Daftar Isi SAMPUL DALAM KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab 1.
Bab 2.
Bab 3.
Bab 4.
Bab 5.
Bab 6.
Halaman i iv vii x Xi
Pendahuluan 1.1. Pengertian Bank 1.2. Sejarah Bank 1.3. Jenis - Jenis Bank 1.4. Area Pelayanan Bank Modern 1.5. Peranan Bank Dalam Perekonomian Fungsi dan Kegiatan Bank 2.1. Fungsi Bank 2.2. Kegiatan Pokok Bank 2.3. Kegiatan Pengumpulan Dana Simpanan 2.4. Kegiatan Pemasokan Kredit 2.5. Kegiatan Investasi 2.6. Pentransferan Uang dan Kliring 2.7. Produk Jasa Perbankan Lain
1 2 3 6 6
10 13 13 14 15 16 16
Manajemen Kredit 3.1. Pengertian Kredit 3.2. Prinsip-Prinsip Perkreditan 3.3. Tujuan Pemberian Kredit 3.4. Unsur – Unsur Kredit 3.5. Kebijakan Perkreditan 3.6. Sistematika Perkreditan 3.7. Pembagian Kredit Menurut Sifatnya 3.8. Manfaat Perkreditan
18 19 22 23 24 25 30 34
Manajemen Jasa-Jasa Bank Lainnya 4.1. Pengertian dan Jenis Jasa Bank Lainnya 4.2. Kliring 4.3. Inkaso 4.4. Letter of Credit 4.5. Bank Garansi 4.6. Transfer 4.7. Kartu Plastik
35 35 36 37 38 39 40
Perencanaan Organisasi Bank 5.1. Pendahuluan 5.2. Pengelompokan Fungsi-Fungsi 5.3. Struktur Organisasi Bank 5.4. Pelimpahan Tanggung Jawab 5.5. Jangkauan Pengawasan
45 45 45 48 48
Pemasaran dan Riset Pasar serta Kebijakan Lokasi Bank 6.1. Pengantar 6.2. Fungsi Pemasaran Bank 6.3. Pengembangan Produk 6.4. Produk Baru 6.5. Lokasi Strategis dan Trading Area 6.6. Lokasi Strategis Bank
51 55 55 56 57 57
6.7. Trading Area Bab 7.
Bab 8.
Bab 9.
Bab 10.
Bab 11.
Bab 12.
DAFTAR
58
Asset Liability Management 7.1. Pengertian Asset Liability Management 7.2. Pengertian ALMA 7.3. Landasan dan sasaran ALMA 7.4. Organisasi ALMA 7.5. Ruang Lingkup Tugas ALCO 7.6. Peran dan Mekanisme Kerja ALCO
59 60 61 62 62 63
Perilaku Sumber dan Penempatan Dana 8.1. Pendahuluan 8.2. Format Laporan Keuangan 8.3. Penjelasan Pos-Pos Aktiva 8.4. Penjelasan Pos-Pos Passiva 8.5. Perilaku Pos-Pos Aktiva 8.6. Perilaku Pos-Pos Passiva
66 74 75 77 80 81
Manajemen Likuiditas 9.1. Pengertian Manajemen Likuiditas 9.2. Strategi Likuiditas dan Profitabilitas 9.3. High Liquidity Ratio 9.4. Strategi Yang Diperlukan pada Kondisi High Liquidity
83 86 86 87
Penentuan Suku Bunga Pinjaman 10.1. Pendahuluan 10.2. Pemahaman Neraca dan Rugi Laba 10.3. Konsep Dasar BLR
88 88 88
Manajemen Risiko Bank 11.1. Pendahuluan 11.2. Pengertian Risiko 11.3. Klassifikasi Risiko 11.4. Macam Risiko Bank 11.5. Manajemen Risiko Bank
93 94 95 95 96
Perbankan Internasional 12.1. Sejarah Perkembangan Bank Internasional 12.2. Hubungan Bank Dunia (IBRD) dengan IMF 12.3. The Asian Development Bank 12.4. Eurocurrency Market 12.5. Eurobank 12.6. Profil Bank Dunia
99 100 102 103 103
PUSTAKA
105
98
Daftar Tabel No
Nama Tabel 4.1.
8.1. 8.2. 9.1. 10.1. 10.2. 10.3.
Perbedaan Charge Card, Credit Card, dan Debit Card Neraca PT. Bank ABC Perhitungan Rugi Laba Neraca Bank “XYZ” Rata-rata Bunga dari Sumber Dana Evaluasi Cost of Loanable Fund Saldo Pinjaman Yang Diberikan
Halaman
42 74 77 85 89 91 92
Daftar Gambar No
Nama Gambar
1.1. 2.1. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Area Pelayanan Bank Modern Bank Sebagai Lembaga Intermediary Piramida Kebijaksanaan Kredit Arus Modal Kerja untuk Perdagangan Arus Modal Kerja untuk Industri Pola dari Revolving Credit Pola dari revolving Credit Dengan Skala Diperkecil Pola Aplopend Credit Mekanisme Kliring Antar Bank Mekanisme Letter of Credit Mekanisme Bank Garansi Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Struktur Organisasi Bank Kecil Struktur Organisasi Bank Sedang Struktur Organisasi Bank Besar Peran dan Mekanisme ALCO
3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 7.1.
Halaman 8 11 24 26 26 31 32 33 36 37 39 43 47 49 50 65
Bab 1 Pendahuluan 1.1. Pengertian Bank Pada dasarnya Bank dapat diartikan sebagai lembaga yang memediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana. Pihak surplus dana adalah masyarakat yang memiliki uang lebih yang dapat disimpan di Bank dalam bentuk: giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan pihak defisit dana adalah masyarakat yang mengalami kekurangan dana yang dapat dipenuhi dengan cara meminjam di Bank dalam bentuk kredit (loan) Menurut Rose (2002 : 5) mengatakan bahwa “ Bank is A financial intermediary accepting deposits and granting loans; offers the widest menu of services of any financial institution “. Menurut pengertian Rose di atas, dapat dipahami bahwa Bank adalah perantara keuangan menerima simpanan dan memberikan kredit; memberikan pelayanan dalam menu yang luas untuk berbagai lembaga keuangan. Pengertian yang lebih banyak diacu oleh para pakar perbankan adalah Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa “ Bank adalah badan usaha yang meng-himpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian pada Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998, pengertian di atas ditambahkan, “bank juga berfungsi sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang dengan cara bank memberikan surat, atau selembar kertas dalam bentuk sebagai berikut: Rekening koran atau giro (demand deposit), Deposito berjangka (time deposit), dan Tabungan (saving deposit) Bank juga merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menya-lurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 1.2. Sejarah Bank Meskipun belum berhasil diketahui secara pasti kapan bank pertama kali lahir dipermukaan bumi ?, namun yang jelas peninggalan lempengan - lempengan tanah liat di negara Babylonia tahun 2000 Sebelum Masehi (SM) menunjukkan bahwa pada waktu itu telah beroperasi lembaga-lembaga keuangan yang menyerupai bank-bank tabungan. Peninggalan lainnya yang lebih mudah usianya, bisa ditarik kesimpulan, bahwa pada abad ke 9 SM masyarakat pada waktu itu, telah menggunakan surat tanda tagihan berbentuk “promes” dan “cek”. Dalam abad ke 6 SM masyarakat pada waktu itu telah menggunakan “kredit hipotik”. Bank memimjamkan “emas” dan “perak” dengan tingkat bunga 20 % setiap bulan dan dikenal sebagai Temples of Babylon. Pada tahun 500 SM, menyusul di Yunani didirikan semacam bank, dikenal sebagai “Greek Temple”, yang menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya, serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Pada saat itulah muncul bankir-bankir swasta pertama. Operasinya meliputi; penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Lembaga perbankan yang pertama di Yunani timbul pd thn 560 SM. Usaha bank muncul di Romawi dengan cara beroperasi yang lebih luas lagi, yakni tukar menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, mentransfer modal dan bersamaan dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 509 SM, perbankan juga ikut jatuh. Sejarah perkembangan lembaga keuangan di negara Babylonia kuno terhenti dengan runtuhnya kerajaan mereka yang sangat tenar tersebut. Baru kemudian pada zaman Renaissance, terutama pada zamannya kota-kota dagang Venice dan Florence berkembang, kembali banyak meninggalkan bendabenda sejarah di bidang perbankan.
Pada tahun 527 – 565 Yustinianus mengkodefikasikan hukum Romawi di Konstatntinopel sehingga perbankan berkembang kembali pada tahun-tahun tersebut. Perkembangan ini di awali dengan adanya perdagangan antara Konstantinopel dengan Cina, India dan Ethiopia. Bahkan mata uang Konstantinopel ditetapkan sebagai mata uang internasional pada waktu itu. Hubungan perdagangan kemudian berkembang ke Asia Barat (sekarang Timur Tengah) dan Eropa sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia dan beberapa pelabuhan di Italia Selatan terkenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Bank Venesia didirikan pada tahun 1171 dan merupakan Bank Negara Pertama yang dipakai untuk membiayai perang. Kemudian berturut-turut berdirilah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Awal abad ke 16 di London (Inggeris), Amsterdam (Belanda) serta Antwerpen dan Leuven (Belgia) tukang-tukang emas bersedia menerima uang logam (emas, perak) untuk disimpan. Sebagai tanda bukti penyimpanan, tukang emas memberikan kepada penyimpan suatu tanda deposito yang disebut “Goldsmith’s note” sebagai bukti bahwa tukang emas tersebut mempunyai hutang. Lambat laun deposito itu diterima sebagai alat pembayaran atau menjadi uang kertas.Sejarah mencatat, “Goldsmith’s note” oleh pemiliknya jarang ditukar kembali dengan uang logam. 1.3. Jenis-Jenis Bank Menurut Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1967 Berdasarkan fungsinya Bank dibagi menjadi 4 macam yaitu : (1). Bank Sentral, (2). Bank Umum, (3). Bank Tabungan, dan (4). Bank pembangunan yang diuraikan sebagai berikut: (1). Bank Sentral Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu sebagai Bank Sentral, atau pemimpin dari bank-bank. (2). Bank Umum Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. (3). Bank Tabungan Bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga (4). Bank Pembangunan Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menegah dan panjang di bidang pembangunan Berdasarkan Kepemilikan Modalnya Bank dibagi menjadi : (1) Bank Pemerintah, (2) Bank Swasta Nasional, (3) Bank Swasta Asing dengan uraian sebagai berikut: (1) Bank Pemerintah Bank yang dimiliki oleh pemerintah dan dibagi lagi menurut Bank Umum, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan (2) Bank Swasta Nasional Bank yang modalnya dimiliki oleh pengusaha nasional Indonesia yang juga terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan (3) Bank Swasta Asing Bank Cabang dari Bank-Bank Asing yang berpusat di luar negeri yang kegiatan operasinya diatur dengan ketentuan tersendiri.
Berdasarkan Institusi Penciptaan Uang Bank dapat dikelompokkan menjadi; (1) Bank Primer dan (2) Bank Sekunder yang diuraikan sebagai berikut: (1) Bank Primer Bank yang bisa menciptakan uang (giral) melalui simpanan masyarakat yang ada padanya (simpanan uang likuid dalam bentuk giro). Pada umumnya Bank-Bank Umum Pemerintah, Bank-Bank Umum Swasta baik Nasional maupun Asing. (2) Bank Sekunder Bank yang tidak bisa menciptakan uang (giral) melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank-bank ini pada umumnya ; Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Koperasi, atau bank-bank lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan penggolongan menurut Direktori Perbankan Indonesia (2003) Bank di Indonesia dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu; (1) Bank Persero, (2) Bank Umum Swasta Nasional Devisa, (3) Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, (4) Bank Pembangunan Daerah, (5) Bank Campuran dan, (6) Bank Asing. (1) Bank Persero, yaitu bank umum milik negara (Badan usaha milik negara, atau BUMN). Bank persero ini yang terdiri dari 5 bank yaitu; (a) PT. Bank Rakyat Indonesia, (b) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), (c) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), (d) PT. Bank Mandiri (Persero), dan (e) PT. Bank Ekspor Indonesia. (2) Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND), adalah bank umum milik swasta nasional Indonesia yang dalam transaksinya dapat menggu-nakan mata uang dalam negeri (Rupiah) maupun menggunakan valuta asing. Bank jenis ini di Indonesia terdiri 36 bank. (3) Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa (BUSNND), yaitu bank umum milik swasta nasional Indonesia yang dalam transaksinya hanya menggu-nakan mata uang dalam negeri (Rupiah). Bank jenis ini di Indonesia terdiri dari 40 bank. (4) Bank Pembangunan Daerah (BPD), adalah bank milik pemerintah daerah yang terdiri dari 26 bank. (5) Bank Campuran (BC), yaitu bank milik campuran antara swasta nasional dengan swasta asing yang terdiri dari 23 bank. (6) Bank Asing (BA), adalah bank milik swasta asing yang terdiri dari 10 bank. 1.4 Area Pelayanan Bank Modern Rose (2002 : 8) menggambarkan area pelayanan Bank- Bank Modern dewasa ini meliputi 10 macam area antara lain : Fungsi Pemberian Kredit (The Credit/loan function) Fungsi Transaksi/Pembayaran (The payment/transaction function) Fungsi Penghematan (The thrift/saving function) Fungsi Investasi (The investment/financial planning function) Fungsi Pengembangan Masyarakat (The real estate and community development function) Fungsi Manajemen Kas (The cash management function) Fungsi Bank Perdagangan Investasi dan Surat Berharga (The merchant banking/temporary stock investment function) (h) Fungsi Penjaminan Saham (The investment banking/security underwriting function) (i) Fungsi Broker Surat Berharga (The security brokerage/trading function) (j) Fungsi Asuransi/Manjemen Risiko (The insurance/risk management function) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
1.5. Peranan Bank Dalam Perekonomian Selama ini masyarakat awam mengetahui peranan Bank dalam perekonomian terbatas pada menerima tabungan dan memberikan kredit. Peranan Bank modern dalam perekonomian dewasa ini, telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu perlu diadopsi peran baru untuk melayani keinginan dan kebutuhan nasabah. Peran utama perbankan modern dewasa ini adalah sebagai berikut: (1) Peran Intermediasi, (2) Peran Pembayaran, (3) Peran Guarrantor, (4) Peran Manajemen Risiko, (5) Peran Penasehat Investasi dan Tabungan, (6) Peran Penjaminan Keamanan Nilai Surat Berharga, (7) Peran Agensi, dan (8) Peran Pengambilan Kebijakan yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: (1) Peran Intermediasi Mentrasnformasikan terutama merima simpanan uang (giro, deposito, dan tabungan) dari rumah tangga kemudian memberikan kredit untuk perusahaan dan individu dalam rangka menginvestasikan dananya dalam bentuk, pembangunan gedung baru, peralatan, dan barang-barang lain. (2) Peran Pembayaran Peran pembayaran bank adalah menyelesaikan pembayaran untuk atas nama nasabahnya (seperti penerbitan dan pembayaran cek, pengiriman uang melalui telegram, menyediakan saluran untuk pembayaran elektronik (ATM), dan penukaran valuta asing dan koin. (3) Peran Guarrantor Peran membantu dan menggaransi nasabah mereka untuk melunasi hutangnya, ketika nasabah tersebut tidak mampu membayar (seperti penerbitan letter of credit) Adapun ke 10 area pelayanan Bank modern yang telah diuraikan sebelumnya dikemukakan pada Gambar 1.1. sebagai berikut:
The credit
The Payments
(loan function)
(transaction function)
The insurance (risk management function)
The security brokerage (trading function)
The investment banking (security underwriting function)
The thrift (saving function)
The investment/ financial planning function The Modern Bank
The merchant banking (temporary stock investment function)
The real estate and community development function) The cash management function
Gambar 1.1. Area Pelayanan Bank Modern (Sumber : Rose, 2002 : 8)
(4) Peran Manajemen Risiko Peran bank dalam membantu nasabah dalam menyiapkan dana untuk menanggulangi risiko properti dan individu (5) Peran Penasehat Investasi dan Tabungan Peran Bank dalam memberikan nasehat kepada nasabah dalam melakukan investasi dan tabungan untuk tujuan jangka panjang untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dengan membangun, memenej, dan memproteksi tabungan. (6) Peran Penjaminan Keamanan Nilai Surat Berharga Peran Bank dalam menjamin nilai surat berharga dan melindungi barang- barang berharga nasabahnya dan menjamin harga pasar surat berharga nasabahnya. (7) Peran agensi Peran agensi Bank adalah bertindak atas nama nasbah untuk mengatur dan melindungi properti nasabahnya, atau mengeluarkan dan menebus surat-surat berharga nsabahnya (yang pada umumnya melalui jasa kepercayaan bank) (8) Peran Pengambilan Kebijakan Peranan Bank di sini adalah Bank bertindak sebagai saluran kebijakan pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan mengejar tujuan sosial.
Bab 2 Fungsi dan Kegiatan Bank 2.1.
Fungsi Bank Koch dan Donald, 2000 (2001 : 76) mengatakan bahwa “Bank berfungsi lembaga intermediasi. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yaitu sektor usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi defisit. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung, atau kreditur (ultimate lenders) kepada peminjam, atau debitur (ultimate borrowers)”. Dari definisi pakar tersebut, dapat disimpulkan tiga fungsi utama bank dalam pembagunan ekonomi, yaitu ; (a) lembaga penghimpun dana, (b) lembaga penyalur dana, dan (c) lembaga yang memperlancar perdagangan. (a). (b). (c).
Bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank sebagai lembaga yang penyalur dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang
Fungsi umum bank adalah intermediary antara surplus dana (nasabah penabung: Kreditur) dengan defisit dana (nasabah peminjam: Debitur). Fungsi khusus bank menurut para pakar :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Howard D. Crosse dan George H. Hempel (1997) menyebut 7 fungsi pokok bank umum ; Credit creation (penciptaan kredit) Depository function (fungsi giral) Payments and collection (pembayaran dan penagihan) Saving accumulations and investment Trust service Other service Perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham
(1) (2) (3) (4) (5)
Sedangkan Oliver G Wood Jr (1978) ada 5 fungsi bank dalam perekonomian yaitu; Memegang dana nasabah Menyajikan mekanisme pembayaran Menciptakan uang dan kredit Menyajikan pelayanan trust Menyajikan jasa-jasa lain
Di sisi lain American Bankers Association (1971) mengatakan paling tidak ada 4 fungsi Bank antara lain : (1) The deposits function (fungsi penyimpanan dana) (2) The payments function (fungsi pembayaran) (3) The loan function (Fungsi pemberian kredit) (4) The money function (fungsi uang) Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari lembaga perbankan dapat digambarkan sebagai berikut :
Primary Reserve
Giro
Secondary Reserve
Deposito Bank Sebagai Tabungan Modal
Pinjaman
Lembaga Intermediary
Kredit Investasi Lain Aktiva Tetap
Gambar 2.1. Bank Sebagai Lermbaga Intermediary Dari pendapat beberapa pakar yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut : (1) Fungsi pengumpulan dana, (2) Fungsi pemberian kredit, (3) Fungsi investasi, (4) Fungsi penciptaan uang, (5) Fungsi pembayaran, dan (6) Fungsi pemindahan uang, serta (7) Fungsi pemasokan produk jasa perbankan lainnya, yang diuraikan sebagai berikut: (1) Fungsi Pengumpulan Dana Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat surplus dana yang dapat disimpan pada Bank dalam bentuk ; (a) giro, (b) deposito dan (c) tabungan, kemudian diputar oleh Bank dengan memberikan Kredit (loan) kepada Nasabah (masyarakat defisit dana) yang membutuhkan dan memenuhi kriteria penerima kredit. (2) Fungsi Pemberian Kredit Kredit ini terdiri dari 3 jangka waktu yaitu : (a) Jangka pendek, (b) Jangka menengah, dan (c) Jangka panjang. (3) Fungsi Investasi (Penanaman Dana) Investasi finansial dalam bentuk pembelian surat-surat berharga, seperti; (a) Surat tanda hutang (obligasi, wesel, Sertifikat Bank Indonesia), dan (b) Laba atau deviden (4) Fungsi Penciptaan Uang Fungsi penciptaan uang (giral) dipandang sebagaikegiatan pokok bank seperti; (a) Pemberian surat cek (rekening koran), (b) bilyet giro, (c) surat wesel, (d) buku tabungan nasabah (5) Fungsi Pembayaran Bank merupakan lembaga pemasok jasa pembayaran terbesar. Melalui; (a) cek atau bilyet giro, (b) surat wesel, (c) kupon, (d) transfer uang (surat atau telegram). Pembayaran dilakukan melalui pendebitan dan pengkreditan terhdp rekening-rekening bank dari nasabah (6) Fungsi Pemindahan Uang Bank dapat melakukan kegiatan pemindahan uang dengan cara; menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran nasabahnya, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga, pelayanan pembayaran antara seperti; (a) telepon, (b) listrik, (c) air, (d) uang kuliah yang kesemuanya disebut “Trust Service” (7) Fungsi Pemasokan Produk Jasa Perbankan Lainnya Bank dalam menjalankan fungsi pemasokan produk jasa lainnya seperti ; (a) pemberian Bank garansi, (b) Safety box, (c) Letter of Credit, (d) Advising Letter of Credit, (e) Credit Card.dll
2.2. Kegiatan Pokok Bank Menurut Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI) menyebut kegiatan-kegiatan pokok antara lain : 1. Menerima simpanan 2. Memberikan kredit jangka pendek 3. Memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang dan/atau turut serta dalam perusahaan 4. Memindahkan uang 5. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran 6. Mendiskonto surat-surat berharga jenis tertentu 7. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain dan pembayaran dengan surat dan telegram 8. Membeli dan menjual surat-surat pinjaman 9. Memberi garansi bank 10. Menyewakan tempat menyimpan barang berharga 11. Menjalankan usaha lain yang lazim dikerjakan oleh bank 2.3. Kegiatan Pengumpulan Dana Simpanan Kegiatan pengumpulan dana simpanan yang dilakukan pihak perbankan berasal dari masyarakat yang sering disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber dan bagi bank. Adapun DPK tersebut terdiri dari : (1) Giro, (2) Tabungan, dan (3) Depostio, dengan uraian secara rinci sebagai berikut: 1. Giro : Simpanan DPK pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan antara lain; (a) cek, (b) bilyet giro, (c) surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. 2. Tabungan : Simpanan DPK pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan mendatangi bank dan jumlahnya tidak boleh melebihi saldo tabungan minimal. 3.
Deposito : Simpanan DPK pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Pada lembaran Deposito tercantum:nama pemilik, nilai pokok deposito, tingkat bunga dan tanggal jangka waktu jatuh tempo.
2.4. Kegiatan Pemasokan Kredit Kegiatan pemasokan kredit merupakan fungsi paling utama, karena dari kegiatan inilah bank dapat memperoleh pendapatan (lending base income: on balance sheet) Kegiatan pemberian kredit (loan) dapat diharapkan menutup berbagai pengeluaran (bunga tabungan, bunga deposito, jasa giro, gaji karyawan, biaya operasional dan penyusutan aktiva, sewa) disamping itu dari kegiatan ini juga diharapkan bank dapat membagikan dividen kepada pemilik Kredit (loan) yang diberikan oleh bank dapat dibedakan sesuai jangka waktunya yaitu: a. Kredit jangka pendek (kurang 1 tahun) b. Kredit jangka menengah ( 1 – 3 tahun) c. Kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun) Berdasarkan macam penggunaan kredit dapat dibedakan menjadi : (a) Kredit Produksi, (b) Kredit Konsumsi. Sedangkan berdasarkan macam jaminannya kredit dapat dibedakan menjadi : (a) Kredit Kolateral, (b) Kredit Hipotek. Di lain pihak berdasarkan tujuan pemakaiannya kredit dapat dibedakan menjadi: (a) Kredit Ekspor, (b) Kredit Modal Kerja, (c) Kredit Kredit Investasi, dan (d). Kredit Perumahan dll.
2.5. Kegiatan Investasi Investasi Finansial, yaitu penanaman dana dalam bentuk: 1. Surat-surat berharga (saham) 2. Surat tanda utang (surat obligasi, surat wesel, SBI dsb) Tujuan investasi mendapatkan imbalan berupa pendpatan modal (bunga dan diskonto, laba atau dividen). Dana yang tertanam dalam investasi dalam bentuk aktiva likuid (aktiva cadangan primer : primary reserve). Yang termasuk sebagai transaksi investasi antara lain : (a) mendiskonto surat berharga, (b) membeli dan menjual surat-surat pinjaman, (c) membeli dan menjual cek, (d) surat wesel, (e) kertas dagang (commercial paper), dan (f) pembayaran dengan surat dan telegram. Ketentuan Transaksi Diskonto Surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara solider dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan. Surat wesel dan kertas dagang (commercial paper) yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit, maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan. Kertas perbendaharaan atas beban negara seperti; Surat Utang Negara (SUN) dengan pelunasan dalam 6 bulan dan selama periode diskontonya turut bertanggung jawab secara solider. Mandat dan/atau surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen lelang. Dalam diskonto jenis ini bank membayar terlebih dulu seharga nilai nominal dikurangi suku bunga yang dikenakan pada instrumen kredit yang didiskontokan tsb. Membeli dan Menjual Surat-Surat Pinjaman Wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan seperti; Kertas perbendaharaan atas beban negara, Surat utang yang tercatat pada suatu bursa efek resmi atas beban negara atas bunganya atau pelunasannya dijamin oleh negara Membeli dan Menjual Cek, Surat Wesel, Kertas Dagang Kegiatan ini, masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan, dan adanya jaminan yang lazim berlaku untuk hal tsb. 2.6. Pentransferan Uang dan Kliring Jasa pemindahan (pengiriman) uang ini, pelaksanaannya bisa dengan menggunakan berbagai cara : (a) melalui pengiriman wesel tunjuk, (b) cek, (c) bilyet giro, (d) penarikan atas saldo kredit pada bank koresponden. Ketentuan Transfer dan Kliring Bank Umum memindahkan uang baik dengan pemberitauan: telegram, surat, wesel tunjuk diantara sesama kantornya, penarikan atas saldo kredit yang ada pada korensponden. Pengiriman uang hanya boleh dilakukan dengan menggunakan cara yang biasa dilakukan oleh dunia perbankan yaitu dengan wesel, kawat dan surat. Pengiriman uang tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan likuiditas antar cabang yang disertai suatu sistem cover yang baik, sehingga tidak menyulitkan likuiditas salah satu cabang yang bersngkutan. Pengiriman uang hanya dapat dilakukan jika disertai penyetoran uang riil. Pengiriman uang atas dasar penyetoran dengan cek bank lain (atau warkat-warkat kliring lainnya) yang belum dikliringkan tidak diperkenankan 2.7. Produk Jasa Perbankan Lain-Lain Produk jasa perbankan lain terdiri dari dua macam yaitu; produk jasa perbankan dalam negeri dan produk jasa perbankan luar negeri : Produk Jasa Perbankan Dalam Negeri berupa : Jasa “trust” Mendiskontokan surat-surat berharga Membeli dan menjual surat-surat kredit Pemberian jaminan Jual-beli surat-surat berharga pasar uang
Aktivitas jual-beli efek Jual-beli efek Jasa penyimpanan Kartu kredit
Produk Jasa Perbankan Luar Negeri terdiri dari: Pemasokan kredti untuk membelanjai impor dan ekspor Mengeluarkan L/C komersial Menerbitkan L/C wisata (travelers’ L/C) Mendiskontokan surat wesel luar negeri Membeli dan menjual valuta asing Menerbitkan surat wesel luar negeri Mentransfer dana ke luar negeri melalui pos atau melalui telegram Mengikuti informasi perkembangan keadaan dan keuangan negara lain Melaksanakan koleksi/penagihan cek surat wesel dan surat utang luar negeri Melaksanakan pengurusan surat-surat angkutan dipelabuhan pengiriman ke luar negeri Melaksanakan pembayaran L/C ekspor dan L/C wisata Menjual cek wisata (travelers’ check) Membayar tunai cek wisata Mengikuti peraturan-pertauran ttg ekspor, dan penggunaan valuta asing yg dikeluarkan oleh pemerintah negara lain.
Bab 3 Manajemen Kredit 3.1. Pengertian Kredit Kata “Kredit” berasal dari bahasa Yunani “Credere”, artinya “kepercayaan” yang dalam praktek sehari-hari berkembang lebih luas lagi antara lain: (1) Kredit dalam pengertian umum, dan (2) Kredit dalam pengertian sesuai dengan Undang-undang. Adapun uraian pengertian secara rinci sebagai berikut: 1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. 2. Kredit dalam pengertian lembaga perbankan, sesuai dengan yang termuat dalam Bab 1, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 7 tahun 1992 yaitu : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan pengertian kredit yang mencakup 3 hal sebagai berikut: 1. Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. 2. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. 3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam praktek sehari-hari persetujuan pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan atau secara notariat, dan sebagai pengamanan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya akan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. 3.2. Prinsip-Prinsip Perkreditan Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5 C yang meliputi ; (1) Character, (2) Capacity, (3) Capital, (4) Collateral, dan (5) Condition of economic, dengan uraian masing-masing sebagai berikut: 1. Character (Karakter) Pemberian kredit pada dasarnya berdasarkan kepercayaan dari pihak Bank bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian soal karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajibankewajibannya. 2. Capacity (Kapasitas) Kapasitas adalah kemampuan calon kreditur (calon peminjam) melunasi kewajibankewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud dari penilaian kapasitas disini adalh untuk menilai sampai sejauhmana hasil usaha yang akan diperolehnya
tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Pengukuran kapasitas dari calon kreditur (calon peminjam) dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain; a. Pendekatan historis Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai past performance (kinerja masa lampau) dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu. b. Pendekatan Financial Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai posisi neraca dan laporan Rugi/laba untuk beberapa periode terakhir untuk mengetahui seberapa besarnya solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usahanya serta tingkat risiko usahanya. c. Pendekatan Educational Pendekatan dilakukan dengan cara menilai latar belakang pendidikan para pengurus calon kreditur (calon peminjam), hal ini penting bagi perusahaan-perusahaan yang menghendaki kemampuan teknologi tinggi, ataupun usaha-usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti; rumah sakit biro konsultan. d. Pendekatan Yuridis Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai apakah calon kreditur (calon peminjam) tersebut secara yuridis memiliki kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank. e. Pendekatan Manajerial Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai sampai sejauhmana kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya. f. Pendekatan Teknis Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai sampai sejauhmana kemampuan calon kreditur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti; tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan kerja/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, bahkan sampai kepada kemampuan dalam merebut market share 3. Capital (modal) Kapital/modal adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon kreditur (calon peminjam). Kemampuan modal sendiri merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar, miisalnya dalam situasi pasar modal dengan suku bunga yang tinggi, maka sebaiknya komposisi modal sendiri ini harus semakin besar. 4. Collateral (Borg : jaminan) Kolateral adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh kreditur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat kolateral adalah sebagai alat pengamanan, apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal, atau sebab-sebab lain, dimana kreditur tidak mampu melunasi kredit dari usahanya yang normal. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. Kolateral ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan dari proyek nasabah. Penilaian kolateral ini harus ditinjau dari 2 sudut ekonomisnya, yaitu nilai ekonomis dari barangbarang yang akan dijaminkan, serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.
5. Condition of economic (Kondisi perekonomian) Kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya, peraturanperaturan pemerintah dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat, maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha perusahaan yang memperoleh kredit. 3.3.
Tujuan Pemberian Kredit Tujuan utama pemberian kredit yang dapat diuraikan disini antara lain: (1) Mencari Keuntungan, (2) Membantu Usaha Nasabah, dan (3) Membantu Pemerintah yang diuraikan sebagai berikut: 1. Mencari Keuntungan Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh hasil dari pemberian dari kredit itu sendiri. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai kontraprestasi (imbalan) jasa dan biaya administrasi dan provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, akibat kurangnya pendapatan bunga dari pemberian kredit, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi. 2. Membantu Usaha Nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Adanya kredit bagi pengusaha, maka ekspansi perusahaan dapat dilakukan dengan baik. 3. Membantu Pemerintah Tujuan membantu pemerintah adalah memperlancar pertumbuhan perekonomian, mengingat semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan, maka akan semakin membuka kesempatan kerja. Di samping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai berikut: Meningkatkan daya guna uang, barang dan peredaran/lalu lintas uang. Meningkatkan peredaran barang dan sebagai alat stabilitas ekonomi. Untuk meningkatkan kegairahan usaha dari perusahaan-perusahaan Meningkatkan pemerataan pendapatan. 3.4. Unsur – Unsur Kredit Unsur – unsur yang harus ada dalam pengelolaan kredit perbankan antara lain: (1) Kepercayaan, (2) kesepakatan, (3) Jangka Waktu, (4) Risiko, dan (5) Balas jasa, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut: 1. Kepercayaan Dalam pengertian luas kredit diartikan sebagai “kepercayaan” . Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi kredit adalah pihak bank (debitur) percaya kepada penerima kredit (kreditur) bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi pihak debitur merupakan penerimaan kepercayaan sehingga ia mempunyai kewajiban untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak debitur (bank) dimana sebelumnya sudah dilakukan penyeledikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 2. Kesepakatan Di samping unsur percaya di dalam pemberian kredit, juga mengandung unsur kesepakatan antara debitur (bank) dengan kreditur. Pada umumnya kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 3. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan oleh debitur, memiliki jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya kredit (kredit macet). Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan pihak debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha pihak kreditur tanpa ada kesegajaan. 5. Balas Jasa Balas jasa merupakan kontraprestasi atas pemberian kredit dari pihak debitur yang dikenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan provisi serta biaya administasi ini, merupakan pendapatan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai bagi hasil (Profit sharing). 3.5.
Kebijaksanaan Perkreditan Kebijakan perkreditan merupakan pedoman kerja, sehingga kebijakan tersebut haruslah mengandung keputusan-keputusan politis dan keputusan-keputusan yang bersifat teknis operasional. secara sederhana keputusan manajemen dapat digambarkan dalam bentuk piramida kebijakan sebgaia berikut :
Kebijakan politis dan strategis
Informasi ekstern
Top Manajeman Kebijakan taktis Implementatif Middle Manajemen
Lower Manjemen
Operasional Infromasi – internal
Kebijakan Teknis Operasional
Pelaksanaan Operasional
Gambar 3.1. Piramida Kebijakan Kredit Dari gambar 3.1., di atas, dapat disimpulkan bahwa top manajemen dalam pembuatan kebijakan kredit perlu infromasi ekstern dan infromasi intern. Kadar informasi ekstern akan lebih banyak berpengaruh daripada infromasi intern. Sebaliknya pada lower manajemen kadar infromasi intern yang lebih banyak berpengaruh. Secara keseluruhan dari gambar di atas akan terlihat bahwa untuk membentuk kebijakan kredit yang baik, memerlukan kerjasama yang erat dari semua level manajemen sesuai dengan porsinya masing-masing dalam mengelola informasi ekstern/intern untuk membuat suatu kebijakan kredit. Dalam menetapkan kebijaksanaan kredit diperlukan 3 azas pokok yaitu; azas likuiditas, azas solvabilitas dan azas rentabilitas. Di samping itu manajemen perlu pula memperhatikan; keadaan perekonomian, perkembangan politik, peraturan-peraturan penguasa moneter yang ada, kemampuan banka yang bersangkutan dalam mengumpulkan dan dengan biaya yang relatif murah, volume permintaan kredit, besarnya laba yang diharapkan, kemampuan manajemen bank itu sendiri, para saingan dari bank-bank/lembaga keuangan lain yang memasar-kan jasa perkreditan.
3.6. Sistematika Perkreditan Variasi bentuk perkreditan dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain; (1) Pembagian menurut jenis kredit yang diberikan, (2) Pembagian menurut sifat kredit yang diuraikan secara rinci sebagai berikut: 1. Pembagian Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai Dalam klassifikasi ini bentuk perkreditan dapat dilihat dari obyek yang dibiayai dengan kredit tersebut antara lain; (a) Kredit modal kerja, (b) Kredit Investasi, (c) Personal loan, dan (d) Non Cash loan, dengan uraian masing-masing sebagai berikut: a. Kredit Untuk Modal Kerja Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada krediturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu siklus usaha (jika dilihat pada neraca terdiri dari; uang kas, piutang dagang, persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi). Arus modal kerja dapat digambarkan sebagai berikut :
Uang Kas
Barang Dagangan
Di jual secara Ditagih
Piutang dagang Gambar 3. 2. Arus Modal Kerja untuk Perdagangan
Dari gambar 3.2., di atas, nampak bahwa dari uang kas digunakan untuk membeli barang dagangan, kemudian barang dagangan dijual secara kredit yang melahirkan piutang dagang dan akhirnya akan ditagih saat jatuh tempo menjadi uang kas kembali disebut sebagai satu siklus usaha. Sedangkan arus modal kerja untuk industri dikemukakan pada Gambar 3.3., sebagai berikut;
Uang Kas
Bahan Baku, Bahan Bantu
Barang Jadi
Tenaga Kerja, Biaya Ditagih
Piutang Dagang
Dijual secara Kredit
Gambar 3.3. Arus Modal Kerja untuk Industri Dari gambar 3.3., di atas, nampak bahwa dari uang kas digunakan untuk membeli bahan baku, bahan pembantu, membayar upah tenaga kerja dan biaya tidak langsung, kemudian barang jadi dijual secara kredit yang melahirkan piutang dagang dan akhirnya akan ditagih saat jatuh tempo menjadi uang kas kembali disebut sebagai satu siklus usaha.
Secara lebih spesifik bentuk kredit modal kerja ini antara lain; Untuk perdagangan, antara lain (kredit leveransir, kredit ekspor, kredit untuk pertokoan, Untuk barang industri, antara lain (kredit modal kerja pabrik makanan, kredit modal kerja pabrik tekstil, dll) Untuk bidang perkebunan, antara lain (kredit untuk membeli pupuk, kredit untuk membeli obatobatan anti hama, dll)
Kredit untuk kontraktor bangunan Kredit modal kerja untuk perbengkelan/service station, dll.
b. Kredit Untuk Investasi Kredit investasi adalah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu siklus usaha. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barangbarang modal akan dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya dalam jangka waktu antara 5 sampai 20 tahun.
Bentuk-bentuk kredit investasi yang lebih spesifik antara lain; Membeli tanah untuk industri, tanah untuk pertambangan, maupun tanah untuk perkebunan dll. Membeli mesin-mesin, alat-alat angkutan, peralatan-peralatan produksi dll. Mendirikan bangunan gedung pabrik, bangunan hotel, rumah sakit, gedung perkantoran, proyek pertokoan dll. Menanam tanaman-tanaman keras pada perkebunan sampai menghasilkan secara ekonomis. Membangun kapal, pesawat terbang, peralatan-peralatan kerja yang akan dipakai sendiri.
c.
