-1-
BAB. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Permasalahan Permasalahan
Dalam perkembangan perpolitikan bangsa ini, unsur kebudayaan tidaklah dapat ditinggalkan, terutama sekali fungsinya sebagai penarik simpati bagai masa yang ingin ditarik oleh sebuah partai politik. Hal demikian sangat berkembang pesat pada sekitar awal tahun 1960-an, dimana lembaga kebudayaan partai banyak tumbuh subur seperti; Lekra (PKI), LKN (PNI), Lesbi (Partindo), Lesbumi (NU), Laksmi (PSII), Leksi, LKKI LKKI (Partai Katolik), ISBM (Muhamadiyah). Saat itu seniman tidak bisa bersikap untuk netral, karena dituntut sikap loyalitas harus berpihak hanya kepada partai. Saat itu para seniman tidak bisa bersikap netral atas keadaan perpolitikan yang berkembang. Mereka harus berpihak kepada perdamaian dan kemanusiaan walaupun lewat sebuah wacana yang tercipta dari partai yang ia bela. 2
1
3
Lekra yang menurut kalangan umun disebut sebagai underbouw PKI saat itu seakan menjadi sebuah corong politik untuk menarik simpati kepada rakyat
1
D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (ed), Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk . (Bandung: Mizan dan Republika, 1995), hal. 205-207. 2
Lekra didirikan atas inisiatif DN Aidit, Nyoto, MS Ashar, dan AS Dharta pada 17 Agustus 1950. DN Aidit dan Nyoto saat itu adalah para pemimpin PKI , yang baru dibentuk kembali setelah kegagalan gerakan Muso . Lekra bekerja khususnya di bidang kebudayaan, kesenian dan ilmu. Lekra bertujuan menghimpun tenaga dan kegiatan para penulis, seniman, dan pelaku kebudayaan lainnya, serta berkeyakinan bahwa kebudayaan dan seni tidak bias dipisahkan dari rakyat. Mukaddimah Lekra , 1950 . 3
Ada banyak perbedaan pendapat para ahli mengenai lekra adalah underbouw PKI: sedikit meluruskan, menurut Kith Foulcher dalam bukunya Social Commitment in Literature and the Arts: the Indonesia “Institute of People Culture”1950-1965 (Australia: Monash University
-2-
kecil. Lekra pun dikenal sebagai sebuah organisasi kebudayaan Indonesia yang paling massal keanggotaannya dan yang kegiatannya merakyat, yang melakukan kegiatan untuk melaksanakan prinsip: ”Kebudayaan Dari, Dan Untuk Rakyat,” tak dapat disangsikan lagi bahwa pada akhirnya berkat lembaga budaya (Lekra) ini, PKI banyak mendapat simpati dari masyarakat masyarakat terutama kalangan orang-orang kecil dan buruh. Menjelang pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam sebuah suasana kekacauan perpolitikan dan krisis stabilitas nasional. Bung Karno - pusat dari seluruh tampuk - nampak akan tak lama lagi duduk di kursinya karena usia, dan PKI, ABRI, semua, bersiap, saling mendesak dan mengancam. Baik jika PKI yang menang (banyak tanda bahwa PKI unggul waktu itu), atau pun jika PKI yang kalah, melalui sebuah pergantian kekuasaan yang waktu itu tak jelas bagaimana akan terjadi, Indonesia akan berubah benar-benar: mengerikan bagi satu pihak, menggembirakan menggembirakan bagi pihak lain. Dan itu pun memang terjadi demikian. Menjelang pertengahan 1960-an, dan agaknya mulai sejak itu, para penguasa hanya punya satu cara untuk menyelesaikan m enyelesaikan benturan ide-ide itu dengan cara pembungkaman deangan kesewenangan yang liar. Setiap perseberangan masalah yang terjadi pun dianggap sebagai sebuah kampanye untuk saling tumpas menumpas. Lawan berpendapat akan segera dianggap menjadi musuh. Semuanya dikerahkan oleh kekuatan-kekuatan kekuatan-kekuatan politik yang akan habis menghabisi.
4
Press, 1986); mengatakah bahwa: ”…sebenarnya Lekra adalah lebih merupakan lembaga kebudayaan nasionalis kiri dari pada lembaga kebudayaan komunis,” Disamping itu juga Lekra merupakan organisasi yang independen, dan sebenranya para anggot PKI (D.N. Aidit dan Njoto) adalah seorang seniman, namun pada kenyataannya kedua orang itu tak mampu mem-PKI-kan Lekra, disini bisa terlihat bahwa Lekra sebenarnya adalah lembaga yang berdiri sendiri, hanya coraknya (kekiri-an) saja yang hampir sehaluan dengan PKI. 4 Goenawan Mohamad , Catatan pinggir, (Jakarta : Gramedia, 1995), hlm.50.
-3-
Salah satu soal paling pelik dalam sejarah Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) adalah mencari kejelasan perihal bagaimana organisasi ini “bekerja”. Para sarjana telah menulis tentang sejarah organisasi ini dari kelahirannya, perkembangannya, hingga berakhirnya pada 1965.
5
Tetapi masih sedikit sekali
yang kita ketahui tentang umpamanya saja bagaimana sebuah organisasi kebudayaan bisa menjadi sedemikian besar dan berpengaruh, sedemikian menggugah minat para seniman dan cendekiawan untuk bergabung atau memusuhinya, sedemikian berbahaya sehingga perlu ditumbas? Apa dan bagaimana hubungan organisasi ini dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)? Benarkah LEKRA hanylah ”alat” bagi PKI yang tengah membentuk dirinya menjadi partai massa?
6
Untuk mencegah melajunya kecenderungan kapitulasi ke kiri atau ke kanan ini dan mencoba membawa kembali kaum cendekiawan, sastrawanseniman Indonesia ke jalan Indonesia yang republiken, merdeka dan berdaulat, maka pada tahun 1950 sejumlah cendekiawan, sastrawan-seniman Indonesia mengambil prakarsa mendirikan sebuah Lembaga Kebudayaan yang disebut Lembaga Kebudayaan Rakyat yang disebut Lekra. Pertemuan untuk mendirikan Lekra dilakukan di jalan Madura, di rumah H.B. Jassin, kantor Majalah Kisah,
5
Baca juga misalnya; Keith Foulcher, Social Commitment in Literature and the Arts: the Indonesia “Institute of People Culture”1950-1965 (Australia: Monash University Press, 1986); Yahya Ismail. Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kejatuhan Lekra di Indonesia: Satu Tinjauan dari Aspek Sosio-Budaya (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1972); Alex Supartono, LEKRA vs MANIKEBU: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965 (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2000); D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (ed), Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk . (Bandung: Mizan dan Republika, 1995). 6
J.J. Kusni, Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten (Yogyakarta: Ombak, Agustus 2005), hlm. xv.
