BAB I DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI A. Dimensi Filosofi Pendidikan Kewarganegaraan di Pergran Tinggi Masalah yang dihadapi bangsa dan negara terus meningkat dan kompleks dari waktu ke waktu. Perubahan masyarakat yang dinamis dan semakin derasnya arus budaya barat melalui proses westernisasi dan ekonomi liberalisasi menimbulkan masalah sendiri bagi bangsa Indonesia. Permasalahan yang paling mendasar bagi bangsa dan negara Indonesia adalah berkaitan dengan melemahnya semangat nasionalism nasionalismee dan munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya budaya bangsa dan dan norma norma-no -norm rmaa yang yang berla berlaku. ku. Akibat kibatny nyaa peri perila laku ku masy masyara arakat kat dan dan sege segena nap p komponen bangsa tidak lagi mencerminkan pada nilai-nilai luhur yang sejak lama terpat terpatri ri pada pada diri diri bangsa bangsa Indones Indonesia, ia, tetapi tetapi justru justru yang yang ditamp ditampak ak adalah adalah peril perilaku aku anarkhis, anarkhis, korup, menghujat, tidak toleran, individualis individualistik, tik, eksklusif, eksklusif, dan perilaku perilaku menyimpang lainnya. ebaliknya, nilai kejujuran, keramahan, kesantunan, toleransi, demokratis, dan nilai-nilai kepribadian yang lain menjadi barang langka dan sulit ditemukan ditemukan lagi dalam kehidupan kehidupan barmasyara barmasyarakat, kat, berbangsa, berbangsa, dan bernegara bernegara sekarang sekarang ini. kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat kita mulai mengalami pergeseran ke arah kehidupan yang mencerminkan perilaku anarkhisme, kanibalisme, liberalisme, individualisme, hedonisme, feodalisme, fatalisme, eksklusisme, fasisme, rasisme, separatisme, dan isme-isme lainnya yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. !ntuk !ntuk menghi menghinda ndari ri isme-i isme-ism smee yang yang tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan nilainilai-nil nilai ai luhur luhur bangsa dan sekaligus menumbuhkan kembali sikap dan perilaku yang berbudi luhur, berbudi pekerti, berkarakter, menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka diperlukan suatu model pendidikan yang berkarter dan berbudaya, serta beradab untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila. alah satu model pendidikan karakter yang perlu diterapkan di dalam kurikulum pendidikan nasional untuk mentranformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pendidikan Pendidikan "ewarganega "ewarganegaraan. raan. "eberadaan "eberadaan Pendidikan Pendidikan "ewarganegar "ewarganegaraan aan memiliki peranan yang sangat strategis bukan hanya sebagai pendidikan budi pekerti dan pendidi pendidikan kan moral# moral#pend pendidi idikan kan nilai nilai semata semata,, tetapi tetapi sebagai sebagai pendidi pendidikan kan untuk untuk membeba membebaska skan n masyar masyarakat akat dari dari peril perilaku aku yang yang korup, korup, kanibal kanibal,, dan anarkhi anarkhiss serta serta perilaku yang menyimpang lainnya. $engan demikian demikian secara filosofis filosofis,, Pendidikan Pendidikan "ewarganegar "ewarganegaraan aan memiliki memiliki tanggung jawab, baik secara politik, moral maupun hukum untuk membentengi diri masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai pengaruh negatif yang dapat meru merusa sak k mora morall dan dan budi budi peke pekert rtii bang bangsa sa sert sertaa tata tatana nan n huku hukum. m. Pend Pendid idik ikan an "ewarganegaran menjadi sarana transformasi nilai, moral, dan budi pekerti kepada
%
mahasiswa melalui pembelajaran yang bermakna &meaningfull ' melalui riset, diskusidiskusi akademik dan ilmiah dan menjauhkan diri dari pola indoktrinasi. (al tersebut di atas penting karena dari perspektif filsafat ilmu, Pendidikan "ewarganegaraan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat filsafati. Pertama, dalam perspektif ontologis, materi Pendidikan "ewarganegaran menekankan pada nilai, moral, dan budi pekerti dengan segala dinamikanya pada masyarakat. Pada perspektif ontologis ini, materi Pendidikan "ewarganegaraan ini dapat dijabarkan pada berbagai issue-issue nasional yang up to date dikaitkan dengan perkembangan baru issue-issue dunia, seperti ) masalah kemiskinan, masalah korupsi &""*', masalah terorisme dan gerakan kiri, masalah pelanggaran (ak Asasi Manusia &(AM', masalah dinamika demokrasi, konstitusi, rule of law dan politik nasional, masalah nasionalisme, keadilan sosial, dan gerakan separatisme, masalah wawasan nusantara dan dinamika konflik perbatasan antarnegara, masalah ketahanan nasional dan ideologi negara dalam perspektif global, serta issue-issue strategis lainnya yang bersifat fundamental bagi bangsa dan negara. Kedua, dalam perspektif epistimologis, materi Pendidikan "ewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah. Pendekatan ini lebih menekankan pada olah karsa, olah rasa, dan olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. edapat mungkin dalam mengkaji dan membahas materi Pendidikan "ewarganegaraan menjauhkan diri dari pembahasan materi yang bersifat normatif semata dan menghindari pola indoktrinasi. Ketiga, dalam perspektif a+iologis, eksistensi dan urgensi Pendidikan "ewarganegaraan dapat menjadi wahana pendidikan nilai dan moral dan pendidikan budi pekerti. $alam konteks yang lebih luas, Pendidikan "ewarganegaraan dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter bangsa menghadapi abad millinium. $engan demikian dalam konteks perspektif a+iologis, Pendidikan "ewarganegaraan dapat menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa yang berkarakter, burbudaya, bermartabat, dan beradab.
B. Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Kewarganegaraan !PKn" Pendidikan "ewarganegaraan yang saat ini dipelajari sebagai mata kuliah yang wajib diikuti mahasiswa di perguruan tinggi merupakan mata kuliah yang menggantikan mata kuliah Pendidikan "ewiraan. Pergantian nama dan istilah untuk mata kuliah tersebut mencerminkan terjadinya reorientasi materi dan revitalisasi model pembelajaran. Meskipun demikian sejak awal mata kuliah Pendidikan "ewiraan diterapkan dan diberlakukan bagi mahasiswa di perguruan tinggi memiliki tujuan yang sama dengan mata kuliah Pendidikan "ewarganegaraan, yakni berorientasi pada good citien, yakni warga negara yang bertanggung jawab, berkarakter, bermarabat, beradab, dan demokratis. Istilah untuk mata kuliah Pendidikan "ewarganegaraan di dalam kurikulum di perguruan tinggi merupakan pengganti istilah untuk mata kuliah Pendidikan "ewiraan. Istilah mata kuliah Pendidikan "ewiraan di dalam kurikulum di perguruan tinggi itu sendiri pertama kali digunakan berdasarkan "eputusan ersama Menteri
Pendidikan dan "ebudayaan dengan Menteri Pertahanan "eamanan#Panglima Angkatan ersenjata /epublik Indonesia *omor ) 0#!#%123-"ep##43#5II#%123, tanggal 6 $esember %123 tentang Penyelenggaraan Pendidikan "ewiraan. Meskipun sudah ada " tersebut, tetapi baru pada tahun ajaran %124#%127 berdasarkan "eputusan Menteri Pendidikan dan "ebudayaan *omor ) 06#!#%124, tanggal 8ktober %124 Pendidikan "ewiraan sebagai mata kuliah wajib mulai berlaku secara efektif di perguruan tinggi. Istilah Pendidikan "ewiraan tersebut terus digunakan di dalam kurikulum perguruan tinggi secara berturut-turut berdasarkan urat "eputusan ersama Menteri Pendidikan dan "ebudayaan dengan Menteri Pertahanan "eamanan *omor ) 09%#!#%167 dan *omor ) "ep#00#II#%167 tanggal % Pebruari %167 tentang "erjasama dalam pembinaan Pendidikan "ewiraan di lingkungan perguruan tinggi dan Menjadikan mata kuliah Pendidikan "ewiraan sebagai bagian dari Mata "uliah $asar !mum &M"$!'. Istilah Pendidikan "ewiraan juga terus digunakan di dalam kurikulum perguruan tinggi berdasarkan "eputusan Menteri Pendidikan dan "ebudayaan *omor ) 079#!#%114, tanggal %4 Maret %114 tentang Pedoman Penyusunan "urikulum Pendidikan :inggi dan Penilaian (asil elajar Mahasiswa. $alam " tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan "ewiraan termasuk dalam Mata "uliah !mum &M"!' dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. eiring dengan reformasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditandai dengan jatuhnya reim 8rde aru telah membawa dampak perubahan yang mendasar di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Perubahan tersebut juga dialami di dalam bidang pendidikan, termasuk di dalam perbaikan dan penyempurnaan kurikulum perguruan tinggi. erdasarkan "eputusan $irektur ;enderal Pendidikan :inggi, $epartemen Pendidikan *asional /epublik Indonesia *omor ) 92#$ikti#"ep#000, tanggal %0 Agustus 000 tentang Penyempurnaan
3
Perbedaan dua istilah antara Pendidikan "ewiraan dan Pendidikan "ewarganegaraan membawa konsekuensi adanya perbedaan substansi materi dari kedua mata kuliah tersebut. Meskipun terdapat perbedaan materi kajian antara Pendidikan "ewiraan dan Pendidikan "ewarganegaraan, tetapi ada beberapa kajian materi yang sama. Ada beberapa kajian materi yang tercantum di dalam mata kuliah Pendidikan "ewiraan, juga masih tercantum pada mata kuliah Pendidikan "ewarganegaraan. Perbedaan dan persamaan kajian materi Pendidikan "ewiraan dan Pendidikan "ewarganegaraan dapat diuraikan sebagai berikut. erdasarkan "eputusan ersama Menteri Pendidikan dan "ebudayaan dengan Menteri Pertahanan "eamanan#Panglima Angkatan ersenjata /epublik Indonesia *omor ) 0#!#%123-"ep##43#5II#%123, tanggal 6 $esember %123 tentang Penyelenggaraan Pendidikan "ewiraan materi kajian Pendidikan "ewiraan mencakup ) %. =awasan *usantara . "etahanan *asional 3. Politik *asional dan trategi *asional &Polstranas' 4. Politik trategi Pertahanan "eamanan *asional 7. istem Pertahanan "eamanan /akyat emesta#istem (ankamrata Materi kajian Pendidikan "ewiraan diberikan kepada mahasiswa tersebut dengan tujuan untuk membentuk arjana Indonesia ) %. Mencintai tanah air . Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia 3. Memiliki keyakinan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia 4. /ela berkorban untuk negara dan bangsa Indonesia !ntuk menjelaskan hubungan fungsional materi kajian Pendidikan "ewiraan dan :ujuan Pendidikan "ewiraan dapat dilihat pada bagan %.&>haidir asrie, 003 ) %3'.
