Corporate Governance “Peran Audit Internal dan Manajemen Risiko Serta Kasus Bank Mega”
Oleh:
Kelompok 9 Luh Nopia Yudiastuti
1406305029/06
Anak Agung Ayu Mas Bhuwaneswari 1406305034/07
PROGRAM REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2016 BAB I 1
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan profesi auditor internal dalam era globalisasi saat ini sangat pesat, bahkan auditor internal telah diikuti keberadaannya sebagai bagian dari organisasi perusahaan yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Lahirnya unit audit internal, khususnya SPI (Satuan Pengawasan Intern) pada BUMN, tidak terlepas dari peran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Peranan BPKP khususnya internal auditing di Indonesia cukup dominan. Awal keberadaan (SPI) pada BUMN dan BUMD adalah berdasarkan peraturan pemerintah no. 3 tahun 1983, yaitu tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Persero (Persero). Dimana dalam perkembanganya, telah terjadi perubahan pandangan internal
dari paradigma
menuju
paradigma
baru
lama yang
yang masih
terhadap
berorientasi pada
lebih mengedepankan
peran
profesi
pencari
auditor
kesalahan
sebagai konsultan dan
katalis. The Institut of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2001 telah melakukan redifinisi terhadap internal auditing. Dimana disebutkan bahwa internal auditing adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, salah satu sifat pekerjaan Auditor Internal adalah mengevaluasi dan meningkatkan proses manajemen risiko. Hal ini ada kaitannya dengan kebutuhan untuk memperoleh Enterprise Risk Management (ERM) yang
efektif
sebagai
dasar
yang
beralasan bagi manajemen dan board of
directore untuk memahami seberapa besar kemungkinan tujuan strategis dan operasi akan tercapai, pelaporan perusahaan reliable dan perusahaan telah patuh kepada hukum dan regulasi. 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Apa yang dimaksud dengan audit internal? 1.2.2 Apa saja peran audit internal? 1.2.3 Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko? 1.2.4 Bagaimana permasalahan yang terjadi pada Bank Mega? 1.2.5 Bagaimana penyelesasian permasalahan pada Bank Mega? 1.3 Tujuan 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian audit internal 2
1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
Untuk mengetahui peran audit internal Untuk mengetahui pengertian manajemen risiko Untuk mengetahui permasalahan pada Bank Mega Untuk mengetahui penyelesaian kasus Bank Mega
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Audit Internal 3
Menurut Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal
Auditors-IIA), Audit Internal
adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam upayanya mencapai tujuan dengan berbagai cara seperti melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen. Definisi lain menurut Agoes (2004:221) mengenai audit internal yakni internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Definisi di atas menunjukkan bahwa audit intern telah mengalami perkembangan. Lingkup audit intern tidak lagi hanya terbatas melakukan pemeriksaan di bidang keuangan saja, tetapi juga melakukan pemeriksaan di bidang lainnya seperti pengendalian, kepatuhan, operasional dan lain-lain, manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. 2.2 Peran Audit Internal Peranan auditor internal yakni menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada top management. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer, investigator, security dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada top management yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan. Terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu: a. Pencegahan kecurangan (fraud prevention) b. Pendeteksian dini kecurangan (early fraud detection) c. Investigasi kecurangan (fraud investigation) d. Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (follow-up legal action) Peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan diatur secara jelas dalam kewenangan pelaporan dan standar profesi. Komisi Treadway merekomendasikan bahwa internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Demikian pula dalam Pernyataan Standar Internal Audit mensyaratkan bahwa internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendetesi kecurangan dengan mengidentifikasi