-4-
Jakarta, dihadiri antara lain oleh H.B. Jassin, M. Balfas, Bachrum Rangkuti, M.S. Ansar, D.N. Aidit dan Njoto serta tokoh-tokoh kebudayaan pada waktu itu. Atas dasar data sejarah dan konsep-konsep budayanya, maka Keith Foulcher, Indonesianis dan pakar sastra Indonesia dari Australia (Flinders Uneversity, Adeleide, kemudian pindah ke Sidney), melihat bahwa sebenarnya Lekra adalah lebih merupakan lembaga kebudayaan nasionalis kiri dari pada lembaga kebudayaan komunis sebagaimana banyak dipikirkan oleh orang awam.
7
Anggapan bahwa Lekra sebagai lembaga kebudayaan Komunis, sebenarnya adalah anggapan dan kesimpulan gampang-gampangan tanpa memahami secara dalam konsep-konsep dasar Lekra itu sendiri. Pandangan itu bertolak dari 8
prasangka didorong oleh situasi politik pada waktu itu , dan tidak disertai dengan pengenalan pandangan dasar serta basis-basis budaya Lekra.
9
Dan dipergunakan pernyataan Lekra sendiri, tentang pendirian organisasi ini, kita dapatkan kalimat-kalimat yang berbunyi demikian:
7
Mengenai hubungan nasionalisme, humanisme, dan komunisme, lebih lanjut lihat tulisan Mao Zedong “Demokrasi Baru,” “Masyarakat Tiongkok dan Revolusi Tiongkok,” “Pidato Sastra-Seni Yen An,” pandangan-pandangan Mao tentang hubungan antara nasionalime dan internasionalis. Pandangan-pandangan Mao Zedong dan pemikir-pemikir Tiongkok seperti Chou Yang, Lin Mohan, sampai kepada pemikir-pemikir Revolusi Besar Kebudayaan Proletar, dan lainlain…mempunyai pengaruh tertentu di kalangan Lekra. LIHAT juga dokumen-dokumen tentang perdebatan Partai Komunis Tiongkok dan Uni Soviet mengenai masalah revisionionisme dan Marxisme terbitan Pustaka Bahasa Asia Tiongkok. 8
Orde Baru selalu memberikan stigma secara u mum dengan mengaitkan Lekra sebagai organisasi underbouw dari PKI yang komunis , hal ini sesungguhnya bertentangan dengan kebenaran sejarah yang ada, bahwa Lekra it u sebenarnya adalah organisasi budaya yang independent, yang perekrutan anggotannya dilakukan atas dasar suka rela saja. Dampak epilog kematian peristiwa Gestapu agaknya menyeret Lekra menjadi korban berikutnya setelah PKI untuk dilenyapkan, oleh penguasa Orde Baru. Banyak para seniman Lekra yang menjadi Tapol dan menjalani masa tahanan tanpa pengadilan, ada juga yang dibuang di pulau Buru dan Nusa Kambangan. 9
J.J. Kusni, op.cit., hlm. 11.
-5-
Apa yang berlangsung ketika revolusi bersenjata dari revolusi Agustus, yaitu periode antara 1945 dan 1950, bergejolak? Periode itu, di bidang kebudayaan, ditandai oleh banyak seniman, sarjana da pekerja-pekerja kebudayaan lainnya yang memihak pada, ambil bagaian dalam dan memberikan sumbangannya kepada revolusi. Pekerja-pekerja kebudayaan satu dengan revolusi, dan karena revolusi 1945 adalah suatu revolusi kerakyatan maka hal ini berarti, bahwa pekerja-pekerja kebudayaan satu dengan rakyat. Tetapi, pertisipasi dan kesertaan mereka didalam revolusi masih bersifat spontan. Kesepontanan ini tentu tidak hanya dilahirkan oleh intuisi, tetapi juga oleh kesadaran tertentu. Dalam hal ini kesepontanan itu baik. Tetapi ia juga membawa dalam dirinya seginya yang lain, yaitu: belum teratur, belum terorganisasi, singkatnya, belum terpimpin, dan sebagai akibatnya belum bersasaran yang tepat, sehingga efek dan hasilnya belum cukup besar jadinya.Demikianlah, lekra didirikan tepat 5 tahun sesudah revolusi Agustus pecah, disaat revolusi tertahan oleh rintangan hebat yang berujud persetujuan KMB, jadi, disaat garis revolusi sedang menurun. Karika itu orang-orang kebudayaan yang tadinya seolah-olah satu kepalan tangan yang tegak dipihak revolusi, menjadi tergolong-golong. Mereka yang tidak setia, meyeberang. Yang lemah dan raguragu seakan-akan putusasa karena tak tahu jalan. Yang taat dan teguh meneruskan pekerjaannya dengan keyakinan bahwa kekalahan revolusi hanyalah kekalahan sementara. Lekra didirikan untuk turut mencegah kemerosotan lebih lanjut dari garis revolusi, karena kita sadar, bahwa tugas ini bukan hanya tugas kaum politisi tetapi juga tugas pekerja-pekerja kebudayaan. Lekra didirikan untuk menghimpun kekuataan yang 10 taat dan teguh mendukung revolusi.
Kelahiran Lekra di sini dapat dinilai sebagai realitas politik kultural yang mencemaskan serta melihat jelas, bahwa pengucapan kebudayaan dan sastra khususnya harus berdasarkan realitas yang sedang berkembang, dan terutama sekali pengucapan-pengucapan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara 11
politik.
Bertentangan dengan panji yang dikibarkan oleh kaum Humanis Universil, yaitu panji ”Seni Untuk Seni,” maka semenjak lahirnya Lekra mengibarkan panji ”Seni Untuk Rakyat” yang bisa dikatakan sebagai panji republiken untuk menyelamatkan Republik Indonesia di bidang kebudayan. Dalam proses
10
. Laporan Kebudayaan 1959., hlm. 15.
11
Pramoedya Ananta Toer, Realisme-Sosialis dan Sastra Indonesia (Jakarta: Lentera Dipantera,2000), hlm. 92-94.
-6-
perkembangan berikutnya, sejak tahun 1950. perdebatan dan polemik satra-seni di negeri ini berkisar sekitar masalah utama ini. Pada masa Orde Lama (1945-1965), Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno
12
rupanya sangat faham, bahwa seni pertunjukan rakyat
merupakan sarana yang sangat efektf bagi berbagai keperluan propaganda. Bukan saja untuk kepentingan pilitik dalam negeri seni, pertunjukan bisa difungsikan sebagai media propaganda, tetapi juga untuk kepentingan politik luar negeri.
13
Hal
ini tampak sekali ketika Indonesia menjadi mengadaka ajang pertemuan olah raga di antara negara-negara yang sedang
berkembang yaitu Games of the New
Emerging Forces (GANEFO). Pertemuan olah raga ini, senada dengan pergelaranpergelaran seni pertunjukan, dimaksudkan oleh Bung Karno untuk mendapatkan dukungan politis dari negara-negara senasib untuk melancarkan politik luar negerinya. Di dalam negeri seni pertunjukan mengalami perkembangan yang sangat semarak karena tontonanan in menjadi rebutan dari berbagai partai politik. Ada dua partai politik yang memanfaatkan seni pertunjukan sebagi sarana propaganda, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI), dua partai yang saling berupaya untuk merebut simpati massa. Adapun
12
Hanya saja konon para pelukis Lekra, LKN, yang tergabung dalam pelukis rakyat memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka mendapatkan order dari pemerintah untuk membangun monumen serta patung selamat datang, patung pembebasan, diorama Monas, dan lain-lain yang lumayan menyuburkan kehidupan dapur mereka. Bung Karno juga seorang maesenas senirupa yang besar. Koleksinya ribuan, diambil d ari pelukis lokal maupun dunia.
