Menurut Miriam Budiarjo, bahwa ada negara dimana badan legislative terbagi dalam dua majelis (bi-kameralisme), sedangkan di beberapa negara lain hanya terdiri dari satu majelis (uni-kameralisme). Boleh dikatakan bahwa semua negara federal memakai system dua majelis oleh karena satu di antaranya mewakili kepentingan negara bagian khususnya (India, Amerika serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat). Negara kesatuan yang memakai system dua majelis biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain. Dikawatirkan bahwa system satu majelis memberi peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan oleh karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik. Bagaimanapun juga, majelis tambahan biasanya disusun sedemikian rupa sehingga wewenangnya kurang daripada badan yang mewakili rakyat. Badan yang mewakili rakyat umumnya disebut Majelis Rendah (Lower House) sedangkan majelis lainnya disebut Majelis Tinggi (Upper House atau Senat). Majelis Tinggi (Upper House atau Senat atau Dewan Perwakilan Daerah) Adalah majelis yang mewakili daerah atau propinsi atau Negara bagian yang jumlahnya ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia Majelis Tinggi (DPD) ini dipilih langsung oleh rakyat yang mewakili daerah dimana setiap daerah ditetapkan sebanyak 4 orang dengan fungsi untuk menyampaikan aspirasi daerah yang antara lain adalah hal-hal yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah, Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Adapaun keanggotaan Majelis Tinggi secara umum, dapat ditentukan seabagai berikut : a. Turun Temurun (Inggris) b. Ditunjuk ( Inggris, Kanada). c. Dipilih (India, Amerika Serikat, Serikat, Uni Soviet, Soviet, Filipina dan Indonesia) Indonesia) Majelis Tinggi Inggris (House of Lords) merupakan satu-satunya majelis di mana sebagian anggotanya berkedudukan turun temurun. Disamping itu ada anggota yang pada waktu tertentu ditunjuk berdasarkan jasanya kepada masyarakat (misalnya, Ny. Churchill sesudah suaminya meninggal) dalam hal mana keanggotaan tidak turun-temurun. Begitu pula di Kanada, penunjukkan anggota Senat sering berdasarkan jasanya terhadap masyarakat atau kepada partai yang sedang berkuasa. Dalam negara yang anggota majelis dipilih, kita menjumpai bahwa masa jabatan anggota majelis tinggi lebih lama dari pada masa jabatan j abatan anggota majelis rendah, seperti di India, Amerika Serikat, Filipina. Dalam keadaan semacam ini tidak mustahil kedua majelis itu pada suatu waktu berlainan komposisinya, dalam arti bahwa majelis tinggi dikuasai oleh partai lain. Hal ini dapat menghambat kelancaran pekerjaan. Hal ini telah menimbulkan kecaman bahwa adanya majelis tinggi tidak demokratis, oleh karena tidak selalu mencerminkan konstelasi kekuasaan Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Drs. A. Rachman MM SISTEM POLITIK INDONESIA
yang sebenarnya. Kecaman lain yang dilontarkan ialah bahwa adanya dua majelis akan menghambat kelancaran pembahasan undang-undang. Maka dari itu sering terdapat bahwa wewenang majelis tinggi adalah kurang daripada wewenang majelis rendah. Biasanya yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan kabinet hanya majelis rendah. Hanya Di Amerika Serikat saja Majelis Tinggi (Senat) mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada majelis rendah (House of Representatives). Inggris : House of Lords. Jumlah anggota kira-kira 900 orang . Sebagian keanggotaan berdasarkan keturunan, sebagian lagi berdasarkan penujukkan seumur hidup. Wewenang : Rancangan Undang-Undang dapat ditangguhkan selama paling lama satu tahun, sedangkan Rancangan Undang-Undang keuangan tidak boleh ditolak. Badan ini tidak dapat menjatuhkan badan eksekutif. 7. Fungsi Badan Legislatif Di antara fungsi badan legislative yang paling penting ialah : 1. Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget. 2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan menurut undang-undang Dalam rangka melaksanakan fungsi controlnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, agar supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui kontrol yang khusus, yang meliputi : a. Hak Bertanya Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya “Question hour” (jam bertanya), di mana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang perdana menteri sendiri menjawabnya secara lisan. Oleh karena itu segala kegiatannya banyak menarik perhatian media massa, maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan. b. Hak Interpelasi
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Drs. A. Rachman MM SISTEM POLITIK INDONESIA
Hai ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijkasanaannya di suatu bidang. Misalnya, bidang politik, ekonomi, social budaya dan hankam. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, penjelasan mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksanaannya diragukan. Dalam suasana perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukannya mosi tidak percaya. Di Republik Perancis ke III (1870-1940) dan ke IV (1946-1958) interpelasi sering menggoncangkan kedudukan kabinet. DI Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demikrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi. C. Hak Angket (Enquete) Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. DI Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demikrasi Terpimpin, mempunyai hak angket. 2. Mosi Umumnya dianggap bahwa hak mosi merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. Republik Perancis ke-III (1870-1940) dan ke IV (1946-1958) terkenal karena banyaknya mosi yang menggoncangkan kedudukan kabinet. Di Indonesia pada sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai tahun 1959 hak ini ditiadakan.