4
tanda-tanda kemungkinan terjadinya kecurangan, menginvestigasi gejala kecurangan dan melaporkan temuannya pada komite audit atau kepada tingkat manajemen yang tepat. Namun dalam perkembangannya peranan audit internal yang sebelumnya hanya sebatas sebagai pengawas di dalam perusahaan yang kerjanya hanya mencari kesalahan, pada saat ini audit internal dapat memberikan saran dan masukan berupa tindakan perbaikan atas sistem yang telah ada. Oleh karena itu, saat ini audit internal dapat juga dikatakan sebagai konsultan perusahaan dalam mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Internal auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan baik di bidang auditing sendiri maupun pengetahuan di bidang bisnis perusahaan agar dapat memberikan saran dan masukan berupa tindakan perbaikan tersebut. Menurut Diaz (2002), peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal selaku akuntan perusahaan yang menjalankan internal audit adalah sebagai berikut: 1. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, accountable, akurat, tepat waktu, obyektif, mudah dimengerti dan relevan bagi para stakeholder untuk mengambil keputusan. 3. Membantu direksi dan dewan komisaris mematuhi dan mengawasi penerapan atas seluruh ketentuan yang berlaku dan auditor intern harus memastikan bahwa seluruh elemen perusahaan dan dalam setiap aktivitas perusahaan, mereka telah mengikuti ketentuan secara konsisten. 4. Membantu direksi menyusun dan mengimplimentasikan struktur pengendalian intern yang andal dan memadai. Auditor intern dalam konteks ini harus memastikan bahwa struktur tersebut telah tersedia dengan memadai dan telah berfungsi atau diikuti oleh setiap elemen perusahaan. 5. Menstimulasi direksi dan
dewan
komisaris
untuk
mengembangkan
dan
mengimplementasikan sistem audit yang baik, khususnya mendororng pembentukan komite audit yang ideal, merancang pedoman audit intern, serta menumbuhkan efektifitas penggunaan dan pemanfaatan hasil kerja auditor.
2.3 Manajemen Risiko 2.3.1 Pengertian Tentang Manajemen Risiko
5
Manajemen risiko adalah kegiatan pimpinan puncak
mengedintifikasi,
mengevaluasi, menangani dan memonitor risiko bisnis yang dihadapi perusahaan mereka di masa yang akan datang. Apabila dampak risiko itu terhadap operasi bisnis diperkirakan cukup signifikan, pimpinan perusahaan yang profesional akan menyusun rencana mengatasi atau meredusir dampak negatif risiko tersebut. Manajemen risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari good corporate governance. Manajemen risiko dapat diterapkan untuk menanggulangi dampak negatif rencana bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dapat pula dilakukan secara terbatas pada rencana kegiatan tiap bagian atau divisi. Hal itu disebabkan karena risiko bisnis yang dihadapi perusahaan tiap masa tertentu dapat meliputi seluruh rencana kegiatan, dapat pula hanya pada rencana operasi bisnis tiap bagian atau divisi tertentu saja. Perusahaan yang tidak mengindahkan manajemen risiko dapat mengalami kerugian. -
Deskripsi Risiko Penulis buku Capital Budgeting, Long Term Assets Selection,Jerome Ostéryoung menyatakan masih banyak anggota masyarakat bisnis menganggap risiko (risk) sinonim dengan ketidak pastian (uncertainty). Padahal menurut Jerome risiko tidak sama dengan ketidak pastian. Ketidak pastian dapat menimbulkan risiko. Beliau menyatakan risiko adalah hasil keputusan yang dapat diperhitungkan sebelumnya. Dalam kehidupan bisnis dapat diberikan contoh seperti berikut. Seorang pengusaha memutuskan menerjunkan produk baru tanpa mengidentifikasi dan menganalisis risiko keputusan itu sebelumnya. dapat mengalami kesulitan mendapatkan konsumen produk itu. Akibatnya produk itu tidak laku dan pengusaha yang bersangkutan menderita kerugian. Risiko produk baru tidak disukai konsumen dapat diterka sebelumnya. Adapun ketidak pastian menurut Jerome adalah hasil suatu keputusan yang sulit diterka sebelumnya.