13
Saat soekarno mengkampanyekan “Ganyang Malaysia” Lekra yang dekat dengannya, rupanya sangat mendukungan gerak politik luar negeri Soekarno. Mereka pun dengan antusias beraksi dalam berkesenian, maka menjadilah (Ganyang Malaysia) ini adalah salah satu ide dan inspirasi para seniam Lekra dalam berkarya saat itu. Lekra pun menentang Negara Malaysia yang identik dengan Barat dan kapitalisme dalam bentuk karya seni yang mencerminkan pemberontakan.
-7-
genre yang menjadi perhatian kedua partai ini adalah ketoprak dan ludruk. Ketoprak yang sangat disenangi oleh masyarakat Jawa
14
yang berbahasa Jawa
ketika itu memang sedang mengalami perkembangan yang marak.
15
Demikian
pula dengan ludruk, khusus di Jawa Timur yang penduduknya sebagian besar menggunakan dialek bahasa Jawatimuran.
16
Sedikit ilustrasi untuk masalah ”Politik adalah panglima”
17
ini. Ketika
Lekra dengan terang-terangan mengibarkan panji ini, mereka dituduh oleh kaum
14
Di daerah Jawa Tengah tahun 1960, mencatat sebanyak tak kurang dari 40 dalang lakilaki dan perempuan, terkenal dan tidak terkenal. 15
Ketika Lekra Jawa Tengah tahun 1960 menyelenggarakan konferensi dan fesval pedalangan Jawa Tengah di Salatiga, juga ketika festival pedalangan seluruh Indonesia diselenggarakan dua tahun kemudian, nama Nartosabdo sebagai dalang belum muncul. Dalang terbaik pilihan juri ketika itu ada pada Tristu Rachmadi B.A (1960), dan Slamet (1962), duaduanya dalang dari Purwadadi. Seandainya pada tahun-tahun itu Nartosabdo sudah terkenal sebagai dalang wayang kulit, baik karena kreativitas maupun seni pedalangannya, ia pasti akan pernah dipanggil Bung Karno mendalang di istana. Pada waktu itu Presiden RI yang pecinta berat wayang kulit ini, setiap malam tujuhbelasan "menanggap wayang" di istana. Diundangnya para pembesar negeri sipil dan militer, menteri, pemimpin parpol dan ormas untuk diajaknya menonton wayang bersama-sama dengan dirin ya sendiri. Empat dalang terkemuka di Jawa Tengah yang pernah ditanggap di istana, yaitu Nyi Bardiati dari Klaten (yang dikritiknya Bung Karno-kalau memainkan raksasa kurang galak), Drs. Suwarto asisten dosen Fakultas Pedagogi dan Filsafat UGM Yogya (yang dikritiknya suaranya "kemeng", tidak antap), Ir Sri Mulyono "Herdalang" (untuk membedakannya dengani Sri Mulyono Herlambang yang AURI), dan Tristuti Rachmadi BA (yang dikritiknya kurang "greget", kurang tandas). Dalang yang boleh dikata menjadi langganan Bung Karno ada dua, mula-mula Gitosewoko dan kemudian "Dalang Borobudur". Ki Dalang Borobudur ini ma diteror dalam tahun 1966, sesudah beberapa saat sebelumnya di kaki Candi Prambanan, atas prakarsa sendiri ia mendalang ruwatan bagi kedamaian tanahair (baca The Stranger at the Gate, Malcolm Bosse, 1989). 16
Prof.Dr. R. M. Soedarsono, Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial, da Ekonomi (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press 2003), hlm. 216-217. 17
Politik adalah panglima merupakan semboyan pegangan, agar sebelum melakukan penggarapan seni, orang harus mengkajinya dari jurusan politik. kesalahan politik jauh lebih sesat daripada lesalahan artistik. politik harus jadi obor. Njoto dihadapan Kongres Nasional Lekra mengatakan bahwa: ”Politik itu penting sekali. jika kita menghindarinya, kita akan digilas mati olehnya. Oleh sebab itu, dalah hal apa pun dan kapan pun, politik harus menuntut segala kehidupan kita. Dalam pengabdian sastra dan seni untuk rakyatnya, yang dimaksudkan dengan Politik adalah politik kelas, politik masa, bukannya politik dari segelintir orang yang disebut negarawan. Politik, apakah ia politik revolusioner atau kontrarevolusioner dalah perjuangan kelas melawan kelas, bukan dari segelintir individu-individu. Dalam mengusung pola dalam menghasilkan karya, tak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan mereka (para seniman Lekra) harus berkarya yang tidak hanya bertujuan berkesenian bahwa, ”seni hanya untuk seni” itu sendiri
-8-
Humanis Universil
18
sebagai memvulgarkan kesenian, mejadikan kesenian
sebagai alat, yaitu alat untuk mengabdi politik yang berbakti kepada rakyat. Kepentingan rakyat bagi Lekra merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kaya sastra dan seni. Bahwa garis Lekra disetujui oleh Presiden tak dapat diragukan lagi, seperti nampak dalam pidato sambutannya pada penutupan Kongres Nasional Lekra I, bahwa: ”Seni dan ilmu untuk rakyat hendaknya berisi pengertian ’seni dan ilmu dari rakyat untuk rakyat’ yang berarti juga mengabdi kepada kepantingan seluruh rakyat Indonesia.” Sedang pengabdian pada rakyat itu tidak mungkin terjadi tanpa politik sebagi panglima, artinya bahwa politik disini adalah politik yang didasarkan atas garis massa.
19
Semarang merupakan salah satu sayap pergerakan basis gerakan kiri yang punya banyak peran penting dalam perpolitikan Indonesia dan juga dalam sisi saja, tetapi mereka mempunyai misi dan tujuan, dalam karya selalu mengutamakan bahwa seni itu, merupakan suatu implementasi nyata, dan suatu alat untuk mengobarkan politik bernegara yang kerakyatan, sehingga karya seni tersebut diharapkan mampu memperjuangkan realitas seni kerakyatan (membela rakya) dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang pada saat itu banyak rakyat kecil yang tertindas. Mereka (seniman Lekra) banyak melahirkan karya yang mengusung tema-tema sosial masyarkat dan pembelaan atas ketertindasan rakyat kecil.
