Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015

Badan Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial |

1

2

| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015


Pengarah Ir. Tri Patmasari, M.Si Kontributor Lulus Hidayatno, M.Tech Guridno Bintar Saputro, M.Agr Astrit Rimayan, M.Sc Farid Yuniar, ST, ST, M.Eng M. Eng Gama Hirawan Utomo, ST Fahrul Hidayat, ST Andriyana Laillisaum, ST Seawan Editor: Prof.. Dr Prof D r. Ir I r. Sobar Susna, M.Surv.Sc Desain & Tata Letak Agus Seawan (Coqelat) © PPBW BIG 2016

n a t u b m a s



SAMBUTAN DEPUT SAMBUT DEPUTII BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR Sesuai dengan salah satu agenda Nawa Cita yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” kesatuan” maka Badan Informasi Geospasial melalui Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW-BIG) segera menindaklanju agenda tersebut dengan menyediakan informasi geospasial di wilayah perbatasan. Tentu, sesuai dengan tupoksinya bahwa informasi geospasial dalam hal ini adalah erat kaitannya dengan garis batas wilayah. Hal ini menjadi penng karena garis batas wilayah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan luas wilayah, melaksanakan kegiatan pemerintahan dan merencanakan pembangunan sehingga penegasan batas wilayah menjadi prioritas untuk segera diselesaikan demi terciptanya harmonisasi pembangunan antar daerah. Kontribusi PPBW-BIG dalam upaya percepatan penegasan batas daerah salah satunya diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan delineasi batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan secara kartometrik dengan melibatkan unsur pemerintahan setempat. Muncul harapan dari pekerjaan yang mana garis batas kesepakatan yang dhasilkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan produk hukum tentang batas wilayah. Produk hukum tentang batas wilayah inilah yang diperlukan sebagai bentuk kejelasan hukum yang mengatur tentang batas kewenangan antar daerah dalam penyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Pada dasarnya garis batas Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan adalah kerangka dasar NKRI dalam urusan pembagian kewenangan sehingga sudah seharusnya penegasan batas-batasnya harus segera diselesaikan. Selain pekerjaan batas daerah, kontribusi PPBW-BIG dalam menyediakan informasi geospasial di wilayah perbatasan negara juga perlu diapresiasi. Selain melaksanakan fasilitasi perundingan darat dan marim, ada juga pekerjaan survei pemetaan yang di harapkan harapkan dapat menjadi media penyelesaian batas negara darat dan marim. Buku Annual Report Pusat Pemetaan Pemetaan Batas Wilayah Tahun 2015 ini disusun untuk memberikan gambaran tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah pada tahun 2015. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam,

Dodi Sukmayadi Depu Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial

3

4


kata pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahan sehingga pada kesempatan ini buku Laporan Tahunan Tahunan Pusat Pemetaan Batas Wilayah 2015 dapat disusun. Buku ini menyajikan hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah – Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG) selama kurun waktu Tahun Anggaran 2015. Kegiatan Bidang Pemetaan Batas Negara melipu kegiatan batas marim dan batas darat melalui kegiatan-kegiatan Kajian Delimitasi Batas Marim, Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia, Survei Demarkasi Ri-RDTL, Peraw Perawatan atan dan Pemasangan Border Sign Post (BSP) RIRDTL, Pemetaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Segmen Batas RI-RDTL, Pemetaan UAV UAV Koridor Batas RI-RDTL, Survei Densikasi Pilar Batas RI-PNG serta serangkaian perundingan dengan negara-negara tetangga.

Ir. Tri Patmasari, M.Si

Untuk Kegiatan Bidang Pemetaan Batas Administrasi, pada Tahun Anggaran 2015 sebagai kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, PPBW melakukan kegiatan Pemetaan Batas Wilayah Administrasi yang terdiri dari kegiatan Delineasi Batas Desa sebanyak 5 paket dengan 3 paket diantaranya termasuk pemasangan pemasan gan pilar batas desa, Delineasi Delinea si Batas Kabupaten, Pemetaan UAV Segmen Bermasalah Prototype Peta di Kalimantan Tengah, Pembuatan Prototype Peta Desa, Pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peta Desa, Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir di Parangtriss-DIY, Parangtriss-DIY, Pemutakhiran Data Batas Wilayah, Penyusunan Dokumen Kajian Luas Pengelolaan Wilayah Laut dan Grand Design Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi, serta Pembuatan Materi Digital Penarikan Garis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Kartometrik.

Cibinong, Januari 2016 Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah

Ir. Tri Patmasari, M.Si



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Visi Menjadi integrator penyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia

Misi 1. Meningkatkan sinergi proakf dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional 2. Mengintegra Mengintegrasikan sikan informasi informasi geospasial agar agar dapat dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional 3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilit kapabilitas as penyeleng penyelenggaraan garaan informasi geospasial nasional Adapun untuk Struktur Organisasi di Badan I nform nformasi asi Geospasial pada saat ini dapat dilihat Pada Gambar 1

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Informasi Geospasial

5

6



PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH

B

erdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Iinformasi Geospasial (IG). IG terdiri dari dua jenis, yaitu Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Temak Temak (IGT). IGD sebagaimana diatur dalam Pasal 5 melipu Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar. Peta dasar menurut pasal 12 terdiri atas garis pantai, hipsogra, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan ulitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan. Adanya informasi garis batas dalam peta dasar merupakan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW).

Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Kepala (Perka) Badan Informasi Geospasial (BIG) No.3 Tahun 2012 Pusat Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan batas wilayah.

Fungsi 1.

Penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan batas wilayah;

2.

Penyiapan perumusan dan pengendalian Penyiapan kebijakan teknis di bidang pemetaan batas wilayah;

3.

Penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesikasi di bidang pemetaan batas wilayah;

4.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informa informasi si geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah;

5.

Pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah; dan

6.

Pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah.



Tugas Pokok Tiap Bidang 1. Bidang Pemetaan Batas Negara Bidang Pemetaan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, prosedur, standar,, dan spesikasi, standar spesi kasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas negara.

2. Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah administrasi.

7

8


BIDANG PEMETAAN BATAS NEGARA


N

egara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau-pulau, serta garis pantai yang kedua terpanjang di dunia. Wilayah NKRI memiliki batas darat dan marim (laut serta udara di atasnya) dengan negara-negara negara-negara tetangga.

Wilayah NKRI di darat sesuai prinsip prinsi p hukum internaonal “us “us posides juris”, yakni wilayah Indonesia mewarisi wilayah kedaulatan eks Hindia Belanda yang berbatasan dengan 3 (ga) negara tetangga, yaitu: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Penetapan batas antara RI-Malaysia mengacu pada Traktat tahun 1891, 1915 dan 1925 antara Belanda dan Inggris di Pulau Borneo, antara RI-PNG mengiku Konvensi tahun 1895 antara Belanda dan Inggris di Pulau Nugini Nugi ni (Irian), sedangkan RI-Timor RI-T imor Leste mendasarkan pada Traktat Traktat tahun 1904 dan Permanent Court of Arbitraon (PCA) 1914 antara Belanda dan Portugis di Pulau Timor. Sementara itu Indonesia mempunyai batas marim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Viet Nam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Indonesia sebagai negara pihak terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (UNCLOS 82) memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 82 termasuk diantaranya ketentuan mengenai negara kepulauan, penetapan batas marim antar negara, serta hal-hal lainnya terkait wilayah perairan. Sebagai Negara kepulauan, kepulauan, Indonesia In donesia memiliki memilik i luas daratan ± 1.890.739 km2 dan luas lautan ± 6.311.013 km2 (Artanto, 2013). Kegiatan yang telah dilaksanakan dil aksanakan oleh PPBW pada tahun 2015 terkait dengan batas negara melipu batas marim dan batas darat. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Kegiatan terkait batas marim melipu kegiatan kajian delimitasi batas marim guna mendukung perundingan teknis batas marim

surve i dan pemetaan dalam rangka mendukung perundingan 2. Kegiatan terkait batas darat melipu kegiatan survei teknis batas darat. a. Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia b. Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL c. Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL d. Perawatan Border Sign Post (BSP) RI-RDTL e. Perawatan Pilar Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-RDTL f.

Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas RI-RDTL

g. Survei Densikasi Pilar Batas RI-PNG

Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:



1.1 Dokumen Perundingan Teknis Teknis Batas Maritim

BIG sebagai salah satu anggota Tim teknis perunding batas marim selalu melaksanakan kajian (exercise) delimitasi garis batas marim dengan Negara tetangga. Hasil kajian ini digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi penyusunan “ Posion Paper ” Pemerintah Indonesia untuk Tim Teknis batas marim dalam perundingan dengan negara tetangga yang berbatasan. Dalam perundingan teknis batas marim, BIG sebagai anggota delegasi juga menjadi Ketua Technical Working Group (TWG) atau Ketua Expert Group. Sesuai dengan roadmap Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2015 telah dilaksanakan 9 (sembilan) perundingan teknis batas marim dengan 6 (enam) negara yaitu Malaysia, Timor Leste, Viet Nam, Palau, Filipina dan Thailand. Thai land. Perundingan teknis batas marim dengan Timor-Leste merupakan perundingan teknis batas marim yang pertama kali dilaksanakan. Setelah pada tahun 2014 telah disepaka batas laut wilayah wil ayah di segmen Selat Singapura bagian mur antara Indonesia dan Malaysia serta kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina, Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 melanjutkan proses rakasi kedua perjanjian tersebut melalui Undang-Undang. Saat ini i ni proses rakasi berada di tahap Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian di Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan, Kementerian Hukum dan HAM. Rekapitulasi pelaksanaan Perundingan Teknis Batas Marim beserta hasilnya selama tahun 2015 disajikan dalam Tabel 1. Peta-peta illustrasi batas-batas marim yang dirundingkan seper pada Gambar 1 s.d Gambar 10. Tabel 1. Rekapitulasi Perundingan Teknis Batas Marim 2015 dan Hasil Perundingan

No

1

Perundingan

Pertemuan Konsultasi Informal Penetapan Batas Landas Konnen RI-Filipina

Jakarta 19 Januari 2015

Hasil - Pada pertemuan tersebut, pihak Filipina mengusulkan agar kedua negara menjajaki dimulainya pembahasan trijunction point batas maritim RI-Filipina-Palau. Tim Teknis RI memandang usulan tersebut belum dapat dilakukan mengingat Indonesia saat ini masih merundingkan penetapan batas ZEE dengan Palau. - Tim Teknis RI mengusulkan agar dilakukan penjajakan untuk segera memulai perundingan penetapan batas Landas Konnen.

9

10



Diskusi terkait: Laut Sulawesi

- Delegasi Malaysia menyatakan bahwa proposalnya adalah garis ekuidistan, yang mana seap k batas dikonstruksikan sama jarak dari k dasar Malaysia

- Ketua Delegasi Indonesia mengingatkan kembali terkait proposal untuk memformalkan garis Provisional Territorial Sea Boundary (PTSB) di laut Sulawesi. Posisi Indonesia dalam penarikan garis batas selalu bereferensi kepada garis pangkal kepulauan. Laut Tiongkok Selatan

- Kedua ketua delegasi sepakat untuk memberikan

2

27th Technical Meeting on Marime Boundaries Delimitaon Between the Republic of Indonesia and Malaysia

Jakarta, Indonesia, 27-28 Februari 2015

mandat kepada TWG untuk membahas potensial garis batas laut territorial

- TWG masing-masing negara menampilkan konstruksi garis batas laut teritorialnya di Tanjung Datu. Selat Singapura Ketua Delegasi Indonesia menanyakan tentang progress terkait delimitasi negosiasi antara Malaysia dan Singapura di sekitar Pedra Branca dan Middle Rock. Selat Malaka

- Ketua Delegasi Indonesia kembali menyampaikan proposal untuk memformalkan garis PTSB sebagaimana telah diajukan pada pertemuan ke-26.

- Ketua Delegasi Malaysia mempertahankan posisinya bahwa untuk memformalkan PTSB akan diambil setelah semua delimitasi garis laut teritorial di sebelah selatan Selat Malaka telah disepaka.

- Terkait dengan delimitasi garis zona ekonomi eksklusif (ZEE) di selat Malaka, kedua pihak masih mempertahankan posisinya.



Laut Sulawesi

- Tim Teknis kedua negara telah menyampaikan usulan proyeksi garis Land Konnen (LK) masingmasing dan sepakat untuk melakukan diskusi pendalaman terkait relevant circumstances dalam mengkonstruksi garis batas LK; - Atas usulan Tim Teknis Indonesia, Tim Teknis Malaysia akan mempertimbangkan untuk memformalisasi garis PTSB di Laut Sulawesi juga akan mempermbangkan midpoint Provisional Common Point (PCP) di Laut Sulawesi Laut Tiongkok Selatan

3

28th Technical Meeting on Marime Boundaries Delimitaon Between Malaysia and the Republic of Indonesia

Kuching, Malaysia, 14-16 Juni 2015

Tim Teknis kedua negara sepakat untuk mendiskusikan transformasi koordinat geogras garis batas LK RI-Malaysia 1969 guna menjadi dasar permbangan perlu daknya dilakukan penyesuaian atas garis tersebut apabila setelah di transformasi, garis LK RI-Malaysia 1969 itu terletak di dalam 12 mil laut kedua negara. Selat Malaka bagian Selatan

- Atas usulan Tim Teknis Indonesia, Tim Teknis Malaysia akan mempertimbangkan untuk memformalisasi garis PTSB di Selat Malaka bagian Selatan (kesepakatan pada TM-26 di Johor Bahru, 2013). - Tim Teknis kedua negara sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis. Selat Singapura bagian Timur

Tim Teknis kedua negara sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis. Selat Malaka (ZEE) Tim Teknis kedua negara sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis.