Personal loan Kredit ini diberikan kepada pribadi untuk keperluan konsumtif, seperti untuk pembelian alat-alat rumah tangga. d. Non cash Loan Kredit jenis ini adalah sejenis kredit yang belum efektif dapat ditarik secara tunai ataupun secara pemindahbukuan, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran dikemudian hari. Pembayaran baru akan dilakukan oleh bank apabila transaksi yang akan dilakukan direalisir atau apa yang diperjanjikan menjadi efektif. Jenis-jenis kredit non kas antara lain; (d1) bank garansi, (d2) fasilitas L/C impor, (d3) fasilitas L/C dalam negeri d1. Bank Garansi Sesuai dengan SK Dir Bank Indonesia No. 23/88/Kep./Dir tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 yaitu; Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Jaminan dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji, Jaminan lain yang terjadi karena perjanjian bersyarat, sehingga dapat menumbuhkan kewajiban finansial bagi bank.
Dalam praktek sehari-hari bentuk garansi bank yang umum terjadi adalah ; Tender bond, bid bond, yaitu bank garansi yang diperlakukan para kontraktor untuk dapat mengikuti tender. Bank garansi uang muka, yaitu bank garansi yang dikeluarkan oleh bank untuk menjamin atas permintaan uang muka oleh nasabahnya dalam rangka suatu kerjasama/pelaksanaan kontrak kerja dll. Bank garansi untuk penangguhan pembayaran bea cukai. Bank garansi untuk penyerahan barang/penerima barang oleh leveransir dari pabrikan dll.
d2. Fasilitas Pembukaan L/C Impor Letter of credit (L/C) adalah perangkat kerja bank yang berupa suatu jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk penjual atas permintaan dan sesuai dengan instruksi pembeli, dimana bank memberikan jaminan atau memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran akseptasi atau negosiasi wesel-wesel berdasarkan penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan sesuai dengan syarat dan kondisi dalam L/C yang bersangkutan.
Dari pengertian L/C terkandung suatu perjanjian kesanggupan/jaminan berupa; Untuk pihak pembeli hal ini merupakan kepastian penerimaan barang sebagaimana ditentukan dalam L/C.
Untuk pihak penjual merupakan kepastian pembayaran atas penyerahan barangnya sebagaimana ditentukan dalam L/C.
Dalam posisi ini bank pembuka L/C mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan pembayaran apabila pihak importir gagal memenuhi kewajiban. Jadi pada saat pembukaan L/C dengan setoran uang muka di bawah 100 % sudah terkandung adanya pemberian fasilitas kredit yang belum efektif yang dapat disebut “ non cash loan”. d.3. Fasilitas L/C dalam negeri Mekanisme kerja dari L/C dalam negeri pada intinya sama dengan L/C Impor, baik dalam penerbitan maupun dalam aturan mainnya, jadi sama-sama fungsinya “non cash loan” pula, adapun perbedaannya antara lain ;
L/C dalam negeri menggunakan valuta rupiah sedangkan L/C impor menggunakan valuta asing yang disepakati para pihak yang berkepentingan. L/C dalam negeri hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia.
2. Pembagian Kredit Menurut Sifat-Sifatnya Jenis-jenis kredit menurut sifat-sifatnya dapat dikelompokkan menjadi ; (a) Revolving credit, dan (b) Kredit dengan plafond menurun/Kredit Investasi dengan uraian sebagai berikut: a. Revolving Credit (Kredit Berulang) Kredit jenis ini merupakan kredit yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan dana dari pihak debitur. Jadi pada jenis kredit ini baki debitnya akan berfluktuasi dari waktu ke waktu yang lain sesuai dengan kapasitas/kebutuhan ddana yang sedang berlangsung. Jangka waktu kreditnyapun juga dapat diperpanjng berulang-ulang selama kegiatan usahanya tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kredit ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha debitur, baik bidang perdagangan, industri, prasarana, perkebunan dll. Mengingat sifatnya yang berputar/berulang (revolving), maka dalam pelaksanaannya kepada nasabah yang bersangkutan dibukakan suatu hubungan rekening koran, dan kepada nasabah yang bersangkutan dapat pula diberikan “cek/bilyet giro” untuk melaksanakan penarikan kreditnya sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan modal kerjanya. Dengan demikian nasabah tidak khawatir rekeningnya tidak dapat ditarik padahal yang berrsangkutan baru saja melakukan setoran-setoran pada rekening tersebut. Begitupula untuk perhitungan bunga yang harus dibayar tergantung dari rata-rata penarikan/ratarata peredaran kredit atau dari rata-rata volume kreditnya. Semakin tinggi rata-rata penarikan kreditnya, maka semakin tinggi pula kewajiban pembayaran bunganya. Pola kredit ini dapat digambarkan sebagai berikut ; Volume usaha Baki debit
Overdraft Maksimum kredit Plafond
Kelonggaran Tarik
Periode Usaha Gambar 3.4. Pola dari Revolving Credit
Untuk pengendalian kredit jenis ini dapat dimonitor melalui estimasi Statement of Sources and uses of fund atau dari estimasi cash flow dari suatu periode ke periode berikutnya. Apabila usaha nasabah mempunyai bermacam-macam kegiatan, dimana masing - masing kegiatan tersebut diadministrasikan dalam unit yang terpisah/dapat dipisahkan secara tegas, maka plafond kredit tersebut dapat diberikan untuk masing-masing jenis, tetapi sebaiknya dikontrol melalui satu plafond kredit saja. Dalam jenis kredit ini, mengingat dapat diperpanjang secara berulangkali, maka reputasi manajemen merupakan faktor yang dominan dalam penilaian kredit yang akan diberikan, di samping itu kestabilan volume pemasaran juga merupakan faktor yang perlu diperhitungkan. Namun apabila jangka waktu tersebut diperkecil, dapat digambarkan sebagaimana Gambar 3.5., sebagai berikut;
Plafond kredit
Realisasi baki Debit Volume usaha Baki debit
Overdraft Maks kredit Plafond
Rata-rata Kebutuh an Kredit Kelong-garan Tarik Periode Usaha Gambar 3.5. Pola dari Revolving Credit Dengan Skala Diperkecil b. Kredit Dengan Plafond Menurun/Kredit Investasi Kredit dengan plafond menurun yaitu jenis-jenis kredit yang secara sistematis plafondnya bertahap menurun sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Pemberian kredit atas dasar plafond menurun ini diberikan untuk pembiayaan “Deffered cost” yang diperlukan oleh nasabah untuk pembelian barang-barang modal yang mempunyai turnover lebih dari satu siklus usaha. Kegiatan usaha yang dibiayai dengan kredit ini mempunyai ciri utama memerlukan modal (dana) yang relatif besar pada arah kegiatannya yang memerlukan jangka waktu yang relatif panjang dalam pelunasannya. Pola kredit macam ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Volume kredit Y
a
b besarnya angsuran tiap periode
Plafond kredit pada saat awal c l dst Y grace period
t
periode operasi Gambar 3.6. Pola Aplopend Credit
Keterangan gambar : a : Jumlah kredit yang diperoleh a: b: : Y sampai dengan a, yaitu jangka waktu grace period/masa konstruksi/tenggang waktu pelunasan b : Besarnya angsuran kredit setiap jangka waktu yang telah ditetapkan c : Jangka waktu tiap masa angsuran Y : Plafond kredit/maksimum kredit yang semakin menurun Untuk membantu mempermudah dalam perencanaan pelunasan kredit dapat ditempuh melalui penyusunan : a. Estimasi dari “statement of sources and uses of fund” sesuai jangka waktu ekonomis dari barangbarang yang dibiayai dengan kredit. Dari estimasi ini baru diketahui jumlah dana yang dapat dikumpulkan, tetapi belum menunjukkan jumlah rupiah yang dapat disishkan , oleh karena itu masih belum memadai untuk mengukur kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya secara tunai. b. Estimasi Cash Flow, untuk mengatasi kekurangan yang ada pada statement of sources and uses fund di atas, oleh karena itu perlu dilengkapi dengan estimasi Cash Flow ini, yang menunjukkan arus uang tunai masuk dan keluar untuk suatu jangka waktu yang sama dengan estimasi dari statement of sources and uses fund. Dengan demikian dari estimasi cash flow ini akan diketahui jumlah uang tunai yang surplus tiap periode angsuran untuk pelunasan kredit investasi yang diperoleh dari bank.
3.8. Manfaat Perkreditan Ada berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung dan tidak langsung terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh bank-bank komersial. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung sudah tentu pihak bank dan pihak calon debitur itu sendiri, karena kedua belah pihak inilah yang pertama-tama akan menerima manfaat dari perkreditan itu secara langsung. Sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini penguasa moneter dan masyarakat luas juga akan menerima manfaat perkreditan secara tidak langsung, berupa pertumbuhan perekonomian.
Bab 4 Manajemen Jasa-Jasa Bank Lainnya 4.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jasa Bank Lainnya Salah satu fungsi bank yang sangat vital lainnya, adalah membantu memperlancar transaksi bisnis guna memperlancar lalu lintas pembayaran. Untuk menjalankan fungsi bank tersebut di atas, maka dibutuhkan jasa-jasa bank lainnya yaitu; (i) Kliring, (ii) Inkaso, (iii) Letter of Credit, (iv) Bank Garansi, (v) Transfer, dan (vi) Kartu Plastik (kartu kredit) dengan uraian sebagai berikut: 4.2. Kliring Cara penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta dlm bentuk warkat atau surat berharga. Mekanisme kliring dpt mempermudah, memper-cepat dan lebih efisien utk penyelesaian utang-piutang antar bank-bank peserta kliring. Proses dilaksanakan oleh lembaga kliring BI dgn menyediakan tempat antar bank-bank peserta. Warkat kliring; cek , bilyet, Certificate Deposit, nota debet dan nota kredit. Adapun mekanisme krliring antar bank-bank di Bank Indonesia dikemukakan pada Gambar 4.1. Adapun mekanisme kliring tersebut dikemukakan sebagai berikut:
Bank Indonesia
Rek. Bank A di kredit
Lembaga kliring
Rek. Bank B di debet (4) Kliring keluar
(4) Kliring masuk Cek/BG Bank A
Cek/BG Bank B
Bank A
Bank B (3) Cek/BG Bank A
(5) Rek Nasbah A di debet
Nasabah Giro Bank A
(6) Rek Nasabah B di kredit
(1) Transaksi (2) Cek/BG
Nasabah Giro Bank B
Gambar 4.1. Mekanisme Kliring Antar Bank Pertama-tama nasabah giro pada bank B melakukan transaksi dengan nasabah giro pada bank A dan untuk transaksi tersebut nasabah giro bank A memberikan cek Bilyet Giro kepada nasabah giro bank B, kemudian nasabah giro bank B selanjutnya memberikan cek bilyet giro tersebut kepada bank B. kemudian lebih lanjut bank B memberikan cek bilyet giro bank B (kliring keluar) pada lembaga kliring di Bank Indonesia dan lembaga kliring menarik cek bilyet giro bank A (kliring keluar), sehingga rekening grio bank A dikredit dan rekening bank B di debet, selanjutnya bank A mendebet rekening giro nasabah bank A dan Bank B mengkredit rekening giro nasabah B. 4.3. Inkaso Inkaso adalah jasa bank yang diberikan kepada pihak lain untuk melakukan penagihan kepada nasabah atas warkat kliring yang dimilikinya termasuk warkat yang diterbitkan oleh pihak bank yang berada di luar wilayah kliring bank yang memberikan jasa penagihan tersebut. Penagihan dilakukan oleh bank atas warkat kliring dgn perintah nasabahnya disebut Inkaso. Misalnya; Amir memiliki warkat yang diterbitkan oleh Bank B, karena Amir tinggal berjauhan dengan bank B, maka Amir tidak perlu melakukan penagihan kepada Bank B, Amirr dapat
menyerahkan penagihannya kepada Banknya (Bank C) yang akan melakukan penagihan melalui lembaga kliring 4.4. Letter of Credit (L/C) Jasa lain yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang, terutama ekspor-impor adalah kredit rekening koran (letter of credit : L/C). Bank yang memberikan L/C kepada nasabah, berarti bank yang bersangkutan memberikan jaminan untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabahnya. Pembeli (importir) dan penjual (eksportir) memiliki alasan kekhawatiran terhadap risiko kerugian jika di antaranya ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Bank menjadi pihak ketiga yang memberikan jasa keperantaraan dengan memberi jaminan kepada pihak penjual (eksportir) dan pembeli (importir). Mekanisme letter of credit dikemukakan Gambar 4.2. : Indonesia
Jerman (1) (5)
Importir (2)
(8)
Eksportir (4)
(3) (7)
Bank Importir
(6)
Bank Koresponden
1. A I d s 4.2. Mekanisme Letter of Credit Gambar v s i u letter of credit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Adapun penjelasan mekanisme s Kontrak jual beli antara Eksportiri (Indonesia) dengan Importir (Jerman) i n Permohonan L/C oleh Importir disertai dengan setoran jaminan kepada Issuing Bank n Permintaan pembukuan L/C olehgIssuing Bank ke Advising Bank g B Pemberitahuan Advising Bank kepada Eksportir mengenai L/C Importir & jaminan bayar B a Pengiriman barang kepada importir a n Penyerahan dokumen ekspor. Selanjutnya Advising Bank akan melakukan verifikasi dokumen dan n pemeriksaan syarat-syarat lain. k k Pengiriman dokumen dan permintaan pembayaran L/C kepada issuing bank. Bank memberitahukan kedatangan dokumen kepada importir dan pelunasan L/C.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dokumen Dalam Transaksi L/C terdiri dari: • Konosemen (bill of lading), dokumen pengapalan yang di dalamnya dijelaskan; nama pengirim (shipper), yang berhak menerima barang (consignee), pihak yang diberitahukan atas kedatangan barang, dan nama ekspedisi (carrier). Untuk barang yang dikirim melalui pesawat (airway bill). • Wesel (bill of exchange) • Faktur (invoice) • Asuransi: Free on Board (FOB), Cost and freight (C&F) dan, Cost Insurance and Freight (CIF) • Daftar pengepakan • Surat keterangan asal barang • Sertifikat pemeriksaan dari Surveyor yang independen. 4.5. Bank Garansi Bank garansi adalah Jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Mekanisme garansi ada 3 pihak terkait; (i) bank sebagai penjamin, (ii) terjamin (nasabah atas permintaan) dan, (iii) penerima jaminan Bank dlm pemberian garansi ini, biasanya meminta setoran jaminan yang besarnya 10 % - 30 % dari total nilai obyek yang dijaminkan, disamping itu bank memungut provisi dan mengenakan bunga atas jumlah nilai jaminan tersebut. Adapun mekanisme pemberian bank garansi dikemukakan pada Gambar 4.3. sebagai berikut :
Bank (Penerbit) (2) Permohonan *Provisi *Jaminan (3) Bank Garansi (kontra garansi)
Nasabah Terjamin
(5) Klaim bila perjanjian terjamin melanggar
(1) Kontrak (4) Bank Garansi
Penerima Jaminan
Gambar 4.3. Mekanisme Bank Garansi Dari gambar 4.3., di atas, dapat dijelaskan sebagai berikutl; pertama-tama (1) terjadi transaksi antara nasabah terjamin dengan penerima jaminan, kemudian berdasarkan transaksi tersebut, maka nasabah terjamin mengajukan permohonan kepada bank penerbit garansi bank dengan ketentuan bahwa nasabah terjamin memberikan kontra garansi dalam bentuk pembayaran provisi dan jaminan kepada bank penerbit garansi bank, setelah bank garansi memberikan bank garansi kepada penerima jaminan yang dapat digunakan untuk mengklaim kepada bank penerbit bank garansi, bila perjanjian terjamin melanggar. 4.6. Transfer Transfer adalah pengiriman uang, baik dalam negeri maupun luar negeri kepada seseorang atas permintaan nasabahnya. Macam transfer; transfer dengan teleks, mail transfer, transfer telepon & telegraf. Mekanisme transfer dapat dilakukan dengan menggunakan bank koresponden apabila di daerah tersebut bank yang bersangkutan tidak memiliki cabang disuatu daerah. Instrumen yang digunakan dalam suatu wilayah kliring biasanya melalui Lalu Lintas Giral (LLG). Dekade tahun 80 an mekanisme transfer dilakukan dengan menggunakan electronic transfer melalui online system. 4.7. Kartu Plastik (Kartu Kredit) Kartu palstik adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank, atau perusahaan yang dapat digunakan sebagai pembayaran untuk transaksi jual beli, atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan, di samping untuk melakukan penarikan uang tunai. Kartu plastik ini diiperkenalkan oleh Edward Bellamy (1887), ia memproyeksikan bahwa pada tahun 2000, uang sebagai alat pembayaran akan digantikan oleh kartu kredit, dimana pemegangnya dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan menggunakan kartu kredit. Pada tahun 1950 oleh Frank McNamara menciptakan mekanisme pembayaran dengan menggunakan kartu plastik (Dinners Club) dan kartu ini merambah ke seluruh dunia pada tahun 1970. Kartu plastik yg berlaku saat ini; Visa, Master Card, Visa International, Mastercard International. Sedangkan Kartu Palstik di Indonesia antara lain ; Visa dan Master Card diterbitkan oleh City Bank dan Bank Duta (merger Danamon) Jenis kartu plastik yang beredar di Indonesia dewasa ini adalah; (Amex Card, International Dinners, BCA Card, Procard, Exim Smart, Duta Card, Kassa Card) Fungsi Kartu Plastik sebagai ; (i) sumber kredit, (ii) sumber uang tunai (ATM) dan, (iii) penjaminan cek. Berdasarkan fungsinya kartu plastik dapat digolongkan menjadi; (a) Credit card, (b) Charge Card, ( c ) Debit Card dan, (d) Cash Card. Berdasarkan wilayah berlakunya dapat digolongkan ; (a) kartu plastik lokal dan (b) kartu plastik internasional.
Penggolongan Berdasarkan Wilayah Berlakunya: Lokal (umumnya berupa Charge Card), seperti; Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card Internasional, seperti; Visa Card (Persh.Visa International, operasinya, sistem franchise), Master Card (Persh.Master card International, operasinya, sistem lisensi), Diners Club (Citicorp., operasinya, mendirikan subsidiary, atau frachise), Carte Blanc (Citicorp., operasinya, mendirikan subsiadiary atau franchise), American Express (American Express Travel Related Services Incorporated, operasinya, sistem subsidiary) (Charge Card) Mekanisme Transaksi Kartu Kredit • Persyaratan Anggota a. Penghasilan pertahun, b. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan
• Proses Penagihan a. b. c.
Buyer berbelanja dengan menggunakan kartu plastik pada toko-toko Merchant Merchant biasanya mengenakan charge 2% - 3 % x nilai transaksi kpd Buyer Issuer akan membayar seluruh tagihan yang diajukan Merchant setelah dikurangi discount (komisi) (biasanya 3% - 5%) d. angka waktu penagihan Merchant-Issuer (3-10 hari) Contoh; Pemegang kartu berbelanja Rp 1.000.000, Jika Issuer memungut discount 5 %, maka total tagihan yang dibayarkan kepada Merchant (5 % x Rp 1 Juta) Rp 950.000,- Jika menggunakan Charge Card, pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo. Jika menggunakan kartu kredit, pemegang kartu membayar minimum payment dari total termasuk bunga. Pembayaran minimum payment ditetapkan oleh Issuer (gold card atau regular) berkisar 3% - 3,75% Adapun perbedaan antara Charge Card, Credit Card, dan Debit Card dikemukakan pada Tabel 4.1. sebagai berikut :
Tabel 4.1. Perbedaan Charge Card, Credit Card, dan Debit Card No
1.
2.
3.
4.
Charge Card
Credit Card
Debit Card
Umumnya tidak ada ketentuan limit penggunaan dalam tran-saksi.