4
"AI:A*
:!;!A* "@=I/AA*
/!A*< (I$!P <@8
>I*:A :A*A( AI/
"@A$A/A* @/A*<A $A* @/*@AI?A
MA:@/I "@=I/AA*
=A=AA* *AI8*A?
"8*@PI "@"!A:A* *AI8*A? &*A:I8*A? P8=@/ >8*>@P:'
"8*@PI "@:A(A* *AI8*A?
=A=AA* *!A*:A/A
"@:A(A*A* *AI8*A?
$I(AI?"A* M@?A?!I# 8?@(
P@MA*
<(*
P8?I:I" C :/A:@
P8?I:I" C :/A:@
(A*"AM /@?A @/"8/A* !*:!" *@
M@MI?I"I P@*<@:A(!A* @?A *@
(A*"AM
(A*"AM
7
eiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berubah dengan cepat bersamaan dengan perubahan politik masyarakat Internasional, maka materi kajian Pendidikan "ewiraan mengalami penyempurnaan dan pengembangan. erdasarkan hasil eminar "ewiraan pada :ahun %11 yang diselenggarakan oleh !P* Bogyakarta telah menghasilkan dan menyempurnakan materi kajian Pendidikan "ewiraan. Materi kajian Pendidikan "ewiraan tersebut mencakup ) %. Pengantar "ewiraan . =awasan *usantara 3. "etahanan *asional 4. Politik *asional dan trategi *asional 7. Pokok-Pokok Pertahanan "eamanan *egara $i era reformasi, tuntutan terhadap penyempurnaan materi kajian Pendidikan "ewiraan datang dari berbagai kalangan. elain penggunaan nama atau istilah Pendidikan "ewiraan berganti menjadi Pendidikan "ewarganegaraan, juga diikuti penyempurnaan kajian materi yang disesuaikan dengan perubahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia di era reformasi. erdasarkan Pasal 7 "eputusan $irektur ;enderal Pendidikan :inggi, $epartemen Pendidikan *asional /epublik Indonesia *omor ) 92#$ikti#"ep#000, tanggal %0 Agustus 000 tentang Penyempurnaan
9
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Meskipun materi kajian Pendidikan "ewiraan sudah mengalami penyempurnaan dan pengembangan melalui perubahan pokok-pokok bahasan di dalam kurikulum Pendidikan "ewarganegaraan berdasarkan "eputusan $irektur ;enderal Pendidikan :inggi, $epartemen Pendidikan *asional /epublik Indonesia *omor ) 92#$ikti#"ep#000 tersebut, tetapi penyempurnaan materi kajian Pendidikan "ewarganegaraan terus dilakukan oleh pihak $irektorat ;enderal Pendidikan :inggi, $epartemen Pendidikan *asional /epublik Indonesia. erdasarkan Pasal 4 ayat &' "eputusan $irektur ;enderal Pendidikan :inggi $epartemen Pendidikan *asional *omor ) 43#$ikti#"ep#009, tangal ;uni 009 dinyatakan bahwa materi kajian Pendidikan "ewarganegaraan mencakup ) %. ilsafat Pancasila a' Pancasila sebagai sistem filsafat b' Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara . Identitas *asional a' "arakteristik identitas nasional b' Proses berbangsa dan bernegara 3. Politik dan trategi a' istem "onstitusi b' istem politik dan ketatanegaraan Indonesia 4. $emokrasi Indonesia a' "onsep dan prinsip demokrasi b' $emokrasi dan pendidikan demokrasi 7. (ak Asasi Manusia dan /ule of ?aw a' (ak Asasi Manusia &(AM' b' /ule of ?aw 9. (ak dan "ewajiban =arga *egara a' =arga negara Indonesia b' (ak dan kewajiban warga negara Indonesia 2.
2
Penyempurnaan kurikulum menjadi penting dilakukan selain sebagai tuntutan perubahan aman juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, terutama berkaitan dengan kualitas manusia &$M' yang memiliki komptensi di dalam olah rasa &attitude skill ' , olah karsa &moral action', olah pikir &thinking skill ', dan olah raga & fissycally skill ' .
#. Penger$ian% T&an% dan '(&ek Pendidikan Kewarganegaraan Ada beberapa pandangan kalangan, terutama dari kalangan ilmuwan untuk menjelaskan pengertian Pendidikan "ewarganegaraan. elain perbedaan konsep dan pengertian yang berbeda tentang pengertian Pendidikan "ewarganegaraan, juga perbedaan terhadap istilah yang digunakan, seperti civic education, citizenship education, democracy education, education for citizenship. eberapa istilah tersebut seringkali digunakan para ahli sebagai terminologi lain untuk Pendidikan "ewarganegaraan. Istilah pendidikan kewarganegaraan menurut !din . =inataputra &00%' pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas, seperti citizenship education atau education for citizenship yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal &di sekolah dan dalam program pendidikan guru' dan di luar sekolah, baik yang berupa penataran atau program lainnya yang dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. $i lain pihak, sebagaian kalangan membedakan beberapa itilah tersebut untuk membedakan pengertian pendidikan kewarganegaraan dikaitkan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Menurut >ogan &!din .