BULLETBAGAIMANA HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

•BAGAIMANA HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

K o n s e p U r g e n s i P e n d i d i K e w a r g a n e d a l a m P e n c K e h i d u p a n

d a n d a r i k a n g a r a a n e r d a s a n B a n g s a

Apakah warga negara itu?

Presenter: Atina Putri Sholihaty (14/363410/TK/41537)

3

S TAT U S K E WA R G A N E G A R A A N ? ASAS IUS SOLI

ASAS IUS SANGUINIS


4

Siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia? UU No 12 Tahun 2006

1

Setiap Orang yang sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut telah menjadi WNI.

2

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah & ibu WNI.

3

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI & ibu WNA (Warga Negara Asing) atau sebaliknya.

4 5 6

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu WNI & ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, Dan sang ayah adalah WNI.

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari Ibu WNI.


5

Siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia? UU No 12 Tahun 2006

78

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari Ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya & pengakuan itu dilakukan sebelum anak telah berusia 18 ( delapan belas ) tahun atau belum kawin.

Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas status kewarganegaraan ayah maupun ibunya.


6

Perolehan Kewarganegaraan Indonesia UU No 12 Tahun 2006

1 2 3

Setiap Orang yang sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut telah menjadi WNI.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah & ibu WNI.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI & ibu WNA (Warga Negara Asing) atau sebaliknya.

4 5 6

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu WNI & ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, Dan sang ayah adalah WNI.

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari Ibu WNI.


7

Perolehan Kewarganegar aan Indonesia Menurut Undang-Undang No 62 Tahun 1958

1

Karena kelahiran

2

Karena pengangkatan

3

Karena dikabulkannya permohonan

4

Karena pewarganegaraan


1

Karena kelahiran

25

Karena turut ayah dan atau ibu

36

Karena pernyataan

Perolehan Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang No 62 Tahun 1958

4

Karena pewarganegaraan


Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Ti n g g i

Mahasiswa dan Sarjana

Profesional


10

Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan

• Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya, Pendidikan Kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Said Nabil Khalifa

• Dasar mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat Perguruan Tinggi adalah Pasal 37 ayat (1) dan (2)UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Said Nabil Khalifa

• Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Said Nabil Khalifa

• Karena sejatinya pula, mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang di mana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembenahan, pembekalan, penentuan, dan akhirnya pemutusan prinsip diri. Negara, masyarakat masa datang, diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara.

Said Nabil Khalifa

• Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

Said Nabil Khalifa

• Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena itu mengapa Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat penting untuk kita pelajari.

Said Nabil Khalifa

• Memahami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaaraan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda, khususnya mahasiswa dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Tujuannya adalah untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Said Nabil Khalifa

• Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik.

Said Nabil Khalifa

Asgard Susanto Utomo

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 2: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; dan c. Bahasa.


Pendidikan Kewarganegaraan mengandung 3 unsur: • Unsur Historis • Unsur Sosiologis • Unsur Politik


Unsur Historis Pancasila

Undang-undang dasar 1945

Sejarah Indonesia Asgard Susanto Utomo

Unsur Soliologis Norma

Unsur Politik Bela Negara

Sistem Negara


SUMBER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HISTORIS SOSIOLOGIS

POLITIS Andhika Pinasti P 17/410302/TK/45569

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ????

Andhika Pinasti Putri 17/410302/TK/45659

HISTORIS • PKn sudah dikenal semenjak SEBELUM PROKLAMASI • Tahun 1908 berdiri Budi Utomo  MULAI MUNCUL KESADARAN SEBAGAI BANGSA - Masa Radikal/nonkooperasi 1920-1930 : PKI, PI, PNI - Masa Moderat/Kooperasi 1930-1942 : Parindra, Partindo, Gapi MELEPASKAN DIRI DARI PENJAJAHAN BELANDA


…lanjutan • Tahun 1928 muncul Sumpah Pemuda DASAR MEMBANGKITNYA RASA NASIONALISME ,pemuda Indonesia ditindas dan disiksa BERJUANG BERSAMA - SAMA


Setelah Indonesia MERDEKA • MEMPERTAHANKAN kemerdekaan  butuh proses pendidikan Prof. Nina Lubis (2008) , seorang sejarawan menyatakan , “… dahulu, musuh itu jelas : penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, tetapi ari dalam negeri sendiri : korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelangggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dll.” Andhika Pinasti Putri 17/410302/TK/45659

SOSIOLOGIS • Penerapan PKn pada masa ini  pidato oleh pemimpin-pemimpin • Pidato tersebut berisi ajakan untuk mempertahankan tanah air dalam dimensi sosiologis • Sangat penting untuk menjaga, memlihara, dan mempertahankan eksistensi Negara-Bangsa


…..lanjutan • Terbit buku CIVICS  Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia oleh Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaoeroek, Soeroyo Warsid, SUMARDJO, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir • keluarnya dekrit presiden : melakukan pembaharuan pendidikan nasional. Buku mengenai hak-hak dan kewajiban WNI.