Ketentuan limit kredit bagi setiap anggota tergantung jenis kartu (Gold, Regular)
Pemilik kartu harus memiliki rekening di bank
Pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan beri-kutnya
Pembayaran minimum 10%20% dari total saldo tagihan dan dibayarkan paling lambat pada tgl jatuh tempo penagihan yang dittkan setiap bulan Tkt bunga dikenakan atas saldo kredit, besarnya sesuai tingkat bunga pasar.
Transaksi dpt dilaku-kan jika pemegang kartu memiliki saldo yang cukup pada rekening untuk me-nutup biaya Tran-saksinya.
Jika pembayaran tidak dilakukan secara penuh dari tagihan akan dikena-kan denda keterlambatan sebesar % tertentu. Tdk dikenakan tingkat bunga atas setiap pembayaran tagihan.
Pembayaran dila-kukan dengan mendebit langsung saldo rekening pemegang kartu dan mengkredit rekening pihak merchant
Keterlambatan pemba-yaran akan dikenakan denda sebesar persen-tase tertentu dari pemba-yaran minimal, atau sejumlah tertentu tanpa di-kaitkan dgn pembayaran minimal.
Gambar 5.4., menunjukkan mekanisme transaksi yang melibatkan pihak pemegang kartu, merchant dan issuer (sekaligus bertindak sebaga acquirer, atau servicing agent) Mekanisme transaksi franchise yang melibatkan pihak pemegang kartu, merchant, issuer dan, acquirer (servicing agent). Servicing agent membayar merchant setelah dipotong discount Rp 950.000. Kemudian mengklaim kepada Issuer dengan memperoleh interchange fee (3%) yaitu Rp 30.000,-, sehingga reimbursement oleh Issuer adalah Rp 980.000. Issuer dalam transaksi memperoleh discount Rp 20.000 dan menagih kepeda pemegang kartu Rp 1.000.000,-
Adapun mekanisme transaksi kartu kredit dikemukakan pada Gambar 4.4., sebagai berikut: Perusahaan Kartu (Issuer/Acquirer)
Statement Tagihan
Tagihan 100 %
Perjanjian
Perjanjian Pembayaran
Pembayaran
Cicilan + Bunga
Dikurangi Discount (5 %)
Pemegang Kartu
Transaksi Kartu Brg/Jasa
Penjual Brg/Jasa
(Merchant)
(Buyer) Gambar 4.4. Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Statement Tagihan: Pemegang kartu secara periodik akan menerima statement tagihan dari issuer pada tanggla tertentu setiap bulan yg berisi : a. Nomor kartu b. Tgl tagihan c. Tgl jatuh tempo (7-15 hari) d. Minimum Payment (DP min. 10% - 20%, sebelum jatuh tempo, sisa tagihan dpt dicicil dan akan dikenakan bunga dari saldo kredit e. Jumlah tagihan f. Limit kredit g. Batas penarikan uang tunai (50 % dari kredit limit) h. Tunggakan i. Tgl posting (tgl penagihan kpd pemegang kartu) j. Tgl Transaksi k. Nomor referensi (identitas setiap transaksi)
Bab 5 Perencanaan Organisasi Bank 5.1. Pendahuluan Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi terdiri dari; pembagian usaha yang logis, penetapan garis wewenang yang jelas, dan pengukuran pelaksanaan dan prestasi. Tujuan perencanaan organisasi untuk pembuatan struktur organisasi yang efektif 5.2. Pengelompokan Fungsi-Fungsi Melalui pengelompokan fungsi-fungsi, maka pengetahuan dan keterampilan maksimum dapat dimasukkan pada masing-masing usaha. Fungsi-fungsi khusus dapat dipusatkan untuk mempertajam pada suatu bidang tertentu. Bentuk pengelompokan spesialisasi yang sangat penting adalah pengelompokan kegiatan kegiatan staf dan servis yang merupakan fungsi-fungsi bank. Jika perkreditan adalah kegiatan utama bank, maka pantas menyerahkan wewenang kredit perdagangan (business loans) kepada manajer senior, sedangkan kredit konsumen dan kredit cicilan dapat diserahkan kepada pejabat kredit yunior. Jumlah bisnis trust tidaklah membutuhkan pekerjaan full time dari seseorang pejabat. Sebaliknya karena bisnis trust ini, sangat penting bagi pelaksanaan pekerjaan ini adalah pengalaman dan keterampilan, maka tidak jarang direktur utamalah yang menangani urusan bisnis trust ini. Cara lain adalah dengan menggunakan jasa-jasa bank koresponden yang memiliki lebih banyak keterampilan dalam bidang bisnis trust. Ada kalanya fungsi-fungsi tertentu dilaksanakan di luar bank itu sendiri. 5.3. Struktur Organisasi Bank Setiap posisi hendaklah terdiri dari; tugas, wewenang pembebanan seseorg dengan tanggung jawab yang memungkinkan pembebanan seseorang untuk bertanggung jawab (accountabilty). Sifat dan tingkat spesialisasi dalam bank hendaklah mencerminkan ukurannya dan jenis bisnis tertentu yang diutamakannya (core business). Struktur organisasi dapat dikelompok menjadi 3 macam; (1) Struktur organisasi bank kecil, (2) Struktur organisasi bank menengah dan, (3) Struktur organisasi bank besar. Salah satu ciri organisasi yang baik adalah fleksi-bilitasnya, yaitu kemampuannya untuk mengembang dan menciut menurut volume bisnis. Struktur organisasi dibuat berdasarkan fungsi dan tugas Struktur organisasi yang baik, mengandung sejumlah posisi/jabatan yang tidak mesti ada kaitannya dengan jumlah pegawai yang sekarang. Spesifikasi seluruh jabatan senior menggambarkan fungsi dasar jabatan tersebut, terutama tujuan dan ruang lingkupnya. Gambaran tersebut hendaklah diikuiti oleh definisi terperinci mengenai wewenang dan tanggung jawab yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Adapun struktur organisasi bank kecil, sedang dan besae dikemukakan dalam gambar 5.15.3 Dari gambar 5.1, di dapatkan informasi bahwa dalam struktur organisasi bank kecil terdapat Dewan Komisaris yang mempunyai kewenangan tertinggi dan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam mengontrol pelaksanaan operasi bank Dewan Komisaris memilih salah seorang diantara anggotanya menjadi Presiden Komisaris. Presiden Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Direktur Utama. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris dan mempunyai tugas untuk mengendalikan jalannya organisasi bank secara menyeluruh. Karena tugasnya yang sangat kompleks, maka Direktur Utama dibantu oleh 3 Direktur yaitu; 1. Direktur Prekreditan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas untuk menangani Departemen Kredit secara keseluruhan dan secara khusus menangani kredit komersial. Di samping itu Direktur Perkreditan juga bertugas untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan dari Asisten Direktur yang bertugas menangani kredit tanah dan bangunan, serta Asisten Treasury yang bertugas menangani kredit konsumsi dan Departemen kredit secara keseluruhan.
2. Direktur Controller yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas dalam operasi terutama pencatatan dan pembukuan, di sampin bertugas pula untuk memasarkan produk jasajasa bank lainnya, 3. Direktur Personalia yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan karyawan. 5.4. Pelimpahan Tanggung Jawab Merupakan salah satu cara atasan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bank. Direktur utama bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh usaha bank. Oleh karena itu ia harus membagi tanggung jawabnya ke dalam bagian-bagian yang jumlahnya tergantung pada kompleksitas usaha dan volume bisnis banknya. Akan tetapi tanggung jawab yang telah diberikan kepada orang lain tidak akan melepaskan seluruh tanggung jawab seorang Direktur utama. Selanjutnya masing-masing pejabat dalam hirarki itu membagi fungsinya ke dalam komponen dan membebankannya kepada masing-masing orang. Seorang Dirut hendaknya hanya menahan yang tidak bisa dikerjakan orang lain dan melimpahkan sisanya kepada eksekutif yang lain. Selanjutnya para eksekutif ini melimpahkan pula wewenangnya kepada level yang lebih rendah dalam garis wewenang itu. Sukses atau gagalnya atasan tidaklah diukur dengan prestasinya sendiri, tetapi dengan total usaha bagiannya yang merupakan usaha kelompok dalam satu bagian. Direktur utama, juga bertanggung jawab penuh kepada para pemegang saham. Begitupula setiap level dalam organisasi itu bertanggung jawab penuh kepada atasan langsungngya. Atasan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan bagiannya, baik yang dikerjakan sendiri, maupun yang dikerjakan oleh para bawahannya dalam rantai komando (chain of command). 5.5. Jangkauan Pengawasan Jangkauan pengawasan atau sering disebut sebagai span of control merupakan tindakan pengendalian terhadap suatu organisasi. Kompleksitas pekerjaan juga berpengaruh kepada jangkauan pengawasan yang efektif dari atasan. Dalam bagian kredit tertentu seperti bagian kredit komersial, tugas-tugasnya kompleks, sehingga meminta banyak interaksi antara para pejabat kredit Adapun Struktur Organisasi Bank Kecil, Sedang dan Besar dikemukakan pada Gambar 5.1, 5.2, dan 5.3 sebagai berikut:
Dewan Komisaris Presiden Komisaris Direktur Utama Direktur Perkreditan (Kredit Komersial) Asdir (Kredit tanah/bangunan)
Asisten Treasury
Controller (Operasi)
Direktur Personalia
Pembukuan Catatan:
Pembukuan
Treasury (Bendahara)
(Kredit Konsumen) Departemen Kredit
Jasa-Jasa Lainnya
Gambar 5.1. Struktur Organisasi Bank Kecil
Adapun struktur organisasi bank sedang dapat di lihat pada Gambar 5.2., sebagai berikut: Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Direktur Utama
Direktur Senior
Direktur Investasi & Trust
Direktur Operasi dan Controller
Direktur Personalia
(Perkreditan)
Direktur Komersial
Direktur Humas
Kredit
Asdir Kredit Konsumen, tanah dan Bangunan
Asdir Trust
Asdir Operasi
Kasir-Kasir
Pembukuan
Penyimpanan Aman
Jasa-jasa Lain
Gambar 5.2. Struktur Organisasi Bank Sedang
Adapun struktur organisasi bank besar dikemukakan pada Gambar 5.3., sebagai berikut: Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Direktur Utama
Direktur Senior (Perkreditan)
Direktur Investasi & Trust
Direktur Operasi dan Controller
Direktur Departemen Kredit
Direktur Trust
Direktur Kredit Tanah&Bangunan
Direktur Hukum
Pembelian
Direktur Investasi
Kasir-Kasir
Asdir Manajer Cabang Manajer Cabang Manajer Cabang
Dir.Jasa Perseroan
Pembukuan
Akunting Biaya Penyimpanan Aman Direktur Trust
Dir. Senior Pemasaran
Direktur Humas
Direktur. Periklanan
Direktur Pengem-bangan Bisnis
Direktur Personalia
Bangunan/Pekarangan
Gambar 5.3. Struktur Organisasi Bank Besar
Bab 6 Pemasaran dan Riset Pasar serta Kebijakan Lokasi Perbankan 6.1. Pengantar Perbankan memasuki millenium ketiga ini sering juga disebut oleh berbagai kalangan sebagai era globalisasi yang memunculkan terjadinya perubahan-perubahan sebagai berikut: “ (1) Modernisasi, (2) Deregulasi, (3) Privatisasi, (4) Internalisasi, (5) Jaminan Keamanan Dana, (6) Kecanggihan Nasabah, dan (7) Rasio Kecukupan Modal” (Riyadi, 2003 : 2 - 9) Pendapat Riyadi, menggambarkan tuntutan bagi dunia perbankan ditengah-tengah perubahan dan perkembangan zaman yang tidak dapat dielakkan oleh perbankan sebagai lembaga intermediasi antara surplus dana dengan defisit dana. Implikasi dari modernisasi perbankan adalah terjadinya pergeseran pendapatan bank dari peningkatan pendapatan spread bunga (lending base income), atau sering disebut sebagai kegiatan on balance sheet kepada peningkatan pendapatan berdasarkan fee (fee base income), atau sering disebut sebagai kegiatan off balance sheet, baik melalui sarana pasar uang (money market), maupun melalui pasar modal (stock market), ataupun pendapatan bunga dari aktivitas money market dan fee atas jasa-jasa yang diberikannya, seperti advising Letter of Credit L/C), pembukaan L/C, penerbitan bank garansi, kartu kredit, serta jasa bank lainnya. Implikasi dari deregulasi perbankan sejak dikeluarkannya paket kebijakan oktober (pakto 1988) yang memuat peraturan tentang; peniadaan plafon kredit, pengurangan kredit bersubsidi (Kredit Likuiditas Bank Indonesia), deregulasi tingkat bunga deposito dan loan, serta penghapusan subsidi deposito. Paket kebijakan desember (pakdes 1988) yang memuat tentang; pengendoran izin dan persyaratan pembukaan cabang, menurunkan reserve requirement dari 15 % menjadi 2 %, mengizinkan Badan Usaha Milik Negara untuk menempatkan dananya pada bank swasta dan memperbaiki peraturan lending limits. Begitupula dengan Program Rekapitalisasi Perbankan Tahun 1999, maka dampaknya dapat terlihat yaitu; a. Ekspansi pemberian kredit besar-besaran kepada nasabah baik dalam group sendiri, maupun kepada nasabah lain yang memunculkan potensi terjadinya kredit macet, b. peningkatan jumlah bank yang mengakibatkan persaingan menjadi semakin ketat, sehingga banyak bank yang menjadi collaps. Dilain pihak Kuntjoro dan Suhardjono (2002 : 315 – 316) mengemukakan bahwa: ”Deregulasi perbankan memunculkan liberalisasi yang mendorong munculnya bank-bank baru dan masuknya cabang-cabang bank asing di Indonesia, sehingga persaingan antar bank dalam memperebutkan pasar yang semakin ketat. Dengan makin ketatnya persaingan bank dalam memperebutkan pasar menyebabkan pergeseran yang mendasar dalam pola pemasaran “. Dari pendapat Kuntjoro dan Suhardono, mengindikasikan perlunya upaya perbaikan pola pemasaran bank, jika sebelumnya bank-bank melakukan kegiatan pemasaran lebih pasif, maka saat ini dipaksa harus melaksanakan pemasaran secara aktif dengan mendatangi calon nasabah, baik dirumah maupun di kantor disertai dengan promosi di media-media. Selanjutnya implikasi dari fenomena privatisasi (privatization) pada negara-negara yang masih tergolong developing countries mendorong bank-bank badan usaha milik negara (BUMN : state commercial bank) untuk menjadi bank milik publik melalui go public di pasar modal yang mengandung beberapa konsekwensi antara lain : bank-bank dimaksud dituntut untuk lebih meningkatkan sumberdaya manusia (SDM), lebih transparan dan menyempurnakan tata kerjanya. Implikasi dari Internalisasi (Internalization) adalah munculnya World Trade Organization (WTO), maka persaingan dalam dunia internasional semakin lebih tajam lagi, karena setiap negara yang menjadi anggota WTO termasuk Indonesia harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh badan dunia itu, sehingga terjadi cross border di atara anggota-angotanya yang memberikan dampak yang cukup luas, yakni bank-bank saat ini telah berubah orientasinya. Begitu pula hubungan dengan institusi yang terkait dari nasional menjadi internasional.
Lebih lanjut implikasi dari sekuritisasi (securitization) dalam sektor perbankan memunculkan perlunya faktor jaminan keamanan yang sangat mempengaruhi performance (kinerja) dari setiap bank. Bagi negara yang tingkat keamanannya yang rendah, dalam arti sering terjadi kekacauan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik, maka akan mempengaruhi kinerja bisnis perbankan dinegara yang bersangkutan. Walaupun faktor ini berada di luar lembaga perbankan, namun tetap mempunyai dampak langsung pada operasional bank di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, lembaga perbankan seyogyanya memperhatikan faktor–faktor yang dapat mepengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, faktor–faktor eksternal seperti ; gejolak– gejolak sosial dan politik, regulasi pemerintah, perkembagan valuta asing, sedangkan faktor–faktor internal seperti; Investor, komisaris, direksi, karyawan. Pihak otoritas moneter dan manajemen bank harus dapat membuat kebijakan yang dapat mengeliminir risiko yang ditimbulkannya, misalnya melalui kebijakan penjaminan simpanan dana masyarakat yang dihimpun, sehingga masyarakat yang menyimpan dananya, baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, maupun dalam bentuk simpanan lainnya di bank, akan merasa aman bahwa dananya dapat ditarik setiap saat sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara nasabah dengan banknya. Implikasi dari adanya Customer’s Sophistication (Pelanggan canggih) yang memunculkan orientasi pasar dari bank-bank yang mengandung makna demi kepuasan pelanggan atau nasabah. Persaingan tidak hanya dari segi pricing dalam arti dari sudut sumber maupun penggunaannya, tetapi juga dari segi kemudahan dalam pemberian pelayanannya. Oleh karena itu, kalangan perbankan akan mengeluarkan biaya lebih besar dibanding sebelumnya, atau paling tidak mengurangi margin yang telah dinikmatinya selama ini. Tetapi ditinjau dari sisi yang positif, maka hal ini juga telah memaksa kalangan perbankan untuk selalu inovatif dalam menekan cost dan meningkatkan income dari sisi fee base line-nya, atau kegiatan off balance sheetnya, atau kegiatan off balance sheet. Implikasi dari Capital Adequacy Ratio yang merupakan peraturan prudential banking dari BIS (Bank for International Settlement) yang mengatur tingkat kesehatan bank, maka setiap bank yang beroperasi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan modal minimum, atau yang lebih dikenal dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Sebelum masa krisis perbankan di Indonesia diwajibkan memenuhi CAR sebesar 8 % dan secara bertahap menjadi 12 % pada tahun 2001. Tetapi pada saat krisis, sementara diubah menjadi 4 % dan pada saatnya akan mengacu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (SK. BI. Nomor : 30/277/KEP/DIR, 1998). Pemenuhan kebutuhan modal minimum ini sangat dipengaruhi oleh cara perhitungan Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), besarnya modal yang dimiliki bank, besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif dan laba yang dihasilkan, atau rugi yang diterima oleh bank tersebut. Modal juga akan mempengaruhi langsung pada kemampuan bank dalam menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan kemampuan bank untuk mengelola valuta asing atau foreign exchange yang dimilikinya. Pada dasarnya ada 3 hasil produk bank yaitu ; 1. Pelayanan penyimpanan dana masyarakat (dpk), 2. Pemasokan dana kredit dan investasi, dan 3. Berbagai macam jasa lainnya. Produk tersebut memerlukan kegiatan-kegiatan pema-saran (marketing) untuk bisa sampai kepada nasabah secara menguntungkan. Oleh karena itu untuk memperlancar kegiatan tersebut diperlukan analisis terhadap informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan, atau kebijakan. Untuk mendapatkan informasi bank perlu melakukan kegiatan Riset Pemasaran 6.2. Fungsi Pemasaran Bank Merketing merupakan fungsi perusahaan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menjembatani produksi dan konsumsi atas produk-produk yang dihasilkannya. Ryan (1981) A Guide to Marketing, menyatakan bahwa ;” pemasaran merupakan kegiatan yang menyangkut usaha memahami kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan serta memperluas permintaan akan produk-produk dan jasa-jasa yg dihasilkan.