18
Muncullah 2 kelompok yang masing-masing gigih dalam memperjuangkan fahamnya sendiri-sendiri, yaitu kelompok humanis universal yang berhaluan kelompok kanan berseteru dengan pengikut realisme sosialis yang cenderung mengarah pada kelompok kiri. Beberapa lembaga kebudayaan pada masa itu terjebak ke dalam perseteruan ideologi politik dalam konteks budaya, dan bukannya berkompetisi memajukan kebudayaan bangsa. Polemik sastra dan budaya, makin berkembang pada saat munculnya demokrasi terpimpin, sehingga setiap lembaga budaya di dalam proses berkebudayaan mereka cenderung kental dengan aroma politik. Suasana kemitraan sama sekali tidak tampak, melainkan berubah menjadi ajang saling gontok-gontokan. Dalam upaya menjatuhkan lawannya kelompok kiri menciptakan jargon-jargon yang membuat ‘miris’ banyak orang, seperti: “Ganyang Manikebu”, ‘Manikebu Anthèk Nekolim”, “Politik adalah Panglima”, “Tujuan Menghalalkan Cara”, dsb. Oleh karena itu masa antara 1956-1965 dapat dikatakan kegiatan kebudayaan didominasi oleh lembaga kebudayaan partai po litik. 19
Pramoedya Ananta Toer, op.cit., hlm. 100-101.
-9-
kebudayaan juga punya peran yang tak bisa diabaikan begitu saja. Banyak 20
seniman yang tergabung dalam Lekra cabang Semarang , terutama seniman Wayang orang dan pedalangan, yang pada sekitara tahun 1950-an yang menjadi penghibur rakyat Semarang. Daerah Sobokarti merupakan tempat berkumpul para seniman dari Semarang dan berbagai daearah lainnya seperti: Yogya , Solo, Klaten untuk bertukar pikiran dalam berkarya seni, Lekra Semarang banyak menggelar pertunjukan kesenian mereka di sekitar Alun-alun Kauman pasar Johar atau yang lebih dikenal pada waktu itu dengan Pasar Ya’ik (jejak lapangan itu sekarang berdiri bangunan hotel Metro). Kecenderungan Lekra yang berkesenian dengan lingkup rakyat kecil ternyata menumbuhkan kreatifitas seni para petani dan rakyat-rakyat pedesaan. Banyak pertunjukan di daerah pedesaan Semarang, Klaten, Yogyakarta. Peran Turba dari para seniman Lekra dari kota ke desa tempat rakyat kecil, ternyata menimbulkan semangat berkesenian mereka. Sadar bahwa tembang, seni sastra lisan sebagai sarana ekspresi petani maka Lekra memberikan perhatian khusus kepadanya. maka Lekra Jateng mengusulkan kepada para petani yang tergabung dalam BTI supaya tembang-tembang dari kalangan petani ini ditulis. Kaum tani menulis tembang, dikumpulkan lalu dikirim ke Suara Persatuan, Semarang. Pada kesempatan-kesempatan di tingkat desaa atau kecamatan, penulis-penulis tembang
20
MULAI paroh kedua dasawarsa tahun 1950, terutama sejak sesudah pemilihan umum, merupakan tahun-tahun ketika kehidupan dan penghidupan rakyat semakin sulit. Korupsi, salah urus, salah duduk dan "pat-pat gulipat" merajalela. Para seniman Semarang pun tak tinggal diam saja, maka lahirlah lagu keroncong "TST" (Tahu Sama Tahu, sejenis "KKN"sekarang) gubahan Oey Giok Siang yang juga penggubah keroncong "Gambang Semarang" dari Seni Karawitan Studio Tritunggal (Yogya-Solo-Semarang) lahir sejumlah gending-gending "dolanan" (yang berisi ejekan dan sindiran), seperti "Kae Lho Kae", "Montor-Montor Cilik" dan lain-lain. Suyud, anggota BPH (Badan Pemerintah Harian) Kotapraja Semarang, yang Wakil Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah, menggubah gending dan tari "Blanja Wurung".
- 10 -
ini diberikan peluang untuk menyanyikan karyanya. Diberikannya peluang dan perhatian begini memberikan dampak psikologis sangat positif bagi para penulisnya dan juga masyarakat desa arag menumbuhkan kreatifitas mereka.
21
Dalam berkesenian pun, para seniman Lekra cabang Semarang tidak berksenian bahwa seni itu hanya untuk seni saja, tetapi mereka mulai menjalankan gerak pedoman Lekra pusat yang kemudian disebut sebagai prinsip Satu Lima Satu (1-5-1), ”Dengan berlandaskan asas politik sebagai panglima, menjalankan 5 kombinasi, yaitu meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, memadukan tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner, memadukan kreativitet individuil dan kearifan massa, dan memadukan Realisme Sosialis dan romantik revolusioner, melalui cara kerja turun ke bawah.”
22
Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang beperngaruh besar pada perpolitikan dan social budaya bangsa ini. Tak dapat dipungkiri salah satu peristiwa sejarah yang berpengaruh besar pada bangsa ini adalah peristiwa G-30 S atau Gestapu,
23
beserta tragedi kemanusiaan berupa
pembantaian besar-besaran yang menelan banyak korban dari kalangan rakyat kecil.
21
J.J. Kusni., op. cit ., hal. xviii. J.J. Kusni., op. cit ., hal. 286. 23 Beberapa istilah untuk menyebut peristiwan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu. Pemerintah menggunakan istilah G.30.S, kemudian mereka menambahkan PKI dibelakangnya. Istilah G.30.S/PKI lebih merupakan sebuah stigma buruk untuk menyudutkan bahwa PKI yang menjadi dalang peristiwa itu, hal ini sangat lazim digunakan pada masa Orba. Selain G.30.S/PKI, juga digunakan istilah Gestapu 1965, kepanjangan dari Gerakan September 30. Istilah Gestok atau Gerakan Satu Oktober dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Ia mengajukan argumen bahwa penculikan itu terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari. Jadi, tidak tepat jika dikatakan sebagai Gerakan 30 September. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Gestapu, merujuk pada pengumuman Letkol. Untung Syamsuri di RRI yang menyebut gerakannya sebagai Gerakan 30 September. 22
- 11 -
Maka perebutan kekuasaan yang besar pun berlangsung beberapa waktu. Hampir setiap ekspresi yang tercetus ke masyarakat luas yang terkait dengan ideiden dan karya seni pun mau tak mau terkait, atau mengkaitkan diri, atau dikaitkaitkan, dengan pergulatan besar itu dan pasti akan tersangkut pula dengan pergulatan politik saat itu. Suasana permusuhan begitu mencemaskan. Para budayawan yang tergabung dalam lembaga budaya pun banyak yang menjadi korban, baik itu mereka yang terlibat secara langsung atau pun yang tidak secara langsung atau pun yang tak terlibat sama sekali karena setiap budayawan selalu dianggap dinaungi oleh sebuah partai, tak terkecuali pun dengan PKI dan Lekra yang banyak menjadi korban. Hingga akhir tahun 1965, situasi politik Indonesia banyak diwarnai oleh perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan, pergolakan pun banyak terjadi di berbagai daerah, pertentangan antara politisi dan sipil, dan terutama pula konflik sengit antara Angkatan Darat (AD) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam konflik AD dan PKI, Presiden Soekarno menempatkan dirinya sebagai penengah, yang mencoba meredam pertikaian di antara keduanya. Namun demikian, kecondongan presiden Soekarno terhadap PKI dan organisasi kiri lainnya, justru membuat perseteruan lebih meruncing hingga bermuara pada tragedi Gerakan September 30 atau Gestapu 1965. Pasca pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 gagal. Peran lembaga partai 24
politik langsung surut karena PKI dan LEKRA dilarang , termasuk organisasi
24
Lekra dibubarkan berdasarkan Tap. MPRS No. XXV/MPRS/tahun 1966, tentang pelarangan ajaran Komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi massanya.
