ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

11

http://thedreamers-informatika.blogspot.com/2013/05/makalah-persaingan-usaha-tidak-sehat.html
http://rujakcom.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak.html
Ibid, http://rujakcom.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak.html
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao,"HUKUM LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA",Katalog Dalam Terbitan(KDT), Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hal.25
Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, "UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI", PT. Gramedia Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, Hal.2
Munir Fuady ,"HUKUM ANTI MONOPOLI MENYONGSONG ERA PERSAINGAN SEHAT", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ,1999, Hal.7
Abdul R, Saliman, "HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN" , Prenada Media Group , Kencana , Jakarta , 2010 , Hal. 224
Mangasa Sinurat & Jane Erawati,"ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI DAN BISNIS", Universitas HKBP Nomensen , Medan , 2010 , Hal. 185
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao, Op.Cit , Hal.31-32
Munir Fuady, Op.Cit, Hal.9-11
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao, Op.Cit , Hal.118
Ibid, Hal.118
Ibid , Hal. 117-118
Ibid, Hal.118-122
Munir Fuady, Opp.Cit , Hal. 57-58
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao, Op.Cit , Hal. 122
Munir Fuady, OP.CIT, Hal. 61
Ibid, Hal. 125
Munir Fuady, Op.Cit, Hal. 63

Ibid , Hal. 63
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao, Op. Cit , Hal. 127-128
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao, Op. Cit , Hal. 128
Ibid, Hal.67
Ibid, Hal. 68
http://ireneaulia.blogspot.com/2013/04/bab-11-anti-monopoli-dan-persaingan.html
Ibid, Hal. 69
Ibid, Hal. 132
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao , Op. Cit , Hal. 134-135
Ibid, Hal. 133
Ibid , Hal. 135
Ibid, Hal. 140
Munir Fuady, Op.Cit , Hal. 83
Ibid, Hal. 144-145
Ibid, Hal. 88
Suharsil & Mohammad Taufik Makarao, Op. Cit , Hal. 146-148
Munir Fuady, Op.Cit , Hal. 46-50
Arus Akbar Silondae & Wirawan B.Ilyas. "Pokok-Pokok Hukum Bisnis" , Salemba Empat , Jakarta , 2011 , Hal. 178
Arie Suswanto , "HUKUM PERSAINGAN USAHA" , Ghalia Indonesia , Katalog Dalam Terbitan (KTD) , Bogor , 2002 , Hal. 92
Ibid , Hal. 93
Mangasa Sinurat & Jane Erawati , Op. Cit , Hal. 191
Abdul R, Saliman, Op.Cit , Hal.229-230
Munir Fuady, Op.Cit, Hal. 155-156
Ibid Hal. 156-157
Ibid, Hal. 166
Munir Fuady, Op.Cit, Hal. 108-109
Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, "UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI", PT. Gramedia Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, Hal.83
Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman , Op.Cit , Hal. 84
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat allah swt,tuhan yang maha esa atas limpahan dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan Tugas HUKUM BISNIS "ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT". Tugas ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah HUKUM BISNIS.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang telah memberi pengarahan kepada kita,sebagai bahan pertimbangan,kami akan menjelaskan secara ringkas dan semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang kami jelaskan.

Penulis ,

Shella Afnisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 3
BAB II PEMBAHASAN
Pengertian Monopoli 4
Bentuk-Bentuk Monopoli 6
Perjanjian Yang Dilarang 7
Kegiatan Yang Dilarang 18
Posisi Dominan 25
Teori-Teori Hukum Antimonopoli Dalam Sejarah 29
KPPU(Komisi Pengawas Persaingan Usaha) 31
Penegakan Hukum Persaingan Usaha 34
Sanksi Terhadap Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 36
Prosedur Pemeriksaan Perkara Komisi Pengawas 40
UU Melawan Persaingan Tidak Sehat 41
UU Anti Persaingan Tidak Sehat 41
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN 42
DAFTAR PUSTAKA 43

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha.Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik.
Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli.
Dengan adanya pratek monopoli pada suatu bidang tertentu, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri. Disini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu maupun jumlah. Kalau mau silakan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain. Itulah citra kurang baik yang ditimbulkan oleh keserakahan pihak tertentu yang memonopoli suatu bidang.

