BAB 5
KEWAJIBAN HUKUM
LINGKUNGAN HUKUM YANG BERUBAH
Mempunyai faktor-faktor pokok : 1. Ada peningkatan kesadaran para pengguna Laporan Keuangan akan tanggung jawab Akuntan Publik 2. Ada peningkatan kesadaran divisi-divisi Securities & Exchange Commision (SEC) mengenai dengan kewajibannya melindungi kepentingan para pemegang saham 3. Auditing dan akuntansi semakin kompleks karena ada faktor-faktor seperti meningkatnya ukuran usaha, globalisasi usaha dan intrik-intrik operasi usaha. 4. Masyarakat menerima tuntutan dari pihak yang terlika melawan siapa saja yang dapat memberikan kompensasi, tanpa melihat siapa yang salah, bersama beberapa doktrin tentang kewajiban. Hal ini biasa disebut: konsep kewajiban “deep “deep pocket ” 5. Keputusan pengadilan sipil pada beberapa kasus yang melawan Akuntan Publik yang telah dipuji-puji, yang telah meyakinkan para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum berdasarkan biaya jasa yang tergantung pada keberhasilan. Kesempatan ini menawarkan keuntungan terhadap pihak yang terluka bila tuntutannya berhasil, dan menawarkan kerugian seminimal mungkin bila tuntutannya tidak b erhasil 6. Banyak perusahaan Akuntan Publik lebih memilih menyelesaikan maslah hukum mereka di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas bukannya menyelesaikan melalui proses pengadilan 7. Pengadilan mempunyai kesulitan di dalam memahami dan menafsirkan masalah-masalah teknis akuntansi dan audit. PERBEDAAN ANTARA KEGAGALAN BISNIS, KEGAGALAN AUDIT, DAN RISIKO AUDIT
Kegagalan bisnis terjadi bila bisnis tersebut tidak dapat mengembalikan kepada para peminjam atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaan usaha, seperti resesi, pendapat manajemen yang tidak bermutu, atau adanya
persaingan yang tidak terduga dalam industri tersebut. Kasus ekstrim dari kesalahan usaha ini adalah kebangkrutan. Kegagalan audit terjadi ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada “standar audit yang dapat diterima” (generally accepted auditing standards / GAAS). Contohnya adalah menunjuk asisten yang bermutu untuk menjalankan tugas audit sehingga gagal menemukan kesalahan yang dapat ditemukan oleh auditor yang bermutu. Risiko audit memperlihatkan risiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar sehingga pendapat auditor yang tidak bermutu sudah diterbitkan, tetapi pada kenyatannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan tingkat materialitasnya tinggi.
KONSEP-KONSEP HUKUM YANG MEMPENGARUHI “KEWAJIBAN” 1. Konsep Orang Yang Bijak
Kesepakatan antara profesi akuntan dan Lembaga Hukum bahwa auditor bukanlah penanggung jawab atau penjamin Laporan Keuangan. Auditor diharapkan melaksanakan audit dengan teliti. Auditor tidak dapat diharapkan sempurna atau standar kehati-hatian dimana Auditor diharapkan bisa menyelesaikan tugasnya.Hali ini dikemukakan dalam Cooley on Torts sebagai berikut: Setiap orang yang menawarkan jasa pelayanan kepada yang lain dan dipekerjakan memiliki kewajiban untuk menggunakan keahlian dalam pekerjaannya yang didapat dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Dalam setiap pekerjaan di mana keahlian khusus dibutuhkan, bila seseorang menawarkan jasanya, dia sudah mengerti bahwa dia sudah diakui keluar sebagai pemegang tingkat keahlian yang biasanya sudah dimiliki orang lain pada posisi yang sama, dan bila keinginannya tidak tercapai, ia sudah melakukan penipuan terhadap setiap orang yang mempekerjakannya dalam hubungannya dengan profesi publiknya. Tetapi tak seorangpun, baik terlatih maupun tidak, menjalankan tugas yang dia perkirakan bisa berhasil dan tanpa salah sedikitpun. Dia bertugas dengan semangat dan integrasi yang baik tetapi tidak dengan “kemungkinann berbuat salah” dan dia bertanggung jawab terhadap atasannya atas kelalaiannya, itikad buruk, atau ketidakjujuran, tetapi tidak bertanggung jawab atas kerugian karena penilaian yang salah.