Di lain pihak Crosse dan Hempel (1973) dalam Management Policies for Commercial Banks, mengatakan bahwa; “ pemasaran sebagai kegiatan penciptaan dan penyampaian produk (barang/jasa) pemuas kebutuhan konsumen yang mendatangkan laba bagi bank. Dari definisi kedua pakar tsb ditemukan 3 unsur pokok fungsi pemasaran bank yaitu; (1) unsur penciptaan jasa baru, (2) unsur pemasaran bank, dan (3) unsur tujuan bank, dengan uraian sebagai berikut: Penciptaan jasa baru sama pentingnya dengan penyerahan jasa-jasa yg sudah ada Pemasaran bank harus berorientasi pada konsumen dan tujuan bank untuk memperoleh laba tidak boleh dilupakan Para pimpinan bank, terutama dewan direksi dan dewan komisaris, harus menyadari bahwa semua kegiatan bank haruslah didasarkan dan mengarah pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Kegiatan yang tertuju kepada terwujudnya fungsi pemasaran bank mencakup; (a) identifikasi produk dan riset pemasaran, (b) pengembangan dan manajemen produk, (c) kegiatan-kegiatan promosi, dan (d) hubungan masyarakat 6.3. Pengembangan Produk Setelah tahu kebutuhan dan keinginan para nasabah, bank harus mengembangkan dan menghasilkan produk sesuai yang diinginkan mereka. Meskipun esensi yang dilakukan bank adalah memberi kredit dan menerima tabungan, tapi unsur kepuasan konsumen juga perlu mendapatkan perhatian untuk purchase retention. Unsur-unsur kepuasan nasabah, antara lain; (a) suasana tempat pelayanan yang menyenangkan, (b) sikap teller yang menarik, pelayanan yang cepat, ( c) laporan bulanan yang meyakinkan dari segi; transparasi, kecermatan, keamanan dan bonafiditas bank. Masalah-masalah yang akan dijumpai dalam pengambilan kebijakan pengembangan produk bank; (a) strategi produk, (b) produk baru, (c) identifikasi produk dan (d) keanekaragaman produk. Strategi market segmentation dan product differentiation banyak digunakan di dalam lembaga perbankan. Segmentasi pasar : usaha mengisolasi beberapa bagian dari seluruh pasar dan menciptakan produk baru yang unik bagi bagian pasar yang dipilih, sehingga tidak dijumpai barang subtitusinya. Masalah yang sering dihadapi dalam melakukan segmentasi pasar; (a) kemungkinan sangat cepatnya produk yang dikembangkan ditiru oleh pesaing, (b) terlalu kecilnya market share yang tercakup dalam segmen yang dipilih. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka strategi product differentiation menjadi alternatif pilihan strategi berikutnya, dengan cara pemberian sifat-sifat khas pada produk yang dipilihnya disertai dengan promosi yang memadai. 6.4. Produk Baru Dalam lingkungan persaingan yang ketat, maka bank perlu mengembangkan produk-produk baru. Ide-ide produk baru dapat timbul dari; nasabah, dewan komisaris, direksi, karyawan, pesaing, lemabaga-lembaga keuangan lain dan, media massa. Krangley (1959) Introduction of New Service for Profit, menyatakan 7 tahap pengembangan produk baru; (a) penyaringan, (b) mengumpulkan bukti-bukti sampel (potensi permintaan dan persaingan), (c) membuat sistem sampel dalam pengembangan proses untuk penyampaian produk kepada nasabah, (d) menganalisis benefit/cost, (e) evaluasi pasar (reaksi nasabah), (f) mempelajari infromasi tentang produk baru tersebur. dan, (g) membawa produk ke pasar. 6.5. Riset Pemasaran Kegiatan pemasaran lainnya yang harus dilaksanakan adalah; identifikasi pasar, berupa usaha untuk mengetahui produk perbankan mana saja yang dibutuhkan dan diminta oleh para nasabahnya.
Riset pemasaran adalah suatu kegiatan pengumpulan, pencatatan dan penganalisisan data faktual yang berkaitan dengan masalah penjualan dan pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Masalah pokok identifikasi produk yang diperlukan oleh bank untuk mendasari keputusan dan kebijakan bank menurut Crosse dan Hempel harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (a) siapa, usia, jenis kelamin, status ekonomi yang mengkonsumsi produk, (b)komposisi kredit besar dan kecil, (c) Segmen ; geografis, etnis, atau jenis pekerjaan nasabah di lokasi bank, nasabah potensial, (d) sumber penghasilan di lokasi dan prospeknya, (e) komposisi angkatan kerja, (f) bagaimana posisi bank dlm persaingan (leader, challenger, follower, nicher), (g) tanggapan nasabah terhadap produk bank dan alasan mereka menggunakan produk tersebut 6.6. Lokasi Strategis Bank Unsur mudah sukarnya bank dijangkau oleh masyarakat sangat menentukan besarnya omzet sebuah bank. Unsur lokasi bank harus memperhatikan trading area, yang merupakan daerah geografis dimana bank melayani nasabah. American Bankers’ Association menyebutkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam usaha memperoleh gambaran trading area : (a) Normal drawing radius (lokasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat), (b) Traffic barriers’ (rintangan), (c) Pola aliran lalu lintas, (d) Driving time, (e) Rute, (f) Kepadatan penduduk, (g) Persaingan 6.7. Trading Area Capaldini (1966) dalam Reksoprayitno (1997) Manajemen Bank Umum, menyebutkan 8 unsur pembentuk trading area yaitu; 1. Jumlah penghuni kawasan 2. Penduduk yg bekerja 3. Masyarakat usaha 4. Kegiatan konstruksi 5. Analisis lalu lintas 6. Analisis persaingan 7. Perilaku dan budaya perbankan 8. Potensi penabungan Penduduk setempat; potensi penabungan yang ada dlm trading area (penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan perumahan), perlu pula diketahui; kemampuan menabung rata-rata perorang, kebutuhan akan kredit, dan kebutuhan akan jasa-jasa bank lainnya. Jumlah penduduk yang bekerja; Populasi berbanding lurus dengan trading area. Semakin banyak populasi, semakin besar posisi trading area. Masyarakat bisnis ; Jenis bidang usaha, penyebaran serta konsentrasi geografis dan kecenderungan perubahan di masa mendatang. Kegiatan konstruksi; kegiatan perekonomian dan kegiatan sektor konstruksi/bangunan (residential construction, commercial construction, dan transportation construction). Analisis Lalu Lintas; sifat lalu lintas, pola aliran lalu lintas dan rute transportasi umum. Begitupula dengan analisis Persaingan; persaingan dalam satu wilayah trading area, termasuk persaingan bunga, persaingan non bunga (pelayanan). Perilaku dan Budaya Perbankan; masyarakat dimana budaya perbankan masih tipis dengan sendirinya penabung perkapitanya cenderung kecil juga. Potensi Penabungan; besar giro, deposito dan tabungan yang dapat ditarik dari trading area dimana bank berlokasi.
Bab 7 Asset Liability Management 7.1. Pengertian Asset Liability Management Asset Liability Management, atau sering disingkat dengan sebutan ALMA yang dalam praktek sehari-hari merupakan kegiatan manajemen dana. ALMA paling sering digunakan dalam memecahkan masalah pendanaan di bidang Perbankan. ALMA muncul tahun 1980 an bersamaan dengan menculnya deregulasi moneter oleh pemerintah yaitu paket kebijakan tanggal 1 juni tahun 1983 (pakjun 83). Deregulasi Moneter Pakjun 83, memberikan kelonggaran kepada bank-bank di Indonesia dalam menetapkan tingkat suku bunga untuk penghimpunan dana (giro, tabungan, dan deposito). Begitupula dengan Pakto 88 (1 Oktober 1988), bank-bank diberi kemudahan melakukan ekspansi usahanya, dan diberikan peluang yang semakin besar, sehingga banyak bank-bank baru yang berdiri di samping semakin banyaknya kantor-kantor cabang bank di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sekaligus memunculkan persaingan yang semakin ketat di antara bank-bank di Indonesia. Pakjan 90 (1 Januari 1990), menghapuskan hampir seluruh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan sejak saat itu, sebagian besar dana murah dari Bank Indonesia telah dihentikan. Hal ini memunculkan permasalahan yaitu; (1) Spread, (2) Persaingan, dan (3) Kewajiban yang diuraikan sebagai berikut: Spread (selisih tingkat bunga sumber dana dan penempatan dana) dan keuntungan bank cenderung semakin menurun. Persaingan antar bank semakin meningkat secara tajam. Kewajiban bank-bank untuk menjaga tingkat kesehatan bank yang dipersyaratkan Bank Indonesia. Komplikasi yang muncul dari Kesalahan manajemen dana bank antara lain adalah sebagai berikut; Sering terjadi kalah kliring di Bank Indonesia Kekurangan likuiditas (dana jangka pendek), sehingga dapat menyulitkan pembayaran atas penarikan dana nasabah Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan menurun (rush) Ketidakseimbangan (mismatch) antara dana sisi liability dan assets Mengganggu struktur keuangan, sehingga dapat mengurangi keuntungan dan dapat mempengaruhi kesehatan bank Jika tingkat kesehatan bank terganggu, maka Bank Indonesia, membatasi kegiatan usaha bank atau bahkan dapat mencabut izin operasi bank. Implikasi lebih lanjut terhadap manajemen bank antara lain; Manajemen perbankan harus bekerja lebih efisien dalam mengelola dana khususnya. Manajemen harus mengikuti perkembangan moneter seperti: * Kebijakan pemerintah di bidang moneter * Perkembangan pasar uang * Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan tingkat bunga simpanan * Perkembangan tingkat bunga kredit * Penyaluran kredit dan perkembangan sector riil * Pengaruh globalisasi gejolak bunga luar negeri 7.2. Pengertian ALMA Sinkey Jr.(2002) mengatakan bahwa “ALMA adalah spread management, yang dihubungkan dengan pemeliharaan spread positif, antara tingkat bunga dalam pos pendapatan bunga dari bagian asset dan biaya bunga dari bagian passiva neraca.
Pengertian lebih luas, meliputi kegiatan manajemen antara lain ; * Spread management * Liquidity managament * Control of overhead cost * Capital management * Tax management Menurut Moestadjab (1995) yang mengatakan bahwa “ ALMA: manajemen struktur keuangan bank untuk mengoptimalkan tingkat kesehatan keuangan dan memaksimalkan laba dalam batas-batas risiko tertentu “. ALMA tidak hanya untuk memaksimalkan pendapatan, tapi laba dan dalam kondisi keuangan yang harus selalu sehat dalam mencapai laba yangg optimal tersebut. 7.3. Landasan dan Sasaran ALMA Merujuk kepada pengertian luas ALMA, maka dapat disimpulkan bahwa ALMA mengandung antara lain: 1. Manajemen struktur keuangan bank 2. Mengoptimalkan tingkat kesehatan bank 3. Mengoptimalkan laba dalam batas-batas
risiko tertentu.
7.3.1. Manajemen Struktur Keuangan Bank Manajemen struktur keuangan berfungsi untuk mendapatkan dana (obtaining of funds) maupun menggunakan dana (use of funds). Pemilihan susunan kualitas aktiva akan menentukan “struktur kekayaan” dan pemilihan susunan kualitas passiva akan menentukan “struktur modal”. Manajemen struktur keuangan bank adalah masalah keseimbangan dalam mengelola berbagai sumber dana (aktiva) dan penggunaan dana (passiva). Kedua sisi neraca harus dikelola secara optimal mengingat, konsekwensi sumber dana adalah biaya bunga dan, konsekwensi penggunaan dana adalah pendapatan bunga
7.3.2.Mengoptimalkan Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Dalam mencapai laba optimal, bank harus mampu pula mencapai tingkat kesehatan keuangan bank yangg ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kesehatan : Giro Wajib Minimum : 5 % CAR = 12 % LDR = 110 % Tolok ukur tingkat kesehatan keuangan perbankan dapat dilihat pada :Pakfeb 91, dan Pakmei 93, Undang – Undang tentang kesehatan bank sekitar tahun 1999. 7.3.3. Mengoptimalkan Laba Dalam Batas Risiko Tertentu Mengingat bank merupakan bisnis kepercayaan, maka Bank Indonesia telah menetapkan rambu-rambu sebagai langkah pengamanan kegiatan operasional bank antara lain; Setiap usaha untuk meningkatkan pendapatan dan laba, harus selaras dengan kondisi tingkat kesehatan bank. Hanya dengan cara ini, maka bank akan berkembang dengan semakin meningkat secara berkesinambungan 7.4. Organisasi ALMA Organisasi khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ALMA adalah Asset Liability Committee (ALCO) yang mengkoordinasikan berbagai departemen untuk merumuskan kebijakan ALMA. Keanggotaan ALCO terdiri : * Direksi * Pemasaran * Administrasi Kredit * Treasury (dana) * Jasa dan Operasional *R&D
7.5. Ruang Lingkup Tugas ALCO Memantau, mengevaluasi, merumuskan kebijakan, dan memberikan alternatif keputusan tentang : * Perkembangan pasar uang dan tingkat bunga * Manajemen likuiditas * GAP Manajemen (Asset Management and Liability Management) * Pricing * Manajemen Valutas Asing (Foreign Exchange : FOREX) Sedangkan kewajiban ALCO antara lain; Memantau dan mengevaluasi: Perkembangan pasar uang dan tingkat bunga bank-bank lain dan pengaruhnya bagi bank yang bersangkutan. Likuiditas keseluruhan keuangan bank yang bersangkutan maupun likuiditas (cash flow) bank yang bersangkutan pada rekening Bank Indonesia. Posisi liability dan asset untuk mengetahui posisi manajemen GAP, sebagai kontrol terhadap efisiensi dalam pengendalian dana. Perkembangan tingkat bunga bank yang bersangkutan, apakah masih mampu mencapai laba optimal. Perkembangan Forex Merumuskan dan Memberikan Alternatif Keputusan: Manajemen likuiditas (rasio likuiditas yang harus dicapai dikaitkan dengan kesehatan bank. Manajemen GAP, meliputi pencapaian posisi GAP yang layak untuk menghindari kerugian. Tentang berbagai alternatif keputusan tingkat bunga kredit beserta alternatif pencapaian outstanding kredit yang diberikan.
7.6. Peran dan Mekanisme Kerja ALCO Peran dan mekanisme kerja Asset Liability Committee (ALCO) dalam suatu lembaga perbankan dapat dilihat pada Gambar 8.1., Gambar 8.1., menunjukkan 6 bidang kerja yang terlibat dalam komisi tersebut antara lain; (a) Board of director (dewan direksi) yang bertugas; menetapkan pokok kebijaksanaan, mengarahkan program kerja, dan menelaah dan memutuskan kebijaksanaan ALMA dalam lembaga perbankan yang dipimpinnya, (b) ALCO. Komisi ALMA yang bertugas; memantau, mengevaluasi, merumuskan, memberikan alternatif dan mengambil keputusan ALMA, (c) ALCO Support Group (ASG), atau pembantu komisi ALMA yang bertugas; membantu/mensupport ALCO tentang data intern dan ekstern dan informasi ALMA, memantau dan mengevaluasi pencapaian target ALMA yang telah ditentukan, memberi saran dan menyusun laporan, (d) Fund Manager, atau sering disebut dengan treasury (manajer dana) yang bertugas; melaksanakan hasil ALCO yang telah diputuskan dewan direksi dan mengelola ALMA. (e) Profit Centers (pusat pendapatan yang pada umumnya dalam lembaga perbankan adalah Direktur perkreditan) bertugas; memantau dan mengelola risiko kredit, melaksanakan keputusan ALCO, dan meningkatkan pendapatan lembaga perbankan, (f) Cost Centers (Pusat biaya yang pada umumnya dalam lembaga perbankan adalah Controller atau Direktur Operasi) yang bertugas; memantau dan mengelola risiko sumber dana, dan berupaya menekan biaya.
Adapun Peran dan mekanisme kerja ALCO dikemukakan pada Gambar 7.1. sebagai berikut:
Board of Director
ALCO ASG: Alco
ASG
Suppor t Fund Manager
Group Profit Centre
Cost Centre
•Menetapkan pokok kebijaksanaan • Mengarahkan porgram kerja • Menelaah dan memutuskan kebijakan ALMA * Memantau * Mengevaluasi * Merumuskan * Memberikan alternatif Keputusan ALMA • Membantu/mensupport ALCO ttg Data intern & Ekstern dan Informasi ALMA • Memantau dan evaluasi realisasi terhdp target ALMA • Memberi saran dan menyusun laporan •• Melaksanakan hasil ALCO yg diputuskan direksi • Me-Manage ALMA •• Memantau dan mengelola risiko kredit • Melaksanakan keputusan ALCO * Meningkatkan pendapatan •• Memantau & Mengelola risiko sumber dana • Menekan biaya
Gambar 7.1. Peran dan Mekanisme ALCO
Bab 8 Perilaku Sumber dan Penempatan Dana 8.1. Pendahuluan Arti penting dari pemahaman terhadap perilaku dari berbagai jenis sumber dana maupun penempatan dana, sangat berpengaruh kepada penentuan kebijakan pricing dan GAP management secara intern. Di samping itu perlu pula memahami kondisi ekstern seperti; peredaran uang, pertumbuhan nilai dan tingkat bunga (sumber dan penempatan), pola kebijakan moneter secara nasional dan internasional (global). Manajemen bank yang sangat memahami perilaku sumber dan penempatan dana lembaga yang dipimpinnya akan dengan mudah membuat mengelola sumber dan penempatan dana tersebut secara efektif dan efisien, sehingga dengan demikian, banknya akan dapat meraih keuntungan dan ditinjau dari sisi kesehatan keuangan perbankan dapat dipertanggung jawabkan. Sebelum membicarakan mengenai perilaku sumber dan penempatan dana, maka sebaiknya dikemukakan tentang beberapa laporan keuangan yang ada dalam suatu lembaga perbankan, yaitu; (1) Laporan Neraca, (2) Laporan Rugi/Laba, (3) Laporan Aktiva Produktif, (4) Laporan Komitmen dan Kontijensi, dan (5) Laporan Rasio Keuangan, yang diuraikan sebagai berikut: Laporan Neraca Laporan Neraca memuat struktur kekayaan, struktur finansial dan struktur modal dari suatu bank. Struktur kekayaan terletak di sisi kiri laporan neraca (aktiva). Struktur kekayaan atau pos aktiva dalam neraca merupakan penggunaan (alokasi) dana Bank. Dalam struktur kekayaan terdapat pos-pos aktiva yang berisi rekening aktiva yang terdiri dari: Kas Penempatan pada Bank Indonesia, terdiri dari; a. Giro pada bank Indonesia b. Sertifikat bank Indonesia c. Lainnya Giro pada Bank lain Penempatan pada Bank lain yang terdiri dari; PPAP-Penempatan pada Bank lain (+/-) (PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) Surat Berharga yang dimiliki yang terdiri dari; a. Diperdagangkan b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo PPAP Surat Berharga yang dimiliki (+/-) Obligasi pemerintah, yang terdiri dari; a. Diperdagangkan b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) PPAP (Reverse Repo) (+/-) Tagihan derivatif PPAP Tagihan deriva+/-)
Kredit yang diberikan yang terdiri dari; a. Pihak terkait dengan Bank b. Pihak lain PPAP Kredit yang diberikan (+/-) Tagihan Akseptasi PPAP Tagihan Akseptasi (+/-) Penyertaan PPAP Penyertaan (+/-) Pendapatan yang masih akan diterima Biaya dibayar dimuka Uang muka pajak Aktiva pajak tangguhan Aktiva tetap Akumulasi penyusutan Aktiva tetap (-) Aktiva sewa guna usaha Akumulasi penyusutan Aktiva sewa guna usaha (-) Agunan yang diambil alih Aktiva lain-lain Sedangkan struktur finansial dan struktur terletak pada sisi kanan laporan neraca. Adapun pospos dalam neraca sebelah kanan merupakan sumber-sumber dana yang diperoleh bank untuk menjalankan kegiatan operasinya. Pos-pos neraca berisi antara lain; Giro Kewajiban segera lainnya Tabungan Deposito berjangka, yang terdiri dari; a. Pihak terkait dengan Bank b. Pihak lain Sertifikat deposito Simpanan dari Bank lain Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repurchase agreement : repo) Kewajiban derivatif Kewajiban Akseptasi Surat Berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima, yang terdiri dari; a. Fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Indonesia b. Lainnya, yaitu; c. Pihak terkait dengan Bank d. Pihak lain
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi Kewajiban sewa guna usaha Beban bunga yang masih harus dibayar Taksiran pajak penghasilan (PPh) Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban lain-lain Pinjaman subordinasi a. Pihak terkait dengan Bank b. Pihak lain Modal pinjaman Pihak terkait dengan Bank a. Pihak lain b. Hak minoritas Ekuitas, yang tediri dari; a. Modal disetor b. Tambahan modal disetor c. Agio (Disagio) saham d. Modal sumbangan e. Selisih penjabaran laporan keuangan f. Selisih penilaian kembali Aktiva tetap g. Rugi belum direalisasi dari Surat Berharga dan Obligasi Pemerintah h. Pendapatan Komprehensif lainnya i. Selisih nilai transaksi Rekstrukturisasi entitas sepengendali j. Saldo Rugi (Laba) Laporan Rugi/Laba Laporan Rugi/Laba memuat antara lain; Pendapatan-pendapatan dan beban-beban operasional kegiatan perbankan, Dalam Laporan rugi/laba terdapat pos-pos yang terdiri dari: Laporan Neraca memuat struktur kekayaan, struktur finansial dan struktur modal dari suatu bank. Struktur kekayaan terletak di sisi kiri laporan neraca (aktiva). Struktur kekayaan atau pos aktiva dalam neraca merupakan penggunaan (alokasi) dana Bank. Dalam struktur kekayaan terdapat pos-pos aktiva yang berisi rekening aktiva yang terdiri dari: Pendapatan operasional, yang terdiri dari; a.1. Pendapatan bunga a.2. Provisi dan komisi Pendapatan operasional lainnya, yang terdiri dari; b.1. Pendapatan provisi, Komisi dan Fee b.2. Pendapatan transaksi valuta asing b.3. Pendapatan kenaikan nilai dan laba jual beli Surat Berharga dan Obligasi pemerintah b.4. pendapatan lainnya Pendapatan non operasional Beban operasional, terdiri dari; d.1. Beban bunga d.2. Provisi dan komisi
Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Pendapatan pemulihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi Beban (Pendapatan pemulihan) Penyisihan Aktiva lain-lain Beban operasional lainnya, terdiri dari; h.1. Beban administrasi umum h.2. Beban personalia h.3. Beban penurunan nilai dan rugi jual Surat berharga dan Obligasi pemerintah h.4. Beban transaksi valuta asing h.5. Beban lainnya Beban non operasional Pendapatan (Beban) Luas biasa Taksiran pajak penghasilan, terdiri dari; k.1. Periode berjalan k.2. Ditangguhkan Slado Rugi (laba) akhir periode Laba bersih per saham Laporan Aktiva Produktif Laporan Aktiva produktif memuat informasi tentang besarnya nilai aktiva produktif yang tergolong : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, dan Macet. Selain itu, laporan aktiva produktif juga berisi antara lain; PPAP yang wajib dibentuk PPAP yang dibentuk Total aset Bank yang dijaminkan, yang terdiri dari; c.1. Pada Bank Indonesia c.2. Pada bank lain
Prosentase KUK terhadap kredit Prosentase jumlah debitur KUK terhadap total debitur Laporan Komitmen dan kontijensi Laporan komitmen dan kontijensi berisi antara lain; Komitmen yang berupa antara lain; a.1. Tagihan komitmen berupa Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan a.2. Kewajiban komitmen berisi; a.2.1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik. a.2.2. Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor. a.2.3. Lainnya Kontijensi yang terdiri dari; b.1. Tagihan kontijensi berisi; b.1.1. Garansi yang diterima b.1.2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian b.1.3. Lainnya
b.2. b.2.1. b.2.2. b.2.3.