2.3.2 Implementasi Manajemen Risiko di Dunia Internasional Jennifer Parker op cit menyatakan walaupun telah banyak perusahaan di dunia yang menerapkan
program
manajemen
risiko,
namun
kebanyakan
mereka
belum
mempergunakan prosedur yang komprehensif dan efektif. Jennifer mengatakan pada tahun 2002 perusahaan konsultan manajemen internasional, Ernst & Young menyelenggarakan survei perusahaan di berbagai belahan dunia untuk mempelajari penyelenggaraan risiko manajemen di berbagai sektor usaha. Ringkasan hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:
6
Lembaga keuangan, termasuk bank merupakan sektor usaha yang mempunyai cara pendekatan manajemen risiko paling komprehensif. Sekitar 75% responden survai menyatakan menerapkan manajemen risiko dalam penyusunan rencana jangka
menengah/panjang perusahaan secara keseluruhan, Kebanyakan perusahaan besar telah menerapkan program manajemen risiko,
perusahaan menengah dan kecil belum menyelenggarakannya, Ada kecenderungan Board of Directors dan Komite Audit mulai ikut terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Sekitar 86 % responden menyatakan Komite Audit mereka menerima informasi tentang risiko utama yang dihadapi perusahaan dari manajemen perusahaan. Sekitar 74% responden menyatakan Komite Audit ikut
meninjau kembali secara rutin perkembangan risiko yang dihadapi perusahaan. 2.3.3 Jenis Risiko Bisnis Risiko bisnis terdiri dari berbagai macam jenis. Dari berbagai macam jenis itu empat di antaranya perlu mendapat perhatian secara lebih cermat dan kontinyu dari pimpinan perusahaan. Adapun keempat jenis risiko bisnis tadi adalah sebagai berikut: Risiko citra atau reputasi perusahaan (reputation risk) Risiko pasar (market risk), Risiko kredit (credit risk), dan Risiko operasional (operational risk). a. Risiko Citra Perusahaan Selama ratusan tahun tidak sedikit jumlah perusahaan yang tergila- gila pada citra besar yang "berhasil". Mereka mencoba memperkecil risiko bisnis yang dihadapi dengan
jalan memfokuskan transaksi bisnisnya dengan perusahaan-
perusahaan bercitra bagus. Mereka meminjamkan kredit kepada
perusahaan-
perusahaan itu, membeli surat berharga yang diterbitkan perusahaan itu, memesan produk, mesin dan peralatan dari perusahaan itu', membeli premi asuransi dari mereka dan sebagainya. Fakta kehidupan sehari-hari mengajari para pimpinan perusahaan, bertransaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan bercitra baik, berarti bebas dari risiko. Bayangan bertransaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan besar yang nampak dari luar serba
cemerlang berisiko sangat kecil, mulai pudar sejak
tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia. b. Risiko Kredit Sejak berabad-abad yang lalu risiko kredit dihadapi para kreditur yang meminjamkan dananya atau menjual produk dengan pembayaran di belakang. Akibat fatal yang dapat mereka derita adalah debitur tidak menepati janjinya membayar kembali utang atau bunga pinjaman. Termasuk dalam risiko kredit 7
adalah country risk, yaitu risiko kredit yang diberikan kepada debitur yang berdomisili di negara-negara tertentu. Semakin tinggi country risk suatu negara semakin tinggi pula risiko kredit yang diberikan kepada debitur di negara itu. Dalam artikelnya yang berjudul Managing Risk In An Unstable World (Harvard Business Review, June 2005) Ian Bremer menyebutkan dua jenis risiko yang dapat dihadapi investor dan kreditur manca negara apabila mereka memberikan kredit (obligasi, kredit bank dan asuransi dsb), yaitu risiko ekonomis dan risiko politik. Kehidupan ekonomi dan politik setiap negara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan ekonomi dan politik. Kehidupan ekonomi dan politik negara yang tidak stabil dapat mengganggu kemampuan debitur di negara yang bersangkutan mengembalikan pinjaman mereka. Contoh faktor yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi adalah tingkat inflasi yang tinggi, depresiasi nilai tukar mata uang nasional, bencana alam dan korupsi yang kronis dan merata di seluruh negeri. Sedangkan contoh faktor yang mengganggu stabilitas kehidupan politik adalah perang saudara, pemberontakan, gerakan separatisme dan terorisme. c. Risiko Operasional Dampak risiko operasional
