Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengantisipasi Korupsi

PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGANTISIPASI KORUPSI

Oleh: Mochammad Emir Sasmita P2K - Sistem Informasi STMIK Muhammadiyah Jakarta

Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengantisipasi Korupsi

STMIK-MJ

i

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Makalah ini dengan tepat waktu. Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan Judul “Peranan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengantisipasi Korupsi", yang

mungkin dapat memberikan manfaat bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut mengenai korupsi dan cara menanggulangi menanggulangi korupsi. Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca. Saya persembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Jakarta, 03 Juni 2013

Mochammad Emir Sasmita (Penulis)


ii

Daftar Isi Kata Pengantar ----------------------------------------------------------------- i Daftar Isi ------------------------------------------------------------------------- ii Abstrak ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii I.

Pendahuluan ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 1 A. Latar Belakang······························· Belakang····················································· ····························· ······· 1 B. Rumusan Masalah ············································· ······················································· ·········· 1 C. Tujuan·········································· ································································· ····························· ······ 1

II.

Metodologi ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 2 A. Rancangan Penulisan ························· ··············································· ························· ··· 2 B. Jenis dan Sumber Data ·········································· ················································ ······ 2 C. Teknik Pengumpulan Data ············································ ············································ 2

III.

Pembahasan ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 3

A. Pengertian Korupsi Korupsi ························· ··············································· ····························· ······· 3 B. Penyebab Terjadinya Korupsi ········································ ········································ 4 C. Undang Undang Pemberantasan Korupsi ························· ························· 4 D. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan ··························· 5

IV.

Penutup------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------- 7

A. Kesimpulan ··········································· ································································ ····················· 7 B. Saran ··········································· ·································································· ····························· ······ 7 C. Daftar Pustaka ·········································· ···························································· ·················· 8


iii

Abstrak

Akhir – akhir ini masalah korupsi sedang hangat

–

hangatnya dibicarakan

publik, terutama dalam semua media massa. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk memberantas korupsi namun ternyata belumlah cukup untuk mencegah korupsi. Agar tercapai tujuan pembangunan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif. Membabat akar korupsi tidak mungkin hanya melalui jalur hukum saja, saja, melainkan ditambah ditambah dengan dengan pendidikan pendidikan kewarganegaraan. kewarganegaraan.


1

I.

A.

Pendahuluan

Latar Belakang Akhir – akhir ini masalah korupsi sedang hangat – hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam semua media massa. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk memberantas korupsi namun ternyata belumlah cukup untuk mencegah korupsi. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang kelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif. Membabat akar korupsi tidak mungkin hanya melalui jalur hukum saja, melainkan ditambah dengan Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan.

B.

Rumusan Masalah Beberapa poin – poin pokok masalah yang akan dibahas melalui karya tulis ini adalah:

C.

1.

Pengertian dan Macam – Macam Korupsi.

2.

Penyebab Terjadinya Korupsi.

3.

Undang Undang Pemberantasan Korupsi.

4.

Peranan Pendidikan Kewarganegaraan.

Tujuan Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai arti korupsi yang sebenarnya, untuk membentengi diri penulis dari perbuatan korupsi sekecil apapun, juga untuk memenuhi kriteria kelulusan mata kuliah Kewarganegaraan.


2

II.

A.

Metodologi

Rancangan Penulisan Penulisan ini dilakukan secara bertahap, bertaha p, yakni dari perencanaan dan perancangan penulisan, menentukan fokus penulisan, waktu penulisan, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penulisan. Dalam hal ini disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yakni tidak menggunakan alat-alat pengukur.

B.

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan, kata-kata, dan kalimat. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sekunder, yakni dokumen dokumen yang tersedia.

C.

Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan adalah data sekunder, yakni kumpulan daftar pustaka, baik berasal dari buku cetak, buku elektronik, maupun situs internet. Bahasa yang digunakan oleh sumber data adalah Indonesia dan Inggris. Penerbit dan penulis buku cetak yang digunakan berasal dari Bahasa Indonesia.


3

III.

A.

Pembahasan

Pengertian Korupsi Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Wertheim (1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan

mempengaruhinya

agar

ia

mengambil

keputusan

yang

menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Berikut ini di antaranya berbagai macam korupsi yang dikumpulkan dari beberapa sumber: 1.

Transactive Transact ive corruption, yakni korupsi yang menunjukkan menunjukk an adanya kesepakatan timbal-balik timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak.

2.

Extortive corruption (korupsi yang memeras), yakni pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya.

3.

Investive corruption, yakni korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu.

4.

Supportive corruption, korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

5.

Nepostistic Nepostisti c corruption, corruption , yakni korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan.

6.

Defensive corruption, yakni perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk mempertahankan diri.


4

B.

Penyebab Terjadinya Korupsi Korupsi merupakan perilaku tidak terpuji yang menentang prinsip kewarganegaraan, namun perilaku baik atau buruk selalu ada penyebab di belakangnya, adapun beberapa penyebab terjadinya perilaku korupsi yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber yakni: 1.

Autogenic corruption adalah korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

2.

Memperoleh Kemewahan Hidup.

3.

Kelemahan

mekanisme

organisasi

dan

karena

tidak

dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar. 4.

