Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PKP
Jakarta, 19 Maret 2014
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
OUTLINE PAPARAN 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
LATAR BELAKANG 1.1. Latar Belakang Kebijakan 1.2. Lingkungan Strategis 1.3. Dasar Hukum PENCADANGA NGAN TANAH (LAND BANKI NKING) 2.1. Tujuan Kebijakan Pencadangan Tanah OUTPUT DAN OU OUTCOME KEBIJAKAN LING LINGK KUP KEGI KEGIA ATAN PENY PENYE EDIAA DIAAN N TANAH ANAH TAHAP AHAPAN AN KEGI KEGIA ATAN PENC PENCAD ADAN ANGA GAN N TANAH ANAH LEMB LEMBA AGA/B GA/BAD ADAN AN PE PELAK LAKSANA ANA PENG PENGAD ADAA AAN N TAN TANAH AH PEMBAGIAN KEWENANGAN PROGRAM PENGADAAN AAN TANA ANAH 201515-2019 8.1. Skenario Tahapan Pelaksanaan Pencadangan Tanah Dan Pembagian Peran Stakeholder 8.2. Kriteria Kabupaten/Kota Penerima Program 8.3. Strategi Program 8.4. Prioritas Program 8.5. Kebutuhan Anggaran 2015-2019
1.
Keterb Keterbata atasa san n lahan lahan yang yang seba sebagia gian n besar besar diku dikuasa asaii oleh oleh Peng Pengem emban bangg menjadikan harga lahan semakin melangit di lokasi-lokasi yang strategis harga rumah semakin tidak terjangkau bagi MBR 2. Pemban Pembangun gunan an rumah rumah bagi bagi MBR yg ses sesuai uai dgn dgn kete ketentu ntuan an bata batass harga harga Pemerintah berlokasi jauh dari perkotaan dan tempat kerja di lain pihak semakin dekat pusat kota, nilai lahan semakin tinggi 3. Sampa Sampaii saat saat ini belum belum ada ada inter interve vensi nsi Pemer Pemerint intah ah untuk untuk menyed menyediak iakan an tanah bagi pembangunan PKP dan mengendalikan harga lahan 4. Dibutu Dibutuhka hkan n interv intervens ensii pemerin pemerintah tah untuk untuk meny menyedi ediaka akan n lahan lahan bagi rumah MBR yang dekat tempat kegiatan/ aktivitas
Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk MBR dengan status sewa
Pasal 17 huruf i pemerintah provinsi mempunyai wewenang untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi Pasal 18 huruf e pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR Pasal 40 Pemerintah atau pemda menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman
Pasal 72 ayat (1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau terjangkau bagi MBR, MBR, Pemerintah Pemerintah menugasi atau atau membentuk Badan Pelaksana. Pasal 72 ayat (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Badan Pelaksana melaksanakan tugas: a) .... ...... .... .... .... .... .... .... .. b) .... ...... .... .... .... .... .... .... .. c) Memfasil Memfasilitasi itasi penyediaa penyediaan n tanah tanah untuk untuk pembangu pembangunan nan rumah rumah susu susun n
Pasal 10 huruf o tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan : penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk MBR dengan status sewa.
Pasal 3 ayat (1) :
Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pcngadaan Tanah yang didasarkan pada: a. Renc Rencan anaa Tata Tata Ruan Ruangg Wi Wila laya yah; h; b. Prior Priorita itass Pemban Pembangun gunan an yang yang terca tercantu ntum m dalam: dalam: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 2. Rencana Strategis; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
DEFINISI : Upaya-upaya dalam rangka praktek perolehan tanah dan menyimpan tanah yang sudah diperoleh/dibebaskan untuk penggunaan pada masa yang akan datang
1. 2. 3. 4. 5.