- 12 -
lain yang sehaluan. Yang menarik, lembaga lain yang tidak dilarang pun ikut tenggelam hilang dari peredaran. Hanya beberapa lembaga kelompok kanan saja yang masih tetap melaksanakan aktivitasnya, terutama dalam mengikis faham realisme-sosialis. Sebagaimana layaknya sebuah penelitian, kiranya studi ini tentu akan melahirkan beberapa permasalahan yang harus dijawab dengan oyektif. Adapun permasalahan yang coba akan diangkat dalam penulisan ini adalah: 1.
Menemukan serta menganalisis faktor-faktor apa yang mendorong Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) ikut menjadi korban dari dampak adanya peristiwa Gestapu tersebut.
2.
Menemukan dan menganalisis sejauh mana peran Lekra sebagai lembaga budaya yang berpolitik di daerah Jawa Tengah terutama di Semarang tahun 1950 – 1965 dalam usaha membina dan memajukan kesenian dan kreatifitas kebudayaan dalam masyarakat pedesaan.
B. Ruang lingkup
Lingkup spasial, temporal, serta lingkup keilmuan merupakan tiga pilar penyangga historiografi. Dimana sebuah rekontruksi masa lalu dan wacana intelektual (intellectual discourse) akan ditata di dalam historiografi menuju sebuah konstruk peristiwa yang runtut dan membentuk satu kesatuan utuh terhadap peristiwa masa lalu. Semua serpihan kisah dan berita masa lalu itu perlu dicakup dalam lingkup (scope), waktu (temporal), dan ruang ( spatial), sehingga tegaslah garis-garis
- 13 -
perbatasan peristiwa itu.
25
Ruang lingkup dalam penelitian sejarah ini di perlukan
untuk membatasi lingkup temporal, spasial dan keilmuan. Ruang lingkup ini perlukan untuk mempermudah dalam menentukan langkah-langkah penelitian agar memiliki arah yang jelas. Pembatasan ruang lingkup ini juga di maksudkan untuk menjadikan penelitian lebih mudah untuk dilakukan secara empiris, metodologis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
26
Ruang lingkup dalam
penelitian ini adalah: a. Ruang Lingkup Temporal Lingkup temporal, sangat berguna untuk dapat membatasi penulisan sejarah pada peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Alasan lain yang paling masuk akal adalah lingkup temporal membuat penulisan sejarah fokus dan lebih terarah, sehingga diharapkan tak terjadi loncatan ke ruang waktu lain yang tidak memiliki relevansi dengan obyek studi yang sedang dikaji. Periode penulisan ini memilih tahun 1950-1965
27
sebagai batasan temporal
yang paling masuk akal. Tahun 1965, seperti telah diketahuui, merupakan waktu meletusnya Gestapu 1965 di Jakarta dan merupakan titik tolah penggulungan para kaum kiri di Semarang. Setelah gerakan kontra aksi yang dipimpin oleh Mayjen. Soeharto berhasil mematahkan kelompok Gestapu 1965, maka dengan segera di
25
Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), Hal. 18-19. 26 Kartini Kartono, PengantarMetodologiRiset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.19. 27 September 1965 merupakan tahun meletusnya peristiwa Gestapu 1965 di Jakarta. Tragedi ini telah memicu gelombang amarah rakyat – dari kalangan lawan politik organisasi Kiri – pada waktu itu. Antara Tahun 1965-1969 banyak terjadi pembunuhan dan pembantaian besarbesaran rakyat kiri oleh massa rakyat yang diprofokasi oleh aparat, dengan suka rela mereka menumpas kaum kiri tersebut, terutama para anggota PKI, BTI, Gerwani termasuk disini adalah anggota dan seniman Lekra.
- 14 -
daerah-daerah menyatakan kesetiaannya. Inilah awal dari penangkapan serta pembunuhan besar-besaran terhadap Anggota dan Simpatisan PKI. b. Ruang Lingkup Spasial Lingkup spasial penelitian ini adalah Semarang. Alasan pemilihan daerah ini karena Semarang merupakan basis kaum kiri terbesar pada masa itu. Sehingga penulis berusaha mengangkat bagaimana peran Lekra sebagai oraganisasi budaya kiri itu berperan masa itu. c. Ruang Lingkup Keilmuan Dalam penelitian sejarah ini ruang lingkup keilmuan yang bersangkutan adalah ilmu politik, sosiologi, budaya dan psikologi sosial. Dalam hal penulisan, Ilmu Sejarah menjadi ilmu utama untuk membangun, menghubungkan, dan menjalin kembali peristiwa masa lalu. Selain ilmu sejarah, dalam proses historiografi digunakan pula beberapa ilmu bantu lainnya, yakni sosiologi, ilmu politik dan budaya. Ilmu Sosiologi sangat membantu penulis untuk melakukan analisa struktur sosial, sistem social, dan konflik sosial masyarakat Semarang, baik pada saat
sebelum tahun-tahun pembantaian terjadi, maupun pada saat peristiwa tersebut meletus. Sedangkan Ilmu Politik digunakan sebagai cara untuk menganalisa peta kekuatan politik kalangan masyarakat kiri di Kabupaten Semarang sebelum dan pada saat peristiwa pembantaian terjadi, membantu untuk melihat lebih jauh sikap politik pemerintah pusat – khususnya penguasa militer – dan pemerintah daerah dalam menyikapi pembantaian tersebut.
- 15 -
Dan Ilmu budaya digunakan untuk melihat bagaimana peran lembaga budaya yang condong kekiri yaitu Lekra yang ada di Semarang, jikadilihat dari hasil karya mereka dalam pertujukan seni. Melihat seperti apa sepak terjang mereka dalam menerapkan budaya yang mengarah pada politik, dan perjuangan mereka yang cenderung mengarah ke kiri yang berkerakyatan. Ilmu Psikologi sosial digunakan untuk menganalisa bagaimana kejiwaan massa yang terprofokasi sehingga dengan mudah untuk membunuh saudara mereka sendiri, dengan berbagai cara yang sangat sadis. Hanya karena perbedaan faham yang sebagian mereka anut. Peran psikologi social sangat penting digunakan dalam penelitian ini.
C. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka dibutuhkan sebagai cara memperkaya materi sebuah penulisan sejarah. Dimana satu historiografi dapat mengisi kekurangan karya historiografi yang lain. selain itu, tinjauan pustaka dipandang sebagai usaha untuk menghindari kerancuan obyek studi. Buku-buku yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Buku pertama adalah karya Kith Foulcher dalam bukunya Social Commitment in Literature and the Arts: the Indonesia “Institute of People Culture”1950-1965 (Australia: Monash University Press, 1986). Studi yang
diterbitukan oleh Southeast Asian Study, Monash University Clayton, Victoria tahun 1986, ini lebih menyoroti bagaimana semangat kerakyatan yang ditumbuhkan di dalam tubuh Lekra tersebut, melihat akar sejarahnya dan
- 16 -
membandingkannya dengan karya-karya yang dihasilkan para anggotanya. Keith membahas dari mana dan bagaimana sebuah paham kebudayaan dikembangkan di dalam Lekra dan seperti apa bentuk dalam produksi karya-karyanya. Keith mencatat bagaimana paham kerakyatan, yang merupakan kombinasi dari nasionalisme
anti-imperalisme
modernisme,
selalu
dan
terus-menerus
diperbincangkan dan dikembangkan dalam tubuh Lekra sendiri. Perdebatan tentang berbagai konsep kebudayaan hanya muncul dan berkembang diantara mereka saja. Seperti konsep tentang “rakyat”, apakah hanya “mereka yang tertindas” atau “semua golongan yang menentang penjajahan”. Pilihan ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar anti imperialisme dan nasionalisme. juga tentang perubahan Mukadimah pertama tahun 1950, karena asumsi sosio politis yang berubah. Munculnya Manifes Kebudayaan diletakkan Keith dalam konteks yang benar-benar politis, yaitu sebagai bagian dari perjuangan Angkatan Darat yang anti PKI dan gerakan kiri pada umumnya. Keith membuktikannya dengan menunjukkan bahwa salah satu konseptor utama Manikebu, Wiratmo Soekito, adalah orang yang “dengan sukarela bekerja pada badan intelijen militer.” Tentang Konprensi Karyawan Pengarang (KKPI), Keith pun melihat dari sudut pandang Lekra yang berusaha mengorganisir pemboikotan konfrensi tersebut. Namun karena dukungan Jendral Nasution dan segala fasilitas dari militer akhirnya konferensi itu bisa diselenggarakan. Jadi inti dari munculnya Manifes kebudayaan bagi Keith Foulcher adalah suatu pamer kekuatan oleh kelompok
- 17 -
yang mewakili kepentingan kebudayaan yang anti komunis dengan dukungan terselubung dari tentara. Tidak lebih dan tidak kurang.
28
Buku kedua adalah berjudul Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk . Diterbitkan oleh Republika yang bekerjasama dengan penerbit
Mizan, Jakarta,1995. Ditulisoleh D.S. Moeljanto dan Taufik Ismail. Dalam sejarah perbukuan Indonesia, buku prahara mendapat publikasi yang tergolong luar biasa. Harian Republika sebagai salah satu penerbit menurunkan, sebelum dan sesudah terbit. empat tulisan selama empat hari berturut-turut membasa buku ini. Liputan tersebut dimulai dari penglaman Taufik Ismail membaca lembaranlembaran budaya dari Koran-koran yang terbit diera 1960- an, sampai tentang kegigihan D.S.Moeljanto yang mengerjakan buku ini dengan sebelah tangan karena tubuh bagian yang kanannya lumpuh akibat stroke. Harian Suara Medeka juga menurukan tiga tulisan selam tiga hari berurutan berdasarkan tokoh yang terlibat dalam perdebatan itu; Taufik Ismail, WS Rendra dan Asrul Sani, ketiganya darikubu Manikebu. Pada saat perluncuran buku ini, hampir seluruh harian utama ibu kota menuliskan laporan melaporkan cara peluncurannya. Dalam siaran persnya, Taufik Ismail menyatakan bahwa buku yang ditulisnya ini tidak bersifat analisis tentang konflik seniman Lekra dan non-Lekra. Buku setebal 469 halaman ini bermaksud menggambarkan peristiwa yang terjadi pada waktu itu dengan penampilan dokumentasi yang belum diolah, menurut penulis, buku ini tidak main-main. Karena dia merekam “perang besar” antara seniman budayawan
28
Alex Supartono, Lekra VS Manikebu Perdebatan kebudayaan Indonesia !950-1965 (Jakarta: Driyarkara, 2000), hlm. 14-15.
- 18 -
manifest kebudayaan melawan kelompok Lekra dkk.-sebuah perang budaya yang sarat dimensi politik dan ideologi. Buku ini berusaha mengungkap perang budaya dari kedua pihak tanpa sensor sama sekali. Pada saat peluncuran, Taufik Ismail menyatakan bahwa dia sama sekali tidak bermaksud balas dendam. “Ini adalah karya yang dengan ketulusan hati ingin meluruskan sejarah.” Selain untuk“ meluruskan sejarah”, salah satu pemicunya diselesaikannya buku ini adalah keresahan Taufik Ismail akan adanya usaha pembohongan fakta sejarah. Dewasa ini para pelaku prahara sejarah (perdebatan diera 60-an) itu tak henti-hentinya melakukan berbagai publikasi dengan berbagi bentuk pembohongan fakta sejarah. Prahara Budaya akan membukakan tabir sejarah pergolakan seni budaya di jaman domkrasi terpimpin yang belum tersingkap selama ini. Sejauh ini dapat dilihat bahwa intens utama penerbitan buku Prahara Budaya adalah kekhawatiran bahwa orang akan melupakan apa yang terjadi pada wilayah kebudayaan di era 60-an. Dimana perdebatan pandangan tidak lagi muncul sebagai perdebatan atau polemic, tapi sudah menjadi saling fitnah dan tuding. Bahkan sampai terjadi penindasan
dan
lebih
berkuasa
dan
dekat
dengan
penguasa
terhadap
pengganyangan oleh kelompok yang kelompok yang lebih kecil dan jauh dari kekuasaan. Agar menjadi lebih jelas, selanjutnya kita akan masuk pada buku ini yang melihat langsung seberapa besar prahara yang terjadi lewat dokumentasi yang sisajikan didalamnya. Isi dari Prahara Budaya Anak judul dari buku Prahara Budaya adalah kilas balik ofensif Lekra/PKI dkk.. mengikuti judul, kita akan membayangkan isi buku yang penuh dengan aksi-aksi Lekra /PKI dan kawankawan yang menyerang lawan-lawannya. Lewat serangan dan perlawanan pihak
- 19 -
yang di jaman Demokrasi diserang, Taufik Ismail berharap “tabir sejarah pergolakan seni budaya terpimpin” tersingkap, sehingga gambaran tentang paparan suasana dan isi perdebatan kebudayaan tahun-tahun itu bisa muncul. Selain ketidak setujuan terhadap Marxisme secara umum dengan harga mati, dalam seluruh ketidak setujuan didasarkan pada iman dan pengalaman subyektif. Tidak ada argument ilmiah yang bisa diperdebatkan dalam ketidak setujuan itu. Lewat bahan-bahan yang dikumpulkan dalam buku ini, diharapkan pembaca bisa melihat “tabrakan ideologi” yang terjadi pada masa itu, yang menurut dia ”titik pusat asal-usul bencana semuanya ini utama adalah Marx.” Sebuah implifikasi khas orde Baru.