11

12


4

The 6th Technical Meeting on the Delimitaon of the Exclusive Economic Zone Between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam

Jakarta, Indonesia, 10-12 Maret 2015

5

Preparatory Meeng to the Fih Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation (MBD) between the Republic of Indonesia and the Republic of Palau


- Kedua negara bertukar pandangan mengenai the Dra of the Consolidated Text of the Proposed Principles and Guidelines, Guidelines, yaitu pada Paragraf 7, 8, dan 10 - Kedua negara saling bertukar daar daar koordinat koordinat geogras Tik Dasar, Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan Garis Pangkal Viet Nam yang relevan serta telah ditetapkan oleh Pemerintah masingmasing

- Tim Teknis Teknis kedua negara menyepaka outstanding issues to be addressed during the 2 nd Preparatory Meeng - Kedua negara masih berbeda posisi terkait metoda delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara.

Manila, Filipina, 30-31 Juli 2015

- Kedua delegasi bertukar pandangan terkait modali untuk diskusi delimitasi batas marim

6

The Meeng of 1st Consultaon Between the Democrac Republic of Timor Leste and the Republic of Indonesia on Marime Boundaries Delimitaon Dili, 18 September 2015

- Delegasi Indonesia Indonesia juga juga membagikan membagikan pengalaman terkait submisi k dasar ke PBB dan meminta pihak RDTL untuk memberikan informasi terkait k dasar dan garis pangkalnya. - Kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan negosiasi delimitasi batas marim berdasarkan prinsip panduan yang sama. - Kedua pihak sepakat untuk mendiskusikan area terkait delimitasi dan mendelimitasi segmen yang mudah.


7

The Meeng of Second Consultaon Between the Democrac Republic of Timor Leste and the Republic of Indonesia on Marime Boundaries Delimitaon Surabaya, Indonesia , 29-30 Oktober 2015

8

Pertemuan Konsultasi Informal Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Thailand Bangkok, Thailand, 23 April 2015.

9

The 7th Technical Meeting on the Delimitaon of the Exclusive Economic Zone Between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam

Hanoi, Viet Nam, 15-17 Desember 2015


pr inci cipl ples es and an d - Kedua Negara menyepakati “ prin guidelines and the idencaon of relevant areas for marime boundaries boundaries delimitaon” dan area delimitasi batas marim yang relevan yaitu area Selat Wetar, Wetar, Selat Ombai bagian mur, Selat Ombai bagian barat, dan Laut Timur. iples and guidelines guidelines tersebut disepaka - Pada princ Pada principles dibentuk technical meeng untuk melaporkan hasil pekerjaan dan mendapatkan arahan dari otoritas yang lebih nggi.

- Kedua Negara mendiskusikan dan menyepaka rencana kerja bersama yang dibagi menjadi ga fase: konsultasi, Inventarisasi data dan pekerjaan exercise, exercise , pertimbangan teknis dan legal, dan penggambaran garis batas marim sementara.

Pada pertemuan ini, kedua delegasi melakukan pertukaran informasi mengenai perkembangan upaya penetapan batas marim yang dilakukan oleh Pemerintah masing-masing negara dengan negara-negara tetangganya dan melakukan overview mengenai kesepakat kesepakatan an garis batas LK RI dan Thailand yang dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya penetapan batas ZEE kedua negara, serta bertukar pandangan mengenai penetapan batas ZEE secara umum

- Kedua negara telah menyepaka wording Para 10 (kini berubah menjadi para 9) yang mengatur mengenai pertukaran daar koordinat k-k dasar garis pangkal kedua negara. Daar koordinat telah dilakukan pada Pertemuan Teknis ke-6 di Jakarta - Kedua negara sepakat untuk menggabungkan wording Para 7 dan 8 menjadi Para 7 baru. Namun wording Para 7 baru belum dapat disepakati karena Vietnam masih mempertahankan posisinya untuk menjadikan garis Landas Konnen 2003 sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan (relevant circumstances) dalam penarikan garis batas ZEE kedua negara.

13

14



Berikut ini adalah peta ilustrasi yang menggamba menggambarkan rkan garis batas marim antara Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Viet Nam, Timor-Leste, Australia, Palau, Filipina, dan Papua Nugini

Gambar 1. Peta 1. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Thailand

Gambar 2. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-India



15

Gambar 3. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Malaysia

Gambar 4. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Singapur Indonesia-Singapura a

Gambar 5. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Viet Nam

Gambar 6. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Filipina

Gambar 7. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Palau

16



Gambar 9. Peta 9. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Australia

Gambar 8. Peta 8. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Papua Nugini

Beberapa illustrasi pelaksanaan perundingan batas

marim yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 ini dapat dilihat pada Gambar 11 sampai dengan Gambar 13 berikut.

Gambar 10. Peta 10. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Timor-Leste

Gambar 11. Suasana Pertemuan Teknis Penetapan Penetapan Batas Marim RI-Palau



Gambar 12. Penandatangan ROD Pertemuan Penandatangan Teknis ke-7 Penetapan Batas ZEE RI-Viet Nam

Gambar 13. Delegasi Indonesia dan RDTL Pada Pertemuan Pertama Penetapan Batas Marim Indonesia-RDTL

17

18



1.2 Dokumen Perundingan Teknis Batas Darat Seper halnya dengan perundingan teknis batas marim, pada perundingan teknis batas darat BIG cq. PPBW menjadi anggota delegasi serta focal point dalam dalam terselenggaranya perundingan teknis batas darat. Selain itu BIG juga menjadi instansi pendukung teknis dalam forum-forum lainnya. BIG menjadi menjadi Ketua Delegasi pada pertemuan Sub Working Group Joint Border Mapping (JBM) dan Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) serta pada forum Joint Working Working Group (JWG) for CBDRF CBDRF and JBM. JBM. Pelaksanaan kegiatan Dokumen Perundingan Teknis Perbatasan darat sepanjang tahun 2015 ini melipu pertemuan teknis tekni s pada berbagai ngkatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tetangga. Rekapitulasi pelaksanaan Perundingan Teknis Batas Darat beserta hasilnya selama tahun 2015 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Perundingan Teknis Batas Darat 2015 No

Perundingan

Special Discussion for the Joint Border Mapping (JBM) Project between Indonesia and Malaysia 1

Bandung, Indonesia, 25-29 Mei 2015

Special Discussion for the Joint Border Mapping (JBM) Project between Malaysia and Indonesia 2

Hasil - Persiapan Final Hardcopy Proof Lembar Peta No. 17-21 . - Persiapan Field Vericaon Vericaon Plots Lembar Peta No. 22-26. - Pertukaran dan Pengiriman Peta cetak lembar no. 2-13 dan 41-43. - Perganan ketua delegasi JBM untuk Indonesia dari Dr. Ade Komara ke Pak Anas Kencana. - Kesepakatan Final Hardcopy Proof dari dari Nomor Lembar Peta 17-21 dari Nomor - Kesepakatan Field Vericaon Plot dari Lembar Peta 22-26

- Pertukaran Dataset dari dari Nomor Lembar Peta 27-31 Shah Alam, Malaysia, 17-21 Agustus 2015 2014

- Pertukaran Metadata dari Nomor Lembar Peta 14 - 16 dan 36 – 37


3

Special Discussion of Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) Project between Indonesia and Malaysia Jakarta, Indonesia, 10-12 Maret 2015


- Kedua pihak sepakat sepakat untuk untuk segmen segmen DS011-I01 dan V562-U921 menggunakan data dari survey and traverse data from the Demarcaon and Survey Traverse Computaon Sheets Boundary Pillars / Markers DS011-S300/DS 010, S300 - S800, S800 - S900, S 900 - S1200/DS007, DS007 - J001, V562 - GPS7059, GPS7059 - V1200, V1200 - DS 019/U 001, U 001 - U 100, and U100 - U 921 - Pihak Malaysia mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Joint Survey GNSS tahun 2015 karena menginginkan seluruh kegiatan kompilasi, komparasi dan analisis adjustment selesai untuk seluruh segmen pada tahun 2016. Pihak Indonesia masih berpandangan bahwa survei dapat dilaksanakan secara pararel dengan kegiatan kompilasi, komparasi dan analisis adjustment. - Perganan ketua delegasi CBDRF untuk Indonesia dari Pak Anas Kencana ke Pak Lulus Hidayatno.

4

Special Discussion of Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) Project between Malaysia and Indonesia Genng, Malaysia, 24-28 Agustus 2015

- Berdasarkan hasil analysis adjustment yang dilakukan oleh kedua negara diperoleh kesepakatan interval jarak untuk segmen DS 011 - I01 dan V562 – U921 adalah 7.5 7.5 km. vey ,, Malaysia - Terkait dengan Joi nt GNS S Sur vey mengajukan proposal interval jarak 1 km antara segmen I 01 – J01. Sementara Sementara Indonesia memiliki pandangan bahwa Joi nt GN GNSS SS Su Surv rvey ey harus disinkronkan dan berkaitan dengan kegiatan kompilasi, komparasi dan analisis adjustment yang telah dilakukan kedua negara.

- Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Joint melaksanakan Joint Reconnaisance pada tahun 2016.

19

20



JBM Nomor Lembar Peta - Menyetujui Hardcopy Proof Nomor 17-21

- Menyetujui Field Vericaon Plot Nomor Nomor Lembar Peta 22, 23 dan 24 dan menyepaka penjadwalan ulang penyelesaian Field Vericaon Plot Nomor Nomor Lembar Peta 25 dan 26. - Memerintahkan JBM Sub-working Group untuk mengoreksi kartogra anomali dan nalisasi dari Field Vericaon Plot Nomor Nomor Lembar Peta 25 dan 26 untuk dapat disampaikan pada Pertemuan ke-45 IMT.

5

Twelfth Meeting of the Joint Working Group (JWG) for the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) and Joint Border Mapping (JBM) between Indonesia and Malaysia

- Menyetujui usulan pengganan judul dari Nomor Lembar Peta 23. - nama negara negara bagian/ provinsi pada judul judul peta dihilangkan sesuai keputusan MIT ke-44 maka lembaran peta, Hardcopy Proof , dan TOR JBM akan disesuaikan dengan keputusan tersebut. CBDRF:

Kuala Terengganu, Indonesia, 21 – 23 Oktober 2015

- Menyepakati jarak maksimal untuk perataan sektor J 01 - DS 001 dan sektor U921 - V 562 dariSektor Sarawak - Kalimantan Barat sepanjang 7.5 km. traverse yang - Format kompilasi data survei traverse yang akan digunakan oleh Co-Project Director dan akan Joint nt Ind Indone onesia sia disampaikan pada Pertemuan ke-45 Joi - Malaysia Boundary Technical Commiee Meeng (IMT) untuk mendapatkan arahan dan persetujuan,

- Menyepaka Menyepaka Daar persiapan persiapan Survei Bersama GNSS, Daar CORS tambahan yang akan digunakan dalam CBDRF Project, dan Meminta Sub-working Group CBDRF untuk mempersiapkan detail pembiayaan Survei GNSS.

6

Eighth Meeting of the Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems on the Joint Demarcaon and Survey of the Internaonal Boundary Between Malaysia (Sabah) and Indonesia (Kalimantan Timur) Shah Alam, Malaysia, 3 – 7 November 2015

- Kedua negara masih berdiskusi terkait 1891 Boundary Convention dan 1915 Boundary Agreement - Kedua pihak menyepakati untuk melakukan pertukaran dokumen-dokumen yang dijadikan referensi dalam membantu menyelesaikan perbedaan interpretasi terhadap perjanjian Inggris-Belanda. - Kedua negara masih berdiskusi terkait OBP di wilayah Sebak - Kedua negara masih berdiskusi terkait OBP di Sungai Sinapad dan Simanpal.



Progress ess Report for Sabah - Penyampaian Joint Progr - Kalimantan Utara Sector for the Period dan Sarawak - Kalimantan Barat Sector

- Penyampaian The Joint Progress Report of the Joint Working Group (JWG) for the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) and Joint Border Mapping (JBM) - Kedua pihak pada pertemuan ini sepakat untuk Joint GNSS Survey tahun 2015. menunda Joint menunda - Pada pertemuan ini dilakukan tukar menukar peta cetak JBM lembar peta no. 14-16 dan lembar peta no. 36-367 secara simbolis.

7

The Forty Fifth Meeting of the Jo J o i nt I n do ne s i a - Ma l ay s i a Boundary Technical Technical Commiee on the Demarcaon and Survey of the Internaonal Boundary between Indonesia and (Kalimantan Timur & Kalimantan Barat) Malaysia (Sabah & Sarawak) Bali, Indonesia, 24-26 November 2015

- Kedua pihak sepakat terkait the Action Plan and Timeline for the Joint Documentation of the Historical Records on the Demarcaon and Survey of the Internaonal Boundary between Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) and Malaysia (Sabah & Sarawak) - Memberikan amanat kepada kedua Co-Project Directors dan Sub-Working Group dari Group dari JWG-CBDRF guna melakukan desktop study dan persiapan GNSS Survey pada pada tahun 2016 - Kedua pihak sepakat bahwa bahwa CPD Kalimantan UtaraSabah untuk melaksanakan kajian menyeluruh terkait berbagai aspek dalam penentuan terusan batas internasional di sekitar Pantai Barat Pulau Sebak ke Boundary Marker AA 2 dari Priority Area I ( A - B ) - Kedua pihak telah menyepakati untuk melaksanakan kegiatan IRM bersama pada Prioritas Area I (A-B) yaitu area A 700 - A 800 sepanjang 8.5 km untuk Sektor Sabah - Kalimantan Utara dan Prioritas Area VII (H-I) yaitu yait u area H 100 - H 300 sepanjang 14 km untuk Sektor Sarawak - Kalimantan Barat.