Member Memberika ikan n jamina jaminan n keters ketersedi ediaa aan n tanah tanah mela melalui lui upaya upaya peni peningk ngkata atan n daya guna dan hasil guna tanah, dengan mengutamakan fungsi sosial tanah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan Menduk Mendukung ung peng pengemb embang angan an kota kota baru baru dan pene penera rapa pan n kebijak kebijakan an hunia hunian n berimbang Mengen Mengendal dalika ikan n pengad pengadaan aan,, penguas penguasaan aan,, dan peman pemanfaa faatan tan tanah tanah sec secara ara adil dan wajar dalam pelaksanaan pembangunan Menyediaka Menyediakan n tanah tanah siap bangun bangun (sec (secara ara fisik fisik maupun maupun administr administrasi) asi) Mengen Mengendal dalika ikan n harga harga tanah tanah (tidak (tidak terpen terpengar garuh uh dengan dengan meka mekanis nisme me pasar pasar yang diakibatkan pembangunan sektor sektor properti properti oleh swasta, swasta, tidak terpengaruh dengan spekulasi, dll) sehingga wajar untuk dibangun rumah bagi MBR dengan harga yang terjangkau
OUTPUT: Terfasilitasi pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah bagi pembangunan rumah umum Indikator Output: 1. Jumlah Jumlah dokume dokumen n peren perencan canaan aan,, strate strategi gi dan dan kebij kebijaka akan n penga pengadaa daan n dan pencadangan tanah bagi pembangunan rumah umum 2. Jumlah Jumlah Lembag Lembaga/B a/Bank ank Tanah Tanah untuk untuk pemba pembangu nguna nan n PKP PKP 3. Jumlah Jumlah Luas Luas Tanah Tanah yang yang dicada dicadangk ngkan an bagi bagi pemb pembang anguna unan n rumah rumah umum umum OUTCOME: Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak dan terjangkau Indikator Outcome: Jumlah unit rumah yang layak dan terjangkau terjangkau terbangun bagi MBR
UU 1/2011 – Pasal 106
UU 20/2011 – Pasal 22
Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:
Penyediaan tanah untuk pembangunan pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui:
a. pemb pemberi erian an hak hak atas atas tanah tanah terh terhada adap p tanah tanah yang langsung dikuasai negara;
a. pembe pemberia rian n hak hak atas atas tana tanah h terh terhada adap p tanah tanah yang langsung dikuasai negara;
b. konsol konsolid idasi asi tanah tanah oleh oleh pemi pemilik lik tanah; tanah;
b. konsol konsolid idasi asi tanah tanah oleh oleh pemil pemilik ik tanah; tanah;
c. peral peraliha ihan n atau atau pelep pelepasa asan n hak atas atas tana tanah h oleh oleh c. perali peralihan han atau pelep pelepasa asan n hak atas atas tana tanah h oleh oleh pemilik tanah; pemegang hak atas tanah; d. peman pemanfaa faatan tan dan dan pemind pemindaht ahtang angana anan n tanah tanah d. pemanf pemanfaat aatan an bara barang ng mili milik k nega negara ra atau atau barang milik negara atau milik daerah sesuai barang milik daerah berupa tanah; dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. pend penday ayag agun unaan aan tana tanah h wak wakaf; af; e. penda pendayag yagun unaan aan tanah tanah nega negara ra beka bekass tanah tanah terlantar; dan/atau
f. penday pendayagu agunaa naan n sebag sebagian ian tanah tanah nega negara ra beka bekass tanah terlantar; dan/atau
f. penga pengadaa daan n tana tanah h untu untuk k pem pemban bangun gunan an bagi bagi g. pengad pengadaan aan tana tanah h untuk untuk pem pemban bangun gunan an bagi bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan kepentingan umum.