29
Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten (Yogyakarta: Ombak,
Agustus 2005) karya J.J. Kusni mantan seniman LEKRA yang kini tinggal di Prancis. dalam karyanya ini Kusni membahas bagaimana prinsip LEKRA dalam berbudaya. Ini merupakan catatan penting dalam upaya memperjelas pemahaman kita tentang LEKRA, karena isi dan sifat-sifatnya yang berbeda dan tak jarang bertentangan dengan dokumen-dokumen resmi LEKRA atau karya para sarjana yang menulis tentang sejarah LEKRA. Dengan mengikuti rentang waktu peristiwa buku J.J. Kusni ini(1963-1964), kita akan mulai dengan bebrapa gagasan pokok LEKRA yang muncul pada periode kedua sejarahnya: kedua sejarahnya: iode pasca-1959, makalah Mukadimmah 1950 telah direvisi dana manakala LEKRA telah menjadi organisasi yang mapan.
29 30
30
Alex Supartono, op. cit., hlm. 34-35. J.J. Kusni, op.cit ., hlm.xv
- 20 -
Buku ini juga berisi tentang kisah pengalman J.J. Kusni soal Turba yang dilakukannya di daearah Klaten, hal ini merupakan suatu pemaparan paling rinci tentang Turba yang pernah diterbitkan. Kusni mencoba mengangkat Aksi Sepihak Kaum Tani di Jawa Tengah, khusunya Klaten, di daerah segitiga Yogya-SoloBoyolali. Aksi ini berlangsung pada tahun 1963, peristiwa ini menurut Kusni bukan mengguncangkan Jawa Tengah, tapi tidaklah berlebihankalau dikatakan sudah bisa menggoncangkan seluruh Nusantara jelita: Indonesia! Betapa tidak! Bayangkan saja, Jawa, khususnya Jawa Tengah yang kecil tapi padat penduduknya, kaum tani pedesaannya bagkit dan melancarkan suatu aksi yang tersusun rapi, jelas sasarannya, jelas tujuan dan tahap-tahapnya. kebagkitan kaum tani Jawa Tengah membantahpenilaian para pakar dan Indonesianis yang memandang manusia Jawa Tengah sebagai ”manusia-manusia nrimo”
31
D. Pendekatan Teori yang digunakan dalam kajian penelitian sejarah ini adalah teori konflik, politik, sosiologi, budaya dan teori psikologi dalam tindak kekerasan massal. Ada dua teori yang digunakan dalam penulisan ini. Yang pertama ialah Teori Propaganda milik Lasswell; dan kedua adalah Teori Genocyde yang dikemukakan oleh Hellen Fein. Alasan digunakannya kedua teori ini secara sekaligus ialah, untuk membedah permasahalan secara lebih intensif. Di samping itu, problematika penangkapan dan pembunuhan massal kaum kiri di Semarang membutuhkan penglihatan dan pemahaman yang holistik. Dengan menggunakan
31
J.J. Kusni, op.cit.,hlm. x.
- 21 -
kedua teori ini, kedalaman serta deskripsi peristiwa dapat tersajikan secara lengkap dan utuh. Teori elit politik Lasswell membahas mengenai perilaku elit politik dalam 32
perilaku sosial . Kemudian teori propaganda Lasswell yang menjadi alat bagi para elit partai untuk menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam masalah sosial. Keterliban itu mengarah pada goyahnya sistem dalam masyarakat meski kemudian juga diarahkan ke penyelesaian yang sifatnya direktif oleh golongan elit politik yang memanfaatkan kekuatan massa.
33
Propaganda tersebut dilakukan
melalui penggunaan simbol-simbol untuk mempengaruhi perilaku kontroversial, dan menggunakan perasaan manusia untuk dapat digerakan. Definisi konflik sering dihubungkan dengan pengertian percekcokkan, perselisihan dan pertentangan. Sering juga dihubungkan dengan hal-hal yang berbau kekerasan fisik. Secara umum salah satu sebab terjadinya sebuah konflik adalah adanya reaksi terhadap keterbatasan bahan atau sumber untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Suatu konflik dapat disebut berkadar rendah jika masih terbatas pada perbedaan kepentingan, pendapat atau ide. Kadar konflik akan meningkat jika menjelma dalam bentuk pertentangan ide dan kepentingan. Sedangkan pada taraf tertinggi konflik dapat muncul dalam corak konfrontasi atau bentrokkan fisik yang nyata, sehingga jika dibiarkan dapat memecah-belah masyarakat.
32
SP. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), hlm. 199.
33
Ibid., hlm. 250
- 22 -
Sedangkan untuk menganalisa pembantaian yang dilaksanakan oleh pihak militer, penulis menggunakan konsep genocide dari Hellen Fein.
34
Genocide
menurut Helen Fein adalah suatu strategi berupa pembunuhan, bukan sematamata karena benci atau dendam, terhadap sekelompok orang yang bersifat ras, suku, dan politik untuk meniadakan ancaman dari kelompok itu terhadap Keabsahan Kekuasaan para pembunuh.
Orde baru sebagai kekuatan yang baru tumbuh membutuhkan sebuah cara yang efektif untuk menumbangkan kekuatan orde lama yang bisa saja – suatu saat – merintangi dan melawan eksistensinya. Orde baru yang nyata-nyata didukung oleh militer memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah yang sekiranya akan membuat keabsahan bagi kekuasaannya. Penggunaan teori ini diarahkan untuk memahami lanskap politik pada era peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru. Teori Genocide ini pun berguna sebagai alat analisis akan menunjukan indikasi tentang adanya usaha-usaha sistematis dan terkoordinasi dari kekuatan Orde Baru untuk mempercepat peralihan kekuasaan. Bruce J. Cohen dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar .
34
Mengajukan
sebuah teori yang dikenal dengan Teori Propaganda. Di sana Ia menjelaskan bahwa Propaganda ialah manipulasi pendapat umum ke arah sudut pandang tertentu. Acapkali disajikan sejumlah informasi yang diputarbalikan yang
34
Helen Fein, Revolutionary and Antirevolutionary Genocides: A Comparison of State Murders in Democratic Kampuchea, 1975 to 1979, and In Indonesia. 1965 to 1966 , dalam Contemporary Studies of Society and History, Vol. 35, No. 4, October 1993, hlm. 813.
34
Bruce J. Cohen, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta :Rajawali Press, 1996) Hal. 347
- 23 -
bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang yang mau merubah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan mereka dengan cara tertentu. Propaganda lebih bersifat membakar emosi seseorang daripada memancing kadar intelektualnya, dan propaganda sering dititkberatkan pada isu-isu yang dicemaskan atau digandrungi oleh orang-orang.
Propaganda militer dapat dilihat dari awal pecahnya Gestapu 1965 di Jakarta. Monopoli informasi yang dengan sengaja melarang terbit surat kabar yang tidak memiliki hubungan khusus dengan militer.