timbul
karena
munculnya
gangguan
operasional dari dalam atau dari luar perusahaan. Gangguan operasional dari dalam perusahaan dapat berupa kerusakan mesin atau peralatan produksi yang lain, kesalahan manusia dan kesalahan sistem dan prosedur operasi. Sedangkan contoh gangguan dari luar perusahaan dapat berupa krisis moneter, krisis politik, faktor persaingan pasar, keterlambatan pasokan bahan dari perusahaan pemasok dan bencana alam. Dalam tabel nomor 1.1 disajikan contoh risiko operasional, penyebab potensial risiko dan potensi kerugian yang dapat diderita perusahaan. Tabel 1.1. Contoh risiko Operasional
8
2.3.4 Proses Manajemen Risiko Manajemen risiko merupakan satu proses kegiatan manajemen yang mengikuti urutan langkah tertentu. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab sebuah tim yang anggotanya terdiri dari para eksekutif senior. Kebanyakan perusahaan publik di berbagai negara industri maju menyerahkan tugas penting ini kepada Komite Audit Dan -
Manajemen Risiko. Urutan langkah proses manajemen risiko adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi risiko potensial (risk identification), Menganalisis risiko (risk analysis), Mengaksep risiko (accept risks) Menangani risiko (risk treatment), dan Memonitor perkembangan risiko (risk monitoring and review)
Dalam gambar 1.1. disajikan bagan urutan langkah manajemen resiko di atas.
9
a. Mengidentifikasi Risiko Potensial Banyak jenis risiko bisnis erat hubungannya dengan pelaksanaan rencana jangka
menengah/panjang.
Sebagai
contoh
perusahaan
yang
merencanakan
menerjunkan produk baru ke pasar, menghadapi risiko perusahaan-perusahaan saingannya akan melakukan hal yang serupa. Akibatnya produk baru tersebut nantinya harus bersaing ketat di pasar dengan produk-produk baru yang serupa dan setingkat. Risiko yang lain adalah konsumen sasaran tidak menyukai produk. Akibatnya target penjualan dan keuntungan yang disusun dalam rencana launching produk baru tidak tercapai. Sebelum memutuskan bagaimana mengelola risiko yang akan dihadapi pada saat melaksanakan rencana strategik perusahaan mereka, sudah barang tentu pimpinan puncak perusahaan perlu mengetahui dengan jelas apa dan bagai mana risiko-risiko tersebut. Untuk melaksanakan hal itu perlu disusun daftar komprehensif
risiko
potensial yang mungkin muncul. Komite Audit dan Manajemen Risiko hendaknya mengumpulkan pendapat dari para pimpinan puncak dan eksekutif senior tentang berbagai risiko yang menurut mereka dapat dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan rencana jangka menengah/panjang. Potensi kerugian. Dalam mengidentifikasi risiko perusahaan memperkirakan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan tiap jenis risiko. Dalam terbitan mereka Risk Management, The Joint Australian/ New Zealand Technical Committee on, Risk Management menyajikan daftar potensi 'kerugian , yang dapat ditimbulkan berbagai jenis risiko bisnis. 10
Daftar kuesioner risiko. Seperti diutarakan di atas agar
dapat
mengidentifikasi risiko dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya, Komite Audit atau eksekutif lain yang diserahi tugas itu mengumpulkan pendapat pimpinan puncak. Untuk mengumpulkan pendapat tersebut the Joint Australian/ NewZealand Tecmical Committee on Risk Management mengajukan daftar kuesioner yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan atau contoh b. Menganalisis Risiko. Tujuan utama analisis risiko adalah memisahkan risiko yang potensi kerugiannya diperkirakan kecil dari yang derajad kerugiannya cukup signifikan. Dengan perkataan lain menyusun daftar kategori risiko. Sudah barang tentu daftar kategori risiko satu perusahaan tidak sama dengan yang lain, walaupun mereka bergerak dalam sektor usaha yang sama. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan tingkat kekuatan dan kelemahan masing-masing perusahaan dalam menangani dan memonitor risiko. Secara umum dapat diutarakan apabila dampak negatif risiko kecil saja, risiko tersebut dapat ditolerir. Sebagai contoh risiko penurunan hasil penjualan tahunan produk sebesar lima persen sebagai akibat munculnya teknologi baru atau perusahaan saingan baru yang kuat, masih dapat ditolerir oleh sebuah perusahaan yang menduduki peringkat follow the market leader. Batas toleransi. Untuk menentukan dapat atau tidaknya dampak risiko ditolerir, perusahaan perlu menyusun kriteria tentang hal itu. Kriteria toleransi terhadap dampak risiko dapat diambil dari aspek operasional, teknis, finansial, legal, sosial atau kriteria yang lain. Contoh kriteria aspek keuangan, misalnya risiko yang bersangkutan tidak akan menurunkan keuntungan total perusahaan sampai maksimal dua setengah persen. Sedangkan contoh kriteria aspek teknis adalah, risiko yang bersangkutan tidak akan menyebabkan sarana produksi tidak dapat lagi beroperasi tiga shifts tiap hari. Apabila dimungkinkan pada akhir tahap analisis risiko dapat disimpulkan derajad toleransi yang dapat diberikan pada tiap jenis risiko. c. Mengaksep Risiko Dari hasil tahap-tahap manajemen risiko terdahulu perusahaan dapat memutuskan risiko bisnis mana dapat diterima, karena dampak negatifnya diperkirakan masih dapat ditolerir. Di lain pihak mereka juga dapat menentukan jenis-jenis risiko mana yang membutuhkan penanganan dan monitoring secara khusus, karena dampaknya diperkirakan signifikan. d. Penanganan Risiko 11
Penanganan risiko lebih lanjut meliputi aktifitas yang berikut: -
Menentukan pilihan penanganan risiko, Mengevaluasi tiap jenis pilihan penanganan, Menyiapkan rencana penanganan tiap jenis risiko, Pelaksanaan penanganan
e.
Memonitor risiko Kebanyakan resiko tidak bersifat statis. la dapat berubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor yang menimbulkannya. Oleh karena itu secara reguler perusahaan wajib memonitor perkembangan resiko yang mereka hadapi dan efektifitas upaya mereka menangani masing-masing resiko.
2.4 Permasalahan pada Bank Mega Bank Mega Tbk. (MEGA) beroperasi pada aktivitas perbankan. MEGA mulai beroperasi komersial pada tahun 1969 di Surabaya, Jawa Timur. MEGA memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta pada tahun 1992. MEGA menyediakan produk tabungan seperti Mega Dana, Mega Taxi, Mega Proteksi; produk giro seperti Mega Pro dan Mega Business; Produk Deposito Berjangka seperti Mega Depo, Mega Deposito On Call and Mega Sertifikat. Pada pertengahan April 2011, terjadi kasus pada Bank Mega. Secara garis besar kasus ini dimulai dengan adanya pencairan dana deposito milik PT Elnusa dengan dalih investasi, dana tersebut dapat cair karena terdapat pemalsuan tanda tangan. Kronologi kasus tersebut digambarkan sebagai berikut: 1. 7 September 2009 Elnusa mulai menempatkan dana di Bank Mega cabang Jababeka, Cikarang sejak 7 September 2009 sebesar Rp161 miliar. Dana ini disimpan dalam bentuk rekening deposito berjangka dengan bunga 7%. Total deposito terbagi menjadi lima bilyet, dengan jangka waktu beragam satu hingga tiga bulan. Seluruh dana telah ditransfer Elnusa dan diterima oleh Bank Mega. 2. 5 Maret 2010 Pada tanggal 5 Maret 2010 Elnusa mencairkan deposito senilai Rp50 miliar dan dananya telah diterima dengan baik di rekening sesuai perintah Elnusa. Sehingga dana Elnusa pada bank mega tersisa sebesar Rp111 miliar dalam bentuk deposito. 3. 19 April 2011 Permasalahan tentang dana deposito Elnusa baru muncul ketika Elnusa akan mencairkan deposito tersebut pada 19 April 2011. Menurut kepala cabang Bank Mega Jababeka Cikarang, penempatan dana itu sudah tidak ada karena telah dicairkan. Elnusa mempertanyakan sistem dan prosedur yang ada di Bank Mega. Karena pihak Elnusa merasa belum pernah mencairkan dana mereka, mereka menyatakan baru satu 12
