Buku Panduan Vi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan - Dinas Bm

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Buku Panduan Tahun 2008

DAFTAR

ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................. i DAFTAR DIAGRAM ..................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................iii Bab I.

KETENTUAN UMUM .................................................................. I - 1 A. Dasar Hukum ............................................................................ I - 1 B. Tujuan ..................................................................................... I - 1 C. Ruang Lingkup .......................................................................... I - 1 D. Pedoman Umum ....................................................................... I - 2

Bab II.

TATA CARA PENGADAAN TANAH DENGAN LUAS LEBIH 1 Ha ..II - 1 A. Permohonan Pengadaan Tanah .................................................II - 1 B. Pelaksanaan Pengadaan Tanah .................................................II - 1 C. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian ......................................II - 4 D. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hat atas Tanah ...........II - 5 E. Pelaksanaan Pembangunan Fisik ...............................................II - 5

Bab III. TATA CARA PENGADAAN TANAH DENGAN LUAS KURANG DARI 1 Ha.............................................................................. III - 1 Bab IV. BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH .................................... IV - 1

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan DPU. Bina Marga Prov. Jatim .......

i


DAFTAR

DIAGRAM

Diagram 1. Bagan Alur Pengadaan Tanah ......................................................II - 7


ii


DAFTAR Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1. 2. 3. 4. 5.

Contoh Contoh Contoh Contoh Contoh

Format Format Format Format Format

LAMPIRAN

Daftar Nominatif Persetujuan Pembayaran Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Surat-surat Pernyataan


iii


BAB I. KETENTUAN UMUM

A. DASAR HUKUM Pedoman buku panduan ini mengacu kepada : 1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Peraturan Kepala BPN – RI Nomor 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008, tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

B. TUJUAN Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah : Sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

C. RUANG LINGKUP Buku panduan ini digunakan untuk pelaksanaan pengadaan tanah yang dibiayai baik dengan APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur.

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan DPU. Bina Marga Prov. Jatim ...

I-1


D. PEDOMAN UMUM 1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dan dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. 2. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan tersebut sesuai dengan dan berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 3. Untuk pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual-beli atau tukar-menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. 4. Untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur untuk pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten / Kota atau lebih, atau dengan bantuan Panitia Pengadaaan Tanah Kabupaten / Kota untuk pengadaan tanah yang terletak di satu wilayah Kabupaten / Kota. 5. Susunan Panitia baik di Tingkat Propinsi atau Kabupaten / Kota, serta tugastugasnya dapat dilihat dalam Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 tahun 2007 pasal 14 dan Pasal 15. 6. Penetapan Lokasi Pembangunan. a. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati / Walikota setempat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. b. Apabila tanah yang diperlukan terletak di 2 (dua) Wilayah Kabupaten / Kota maka permohonan tersebut diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. c. Permohonan dimaksud dimulai dari penyusunan proposal rencana pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya, yang menguraikan antara lain : 1). Maksud dan tujuan pembangunan; 2). Letak dan lokasi pembangunan; 3). Luasan tanah yang diperlukan; 4). Sumber Pendanaan; 5). Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya. Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan DPU. Bina Marga Prov. Jatim ...

I-2


Penyusunan proposal rencana pembangunan tersebut diatas, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dapat meminta pertimbangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. d. Apabila rencana penggunaan tanahnya sudah sesuai dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota, Bupati / Walikota atau Gubernur memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat. e. Keputusan penetapan lokasi di atas diberikan untuk jangka waktu : 1). Satu tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 Ha. 2). Dua tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha. 3). Tiga tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 Ha. f. Setelah diterimanya keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi : 1). Langsung; dan 2). Tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronika, atau media lainnya.