=inataputra, 00%' mengartikan civic education sebagai D...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives, sedangkan citizenship education atau education for citizenship digunakan untuk istilah yang lebih luas yang mencakup “...both these in school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family the religious oraganization community oragnizations the media etc which help to shape the totality of the citizen. Ada pendapat lain yang mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education dengan menekankan pada kajian civilized yang meliputi issue demokrasi, (AM, rule of law, keadilan sosial, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara. ebagian lainnya mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai citizenship education dengan menekanan pada kajian issue-issue civil society, seperti keterlibatan warga negara dalam civil society. "edua pengertian tersebut memiliki penekana yang berbeda, tetapi bagi (amdan Mansoer &004' berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi lebih pas bila diartikan sebagai gabungan pengertian civic education/democracy education dengan citizenship education serta muatan makna Pendidikan Pendahuluan ela *egara &PP*' dengan menekankan pada kajian masalah-masalah konstitusi, pemerintahan, lembagalembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara serta pemahaman
6
proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara intelektual dalam mewujudkan masyarakat madani. ementara itu, Margaret ranson dkk &%111' mengartikan civic education dalam demokrasi adalah pendidikan, yakni untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom & self government '. Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahan sendiri, mereka tidak hanya menerima, didekte orang lain atau memenhi tuntutan orang lain. $ikaitkan dengan perkembangan dan perubahan sosial politik yang terjadi di negara Indonesia sekarang ini, maka pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak sekedar mereduksi pada masalah bela negara sehingga pengertiannya menjadi sempit, tetapi konsep dan pengertian pendidikan kewarganegaraan dikembangkan menjadi pendidikan yang berkarakter, berbudaya, dan bermartabat untuk mengkaji issue-issue fundamental yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dengan memfokuskan 4 pilar kehidupan bangsa dan negara, yakni Pancasila, konstitusi &!!$ %147', hinneka :unggal Ika, dan *egara "esatuan /epublik Indonesia. ecara akademik, konsep dan pengertian pendidikan kewarganegaraan bermula dari konsep dan pengertian pendidikan kewiraan. Pendidikan "ewiraan menurut >haidir asrie &004' diartikan sebagai usaha sadar untuk mengucapkan warga negara &sumber calon pemimpin bangsa' melalui kegiatan bimbingan, bagi peranannya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Istilah kewiraan itu sendiri berasal dari kata wira yang mengandung beberapa arti, seperti patriot, pahlawan, satria, perkasa, berani. etelah mengalami perubahan dan pergantian nama menjadi pendidikan kewarganeganegaraan, maka pengertiannya menjadi lebih luas tidak sekedar berkaitan dengan pendidikan pendahuluan bela negara atau pendidikan dasar bela negara semata. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks reformasi diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui proses sosialisasi, pelatihan, pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, penelitian, dan desiminasi terhadap nilai-nilai luhur, budi pekerti, moral bangsa, nation and caracter building untuk memecahkan masalah masyarakat, bangsa, dan negara demi kemajuan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa Indonesia. :ujuan Pendidikan "ewarganegaraan mengalami pergeseran dari tujuan yang bersifat pragmatisn berkaitan dengan bela negara dan cinta tanah air sebagaimana tercantum di dalam tujuan pendidikan kewiraan menjadi lebih luas tidak sekedar bela negara dan cinta tanah air, melainkan lebih bersifat akademik-ilmiah sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan menekankan pada sense of crisis untuk memcahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 8leh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan diperlukan metodologi pembelajaran yang berorientasi student based learning melalui critical thinking, akademik-ilmiah, dan menajuhkan diri dari pola pembelajaran yang bersifat indoktrinasi dan normatif semata. erdasarkan Pasal 3 ayat &%' "eputusan $irektur ;enderal Pendidikan :inggi $epartemen Pendidikan *asional *omor 43#$ikti#"ep#009 bahwa standar komptensi kelompok MP" yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan
1
kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban. ecara spesifik, kompetensi dasar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. 8bjek pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni objek material dan objek formal. ebagai ilmu pengetahuan, pendidikan kewarganegaran dibangun dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan &bersifat multidisiplin', seperti ilmu politik, ilmu hukum, sosiologi, ilmu administrasi negara, antropologi, psikologi sosial, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah, filsafat, demografi, dan geografi. 8bjek material pendidikan kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan aman. 8bjek material pendidikan kewarganegaraan tersebut menjadi bagian penting yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. ementara itu, objek formal pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang memfokuskan pada hubungan fungsional negara & state' dan warga negara &citizen'. (ubungan fungsional tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban negara maupun hak dan kewajiban warga negara. 8bjek formal inilah tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, (AM, demokrasi, konstitusi dan rule of law, keadilan sosial, wawasan nasional, ketahanan nasional, pemerintahan, dan masalahmasalah bangsa dan negara lainnya. D. Reorganisasi Ma$eri dan Re)i$alisasi Pem(ela&aran Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi, pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan karakter bangsa perlu beradaptasi dan mengembangkan diri dengan perubahan masyarakat dan tatanan global. ejak berakhirnya perang dingin barat dan timur dan menunju abad millinium yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan revolusi teknologi komunikasi dan informasi berdampak terhadap perbuahan fundamental terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dan belahan dunia lainnya. (al ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat dunia akan munculnya berbagai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, terorisme, perilaku anarkhis, konflik sosial, konflik antarnegara, pelanggaran (AM, kerusakan lingkungan hidup, mafia hukum, perilaku kanibalisme, hedonisme, dan masalah-masalah fundamental lainnya. Masalah-masalah fundamental tersebut merupakan bagian dari patologi sosial masyarakat dan bangsa yang perlu dipecahkan masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri. alah satu alternatif pemecahan masalah tersebut adalah melalui peningkatan kualitas materi dan
%0
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. $alam perspektif pendidikan formal, muncul kegundahan orang tua dan keprihatinan banyak kalangan terhadap stagnasinya keberadaan pendidikan kewarganegaran. (al ini tampak dari materi pendidikan kewarganegaraan yang bersifat teoritis-normatif semata dan kurang memperhatikan masalah-masalah faktual yang terjadi di masyarakat. elain materi pendidikan kewarganegaraan yang lebih bersifat teoritis-normatif, model pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan kewarganegaraan cenderung menekankan pada aspek hafalan pengetahuan dan pembelajaran yang berpusat pada guru &teacher centered learning '. Akibatnya dari kondisi tersebut pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi meaningless dalam penanaman nilai-nilai kepribadian yang luhur kepada mahasiswa. erbagai kasus degradasi dan krisis moral mahasiswa yang diekspresikan