kali melakukan pencairan dana deposito yaitu sejumlah Rp50 miliar dari total penempatan dana sebesar Rp161 miliar pada tanggal 5 Maret 2010. Setelah dilakukan penyidikan, pembobolan dana PT Elnusa dilakukan melalui kerja sama antara pihak dalam PT Elnusa yakni Direktur Keuangan Elnusa, Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, pihak perusahaan investasi (Discovery dan Harvest), dan pihak lain, seorang makelar bisnis yang mempertemukan kedua pihak. Dimana salah satu pelaku tersebut terkait dengan kasus pembobolan dana Pemkab Aceh di Bank Mandiri cabang Jalembar, Jakarta Barat. Para pelaku memanfaatkan dana cadangan PT Elnusa yang dianggap “menganggur” dan sering tidak digubris perusahaan. Dana ini disimpan dalam bentuk rekening deposito berjangka dengan bunga 7%. Cara yang dilakukan pelaku cukup sederhana, yaitu memalsukan akta dan tanda tangan pada blangko pencairan deposito. Dana PT Elnusa seolaholah beralih dari deposito berjangka menjadi Deposito harian. Kemudian para tersangka bahu-membahu menggelapkan uang cadangan dari rekening resmi ke rekening asli tapi palsu atas nama PT Elnusa di Bank Mega Cabang Bekasi. Setelah jatuh masanya, deposit on call itu mereka cairkan dan mengalir ke rekening PT Discovery dan PT Harvest. Uang itu kemudian digunakan untuk bisnis investasi para tersangka, dan sisanya dialirkan ke rekening pribadi-pribadi para pelaku. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyimpulkan kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk merupakan tindak pidana pencucian uang. Bank Indonesia menyatakan kasus ini terjadi karena kelemahan pelaksanaan manajemen risiko di Bank Mega. kelemahan tersebut antara lain direksi belum memiliki sarana pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh aktifitas operasional Bank telah didukung oleh SOP yang memadai. Selain itu masih lemahnya kebijakan dan prosedur, seperti belum adanya kebijakan yang mengatur prosedur pelayanan pembukaan rekening tanpa kehadiran calon nasabah dan tata cara pemberian data nasabah kepada pihak ketiga termaksud kantor Akuntan publik dan belum dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan limit di KCP (kantor cabang pemantau). BI juga menemukan adanya perangkapan fungsi marketing dan otorisasi nasabah baru oleh pemimpin KCP dan dalam pengendalian internal ditemukan kelemahan pengawasan KC dan Kanwil terhadap KCP, kelemahan atas pemantauan kewajaran transaksi nasabah serta lemahnya pemantauan terhadap perubahan gaya hidup pegawai dikaitkan dengan posisi jabatannya. 2.5 Penyelesaian Kasus Bank Mega
13
Kasus Bank Mega dibawa ke jalur hijau oleh PT. Elnusa. Pegadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa pencairan deposito oleh Bank Mega kepada PT Discovery Indonesia dan Harvestindo Asset Management tanpa sepengetahuan dan seizin Elnusa selaku Terbanding semula Penggugat, adalah perbuatan yang melanggar hukum. Adapun hasil putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 284/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL sebelumnya dan mengharuskan Bank Mega untuk segera melakukan pencairan dana deposito milik Elnusa senilai Rp111 miliar beserta bunganya sebesar 7% persen per tahun dari jumlah dana Rp111 miliar tersebut terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilunasinya deposito tersebut. Bank Indonesia juga memberikan sejumlah sanksi kepada Bank Mega sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT Elnusa yang terjadi di PT Bank Mega Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Jababeka. Sanksi dan instruksi yang diberikan kepada Bank Mega yakni: 1. Menghentikan penambahan nasabah DoC baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD), selama satu tahun, menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama satu tahun. Sanksi tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011. 2. BI akan melakukan fit and proper test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif Bank Mega. 3. BI menginstruksikan Bank Mega untuk : mereview seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi nasabah baru. memperbaiki fungsi internal control dan risk management, termasuk kecukupan jumlah auditor di setiap kantor, proses check and balance baik melalui tahapan kewenangan maupun sistem, fungsi pengawasan kantor pusat terhadap kantorkantor di bawahnya dan prinsip know your employee. memberhentikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah atas nama PT Elnusa dan dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka. segera membentuk escrow account senilai dana PT. Elnusa dan Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka. Pencairan escrow account tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dalam hal 14