E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dalam suatu penelitian. Metode penelitian dalam penelitian sejarah ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yaitu metode yang mencakup empat tahap, yaitu: pengumpulan sumber, pengujian sumber, sintesis, dan penulisan sejarah. Dalam sebuah proses penulisan karya sejarah, diperlukan adanya langkahlangkah sistematis untuk mencapai bentuk historiografi yang berkualitas, adapun langkah-langkah tersebut adalah pengumpulan sumber. Pada tahap awal adalah dengan melakukan pengumpulan sumber. Baik itu sumber yang berasal dari sumber primer maupun sekunder, tertulis maupun tidak tertulis. Sumber primer diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen yang tersimpan di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Arsip Daerah Semarang. Dari tempat itulah berusaha untuk memperoleh arsip-arsip mengenai
- 24 -
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PKI dan Lekra; beberapa harian seperti Berita Yudha , Kompas, Warta Harian dan Harian Rakjat .
Kendala yang dihadapi ialah masih diberlakukannya status dinamis bagi arsip-arsip yang berhubungan dengan Lekra, PKI dan organisasi Kiri lainnya. Sebagai contoh, di Arsip Nasional, berdasarkan penuturan beberapa petugasnya, masih tersimpan dalam risalah rapat-rapat Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Untuk melengkapi studi ini, metode sejarah lisan digunakan sebagai cara menjawab keterbatasan sumber tertulis menyangkut peristiwa pembantaian anggota seniman dan simpatisan Lekra di Semarang. Langkanya ketersediaan dokumen-dokumen tertulis mengenai Lekra di Semarang menjadi sebuah masalah tersendiri yang harus dijawab dengan wawancara. Sebagai sebuah studi sejarah lokal yang banyak bersandar kepada sumber lisan, ingatan manusia menjadi penting. Oral History dalam tahap heuristik ini menjadi sangat penting sebagai cara mengatasi masalah keterbatasan sumber sejarah lokal. Melalui metode wawancara pada saksi mata yang mengalami dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan budaya Lekra, hingga munculnya peristiwa Gestapu tahun 1965.
F.
Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan berfungsi sebagai pembatas dan pengelompokan pembahasan dalam sebuah studi. Dengan dilakukannya hal ini, penulisan ilmiah akan tersusun rapih, jelas, runtut, dan mudah dimengerti.
- 25 -
Bab pertama sebagai bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan, metode penelitian dan penggunaan sumber, serta sistematika penulisan. Bab kedua merupakan bab yang akan membahas mengenai Gambaran Umum Daerah Jawa Tengah khsusnya Semarang meliputi keadaan geografis, Struktur sosial dan budaya, polarisasi kekuatan politik, serta keresahan sosial yang terdapat disini. Di Bab ketiga, akan mengkaji bagaimana pada tahun 1950 hingga 1965 bagaimana sepak terjang Lekra di Semarang dalam proses budaya mereka pada organisasi mereka sendiri juga kepada masyarakat desa terutama rakya kecil, sebagai panjabaran bahwa dalam berbudaya, mereka selalu memegang ajaran Turba dan melaksanakan bahwa “Politik Adalah Panglima”, terutama yang berkaitan dengan suasana revolusioner masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yang mana banyak seniman Lekra yang sangat punya hubungan kerjasama dengan Presiden terutama dalam menentang Neokolim Barat, Imperialisme dan Kapitalisme. Tidak hanya itu saja, dalam bab ini akan dibahas pula mengenai situasi yang terjadi di Semarang pada tanggal 1 Oktober 1965 dan pasca peristiwa Gestapu 1965. Dimana banyak aksi-aksi penangkapan simpatisan kiri Semarang terutama terhadap para panggota Lekra yang menjadi korban di dalamnya. Juga akan diceritakan kisah-kisah mantan anggota Lekra yang pernah menyaksikan langsung pembunuhan kawan mereka, serta menjelaskan pola-pola pembunuhan yang terjadi, juga akan menjadi tema bahasan bab ini.
- 26 -
Bab Keempat, akan dijelaskan bagaimana Tanggapan pemerintah Orde Baru, reaksi luar negeri, dan kisah keluarga yang ditinggalkan oleh salah seorang anggotanya, bagaimana dan seperti apa kisah para tahanan politik anggota Lekra yang berasal dari wilayah Semarang yang pernah menjalani penjara dan kesewenangan selama masa pemerintah Orde baru. Bab kelima ialah bab yang memuat kesimpulan. Dalam bab ini akan mencoba mendeskripsikan secara ringkas, garis besar atau subtansi dari permasalahan dalam skripsi mulai dari bab pertama sampai terakhir. Pada bab penutup ini, deskripsi yang disampaikan merupakan ulasan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya.
- 27 -
DAFTAR PUSTAKA
Arsip dan Manuskrip
Naskah Surat Kepercayaan Gelanggang, tanggal 18 Februari 1950. Naskah Mukadimah LEKRA 1950 Naskah Mukadimah LEKRA 1959 Naskah Manifes Kebudayaan
Buku dan Artikel
Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (kumpulan karangan) , (Jakarta: PT. Gramedia, 1983). Ananta Toer, Pramoedya, Realisme-Sosialis dan Sastra Indonesia (Jakarta: Lentera Dipantera, 2000). David E. Apter, Pengantar Analisa Politik , (Jakarta: LP3ES, 1987), cet. 2, hlm. 399-408. (Talcott Parsons, The Social System, (New York, Free Press, 1951). Fein, Helen, Revolutionary and Antirevolutionary Genocides: A Comparison of State Murders in Democratic Kampuchea, 1975 to 1979, and In Indonesia. 1965 to 1966 (Contemporary Studies of Society and History, Vol. 35, No. 4, October 1993). Ismail, Taufiq, Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk . (Bandung: Mizan dan Republika, 1995). J. Cohen, Bruce, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1996). Supartono, Alex, Lekra VS Manikebu Perdebatan kebudayaan Indonesia !9501965 (Jakarta: Driyarkara, 2000). Mohamad, Gunawan, Catatan Pinggir (Jakarta : Gramedia, 1995). Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- 28 -
Kartono, Kartini, Pengantar Metodolog iRiset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990). Krisnadi, I. G, “Kontroversi Seputar Peristiwa G 30 S 1965, dalam Sosialisasi kurikulum Sejarah Terkait Peristiwa G 30 S 1965” (Semarang: Diknas Jateng, 2006). Kusni, J. J., Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten (Yogyakarta: Ombak, Agustus 2005). Soedarsono, R. M., Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial, da Ekonomi (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003). Varma, SP, Teori Politik Modern (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1987). Kelit, “Berkesenian itu Menyenangkan”, ( online), (http://www.syarikat.org., dikunjungi 12 Januari 2008). Ananta Toer, Pramoedya , Tahun 1965 Tahun Pembabatan Total (Bintang Timoer: LENTERA, 9 Mei 1965).
Surat Kabar dan Majalah Kompas, edisi Minggu, 4 Februari 2001. Harian Rakjat, edisi Minggu 29 Desember 1963.
Gambar dan Foto
“Gedung Sobokartti” dalam Jejak Kiri di Semarang, Hayam Wuruk, no.2 Th.xiv/ 2004.
- 29 -
DAFTAR INFORMAN