2. Kewajiban atas Tindakan Pihak Lain
Para rekan atau para pemegang saham dalam menghadapi gabungan profesional, bertanggung jawab bersama-sama untuk mengambil tindakan perdata (civil action) yang ditujukan terhadap setiap pemilik. Tetapi bila perusahaan ini beroperasi sebagai Limited iability Partnership (LLP), Limited Liability Company (LLC), gabungan perusahaan umum, atau perusahaan profesional dengan tanggung jawab terbatas, tanggung jawab atas tindakan salah satu pemilik tidak berdampak pada harta pribadi pemilik lain, kecuali pemilik lain langsung terlibat dalam tindakan – tindakan yang dilakukan pemilik yang menyebabkan kewajiban ini.Para partner juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka percayai di bawah hukum perusahaan. Ketiga kelompok yang mungkin sekali harus dipercayai adalah : para karyawan, perusahaan Akuntansi Publik lain yang terikat untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dan para ahali yang menyiapkan informasi teknis. 3. Tindakan Ada Komunikasi Istimewa
Akuntan Publik tidak mempunyai hak menurut hukum adat (common law) untuk menahan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Seorang Akuntan Publik dapat menolak untuk beraksi di suatu negara bagian yang memiliki UU Komunikasi rahasia. 4. Syarat-syarat hukum yang mempengaruhi “kewajiban” Akuntan Publik
Perbedaan antara “kewajiban bersama” dan beberapa “kewajiban lain”dan antara “kewajiban terpisah” dengan “kewajiban proporsional”. Yang akan dijelaskan pada tabel 5-1, karena nilai pengganti antara kedua dasar ini akan berubah sangat besar dalam menilai kerugian.
Tabel 5-1 Syarat-syarat Hukum yang Menimbulkan Kewajiban para Akuntan Publik Syarat hukum
Deskripsi
1.Syarat-syarat yang berhubungan dengan kelalaian dan penipuan a. Penipuan biasa ketidak pedulian yang biasa diharapkan dari seorang dalam situasi tertentu. Untuk para Auditor, sudah selayaknya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para Auditor yang kompeten pada situasi yang sama.
b. Penipuan Besar
Ketidak pedulian, tindakan yang sangt sembrono yang bisa diharapkan dari seorang. Beberapa negara bagian tidak membedakan antara penipuan biasa dengan penipuan besar
c. Penipuan yang menyolok
Kelalaian yang ekstrim / luar biasa, meskipun sebenarnya tidak bermaksud untuk menipu atau merugikan. Penipuan konstruktif sering disebut sebagai kesembronoan.
d. Penipuan
Terjadi bila laporan yang salah sudah dibuat dan memang sudah diketahui bahwa terjadi kesalahan dan bermaksud untuk menipu
2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan hukum kontrak a. Pembatalan kontrak Kesalahan karena satu atau kedua pihak dalam kontak untuk memenuhi syarat di dalam kontrak. Contohnya, kesalahan dari perusahaan Akuntan Publik untuk menerbitkan laporan pajak pada tanggal yang sudah disetujui.
