BEDAH KASUS MITIGASI RESIKO AUDIT
STUDI KASUS PT. KAI
Intanika Wahyu Hidayati
Universitas Islam Indonesia
Email :
[email protected]
PERMASALAHAN
PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.
PT. KAI. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Berikut beberapa temuan yang berhasil ditemukan:
Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.
Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai komulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.
Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.
PEMBAHASAN
Permasalahan yang terjadi dalam PT. KAI, salah satunya disebabkan oleh kelalaian auditor dalam pelaksanaan mitigasi risiko audit. Risiko Audit adalah istilah yang umum digunakan dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan suatu entitas. The primary objective of such an audit is to provide an action to the opinion as to whether or not the financial statements under audit present fairly the financial position, profit/loss and cash flows of the entity. Audit risk is the risk of the auditor providing an inappropriate opinion on the financial statements, particularly when those financial statements contain a material misstatement.
Tujuan utama dari audit tersebut adalah untuk memberikan suatu tindakan untuk berpendapat, apakah atau tidak laporan keuangan yang diaudit menyajikan secara wajar keuntungan keuangan, posisi/ rugi dan arus kas entitas. Risiko Audit adalah risiko auditor memberikan pendapat yang tidak pantas atas laporan keuangan, terutama ketika laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material.
Perluasan Audit Berbasis Risiko mencakupi kegiatan identifikasi, pengukuran dan analisis risiko, lalu memilih aktivitas strategis terkait manajemen risiko. Pada kasus PT KAI, persoalan auditor eksternal juga berlaku bagi auditor internal yang mengaudit Laporan Keuangan. Dapat dijelaskan bahwa risiko auditor terbesar adalah tak mengetahui (gagal untuk mengetahui) hal-hal yang seharusnya mengubah opini auditor terhadap Laporan Keuangan yang mengandung salah-saji secara material. Auditor harus memertimbangkan sifat & kualitas manajemen, sifat industri, sifat operasi, dan bentuk atau sifat penugasan auditor eksternal.
Auditor PT. KAI tidak dapat mengungkapkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan terkait dengan PPN karena tidak dilakukan pengecekan sebelumnya. Pada awalnya, kegiatan audit dimulai dengan observasi terhadap control (pengendalian), analisis pengendalian, disusul kegiatan analisis risiko tiap jenis operasi korporasi tersebut dan analisis keselarasan aktivitas dengan sasaran korporasi.
Selanjutnya, apabila auditor sudah dapat mendeteksi setiap risiko , diperlukan adanya evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah tugas integral dari auditor internal, risiko menurut kelompok probabilitas terjadinya. Auditor menentukan jenis risiko, tingkat risiko, audit program berbasis risiko dan melakukan audit sub-proses kunci, fungsi kunci, aktivitas kunci.
DAFTAR PUSTAKA
https://alimah930617.wordpress.com/2015/04/24/makalah-kasus-pt-kai-2006/
http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/manajemen-risiko-bagi-auditor-dr-jan-hoesadapart1