BAB II
PEMBAHASAN
PENGERTIAN MONOPOLI
Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikankepentingan umum.
Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli ). Sementara yang dimaksud dengan "praktek monopoli" adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi , pemasaran barang atau atas suatu penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu pelaku usaha
Monopoli merupakanpenguasaan lebihdari 50% pangsa pasar atas komoditi tertentu oleh satu atau beberapa gabungan perusahaan . oleh banyak kalangan, monopoli dinilai sangat tidak sehat dan mengganggu jalannya mekanisme pasar yang kompetitif

Atau Monopoli dirumuskan juga sebagai suatu tindakan yang memiliki atau mengontrol bagian besar dari suplai di pasar atau output dari komoditas tertentu yang dapat mengekang kompetisi, membatasi kebebasan persagangan, yang memberikan kepada pemonopoli kekuasaan pengontrolan terhadap Harga (Black, Henry Campbell, 1968 : 1158)
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut
Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil
Mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Bentuk-Bentuk Monopoli
Bentuk-bentuk Monopoli yang pada Hakekatnya berbeda-beda seperti berikut :
Monopoli yang diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada swasta berdasarkan Nepotisme
Monopoliyang terbentuk karena beberapa pengusaha yang bersangkutan membentuk Kartel Ofensif
Monopoli yang tumbuh karena prakyik persaingan yang nakal , misalnya pengendalian produk dari hulu sampai hilir. Lalu yang hilir lainnya didiskriminasi dalam memperoleh bahan baku yang dikuasainya juga
Monopoli yang dibentuk untuk pembentukan dana, yang penggunaannya adalah untuk sosial dan dipertanggungjawabkan kepada publik, baik tujuannya tapi jelek Prosedurnya. Karena berarti memungut pajak tanpa melalui undang-undang jadi melanggar UUD
Monopoli adalah yang diberikan kepadainovator dalam bentuk oktroi dan paten untuk jangka waktu yang terbatas
Monopoli yang terbentuk karena perusahaan yang bersangkutan selalu menang dalam persaingan yang sudah dibuat wajar, adil dan fair. Monopoli seperti ini justru munculkarena unggul dalam segala bidang, produktif dan efisien
Monopoli yang dipegang oleh negara dalam bentuk BUMN. Karena barangnya dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
Monopoli yang disebabkan karena pembentukan kartel defenitif, agar persaingan yang sudah saling "memotong leher" dan sudah saling mematikandapat dihentikan. Caranya adalah pembentukan kartel defenitif, agar perusahaan-perusahaan tidak bangkrut. Sifatnya harus sementara dan setelah dijaga jangan sampai berkembang menjadi kartel ofensif

RUANG LINGKUP HUKUM ANTI MONOPOLI
Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari :
PERJANJIAN YANG BERSIFAT OLIGOPOLI
Perjanjian yang bersifat Oligopoli ini dilarang oleh pasal 4 undang-undang Anti Monopoli. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2(dua) atau 3(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 75% pangsa pasa satu jenis barang atau jasa tertentu

Oligopoli adalah suatu tipe struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut
Sedikit perusahaan dan banyak pembeli, yaitu dan banyak pembeli, yaitu sebagaian besar penawaran pasar berada ditangan beberapa perusahaan yang relatif besar dan melakukan penjualan pada banyak pembeli-pembeli kecil
Produk Homogen yaitu produk yang ditawarkan oleh para pemasok, biasanya dibedakan antara yang satu dengan yang lain dalam satu atau beberapa hal. Perbedaan-perbedaan ini mungkin sesuatu yang bersifat Fisik
Pasar yang sulit dimasuki , yaitu besarnya rintangan-rintangan yang masuk yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar tersebut
Contoh :
Tiga Perusahaan masing-masing Memproduksi barang A. Dikatakan terjadi Oligopoli apabila ketiga Perusahaan itu menguasai Produksi/Pemasaran barang A dan penguasaan itu menghasilkan pangsa pasar sebesar 75% oleh dua atau tiga perusahaan .
PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

Penatapan Harga adalah Kesepakatan di anatara para penjual yang bersaing dipasar yang sama untuk menaikkan atau menetapkan harga dengan tujuan membatasi persaingan diantara mereka dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi
Penetpan Harga (Price Fixing)
Dapat diartikan sebagai penentuan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, atau sebaliknya atas pemasok yang menetapkan harga secara bebas
Diskriminasi Harga (Price Discrimination)
Yaitu penetapan harga kepada suatu konsumen berbeda dari harga kepada satu konsumen berbeda dari harga kepada konsumen lain atau suatu barang atau jasa yang sama dengan alasan yang tidak terkait dengan biaya Produksi
Penetapan Harga Di Bawah Harga Pasar (Predatory Pricing)
Adalah suatu strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang dominan untuk menyingkirkan pesaingnya disuatu pasar dengan cara menetapkan harga atau harga penjualan yang sangat rendah dan umumnya dibawah biaya variabel
Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance)
Suatu kesepakatan antara pemasok antara pemasok atau distributor tentang pemasokan barang/jasa tertentu yang didasarkan pada kondisi kesepakatan bahwa pihak distributor akan menjual kembali pada harga yang ditetapkan(secara sepihak) atau ditentukan oleh pihak pemasok