b. Kewajiban kepada pihak ketiga Pihak ketiga yang tidak mempunyai kerahasiaan tentang kontrak, tetapi sudah diketahui pihak yang mempunyai hubungan kontrak dan dimaksudkan mempunyai beberapa hak dan keuntungan sesuai kontrak. Contohnya bank yang mempunyai tagihan pinjaman dalam jumlah besar pada tanggal tutup buku, dan membutuhkan audit sebagai bagian dari persetujuan pinjaman
3. Syarat-syarat lain a. Hukum adat (common law)
Peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan pendapat pengadilan, bukan dari UU pemerintah b. Hukum berdasarkan UU Peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh Kongres AS dan unit-unit pemerintah lainnya c. Kewajiban bersama Tuntutan terhadap tuduhan atas kerugian besar yang dan beberapa kewajiban dialami oleh penutut, dengan mengabaikan seberapa jauh pihak lain turut menyumbang kesalahan tersebut d. Kewajiban yang terpisah dan Tuntutan terhadap terdakwa yang kesulitan dalam proposional perusahaanya disebabkan oleh kelalaian terdakwa. Contonnya bila pengadilan memutuskan bahwa auditor dalam melaksanakan audit hanya menyebabkan 30% kerugian terhadap terdakwa, maka hanya 30% dari seluruh kerugian yang dapat dituntut kepada perusahaan Akuntan Publik
Gambar 5-1
Empat Sumber Utama dari KewajibanHukum Auditor
Sumber “kewajiban” dan contoh klaim yang potensial Klien – kewajiban klien di bawah Klien menuntut auditor karena tidak dapat menemukan Hukum adat (common law) penipuan yang sangat material selama audit Pihak ketiga – kewajiban kepada
Bank menuntut Auditor karena tidak dapat menemukan Pihak ketiga di bawah hukum adat bahwa laporan Keuangan Peminjam ternyata salah dan nilainya sangat material Kewajiban di bawah UU Hukum Federal
Kewajiban Kriminal
Kelompok para pemegang saham menuntut auditor karena tidak menemukan kesalahan yang material dalam laporan keuangan Pemerintah federal menuntut Auditor karena mengetahui bahwa laporan Audit yang diterbitkan oleh Auditor tidak benar
Fokus utama pada empat sumber-sumber kewajiban hukum auditor, ke-4 kewajiban ini dibagi sebagai berikut : 1. Kewajiban terhadap klien 2. Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum adat (common law) 3. Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum keamanan, dan 4. kewajiban kriminal
KEWAJIBAN KEPADA KLIEN
Sumber yang paling biasa dari suatu tuntutan terhadap Akuntan Publik adalah dari klien. Tuntutannya sangat bervariasi termasuk klaim seperti kesalahn menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati, dan pembatalan dari suatu proses audit yang tidak bertanggung jawab, kegagalan untuk menemukan kecurangan (pencuri harta perusahaan) dan melanggar syarat-syarat audit yang kerahasiaannya harus dijaga. Kantor Akuntan Publik biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari empat pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien yaitu : 1. Tidak ada Tugas. Tidak ada tugas yang harus dilaksanakan jasa berarti bahwa KAP mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat atau yang tersurat. Misalnya, KAP mengklaim bahwa kekeliruan itu tidak dapat diungkapkan karena kantornya hanya melakukan jasa penelaahan, bukan audit. 2. Pelaksanaan
kerja
tanpa
kelalaian. Untuk pelaksanaan
kerja
yang
tidak
mengandung kelalaian di dalam suatu audit, KAP mengklaim bahwa auditnya itu
dilaksanakan sesui dengan standar GAAS. Suatu audit yang sesuai dengan GAAS mempunyai keterbatasan dan tidak dapat diandalkan dengan pasti bahwa semua kekeliruan akan ditemukan. Mengharuskan auditor untuk menemukan kekeliruan dan kerugian yang material, pada dasarnya, sama dengan menganggap mereka menjadi penjamin ketepatan laporan keungan 3. Kelalaian kontribusi. Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi terjadi bila tindakan klien yang menyebabkan kerugian menjadi dasar bagi kerugian atau mempengaruhi audit sehingga auditor tidak bisa menemukan sebab dari kerugian yang terjadi. Sebagai contoh keadaan pertama klien mengklaim bahwa KAP gagal mengungkapkan pencurian unag kas yang dilakukan pegawainya. Pembelaan auditor terhadap kelalaian kontribusi dapat berupa kalim bahwa KAP tersebut telah memberitahu manajemen tentang kelemahan sistem pengendalian intern yang memberi peluang terjadi penipuan itu, tetapi manajemen tidak melakukan perbaikan. 4. Ketiadaan hubungan sebab-akibat. Klien harus menunjukan adanya hubungan timbal balik yang dekat antara pelanggaran auditor terhadap kesungguhan dengan kerugian yang dialami klien.
KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA MENURUT COMMON LAW (HUKUM ADAT)
1. Doktrin Ultramares 2. Pemakai yang dapat ditentukan sebelumnya. Umumya, pemakai yang dapat ditentukan sebelumnya merupakan anggota dari pemakai jasa yang dapat diandalkan oleh auditor dalam hal laporan keuangan.Saat ini tida pendekatan yang ada adalah : A. Credit Alliance Credit Alliance vs Arthur Andersen & CO (1986) adalah kasus di New York dimana pemberi pinjaman menuntut auditor dari salah satu pinjaman, karena telah mempercayai laporan keungan, yang ternyata menyesatkan. Konsep dasar kerahasiaan seperti pada kasus Ultramares dan memberlakukan hal-hal sebagai berikut : a. auditor harus mengetahui dan menyadari bahwa hasil pekerjaanya akan digunakan oleh penuntut pihak ketiga untuk untuk tujuan khusus dan b. pengetahuan dan perhatian tersebut harus dilaksanakan dibawah pengarahan auditor. Kira-kira 15 negara bagian mengikuti beberapa variasi pendekatan ini. B. Restatement of Torts. Pendekatan yang dilaksanakan oleh sebagian besar negara bagian adalah untuk menerapkan peraturan yang ada pada Restatement of Torts, suatu gabungan beberapa prinsip hukum. Syarat Restatement ini adalah pemakai yang sudah diketahui merupakan anggota dari pemakai yang terbatas dan termasuk dalam group yang dapat diketahui yang mengandalkan pekerjaan KAP, seperti kreditur, meskipun orang-orang tersebut tidak dikenal oleh KAP pada saat pelaksanaan audit. C. Foresseable user .Konsep ini, pemakai harus dapat ditentukan sebelumnya oleh auditor adalah para pemakai laporan keuangan, yang memiliki hak sama dengan yang memiliki
hubungan
kontrak.Dalam
keputusannya
pengadilan
menyatakan
bahwa”dalam melaksanakan audit, auditor tidak berhutang kewajiban apapun terhadap orang lain selain kliennya dan disebutkan alasan kuat bahwa kewajiban potensial auditor menurut dokrin foresseable user, benar-benar di luar batas k esalahan yang dapat dibuat.
KEWAJIBAN SIPIL MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN SEKURITAS FEDERAL
1. Securities Act – tahun 1933 (Hukum Sekuritas) Securities Act tahun 1933 menyebabkan beban yang tidak biasa terhadap auditor.Seksi / bagian 11 dari UU tahun 1933 ini menjelaskan hak pihak ketiga dan auditor.Ikhtisarnya adalah sebagai berikut:
Setiap pihak ketiga yang membeli surat berharga, yang dijelaskan dalam laporan pendaftaran bisa menggugat auditor untuk adanya salah pernyataan yang material atau penghilangan dalam laporan keuangan yang diaudit yang disertakan dalam laporan pendaftaran.
Pihak ketiga tidak mempunyai beban pembuktian yang menjadi pedoman pada laporan keuangan atau bahwa auditor telah lalai atau menipu dalam melakukan audit.Pemakai hanya wajib membuktikan bahwa laporan keuangan itu menyesatkan atau dibuat tidak semestinya.