a. Terdiri dari : Tanah Negara yang tidak ada pemakainya Tanah Negara bekas tanah hak yang dipakai oleh perseorangan (tanah garapan) atau badan hukum (BUMN/BUMD) Tanah Negara yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat sebagai hak ulayat • •
•
b. Penyel Penyeleng enggar garaa dapat dapat langsu langsung ng mengaj mengajuka ukan n permoho permohonan nan hak hak atas tana tanah h tersebut kepada negara, berdasarkan ketentuan peraturan yang y ang berlaku c. Dila Dilaks ksan anak akan an mel melal alui ui mek mekan anis isme me gan ganti ti rug rugii d. Pemberian Pemberian hak atas tanah tanah didasa didasarkan rkan pada Keputusa Keputusan n Gubernu Gubernurr atau Bupati/Walikota Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi atau izin lokasi
(mengacu kepada UU 1/2011 pasal 108 s/d 113) a. Dipe Dipero role leh h mel melal alui ui meka mekani nism smee jua juall bel belii b. Pada Pada tanah tanah yang yang perun peruntuk tukann annya ya untuk untuk peru perumah mahan an dan perm permuki ukiman man sesuai rencana tata ruang
a. Tanah Tanah yang yang seja sejak k semula semula adal adalah ah tanah tanah nega negara ra,, belum belum perna pernah h ada hak hak tertentu selain negara b. Tanah Tanah negara negara tersebut tersebut di atas, atas, dapat dapat berasal berasal dari tanah tanah timbul timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai Peraturan Kepala BPN RI No.4 Tahun 2010)
(mengacu kepada
(mengacu kepada UU No.2/2012 dan Perpres No. 71/2012)
Pasal 17 : Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:
a. hak milik; b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
Pasal 18 : Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan: a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau b. pendayagunaan tanah wakaf.
Pasal 19 ayat (1) : Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah susun dilakukan dengan .
Pasal 20 ayat (1) : Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah
susun dilakukan dengan . Pasal 20 ayat (4) : Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
Pasal 21 ayat (1) : Pemanfaatan dan pendayagunaan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus dilakukan dengan di hadapan pejabat yang berwenang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 ayat (3) : Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan selama tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis.
RUMAH TAPAK PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Konsolidasi Tanah
RUMAH SUSUN
PENGADAAN TANAH PEMUGARAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
PEMERINTAH PUSAT
Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Langsung Dikuasai Negara
Peralihan atau pelepasan hak Pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daerah Pendayagunaan tanah wakaf (untuk Rusun)
PEREMAJAAN PEMUKIMAN KEMBALI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PELAKU PEMBANGUNAN
TAHAPAN PENGADAAN TANAH PERENCANAAN PENYEDIAAN TANAH PEMATANGAN LAHAN PENDISTRIBUSIAN / PEMANFAATAN TANAH WASDAL PEMANFAATAN TANAH
MASYARAKAT
PERENCANAAN
N A G N H A A D N A A C T N E P
Pemeriksaan thdp RTRW RP3KP RDTR Peraturan Zonasi
Indikasi Kebutuhan
•
•
•
•
•
•
•
•
RTBL RTR Kawasan STATUS LAHAN AMDAL/UKL/UPL
PELAKSANAAN PENYEDIAAN TANAH
Perolehan tanah dilakukan melalui pengadaan lahan, pencabutan hak, jual – beli, tukar – menukar, atau perolehan dari tanah – tanah terlantar
PEMATANGAN LAHAN
Penyiapan tanah matang dan melengkapi dengan sarana - prasarana, dan utilitas utilitas pendukung, a.l. pembangunan jalan, saluran drainase , dll.
PENDISTRIBUSIAN/ PEMANFAATAN TANAH WASDAL PEMANFAATAN TANAH
Pendistribusian tanah sesuai keperluannya yaitu untuk kepentingan umum/sosial (Pemerintah) atau kepentingan komersial (Swasta) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya
Tanah Indikasi Potensi Tanah Perencanaan Pencadangan Tanah
Penguasaan Tanah
Tersedia Kaveling Tanah Matang
Pemanfaatan Tanah
Pemanfaatan Tanah sesuai peruntukan
RPP tentang BADAN PELAKSANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Dibentuk berdasarkan amanat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. TUJUAN
1. membangun membangun rumah rumah umum umum dan dan rumah rumah khusus; 2. menyediak menyediakan an tanah tanah bagi pembangunan perumahan dan permukiman; 3. melakukan melakukan koordina koordinasi si dalam dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian; 4. mempercepat mempercepat penyed penyediaan iaan rumah rumah susun susun umum dan rumah susun khusus terutama di perkotaan; 5. menjamin menjamin bahwa bahwa rumah rumah susun umum umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR; 6. menjamin menjamin tercapainy tercapainya a asas asas manfaat manfaat rumah susun; dan 7. melaksanak melaksanakan an berbagai berbagai kebijakan kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah susun khusus. FUNGSI
TUGAS
1. melaksanak melaksanakan an pembangunan pembangunan rumah umum, umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus; 2. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 3. melaksanakan peningkatan kualitas rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus; 4. memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus; 5. memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta pengelolaan rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus; 6. melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah umum, rumah khusus, rumah rumah susun umum dan rumah susun khusus; dan 7. melakukan melakukan pengembang pengembangan an hubungan hubungan kerja sama di bidang perumahan dan permukiman dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.