POLITIS Orde Lama

Orde Baru - Sekarang

Amalia Agung P 17/410300/TK/45657

Orde Lama (Somantri, 1972): •Kewarganegaraan (1957) Cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan •Civics (1962) Nation and character building ; sejarah Kebangkitan Nasional, UUD pidato politik kenegaraan •Pendidikan Kewargaan Negara (1968)

Amalia AP

Orde Baru Kurikulum 1968 Sekolah Dasar

Sekolah Menengah

Penghilangan materi dan metode yang bersifat indoktrinatif

Amalia AP

Sekolah Dasar

• Pembinaan Jiwa Pancasila • Fokus pada pembentukan mental dan moral Pancasila • Mencakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi, dan Pengetahuan Kewargaan Negara

Pendidikan Agama Pendidikan Kewargaan Negara Bahasa Indonesia Bahasa Daerah Olahraga

Amalia AP

Sekolah Menengah

• Pembinaan Jiwa Pancasila • Inti materi : 1. Pancasila dan UUD 1945 2. Ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya 3. PBB • Disampaikan dengan pendekatan korelasi Amalia AP

Pendidikan Agama Pendidikan Kewargaan Negara Bahasa Indonesia Olahraga

KURIKULUM 1994 Pendidikan Moral Pancasila

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 (Sistem Pendidikan Nasional) • Pasal 2 : Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat : 1. Pendidikan Pancasila 2. Pendidikan Agama 3. Pendidikan Kewarganegaraan Amalia AP

KURIKULUM 1975 (Depdikbud, 1982) Pendidikan Kewargaan Negara

Pendidikan Moral Pancasila

• TAP MPR No. II/MPR/1978 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) • P4 berlaku untuk semua lapisan masyarakat • Sejarah, Ilmu Bumi, dan Ekonomi digabung dalam mata pelajaran IPS • Kajian materi PMP hanya menyangkut Pancasila dan UUD 1945 Amalia AP

PKn 2006 dan PPKn 2013 PKn 2006 1. Persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Norma, hukum, dan peraturan; 3. Hak asasi manusia; 4. Kebutuhan warga negara; 5. Konstitusi negara; 6. Kekuasaan dan politik; 7. Pancasila; 8. Globalisasi. Amalia AP

PPKn 2013

1. 2. 3.

4.

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945, sebagai landasan konstitusional; Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman yang kohesif dan utuh; NKRI sebagai bentuk negara Indonesia.

Kesimpulan

• Historis PKn mengalami perubahan secara istilah maupun substansi sesuai peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. • Sosiologis PKn mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. • Politis PKn akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

“ ⊡“...different constitutions req uire ⊡different types of good citiz en... because ⊡there are different sorts of civ ic function.” Audinia Alquratul Aini 17/410304/TK/45661

⊡APA

KESIMPULANNYA?

⊡setiap

konstitusi mensyaratkan kriteria warga ⊡negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara.

Audinia Alquratul Aini 17/410304/TK/45661

⊡konstitusi

yang berbeda akan menentukan profil ⊡warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di negara tersebut


CONTOH ⊡pendidikan

kewarganegaraan di Amerika Serikat (AS) membelajarkan warga ⊡mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, ⊡prinsip federalisme, dan nilai nilai indiv idual


⊡TETAPI,

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, namun juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan.


CONTOH ⊡kecenderungan

masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM , pelaksanaan demokrasi, dan ⊡lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Audinia Alquratul Aini 17/410304/TK/45661

•


⊡Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik


•

PERAN PEMBELAJARAN PPKN TERHADAP IPTEK Audinia Alquratul Aini 17/410304/TK/45661

⊡PK n

perlu mendorong warga negara ⊡agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun ⊡negara bangsa. Sebaliknya PK n perlu melakukan interv ensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif


F. Rangkuman Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan 1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Bening A Dinasti 17/410308/TK/45665

2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air


3. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Bening A Dinasti 17/410308/TK/45665

4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan , kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.


5. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan. Konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.


6. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.


7. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa


G. Praktik Kewarganegaraan 1 Bentuklah kelompok terdiri 5-7 orang 1. Anda identifikasi sebuah masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Apakah masalah itu muncul dariperkembangan IPTEKS, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, atau kah tantangan global saat ini 2. Kumpulkanlah data dan informasi untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang masalah tersebut 3. Kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah tersebut 4. Susunlah bentuk program tersebut secara tertulis Bening A Dinasti

17/410308/TK/45665

Sekian Terima Kasih

BULLETBAGAIMANA HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

Recommend Documents