21


22


mempresentasikan asikan rencana Joint rencana Joint - Pihak Indonesia mempresent

8

Informal Meeng for Operaon Planning of the Joint Field Survey 2015 Between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea

Field Survey tahun tahun 2015 yaitu terkait densikasi segmen MM1-MM2, MM11.2-MM11.3 dan segmen MM13.0-MM13.1. P

- Pihak PNG mempresentasikan rencana terkait survei CBDRF di MM7, MM 7.1 dan MM 7.2.

- Kedua pihak sepakat untuk saling tukar data pada tanggal 16 September 2015. Pihak Indonesia mengusulkan untuk melanjutkan Join melanjutkan Jointt Fiel Field d Surv Survey ey untuk densikasi di MM13.0-MM13.1 pada tahun 2016

Jayapura, Indonesia, 15-16 Mei 2015

9

Border Liason Meeng (BLM) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea

Pada pertemuan ini kedua pihak menyepakati beberapa hal terkait dengan :

Jayapura, Indonesia, 15-16 Oktober 2015

- Tukar Informasi terkait beberapa kerjasama

-

Pembangunan infrastruktur di Perbatasan Administrasi dan Pengaturan Batas Pelintas Batas yang berada di Indonesia dan PNG Kasus yang melibatkan warga negara Indonesia dan PNG di Perbatasan bilateral perbatasan

Pada pertemuan ini kedua pihak mendiskusikan beberapa hal terkait dengan :

- Indonesia mengusulkan agenda baru antara lain: •

10

Joint Sub-Commiee on Security Maers (JSC-SM) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea

Bandung, Indonesia, 18 November 2015

Indonesia pada pertemuan ini mengangkat ga insiden batas utama antara lain:

- WNI yang hilang di sekitar sungai Torasi pada tanggal 6 Februari 2014

- Penurunan bendera Indonesia di Yakyu oleh PNGDF pada tanggal 7 Agustus 2015

- Dugaan exploitasi WNI oleh PNGDF sekitar sungai Torasi pada tanggal 5 September 2015.

- Penggunaan seragam seragam militer resmi dan identas resmi untuk personil yang berpatroli di wilayah perbatasan. perbata san. Hal ini untuk mencegah insiden yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.

• Sementara PNG mengangkat agenda baru yaitu pembangunan jaringan data sharing ga negara antara Indonesia dan PNG serta Australia terkait dengan isu-isu keamanan di wilayah selatan perbatasan.



Beberapa hal yang didiskusikan a.l:

- Kedua pihak menginformasikan progres

11

Thirty-Second (32nd) Joint Border Commiee between the Government of the Independent State of Papua New Guinea and the Government of the Republic of Indonesia

Bandung, Indonesia, 19 November 2015

terkait rakasi Basic Agreement on Border Arrangement 2013. 2013.

- Kedua pihak sepakat untuk saling tukar pandang Verica ricaon on di Sungai Fly terkait ToR untuk Joint Ve untuk mempercepat kompensasi. terkait Joint - Kedua pihak menginformasikan terkait Joint

Inauguraon Skow-Wutung Border Post dan Border Plaque Monument .

- Kedua pihak saling tukar pandangan terkait zona netral di wilayah Skouw-Wutung.

- Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama di bidang minyak dan gas di wilayah perbatasan.

- Kedua pihak menyepakati hasil dari survei

12

The 28th Technical Sub-Commiee on Border Demarcation and Regulation (TSCBDR) Between the Democratic Republic of Timor-Leste and the Republic of Indonesia

demarkasi tahun 2014

- Kedua pihak sepakat bahwa pekerjaan terkait pemetaan JBM Project telah hampir selesai dan memerlukan sedikit modikasi agar peta dapat lebih jelas dibaca.

- Kedua pihak menyatakan kesiapannya untuk memulai perundingan batas marim

Dili, 10 - 11 Agustus 2015

- TSC-BDR merekomendasikan terkait dengan penyesuaian Standard Operaonal Procedures untuk kegiatan Delineasi

Salah satu program yang menjadi prioritas di PPBW BIG ini adalah pembuatan Peta Joint Border Mapping (JBM) RI-Malaysia dan Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-Malaysia. JBM sendiri merupakan peta bersama antara Indonesia dan Malaysia yang memetakan koridor selebar 5 Km di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Kali mantan. Walaupun pemetaan JBM ini sendiri bersifat teknis, namun untuk mencapai sebuah peta yang disepaka bersama tetap harus melalui mekanisme perundingan bilateral kedua negara. Adapun indeks lokasi, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemetaan JBM beserta status hingga tahun 2015 ini dapat dilihat pada Gambar 1 4.

23

24



LEVEL DATA JBM

Data Exchange

STA STATUS PELAKSANAAN JOINT BORDER MAPPING RI - MALAYSIA

Field Veriﬁca3on Plot

Final Hardcopy Proof

(FVP)

(FHP)

Map Publica3on

38-40 (2011) dan 44-45 (2010), ditunda karena OBP)

27-31 Status Data Exchange 22-26 Status Field Verification Plot (MICM 12 dan IMT 2015) 17-21 Status Final Hardcopy Proof (MICM 12)

2-13, 14-16, 36-37 dan 41-43 Status Final Hardcopy Proof dan Dipublikasi (Sheet 1 FHP belum dipublkasi)

Gambar 14. Indeks lokasi, Tahapan, dan Status Peta JBM RI-Malaysia

Gambar 14 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 lembar peta 17-21 telah memasuki level Final Hardcopy Proof dan untuk lembar peta no. 22-26. Kesepuluh lembar dan Field Vericaon Plot untuk peta tersebut telah ditandatangani oleh kedua ketua delegasi pada pertemuan IMT ke-45 di Bali, Indonesia, 24-26 November 2015 (Gambar 15). Sehingga untuk tahun 2016 adalah melanjutkan untuk lembar peta no. 22-26 dan Field Vericaon Plot kegiatan persiapan Final Hardcopy Proof untuk untuk lembar peta no. 27-31. Contoh Peta JBM Sheet 22 yang sudah ditandatangai dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 15. Suasana pertemuan IMT ke-45

Gambar 16. Contoh Peta JBM Sheet 22 Yang Sudah Ditandatangani

25

26



Sampai tahun 2015 ini, dari 45 Nomor Lembar Peta (NLP) JBM RI-Malaysia yang direncanakan, sudah 20 NLP yang dilakukan publikasi yaitu nomor 2-16, 36-37 dan 41-43. Publikasi dalam hal ini adalah sudah dilakukan diseminasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak pihak-pihak yang berkepenngan. berkepenngan. Walaupun masih dalam tataran tataran skala 1:50.000, namun Peta JBM ini sudah banyak digunakan oleh TNI dalam rangka kegiatan pengamanan batas RI-Malaysia oleh Satuan Tugas Pengamanan Batas RI-Malaysia (Satgas Pamtas RI-Malaysia) Selain Pemetaan JBM, terdapat pula pekerjaan CBDRF RI-Malaysia yang bertujuan untuk mendapatkan nilai koordinat pilar batas RI-Malaysia dalam common datum atau datum bersama. Seper diketahui bahwa saat ini di sepanjang perbatasan RI-Malaysia sudah terpasang pilar batas 19.328 dan kesemuanya menggunakan menggunakan koordinat Reced Skew Ortomorphic (RSO) dan datum Timbalai yang merupakan sistem pemetaan Malaysia. Dengan program CBDRF ini diharapkan koordinat-koordinat pilar batas RI-Malaysia ini dapat ditransformasikan dalam sistem koordinat global, sehingga dapat digunakan secara luas. Program CBDRF ini dalam pekerjaannya dibagi-bagi dalam beberapa segmen dan sudah dimulai sejak tahun 2010. Adapun segmentasi dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 17 berikut.

Gambar 17. Segmen dalam kegiatan kompilasi kompilasi data t raverse raverse CBDRF

Kegiatan survei demarkasi dan pemetaan batas negara darat yang dilakukan oleh PPBW tentunya dilaksanakan dalam rangka dak hanya untuk memenuhi pengadaan data serta informasi geospasial terkait batas namun daripada itu untuk dapat mendukung perundingan teknis batas negara negara darat. darat.



1.3 Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia Merujuk kepada UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kegiatan terkait dengan batas negara darat melipu kegiatan survei dan pemetaan Kecamatan-Kecamatan di Kawasan Perbatasan RIMalaysia. Pembuatan Peta Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia ini melanjutkan kegiatan yang dikerjakan pada tahun 2011. Peta Kecamatan ini mempunyai skala 1:50.000 dan terdiri dari dua jenis, yaitu berupa lembaran sesuai indeks (skala 1:50.000) sebanyak 70 Nomor Lembar Peta (NLP) dan lembaran sesuai area kecamatan dengan skala menyesuaiakan sebanyak se banyak 13 NLP. NLP. Lokasi untuk kegiatan ini i ni melipu dua kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Peta Kecamatan ini menggunakan data dasar RBI dan Peta Joint Border Mapping (JBM) RI-Malaysia dan dilengkapi juga dengan informasi Pilar Batas RI-Malaysia. Tujuan dari kegiatan Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia adalah untuk menyediakan data maupun informasi yang berbasis spasial dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pemerintah untuk pembangunan kawasan perbatasan RI-Malaysia. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2015 ini, seluruh kecamatan di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia sudah tersedia peta kecamatannya. Adapun indeks peta Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 18 dan lokasi kegiatannya pada Tabel 3 berikut.

Gambar 18. Indeks Peta Kecamatan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia

27

28



Tabel 3. Lokasi Pemetaan Kecamatan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia

No.

Kecamatan

Kabupaten

1.

Kayan Selatan

Malinau

2.

Kayan Hulu

3.

Kayan Hilir

4.

Pujungan

5.

Bahau Hulu

6.

Krayan Selatan

7.

Krayan

8.

Lumbis

9.

Tulinonsoi

10.

Sei Menggaris

11.

Nunukan

12.

Nunukan Selatan

13.

Sebak (Pulau)

Nunukan

Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 19 (indekswise) dan Gambar 20 ( areawise)

Gambar 19. Contoh Peta Kecamatan (indekswise)

Badan Informasi Badan Informasi Geospasial


a i s y a l a M I R

Gambar 20. Contoh Peta Kecamatan ( areawise)

Hasil dari kegiatan diseminasi dan sosialisasi Peta JBM RI-Malaysia di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada Oktober 2015, selain Peta JBM masyakarat masyakarat juga membutuhkan peta dengan cakupan area yang lebih luas. Dengan adanya peta kecamatan di kawasan perbatasan ini, dapat menjadi media dalam kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan baik oleh pemerintah daerah daerah ataupn pemerintah pusat.

29



31

1.4 Pemetaan UAV Segmen Batas dan Koridor Batas RI-RDTL

a) Pemetaan Segmen Batas

Persetujuan sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrak Timor Leste mengenai Perbatasan Darat dituangkan dalam Provisional Agreement yang yang disepaka di Dili tanggal 8 April 2005. Pada Provisional Agreement tahun tahun 2005 terdapat 3 Unresolved segmen antara Indonesia dan Timur Leste yang belum disepaka, yaitu Dilumil-Memo, Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Segment DilumilMemo telah diselesaikan melalui addendum Provisional Agreement pada pada tahun 2013. Hingga saat ini masih tersisa 2 wilayah Unresolved Segment , yaitu segmen Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Belum jelasnya jelas nya garis batas negara pada wilayah Unresolved segmen membuat masyarakat kedua negara negara sering terlibat te rlibat konik batas. Salah satu penyebab utama terjadinya konik adalah perebutan kewenangan di wilayah Unresolved segmen. Aktas pembangunan sik berupa bangunan kayu atau beton serta pembuatan sawah atau ladang di wilayah unresolved segment berpotensi memicu terjadinya konik antar masyarakat kedua negara. Kegiatan pemotretan udara menggunakan wahana UAV dilakukan dalam rangka menyediakan foto udara resolusi nggi yang akan digunakan untuk melakukan analisa perkembangan penggunaan lahan di wilayah Unresolved Segment. Hasil pemotretan udara juga akan digunak digunakan an untuk untuk mengan menganalisa alisa tur tur alam di wilayah Unresolved Segment yang berpotensi menjadi solusi penentuan garis batas negara yang belum disepaka. Kegiatan pemotretan udara dilakukan pada 2 tempat yang berbeda, yaitu pada Segmen Noelbesi-Citrana dan Manusasi-Oben. Luas wilayah Pemotretan udara udara pada segmen Noelbesi-Citrana Noelbesi-Ci trana sekitar 50 Km 2 sedangkan luas wilayah pemotretan udara pada segmen Manusasi-Oben sekitar se kitar 30 Km 2. Pekerjaan pemotretan udara udara menghasilkan peta garis dan peta foto dengan skala 1 : 3.000 dengan jumlah masing masing 20 NLP. Pada pekerjaan ini juga dilakukan survey toponimi sederhana untuk memperoleh informasi terbaru mengenai wilayah unresolved segment . Indeks pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 21. Hasil pekerjaan ini berupa Peta Foto dan Peta Garis. Untuk contoh Peta Foto dapat dilihat pada gambar 22 dan Peta garis pada Gambar 23.