sudah tidak terdapat sengketa antara bank dengan nasabah, baik yang diselesaikan melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan para pihak. Rekomendasi agar kasus serupa tidak terjadi yakni sebagai berikut: 1. Membenahi elemen-elemen utama sistem pengendalian intern bank Tertuang dalam Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Elemen-elemen utama sistem pengendalian intern bank meliputi Manajemen dan Kultur Pengendalian, identifikasi dan Penilaian Resiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi sistem akuntansi, informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan. 2. Semua lembaga keuangan pasti mempunyai pengendalian internal (audit internal) tapi tidak semua internal kontrol ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ada, dalam sebuah lembaga pengendalian internal adalah ujung tombak agar tidak terjadi suatu kecurangan dalam lembaga tersebut, pengendalian yang perlu dikakukan oleh Bank Mega yaitu dari aspek SDM. Dalam merekrut harus dilakukan seleksi yang serius memang banyak orang yang mempunyai kompetensi yang baik tetapi belum tentu semua orang yang berkompetensi itu mempunyai perilaku baik. Sebagus apapun pengendalian iternal suatu perusahaan kalau SDM nya sendiri tidak mampu menjaga komitmen perusahaan maka sia-sia adanya pengendalian internal tersebut. 3. Peningkatan pengawasan dan memperketat prosedur pengambilan dana yang ada. Juga di dalamnya termasuk peningkatan komunikasi antar nasabah dan pihak bank agar tidak terdapat miss komunikasi dan tidak terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak diluar wilayah nasabah.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Internal auditor dituntut untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan 15
pelaksanaan operasional entitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 2. Peranan auditor internal yakni menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan. Namun dalam perkembangannya peranan audit internal yang sebelumnya hanya sebatas sebagai pengawas di dalam perusahaan yang kerjanya hanya mencari kesalahan, pada saat ini audit internal dapat memberikan saran dan masukan berupa tindakan perbaikan atas sistem yang telah ada. 3. Manajemen risiko adalah kegiatan pimpinan puncak mengidentifikasi, mengevaluasi, menangani dan memonitor risiko bisnis yang dihadapi perusahaan mereka di masa yang akan datang. 4. Kasus Bank mega yakni terjadinya pembobolan dana PT. Elnusa dana tersebut dapat cair karena terdapat pemalsuan tanda tangan. Bank Indonesia menyatakan kasus ini terjadi karena kelemahan pelaksanaan manajemen risiko di Bank Mega. Kelemahan tersebut antara lain direksi belum memiliki sarana pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh aktifitas operasional Bank telah didukung oleh SOP yang memadai. 5. Penyelesaian kasus Bank Mega yakni menurut Pengadilan Tinggi Jakarta, Bank Mega harus membayar dana sebesar Rp. 111 Miliar beserta bunga kepada PT. Elnusa. Pihak BI juga telah memberikan sanksi kepada Bank Mega.
DAFTAR PUSTAKA Aldridge, John.E Siswanto Sutojo. 2008. Good Corporate Governance. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka. Gumilang, Gita. 2009. Skripsi: Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Perkebunan Nusantara III. Medan: Universitas Sumatera Utara.
16
Jayanegara, Lulu Luftia. 2014. Skripsi: Peranan Audit Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG). Bandung: Universitas Widyatama.
17