Penegakan hukum yang tidak konsisten atau penegakan hukum yang masih lemah.

5.

Qolbu manusia mempunyai mempunyai potensi untuk tergoda melakukan halhal yang dilarang oleh nalar sehat dan agama.

C.

Undang Undang Pemberantasan Korupsi Pada hakikatnya, korupsi merupakan tindakan kriminal. Di samping itu, kegiatan pemberantasan korupsi sudah diatur dalam Undang Undang pada: 1.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraa n Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pemberantas an Tindak Pidana Korupsi.

3.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran

Serta

Masyarakat

dan

Pemberian

Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.

Undang-Undang

No.

30

Tahun

2002

Tentang

Komisi

Pemberantasan Pemberantasan Tindak T indak Pidana Korupsi. 6.

Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


5

D.

Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Hal yang paling utama yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui dan memahami korupsi yakni mempelajari lebih lanjut mengenai

Integritas

Pendidikan

Kewarganegaraan,

terutama

dalam

pengamalannya, dengan cara: 1.

Menunjukkan sikap positif terhadap norma - norma norma yang yang berlaku berlaku

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya Implementasinya dalam ranah Politik: a)

Membuat

kebijakan

didasarkan

pada

kepentingan

umum/bersama. b)

Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran.

c)

Melaksakan pengawasan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih.

Implementasinya dalam ranah Sosial a)

Tidak ingkar janji atau menepati janji.

b)

Tidak diskrinatif dalam memberikan layanan.

c)

Tidak nepotisme.

d)

Tidak kolusi atau bersekongkol bersekongko l untuk berbuat jahat.

Implementasinya Implementasinya dalam ranah Ekonomi a)

Melakukan persaingan secara sehat.

b)

Tidak melakukan suap.

c)

Tidak melakukan pemborosan sumber daya.

d)

Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi barang, jasa, maupun dana. dana.

Implementasinya dalam ranah Hukum


6

2.

a)

Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang.

b)

Tidak melakukan pemalsuan.

c)

Tidak melakukan pencurian, disiplin

d)

Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain.

e)

Tidak melakukan persekongkolan persekongko lan dalam membuat putusan.

f)

Tidak melakukan perusakanbarang/fasilitas perusakanbarang/fasilitas negara.

g)

Tidak memberikan atau menerima gratifikasi.

h)

Tidak menyalahi menyalahi atau melanggar aturan.

Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan

Hak Azasi Manusia (HAM). Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia (aspek hukum). Dalam kehidupan sehari - hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain.

3.

Memahami hakikat hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara.

Secara singkat, dapat disimpulkan dalam poin sebagai berikut: a)

Memahami pengertian hukum.

b)

Mempelajari hakikat hukum bagi warga negara Indonesia.

c)

Mengetahui unsur – unsur hukum.

d)

Mengerti sumber – – sumber hukum.

e)

Memahami tujuan dibuatnya hukum.

f)

Mengerti tata urutan hukum.

g)

Memahami pentingnya hukum bagi warga negara.

h)

Diberikan contoh perilaku pelanggaran hukum sebagai bagian tindakan korupsi.

4.

Menerapkan norma – norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


7

IV.

A.

Penutup

Kesimpulan Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Berbagai macam contoh korupsi berdasarkan pembahasan di atas adalah: 1.

Transactive corruption.

2.

Extortive corruption.

3.

Investive corruption.

4.

Supportive corruption.

5.

Nepostistic corruption.

6.

Defensive corruption.

7.

Autogenic corruption.

Beberapa penyebab terjadinya perilaku korupsi berdasarkan tulisan di atas adalah sebagai berikut: 1.

Diri Sendiri (pelaku utama).

2.

Memperoleh Kemewahan Hidup.

3.

Kelemahan

mekanisme

organisasi

dan

karena

tidak

dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar. 4.

Penegakan hukum yang tidak konsisten atau penegakan hukum yang masih lemah.

5.

Qolbu manusia mempunyai mempunyai potensi untuk tergoda melakukan halhal yang dilarang oleh nalar sehat dan agama.

B.

Saran Sebagai salah satu cara dalam mengantisipasi korupsi adalah dengan cara mengamalkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya:


8 1.

Menunjukkan sikap positif terhadap norma - norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.

Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

3.

Memahami hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara.

4.

Menerapkan norma – norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan

yang

berlaku

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

C.

Daftar Pustaka 1.

Ervida, Erika. 2003. Korupsi di Indonesia Masalah dan Solusinya.

Link: http://bit.ly/11lTqRv 2.

Apandi, Idris. 2011. Pendidikan Antikorupsi Melalui PKn. Link:

http://bit.ly/18b7RkV 3.

Dirjen Pendidikan Dasar. Pengintegrasian Pengintegra sian Pendidikan Antikorupsi Antikorups i

pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan. Link: http://bit.ly/14Fimph 4.

KPK. Undang Undang Pendukung Pemberantasan Pemberantasa n Korupsi. Link:

http://bit.ly/Zy0CgT 5.

Setyo Rahayu, Ani. 2011. Implementasi Pendidikan Antikorupsi

melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 8 Malang. Link: http://bit.ly/13KYGkZ


Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengantisipasi Korupsi

Recommend Documents