Auditor mempunyai beban kewajiban dalam membuktikan, pembelaannya yaitu: 1.audit telah terpenuhi secara memadai dalam situasi itu, atau 2.seluruh atau sebagian dari tuntutan kerugian yang disebabkan oleh faktor selain kesalahan laporan keuangan .
2. Securities exchange act of 1934 (Perubahan Hukum sekuritas – tahub 1934) Kewajiban auditor menurut Perubahan Hukum Sekuritas tahun 1934 seringkali berpusat pada laporan keuangan yang sudah diaudit yang diterbitkan keluar dalam laporan tahun atau diajukan kepada SEC sebagai bagian dari laporan dengan Formulir 10-K. 3. Pasal 10b-5 dari securities excange act of 1934 Pokok bahasan pada kewajiban KAP menurut hukum 1934 yang tercantum pada pasa 10b-5.bagian dari Securities Exchange Act- tahun 1934, yang muncul dalam pedoman dan peraturan dari SEC (Securities and Exchange Commision).pasal 10b-5 berisi hal-hal sebagai berikut:
Setiap orang tidak dibenarkan, langsung atau tidak , dengan menggunakan cara atau sarana perdagangan dalam negeri apapun, atau sarana pengiriman atau fasilitas perdagangan surat berharga,(a).menggunakan cara:untuk membuat laporan yang tidak benar mengenai fakta atau tidak menyesatkan, atau (c).melakukan,menjalankan, atau mempertahankan usaha yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai usaha penipuan atau penyesatan terhadap orang dalam pembelian atau penjualan surat-surat berharga.
4. Auditor Defenses – 1934 Act / Pembelaan auditor – tahun 1934 Tiga pembelaan yang sama yang tersedia bagi auditor dalam tuntutan hukum oleh pihak ketiga juga berlaku bagi tuntutan berdasarkan hukum tahun 1934.Yaitu, tidak ada kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan, keterbatasan tugas, an ketiadaan hubungan timbal balik. 5. Sanksi-sanksi SEC SEC mempunyai wewenang dalam situasi tertentu untuk menjatuhkan sanksi atau melarang
auditor
untuk
mengaudit
perusahaan-perusahaan
yang
menjadi
anggota
SEC.Aturan-aturan (e) dari peraturan pelaksanaan tugas berbun yi:
Komisi dapat mencabut, sementara atau seterusnya, hak untuk tampil atau berpraktek dengan cara apapun juga dari setiap orang yang didapati oleh komisi. 1.tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mewakili orang lain, atau 2.kurang memiliki karakter yang baik atau integritas atau telah melakukan perbuatan yang tidak etis atau tidak pantas.
6. Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act Untuk menerapkan RICO dalam tuntutan mereka terhadap akuntan, setidaknya karena dua
alasan:
pertama,
jumlah
ganti
rugi
lebih
besar
untuk
penggantian
segala
kerusakan.Kedua, penuntut dapat memenuhi syarat tuntutan atas dasar RICO di dalam situasi yang tidak dimungkinkan oleh tuntutan atas dasar securities act. Tujuan RICO adalah untuk mengatasi kriminalitas, tetapi sering juga kalangan bisnis seperti auditor terkemuka yang dituntut berdasarkan itu.sebagai akibatnya, terdapat upaya untuk memodifikasi aturan tersebut. 7. Foreign Corrupt Practices Act tahun 1977 Tindakan ini melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapakan pengaruh dan mendapatkan mempertahankan hubungan usaha.
KEWAJIBAN KRIMINAL
Terdapat beberapa kasus kriminal yang melibatkan akuntan publik. Sekalipun tidak besar dalam ukuran jumlah, tetapi mempunyai dampak yang merugikan integrasi dan profesi, dan mengurangi kepercayaan orang. Dari sisi positif, tindakan kriminal memaksa para praktisi untuk sangat peduli dan menggunakan itikad baik dalam kegiatannya.