Kewajiban kontijensi yang terdiri dari; Garansi yang diberikan Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor. Lainnya
Laporan Rasio Keuangan Laporan rasio keuangan merupakan laporan yang memuat perbandingan antara salah, atau beberapa pos-pos yang ada dalam suatu neraca, atau rugi laba dengan satu atau beberapa pos-pos yang ada dalam neraca, atau rugi laba, baik pada tahun yang sama, maupun dalam tahun yang berbeda. Dalam laporan ini akan memberikan informasi tentang kesehatan keuangan suatu lembaga perbankan. Adapun rasio-rasio keuangan yang paling umum dalam hal ini antara lain; (a) Permodalan, (b) Aktiva produktif, (c) Rentabilitas, (d) Likuiditas, dan (e) Kepatuhan. Rasio permodalan yang meliputi; a.1. Capital Adequacy Ratio (CAR) a.2. Aktiva Tetap Terhadap Modal Rasio Aktiva Produktif yang terdiri dari; b.1. Aktiva Produktif bermasalah b.2. Non Performing Loan (NPL) b.3. PPAP Terhadap Aktiva Produktif b.4. Pemenuhan PPAP Rasio Rentabilitas yang meliputi antara lain; c.1. Return on Assets (ROA) c.2. Return on Equity (ROE) c.3. Net Interest Margin (NIM) c.4. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Rasio Likuiditas Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio Kepatuhan (Compliance) yang meliputi; e.1. Persentase pelanggaran BMPK e.1.1. Pihak terkait e.1.2. Pihak lain e.2. Persentase pelampauan BMPK e.2.1. Pihak terkait e.2.2. Pihak lain e.3.
Giro Wajib Minimum (GWM)
e.4.
Posisi Devisa Netto (PDN)
BMPK : Batas Minimum Pelanggaran Kredit Kelima rasio keuangan perbankan tersebut akan dengan mudah diakses melalui internet melalui alamat website : www.bi.go.id. 8.2. Format Laporan Keuangan Berbicara mengenai format laporan keuangan, maka akan lebih pas jika menampilkan contoh laporan keuangan lembaga perbankan yang telah disederhanakan yang dikemukakan pada Tabel 8.1., sebagai berikut:
Tabel 8.1. Neraca PT. Bank ABC 31 Desember 2004 (Rp Milyar) No
Aktiva (Assets)
1. 2. 3.
Kas Giro Pd BI Tagihan pd bank Lain a. Giro b. Call Money c. Deposito
4.
5. 6. 7.
8. 9.
Surat Berharga dan Tagihan Lainnya Kredit Yg diberikan Penyertaan Cadangan Aktiva Yg Diklassifikasikan Aktiva Tetap dan Inventaris Rupa-Rupa Aktiva Total Aktiva
Rp
No
28 1. 22 2. 3. 16 4. 12 5. 260 6.
Passiva (Liability)
Giro Call Money Tabungan
Rp
492 96 430 1.808 103 131
323 7.
Deposito Kewajiban Lainnya Surat Berharga Yg Diterbitkan Pinjaman Diterima
2.726 8.
Rupa-Rupa Passiva
66
33 9. (50) 10.
Modal Disetor Cadangan
105 11.
Laba
161
137 106
83
138 3.613
3.613
Dari Tabel 9.1., di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara laporan neraca perusahaan non bank dengan laporan neraca lembaga perbankan, terutama dalam hal ; (a) Tagihan pada bank lain yang terdiri dari ; giro, call money dan deposito, dalam laporan neraca perusahaan non bank hanya memuat tagihan pada pihak lain, (b) Cadangan aktiva yang diklassifikasikan yaitu berupa cadangan untuk mengurangi piutang-piutang bank yang berada dalam kondisi bermasalah (kredit bermasalah). Sedangkan dalam laporan neraca perusahaan non bank lebih banyak cadangan penyusutan aktiva tetap, (c) Pada sisi passiva dari neraca perbankan terutama untuk poin 1 sampai 4 (giro, call money, tabungan, dan deposito) tidak ada dalam laporan neraca perusahaan non bank. 8.3. Penjelasan Pos-Pos Aktiva Kas (terdiri dari uang kartal, uang logam dan commemorative coin yang dikeluarkan Bank Indonesia menurut nilai nominal. Bank Indonesia, semua simpanan atau tagihan bank kepada Bank Indonesia dalam bentuk ; (a) Giro, penempatan dana bank dalam rekening giro di Bank Indonesia (Giro Wajib Minimum : GWM), (b). Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga atas unjuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Tagihan Pada Bank Lain (Antar Bank Aktiva), jenis simpanan atau tagihan kepada pihak bank lain di Indonesia berupa : (a) Giro, simpanan atau penempatan dana pada bank lain, (b) Call Money (Interbank Call Money), penempatan dana pada bank lain, melalui penerbitan surat berharga pasar uang (SBPU) yang berjangka paling lama 90 hari, (c) Pos-pos lain, sepertil; deposito berjangka dan kredit. Surat Berharga dan Tagihan Lainnya seperti; (a) penempatan dana pada bank lain dalam bentuk surat berharga yang berjangka waktu di atas 90 hari (SBPU, (b) obligasi, (c) kredit, (d) pembiayaan bersama, dll.
Kredit Yang Diberikan, penempatan dana pada pihak ketiga non bank, misalnya; (a) KPR, (b) kredit modal kerja, (c) kredit investasi, (d) kredit angsuran, dan (e) kredit rekening koran. Penyertaan, penempatan kepada pihak ketiga non bank dengan cara pemilikan saham untuk memperoleh dividend. Cadangan Aktiva Yang Diklassifikasikan yaitu, penyisihan (pencadangan) yang dibentuk untuk menutup kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif. Aktiva Tetap dan Inventaris berupa; (a) tanah, (b) gedung, (c) mesin-mesin, (d) kendaraan, dan (e) peralatan bank lain. Nilai yang tercantum disini adalah Nilai Beli dikurangi dengan penyusutan. Rupa-Rupa Aktiva yaitu, Saldo rekening atau pos-pos aktiva lain seperti; (a) tagihan inkaso, pendapatan bunga yang akan diterima, (b) uang muka pajak, (c) selisih kurs pembukuan valuta asing, (d) agunan yang diambil alih, (e) beban dibayar dimuka, dan (f) good will dll. Laporan keuangan lainnya yang perlu dikemukakan disini adalah laporan rugi laba yang ditampilkan pada Tabel 8.2., sebagai berikut: Tabel 8.2. Perhitungan Rugi Laba 1. Jan – 31 Des 2004 (Rp Milyar) No 1. 1.1. a b c. d. 1.2. 2. 2.1. a. b. c. d. e. 2.2. 3. 4.
Uraian Pendapatan Pendapatan Operasional Hasil Bunga Provisi dan Komisi Pendapatan Valas Lain Pendapatan Lain Pendapatan Non Operasional Jumlah Biaya Biaya Operasional Biaya Bunga Biaya Valuta Asing (valas) Biaya Personalia Penyusutan Biaya Lainnya Biaya Non Operasional Jumlah Laba Sebelum Pajak (No 1 – No 2) Sisa Laba Tahun Lalu Jumlah Laba Tahun ini
Rp 420 353 37 11 1 2 806 367 245 0 47 32 43 3 737 69 14 83
8.4. Penjelasan Pos-Pos Passiva Giro, sumber dana yang diterima dari masyarakat (DPK), yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/Bilyet Giro. Kewajiban Lain Segera Dibayar, kewajiban bank yang dapat ditagihkan oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya; (a) Dana yang diterima dari masyarakat untuk pengiriman uang kepada pihak lain, (b) Kewajiban jangka pendek lain kepada pihak yang lebih dari 15 hari, seperti; call money, beban bunga yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah, (c) Kewajiban jangka pendek kepada pemerintah seperti; kewajiban PPN, PPh, PBB. Dsb. Tabungan, sumberdana yang diterima dari masyarakat (DPK), yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati.
Simpanan Berjangka, sumber dana dari masyarakat (DPK), yang penarikannya dilakukan menurut jangka waktu tertentu. seperti; (a) depsotio, (b) sertifikat deposito, dan (c) deposit on call. Bank Indonesia, kewajiban kepada Bank Indonesia yang terdiri dari; (a). Kredit Likuiditas (kredit bersubsidi bunga rendah) seperti; KIK, KMKP., (b) Dana Bantuan Proyek (dana yang harus disalurkan kembali). Antar Bank Passiva, semua jenis kewajiban kepada bank lain di Indonesia, seperti; (a) Giro, (b) transfer, (c) call money, (d) simpanan berjangka, (e) surat berharga, pinjaman yang diterima, dan (f) pembiayaan bersama. Surat Berharga, surat pengakuan hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh bank kepada pihak ketiga non bank. Pinjaman Yang Diterima, Pinjaman dari Pihak ketiga bukan bank seperti; (a) Pinjaman Subordinasi, pinjaman yang memenuhi persyaratan dari BI, tentang adanya Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi bank penerima pinjaman (Jangka panjang > 1 tahun), (b) Dana Kelola, dana yang diterima untuk pemberian kredit kepada nasabah dan atas pemberian kredit tersebut, bank tidak menanggung risiko, misalnya, nilai lawan valuta asing bantuan proyek yang diterima langsung dari Departemen Keuangan, dan (c) Pinjaman yang diterima lainnya. Setoran Jaminan, setoran-setoran pihak ketiga non bank dalam Rupiah untuk keperluan transaksi, misal dalam rangka membuka L/C dan memperoleh garansi bank. Passiva dalam Valuta Asing, kewajiban dalam valuta asing, baik kepada bank maupun non bank. Antar Kantor Passiva, semua kewajiban bank di Indonesia kepada kantor pusat dan atau kantorkantor cabang lain di Indonesia. Rupa-Rupa, saldo rekening passiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam poin 11, 13 dan 15 seperti; (a) Beban bunga yang masih harus dibayar, (b) Taksiran pajak penghasilan (PPh), (c) Selisih kurs pembukuan valas, (d) Rekening yang diblokir, (e) Bunga yang dibayar dimuka yang belum diamortisir sebagai faktor penunjang, dan (f) Pendapatan yang ditangguhkan, dll. Modal Dasar, jumlah modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank. Yang meliputi; (a) Modal Belum Disetor, modal yang masih harus disetor di Bank, (b) Agio, Selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank, sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya, (c) Modal Sumbangan, modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual jika saham tersebut dijual, (d) Modal Pinjaman, Pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dengan ciri-ciri sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Cadangan, yaitu cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan Aanggaran Dasar atau keputusan pemilik yang meliputi; (a) Cadangan Umum, cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan, atau dari laba bersih, (b) Cadangan Tujuan, bagian laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu, (c) Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap, cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, (d) Laba Ditahan, Saldo laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Laba/Rugi, Adalah Laba/Rugi tahun-tahun yang lalu maupun tahun beralan yang belum dibagikan : (a). Laba/Rugi Tahun yang lalu, dan (b) Laba/Rugi Tahun berjalan.
8.5. Perilaku Pos-Pos Aktiva Pos-pos rekening aktiva dibagi 4 yaitu: (1) Reserve Requirement (Primary Reserve), (2) Secondary Reserve, (3) Loan (Kredit Yang Diberikan), dan (4) Investasi
1. Reserve Requirement Sebagian dana bank harus ditempatkan untuk memenuhi Reserve Requirement di Bank Indonesia dalam bentuk Giro (GWM), jumlah GWM 5 % dari DPK, Penempatan RR pada Bank Indonesia tidak menghasilkan bunga, tapi merupakan kewajiban Yuridis, jika dana dalam GWM > dari 5 %, akan menyebabkan tidak efisien dan dapat menurunkan laba. 2. Secondary Reserve (SR) Penempatan dana pada Secondary Reserve mempunyai 2 tujuan yakni: (a) Memperkuat likuiditas, dan (b) Menempatkan dana sementara “parkir” pada Secondary Reserve, jika penempatan pada kredit yang diberikan belum maksimal. Manfaat penempatan dana pada Secondary Reserve antara lain; (a). Memperkuat likuiditas, (b) Juga mendapatkan pendapatan bunga, walaupun < dari penempatan pada kredit, (c) Penempatan ini memiliki risiko yang kecil. Pos Aktiva yang masuk dalam Secondary Reserve yaitu; (a). Antar Bank Aktiva (Call money, giro dan deposito), (b) Sertifikat Bank Indonesia (SBI), (c) Surat berharga yang diterbitkan oleh Pihak ketiga non bank dan dibeli oleh bank dengan tujuan unttk diperjual belikan, (d) Tagihan lainnya kepada pihak ketiga non bank 3. Loan Loan (Kredit Yang Diberikan) merupakan penempatan dana pada pos aktiva ini paling produktif dengan suku bunga tinggi, walaupun dengan risiko yang cukup besar pula. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga non bank antara lain; (a) Kredit Angsuran, Kredit jenis ini, jumlah angsuran pokok dan pembayaran bunganya sama besarnya setiap bulan, sampai dengan saat jatuh tempo.enempatan dana ini lebih sesuai untuk sumber dana yang berasal dari deposito, (b) Kredit Rekening Koran. Pembayaran bunga oleh nasabah berdasarkan saldo akhir. Penempatan dana ini lebih sesuai untuk sumber dana yang berasal dari tabungan atau giro, (c) Kredit Modal Kerja yang memiliki jangka waktu < 1 tahun. Penempatan dana ini lebih sesuai untuk sumber dana yang berasal dari DPK, (d). Kredit Investasi yang memiliki jangka waktu yang panjang, > 1 tahun, biasanya untuk pendirian/perluasan pabrik, kredit mobil, KPR. Penempatan dana ini lebih sesuai untuk sumber dana yang berasal dari KLBI dan Pinjaman Luar Negeri 4. Investasi Investasi dalam Pemilikan dan Surat Berharga merupakan pPenyertaan dalam perusahaan lain, umumnya > 1 tahun, dari kegiatan ini bank biasanya hanya mendapatkan pendapatan dalam bentuk pembagian keuntungan (dividend). Sedangkan Investasi Aktiva Tetap bertujuan untuk melengkapi sarana, prasarana kerja, meningkatkan mekanisme kerja dan pelayanan bank. Investasi ini dapat mempengaruhi pelayanan yang akhirnya dapat memperbanyak nasabah dan laba meningkat. 8.6. Perilaku Pos-Pos Passiva Pos-Pos Rekening Passiva dibagi 5 kelompok yaitu; (1) Dana Masyarakat (DPK), (2) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), (3) Purchased Fund, (4) Kewajiban Lain Segera Dibayar, dan (5) Modal Sendiri yang diuraikan sebagai berikut; 1. Dana Masyarakat (DPK) Mayoritas kegiatan operasional bank ditunjang oleh sumber dana dari masyarakat. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pakfeb 91, Capital Adequacy Ratio (CAR) = 8 %, Artinya bahwa besarnya modal sendiri bank minimal cukup sebesar 8 % dari total aktivanya. Dana Pihak Ketiga dalam suatu perbankan ada 3 yaitu ; (a) Giro, (b) Tabungan, dan (c) Deposito 2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Sumber dana dengan tingkat bunga murah, bila dibandingkan dengan tingkat bunga dana dari masyarakat, karena adanya unsur subsidi bunga dari pemeritah. Jangka waktunya juga lebih panjang.Jenis kredit ; (a) KIK/KMKP, (b) kredit ekspor, (c) kredit investasi umum, (d) kredit usaha tani, (e) kredit untuk koperasi dan (f) kredit untuk mahasiswa. Setelah Pakjan 91 hampir semua jenis KLBI dihapus, tinggal seperti; (a) kredit usaha tani, dan (b) kredit untuk koperasi.