Pelaksanaan pembangunan, pengalihan kepemilikan, dan distribusi rumah umum, rumah khusus, rumah susun umum dan rumah susun khusus secara terkoordinasi dan terintegrasi.
: melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang akan dijadikan objek pengelolaan lembaga. Seiring dengan kegiatan penghimpunan tanah, juga mengumpulkan dan menyediakan data pertanahan yang lengkap, akurat, terpadu dan aktual : dengan mengacu kepada rencana tata ruang, lembaga/badan ini bertugas untuk mengamankan/mengawasi penyediaan, peruntukan, dan pemanfaatan tanah : mengendalikan penguasaan tanah, sehingga tidak terpusat pada kelompok masyarakat tertentu : menetapkan harga dan nilai tanah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku : pembebasan tanah, pematangan tanah, pendistribusian tanah sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya : menyusun kebijakan dan strategi optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan tanah, sehingga bisa mengarahkan pengembangan penggunaan tanah
1) Mengko Mengkonsu nsulta ltasika sikan n rencana rencana kerja kerja lembag lembagaa kepada kepada Pemerintah 2) Mengkonsulta Mengkonsultasikan sikan kendala kendala dalam dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi lembaga kepada Pemerintah 3) Memberikan Memberikan laporan berkala berkala terkait terkait pelaksanaan pelaksanaan tugas lembaga kepada Pemerintah
a. Merum Merumus uska kan n dan dan mene meneta tapk pkan an keb kebij ijak akan an dan dan stra strate tegi gi nasional terkait pencadangan lahan; b. Mengaw Mengawasi asi pelaksa pelaksanaa naan n kebij kebijaka akan n dan dan strate strategi gi nasion nasional al terkait pencadangan lahan; c. Menyel Menyeleng enggar garaka akan n fungsi fungsi operas operasion ionali alisas sasii dan koordin koordinasi asi pelaksanaan kebijakan nasional terkait pencadangan lahan; d. Menga Mengalo loka kasi sika kan n dana dana dan/ dan/at atau au biay biayaa pemba pembang ngun unan an untuk mendukung terwujudnya upaya pencadangan lahan perumahan bagi MBR; e. Menye Menyelen lengga ggara raka kan n sosia sosialis lisas asii kebija kebijaka kan n terka terkait it pencadangan lahan. f. Memfa Memfasil silit itas asii pembe pemberi rian an ban bantu tuan an pra prasa sara rana na,, sara sarana na,, dan dan utilitas umum bagi pemerintahan daerah yang telah melaksanakan upaya pencadangan lahan perumahan bagi MBR.
a. Merum Merumus uska kan n dan dan meneta menetapk pkan an keb kebij ijak akan an dan dan str strat ategi egi pada tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) terkait dengan pencadangan tanah; b. Meny Menyele eleng ngga gara raka kan n fungs fungsii opera operasi sion onal alis isas asii dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencadangan tanah baik dengan pemerintah maupun dengan stakeholder lainnya; c. Menga Mengalo loka kasi sika kan n dana dana dan dan/a /ata tau u bi biay ayaa pemb pemban angu guna nan n untuk mendukung terwujudnya kebijakan pencadangan tanah; d. Memfasi Memfasilit litasi asi pengelo pengelolaa laan n prasar prasarana ana,, sarana sarana,, dan dan utilitas umum; e. Menga Mengawa wasi si pela pelaks ksan anaa aan n kebi kebija jaka kan n dan dan str strat ateg egii pencadangan tanah.
