dengan demikian bila anak-anak itu bersekolah, maka pendapatan yang
dikorbankan per hari adalah Rp.10.000,00. Kalau hari sekolah per
minggu adalah enam hari, berarti pendapatan yang dikorbankan adalah
Rp.60.000,00. Dalam sebulan pendapatan yang dikorbankan
Rp.240.000,00. Maka untuk sampai tamat Sekolah Dasar (SD) saja,
dengan anggapan tidak pernah tinggal kelas, pendapatan yang
dikorbankan selama 6 tahun atau 72 bulan adalah Rp.17.280.000,00.
Dengan demikian biaya ekonomi dari bersekolah sampai tamat SD saja
melebihi 17 juta.
Selain pendapatan yang dikorbankan sangat besar, prospek penghasilan
bagi anak-anak jalanan jika hanya mengandalkan ijazah SD saja sangat
kecil. Penghasilan yang diperoleh dari bekerja dengan mengandalkan
ijazah SD terlalu kecil dibanding penghasilan yang harus dikorbankan
(opportunity cost) untuk mendapatkan ijazah tersebut.
Nama : Rika Aryanti
NIM : 1406791
Pertanyaan : Apakah home-schooling baik untuk peserta didik ?
Jawaban : Dalam meningkatkan intelegensi home-schooling sangatlah baik karena hal
tersebut peserta didik dapat lebih fokus tetapi dalam segi pergaulan peserta
didik yang mengikuti home-schooling kurang dapat berbaur dengan teman-
teman dan lingkungannya.
B. Paparan Data Presentasi
Nama
NIM
Tugas
Keterangan
Girna Nur Azizah
1403275
Penyaji
Hadir
Rizkita Aprilliani
1403215
-
Tidak Hadir
Satriya Adhiyasa
1400557
Penyaji dan Operator
Hadir
Utami Sukma Diantika Pertiwi
1405409
Penyaji dan Moderator
Hadir
C. Paparan Isi
Definisi
Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan mengeai hak-hak yang penting seperti komponen struktur, kurikulum, pengelolaan, pengawasan dan ketenangan. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepangjang hidup. Tiap-tiao negara memeliki peraturan perundang-undang tersebut. Bila ada suatu tindakan yang berketentang dengan peraturan perundang-undangan itu, maka di katakan tindakan itu melanggar hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Republik Indonasia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah, ketetapan, sampai dengan surat keputusan. Semuanya mengandung hukum yang patut di taati, dimana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertinggi.Metode yang di gunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka dimana penulis mencari sumber dari warnet untuk di telah.Tujuan pembuatan artikel ini adalah bagimana kita menyadari degan adanya hukum-hukum yang berlaku serta menaati aturan-aturan tersebut.hasil studi pustaka menyatakan bahwa Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di Pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan , wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia
Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.
Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.
Tiap-tiap Negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di Negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Ketetapan dan Surat Keputusan. Semuanya mengandung hukum yang harus ditaati, dimana UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi. Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksakan kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan.
Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31:
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendid ikan dasar pemerintah wajib membiyayainya.
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendid ikan nasional.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaran pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi.
Dalam praktek penyelenggraan pendidikan tidak sedikit ditemukan penyimpangan. Memang penyimpangan tersebut tidak begitu langsung tetapi dalam jangka panjang bahkan dalam skala nasional dapat menimbulkan kerugian bukan hanya secara material tapi juga spiritual. Penyelenggaraan pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat merusak pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa sehingga dalam jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana rekonstruksi sosial tetapi dekonstruksi sosial. Itulah sebabnya di samping dasar regulasi sangat penting juga harus pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk sanksi.
Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar 1945
Undang undang dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di indonesia. Semua peraturan harus tunduk kepada undang undang termasuk pendidikan. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam UUD 1945 hanya 2 pasal yaitu pasal 31 dan 32 yang menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 UUD 1945 sebagai berikut :
Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendid ikan dasar pemerintah wajib membiyayainya.
Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendid ikan nasional.
Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 32 UUD 1945 sebagai berikut :
Ayat 1 : Memajukan kebudayaan nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya.
Ayat 2 : Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Bila pendidikan maju, maka kebudanyan juga akan maju.
pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Satuan lokal. Dalam hal ini pewilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hak ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan juga muatan lokal (pasal 37 ayat 1 huruf j), melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian persoalan penyediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis.
Selain itu pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikanm yang bertaraf internasional (pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia.
Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi dan/atau menyediakan pendidik dan/atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan/atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasa 12 ayat 1 huruf a dan b). Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan 2)).
Selain itu pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non formal (pasal 62 ayat 1), sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi pemerintahan daerah.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Landasan yuridis pendidikan adalah dasar hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan mengenai hal-hal yang pentig seperti komponen struktur, kurikulum, pengelolaan, pengawasan dan ketenagaan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya di massa yang akan datang.
B. Saran
Apabila laporan ini terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan berupa kata, informasi maupun bahasa yang belum lengkap maka kami selaku mahasiswa mohon dimaklumi dan kami siap di kritik demi sempurnanya laporan ini.
C. Penutup
Demikianlah laporan yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas. Sekian penutup dari kami semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