I-3


BAB II. TATA CARA PENGADAAN TANAH DENGAN LUAS LEBIH 1 Ha

A. PERMOHONAN PENGADAAN TANAH 1. Setelah diterimanya persetujuan penetapan lokasi pembangunan, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah segera mengajukan permohonan Pengadaan tanah kepada panitia dengan melampirkan persetujuan penetapan tersebut. 2. Setelah menerima permohonan dimaksud, panitia mengundang Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk persiapan pelaksanaan pengadaan tanah.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 1. Penyuluhan. a. Panitia bersama–sama Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah memberikan penyuluhan di tempat yang telah ditentukan panitia mengenai manfaat, maksud dan tujuan pembangunan, kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan agar memahami dan menerima pembangunan yang bersangkutan. b. Penyuluhan dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sesuai keperluan sampai tujuan penyuluhan tercapai (dapat diterima oleh masyarakat). c. Dalam penyuluhan juga disampaikan hal-hal yang terkait pada huruf B butir 7, 8, 9, 10 di bawah ini. 2. Identifikasi dan Inventarisasi. a. Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat, maka panitia melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. b. Panitia dapat membentuk Satuan Tugas guna membantu panitia yang penetapannya didasarkan atas kesesuaian antara keahlian anggota satuan tugas dengan tugas yang akan dilaksanakan. c. Hasil Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan satuansatuan tugas meliputi kegiatan : penunjukan batas, pengukuran bidang, penetapan batas-batas, pendataan penggunaan dan pemanfaatannya, pendataan status, pendataan penguasaan dan pemilikan, pendataan


II - 1


bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan lainnya yang dianggap perlu. d. Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud di atas yang selanjutnya merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dan kemudian dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar yang memuat : 1). Nama Pemegang Hak Atas Tanah. 2). Status tanah dan dokumennya. 3). Luas tanah. 4). Pemilik dan/atau penguasaan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain. 5). Penggunaan dan pemanfaatan tanah. 6). Pembebanan Hak Atas Tanah, dan 7). Keterangan lain. 3. Pengumuman. a. Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud, oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/ Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. b. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, peta dan daftar sebagaimana dimaksud disahkan oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman. 4. Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah. a. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota yaitu lembaga yang sudah mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional R.I. Dalam hal belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah maka Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Penilai Harga Tanah dengan unsur-unsur : Instansi membidangi bangunan dan/atau tanaman, instansi pemerintah pusat membidangi pertanahan nasional, unsur instansi pelayanan PBB, Ahli atau orang berpengalaman dibidang penilai harga tanah, Akademisi dan dapat ditambah Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (bila perlu). b. Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel antara lain : Lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan


II - 2


tanah terhadap RTRW Kabupaten/Kota, sarana dan prasarana yang tersedia dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah. 5. Penilai Harga Bangunan dan lain - lain. Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan Kabupaten/Kota yang membidangi hal yang terkait. 6. Musyawarah. a. Setelah penyuluhan dan penetapan batas lokasi tanah dilaksanakan, panitia mengundang Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan atau benda - benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan untuk mengadakan musyawarah ditempat yang ditentukan oleh panitia dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian. b. Musyawarah pada asasnya dilaksanakan secara langsung dan bersama – sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah, dan dipimpin oleh Ketua Panitia, dengan ketentuan apabila Ketua berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua. c. Dalam hal jumlah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara langsung, bersama – sama dan efektif, musyawarah dapat dilaksanakan secara bertahap. d. Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama. 7. Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi. a. Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada : 1). Kesepakatan para pihak 2). Hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah 3). Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan. b. Pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan atau benda–benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan, atau wakil yang ditunjuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian. c. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah dengan mengacu kepada unsur–unsur sebagaimana ditetapkan oleh panitia. d. Musyawarah dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % dari : 1). Luas tanah yang diperlukan telah diperoleh, atau 2). Jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan atau besarnya ganti rugi.


II - 3


e. Selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Mengupayakan musyawarah kembali terhadap pemilik tanah yang belum bersepakat, sampai tercapai kesepakatan bentuk dan atau besarnya ganti rugi. f. Apabila pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi atau tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi, maka setelah melewati 120 hari Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi. g. Apabila pemilik diatas tetap menolak, maka berdasarkan Berita Acara diatas memerintahkan instansi pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah. 8. Apabila pemilik berkeberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. 9. Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya memberikan keputusan penyelesaian atas keberatan pemilik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan selanjutnya mengukuhkan atau mengubah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang disampaikan kepada pemilik yang mengajukan keberatan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. 10. Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemilik dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya.

C. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN 1. Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi. Contoh format daftar nominatif sebagaimana lampiran 1. 2. Instansi yang memerlukan tanah harus sudah melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak paling lama 60 hari setelah terbitnya keputusan diatas, serta dilengkapi dengan format persetujuan pembayaran dari panitia pengadaan tanah. Contoh format persetujuan pembayaran sebagaimana lampiran 2.