3. Purchased Fund Sumber dana yang di dapat dari pasar uang seperti; Call money, penjualan promissory notes, pendiskontoan SBPU. Sumber dana ini sensitif dengan tingkat bunga, karena perkembangan tingkat bunga ditentukan oleh pasar uang. 4. Kewajiban Segera Dibayar Kewajiban segera dibayar juga bisa dimasukkan sebagai sumber dana jangka pendek. Sumber dana ini berasal dari penundaan kewajiban yang harus dibayar seperti; (a) biaya bunga yang masih harus dibayar, (b) Kewajiban kepada supplier yang masih harus dibayar, (c) Dana kiriman yang belum diambil oleh penerima, (d) Setoran pembayaran; telepon, listrik, air. Dana “nganggur” jangka pendek ini bisa digunakan sebagai sumber dana bagi bank untuk ditempatkan pada posisi aktiva untuk jangka pendek pula seperti; call money 1 – 3 hari. 5. Modal Sendiri Modal sendiri dalam bank memiliki jangka waktu panjang, kebanyakan dana ini ditempatkan untuk investasi seperti; (a) pembelian tanah dan gedung, (b) inventaris kantor, dan (c) sisanyanya pada pos-pos yg produktif. Sebagian dana modal sendiri dapat di “jual” ke call money dengan pricing atau rate yang lebih rendah, karena berasal dari dana murah.
Bab 9 Manajemen Likuiditas 9.1. Pengertian Manajemen Likuiditas Dalam bidang perbankan terdapat beberapa pengertian likuiditas yang masing-masing mempunyai tolok ukur sendiri-sendiri yang antara lain; Reserve Ratio (RR) = Likuiditas wajib minimum (Rp) dan (valas) yang ditetapkan kepada semua bank untuk dilaporkan setiap minggu. Adapun rumus yang sering digunakan dalam perhitungan RR ini antara lain :
Alat likuid Prosentase Alat Likuid (RR) = ---------------- x 100 % DPK Menurut Pakfeb 91, RR minimal 2 %. – UU 2000 = 5 %. Alat likuid meliputi ; Kas + Giro pd BI DPK ; Giro, tabungan, Deposito, kewajiban lain. Contoh laporan Likuiditas sesuai dengan ketentuan BI (1993) Data yang dilaporkan setiap periode untuk Alat likuid adalah seminggu sebelumnya setiap: Minggu pertama : 1 s/d 7 Minggu Kedua : 8 s/d 15 Minggu Ketiga : 16 s/d 23 Minggu Keempat: 24 – 30 atau 31 Dengan demikian laporan untuk likuiditas minggu pertama dibuat setelah tanggal 7 dengan data tanggal 1 – 7 dst. (Perbandingannya diambil nilai rata-ratanya). Data yang dilaporkan setiap periode untuk DPK, adalah dua (2) minggu sebelumnya. Jika seandainya laporan minggu pertama bulan Januari tanggal 2, maka : Data alat likuid, diambil tanggal 24 s/d 31 Desember tahun sebelumnya. Data DPK, diambil dari tanggal 16 s/d 23 Desember. 9.2. Likuiditas Menurut Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Pakfeb 91 rasio likuiditas ada 2 yaitu : 1. Liquidity = Kewajiban Bersih Call Money ---------------------------------------- x 100 % Kas + Giro BI + SBI + SBPU 2. Loan to Deposit Ratio (LDR) = Loan (Kredit yang diberikan) ---------------------------------------------------------------------- x 100 % DPK + Pinjaman yg diterima > 3 bln + Modal Sendiri Data Pinjaman yg diterima > 3 bulan, bisa diambil dari kewajiban segera dibayar, atau kewajiban lain. 3. Current Ratio Current Ratio adalah suatu rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya yang bersifat jangka pendek (kurang 1 tahun).. Untuk menghitung current
ratio dapat dilakukan dengan cara membandingan antara aktiva lancar dengan passiva lancar yang dapat dirumuskan sebagai berikut; Aktiva Lancar (AL) Current Ratio (CR) = -------------------------- x 100 % Passiva Lancar (PL) Sebelum menghitung CR, seluruh komponen AL dan PL dalam neraca bank terlebih dahulu digolongkan berdasarkan sisa waktu jatuh temponya. Komponen yang termasuk lancar maksimal 1 bulan. Komponen AL meliputi; (a) saldo BI, (b) saldo pada bank-bank lain, (c) kredit diberikan, (d) surat berharga dan (e) penempatan lain dengan jk waktu 1 bln. Sedangkan komponen PL antara lain adalah; (a) giro, (b) tabungan, (c) deposito, (d) call money, dan (e) kewajiban segera dibayar (yang sisa waktu jatuh temponya 1 bulan). Contoh soal dapat dikemukakan Tabel 9.1 sebagai berikut: Tabel 9.1 Neraca Bank “XYZ” Per 31 Des 2004 (Rp) Porsi Aktiva Kas Saldo BI Bank Lain Kredit Yang Di-berikan Surat Berharga Aktiva Tetap Aktiva
Jumlah 300 1.700 3.000 20.000
Lancar 500 1.500 3.000 3.700
2.000
-
5.000 32.000
8.700
Porsi Passiva Giro Tabungan Deposito Call Money
Jumlah 1.000 10.000 14.000 4.000
Lancar 300 1.000 3.000 2.900
1.000
-
2.000 32.000
7.200
Kewajiban Lain Yg Segera Diba-yar Modal Passiva
Pada kas dan saldo Bank Indonesia ada bagian/porsi yang tidak lancar, yaitu Reserve Ratio (RR) sebesar 2 % dari DPK. Reserve Ratio pada contoh soal = 2 % x DPK = 2 % x 25.000 = 500
CR = 8.700/7.200 = 1,21 x Ini berarti bahwa penempatan dana dalam aktiva lancar (AL) sebagian dibiayai dari Passiva tidak lancar (0,21), atau 21 % dari passiva lancar berasal dari passiva tidak lancar (sumber dana jangka panjang). Perhitungan CR bisa menggunakan Basic Surplus Positif, yang menunjukkan bahwa penempatan dana dalam aktiva jangka pendek (sejenis kredit yang diberikan) sebagian dibiayai dari sumber dana jangka panjang. Sebaliknya Basic Surplus Negatif, berarti bahwa penempatan untuk dana jangka panjang pada aktiva, dibiayai oleh sumber dana jangka pendek, Kondisi ini menyebabkan pengelolaan dana tidak optimal dan menyebabkan laba akan menurun. Basic Surplus = Aktiva Lancar – Passiva Lancar = 8.700 – 7.200 = 1.500 (Surplus)
9.3. Strategi Likuiditas dan Profitabilitas
Jika bank menerapkan strategi ekstrim dengan terlalu konservatif (terlalu hati-hati) akan menyebabkan; (1). RR akan cenderung jauh di atas ketentuan, sehingga berdampak pada likuiditas yang kuat dan aman, Loanable fund berkurang, sehingga keuntungan akan menurun, (2) LDR akan mengecil % nya, sehingga likuiditas baik dan aman. Namun demikian penempatan pada aktiva produktif berkurang, sehingga pendapatan bunga menurun, (3) CR dapat dilakukan Basic Surplus Positif atau Negatif. Jika bank menerapkan strategi yang terlalu optimis, akan; (1) RR cenderung sama atau di bawah ketentuan, sehingga berdampak kepada likuiditas yang melemah dan tidak aman, Loanable fund meningkat, sehingga tingkat keuntungan akan lebih besar, (2) LDR akan lebih besar % nya, sehingga likuiditas kurang aman. Penempatan pada aktiva produktif bertambah, sehingga pendapatan bunga bertambah besar, (3) CR dapat dilakukan Basic Surplus Positif atau Negatif 9.4. High Liquidity Ratio High liquidity ratio menunjukkan sangat kuatnya kondisi likuiditas bank yang kemungkinan disebabkan oleh antara lain; (a) Berlebihan dalam ekspansi menghimpun dana yang tidak diimbangi dengan penempatan dana pada aktiva produktif, (b) Kelemahan penempatan dana yang disebabkan oleh komposisi penempatan dana kurang optimal (terlalu banyak pada reserve requirement dan secondary reserve), kredit yang diberikan kecil (banyak dana idle), (c) Strategi asset liability kurang berjalan baik, atau bisa juga kredit yang diberikan > secondary reserve, namun kualitas kreditnya banyak bermasalah (NPL). Penempatan dana pada kredit yang diberikan kurang memiliki struktur yang seimbang dalam jangka waktu pengembaliannya. Misalnya sumber dana yang di dapat lebih banyak berjangka panjang, sedangkan kredit yang diberikan lebih banyak berjangka pendek. 9.5. Strategi Yg Diperlukan Pada Kondisi High Liquidity Spreading maturity, adalah kegiatan penyebaran jatuh tempo dari sumber dana yang di dpt oleh bank. Sumber dana seperti; (a) deposito, atau (b) sertifikat deposito diusahakan mempunyai maturity yang bervariasi. Penyebaran jatuh tempo dari sumber dana diusahakan harus seimbang dengan yang ada pada kredit yang diberikan, agar tidak muncul gap (mismatch). Strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Jika sumber dana di dominasi oleh yang bersifat jangka pendek, sedangkan kredit yang diberikan banyak berjangka sangat pendek, maka banyak dana yg idle. Penyebaran kredit pada nasabah Perbaiki placement strategy Penempatan dana paling ideal harus diberikan porsi lebih besar pada; (a) Kredit yang diberikan, (b) Primary reserve dan secondary reserve sesuai ketentuan Bank Indonesia. Jika kesulitan menempatkan dana pada pemberian kredit, maka penempatan dana pada secondary reserve harus betul-betul menguntungkan, oleh karena itu harus dilakukan ; (a) Monitoring Cash Flow secara cermat, (b) Penyebaran sumber dana pada nasabah, sumber dana yang dihimpun, sebaiknya tidak didominasi oleh hanya beberapa nasabah.
Bab 10 Penentuan Suku Bunga Pinjaman (Base Lending Rate : BLR) 10.1. Pendahuluan Penentuan suku bunga pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah adalah merupakan perhitungan harga yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan. Suku bunga kredit adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah untuk mendapatkan kredit. Bank “beli” (menghimpun dana) dari nasabah (giro, deposito dan, tabungan), sedangkan Bank “jual” (menempatkan dana) berupa pemberian kredit kepada nasabah (kredit modal kerja, kredit rekening koran, kredit angsuran, KPR dsb) 10.2. Pemahaman Neraca dan R/L Neraca terbagi dua yaitu ; (1) Posisi asset (menampung sumber dana), dan (2) Posisi liability (menampun penempatan dana). Pada liability terdapat pos-pos yang membayar bunga (giro, deposito, tabungan, pinjaman lain yang diterima). Sedangkan pada Asset terdapat pos-pos yang mendapatkan bunga (kredit yang diberikan, antar bank aktiva). Pendapatan bunga pada Asset (PbA) dikurangi dengan Biaya bunga pada Liability (BbL) akan menghasilkan Laba, atau Rugi Jika PbA > BbL, bank mengalami Laba Jika PbA < BbL, bank menderita Rugi Pada Daftar R/L terdapat unsur-unsur pendapatan dan biaya bunga. Pendapatan (pendapatan bunga, provisi, administrasi dan pendapatan lain) Biaya (biaya bunga, provisi, administrasi dan biaya umum tetap seperti; gaji, promosi). 10.3. Konsep Dasar BLR Base Lending Rate (BLR) merupakan dasar penentuan tingkat bunga yang akan dibebankan kepada nasabah (kreditur). Interest rate yang akan “dijual” (dibebankan) kepada nasabah (kreditur) dapat diberlakukan bervariasi pada setiap kelompok nasabah, menurut tingkat risiko, prima customer atau bukan, dan pertimbangan persaingan. Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi penentuan BLR antara lain sebagai berikut; (1) Jumlah atau rata-rata harian sumber dana, (2) Tingkat bunga dari sumber dana, (3) Share atau komposisi sumber dana, (4) Reserve Requirement (RR), (5) Cost of Fund (COF), (6) Cost of Loanable Fund (COLF), (7) Overhead Cost (Biaya Overhead), (8) Cost of Good Sold, (9) Spread, (10) Tax, (11) Risk, dan (12) BLR 1. Jumlah Rata-rata Harian Sumber Dana Jumlah Rata-rata bunga yang dibayarkan bank untuk sumber dana dikemukakan pada Tabel 10.1., sebagai berikut:
Tgl 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 20 25 26 27 28 29 30 Jum-lah Rata-rata
Giro (10%/Th) 12.500 13.100 13.100 13.000 12.000 14.500 14.000 14.300 14.700 15.000 15.100 15.100 15.300 15.700 15.400 15.600 16.100 15.900 437.400 14.580
Tabel 10.1 Rata-rata Bunga dari Sumber Dana Selama 1 Bulan (Rp Juta) Deposito Deposito Tabungan Kewajiban (18%/Th) (15%/Tn) (5%/Tn) Lainnya 7.000 5.000 4.500 500 7.500 5.500 4.400 500 7.500 5.500 4.400 500 7.600 5.600 4.200 520 7.400 5.900 4.300 530 8.500 5.500 4.000 500 8.600 5.800 4.300 530 8.400 6.200 4.200 520 8.300 6.100 4.800 550 8.200 5.900 4.900 560 8.500 5.800 5.100 540 9.000 6.200 5.500 520 8.200 6.600 5.600 560 8.900 6.400 5.000 550 9.100 6.500 5.500 560 9.200 6.400 5.400 550 9.300 6.900 5.500 520 9.500 7.200 5.200 530 251.000 179.800 146.100 15.810 8.366,67 5.993,33 4.870 527 12.500
2. Tingkat Bunga dari Sumber Dana Tingkat bunga sumber Counter Rate, didasarkan pada tingkat bunga sumber dana (borrowing rate) yang telah ditetapkan oleh bank, umumnya dicantumkan pada counter, atau surat kabar. Tingkat bunga riil, didasarkan pada perhitungan antara lain ; (a) Biaya bunga sumber dana/Rata-rata saldo sumber dana x 100 %, (b) Biaya bunga sumber dana/Saldo sumber dana x 100 %. Contoh : Biaya bunga Bank x bulan Februari 04 = Rp 100.000.000 Saldo dana DPK bulan Januari 04 Rp 6.800.000.000 dan bulan Februari 04 Rp 7.200.000.000. a. 100.000.000/(6.800.000.000+7.200.000.000):2 x 100% = 1,43% /bln b. 100.000.000/7.200.000.000 x 100% = 1,39%//bln. 3. Share atau Komposisi Sumber Dana Share : perbandingan antara masing-masing jenis sumber dana (jumlah atau saldo rata-rata harian) dengan total sumber dana x 100 %. 4. Reserve Requirement (RR) Reserve Requirement sebagian dari jumlah sumber dana yang dicadangkan pada Bank Indonesia. RR minimal 5 %, berarti dana yang disalurkan kepada nasabah 95 %. 5. Cost Of Fund (COF) Biaya dana (cof) atau cost of money diperhitungkan dari rata-rata tertimbang, karena setiap sumber dana mempunyai saldo rata-rata dan tingkat bunga yg berlainan : COF = 100/95 x rate sumber dana 6. Cost of Loanable Fund (COLF) Harga dana yg bisa dipinjamkan dgn cara mengalikan COF dgn share Contoh pada Tabel 10.1. Untuk giro = 30,8 x 15,38 % = 4,73 %/bln
Tabel 10.2. Evaluasi Cost of Loanable Fund Sumber dana (1) Giro Tabungan Tabungan Deposito Sertifikat Dpst Antar Bank Akt Giro Deposito Call Money Pinjaman Modal Sendiri Rek. Ant Ktr.
Rata2 Saldo Harian
Rate (%)
Share (%)
RR (%)
COF (%)
COLF (%)
(2) 14.580.000 4.780.080
(3) 15,00 16,00
8.366.670 5.933.330 3.593.548 10.000.000 -
17,50 17,50
(4) 30,80 10,30 0,00 17,60 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 21,10 0,00
(5) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
(6) 15,38 16,41 16,41 17,95 17,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 5,00 0,00
(7) 4,73 1,69 0,00 3,17 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,05 0,00
15,00 5,00
2,50
Catatan (8) Sumber dana pada kolom keterangan dpt ditambah sesuai dgn data yg ada di bank.
Untuk Ktr Pst Untuk Cabang Jumlah
47.403.548
100,00
(9) Saldo pinjaman yg diberikan Rata-rata 1 tahun (Lihat Tabel 10.3)
14,08 Rp 222.900.000,-
(10) Overhead cost………………………………………………………..
0,53 %
(11) Cost of Good sold……………………………………………………
14,08 %
(12) Spread…………………………………………………………………
2,00 %
(13) Tax…………………………………………………………………….
0,60 %
(14) Risk…………………………………………………………………… Tabel
0,03 % 10.3. Saldo Pinjaman Yang Diberikan
Base Lending Rate Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Rata2/ Bln Total 1 Thn Saldo Rata2 Th
16,71 %
Biaya Umum
Pendapatan Non Operasi
Loanable Fund (Saldo Kredit)
Biaya Bunga Operasi
123.000 110.000 120.000 121.700 123.400 118.900 112.800 122.000 112.600 113.600 1.178.000 117.800
Pendapatan Bunga (Operasi) 4.080.000 6.400.000 7.800.000 3.600.000 4.200.000 4.400.000 4.000.000 3.900.000 7.800.000 5.080.000 51.180.000 5.118.000
240.000 200.000 170.000 140.000 210.000 220.000 180.000 200.000 298.000 240.000 2.098.000 209.800
200.000.000 320.000.000 390.000.000 180.000.000 210.000 220.000 200.000.000 195.000.000 390.000.000 254.000.000 2.559.000.000 255.900.000
3.250.000 3.000.000 3.120.000 3.130.000 3.000.000 3.200.000 3.100.000 3.140.000 3.120.000 3.000.000 31.060.000 3.106.000
1.413.600
61.416.000
2.517.600
3.070.800
37.272.00
255.900.000
Credit Risk : Biaya Cadangan Penghapusan Piutang Ragu-ragu Ganti Rugi Asuransi Kredit Penerimaan Kredit yg dihapus TOTAL CREDIT RISK
= 500.000 = 50.000 = 300.000 (+) = 850.000
Overhead Cost (OC) 12 Pendpt Operasional + Pendpt Non Operaional OC = ------ x --------------------------------------------------------------n Loanable Fund = 12 x 5.118.000 + 209.800 : 1 x 3.07
Bab 11 Manajemen Risiko Bank 11.1. Pendahuluan Risiko dapat menimpa siapapun, sejak dari direksi sampai tukang sapu dalam suatu kantor, manajemen puncak bisa mengalami musibah dan berdampak pada kinerja perusahaan. Dari logistik sampai pemasaran, mulai bahan baku dibeli, pengiriman, pengolahan, pemasaran, sampai pasca pemasaran. Bisa berdampak pada penuntutan oleh konsumen, dari aktivitas inti sampai pendukung, seluruh bagian dalam value chain sensitif terhadap risiko. Dari aset berujud sampai aset tanwujud, aset berujud bisa mengalami bencana, kebakaran, pencurian, sedangkan aset tanwujud bisa hancur karena reputasi, pencemaran, ketidakpatuhan. Semua risiko berpotensi merugikan perusahaan, terkait langsung dengan potensi kerugian, gagal bayar oleh nasabah menyebabkan kredit macet, kebakaran pabrik menyebabkan kerugian modal (biaya lain-lain). Kenaikan suku bunga menyebabkan beban biaya meningkat, perubahan kurs valas menyebabkan berubahnya biaya operasional. Tidak terkait langsung tapi dampaknya cepat, kematian direksi berdampak pd kualitas manajemen, rusaknya sistem informasi pasar menyebabkan hilangnya monitoring kebutuhan pasar. Tidak terkait langsung tapi dampaknya panjang, hilangnya reputasi perusahaan menyebabkan penjualan menurun pelan-pelan, rendahnya kepuasan karyawan menurunkan semangat kerja sehingga kualitas produk menurun, kurangnya usaha hubungan masyarakat perusahaan semakin lama ditinggalkan masyarakat. Ukuran kuantitatif terhadap potensi kerugian meliputi antara lain; (a) Memahami risiko bertujuan untuk mengelola, (b) Pengelolaan akan berjalan baik bila diketahui apa itu risiko, (c) Besarnya risiko mempengaruhi prioritas dalam menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 11.2. Pengertian Risiko Kita sering mendengar campur aduk pengertian antara risiko dengan ketidakpastian. Ketidakpastian (uncertainty) mengacu kepada pengertian risiko yang tidak dapat diperkirakan (unexpected risk). Atau keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda, tetapi tingkat kemungkinan (probabilitas) kejadiannya tidak diketahui secara kuantitatif. Risiko (risk) mengacu kepada risiko yang dapat diperkirakan (expected risk), Atau keadaan adanya ketidakpastian (uncertainty) dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko mengandung unsur-unsur sebagai berikut; (a) ukuran kuantitas (quantity subject) ukuran empiris, (b) dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasinya, (c) ada data pendukung (pengetahuan) mengenai kemungkinan kejadian, (d) unknown but quantified outcomes . Ketidakpastian mengandung unsur-unsur sebagai berikut; (a) jenis subyek yang tidak kuantitatif, (b) tidak dapat mengukur fluktu asinya dengan probabilitas, (c) tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian, (d) unknown and unquantified outcomes Cantillon, 1755 dlm Essay on the Nature of Commerce (Presmaan 1999:17) mengakui bahwa “ masa depan itu penuh ketidakpastian dan semua kegiatan ekonomi pd dasarnya mengandung risiko ketidakpastian di masa depan “. Sedangkan Benston, Eisenbeis, Horvitz, Kane dan Kaufman dalam Tampubolon (2004:21) mengemukakan “ The probability that any event, or set of events, might occur. It usually denotes a negative or undesired event-one that will cause a financial institution (hereafter generally called a bank) to fail rather than to be very successful “. Berdasarkan pendapat Cantillon dan Benston et al., maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; (a) risiko bank merupakan tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi dari peristiwa tsb pada bank, (b) setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi yg memberi peluang untuk untung (upside) atau mengancam sebuah kesuksesan (downside).
