NAMA
: MUHAMMAD NUR UDPA
NIM
: B111 07 173
MATA KULIAH
: HUKUM PENGANGKUTAN DAN ASURANSI
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, ³Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.´ Sedangkan, berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ³Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karenasuatu peristiwa yang tidak pasti.´ Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: o o o o o
Bahaya kebakaran Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen Jiwa satu orang atau lebih Bahaya laut dan bahaya perbudakan Bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman
Kali ini penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai asuransi laut. Sebelum itu, lebih baiknya kita mengetahui lebih mendasar mengenai hal-hal yang terkait mengenai asuransi laut tersebut, yaitu:
y
Polis, merupakan isi kesepakatan antara pihak tertanggung dengan penanggung berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Berdasarkan pasal 255 KUHD, pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama po lis.
1
Semua polis, kecuali polis po lis pertanggungan jiwa, harus menyatakan (pasal 256 KUHD): a) Hari pengadaan pertanggungan itu b) Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain c) Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan d)
Jumlah
uang yang untuk itu dipertanggungkan
e) Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya f) Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung g) Premi pertanggungan h) Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak perlu bagi penanggung dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
y
Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung guna mendapatkan perlindungan atas objek yang dipertanggungkan. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.
Asuransi laut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur secara jelas, terperinci dan luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lebih dari 25pasal (dari pasal 592 sampai dengan pasal 685) secara k husus mengatur tentang asuransi laut ini.
Pasal 592 KUHD selain syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 256, polis (dalam hal asuransi laut) harus menyebutkan:
Nama nakhoda, nama kapal serta macamnya yang dalam masalah asuransi kapal menyebabkan tentang apakah kapal itu dibuat dari bahan tertentu atau harus disebutkan bahwa pihak yang ditanggung tidak tahu tentang itu; 2
Tempat
Pelabuhan-pelabuhan harus berangkat;
Pelabuhan-pelabuhan
dimana barang-barang muatan itu dimuat dengan kapal tersebut.
atau
tempat-tempat
berlabuhdimana
kapal
tersebut
harus
mengambil atau menurunkan muatan;
Pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat perdaratan yang harus dimasuki kapal tersebut;
Tempat
Harga kapal yang ditanggung.
dari mana bahya mulai berjalan atau tanggungan pihak yang menanggung;
Hal-hal yang tersebut diatas penyebutannya tidaklah bersifat kaku atau mutlak, akan tetapi lebih bersifat luwes atau flexible.
Selain itu, asuransi laut berpokok khusus pada (pasal 593 KUHD): a. Casco atau lunas sebuah kapal, kosong atau dengan muatannya, dipersenjatai atau tidak dipersenjatai, berlayar sendirian atau bersama-sama dengan kapal lainnya; b. Segala alat perlengkapan sebuah kapal; c. Alat perlengkapan perangnya; d. Bahan makanan, dan pada umumnya semua biaya yang telah dikeluarkan untuk kapal itu, sampai kepada penurunan kapal kelaut ; e. Semua barang yang dalam muatan; f.
Segala upah pengangkutan yang akan dipeolehnya;
g. Bahaya perbudakan. Pada pertanggungan atas kapal, tanpa penunjukan keterangan lebih lanjut, diartikan dengan itu badan dan lunas kapal, alat perlengkapan dan alat perlengkapan perangnya.
Sedangkan menurut pasal 594 KUHD menyebutkan pertanggungan dapat diadakan: a.
Terhadap
seluruh atau sebagian dari barang-barang yang bersangkutan, bersama-sama
atau masing-masing tersendiri; b. Pada situasi damai atau saat perang; c. Sebelum atau selama dalam pelayaran kapal tersebut; d. Untuk perjalanan berangkatnya saja atau pulangnya saja, atau untuk perjalanan pulang-pergi, atau juga hanya untuk sesuatu tertentu; e. Untuk semua bahaya laut; 3
f.
Untuk perkabaran yang baik atau buruk.
Kepastian tentang Kapalnya Belum Diperoleh Terkadang
seseorang yang akan menerima suatu barang yang pengirimannya dengan kapal,
belum mengetahui kapal mana yang akan mengangkut barangnya itu. Bila terjadi hal ini pasal 595 menyebutkan bahwa pihak tersebut tidak perlu penyebutan tentang nakhoda dan kapal, asal saja dalam polisnya tidak t idak diketahui tentang hal itu dan disebutkan pula tentang t anggal dan penandatanganan dari surat pengantar yang paling baru. Kepentingan tergantung dengan cara ini hanya dapat dipertanggungkan untuk waktu tertentu, akan tetapi batasan ini tidak bersifat mutlak (tidak termasuk hukum imperative, normative, terhadap mana yang tidak dapat diadakan penyimpangan).
Kepastian tentang Wujud Barangnya Belum Diperoleh
Barang-barang yang akan diterima, di mana macam dan wujudnya belum diketahui, dapat diasuransikan. Ditetapkan oleh Pasal 596, jika pihak yang ditanggung tidak mengetahui tentang macamnya barang-barang yang akan dikirimkan kepadanya atau yang disimpan, maka barang barang tersebut bisa diasuransikan di bawah mana barang pada umumnya.
Pertanggungan seperti ini tidak termasuk perak dan emas dalam bentuk mata uang, barang barang dari emas dan perak, perhiasan, mutiara atau barang-barang berharga dan barang-barang kebutuhan perang, dijelaskan dalam Pasal 596 Ayat 2.