Tindakan kriminal yang menyangkut akuntan publik adalah United States vs Simon yang terjadi tahun 1969. Kasus ini diikuti oleh tiga kasus. Dalam kasus United States vs Natelli 1975, dua auditor disalahkan melakukan tindakan kriminal sesuai dengan aturan tahun 1934 oleh karena mensahkan laporan keungan National Student Marketing Corporation yang memuat pengungkapan piutang dengan secara tidak memadai. United States vs Weiner (1975), tiga auditor dituduh melakukan penipuan saham sehubungan dengan audit mereka atas Equity Funding Corporation adalah kongromeral keungan yang laporan keungannya overstated (lebih saji) karena adanya penipuan oleh manajemen. Penipuan itu sangat luas / besar begitu tidak memadai, sehingga pengadilan menyimpulkan bahwa auditor seharusnya memperhatikan penipuan itu dan karena tidak mereka dinyatakan bersalah. ESM Government Services vs Alexander Grant & CO (1986), manajemen mengatakan kepada patner KAP yang mengaudit ESM bahwa laporan keungan tahun lalu yang telah diaudit mengandung salah saji yang material, patner setuju untuk tidak mengungkapkannya, bukannya mengikuti standar profesional karena berharap manajemen dapat menyelesaikan tahun berjalan.
RESPONS PROFESI TERHADAP KEWAJIBAN HUKUM
Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh AICPA dan profesi secara keseluruhan untuk mengurangi risiko terkena sanksi hukum. Antara lain den gan: ☻ Mencari perlindungan dalam proses pengadilan ☻ Meningkatkan kerja audit sehingga memenuhi permintaan pemakai dengan lebih baik ☻ Mendidik pemakai tentang batas-batas audit
Beberapa aktivitas khusus antara lain: a. Riset dalam audit. Riset yang dilakukan secara berkesinambungan adalah penting untuk menemukan
cara-cara
yang
lebih
baik
dalam
melakukan
pekerjaan
seperti
mengungkapkan salah saji atau penipuan oleh manajemen atau karyawan yang tidak disengaja, menyampaikan hasil audit kepada pemakai laporan, dan meyakinkan bahwa auditor adalah independen b. Penetapan standar dan aturan. AICPA harus secara terus menerus menetapkan standar dan menyesuaikannya agar sejalan dengan kebutuhan audit yang selalu berubah dan peryataanya lain harus disiarkan, sejalan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan timbulnya teknologi baru dari pengalaman dan riset.
c. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. AICPA dapat membantu anggotanya dengan menetapkan persyaratan yang telah diikuti oleh anggotanya yang termuka. Persyaratan ini tidak boleh bertentangan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan klien. Contoh dari standar yang ditetapkan oleh auditor adalah SAS 85 (AU 333), persyaratan dibutuhkan surat pernyataan tertulis dari pimpinan mengenai seluruh audit. d. Menetapkan persyaratan penelaahan sejawat. Pemeriksaan berkala terhadap cara kerja dan prosedur perusahaan merupakan satu cara untuk mendidik anggota dan mengidentifikasi KAP yang tidak memenuhi standar profesi e. Melawan tuntutan hukum. Adalah penting bagi KAP untuk terus melawan tuntutan yang kurang berdasar, meskipun dalam jangka pendek, biaya untuk memenangkan perkara lebih besar dari pada biaya untuk menyelesaikan perkara f.
Pendidikan bagi pemakai laporan keungan. Perlu untuk mendidik investor dan orang lain yang menggunakan laporan keuangan mengenai maksud pendapat auditor, wawasan, serta sifat dari pekerjaan auditor.
g. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas. Satu karateristik dari profesi adalah tanggung jawabnya untuk mengawasi anggotanya sendiri.
