6. Memperkirakan Biaya Pencemaran
Hal Hal yang yang pali paling ng suli sulitt dala dalam m pend pendek ekat atan an ekon ekonom omii adal adalah ah baga bagaim iman anaa menentukan menentukan atau mengukur mengukur biaya dan manfaat dari usaha penanggulangan penanggulangan bencana. Hanya sebagian kecil biaya yang dapat diperkirakan secara langsung. Selebihnya adalah biaya yang tidak dapat langsung diukur.
Biaya pencemaran yang tidak dapat diukur dengan mudah disebut intangible cost atau non pecuniary cost, seperti limbah di sungai yang mematikan banyak ikan. Biaya yang berupa menurunnya penangkapan ikan dapat diperkirakan secara langsung : yaitu berupa biaya mengalihkan orang dan peralatannya dari penangkapan ikan ke kegiatan lain, ditambah dengan perbedaan dari apa yang mereka peroleh dari hasil penangkapan ikan dan apa yang mereka perolehdari hasil penengkapan ikan dan apa yang mereka peroleh dari kegiatan kegiatan yang baru, ditambah ditambah dengan kerugian konsumen yang kemudian mengonsumsi ayam misalnya untuk menggantikan ikan. Salah satu cara untuk menentukan biaya pencemaran adalah dengan melihat tingkat harga, tetapi bila tidak dapat secara langsung mengetahui harga pasar untuk kerugian karena polusi, maka harus ditemukan cara lain, yakni menggunakan harga barang lain sepert sepertii berapa berapa nilai nilai udara udara bersih bersih dan nilai nilai air yang bersih bersih dengan cara meliha melihatt kesediaan membayar bagi pengurangan pencemaran itu. Biaya yang tidak kesempatan untuk penelitian biologi laut dapat diukur secara langsung misalnya biaya hilangnya kesempatan rekreasi untuk anak-anak maupun para pengail ikan ataupun tersebut tidak sama dengan nol, tetapi tidak berarti terlalu besar sampai tidak dapat diukur. Salah satu untuk menentukan biaya pencemaran adalah dengan melihat tingkat harga. Tingkat bila kita tidak dapat secara langsung mengetahui harga pasar untuk kerugian yang timbul karena polusi maka harus ditemukan dengan cara lain yaitu dengan cara menggunakan harga barang lain. Cara lain adalah dengan menanyakan beberapa kesediaan untuk membayar bagi pengurangan pencemaran itu. Dapat pula ditanyakan kese kesedi diaa aan n sese seseor oran ang g menet menetap apkan kan pembay pembayar aran an agar agar teta tetap p bers bersed edia ia mener menerim imaa
pencemaran. pabila kita telah mengetahui berapa nilai hilangnya pencemaran untuk setiap orang, maka kita dapat men!umlahkannya untuk memperoleh perkiraan biaya marginal dari pencemaran itu. Cara lain adalah dengan pemberian subsidi terhadap penekanan !umlah pencemaran apakah dengan mensubsidi pembelian alat-alat penanggulangan pencemaran atau subsidi untuk mengganti kerugian bila diadakan penekanan "olume pencemaran di ba#ah standar yang dii!inkan. $asalah yang telah dibahas diatas adalah menentukan siapa yang harus menanggung biaya penanggulangan pencemaran itu. Seperti telah dikemukakan bah#a pernyataan ini berkaitan dengan masalah keadilan dimana ilmu ekonomi tidak mampu untuk men!a#abnya, #alaupun ilmu ekonomi dapat memberikan saran bagaimana mencapai pemerataan atau keadilan itu tanpa menimbulkan ketidakefisienan. Di antara berbagai pihak
yang
didistribusikan
menimbulkan
pencemaran,
beban
pembayaran
itu
hendaknya
sedemikian rupa sehingga pembayaran masing-masing pihak
dirasakan sama berat bebannya.
%.