No
KEGIAT KEGI ATAN AN
1.
PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN TAPAK
Pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan pada kawasan : Program Strategis Nasional Kawasan perbatasan negara Kawasan/kota baru yang merupakan kebijakan kebijakan nasional
Pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan pada: Kawasan lintas kabupaten/kota Kawasan strategis provinsi
Pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan pada kawasan pusat kegiatan kab/kota (ekonomi, industri, terminal, pendidikan, pesisir)
2.
PEMBANGUNAN
Penyediaan tanah di kawasan TOD/ Kawasan CBD, dalam rangka: Penanganan permukiman kumuh Kawasan strategis nasional Kawasan/kota baru
Kontribusi 35% penyediaan tanah di kawasan TOD/ Kawasan CBD, dalam rangka: Penanganan permukiman kumuh Kawasan strategis nasional Kawasan/kota baru
Kontribusi 15% penyediaan tanah di kawasan TOD/ Kawasan CBD, dalam rangka: Penanganan permukiman kumuh Kawasan strategis nasional Kawasan/kota baru
RUSUNAWA ATAU RUSUNAMI
PUSAT
Ket: Kegiatan Kegiatan di Pusat dilaksanakan oleh Badan, di daerah oleh Badan Pelaksana/BLU daerah
PROVINSI PROVI NSI
KABUPA KAB UPATEN TEN// KOT KOTA A
No
KEGIAT KEGI ATAN AN
PUSAT
PROVINSI PROVI NSI
KABUPA KAB UPATEN TEN// KOT KOTA A
3.
PENGEMBANGAN KAWASAN/KOTA BARU
1. Penetapa Penetapan n model penyediaan tanah 2. Dukungan Dukungan penyediaan tanah di kawasan permukiman yang merupakan program strategis nasional
1. Pelaksana Pelaksanaan an penyediaan tanah 2. Dukungan penyediaan tanah pada kawasan permukiman lintas kab/kota
1. Pengesahan masterplan pengembangan Kasiba/Lisiba 2. Dukungan penyediaan penyediaan tanah tanah pada kawasan permukiman yang merupakan pusat kegiatan kegiatan kab/kota
4.
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
Penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih
Penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 s/d 15 Ha
Penyediaan tanah dalam rangka peningkatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha
5.
PEMUKIMAN KEMBALI
-
Penyediaan tanah dalam rangka pemukiman kembali pada lokasi lintas kab/kota
Penyediaan tanah untuk lokasi pemukiman kembali
Ket: Kegiatan Kegiatan di Pusat dilaksanakan oleh Badan, di daerah oleh Badan Pelaksana/BLU daerah
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHAP
PEMPUS
PEMKAB/KOTA (BLU Daerah)
PEMPROV
MASYARAKAT
SWASTA
Sosialisasi Masy (T-1 & T) Penyusunan Panduan Pencadangan Tanah
PERENCANAAN
Penyusunan Panduan Pencadangan Tanah Tkt Prov
Penyusunan Panduan Pencadangan Tanah Tkt Kab/Kot
Fasilitasi Penyusunan Rencana Pencadangan Tanah
THN KE-
T-1 s/d 1 Peranserta Masyarakat
1
Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah
1 PELAKSANAAN PENYEDIAAN TANAH
2 Perolehan tanah dilakukan melalui pengadaan tanah, pencabutan hak, jual beli, tukar menukar, atau perolehan dari tanah tanah terlantar
–
–
–
Peranserta Masyarakat
Peranserta Swasta dalam Pengadaan Tanah
3 4 5 dst 1 2
PEMATANGAN LAHAN
Bantuan Stimulan pematangan lahan dan penyediaan PSU pendukung, a.l. jalan dan saluran drainase
•
•