8. Badan Legislatif di Negara-negara Komunis Peranan dan wewenang badan legislatif di negara-negara komunis berlainan sekali dengan legislatif di negara-negara demokratis oleh karena didasari oleh ideologi komunis. Lagipula dalam meneropong kekuasaan
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Drs. A. Rachman MM SISTEM POLITIK INDONESIA
wewenang badan legislatif perlu diperhatikan peranan Partai Komunis dalam rangka konstitusionil. Secara formil, badan legislatif Uni Soviet (kini Rusia), yaitu Soviet Tertinggi, sangat ditonjolkan peranannya sebagai organ kekuasaan negara tertinggi (the highest organ of state power), yang merupakan perwujudan “kemauan rakyat tunggal” (single populer will). Soviet Tertinggi tidak hanya merupakan kekuasaan legislatif tunggal (sole USSR legislatif organ), tetapi juga memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Karena konsentrasi kekuasaan di tangan badan legislatif, sistem ini sering disebut “Assembly Government” (pemerintahan majelis). Soviet Tertinggi mendelegasikan kekuasaannya menurut suatu pola yang mirip dengan sistem konstitusionil di negara demokratis, yaitu sebagian besar kekuasaan eksekutifnya diserahkan kepada suatu kabinet (Cuouncil of Ministers) yang secara formil bertanggung jawab kepada Soviet Tertinggi. Kekuasaan yudikatif diserahkan kepada badanbadan peradilan. Mendelegasikan kekuasaan ini memang sangat perlu sebab Soviet Tertinggi hanya bersidang beberapa minggu setahun sehingga praktis tidak mungkin untuk menyelenggarakan kekuasaan yang luas itu. Anggota Soviet Tertinggi berjumlah kira-kira 1300 orang dan dibagi dalam dua majelis, yaitu Soviet of the Union (yang boleh disamakan dengan majelis rendah) dan Soviet of Nationalities (yang boleh disamakan dengan majelis tinggi) yang mewakili 15 negara bagian dan daerah-daerah otonom lainnya. Keanggotaan mencakup anggota Partai Komunis dan orang-orang non partai yang telah disetujui partai. Mereka dipilih untuk masa jabatan empat tahun dalam pemilihan yang bebas dan rahasia. Akan tetapi sistem pemilihan yang dipakai adalah sistem calon tunggal untuk kursi, jadi tidak ada persaingan dalam perbutan kursi. Menurut perhitungan resmi, jumlah anggota non partai dalam Soviet Tertinggi 1962-1966 adalah 24%. Anggota Soviet Tertinggi tidak merupakan “Professional Politicians” tetapi mewakili pelbagai bidang kegiatan ekonomi dan industri yang selesai bersidang di Moskwa selama dua atau tiga minggu, kembali ke pekerjaannya di daerah masing-masing. Hal ini didasari pandangan bahwa legislatif seharusnya merupakan “Working Bodies” dan bukan “Talking Bodies”. Anggota Soviet Tertinggi memilih kira-kira 30 orang untuk bertindak sebagai Presidium Soviet Tertinggi. Badan ini bertindak atas nama Soviet Tertinggi selama badan itu tidak bersidang, seperti misalnya menunjuk dan menghentikan menteri. Dia dapat membubarkan Soviet Tertinggi kalau ada perselisihan antara kedua majelis dan mengadakan pemilihan umum baru (hal ini belum pernah terjadi). Kedudukan Presidium Soviet Tertinggi boleh dinamakan unik sebab selain menyelenggarakan kekuasaan Soviet Tertinggi tertentu, dia juga merupakan kepala negara kolektif (Collegium President). Dalam menjalankan fungsinya anggota-anggota Presidium mempunyai kedudukan yang sama, hanya dalam upacara formil dan protokoler seperti menyematkan tanda jasa dan menerima tamu asing Ketua Presidium bertindak atas nama seluruh Presidium. Dia juga yang biasanya disebut Presiden Uni Soviet.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Drs. A. Rachman MM SISTEM POLITIK INDONESIA