$enentukan harga atau pungutan terhadap pencemaran Harga yang ditentukan atas dasar mekanisme penga#asan akan berbeda
dengan harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pasar. tas dasar penga#asan, suatu perusahaan boleh enghasilkan pencemaran asalkan ia membayar harga pungutan seperti yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar nlai biaya social marginal dari pencemaran tersebut. Dengan system ini keputusan perorangan atas dasar minat pribadi adalah efisien. pabila pencemaran itu terdari dari beberapa komponen dan masing-masing komponen. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi yang menyatakan bah#a harga atau pungutan untuk suatu pencemaran harus sama dengan biaya marginalnya. Dengan demikian maka bahan-bahan yang sangat berbahaya harus dikenakan pungutan yang sangat mahal. Sekali harga atau pungutan telah ditetapkan para penghasil pencemaran akan menyesuaikan dirinya terhadap besarnya pungutan atau harga-harga tersebut. &arena mereka bertindak atas dasar kepentingannya pribadi, maka mereka akan mengurangi
pencemaran dengan berbagai cara sampai pada titik dimana pengurangan pencemaran akan lebih tinggi daripada pungutan tersebut. da pula perusahaan atau lembaga yang mampu membeli limbah dari perusahaan lain dan kemudian memprosesnya untuk kemudian di!ual dalam bentuk barang baru seperti pupuk kompos. danya perusahaan yang sanggup membeli limbah itu tidak berarti lalu pemerintah tidak diperlukan lagi. 'emerintah masih harus mengukur banyaknya "olume pencemaran dari berbagai sumber, memungut iuran dan sebagainya. (adi secara umum dapat dikatakan bah#a system harga dapat mengalokasikan factor
produksi sedemikian
rupa
sehingga
siapa
yang
menghasilkan
dan
menggunakan barang yang menyebabkan pencemaran akan membayar biayanya. )ang kita perlukan sekarang adalah mekanisme utnuk mengukur banyaknya pencemaran
yang
dihasilkan
oleh
masing-masing
perusahaan
misalnya,dan
bagaimana pula cara mengumpulkan pungutan iuran limbah itu. Setelah itu baru kita tentukan nilainya. *ilai yang mula-mula dipilih didasarkan atas perkiraan dampak adanya pemncemaran itu. &emudian kalua dirasakan bah#a penurunan dalam pencemaran masih kurang berarti, maka pemerintah dapat menaikkan nilai iuran limbah tersebut yang dapat disertai dengan perubahan teknologi maupun perubahan !umlah perusahaan. Dengan cara demikian tampkanya pengenaan iuran pungutan limbah tersebut akan lebih dapat diterima daripada penanggulangan langsung secara fisik. +. 'enanggulangan pencemaran di ndonesia Dalam rangka membangun negara ndonesia kita telah sampai pada tahap industrialisasi. Dalam tahap ini tidak berarti pengembangan di sector pertanian lalu ditinggalkan melainkan !ustru terus dikembangkan untuk meningkatkan produk pangan dan bahan mentah yang cukup menun!ang pengembangan sector industry. Dalam rangka peletakkan landasan pembangunan yang lebih kuat inilah dipahami adanya dua kepentingan yaitu mengusahakan pembangunan tanpa merusak lingkungan dan mengelola sumberdaya alam secara bi!aksana untuk dapat menopang tahapan pembangunan !angka pan!ang. Dalam usaha meindungi lingkungan,
ndonesia sudah memliki ndang-undang ingkungan Hidup yaitu yang tertuang dalam undang-undang *omor / Tahun 01+2 tentang &etentuan-ketentuan 'okok 'engelolaan ingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan ndang-undang *omor 23 Tahun 011% serta khusus untuk mencegah pencemaran dari kegiatan industry telah dimiliki *omor 3 Tahun 240/ tentang 'erindustrian. dapun pokok-pokok yang terecantum dalam H itu adalah sebagai berikut 5 a. 'engelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang guna menun!ang pembangunan yang berkesinambungan. Selan!utnya tu!uan pegelolaan lingkungan hidup adalah 06 tercapinya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup5 26 terkendalinya pemanfaat sumberdaya alam secara bi!aksana5 36 ter#u!udnya
manusia
ndonesia
sebagai
'embina
lingkugan,
/6
terlaksananya pembangunan ber#a#asan lingkungan5 76 terlindunginya negara tehadap dampak
kegiatan di luar
#ilayah negara yang
menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. b. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berke#a!iban
memelihara
lingkungan
hidup
dan
mencegah
serta
menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. ni berarti bah#a beban pencemaran dipertanggung!a#abkan kepada pihak pencemar. Sanksi hukum diterapkan kepada mereka yang menghasilkan pencemaran. c. Setiap orang mempunyai hak dan ke#a!iban untuk berpartisipasi untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. d. saha mengembangkan lingkungan hidup tidak berlangsung dalam keadaan terisolasi, melainkan berkaitan dengan kepentingan hidup antar bangsa. e. 'engelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu system dalam keterpaduan dengan ciri utamanya.