II - 4


3. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak dilokasi yang ditentukan oleh panitia, dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah, dan didokumentasikan dalam bentuk foto. 4. Pemberian ganti kerugian selain berupa uang, dituangkan dalam Berita Acara pemberian ganti kerugian yang ditanda tangani oleh penerima ganti kerugian yang bersangkutan dan Ketua atau Wakil Ketua Panitia serta sekurang– kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia. Contoh format Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana lampiran 3.

D. PELEPASAN, PENYERAHAN, DAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH 1. Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat Surat Pernyataan pelepasan hak dan atau penyerahan tanah yang ditanda tangani oleh pemegang hak atas tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota serta disaksikan oleh sekurang–kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia, serta surat-surat pernyataan lain yang dibutuhkan (antara lain surat pernyataan tidak keberatan/setuju dibebaskan, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa, surat pernyataan pemilik bangunan). Contoh format Surat Pernyataan Pelepasan Hak sebagaimana lampiran 4, dan format surat-surat pernyataan lainnya sebagaimana lampiran 5. 2. Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah. 3. Pada saat pembuatan Surat Pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah, pemegang hak atas tanah wajib menyerahkan sertifikat dan atau asli surat–surat tanah yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan kepada Panitia. 4. Asli surat–surat tanah berserta dokumen–dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah oleh Panitia diserahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. 5. Setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah wajib segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah sampai memperoleh sertifikat nama instansi induknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK 1. Pelaksanaan pembangunan fisik atas lokasi yang telah diperoleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dimulai setelah pelepasan/penyerahan


II - 5


hak atas tanah dan/atau penyerahan bangunan dan/atau penyerahan tanaman atau telah dititipkannya pembayaran ganti rugi ke pengadilan negeri. 2. Dalam hal ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi dititipkan ke pengadilan negeri, maka Bupati/Walikota menerbitkan keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik. Bagan Alur Pengadaan Tanah sebagaimana pada Diagram 1.


II - 6


Diagram 1. Bagan Alur Pengadaan Tanah (file : diagram1 alur tanah.xls )


II - 7


BAB III. TATA CARA PENGADAAN TANAH DENGAN LUAS KURANG DARI 1 Ha

1. Pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah. 2. Bentuk dan atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemilik. 3. Musyawarah tersebut dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi. 4. a. Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah, dalam hal tanah telah bersertifikat, dilaksanakan oleh para pihak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, atau PPAT, atau Camat sebagai PPAT. b. Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah, dalam hal tanah belum bersertifikat, dilaksanakan oleh para pihak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.


III - 1


BAB IV. BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH

1. Biaya Panitia Pengadaan Tanah (PPT) adalah biaya operasional yang disediakan untuk panitia pengadaan tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, yang digunakan untuk : a. Pembayaran honorarium; b. Biaya pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak, penggandaan; c. Biaya penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang; d. Biaya Satgas, keamanan, dan biaya perjalanan. 2. Besar biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ( PPT) ditentukan paling tinggi 4% untuk nilai ganti rugi tanah sampai dengan Rp. Milyar dan selanjutnya dengan prosentase menurun (degresif) sebagai berikut : a. s/d Rp. 5 M = 4% x Rp. 5 M = Max Rp. 200 Juta b. Diatas Rp. 5 M s/d Rp. 10 M = Rp. 200 Juta + (3% x Rp. 5 M) = Max Rp. 350 Juta c. Diatas Rp. 10 M s/d Rp. 25 M = Rp. 350 Juta + (2% x Rp. 15 M) = Max Rp. 650 Juta d. Diatas Rp. 25 M s/d Rp. 50 M = Rp. 650 Juta + (1% x Rp. 25 M) = Max Rp. 900 Juta e. Diatas Rp. 50 M s/d Rp. 100 M = Rp. 900 Juta + (0,5% x Rp. 50 M) = Max Rp. 1,150 M f. Diatas Rp. 100 M = Rp. 1,150 M + (0,25% x Rp. 100 M) = Max Rp. 1,400 M 3. Honorarium Panitia Pengadaan Tanah (PPT) a. Honorarium diberikan sejak bulan penugasan s/d batas waktu selesai penetapan ganti rugi ditambah paling lama 2 (dua) bulan untuk masa penyerahan ganti rugi dan penyerahan dokumen pengadaan tanah. b. Honorarium tersebut diatas hanya dapat dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan. c. Besaran honorarium adalah sebagai berikut :