32



Gambar 21. Indeks Lokasi Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL



Gambar 22. Contoh Peta Foto Hasil Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL

33

34



Gambar 23. Contoh Peta GarisHasil Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL

Segments RI-RDTL Ke-3 di Dili Berdasarkan hasil pada pertemuan Special Working Group (SWG) on Unresolved Segments RI-RDTL Unresolved Segmen Segments ts (JFS Unresolved) 2015, kedua negara sepakat untuk melaksanakan Joint Field Survey on Unresolved di segmen Noel Besi/Citrana Besi/Cit rana pada tahun 2016. BIG dalam hal ini Pusat Pemetaan Batas Wilayah sebagai salah satu anggota m teknis SWG Unresolved turut berkontribusi dalam pelaksanaan JFS Unresolved tersebut dengan menyediakan Peta Foto dan Peta Garis skala besar hasil pemotretan UAV ini. Peta foto dan peta garis ini yang akan digunakan sebagai peta kerja dalam pelaksanaan JFS Unresolved 2016 ini. Harapan dengan dukungan data ini akan mempermudah pelaksanaan JFS Unresolved dan meningkatkan posisi tawar Indonesia. b) Pemetaan Koridor Batas

Serupa dengan kegiatan Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL. Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi geospasial dengan skala besar di wilayah koridor sepanjang batas antara RI-RDTL. Pekerjaan ini terdiri dari pembuatan 8 NLP Peta garis dan peta foto skala 1:7.000 dan 32 NLP Peta garis dan peta foto skala 1:3.500, pekerjaan ini baru mencakup sekitar 18% dari panjang garis batas RI-RDTL atau setara 50 Km dari total panjang batas RI-RDTL 268.8 Km. Indeks pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 24. Hasil dari pekerjaan ini yang berupa Peta Foto dan Peta Garis untuk skala 1:3.500 dapat dilihat pada Gambar 25, sedangkan Peta Peta Foto dan Peta Garis untuk skala 1:7.000 dapat dilihat pada Gambar 26.



Gambar 24. Indeks Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL

35

36



Gambar 25. Contoh Peta Foto dan Peta Garis Skala 1:3.500



Gambar 26. Contoh Peta Foto dan Peta Garis Skala 1:7.000

Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai salah satu pendukung untuk monitoring dana perawatan peraw atan garis batas RI-RDTL. Seper diketahui bahwa karakterisk karakterisk sungai di kawa kawasan san ini seringkali berubahubah, sedangkan garis batas adalah berupa median sungai. Dengan adanya peta foto maupun peta garis ini, diharapkan dapat menjadi referensi keka permasalahan batas muncul yang di sebabkan adanya perubahan alur sungai.

37

38



1.5 Perawatan Border Sign Post (BSR) RI-RDTL

Perawatan tan BSP Gambar 27. Lokasi Perawa

Kegiatan lainnya yang terkait dengan batas negara darat khususnya di batas darat RI-RDTL adalah kegiatan Perawatan Border Sign Post (BSP). Perawatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 80 buah BSP dengan lokasi pemasangan BSP mulai dari Motaain sampai dengan Laktutus. BSP yang dilakukan perawatan untuk tahun 2015 merupakan BSP yang dipasang antara tahun 2006-2012. Sa mpai tahun 2015 total ada 530 BSP yang tersebar di sektor mur ( main border ) dan sektor barat ( Oecussi ). ). Indeks lokasi pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 27 dan hasilnya pada Gambar 28.



39

1.4 Pemetaan UAV Segmen Batas dan Koridor Batas RI-RDTL

Gambar 28. BSP Setelah Dilakukan Perawatan

Semangan awal dari pemasangan BSP adalah untuk meminimalisir kemungkinan warga yang ditangkap karena melewa garis batas. Sehingga dengan adanya BSP ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih berha-ha keka beraktas di wilayah sekitar perbatasan. Tentu, Tentu, hal ini hanya dapat berfungsi dengan baik keka kondisi sik BSP itu sendiri juga baik dan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat.

40



1.6 Perawatan Pilar Common Border Datum Reference Frame (CB DRF) RI-RDTL

Pada dasarnya seap negara negara memiliki refrensi pemetaan masing masing, begitupula dengan Indonesia dan Timor Leste. Jika batas negara diukur menggunakan refrensi pemetaan masing masing negara maka dapat menimbulkan kedaksamaan hasil pengukuran. Dalam pengukuran batas negara diperlukan sebuah refrensi bersama yang disetujui oleh ol eh kedua negara yang berbatasan. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2002 dan tahun 2003 dibuatlah Pilar CBDRF (Common ( Common Border Datum Refrence Frame) Frame) yang mempunyai refrensi ITRF 2000 (Internaonal (Internaonal Terrestrial Refrence Frame) Frame) sebagaimana telah disepaka oleh kedua negara. Pilar CBDRF digunakan sebagai k ikat terhadap pengukuran pilar batas negara, delineas i garis batas negara dan pengukuran GCP (Ground ( Ground Control Point ) pada kegiatan pemotretan udara atau orthorekkasi citra satelit di wilayah perbatasan RI-RDTL. Mengingat penngnya keberadaan pilar CBDRF maka perlu dilakukan survey pemantauan kondisi pilar CBDRF untuk menentukan kelayakan kondisi pilar CBDRF dalam peng ukuran batas negara.

Pilar CBDRF Sektor Barat

Pilar CBDRF Sektor Barat

Kondisi pilar CBDRF dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah aspek keberadaan, sik dan posisi. Aspek keberadaan menerangkan tentang masih ada atau daknya pilar CBDRF mengingat pilar tersebut dibangun pada tahun 2002 dan 2003 serta dak pernah dil akukan pemantauan hingga tahun 2015.



Aspek sik menerangkan tentang kondisi sik pilar pi lar CBDRF, ada indikasi bahwa pilar CBDRF telah retak, pecah atau bahkan hancur. Aspek posisi menerangkan tentang posisi pilar CBDRF yang telah bergeser, dipindah atau masih berada pada posisi aslinya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran GNSS pada pilar CBDRF untuk dibandingkan dengan data koordinat hasil pengukuran pada tahun 2002 dan 2003.

CBDRF Henes

CBDRF Lakmars

CBDRF Motamasin

Pemantauan pilar CBDRF dilakukan di perbatasan RI-RDTL sektor mur dan sektor barat. Sebanyak 46 pilar CBDRF telah dilakukan perawatan dengan hasil yang beragam. Hanya sebagian kecil Pilar CBDRF yang Kondisi Fisiknya masih baik. Beberapa pilar CBDRF mengalami kerusakan kecil, kerusakan parah atau bahkan hilang. Beberapa pilar CBDRF terletak di dekat bangunan permanen seper pos pamtas, menara dan jalan beton. beton. Kondisi Kondisi tersebut tersebut dapat menggang menggangu u pengukuran pengukuran pilar pilar CBDRF sehingga sehingga harus harus segera segera ditangani. ditangani. Setelah dilakukan perbandingan nilai koordinat hasil pengukuran pilar CBDRF tahun 2015 dengan hasil pengukuran tahun 2002 dan 2003 terdapat sediki sedikitt perbedaan. Rata rata perbedaanya adalah sebesar 0.141244 meter (Horisontal). Digambarkan dalam grak pada Gambar 29 berikut :

Gambar 29. Grak Perbedaan posisi CBDRF (Orde-2)

Pilar-pilar CBDRF ini penng kaitannya dengan pelaksanaan survei pemetaan di wilayah perbatasan. Kegiatan survei demarkasi, ataupun pengamatan k GCP untuk kegiatan foto udara direkomendasikan untuk menggunakan pilar-pilar CBDRF ini sebagai k kontrolnya.

41

42



1.7 Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL

Melanjutkan program kerja tahun-tahun sebelumnya dan merujuk kepada kesepakatan TSC-BDR 28, pada tahun 2015 dilakukan pemasangan dan pengukuran 80 pilar batas RI-RDTL. Pembuatan dan pemasangan pilar batas RI-RDTL dilakukan berdasarkan garis batas yang telah disepaka pada provisional agreement 2005. 2005. Pilar batas negara RI-RDTL terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pilar batas negara biasa dan pilar batas negara Auxiliary negara Auxiliary . Pilar Batas Negara Biasa Digunakan apabila garis batas negara berada di darat, misalnya di puncak gunung atau di perbukitan. Pemasangan pilar batas dilakukan dengan metode staking out menggunakan menggunakan alat Total Staon. Sebelum melakuka melakukan n staking out perlu perlu dibuat 2 buah pilar bantu yang

( Common diukur dengan menggunakan GNSS secara dierensial , terikat dengan minimal 2 buah pilar CBDRF (Common Border Datum Refrence Frame). Frame). Kedua pilar bantu tersebut dijadikan dasar untuk melakukan Staking out menggunakan alat Total Staon. Auxilliary adalah pilar yang dipasang jika garis batas negara terdapat di area sungai. Pilar batas batas Auxilliary

Hal tersebut dikarenakan pilar batas negara dak bisa dipasang di dalam area sungai. Pilar yang dipasang di tengah sungai akan hancur atau terseret derasnya arus sungai. Untuk itu pilar tersebut dipasang di pinggir sungai secara berpasangan atau disebut Pilar batas Auxilliary batas Auxilliary . Pilar batas Auxiliarry batas Auxiliarry dipasang dipasang secara berpasangan, berpasang an, 1 pilar pi lar dipasang di wilaya wilayah h Indonesia dan 1 pilar dipasang di wilayah Timor Leste. Meskipun begitu batas negara yang sebenarnya bukan pilar pilar tersebut melainkan garis khayal yang melintang di

tengah sungai. Pilar batas negara yang dipasang di pinggir sungai hanya dimaksudkan sebagai tanda pas di dak lapangan, menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan. Pilar batas Auxiliarry batas Auxiliarry dak memrepresentasikan lokasi garis batas secara tepat, hanya digunakan sebagai tanda pas di lapangan untuk mempertegas lokasi garis batas negara.

Pemasangan pilar batas negara pada tahun 2015 dilakukan di lakukan di sektor mur (main border) tepatnya di wilayah Asumanu, Mahen dan Laktutus. Pilar batas yang dipasang pada segmen tersebut ber pe Auxilliary karena garis batas membentang diatas sungai. sampai dengan tahun 2015 ini sudah terpasang pilar batas sebanyak 703 pilar. Adapun indeks lokasi pemasangan dapat dilihat pada Gambar 30 dan Gambar 31 serta contoh pilarnya pada Gambar 32



Gambar 30. Indeks Lokasi Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL

Gambar 32. Contoh Pilar Batas RI-RDTL

Gambar 31. 31 . Contoh Plot Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL

Walaupun pilar batas ini dak ditempatkan tepat pada garis batas RI-RDTL, namun melihat karakterisk batas RI-RDTL yang berupa median sungai memang dak memungkinkan untuk dipasang pil ar batas tepat di garis batas. Dengan dipasang pilar batas ini, perselisihan atau permasalahan mengenai batas RI-RDTL dapat diminimalisir.

43

44



1.8 Survei Densifkasi Pilar Batas RI-PNG Commiee (JBC) (JBC) Indonesia – PNG ke 31 pada tanggal 15 Sesuai dengan hasil pertemuan Joint Border Commiee Agustus 2014 di Port Moresby telah disepaka Terms of Reference (TOR) dan Standard Operaon Procedure (SOP) untuk kegiatan perawatan, monitoring dan densikasi batas negara antar Indonesia-PNG. Dengan adanya TOR densikasi tersebut maka pada tahun 2015 ini dilakukan kegiatan Densikasi dan Pengukuran Pilar Batas RI-PNG. untuk densikasi pilar batas RI-PNG karena baru pertama kali Kegiatan ini merupakan pilot project untuk dilakukan. Pelaksanaan pekerjaan pekerjaan ini dilakukan dil akukan diantar MM 13.0 sampai dengan MM 13.1 dengan memasang 10 pilar densikasi. Dari 10 pilar tersebut, 1 pilar merupakan pe A dan 9 pilar pe B. Selain pekerjaan densikasi pilar batas, dilakukan juga pengukuran CBDRF untuk pilar MM 11.1. Dengan tambahan pengukuran 1 pilar ini, maka sampai tahun 2015 ini sudah berhasil diukur CBDRF sebanyak 49 pilar MM dari total 52 pilar MM. Untuk lokasi pelaksanaan densikasi pilar batas dan pengukuran CBDRF dapat dilihat pada Gambar 33 berikut.

Gambar 33. Lokasi Densikasi Pilar Batas RI-PNG dan Pengukuran CBDRF

Proses pelaksanaan pemasangan pilar densifikasi ini dilakukan dengan penentuan koordinat rencana pemasangan pilar. Hal ini perlu dilakukan karena garis batas RI-PNG sudah diketahui, sehingga pemasangan pilar harus tepat pada garis batas tersebut. Pada pelaksanaan di lapangan, penentuan lokasi tepatnya menggunakan metode staking out , baru setelah itu dipasang pilar permanen. Ilustrasi mengenai pengukuran dan pemasangan pilar densikasi RI-PNG ini dapat dilihat pada Gambar 34 dan Gambar 35



Gambar 34. Pengukuran Pilar Densikasi B-499

Gambar 35. Pemasangan Pilar Bantu TM 1 B-505

Pilar-pilar densikasi yang telah di pasang dan di plot pada Peta JBM RI-PNG RI -PNG nampak pada Gambar 36 berikut ini

Gambar 36. Hasil Plot Pilar Densikasi Pada Peta JBM RI-PNG

Melihat kondisi perbatasan RI-PNG dimana saat ini baru terdapat 52 pilar batas (MM) di sepanjang 820 Km, memang penng untuk segera dilakukan pemasangan pilar-pilar batas perapatan. Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat di wilayah Papua, khusunya di sekitar batas dengan PNG, adanya petunjuk tentang batas memang mutlak diperlukan untuk menghindari hal-hal yang dak diharapkan.