Wewenang Presidium mencakup bidang eksekutif seperti mengeluarkan dekrit-dekrit, yang dalam sidang Soviet Tertinggi berikutnya disahkan. Disamping itu Presidium mempunyai wewenang yudikatif untuk membatalkan keputusan-keputusan dan aturan-aturan kabinet kalau dianggap tidak sesuai dengan undang-undang, dan memberi tafsiran yang mengikat mengenai undang-undang. Presidium secara formil bertanggungjawab kepada Soviet Tertinggi, akan tetapi dalam praktek Presidium membimbing Soviet Tertinggi. Hal ini dimungkinkan oleh karena anggota Presidium merangkap menjadi pimpinan Partai Komunis. Sekalipun Soviet Tertinggi secara formil merupakan organ yang memegang semua kekuasaan, dalam praktek dapat dilihat bahwa badan itu, karena pendeknya masa sidangnya, sebenarnya dipimpin oleh Presidiumnya. Kabinet secara formil bertanggungjawab kepada Soviet Tertinggi serta Presidiumnya, dan menteri-menteri ditunjuk dan diberhentikan oleh badan tersebut. Akan tetapi dalam praktek kabinet memainkan peranan yang lebih dominan. Akan tetapi keuasaan yang sebenarnya terletak di tangan pimpinan partai. Kelancaran pekerjaan dan koordinasi antara masing-masing badan kekuasaan dijamin oleh terjalinya jabatan dalam masing-masing lembaga dengan pimpinan partai. Boleh dikatakan bahwa secara formil semua kekuasaan dimiliki oleh Soviet Tertinggi sebagai wakil rakyat, akan tetapi bahwa pemakaian kekuasaan itu yang seharusnya bergantung kepada “Kemauan rakyat yang tunggal” tidak ditentukan dalam dewan perwakilan itu, tetapi dalam pimpinan Partai Komunis. Mengenai hal ini dikatakan oleh Andrei Y. Viyshinsky : “Basis politik Uni Soviet mencakup, sebagai azas yang paling penting dari diktatur kelas pekerja, peranan Partai Komunis sebagai pemimpin serta pengarah di semua bidang kegiatan ekonomis, sosial dan budaya” (The political basis of the USSR comprises, as the most important principle of the worker-class dictatorship-the leading and direkting role of the Communist Party in all fields of economic, social and cultural activity). Azas yang dipakai ialah bahwa “Partai harus memperkembangkan keputusankeputusan melalui organ-organ Soviet dalam rangka Undang-Undang Dasar Soviet” (The party must develop its decisions through Soviet organs within the framework of the Soviet Constitution). Dalam praktek, badan legislatif komunis, baik di Uni Soviet maupun dalam negara-negara komunis lainnya yang pada umumnya mengikuti pola Uni Soviet, tidak bertindak sebagai bdan yang menonjolkan peranan sebagai badan legislatif atau pun sebagai badan pengontrol dan pengoreksi terhadap pemerintah, akan tetapi dia merupakan alat untuk menjalin masyarakat ramai dengan aparatur pemerintahan. Dia merupakan forum untuk mengumumkan, menjelaskan dan membicarakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditentukan penguasa. Di samping itu dia memberikan kepada warga negara suatu “Sense of Participation” dan bagi penguasa merupakan lambang partisipasi rakyat. 9. Badan Legislatif di Indonesia
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Drs. A. Rachman MM SISTEM POLITIK INDONESIA