Pertanggungan yang Didasarkan atas Kabar Baik atau Buruk
Kemungkinan suatu pertanggungan diadakan pada saat barang-barang sudah sampai ke tempat tujuan tanpa ada suatu kerusakan apapun, dan pihak asurador mengetahui secara pasti hal ini. Oleh pasal 579 jo Pasal 269 pertanggungan ini dinyatakan batal, sebabhal ini tida termasuk pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya, di mana keyataannya memang sudah jelas bahwa barang tidak rusak atau dalam keadaan baik.
4
Juga
untuk keadaan sebaliknya, di mana di saat pertanggungan dilakukan keadaaan barang
tersebut telah rusak, dan tentang adanya kerusakan ini pihak yang ditanggung telah mengetahuinya, maka hal ini pun oleh Pasal 269 dinyatakan batal.
Barang-barang yang Tidak Boleh Ditanggung
Mengenai barang-barang yang tidak boleh ditanggung keselamatannya ini ditetapkan oleh pasal 599 KUHD sebagai berikut. Segala pertangungan adalah batal apabila dibuat: 1, 2, dan 3 dihapuskan menurut Lembaga Negara tahun 1933 NO 47, tahun 1934 No. 214 dan tahun 1938 No.2; 4 atau barang-barang yang menurut undang-undang atau peratuan-peraturan lainnya tidak boleh diperdagangkan; 5 atau sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang bersangkutan.
Waktu Awal Timbulnya Keadaan Darurat
Asuransi laut dilakukan karena adanya keadaan gawat di laut. Hal ini berarti bahwa sangat perlu untuk mengetahui saaat awal adanya keadan gawat tersebut yang biasanya merupakan saat kebernagkatan kapal itu.
Asuransi laut ini biasanya dilakukan di saat kapalnya sudah berangkat belayar, dengan catatan bahwa pada polis harus dijelaskan bahwa sesungguhnya pihak yang ditanggung tidak mengetahui adanya pemberangkatan kapal itu, serta kabar terakhir tentang keadaan kapal harus diketahuinya, seperti diucapkan o leh 603 KUHD.
Ongkos Pengangkutan
Pasal 616 upah pengangkutan boleh dipertanggungkan untuk jumlah sepenuhnya. Pasal 617. Apabila kapanya musnah atau terdampar, maka pertanggungannya harus dengan apa yang bagi nakhoda atau pemilik kapal tadi telah terhemat mengenai biaya-biaya perjalanan sebagai akibat kecelakaan itu, dibandingkan dengan apa yang sedianya harus dikeluarkan, seandainya kapal tadi dengan selamat tiba di tempat tujuannya.
5
Pertanggungan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pembajakan di Laut. Seperti ditetapkan oleh Pasal 818, dalam hal ini yang ditanggung adalah besarnya uang yang harus dikeluarkan untuk menebus seseorang yang menjadi korban penyanderaan selama dalam pelayaran.
Masa Berlakunya Pertanggungan
Tentang
kapan berlakunya pertanggungan dan saat tidak berlakunya ini ditentukan oleh Pasal-
pasal 624 sampai dengan Pasal 634 KUHD.
Pasal 624 dalam hal pertanggungan pada sebuah kapal, maka bahaya mulai berjalan bagi pihak yang menangung sejak saat nakhoda mulai dengan pemuatan barang-barang dagangan; atau apabila ia diwajibkan berangkat hanya dengan membawa bahan pemberat, pada saat dimulainya memuat bahan tersebut.
Pasal 625. Dalam pertangungan yang disebutkan yang lalu bahaya bagi pihak yang menanggung berakhir dalam janga 21 hari setelah barang-barangnya dipertanggungkan sampai di tempat tujuan, atau sekian hari lebih cepat setelah barang-barang sebuah muatan tersebut dibongkar.
Pasal 626 KUHD, dalam halnya sebuah kapal dipetanggungkan untuk sebuah perjalanan pergi pulang, atau untuk lebih dari suatu perjalanan, maka pihak yang menanggung, selamam itu menanggung bahaya sampai dengan 21 hari semenjak diselesaikannya perjalanan teakhir, atau beberapa hari lebih cepat setelah barang-barang muatan terakhir setelah dibongkar.
Pasal 627 KUHD. Apabila yang diasuransikan itu adalah barang-barang dagangan atau barng barang lainnya, maka bahaya mulai berjalan atas tanggungan pihak yang menanggung segera setelah barang-barang itu di bawanyake tepi laut, untuk selanjutnya tempat itu dimuat atau dinaikkan ke dalam kapal-kapal yang akan mengangkutnya.
Pasal 628 KUHD, jika yang diasuransikan itu adalah barang-barang dagangan atau barang barang lainnya, maka bahaya itu berlangsung terus tanpa henti, meskipun nakhoda telah dengan terpaksa melakukan pelabuhan darurat, membongkar muatan dan memperbaiki kapalnya di situ, 6
hingga perjalanannya dihentikan secara sah oleh pihak yang ditanggung diberikan perintah untuk tidak lagi memuat barang-barangnya ke kapal, ataupun pelayaran itu diselesaikan sama sekali. Pasal 629 KUHD, jika nakhoda atau pihak yang ditanggung atas barang-barang, karena alasanalasan yang sah tidak dapat membongkar muatan dalam jangka waktu seperti ditetapkan Pasal 627, sedangkan mereka tidak bersalah atas keterlambatan itu, bahaya bagi pihak yang menanggung tetap berlangsung sampai saat selesainya dibongkar barang-barang tersebut.
7