45

46


BIDANG PEMETAAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

B

erdasarkan Peraturan Kepala BIG No. 3 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial, Pusat Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program, program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar (IGD), serta penyiapan pelaksanaan penelitian, penyembangan penyembangan dan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemetaan batas wilayah. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa Badan Informasi Geospasial melaksanakan program pemetaan batas wilayah. Salah satu sasaran program tersebut adalah terselenggaranya pemetaan batas wilayah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, diantaranya batas wilayah kecamatan dan/atau kelurahan/ desa. Di era otonomi daerah, batas wilayah berperan penting dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), perijinan pertambangan dan bagi hasil lifting migas. Oleh karena itu, belum ditegaskannya batas daerah dapat menyebabkan konik baik di ngkat masyarakat, pengusaha, ataupun antar pemerintah daerah


yang berbatasan. Terkait dengan batas wilayah administrasi, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: •

•

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepenngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI, Pemekaran daerah harus melalui tahap pembentukan daerah persiapan dengan persyaratan dasar kewilayahan salah satunya yaitu menyajikan batas wilayah dalam koord koordinat inat diatas peta dasar.



Selanjutnya pedoman penegasan batas daerah diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2006 yang kemudian diganti dengan permendagri nomor 76 tahun 2012 sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan batas daerah dengan dimungkinkannya metode kartometrik. Dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintahan Kabinet Kerja, Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) – Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan percepatan penataan batas daerah khususnya adalah penataan batas wilayah kelurahan/desa melalui kegiatan ajudikasi 1 batas. Mengawali tujuan di atas maka diperlukan adanya penataan dan penetapan batas wilayah administrasi kelurahan/desa, untuk dapat mengetahui dengan jelas mengenai gkat kesulitan geogras dan luas wilayah seap kelurahan/desa, dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat 13 pekerjaan di PPBW yang berada dalam koordinasi Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi yaitu: 1)

Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/Desa (Kab. Temanggung dan Kab. Boyolali, Jawa Tengah) – Paket 1

1 Islah

ajudikasi di sini adalah merujuk kepada kegiatan “delineasi” batas wilayah di atas peta yang dikonrmasikan oleh para pihak terkait yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan status batas indikaf menjadi batas kesepakatan

47

48



2)

Ajudi kasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/ Desa (Kab. Blitar, Kota Blitar, Kota Batu, Kab. Malang dan Kab. Tulungagung, Jawa Timur) – Paket 2

3)

Ajudi kasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/ Desa (Kab. Klaten, Jawa Tengah) Tengah) - Paket 3

4)

Pelacakan Batas Kelurahan/Desa (Kab. Karawang, Jawa Barat) – Paket 4

5)

Pelaca kan Batas Kelurah an/Des a (Kab. Sragen dan Kota Surakarta, Jawa Tengah) – Paket 5

6)

Ajudikasi dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten/Kota

7)

Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi dengan Wahana UAV

8)

Pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peta Desa

9)

Prototype Peta Desa Pembuatan Prototype Peta

10) Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris 11) Pemutakhiran Data Batas Wilayah 12) Dokumen Kajian Luas Pengelolaan Wilayah Laut (LPL) Dan Grand Design Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi 13) Pembuatan Materi Digital Penarikan Garis Batas Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan Secara Kartometrik Secara lebih jelas, kegiatan-kegiatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:



49

2.1 Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuata Pembuatan n Peta Peta Wilayah Kelurahan/Desa Kelurahan/De sa (Paket (Paket 1, 2, 3) dan Pelaca elacakan kan Batas Kelurahan/Desa (Paket 4, 5) Sampai dengan Desember 2014, dari 979 segmen batas kabupaten/kota, baru 370 yang denif. Untuk mendapatkan batas denif maka perlu dilakukan proses Penetapan dan Penegasan batas. Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelian dokumen, penentuan peta yang akan dipakai, dan delineasi garis batas secara kartometrik. Delineasi garis batas ini dilaksanakan melalui proses ajudikasi batas yaitu meneli dan mencari kebenaran formal buk berupa data teknis dan data yuridis. Permasalahan tersebut diatas mendapatkan perhaan khusus dari Pemerintahan Kabinet Kerja yang memiliki sembilan program prioritas yang dikenal dengan islah “ Nawa Cita” yang salah satu program adalah membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah melalui desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan program kerja kementerian/ lembaga (K/L) harus langsung terasakan kepada masyarakat. Guna mendukung program pemerintah tersebut, pada tahun anggaran 2015 PPBW sesuai kapasitasnya melaksanakan kegiatan Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/Desa sebanyak 3 paket, dan Kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan/Des a sebanyak 2 paket. Adapun dalam pelaksanaanya, kelima paket tersebut diatas menikberatkan kepada proses delineasi garis batas secara kartometrik, dengan melibatkan parsipasi unsur pemerintahan desa setempat dan masyarakat. Secara visual, indeks lokasi dan spesikasi pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 37 berikut.

Gambar 37. Indeks Lokasi Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Kelurahan/Desa

50



Lokasi kegiatan delineasi batas desa yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dipilih berdasarkan ketersediaan data citra/image yang telah ditegakkan. Beberapa paket dilakukan menyeluruh satu kabuapaten/ kota namun sebagian paket yang lain hanya dilakukan di beberapa kecamatan karena ketersediaan data citra/image terbatas pada beberapa kecamatan. Data citra/image yang digunakan berbeda-beda untuk masing-masing paket yaitu Ortofoto (hasil pemotretan udara), Worldview, dan Quickbird. Sumbernya juga berbeda-beda yaitu ada yang diperoleh dari daerah dimana menjadi data untuk pembuatan peta Rencana Detail Tata Tata Ruang RDTR, dari dari Badan Informasi Informasi Geospasial. Namun, data-data tersebut telah memenuhi persyaratan ketelian berdasarkan ketentuan yang ada.

Secara umum, garis besar metode pelaksanaan kegiatan Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara kartometrik dibagi atas 3 (ga) tahap yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pengolahan. Persiapan terdiri dari Penyiapan Data dan Pembuatan Dra Peta Kerja, Pelaksanaan terdiri dari Temu Kerja dan Delineasi Batas secara Kartometrik, serta Pengolahan terdiri dari Pengolahan dan Penyajian seper terli hat pada Gambar 38 dan Gambar 39. Adapun yang menjadi perbedaan adalah pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 dilakukan juga pemasangan pilar batas desa sesuai se suai dengan hasil yang disepaka di sepaka sedangkan untuk Paket 4 dan Paket 5 dak.

Gambar 38. Diagram Alir Proses Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara Kartometrik

Gambar 39. Contoh Proses Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara Kartometrik



Pelaksanaan delineasi diawali dengan proses penyiapan data, yaitu pengumpulan/kompilasi pengumpulan/kompilasi seluruh data dan informasi seper peta dasar, image/ citra, citra, data batas wilayah administrasi, dan informasi obyek penng (misal nama jalan). Setelah semua data terkumpul dan siap, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan dra peta kerja menggunakan seluruh data tersebut di atas. Pembuatan dra peta kerja tersebut menggunakan acuan tata letak peta yang diperoleh dari pemberi pekerjaan. Dra peta kerja disaji kan dalam format cetak dan digital. Pada innya, dra peta kerja tersebut akan menjadi alat bantu utama dalam proses delineasi secara kartometrik. Setelah dra peta kerja dipersiapkan semua, proses selanjut nya adalah pelaksanaan temu kerja. Kegiatan temu kerja untuk menyampaikan rencana kegiatan dan dihadiri oleh perwakilan dari Setda, beberapa SKPD (anggota Tim Penegasan Batas Desa di Daerah atau dinas teknis terkait), camat, dan lurah/kades. Temu Temu kerja dilaksanakan pada satu tempat di kabupaten/kota dengan mengumpulkan seluruh peserta tersebut di atas. Pada temu kerja dilakukan pembagian dra peta kerja agar pihak kelurahan/desa dapat mempelajari sebelum dilakukan delineasi di masing-masing kecamatan. Proses delineasi dilakuka dil akukan n terhadap seluruh segmen batas kelurahan/desa kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi lokasi pekerjaan. Delineasi dilakukan secara kartometrik namun dak menutup kemungkinan jika pihak kelurahan/desa sepakat untuk melakukan pelacakan di lapangan jika terdapat kesulitan melakukan idenkasi di atas dra peta kerja. Masing-masing pihak kelurahan/desa diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait lokasi batasnya dan diberikan ruang untuk melengkapi nama-nama obyek penng yang belum ada pada toponim Peta Rupabumi Indonesia guna upaya pendenisian garis batas kelurahan/desa. Delineasi secara kartometrik menghasilkan tarikan garis batas dan penentuan k kartometrik sesuai hasil klarikasi kepada pihak kelurahan/desa mengetahui camat dan Tim Penegasan Batas Desa di Daerah. Akhir proses delineasi ditandai dengan penandatanganan dan cap terhadap dra peta kerja dan berita acara kesepakatan. Salah satu kegiatan temu kerja dan penarikan garis batas secara kartometrik dapat dilihat sesuai pada Gambar 40, yaitu kegiatan temu kerja di Kab. Karawang, Jawa Barat

Gambar 40. Kegiatan Temu Temu Kerja dan Penarikan Garis Batas Secara Kartometrik di Kab. Karawang

51

52



Hasil delineasi secara secara kartometrik kartometrik tersebut kemudian diolah dengan output berupa basis data spasial yang didalamnya melipu garis dan k kartometrik. Segmen batas hasil delineasi tersebut dilengkapi dengan atribut sesuai dengan spesikasi yang termasuk pula deskripsi masing-masing sub segmen. Pada basis data spasial tersebut juga berisi beris i data yang digunakan sebagai masukan dalam pembuatan dra peta kerja. Setelah semua hasil tersusun rapai pada basis data maka langkah selanjutnya adalah penyajian peta kerja dimana garis batas yang ditampilkan merupakan garis batas hasil delineasi secara kartometrik. Adapun untuk contoh perbedaan garis batas indikaf dan hasil penarikan secara kartometris dapat dilihat pada Gambar 41 . Sedangkan untuk contoh hasil kerja dapat dilihat pada Gambar 42 sampai dengan Gambar 50 dan contoh contoh pilarnya pada Gambar 51.

Gambar 41. Contoh kompilasi perbedaan segmen hasil delineasi dengan segmen indikaf batas Kota Blitar – Kab. Blitar



Gambar 42. Contoh kompilasi perbedaan segmen hasil delineasi dengan segmen indikaf batas Kab. Malang

Gambar 43. Peta Kerja Desa Butuh Kecamatan Mojosongo, Kab. Boyolali

53

54



Gambar 44. Peta Kerja Desa Gowak Kecamatan Pringsurat, Kab. Temanggung

Gambar 45. Peta Kerja Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kidul, Kab. Malang



Kampungdale m Kecamatan Tulungagung, Kab. Tulungagung Tulungagung Gambar 46. Peta Kerja Kelurahan Kampungdalem

Gambar 47. Peta Kerja Desa Banaran Kecamatan Delanggu, Kab. Klaten

55

56



Gambar 48. Peta Kerja Desa Bandungan Kecamatan Janom, Kab. Klaten

Gambar 49. Peta Kerja Desa Bayur Kidu Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang



Gambar 50. Peta Kerja Kelurahan Banyanyar Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Gambar 51. Contoh Prototype Pilar Batas Desa Tlogomulyo-Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung

57

58



Walaupun belum bersifat denif, dengan adanya adanya adanya pekerjaan delineasi batas secara kartometrik dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan setempat, diharapkan proses penyusunan Peraturan Bupa (perbup) untuk meningkatkan status garis batas segemen-segmen di atas menjadi deinif menjadi lebih mudah. Karena garis batas yang tergambar dalam peta ini merupakan garis batas kesepakatan yang disepaka bersama antara daerah-daerah yang berbatasan. Selain itu dengan adanya PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa alokasi dana desa salah satu parameternya adalah luas desa, maka kegiatan ini dapat menjadi pemicu pemerintah daerah dalam hal ini desa untuk sesegera mungkin menyelesaikan batas-batas desa nya.



2.2 Ajudikasi dan Pembuatan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten / Kota

Pekerjaan Ajudikasi Dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten/ Kota adalah untuk melakukan peningkatan status batas indikaf menjadi batas yang disepaka melalui ajudikasi secara kartometris. Tujuan kegiatan tersebut di atas adalah diperolehnya data geospasial garis batas yang disepaka melalui ajudikasi secara kartometrik yang dilengkapi dengan deskripsi seap segmen batas. Volume kegiatan ini sebanyak 16 segmen batas kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dan lokasinya dapat dilihat pada Gambar 52 berikut ini

Timur. Gambar 52. Peta Lokasi 16 segmen batas kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan pekerjaan ini relaf sama dengan kegiatan ajudikasi kecamatan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah penyiapan data-data dukung termasuk peta kerja yang nannya akan dikonrmasi dengan aparat yang berwenang, terutama untuk garis batasnya. Lebih jelas contoh peta kerja dapat dilihat pada Gambar 53.