Dalam teori ilmu hukum anti monopoli dikenal beberapa macam Diskriminasi Harga yang dilarang, yaitu sebagai berikut
Diskriminasi Harga Primer
Suatu Diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya
Diskriminasi Harga Sekunder
Suatu Diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang dapat mempunyai akibat negatif terhadap para konsumen dari pelaku usaha pesaingnya
Diskriminasi Harga Umum
Suatu Diskriminasi Harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha tanpa melihat kepada letak Geografisnya
Diskriminasi Harga Geografis
Suatu Diskriminasi harga dimana harga dibeda-bedakan menurut letak geografisnya
Diskriminasi Harga Tingkat Pertama
Dalam Hal ini Perbedaan Harga dasi satu pembeli dengan pembeli lainnya sangat jauh. Pihak pembeli yang membayar harga lebih mahal oleh penjual diberikan harga yang paling mahal yang bisa diberikan kepadanya
Diskriminasi Harga Tingkat kedua
Suatu Diskriminasi Harga dimana pihak pembeli yang membeli pada tingkat harga yang lebih mahal memang membeli dengan harga termahal yang mungkin diberikan atau bukan kelompok pembeli yang mau membeli barang tersebut pada tingkat harga termahal
Diskriminasi Harga secara Langsung
Suatu Diskriminasi Harga yang diberikan oleh seorang penjual kepada para pembeli dimana kelihatan dari harganya secara Nominal memang berbeda terhadap satu pembeli dangan pembeli lainnya
Diskriminasi Harga secara tidak langsung
Suatu Diskriminasi Harga Kepada para pembeli dimana harga nominalnya tidak sama

PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH

Adalah Melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa, dengan pengaturan secara "pre se illegal". Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli atau terjadinya persaingan tidak sehat
Agar dapat diterapkan larangan terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian pembagian wilayah, haruslah memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut
Dibuatnya suatu perjanjian (baik bersifat Vertikal atau pun Horizontal)
Perjanjian tersebut dibuat dengan usaha pesaing
Tujuannya adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau pesaingan usaha tidak sehat
Dalam pembagian wilayah secara Horizontal, ada pembagian wilayah yang tidak termasuk dalam pembagian yang dilarang, yakni pembagian wilayah pasar yang secara de facto dibenarkan, yaitu sebagai berikut
Pembagian Pasar Territorial
Dalam Hal ini yang dibagiTeritorial adalah Pasar. Misalnya Seorang pelakuusaha mendapat Hak untuk beroperasi di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, Sementara pelaku Kompetitornya mendapat hak untuk beroperasi di Jakarta Timur , Jakarta Barat dan Jakarta Selatan
Pembagian Pasar Konsumen
Pembagian pasar Konsumen dimaksudkan pembagian pelanggan dari Produk Konsumen tertentu, sementara pesaingnya menjadi pelanggan dari produk konsumen yang lain
Pembagian Pasar Fungsional
Bahwa pasar dibagi menurut Fungsinya. Misaklnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepadakelompokpelaku pasar yang satu, sementara untuk pasar retail barang yang sama diberikan kepada kelompok pelaku pasar lainnya
Pembagian Pasar Produk
Dalam Pembagian Pasar Produk ini, agar satu pelakuusaha dengan yang lainnya tidak saling berkompetisi, maka dibagilah pasar menurut jenis produkdari suatu garis produksi yang sama. Misalnya untuk penjualan sparepart mobil merek tertentu, seorang pelaku usaha memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar

PERJANJIAN PEMBOIKOTAN

Boikot dapat diartikan sebagai Pelarangan Impor atau ekspor tertentu atau Pelarangan sama sekali melakukan perdagangan Internasional dengan negara tertentu oleh negara-negara lain
Ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh pasal 10 dari undang-undang Anti Monopoli sehubungan dengan pemboikotan tersebut, yaitu sebagai berikut
Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (Pihak Ketiga) untuk melakukan usaha yang sama
Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang atau Jasa dari pelaku usaha lain (Pihak Ketiga), Jika :
Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain tersebut
Membatasi Pelaku Usaha lain dalam menjual atau Jasa dari pasar yang bersangkutan

PERJANJIAN KARTEL

Perjanjian Vertikal adalah suatu kerja sama dari Produsen-Produsen Produk tertentu yang bertujuan untuk menguasai produksi, penjualan dan harga, untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu . Ada juga yang mengartikan sebagai suatu Asosiasi berdasarkan suatu kontrak di antara Perusahaan-Perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama , yang sama untuk mencegah adanya suatu kompetisi yang tajam dan untuk mengalokasi pasar, serta untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan hasil dari riset tertentu, Mempertukarkam hak paten dan standardisasinProduk tertentu(Black, Henry Campbell, 1968 : 270).