11.3. Klassifikasi Risiko Ada dua klassifikasi risiko yaitu; (a) pure risk (risiko murni) yaitu risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan menguntungkan , dan (b) speculative risk (risiko spekulasi) yaitu, risiko yang dapat menyebabkan kerugian dan keuntungan Klassifikasi risiko lainnya adalah ; (a) systematic risk (risiko sistematis) yaitu, risiko yang tidak dapat didiversifikasi (tidak dapat dihilangkan atau dikurangi), dan (b) specific risk (risiko spesifik) yaitu, risiko yang dapat dihilangkan melalui proses didiversifikasi 11.4. Macam Risiko Bank Rose (2002 : 165 – 170) mengatakan bahwa: “Banker may be most interested in achieving high stock values and high profitability, but none can fail to pay attention to the risk they are accepting as well. A volatile economy and recent problems with loans have led bankers in recent years to focus increased attention on how banking risk can be measured and kept under controll. Banker are concerned with six main types of risk : 1. Credit risk, 2. Liquidity risk, 3. Market risk, 4. Interest rate risk, 5. Earning risk, and 6. Solvency risk “. Dari Rose, maka dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen bank hendaknya bukan hanya meperhatikan nilai saham dan tingkat profitabilitas yang tinggi saja, akan tetapi juga harus memperhatikan risiko–risiko yang dapat terjadi dalam perbankan seperti; (a) Risiko kredit, merupakan kelalaian dari nasabah yang telah diberikan fasilitas kredit, (b) Risiko likuiditas, yang dapat dalam muncul dari ketidakcukupan dana untuk membayar kewajiban bank saat jatuh tempo, (c) Risiko pasar, yaitu risiko perubahan nilai pasar asset bank, liabilitas, dan ekuitas yang dapat merugikan, (d) Risiko tingkat bunga, yang merupakan kemungkinan timbulnya pergeseran tingkat bunga yang dapat dengan kurang baik mempengaruhi pendapatan netto bank, nilai assetnya, atau ekuitasnya, (e) Risiko pendapatan, yaitu kemungkinan penurunan return on assets (ROA) atau return on equity (ROE) atau Earning bersihnya, (f) Risiko solvensi, yakni kemungkinan munculnya profitabilitas negatif bank yang akan menguras modalnya. 11.5. Manajemen Risiko Bank Hal-hal yang perlu dilakukan dalam memenej risiko dalam lembaga perbankan antara lain; (1) mengidentifikasi dan menilai risiko, (2) menilai dan mengukur risiko, (3) menanggapi risiko, (4) komunikasi dan konsultasi, (5) memantau risiko dan mengkaji manajemen risiko, (6) mengintegrasikan hasil dari manajemen risiko ke dalam praktek di semua level 1. Mengidentifikasi dan Menilai Risiko Tahap ini bertujuan untuk mengetahui semua jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi menguntungkan atau merugikan. Bank mengumpulkan dan mengakumulasi data mengenai peristiwa, atau isyu (termasuk kerugian) yang pernah terjadi di masa lalu. Semua risiko, di luar risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, khususnya fraud risk (risiko kecurangan) dimasukkan ke dalam risiko operasional 2. Menilai dan Mengukur Risiko Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari efektivitas penerapan Manajemen Risiko, yaitu dengan mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam berbagai keadaan. Ada 3 kegiatan yaitu; (1) menilai area risiko kunci, (2) mengukur kemungkinan terjadi dan dampak risiko, dan (3) menetapkan ranking risiko. 3. Menanggapi Risiko Setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko, maka Manajer risiko harus mengendalikan risiko dengan membangun program mitigasi risiko. Tahapannya adalah; 1. Menetapkan hasil yang diinginkan 2. Membangun pilihan-pilihan 3. Memilih dan menetapkan strategi
4. Komunikasi dan Konsultasi Komunikasi dan konsultasi mengenai manajemen risiko dengan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya dengan Bank Indonesia untuk mengambil keputusan manajemen risiko yang sehat 5. Memantau dan Mengkaji Manajemen Risiko Memantau dan mengkaji efektivitas dari program mitigasi risiko, sebagai strategi yang telah ditetapkan dan disepakati. Tahapannya yaitu; a. Mempelajari dan meningkatkan proses pengambilan keputusan dan manajemen risiko, baik di tingkat lokal maupun tingkat organisasi secara keseluruhan b. Menggunakan kriteria dan pelaporan hasil dan kinerja secara efektif c. Menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang memadai dan efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (disruptions) dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan terhadap back up tsb. 6. Mengitegrasikan Hasil dari Manajemen Risiko di Semua Level Hasil dari Manajemen Risiko harus diintegrasikan secara horizontal ke dalam kebijakan Bank. Pada tahap ini perlu dilakukan; a. Menetapkan sejumlah skenario yang tepat untuk membiayai risiko b. Menyediakan dan memelihara proteksi, atau hedging (pemagaran) keuangan yang memadai sehubungan dengan kemungkinan bencana c. Menetapkan sebuah dasar pengalokasian risiko yang akan diambil alih.
Bab 12 Perbankan Internasional 12.1. Sejarah Perkembangan Bank Internasional Pada awal Perang Dunia II ahli-ahli keuangan dari gabungan beberapa negara menganggap bahwa setelah Perang Dunia II akan membawa pengaruh akan adanya kebutuhan atas peraturanperaturan mengenai kerjasama internasional untuk memecahkan masalah dalam hal moneter dan permasalahan-permasalahan keuangan lainnya. Suyatno (1997) mengatakan bahwa dengan adanya beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh gabungan beberapa negara, pada bulan Juli 1994, sebanyak 44 negara mendirikan United Nations Monetary and Financial Conference di Bretton Woods New Hampshire, USA. Pada konferensi ini dicanangkan Anggaran Dasar yaitu dengan terbentuknya dua Lembaga Keuangan Internasional yaitu; 1. International Monetary Fund (IMF) 2. International Bank For Reconstruction Development (IBRD), kemudian lebih dikenal dengan World Bank Meskipun peraturan-peraturan yang diciptakan oleh kedua lembaga di atas berbeda, tetapi tujuan prinsipnya adalah sama, yaitu untuk menyediakan peralatan moneter dan keuangan yang dapat memungkinkan negara-negara bekerja sama menuju ke arah kemakmuran dunia, melalui dukungan terhadap stabilitas nasional dan memimpin perdamaian diseluruh negara. Pada tahun 1945 Anggaran Dasar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diedarkan ke 44 negara untuk disahkan. Akhirnya Anggaran Dasar tersebut diberlakukan pada tanggal 27 Desember 1945, setelah di tanda tangani oleh 28 negara di Washington D.C. Seluruh negara yang aktif di konferensi Bretton Wood, menjadi anggota dari kedua lembaga itu, kecuali Uni Siviet. Bank Dunia mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni 1946. Bank dunia didirikan sebagai Lembaga Investasi Internasional jenis baru untuk memberikan atau menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana untuk itu berasal dari modal Bank Dunia sendiri, yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dan melalui mobilisasi modal swasta. Modal saham Bank Dunia disusun sedemikian rupa, sehingga setiap risiko dalam melaksanakan kegiatannya dibebankan kepada negara-negara asingnya dengan berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Bank Dunia juga merupakan organisasi antar pemerintah (intergovernmental) yang mendasarkan pada Pasar-Pasar Modal di dunia untuk sumber keuangannya. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Dunia pertama kali dilaksanakan tahun 1947 dan berjumlah US $ 500 juta untuk Program Rekonstruksi di empat negara Eropa. Semula sumber-sumber yang dimiliki oleh Bank Dunia ditujukan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena perang. Dengan kemajuan Marshall Plan dari Amerika Serikat pada tahun 1948, maka Bank Dunia mengalihkan usaha-usahanya terutama ditujukan untuk kegiatan pembangunan. 12.2. Hubungan Bank Dunia (IBRD) dengan IMF Hubungan antara Bank Dunia (IBRD) dengan IMF yang merupakan (sister agency), didirikan secara bersama-sama. IMF menitik beratkan pada masalah moneter dan Bank Dunia (IBRD) menitik beratkan pembangunan perekonomian. Namun tujuan utama dari IMF adalah meningkatkan kerjasama moneter internasional, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan internasional, meningkatkanb stabilitas kurs, menurunkan retriksi kurs dan memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran, membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya melalui pemberian pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan yang produktif. Kedua lembaga IBRD dan IMF mengadakan rapat tahunan bersama dengan Kantor Pusat yang berdekatan, untuk
memudahkan informasi di antara keduanya. Enam dari dua puluh Direktur Pelaksana Bank Dunia (IBRD) merupakan Direktur Pelaksana dari IMF. Beberapa lembaga keuangan internasional lainnya yang berkaitan penting dengan lembaga perbankan Indonesia yang meskipun secara umum peranan dari lembaga keuangan internasional tersebut lebih banyak dirasakan dalam sektor pemerintah, namun dapat dilihat bagaimana sektor swasta (perbankan) dapat pula merasakan pentingnya peranan yang dimainkan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut. Bagi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia peranan Bank Dunia, IMF serta Asian Development Bank (ADB) tidak secara langsung mempengaruhi operasional perbankan, namun efek sampingan yang timbul dari operasional lembaga-lembaga tersebut perlu diketahui dan diperhatikan mengingat dampaknya yang begitu besar pada perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi pula operasional lembaga keuangan dan perbankan.
12.3. The Asian Development Bank (ADB) The Asian Development Bank (ADB) berdiri pada tahun 1966, dan bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis (technical assistance) kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. ADB merupakan lembaga negara, yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara di Asia. ADB juga merupakan organisasi regional, karena aktivitas-aktivitas dititikberatkan di wilayah Asia. Kebanyakan negara anggotanya berada di Asia, sebagian besar struktur permodalannya bersumber dari negara-negara Asia, begitu pula pemilihan pimpinan (president) serta delapan dari dua belas Dewan Direksi-nya. Selain itu, ADB juga beranggotakan negara-negara non Asia, yang sangat banyak membantu permodalan ADB, serta dalam struktur organisasi diwakili melalui beberapa anggota dewan direksi dan para stafnya. Kenyataan inilah yang menyebabkan ADB tidak hanya merupakan sebuah organisasi Asia, melainkan sebuah institusi dengan wawasan seluruh dunia. Pada pertengahan tahun 1960-an, negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Dari berbagai penjuru dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun bantuan ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara Barat, namun dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme - terutama setelah selesainya Perang Dunia II - mendorong rasa kerja sama di antara negara-negara Asia, dengan berusaha memperoleh bantuan politis maupun ekonomi dari kalangan negara-negara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia seperti Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) yang terdiri dari negara-negara Asia yang telah menjadi anggota PBB pada saat itu. Dalam suasana inilah ADB lahir dan berkembang. Tujuan pendirian ADB adalah : (a) Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan, (b) Memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan sub wilayah Asia, berupa berbagai proyek dan program regional yang berperan secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selaras di wilayah tersebut secara keseluruhan. Pertimbangan utama dalam membantu negara adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara-negara yang sulit berkembang di wilayah Asia, (c) Memenuhi permintaan negera-negara anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan rencana pembangunan mereka dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki, menyehatkan perekonomian, dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri, (d) Memberikan bantuan teknis (technical assistance) untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan, termasuk mempformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu, (e) Bekerja sama dengan PBB, dan badan-badan organisasi di bawah PBB terutama ECAFE, dan juga dengan berbagai lembaga negara dan lembaga internasional lainnya, seperti berbagai organisasi nasional baik pemerintah maupun swasta yang berkepentingan dengan investasi dari
pengembangan dana di suatu wilayah, serta memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan investasi bagi lembaga-lembaga tersebut, (f) Melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa-jasa lainnya sesuai dengan tujuan ADB. ECAFE (the Economic Commission for Asia and the Far East) merupakan suatu badan khusus PBB yang berpusat di Bangkok, Thailand. Didirikan pada tahun 1947, atas inisiatif dari negara-negara Asia anggota PBB, yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan atas status Asia yang baru dalam segala kejadian-kejadian di dunia. Pusat aktivitasnya tidak hanya anti kolonialisme, tapi juga menyokong bantuan-bantuan finansial untuk Asia. Secara langsung kelembagaan keuangan internasional yang mempunyai kaitan dengan operasional lembaga keuangan/perbankan adalah Eurobank. Peranan lembaga ini makin terasa setelah adanya kebijaksanaan deregulasi perbankan, yang kemudian diikuti dengan pembebasan fasilitas Swap oleh Bank Indonesia. 12.4. Eurocurrency Market Eurocurrency market (atau external money market) meliputi bank-bank yang menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Meskipun Eurocurrency market berhubungan erat dengan pasar devisa (foreign exchange market) namun fungsi dari kedua pasar ini agak berbeda. Dalam pasar devisa, satu mata uang ditukar dengan mata uang lainnya. Dalam Eurocurrency market, pihak ketiga dapat menyimpan dana-dana mereka dan dapat menikmati fasilitas pinjaman. Pinjaman yang diberikan, umumnya lebih aman bila didasarkan atas sumber dana dalam mata uang yang sama pula. Fungsi perantara dalam sistem finansial eksternal umumnya dijalankan oleh lembagalembaga yang dikenal sebagai Eurobank. 12.5. Eurobank Eurobank adalah perantara finansial yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman, baikm dalam mata uang tempat lembaga itu berada, maupun dalam mata uang lainnya. Secara singkat Eurobank dapat diartikan sebagai bank komersial yang memfokuskan kegiatannya di Eurocurrency Market Kekhususan bank ini ialah dapat memberikan pinjaman dalam valuta asing (salah satu bentuk dari Eurocurrency) dengan bunga yang lebih rendah. Di samping itu Eurobank dapat juga menerima deposito dalam valuta asing (mata uang negara mana saja dalam Eurocurrency) dengan bunga yang lebih tinggi. Kemampuan Eurobank memberikan pinjaman yang lebih rendah bunganya dan menerima deposito dengan pemberian bunga yang lebih tinggi, salah satu sebabnya adalah sebabnya adalah Eurobank tidak terkena beban reserve requirement (cadangan giro wajib minimum) yang dibebankan oleh Bank Sentral tempat bank tersebut terdaftar untuk beroperasi. 12.6.
Profil Bank Dunia Fungsi utama Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Hingga tahun 1997 sebanyak kira-kira US $ 2,4 milyar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek pembangunan di Eropa, Australia dan Selandia Baru, selama 23 tahun terakhir ini (dari data tahun 1970, sebanyak US $1,9 milyar untuk 28 negara Afrika, US $ 4,3 milyar untuk 16 negara Asia dan US $ 3,8 milyar untuk 22 negara-negara bagian Amerika Serikat bagian Barat) Pinjaman ini digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan saluran pipa gas alam, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan dalam hal tertentu ditujukan untuk program pembangunan yang lebih umum termasuk import. Bank Dunia telah memilki dua keanggotaan yaitu : 1. International Finance Coorporation (IFC) yang memulai kegiatannya pada tahun 1956. 2. International Development Association (IDA) yang memulai kegiatannya pada tahun 1960. Kedua lembaga ini dan Bank Dunia membentuk kelompok Bank Dunia (World Bank Group). Keanggotaan dari Bank Dunia merupakan persyaratan keanggotaan IFC (yang kegiatannya ditujukan
untuk sektor swasta di negara-negara berkembang) dan keanggotaan IDA (yang kegiatannya ditujukan untuk sektor yang sama dengan kebijaksanaan dan sesuai dengan Bank Dunia, namun bantuan yang diberikan hanya ditujukan untuk negera-negara miskin, dengan syarat-syarat yang lebih mudah daripada pinjaman-pinjaman yang biasa diberikan oleh Bank Dunia). Juga mensponsori International Centre for The Settlement Investment Development (ICSID). Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Koordinasi yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota (masing-masing negara anggota menunjuk satu orang komisarisnya). Dewan komisaris bertemu setahun sekali dan dapat mengirimkan suaranya melalui surat atau kawat. Kecuali kekuasaan tertentu yang ditentukan secara spesifik dalam Anggaran Dasar seperti keputusan keanggotaan, alokasi pendapatan bersih dan perubahan-perubahan dalam modal saham; Dewan Komisaris menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Direksi (Board of Director) yang melaksanakan tugas-tugas mereka secara penuh pada markas besar Bank Dunia di Washington D.C. Umumnya para direksi mengadakan pertemuan seminggu sekali, 5 dari anggota direksi ditunjuk oleh 5 pemegang saham terbesar, dan lainnya (15 anggota direksi dipilih oleh negara anggota lainnya). Pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia umumnya meliputi sebagian atau, keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing, namun dalam hal-hal tertentu dapat juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan.
Daftar Pustaka American Institute of Banking, Manajemen Bank, Bumi Aksara, Jakarta. Afiff, F dkk., 1996, Strategi dan Operasional Bank, Bandung: PT. Eresco. Dendawijaya, L., 2002, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia. Djinarto, B. 2000, Banking Asset Liability Management, Perencanaan, Strategi, Pengawasan, dan Pengelolaan Dana, Gramedia, Jakarta
Koch T.W. and Mac Donald S.S, 1999, Bank Management, The Dryden Press, Harcourt College Publisher, New York . Kuntjoro, M dan Suhardjono, 2002, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. Mulyono T.P., 1995, Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan, Edisi Revisi 3, Jakarta: Djambatan. -------------------, 2001, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Reksoprayitno S, 1997, Manajemen Bank Umum, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. Rose P.S, 2002, Commercial Bank Management, Mc Graw Hill Irwin, Boston, U.S.A. Siamat D, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, LPFE UI, Jakarta, Sinungan M, 1989, Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta.