59

60



Gambar 53. Contoh Peta Kerja Koridor Batas Jember – Banyuwangi

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan temu kerja. Dalam temu kerja ini, pihak-pihak yang berwenang antara kabupaten satu dengan kabupaten yang berbatasan akan dipertemukan dalam s uatu temu kerja, yang kemudian melakukan penarikan garis batas diatas peta kerja yang sudah disiapkan. Tik-k kesepakatan ini kemudian dikonstruksikan menjadi garis batas kesepakatan. Ilustrasi pelaksanaan kegiatan temu kerja dapat dilihat pada Gambar 54



Gambar 54. Pelaksanaan Kegiatan Temuy Kerja

Adapaun contoh peta koridor batas hasil kesepakatan dapat dilihat pada Gambar 55

Gambar 55. Peta Koridor Garis Batas Hasil Kesepakatan

Walaupun belum bersifat denif, dengan adanya adanya peta koridor batas ini, diharapkan proses penyusunan permendagri untuk meningkatkan status garis batas segemen-segmen di atas menjadi deinif menjadi lebih mudah. Karena garis batas yang tergambar dalam peta ini merupakan garis batas kesepakatan yang disepaka bersama antara daerah-daerah yang berbatasan.

61

62



2.3 Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi dengan Wahana UAV Sebagai anggota Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) di Pusat, PPBW mempunyai peranan penng dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah. Guna membantu melakukan kajian permaslahan batas daerah dari aspek teknis survei pemetaan untuk memberikan alternaf - alternaf penyelesaian permasalahan batas untuk dapat melakukan kajian secara komprehensif, diperlukan berbagai data spasial dengan skala yang cukup memadai. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah menyusun terobosan baru untuk menyiapkan data geospasial skala besar yang memadahi guna mempercepat penyelesaian batas daerah. Data geospasial skala besar yang dimaksud harus dapat menggambarkan bentuk 3 dimensi dan menampilkan objek-objek permukaan bumi. Dikarenakan lokasi yang harus dilengkapi data geospasialnya dak begitu luas maka alternaf yang diambil adalah dengan membuat peta koridor koridor batas daerah dengan foto udara small format menggunakan wahana UAV UAV Salah satu permasalahan batas yang memerlukan kajian teknis PPBW-BIG adalah permasalahan batas antara Provinsi Kalimantan Tengah Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur Ti mur pada sub-segmen Kabupaten Barito Bari to Utara dan Kabupaten Kutai Barat sub-segmen dari pilar TB-I-A sampai pi lar TB.X. Pada sub-segmen tersebut PPBWBIG masih memerlukan data berupa foto udara, model 3 dimensi dan peta garis skala besar untuk mendukung proses kajian yang dilakukan. Secara visual, indeks lokasi pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 56.

Gambar 56. Indeks Lokasi Pekerjaan Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi Pelaksanaan kegiatan ini sempat mengalami kendala di lapangan yaitu adanya kebarakaran hutan yang mengakibatkan tahapan pemotretan dak bisa dilaksanakan karena tertutup asap. RAW data hasil pemotretan pemotret an ini dapat dilihat pada Gambar 57.



63

Gambar 57. RAW Data Small Format UAV

Setelah melalui prose prosess koreksi, foto-foto udara tersebut dilakukan interpretasi unsur rupabuminya, sebelum kemudian dilakukan layout l ayout petanya. Hasil interpretasi rupabumi, layout peta foto maupun peta garis dapat dilihat pada Gambar 58 dan Gambar 59.

Gambar 58.

Layout Kartograf Peta Foto

64


Gambar 59.


Layout Kartograf Peta Garis

Dengan adanya peta foto maupun peta garis garis skala besar yang dihasilkan dihasi lkan dari pekerjaan ini, permasalahan batas antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur pada subsegmen Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat sub-segmen dari pilar TB-I-A sampai pilar TB.X yang selama ini terkendala karena minimnya data spasial skala besar di wilayah tersebut dapat diatasi.



2.4 Pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) Peta Desa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peta Desa diperlukan untuk memberikan pedoman pembuatan peta dasar mulai dari perolehan data, sumber data yang dapat dipakai untuk pembuatan peta desa, unsur peta desa, metode pemetaan, dan penyajian peta desa; sehingga aparat desa dapat menyusun peta desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemetaan. Pembuatan NSPK Peta Desa disusun untuk memberikan pedoman penyusunan peta desa skala 1:5.000. NSPK Peta Desa ini melipu metode pemetaan untuk pembuatan peta desa, yaitu sumber data yang digunakan dan pemetaan batas administrasi desa; spesikasi unsur peta desa; dan spesikasi penyajian layout peta desa. Hasil dari pekerjaan ini berupa Dokumen NSPK Peta Desa, dan dapat dilihat contohn contohnya ya pada Gambar 60

Gambar 60. NSPK Peta Desa

Dengan adanya NSPK Peta Desa ini, diharapkan dapat meningkatkan parsipasi desa untuk memetakan wilayahnya secara mandiri, dengan kualitas dan standar yang sudah ditentukan sesuai dengan NSPK ini. Dengan semakin banyaknya desa yang telah dipetakan, informasi geospasial skala besar untuk seluruh Indonesia dapat segera terealisasi. terealisasi.

65

66



2.5 Pembuatan Prototype Peta Desa Prototype Peta Sejalan dengan pembuatan NSPK Peta Desa, dilaksanakan pekerjaan Penyusunan Prototype Peta Desa. Hasil pekerjaan ini adalah didapatkannya Prototype peta desa serta spesikasi teknis peta desa berikut bahan penghitungan kapasitas penyusunan peta desa serta bahan penghitungan kebutuhan anggaran dan personil penyusunan peta desa. Penyusunan Prototype Peta Desa dilaksanakan di Desa Parangtrs, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Ismewa Yogyakarta. Desa Parangtris dipilih sebagai lokasi kegiatan Penyusunan Prototype Peta Desa karena Desa Parangtris Parangtris memiliki memili ki informasi yang kompleks kompleks pada tatanan sebuah desa. Unsur-unsur transportasi, perairan, bangunan dan tutupan lahan lah an yang komplek dirasa cukup mewakili untuk percontohan Prototype Peta Desa pemetaan pada skala desa. Desa Parangtris juga dipilih sebagai lokasi Penyusunan Prototype Peta untuk mendukung program Parangtris Geomarime Science Park yang berada di bawah koordinasi BIG. Pemetaan detail Desa Pangtris juga dapat mendukung kegiatan edu-restorasi geoheritage gumuk pasir Parangtris. Pembuatan Prototype Peta Desa ini dimulai dari tahap akuis isi data, dalam hal ini i ni menggunakan wahana UAV, UAV, pembuatan peta kerja, survei kelengkapan lapangan, l apangan, temu kerja dengan aparat desa setempat hingga penyajian hasil pemetaannya. Secara visual, tahapan ta hapan dari pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 61

1

2

Gambar 61. Rangkaian Tahapan Pembuatan Prototype Peta Desa

3

4



Hasil rangkaian tahapan yang telah dilakukan kemudian dikompilasi menjadi suatu bentuk peta, yang diharapkan menjadi bentuk ideal peta desa. Hasil akhir pekerjaan pembuatan Prototype Peta Desa dapat dilihat pada Gambar 62.

Gambar 62. Hasil Pekerjaan Pembuatan Prototype Peta Desa

Sejalan dengan NSPK Peta Desa ini, Prototype Peta Desa ini dapat dijadikan acuan desa yang akan melakukan pemetaan wilayahnya secara mandiri. Dengan mengacu kepada NSPK dan Prototype Peta Desa ini, nannya peta-peta desa yang dikerjakan secara mandiri oleh daerah akan mempunyai standar yang sama, kualitas yang sama dan bentuk yang sama.

67

68



2.6 Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtritis Gumuk pasir Parangtris merupakan bagian dari rangkaian proses alam terintegrasi dalam tatanan yang sangat harmonis. Proses pembentukan gumuk pasir ini sebagai sarana untuk memahami kompleksitas cara kerja alam mulai dari sumber material pasir vulkanik gunung berapi, diangkut melalui proses uvial dalam sistem aliran sungai, dihempaskan melalui proses gelombang laut, dan diangkat serta diendapkan melalui tenaga angin sehingga membentuk fenomena alam sangat unik berupa gumuk pasir di Parangtris yang merupakan warisan bengtangalam satu-satunya di wilayah tropis. Menindaklanju peresmian Parangtris Geomarime Science Park oleh Menteri Ristek Dik dan Pemasangan Simbolisasi Patok Batas Zona In Kagungan Dalem Gumuk Pasir Barkhan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 11 September 2015, Parangtris Parangtris Geomarime Science Park Badan Informasi Geospasial, Fakultas Geogra UGM, Pemerintah Daerah Ismewa I smewa Yogyakarta, Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul serta Forum Keismewaan untuk Kesejahteraan (FKK) DIY melaksanakan program pemasangan patok zona in Kagungan Dalem Gumuk Pasir Barkhan di Desa Parangtris. Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris adalah di sisi Barat dan sisi Timur Zona In Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris. Kawasan Konservasi tersebut berada di Desa Parangtris Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Lokasi Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris seper pada Gambar 63 berikut.

Gambar 63. Lokasi Pemasangan Pilar Batas Gumuk Pasir



69

Pembuatan Pilar Batas didahului dengan pembuatan kerangka beton badan utama pilar. Setalah proses pembuatan beton pilar, pilar batas tersebut dicat dengan warna sesuai dengan spesikasi. Tahap kedua proses pembuatan pilar batas adalah pembuatan brasstablet yang berisi data k koordinat dan kenggian serta symbol pilar batas. Brasstablet dibuat dari d ari bahan kuningan dengan ketebalan 4 milimeter mil imeter.. Setelah beton pilar batas selesai dibuat dan dikeringkan, maka dipasang brasstablet. brasstablet. Brastablet dipasang di kanan dan kiri muka samping pilar batas dan bagian atas pilar batas. Informasi pada brastablet adalah k koordinat dan kenggian. Setelah semua pilar batas selesai dibuat, selanjutnya pilar batas diangkut untuk dipasang.

1

2

Gambar 64. Proses Pembuatan Pilar Batas Gumuk Pasir

70



Pemasangan pilar batas dilakukan bertahap pada seap pilar batas yang telah s iap pasang. Sebelum pemasangan pilar batas, m lainnya menyiapkan bis dan lubang galian untuk pilar pada seap k pilar. Di lapangan k pilar batas yang harus dipasang sudah disiapkan oleh Parangtris Geomarime Science Park dengan memasang pilar batas sementara dari bambu yang dicat biru. Secara visual tahapan pembuatan pilar batas gumuk pasir ini dapat dilihat seper pada Gambar 64 Tahapan awal pemasangan pilar batas di lapangan adalah pemasangan bis di seap k pil ar batas. Bis sedalam 80 cenmeter digali untuk mempermudah pemasangan. Pilar yang sudah dipasang dapat dilihat pada Gambar 65 berikut

Gambar 65. Pilar Batas Gumuk Pasir Yang Sudah Dipasang

Program Pemasangan Pilar Batas Zona In ini diharapkan dapat memberikan tanda kepada masyarakat dan stakeholder pengelolan gumuk pasir Parangtris bahwa ada perlindungunga terhadap kawasan konservasi gumuk pasir.



71

2.1 Dokumen Kajian Luas Pengelolaan Wilayah Wilayah Laut (LPL) Dan Grand Design Percepatan Penyelesaian Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Upaya percepatan penegasan batas oleh PPBW BIG sebagai instansi yang diberikan amanat untuk memenuhi kebutuhan data luas laut dearah bagi Kementerian Keuangan, telah dibuat Peta Pengelolaan Laut Provinsi dan Bagi Hasil Kelautan Kabupaten/Kota. Dari pembuatan Peta Pengelolaan Laut Provinsi dan Bagi Hasil Kelautan Kabupaten/Kota, disusun Kajian Luas Pengelolaan Wilayah Laut (LPL) Dan Grand Design Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Penghitungan luas wilayah kewenangan pengelolaan laut daerah mengacu pada ketentuan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No.32 tahun 2004. Perubahan yang paling signikan terkait penghitungan luas wilayah ada pada kewenangan Kabupaten/Kota. Menurut UU No 32/2004, Provinsi memiliki kewenangan atas laut sejauh 12 mil dari garis pantainya, sedangkan Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan 1/3 dari luas provinsi (pasal 18). Sedangkan UU No.23/2014 menyatakan bahwa kewenangan provinsi atas laut sejauh 12 mil, dan kewenangan Kabupaten/Kota sejauh 4 mil dari garis pantainya (pasal 14 dan 27).

Dalam penghitungan luas kewenangan pengelolan laut Provinsi, garis batas kewenangan pengelolaan laut ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pantai, jika terdapat tumpang ndih klaim kewenangan antar antar provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 mil laut, maka diperlukan adanya penarikan garis sama jarak untuk membagi area yang tumpang ndih tersebut. Sedangkan bagi Kabupaten/Kota, penarikan garis batas bagi hasil di wilayah laut berdasarkan garis pantai sejauh 4 mil laut. Seper halnya pada Provinsi, di wilayah Kabupaten/Kota juga dilakukan penarikan garis sama jarak pada wilayah yang berbatasan kurang dari 8 mil laut. Selain pengaruh perubahan metode penghitungan luas karena adanya pembaruan Undang Undang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perubahan luas wilayah laut, yaitu : 1.

Perubahan kongurasi garis pantai

2.

Perubahan status kepemilikan pulau

3.