VI - 1


NO I

URAIAN

OB OB OB OB OB OB

Rp. 1.000.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 700.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 450.000,00

OB OB OB OB OB OB

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.500.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00

OB OB OB OB OB OB

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.400.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 450.000,00 450.000,00

Ganti rugi tanah diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 M Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota Sekretariat Satgas

II

KAB/ KOTA

Ganti rugi tanah s/d Rp. 10 M Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota Sekretariat Satgas

II

SATUAN

Ganti rugi tanah diatas Rp. 50 M Ketua Wakil ketua Sekretaris Anggota Sekretariat Satgas


VI - 2

DIAGRAM 1. BAGAN ALUR PENGADAAN TANAH PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2007 PERENCANAAN PENYUSUNAN PROPOSAL RENCANA PEMBANGUNAN > 1 TAHUN SEBELUMYA

PENETAPAN LOKASI

MASA JANGKA WAKTU 1. 1 Tahun utk < 25 Ha. 2. 2 Tahun utk luas 25 Ha - 50 Ha. 3. 3 Tahun utk luas > 50 ha

Permohonan kepada BUPATI/WALIKOTA 14 Hari

PUBLIKASI RENC. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Sosialiasi Langsung dan Tdk Langsung ( Media cetak, Elektronik dll

PENYULUHAN Meliputi kegiatan : Penunjukan batas; pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan; pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah; penetapan batas-2 bidang tanah dan/atau bangunan; pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah; pendataan status tanah dan/atau bangunan; pendataan penguasaan dan pemilikan tanah,bangunan, tanaman dan pendataan bukti-2 penguasaan dan kepemilikan tanah, bangunan, tanaman dll.

P2T menunjuk Tim/Lembaga Penilai Harga Tanah yang ditetapkan Bupati/Walikota

Tidak Diterima

Menjelaskan Manfaat, Maksud dan Tujuan Pembangunan Diterima

Melakukan Penyuluhan Kembali 1. Tdk diterima oleh 75 % pemilik dan Lokasi dapat dipindahkan, instansi pemerintah mengajukan alternatif lokasi lain. 2. Lokasi tdk dapat dipindahkan maka P2T Mengusulkan kpd Bupati/Walikota ttg Pecabutan Hak (UU No. 20 th 1961)

IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

PENGUMUMAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI Peta Bidang Tanah dan Daftar Diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pertanahan, Websaite 7 hari dan 2 kali peerbitan di mass media

Keberatan

Keberatan dapat dipertanggungjawabkan maka P2T Melakukan perubahan/koreksi sebagaimana mestinya.

MUSYAWARAH (120 hari kalender) Mengenai : 1. Rencana Pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut. 2. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi (Kesepa katan para pihak; hasil penilaian tim/lembaga penilai harga; dan tenggat waktu penyelesaian pembangunan.

Tercapai kesepakatan bila paling sedikit 75% dari : 1. Luas tanah yg diperlukan utk pembangunan telah diperoleh 2. Jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan atau besarnya ganti rugi.

BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI RUGI Bila Pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi/tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi.

KEPUTUSAN P2T : BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI RUGI TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN GANTI RUGI

KEBERATAN PEMILIK Bupati/Walikota sesuai kewenangan memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik paling lama 30 hari dengan mempertimbangkan : 1. Pemilik/kuasanya; 2. P2T dan 3. Instansi Pemerintah yg memerlukan tanah

PEMBAYARAN < 60 hari P2T memerintahkan instansi pemerintah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan.

mengajukan kepada Bupati/Walikota sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-2 dan alasanya paling lama 14 hari

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA: BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI RUGI TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN GANTI RUGI

PEMBAYARAN < 60 hari

Upaya Penyelesaian tetap tidak diterima pemilik dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan.

PENCABUTAN HAK ATAS TANAH hberdasarkan UU No. 20 tahun 1961

Permohonan Penitipan Ganti Rugi melampirkan : 1. Nama yang berhak atas ganti rugi 2. Undangan penerimaan pembayaran ganti rugi 3. Surat-2 : a. BA Penyerahan Ganti Rugi. b. BA Hasil Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. c. Keputusan Bupati/Walikota mengubah/mengukuhkan besarnya ganti rugi. d. Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rugi. e. Surat-2 lain yang berhubungan dengan penitipan ganti

Buku Panduan Vi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan - Dinas Bm

Recommend Documents