Pelaksanaan Pematangan Lahan dan pembangunan PSU Pembagian Kaveling Tanah
Peranserta Masyarakat
Peranserta Swasta dalam Pematangan Tanah dan Pembangunan PSU
3 4 5 dst 1
PENDISTRIBUSIAN/ PEMANFAATAN TANAH
2 •
Fasilitasi Pendistribusian/ Pemanfaatan Tanah
•
Pelaksanaan Pendistribusian Tanah Pengawasan dan Pengendalian
3 Pemanfaatan Tanah sesuai peruntukan
4
a. Telah Telah memili memiliki ki Perda Perda R RTRW TRW,, ata atau u seku sekuran rang-ku g-kuran rangny gnyaa sudah sudah mendapatkan persetujuan substansi RTRW dari Menteri PU b. Tingka Tingkatt kepa kepadat datan an yang yang relat relatif if ting tinggi, gi, dengan dengan mengut mengutama amakan kan penanganan pada PKP padat penduduk (net density > 150 jiwa/ha), dan yang secara khusus telah berkembang atau akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan suatu kawasan fungsional atau wilayah c. Memi Memili liki ki angk angkaa juml jumlah ah keku kekura ranga ngan n ruma rumah h atau atau bac backl klog og yang yang cukup tinggi d. Memili Memiliki ki pote potensi nsi lahan lahan yang yang dapat dapat dimanf dimanfaa aatka tkan n sebag sebagai ai landbanking
e. ..
e. Memili Memiliki ki komple kompleksi ksitas tas/in /indik dikasi asi banyak banyaknya nya permas permasala alaha han n PKP PKP yang mendesak untuk ditanggulangi (banjir, padat, kumuh, rawan, ekspansi ke daerah pertanian produktif, perubahan fungsi lahan perkotaan dll.) f. Memi Memili liki ki kawa kawasa san n perm permuk ukim iman an yang yang berfu berfungs ngsii seba sebaga gaii pusa pusatt pelayanan primer daerah atau mempunyai potensi unggulan, pengembangan sentra kegiatan usaha ekonomi atau fungsi khusus dalam skala pembangunan kota/kabupaten. g. Memi Memili liki ki dat dataa dasa dasarr yang yang mema memada dai: i: memi memili liki ki kaj kajia ian n pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) h. Kesiap Kesiapan an Daerah Daerah,, terut terutama ama pemda pemda yang yang sudah sudah memil memiliki iki BLUD BLUD Penyediaan Tanah
1) Mema Memanfa nfaat atka kan n tan tanah ah negar negara, a, tana tanah h mil milik ik BUMN/BUMD, tanah terlantar, dll; 2) Mela Melaku kuka kan n kegia kegiata tan n konso konsoli lida dasi si tan tanah ah permukiman, yaitu upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan; 3) Merevi Merevitali talisas sasii kawasa kawasan n pada padatt pendu penduduk duk menjad menjadii hunian vertikal terpadu.
1) Peny Penyed edia iaan an tan tanah ah dal dalam am ran rangk gkaa peng pengemb emban anga gan n Kasiba/Lisiba, untuk perumahan sederhana bagi MBR dan masyarakat miskin. 2) Fasi Fasilit litas asii penyed penyedia iaan an tana tanah h dalam dalam rang rangka ka implementasi kebijakan hunian berimbang (pembangunan rumah untuk MBR). 3) Peny Penyed edia iaan an tan tanah ah untu untuk k relok relokas asii warg wargaa yang yang tinggal di bantaran kali, seputar waduk, di pinggir rel dan stasiun kereta api, serta di bawah kolong jembatan berupa perumahan vertikal (rusunawa) dan untuk area kegiatan usaha warga yang direlokasi.