Adanya perubahan batas administrasi di darat, yang memengaruhi ujung k batas sekutu sebagai dasar penarikan batas laut untuk daerah otonom yang bersebelahan.

Adapun hasil dari pekerjaan ini berupa dokumen Kajian Luas Pengelolaan Laut dan dapat dilihat seper pada Gambar 66 berikut

Gambar 66. Dokumen Kajian LPL

Penyusunan Grand Design sebagai upaya untuk memberikan strategi berupa arah kebijakan bagi berbagai instansi pemerintah dan lembaga yang terkait dengan batas wilayah untuk mendukung tercapainya penyelesaian penegasan batas.

72



2.8 Pemutakhiran Data batas Wilayah Pekerjaan ini adalah untuk melakukan pemutakhiran pemutakhiran data spasial batas wilayah, wilayah, melipu data batas wilayah administrasi dan data batas negara. Hal ini dilaksanakan karena banyak dokumen-dokumen maupun peta kesepakatan maupun lampiran undang-undang yang masih berupa cetak, atupun dibuat bukan menggunakan perangkat lunak pemetaan. Hasil pekerjaan ini adalah untuk data spasial batas wilayah yang uptodate dan berbasig berbasi g SIG SI G dan siap dibagi pakai dengan dengan berbagai kementrian kementrian / lembaga yang membutuhkan. membutuhkan. SIG dirancang untuk pengumpulan, penyimpanan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geogra merupakan karakterisk yang penng atau yang memili ki empat kemampuan yaitu masukan, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), analisis dan manipulasi data dan keluaran. Adapun data yang dilakukan pemutakhiran dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: Tabel 4. Data Yang Dilakukan Pemutakhiran

No

Data

Jenis Data

1

Peta Lampiran Permendagri Hasil Penegasan Batas Daerah (Hanya Scan)

Peta Cetak

82

2

Peta Lampiran Permendagri Hasil Penegasan Penegasan Batas Daerah

Peta Cetak

97

3

Peta Pulau Kecil Terluar

Freehand & CAD

84

4

Peta PA RI - RDTL

Raster

17

5

Peta Adendum PA

Freehand

13

6

Peta JBM RI - Malaysia

Freehand

13

7

Data Kode dan Wilayah Permendagri No. 39 tahun 2015

PDF

1

Jumlah

Data lebih detail mengenai masing-masing item yang dilakukan pemutakhiran disampaikan pada Tabel 5 sampai dengan Tabel 9 berikut ini. Scan) Tabel 5. Peta Lampiran Permendagri Hasil Penegasan Batas Daerah ( Scan)

Lampiran Permendagri No. 1

Surat Keputusan Permendagri No. 36 Tahun 2006

Tentang Batas Daerah Kab. Buleleng Dengan Kab. Karangasem Di Provinsi Bali

Se gmen Batas Kab. Buleleng – Kab. Karangasem



2

Permendagri No. 37 Tahun 2006

Batas Daerah Kab. Sumenep Dengan Kab. Pamekasan Di Provinsi Madura

Kab. Sumenep – Kab. Pamekasan

3


Batas Daerah Kab. Cilacap Dengan Kab. Banyumas Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Cilacap - Kab. Banyumas

4


Batas Daerah Kab. Deli Serdang Dengan Kab. Serdang Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatra Utara

Kab. Deli Serdang - Kab. Serdang Bedagai

5


Batas Daerah Kab. Semarang Dengan Kab. Kendal Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Semarang - Kab. Kendal

6


Batas Daerah Kab. Batang Dengan Kota Pekalongan Pekalongan Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Batang - Kota Pekalongan

7


Batas Daerah Kab. Hst Dengan Kab. Balangan Di Provinsi Kaliamntan Selatan

Kab. HST – Kab. Balangan

8


Batas Daerah Kab. Karangasem Dengan Kab. Bangli Di Provinsi Bali

Kab. Karangasem- Kab. Bangli

9


Batas Daerah Kab. Belitung Dengan Kab. Belitung Timur Di Provinsi Belitung

Kab. Belitung – Kab. Belitung Timur

10


Batas Daerah Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat

Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat

11


Batas Daerah Kab. Semarang Dengan Kab. Magelang Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Semarang – Kab. Magelang

12


Batas Daerah Kab. Boyolali Dengan Kab. Magelang Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Boyolali – Kab. Magelang

13


Batas Daerah Kab. Karanganyar Karanganyar Dengan Kab. Wonogiri Wonogiri Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Karanganyar – Kab. Wonogiri

14


Batas Daerah Kab. Bangka Dengan Kab. Bangka Tengah Tengah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kab. Bangka – Kab. Bangka Tengah

15


Batas Daerah Kab. Sidoarjo Dengan Kab. Gresik Gresik Di Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kab. Sidoarjo – Kab. Gresik

16


Batas Daerah Kota Mojokerto Dengan Kab. Mojokerto Mojokerto Di Provinsi Jawa Timur

Kota Mojokerto – Kab. Mojokerto

73

74



17


Batas Daerah Kab. Karangasem Dengan Kab. Klungkung Klungkung Di Provinsi Bali

Kab. Karangasem – Kab. Klungkung

18


Batas Daerah Kab. Sumedang Di Provinsi Jawa Barat

Kab. Bangka Barat – Kab. Bangka

19


Batas Daerah Kab. Gunungkidul Dengan Kab. Sleman Di Provinsi Daerah Ismewa Yogyakarta

Kab. Gunungkidul – Kab. Sleman

20


Batas Daerah Kab. Semarang Dengan Kab. Grobogan Grobogan Di Provinsi Jawa Tengah

21


Batas Daerah Kab. Mojokerto Dengan Kab. Lamongan Lamongan Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Mojokerto - Kab. Lamongan

22


Batas Daerah Kab. Mojokerto Dengan Kab. Gresik Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Mojokerto - Kab. Gresik

23


Batas Daerah Kab. Mojokerto Dengan Kota Batu Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Mojokerto - Kota Batu

24

Permendagri No. 61Tahun 2009

Batas Daerah Kab. Sleman Dengan Kab. Kulonprogo Kulonprogo Di Provinsi Daerah Ismewa Yogyakrta

Kab. Sleman - Kab. Kulonprogo

25


Batas Daerah Kab. Probolinggo Dengan Kota Probolinggo Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Probolinggo - Kota Probolinggo

26


Batas Daerah Kab. Gresik Dengan Kab. Lamongan Lamongan Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Gresik - Kab. Lamongan

27


Batas Daerah Kab. Pekalongan Dengan Kota Pekalongan Pekalongan Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Pekalongan - Kota Pekalongan

28


Batas Daerah Kab. Pemalang Dengan Kab. Purbalingga Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Pemalang - Kab. Purbalingga

29


Batas Daerah Kab. Pemalang Dengan Kab. Tegal Tegal Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Pemalang - Kab. Tegal

30


Batas Daerah Kab. Semarang Dengan Kab. Demak Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Semarang - Kab. Demak

31


Batas Daerah Kab. Banjarnegara Dengan Kab. Pekalongan Pekalongan Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Banjarnegara - Kab. Pekalongan

Kab. Semarang – Kab. Grobogan



32


Batas Daerah Kab. Banjarnegara Dengan Kab. Banyumas Banyumas Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Banjarnegara - Kab. Banyumas

33


Batas Daerah Kab. Banjarnegara Dengan Kab. Batang Di Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Banjarnegara - Kab. Batang

34


Batas Daerah Kab. Banjarnegara Dengan Kab. Purbalingga Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Banjarnegara - Kab. Purbalingga

35


Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Semarang Semarang Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Temanggung - Kab. Semarang

36


Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Magelang Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Temanggung - Kab. Magelang

37


Batas Daerah Kab. Grobogan Dengan Kab. Sragen Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Grobogan - Kab. Sragen

38


Batas Daerah Kab. Grobogan Dengan Kab. Kudus Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Grobogan - Kab. Kudus

39


Batas Daerah Kab. Grobogan Dengan Kab. Boyolali Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Grobogan - Kab. Boyolali

40


Batas Daerah Kab. Banjar Dengan Kab. Tanah Tanah Bumbu Di Provinsi Kalimantan Selatan

Kab. Banjar - Kab. Tanah Bumbu

41


Batas Daerah Kab. Seram Bagiam Barat Dengan Kab. Maluku Tengah Di Provinsi Maluku

Kab. Seram Bagiam Barat - Kab. Maluku Tengah

42


Batas Daerah Kab. Tasikmalaya Dengan Kab. Ciamis Di Provinsi Jawa Barat

Kab. Tasikmalaya - Kab. Ciamis

43


Batas Daerah Kota Banjar Dengan Kab. Ciamis Di Provinsi Jawa Barat

Kota Banjar - Kab. Ciamis

44


Batas Daerah Kab. Minahasa Selatan Dengan Kab. Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara

Kab. Minahasa Selatan - Kab. Minahasa Tenggara

45


Batas Daerah Kab. Balangan Dengan Kab. Huli Sungai Sungai Utara Di Provinsi Kalimantan Selatan

Kab. Balangan - Kab. Huli Sungai Utara

75

76



46


Batas Daerah Kab. Grobogan Dengan Kab. Demak Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Grobogan - Kab. Demak

47


Batas Daerah Kab. Gianyar Dengan Kab. Klungkung Klungkung Di Provinsi Bali

Kab. Gianyar - Kab. Klungkung

48


Batas Daerah Kab. Badung Dengan Kab. Bangli Di Di Provinsi Bali

Kab. Badung - Kab. Bangli

49

Permendagri No. 5 Tahun Tahun 2012

Batas Daerah Kab. Tangerang Tangerang Dengan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten

Kab. Tangerang - Kota Tangerang Selatan

50


Batas Daerah Kab. Mojokerto Dengan Kab. Jombang Jombang Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Mojokerto - Kab. Jombang

51


Batas Daerah Kab. Wonosobo Dengan Kab. Purworejo Purworejo Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Wonosobo - Kab. Purworejo

52


Batas Daerah Kab. Pa Dengan Kab. Rembang Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Pa - Kab. Rembang

53


Batas Daerah Kab. Wonosobo Dengan Kab. Kebumen Kebumen Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Wonosobo - Kab. Kebumen

54


Batas Daerah Kota Tangerang Tangerang Selatan Dengan Kota Tangerang Di Provinsi Banten

Kota Tangerang Selatan - Kota Tangerang

55


Batas Daerah Kota Yogyakarta Yogyakarta Dengan Kab. Bantul Di Provinsi Daerah Ismewa Yogyakrta

Kota Yogyakarta - Kab. Bantul

56


Batas Daerah Kab. Malang Dengan Kota Batu Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Malang - Kota Batu

57

Permendargri No. No. 17 Tahun 2012

Batas Daerah Kab Malang Dengan Kota Malang Di Provinsi Jawa Timur

Kab Malang - Kota Malang

58


Batas Daerah Kab. Kendal Dengan Kab. Batang Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Kendal - Kab. Batang

59


Batas Daerah Kab. Semarang Dengan Kab. Salaga Di Di Provinsi Jawa Tengah

60


Batas Daerah Daerah Kab. Kudus Kudus Dengan Kab. Jepara Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Semarang - Kab. Salaga

Kab. Kudus - Kab. Jepara



61


Batas Daerah Kab. Kudus Dengan Kab. Jepara Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Kudus - Kab. Pa

62

Permendagri Permendagri N o . 31 Tahun Tahun 2012

Batas Daerah Kab. Kudus Dengan Kab. Pa Di Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Tanah Tanah Laut - Kab. Tanah Tanah Bumbu

63


Batas Daerah Kab. Kab. Tanah Tanah Laut Dengan Kab. Tanah Tanah Bumbu Di Provinsi Kalimantan Selatan

Kab. Buton - Kab. Bombana

64


Batas Daerah Kab. Buton Dengan Kab. Bombana Bombana Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kab. Serang - Kab. Lebak

65


Batas Daerah Kab. Serang Dengan Kab. Lebak Di Provinsi Banten

Kab. Banjarnegara – Kebumen

66


Batas Daerah Kab. Banjarnegara Dengan Kebumen Di Provinsi Jawa Tengah

Kab. Lumajang - Kab. Probolinggo

67


Batas Daerah Kab. Lumajang Dengan Kab. Probolinggo Probolinggo Di Provinsi Jawa Timur

Kab. Lumajang - Kab. Jember

68

Permendagri 48 Tahun 2012

Batas Daerah Kab. Lumajang Dengan Kab. Jember Di Provinsi Jawa Timur

Kota Balikpapan - Kab. PPU

69


Batas Daerah Kota Balikpapan Dengan Kab. Ppu Di Provinsi Alimantan Timur

Kab. Majalengka - Kab. Ciamis

70


Batas Daerah Kab. Majalengka Dengan Kab. Ciamis Di Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya - Kab. Ciamis

71


Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kab. Ciamis Di Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya - Kab. Tasikmalaya


Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kab. Tasikmalaya Tasikmalaya Di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Kabupaten Boyolal Boyolalii - Kabupaten Kabupaten Karanganyar


Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Karanganyar Karanganyar Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kabupaten Boyolal Boyolalii - Kota Kota Surakarta


Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kota Surakarta Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sragen

72

73

74

77

78




Batas Daerah Kabupaten Karanganyar Dengan Kabupaten Sragen Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kabupaten Magelang Magela ng Kabupaten Wonosobo


Batas Daerah Kabupaten Magelang Dengan Kabupaten Wonosobo Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kabupaten Boyolali Boyolali - Kabupaten Kabupaten Klaten


Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Klaten Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kabupaten Blora - Kabupaten Kabupaten Rembang

78


Batas Daerah Kabupaten Blora Dengan Kabupaten Rembang Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kabupaten Boyolali Boyolali - Kabupaten Kabupaten Sragen

79


Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Sragen Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Jepara - Kabupaten Pa


Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Pa Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kabupaten Karanganyar Karanganyar - Kota Kota Surakarta


Batas Daerah Kabupaten Karanganyar Dengan Kota Surakarta Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Jepara - Kabupaten Demak


Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak Di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kabupaten Magelang Kabupaten Purworejo

75

76

77

80

81

82

Tabel 6. Peta Lampiran Permendagri Hasil Penegasan Batas Daerah (Cetak)

Lampiran Permendagri No.