f. H berfungsi sebagai undang-undang yang memayungi undangundang
lain
yang
mempunyai
dampak
terhadap
undang-undang
perindustrian dalam menanggulangi pencemaran. Beberapa ketentuan undang-undang yang menyangkut perlindunagan dengan pencemaran oleh perindustrian diantaranya ialah bah#a setiap orang yang men!alankan suatu bidang usaha #a!ib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk
menun!ang
ke#a!iban
pembangunan
tersebut dicantumkan
yang
berkesinambungan,
dan
dalam setiap suat i!in yang
dikeluarkan oelh instansi yang ber#enang 8pasal % H, ayat 0 dan 26. Dalam pasal + H dan pen!elasannya dinyatakn bah#a pemerintah menggariskan kebi!aksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup dengan cara mengambil langkah-langkah tertentu seterti dengan perpa!akan yang dapat bersifat mendorong untuk pemeliharaan lingkungan ataupun untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selan!utnya pada pasal 07 H dikemukakan bah#a setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting harus menyusun $D dan perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 'enetapan baku mutu lingkungan ini meliputi penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup ataupun kualitas buangan atau limbah. &riteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan,
#ilayah,
atau
mengingat
perbeaan
tata
gunanya.
'emerintah telah menerbitkan 'edoman Baku $utu ingkungan pada tanggal 01 (anuari 01++ atas dasar &eputusan $enteri &H *o. &9'42$9*&H01++, yang isinya menyangkut Baku $utu ir aut5 dan pen!abaran dari pedoman ini deiserahkan pada masing-masing
;ubernur sesuai dengan ekosistem yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. &emudian dalam 'asal 0< H dinyatakan bah#a setiap rencana yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. ntuk itu telah terbit peraturan pemerintah tentang nalisis $enenai Dampak ingkungan 8$D6 dengan diundangkannya 'eraturan 'emerintah *o. 21 Tahun 01+< yang diundangkan pada tanggal 7 (uni 01+%, kemudian diganti dengan &eputusan $enteri H *o. 00 Tahun 0113. Disamping usaha pemerintah melindungi lingkungan hidup le#at H, 'emerintah !uga menggunakan 'erindustrian. Dalam pasal 20 'erindustrian dinyatakan bah#a perusahaan industry #a!ib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta
pencegahan
timbulnya
kerusakan
dan
penanggulangan
pencemaran. Didukung pula oleh 'eraturan 'emerintah *o. 03 Tahun 01+% tentang !in saha ndustri. Sesuai dengan i!in usaha industry, perusahaan yang diberi i!in di#a!ibkan untuk : a. $elaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhaap lingkungan hidup akibat kegiatan industry yang dilakukan. b. $elaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta haasil produksinya termasuk pengangkatan karya#an dan keselamatan ker!a. c. $elaksanakan upaya hubungan dan ker!asama antara pengusaha nasional
untuk
menggantungkan.
me#u!udkan
keterkaitan
yang
saling