KEGIATAN
No
Sasaran 2015
2016
2017
2018
Kebutuhan Anggaran Anggaran (Rp. Milyar)
2019
TOTAL
Satu an
2015
2016
2017
2018
2019
1.256,00
4.508,50
7.009,50
9.510,50
12.011,50
34.296,00
1.254,50
2.505,00
5.006,00
7.507,00
10.008,00
26.280,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1.250
2.500
5.000
7.500
10.000
26.250,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
15,00
1,50
2.003,50
2.003,50
2.003,50
2.003,50
8.015,50
1,50
1,50
1,50
7,50
2.000,00
8.000,00
2,00
8,00
TOTAL
1.256,00 4.508,50 7.009,50 9.510,50 12.011,50
34.296,00
Reguler
1.256,00 2.508,50 5.009,50 7.510,50 10.011,50
26.296,00
Pencadangan Tanah
a Pencada Pencadangan ngan Tanah Tanah oleh Pemer Pemerinta intahh
25
50
100
150
200
525 525 Ha
TOTAL
1. Kajian pemetaan dan skenario pencadangan tanah oleh Pemerintah 2. Penyusunan peraturan Menteri terkait pencadangan tanah 3. Sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pencadangan tanah 4. Pencadangan tanah (Ha) *)
25
50
100
150
200
525 Ha
5. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja b Fasilitasi Fasilitasi Penca Pencadanga dangann tanah oleh Pemda Pemda
400
400
400
400
1600 1600 Ha
1. Kajian Penyiapan DAK Pencadangan Tanah 2. DAK Pencadangan Tanah (Ha) **)
400
400
400
400
1600 Ha
3. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
1,50
1,50
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2,00
2,00
2,00
Dekon DAK TP Hibah BA-BUN Non APBN
*) asumsi harga tanah: tanah: rata-rata Rp. Rp. 5 juta/m2 *) asumsi harga tanah: rata-rata rata-rata Rp. 500 ribu/m2, rata-rata rata-rata per tahun 40 kab/kota, masing2 10 Ha
- 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00
8.000,00
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Contact Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No.1 Lantai 6, Wing 3
SKEMA SATUAN UNIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI UU NO.1 TAHUN 2011 PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)
KOTA KOTA BARU B ARU
Lingkungan Lingkungan Hunian Skala Besar/Kasiba
Perumahan Permukiman
Permukiman/Lisiba (Perumahan Skala besar)
Lingkungan Hunian Kawasan Permukiman Kawasan Fungsi Lain/ Bukan Permukiman
Pelayanan Sosial Kegiatan Ekonomi
KAWASAN FUNGSI LAIN/KWS. BUKAN PERMUKIMAN
Perumahan mendukung Kawasan Fungsi Lain
PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
LINGKUNGAN HUNIAN adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)
Jasa Pemerintahan
KAWASAN PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan perikehidupan dan penghidupan (UU
Pusat Kws. Perkim Pusat Lingk. Hunian Pusat Permukiman Pusat Perumahan
BATASAN/Skala (Pasal 6 ayat 3 Permenpera 7/2013 tentang Hunian Berimbang)
KAWASAN PERMUKIMAN Diatas 10.000 RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN 3.000 - 10.000 RUMAH PERMUKIMAN Diatas 1.000 - 3.000 RUMAH
PERUMAHAN 15 - 1.000 RUMAH
KLASIFIKASI KAWASAN PERKOTAAN (PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
No
KLASIFIKASI KAWASAN PERKOTAAAN
KRITERIA JUMLAH PENDUDUK (jiwa/KK)
JANGKAUAN PELAY P ELAYANAN ANAN
1.
Kawasan Perkotaan Perkotaan KECIL
50.000 – 100.000 (12.500 – 20.000 KK)
Satu kecamatan atau antar desa
2.
Kawasan Perkotaan MENENGAH
> 100.000 – 500.000 (25.000 – 125.000 KK)
Satu wilayah kabupaten dan/atau antar kabupaten
3.
Kawasan Perkotaan Perkotaan BESAR
4.
Kawasan Perkotaan METROPOLITAN
> 500.000 (125.000 KK)
Satu wilayah provinsi dan/atau dan/atau antar provinsi •
> 1.000.000 (250.000 KK) •
5.
Kawasan Perkotaan MEGAPOLITAN MEGAPOLITAN
•
> 10.000.000 (2.500.000 KK) •
kawasan perkotaan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan keterkaitan fungsional; Antar provinsi dan/atau nasional gabungan 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan sehingga berpusat jamak dan memiliki keterkaitan keterkaitan fungsional; Regional antar negara