Surat Keputusan

Segmen Batas Kab. Cilacap – Kab. Kebumen

1

Permendagri Perm endagri No. 7 Tahun 2005

2


Kab. Cilacap – Kab. Brebes

3


Kab. Bantul – Kab. Kulonprogo

4


Kab. Gunungkidul Gunungkidul – Kab. Bantul ntul

5


Kota Yogyakar Yogyakarta ta – Kab. Sleman

6

Permen Permenda dagri gri N o . 29 Tahun ahun 2013

ia nyar Kab. Badung - Kab. Gianyar

7


Kab. Bangli - Kab. Gianyar

8


ia nyar Kota Denpasar - Kab. Gianyar



9

Permen Permenda dagri gri N o . 32 Tahu Tahun n 2013

Kab. Bangli - Kab. Klungkung

10


Kab. Solok - Kab. Padang Paria Pariaman man

11


Kab. Solok - Kab. Pesisir Selatan

12


la tan Kab. Solok - Kab. Solok Se latan

13


Kab. Solok - Kota Sawahlunto

14


Kab. Solok - Kota. Padang

15


Kota Solok - Kab. Solok

16

Permendagr i No 47 Tahun Tahun 2013

Kota Bengkulu - Kab. Bengkulu Tengah

17

Permendagri Perme ndagri No 48 Tahun Tahun 2013

Kab. Sambas - Kota Singkawang

18


Kab. Seluma - Kab. Bengkulu Tengah

19


Kab. Bengkulu Utara - Kab. Bengkulu Tengah

20


Kab. Kepahiang - Kab. Bengkulu Tengah

21


Kota Bengkulu - Kab. Seluma

22


Kab. Minahasa - Kab. Minahasa Utara

23


Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Utara

24


Kota Mataram - Kab. Lombok Barat

25


Kab. Lombok Timur - Kab. Lombok Utara

26


Kab. Banyumas - Kab. Kebumen

27


Kab. Brebes - Kab. Tegal Tegal

28


Kab. Rejang Lebong - Kab. Lebong

29


Kab. Bengkulu Utara - Kab. Mukomuko

30


Kab. Hulu Sungai Utara - Kab. Tabalong

31


Kab. Lima Puluh Kota - Kab. Agam

32


Kota Kota Palangk Pala ngkaraya araya - Kab. Kab. Kangan

33


Kota Kota Palangk Pala ngkaraya araya - Kab. Kab. Pulang Pisau

34


Kota Pala Pala ngkaraya - Kab. Gunung Gunung Mas

35


Kab. Kapuas - Kab. Gunung Mas

36


Kab. Kapuas - Kab. Pulang Pisau

37


Kab. Banjarnegara Banjarnegar a - Kab. Wonosobo

38


Kab. Temanggung - Kab. Wonosobo

79

80



39

Permendagri Perm endagri No 81 Tahun Tahun 2013

Kab. Kebumen - Kab. Purwore j Purwore jo o

40


Kab. Tabanan - Kab. Badung

41


Kab. Malang - Kab. Jombang

42


Kab. Sampang - Kab. Pamekasan

43


Kab. Malang - Kab. Lumajang

44


Kab. Sampang - Kab. Bangkalan

45


Kab. Bireuen - Kab. Pidie Jaya

46


Kab. Aceh Selatan - Kab. Aceh Singkil

47


Kab. Aceh Selatan - Kota Subulussalam

48


Kab. Musi Rawas - Kab. Musi Banyuasin

49


Kab. Subang – Kab. Bandung Barat Kab. Subang – Kab. Bandung

50


Kab. Wonogiri - Kab. Sukoharjo

51


Kota Semarang - Kab. Kendal

52


Kab. Purwakarta - Kab. Subang

53


Kab. Karawang - Kab. Subang

54


Kab. Indramayu - Kab. Subang

55


Kab. Karawang - Kab. Bekasi

56


Kab. Malang - Kab. Mojokerto

57


Kab. Cianjur - Kab. Garut

58


Kab. Malang - Kab. Probolinggo

59


Kab. Cianjur - Kab. Sukabumi

60


Kab. Asahan - Kab. Labuhanbatu Utara

61


Kab. Pinrang (Sulsel) – Kab. Polewali Mandar (Sulbar)

62


Kab. Asahan - Kab. Toba Samosir

63


Kab. Asahan - Kab. Batu Bara

64


Kab. Lima Puluh Kota - Kab. Pasaman

65


Kab. Langkat - Kab. Deli Serdang

66


Kab. Bolaa Bolaang ng Mongondow Mongondow S elatan - Kab. Kab. Bolaang Mongondow Utara



67


Kota Manado - Kab. Minahasa

68


Kab. Bolaang Mongondow – Kab. Bolaang Mongondow Timur

69


Kab. Tanjung Jabung Barat - Kab. Tebo

70


Kab. Banjar - Kab. Barito Kuala

71


Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Banjar Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Kotabaru Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Barito Kuala

72

Permendagri Perme ndagri No 65 Tahun Tahun 2014 Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Tapin

Kab. Tabalong - Kab. Balangan

73


74

Permendagri Perme ndagri No 3 Tahun 2015

Kab. Buol - Kab. Parigi Moutong

75


Kota Palu - Kabupaten Parigi Moutong

76


Kab. Poso - Kab. Parigi Moutong

77


Kab. Donggala - Kab. Tolitoli

78


Kab. Donggala - Kab. Sigi

79


Kab. Tolitoli - Kab. Parigi Moutong

80


Kab.Tojo Kab.Tojo Una-Una - Kab. Morowali Morowa li Utara

81

Permendagri No 11 Tahun 2015

Kab. Minahasa - Kab. Kab. Minahasa Tenggara

82


Kota Kotamobagu - Kab. Bolaang Mongondow Timur

83


Kab. Konawe - Kab. Konawe Selatan

84


Kab. Berau (Kaltim) – Kab. Malinau (Kaltara)

85


Kab. Kutai Timur (Kaltim) - Kab. Malinau (Kaltara)

86


Kab. Kampar - Kota Pekanbaru

87


Kab. Indragiri Hulu - Kab. Indragiri Hilir

88


Kab. Hulu Sungai Tengah - Kab. Hulu Sungai Utara

89


Kab. Kotabaru - Kab. Balangan

90


Kab. Asahan – Kab. Simalungun

91


92


Kab. Ende - Kab. Sikka

93


Kab. Kupang - Kab. Timor Tengah Utara

Kab. Kolaka Utara – Kab.Kolaka

Kab.Kolut – Kab. Kolm

81


82


94


Kab. Timor Tengah Selatan - Kab. Kupang

95


Kab. Sumba Timur - Kab. Sumba Tengah Kota Adm. Jakarta Timur (DKI)-Kota Depok (Jabar)

96

Kota Adm. Jakarta Selatan (DKI)- Kota Depok (Jabar)


Kota Adm. Jakarta Utara (DKI)-Kab. Bekasi (Jabar) 97


Kota Adm. Jakarta Timur (DKI)- Kab. Bekasi (Jabar)

Tabel 7. Peta Pulau Kecil Terluar

Peta Pulau Kecil Terluar Format Freehand

Format CAD

1

Ararkul a

Kramat

41

1

Bangki t

21

Monte rawe

2

Asutubun

Kultubai Selatan

42

2

Bol i ogut

22

Pasi ge 1

3

Batarkusu

Kultubai Utara

43

3

Bras

23

Pasi ge 2

4

Batugoyang

Laag

44

4

Damar

24

Sal ando 1

5

Batumandi

Lai mpangi

45

5

Dol ongan

25

Sal ando 2

6

Be nggal a

Larat

46

6

Enggano

26

Sal ando 3

7

Be pondi

Li ki

47

7

Fani

27

Sambi t



8

Be rhal a

Li ngi an

9

Budd

Mangudu

10

Bunyu

Mase l a

11

Enu

9

Fani l do

28

Kawal usu

29

Se be tul

Kawi o

30

Se katung

Ke pal a

31

Se mi un

Li ngi an 1

32 32

Se nua

Li ngi an 2

33

Subi Ke ci l

13

Makal e hi

34

Tg. Sadi ng

35

10 11

12

Me g 12

8

13

Intata

Panambul ai

14

Jiew

Raya

15

Kabaruang

Rondo

14

Mangkai

16

Kakarutan

Rusa

15

Marampi t

36

17

Karang

Salaut

16

Maratua

37

18

Karawe i ra

Sari ki l masa

17

Marore

19

Ke pal a

Se l aru

18

Mi angas

20

Konan

Si barubaru

Besar

19

Tokong Belayar Tokong Boro Tokong Nanas

Mi osu

20

Tabel 8. Peta Provisional Agreement RI-RDTL

RI - RDTL Peta PA RI - RDTL

Peta Adendum PA

Nama Sheet

No.

Nama Sheet

1

O e pu l i

1

Haume ni ana

2

Tal oi

2

Napan

3

Tal i

3

Boe nana

4

Oe l f u s

4

Wi ni

5

Haume ni ana

5

Motaai n

6

N apan

6

Atambua

7

Boe nana

7

Hae ke sak

8

Wi ni

8

Di l umi l

9

Motaai n

9

He ne s

10

Atambua

10

Re ne k

Se bati k

83

84



11

Hae ke sak

11

N e nuk

12

Di l umi l

12

Kotabot

13

He ne s

13

Me tamauk

14

Re ne k

15

N e nuk

16

Kotabot

17

Meta etamauk

Tabel 9. Peta JBM RI-Malaysia

Peta JBM RI - Malaysia No.

Nama Sheet

1

Tanjung Datu

2

Kaliau / Gunung Pueh

3

Gunung Rasau

4

Jagoibabang / Kampung Serikin

5

Siding / Kampung Gumbang

6

Guntembawang / Kampung Sapit

7

Entikong / Tebedu

8

Segumon / Kampung Mongkos

9

Gunung Gaharu / Kampung Keranji

10

Gunung Selantek / Kampung Sungai Tengang

11

Bukit Kelingkang / Sungai Po-Ai

12

Sungaihantu / Batu Lintang

13

Nangabadau / Lubok Antu

Berkembangnya teknologi spasial digital memang memberikan kemudahan dalam melakukan analisis-analisis spasial. Namun hal ini perlu didukung dengan data-data spasial yang sudah bersifat digital. Pemutakhiran ini adalah salah satu cara untuk menjaga arsip-arsip maupun dokumen dan peta batas baik dalam bentuk cetak maupun digitalnya digitalnya..



85

2.1 Pembuatan Materi Digital Penarikan Penarikan Garis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Secara Sec ara Kartometrik

Pembuatan Materi Digital Penarikan Garis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Kartometrik ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara lengkap dari awal hingga akhir mengenai

delineasi garis batas wilayah Desa/Kelurahan. Materi ini di susun dalam bentuk visual dan semenarik mungkin tanpa mengurangi substansi teknisnya. Dengan adanya materi digital ini, pe nyebarluasan informasi mengenai

penarikan garis batas desa/keluarahan menjadi lebih mudah dan efekf

Personil Pusat Pemetaan Batas Wilayah

Ir. Tri Patmasari, M.Si Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah

Agus Makmuryanto, ST, M.Si

Suminto

Prijadi Sulistyo

Seawan

Lulus Lulus Hidayatno, Hidayatno, M.Tech M.Tech

Guridno Bintar Saputro, M.Agr

Kabid. Kabid.Pemetaan PemetaanBatas BatasNegara Negara

Kabid. Pemetaan Batas Administrasi

Farid Yuniar, ST, M.Eng

Iyoh Rohana

Astrit Rimayan, M.Sc

Muhammad Nurman, ST, MT

Tin Kurnianingsih

Prof. Dr. Ir. Sobar Susna, M.Surv.Sc

Dahlia Rosmawar

Puji Sulistyowa

Ir. Eko Artanto

Teguh Pramuji, ST

Ronald David Michael

Dadi Sundhardi, ST

Iwan Ridwan


Eka Sea Wibawa

Gama Hirawan Utomo, ST

Boyke Martanto

Suharyanto

Andriyana Laillisaum, ST


Elvira Hardiana, ST

Wiwit Sisnawan Siswoyo, S.Kom

Afriyanto

Mustopa

Najib Khoerul Amin, ST

Satria Hu Hudaya, S. S.Kom, M. M.TI

Suryanto, ST

Rachmad Susanto

Diiyah Novita Kurnian, ST D

Fahrul Hidayat, ST

Dede Am Amrillah, S. S.Kom

Suhendi

Budi Prayitno

Ardiawan Ja, ST

Dwi Purnasari

87

88


Nur Rahman Haris Alan, ST


Yogyrema Setyanto Putra

Tia Rizka Nuzula Rachma, ST

Yulia Indri Astu

Eko Praseyo, ST

Denny Hariyadi, ST

Dewanto Prasetyo Aji, ST

Yusuf

Ade Wirawan

Rifqiya Luthyani, ST

Renita Purwan, ST

Nurdin

Jejen

90



Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015

Recommend Documents