dalam bentuk tawuran antarmahasiswa, dan perilaku patologi sosial lainya merupakan contoh konkrit dari ketidakberdayaan pendidikan kewarganegaran dalam menanamkan nilainilai budi pekerti kepada mahasiswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, cerdas, dan berkeadaban &responsibility smart and good citizens'. /eorganisasi materi pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan agar substansi materi pendidkan kewarganegaran terus berubah seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia serta perkembangan global & global perspective'. /eorganisasi materi pendidikan kewarganegaraan tersebut dirancang &desaigned ' bukan hanya pada level pendidikan tinggi saja, tetapi justeru didesain mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. erbagai issue-issue aktual yang berkembang di masyarakat dan mendapat perhatian luas dari publik menjadi bagian dari reorganisasi materi, sehingga tuntutan publik terhadap perubahan struktur materi pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan materi kajian yang sistematis, integratif, holistik, dan strategis &aktual-empiris' yang berorientasi pada terwujudnya responsibility smart and good citizens. erbagai topik dan issue-issue aktual-empiris yang terjadi di tengah-tangah masyarakat dan negara saat ini yang perlu direorganisasi ke dalam struktur pendidikan kewarganegaraan yang integratif, antara lain adalah issue-issue mengenai kemiskinan dan keterbelakangan, terorisme dan gerakan fundamentalisme, distorsi otonomi daerah dan gerakan separatisme, anarkhisme dan kanibalisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme &""*', mafia hukum dan penegakan hukum, pelanggaran (AM dan keadilan sosial, konflik sosial dan integrasi nasional, dan issue-issue startegis dan aktual lainnya. $engan demikian, reorganisasi materi pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada analisis kritis &critical analysis' dan peka terhadap masalah & sense of crisis' dapat menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi self and moral awarness, personal competence, thinking competence, social competence, dan academic competence serta moral action. $alam perspektif tujuan dan sasaran, terjadi dinamika sasaran dan konstelasi psikososial Pendidikan "ewarganegaraan dari waktu ke waktu dan terus mengalami perubahan dan modifikasi, seperti yang dijelaskan 8leh !din . =inataputra pada
%%
konggres dan eminar *asional Pendidikan "ewarganegaraan e Indonesia di !niversitas Pendidikan Indonesia, tanggal %- ;uni 0%% sebagai berikut.
%
$alam perspektif pedagogik, revitalisasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan karena selama ini pembelajaran yang berlangsung di kelas masih bersifat hafalan pengetahuan &rote knowledge', sehingga dapat menjenuhkan dan pembelajaran itu tidak bermakna bagi mahasiswa &meaningless'. /evitalisasi pembelajaran tersebut perlu diarahkan pada kreativitas dan inovasi dosen, menumbuhkan partisipasi, inovasi, dan kreativitas mahasiswa, menumbuhkan kerjasama antarmahasiswa, mahasiswa dengan dosen, sehingga pembelajaran yang berlangsung dikelas mengandung dimensi pedagogis untuk lebih bermakna &meaningfull ', utuh dan komprehensif &holistic and komprehensive', dan terpadu &integrated '. $engan melakukan revitalisasi pembelajaran tersebut, maka diharapkan pembelajaran tersebut dapat melatih mahasiswa memiliki keterampilan olah pikir &thinking skill ' saja, tetapi juga olah rasa &attitude skill ' dan olah karsa &moral action'. Menurut para ahli pembelajaran, model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui konsep pembelajaran oleh rekan sebaya & peer teaching '. Model ini dapat diperluas menjadi model pembelajaran sharing & sharing model ', sehingga model seperti itu disebut sebagai model interaktif. Model pembelajaran ini memiliki kelebihan, yakni kontekstual, transformatif, partisipatif, dan antisipatif, sehinga dapat membentuk mahasiswa agar memiliki kemapuan analisis kritis &critical analysis' dan pemecahan masalah & problem solving '. $engan
%3
demikian, model pembelajaran yang diterapkan oleh dosen pendidikan kewarganegaraan adalah model pembelajaran yang mencakup learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together .
%4