MELINDUNGI AKUNTAN PUBLIK INDIVIDUAL DARI KEWAJIBAN HUKUM
Seorang auditor yang berpraktek dapat pula mengambil langkah tertentu untuk meringankan kewajibannya. Beberapa langkah yang diambil adalah sebagai berikut : a) Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Terdapat kemungkinan besar
mendapatkan masalah hukum jika seorang klien kurang dapat dipercaya dalam berurusan dengan para pelanggannya, karyawannya, badan pemerintah atau lainnya. Sebuah KAP membutuhkan serangkaian prosedur untuk menilai integrasi klien dan harus menarik diri apabila klien tersebut ternyata kurang dapat dipercaya b) Memperkerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka dengan
pantas. Mengingat risiko yang tinggi, yang dihadapi KAP dalam mengaudit, adalah penting jika tenaga-tenaga muda ini harus kompeten dan dilatih dengan baik. Juga diperlukan pengawasan atas pekerjaan mereka oleh ahli yang berpengalaman dan benar benar kompeten
c) Mengikuti standar profesi. Suatu perusahaan harus menjalankan prosedur tertentu untuk
meyakinkan bahwa seluruh karyawan perusahaan memahami dan mengikuti SAS, pendapat dari FASB, kode etik profesi dan pedoman kerja lain d) Mempertahankan independensi. Independesi mempunyai arti lebih luas dari sekedar
masalah keungan. Kenyataannya independensi membutuhkan suatu sikap tanggung jawab yang terpisah dari kepentingan klien. e) Memahami usaha klien. Kurangnya pemahaman terhadap cara kerja industri dan operasi
klien sering kali menjadi faktor kegagalan auditor untuk mengungkapkan kekeliruan dalam banyak kasus. Adalah penting bahwa tim audit dididik dalam masalah. f) Melaksanakan audit yang bermutu. Audit yang bermutu menuntut persyaratan bahwa
bahan bukti yang memadai diperoleh dan pertimbangan yang tepat telah dibuat g) Mendokumentasikan pekerjaan dengan memadai. Mempersiapkan kertas kerja secara
seksama akan membantu dalam mengendalikan dan melakukan audit yang bermutu. Kertas kerja yang rapi adalah penting sekali dan sangat diperlukan pada saat seorang auditor harus menghadapi perkara audit di pengadilan h) Mendapatkan surat penugasan dan surat peryataan. Kedua surat ini sangat diperlukan
dan memperjelas kewajiban-kewajiban klien dan auditor. Kedua surat ini terutama sekali bermanfaat dalam perkara hukum antara klien dan auditor, dan juga dalam perkara perkara yang menyangkut pihak ketiga i) Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Auditor terikat kepada aturan etika
dan kadang-kadang aturan hukum untuk tidak mengungkapkan masalah klien kepada orang luar. j) Perlunya asuransi yang memadai. Penting bagi KAP memiliki perlindungan asuransi
dalam hal tuntutan hukum. k) Mencari bantuan hukum. Jika masalah serius timbul dalam suatu audit, KAP sebaiknya
menghubungi seorang ahli hukum. Jika timbul tuntutan hukum, auditor harus segera mendapatkan seorang pengacara yang berpengalaman. l) Pilihan jenis organisasi dengan kewajiban terbatas. Banyak KAP mempunyai perusahaan
profesional, perusahaan dengan kewajiban terbatas atau gabungan beberapa orang dengan kewajiban terbatas, dengan maksud menyiapkan perlindungan kewajiban pribadi para pemilik
m) Melatih “rasa tidak percaya / keragu-raguan” yang profesional. Auditor sering
menyajikan informasi yang memunculkan masalah yang tidak dapat mereka kenal. Auditor perlu untuk berlatih untuk memelihara “rasa tidak percaya” pada tingkat yang sehat, yang membuat mereka peka terhadap kesalahan pada laporan, sehingga mereka dapat mengenali kesalahan tersebut.