PERJANJIAN TRUST

Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya , yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang dan jasa
Trust juga dapat diartikan sebagai suatu Kombinasi dari beberapa Perusahaan atau Industrialis untuk menciptakan suatu monopoli dengan jalan menetapkan patokan-patoka harga, memiliki Controlling Stock dan sebagainya jadi dalam hal ini trust dipersamakan dengan Kartel (Webster, Noah, 1979 : 1964)
Larangan terhadap perjanjian yang berbentuk Trust ini kita temukan dalam pasal 12 dari Undang-Undang Anti Monopoli pasal 12 tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut

PERJANJIAN YANG BERSIFAT OLIGOPSONI

Oligopsoni diartikan sebagai suatu bentuk dari pemusatan pembeli (buyer concentration), yaitu suatu pasar dimana beberapa pembeli besar berhadapan dengan banyak pembeli-pembeli yang kecil. Pembeli-pembeli yang kuat biasanya mampu mendapatkan keuntungan dari para pemasok atau penjual dalam bentuk kredit yang diperpanjang. Oligopsoni ini adalah perjanjian yang betujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang/jasa dlam pasar yang bersangkutan
Dalam perjanjian yang terbentuknya Oligopsoni yang dilarang oleh Pasal 13 Undang-Undang Anti Monopoli, yang menyatakan sebagai berikut
Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Pelaku usaha diduga atau secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila (2) atau (3) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasailebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Yang dimaksud dengan "Presemsi Monopsoni" adalah seseorang dianggp telah membuat perjanjian yang bersifat Monopsoni jika dengan perjanjian tersebut, pelaku usaha tersebut telah menguasai pasar lebih dari 75% pangsa pasar untuk satu jenis produk tertentu. Dalam hal ini pihak pelaku usaha tersebut dapat
membuktikan sebaliknya, yakni membuktikan bahwa penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% tersebut bukan akibat dari tindakan Monopsoni

PERJANJIAN YANG MENGATUR INTEGRASI VERTIKAL

Integrasi Vertikal yaitu dalam kerangka perjanjian yang dilarang apabila dapat mengakibatkat terjadinya pesaingan usaha yang tidak sehat atau merugikan masyarakat
Tetapi Integrasi Vertikal juga apat diartikan suatu penguasaan rangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu

Undang-undang Anti Monopoli juga melarang suatu perjanjian yang mengatur Integrasi Vertikal melalui Pasal 14 nyaberbunyi sebagai berikut
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produksi yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat .

PERJANJIAN TERTUTUP

Perjanjian Tertutup adalah perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau pada perspektif lain, dalam rangka memastikan bahwa seluruh produk pesaingnya tidak akan disalurkan kepada pihak lain
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu

Tentang perjanjian tertutup in, selengkapnya Pasal 15 tersebut menyatakan sebagai berikut
Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atu pada tempat tertentu
Pelaku usaha dilarangmembuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
Pelaku usaha dilarang mebuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa , yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok :
Harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

Perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli tersebut (Vide Pasal 15) adalah sebagai berikut

Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja
Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tersebut
Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja
Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu
Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut. Inilah yang disebut dengan Tie-in Arragement atau Trying Arrangement
Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok
Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok

PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
Substansi pasal ini sangat sumir, bagaimana jika perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha asing yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat bukan dalam negeri, melainkan luar negeri yang juga memiliki undang-undang antimonopoli.
Undang-undang tidak menegaskan tentang dipasar mana (dosmetik atau asing), sebagai isyarat sah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Pasal 16 tersebut menyatakan bahwa
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut

KEGIATAN MONOPOLI
Monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Sementara yang dimaksud dengan Praktik Monopoli adalah pemusatankekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkandikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan uaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

Larangan kegiatan monopoli diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat
Pelaku usaha dapat diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
Barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama
Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Indikasi yang dapat menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut
Adanya kesepakatan yang dibuat dua penjual atau lebih dari produk sejenis. Kesepakatan ini dapat meliputi kesepakatan untuk menetapkan harga jual bersama, kesepakatan membatasi jumlah produk yang dijualnya, atau hanya menjual pada area tertentu atau pada pelanggan tertentu saja
Adanya kenaikan harga secara serentak oleh beberapa penjual produk sejenis walaupun lain merek, khususnya jika besaran kenaikan harga ini sama atau setidaknya hampir sama
Adanya pernyataan penjual, "Kami tidak dapat menjual kepada anda. Sesuai perjanjian, hanya si X yang boleh menjual kepada Anda"
Dalam Hal pelaksanaan tender, ada kesepakatan dari peserta tender untuk memenangkan peserta tender tertentu. Perusahaan yang sama berulang kali memenangkan tender serupa dan peserta tender yang kalah mendapatkan sebagian keuntungan (fee) dari pemenang tender. Atau pemenang tender bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu tender ke tender lain
Adanya keseragam harga un tuk produk atau jasa sejenis
Adanya pembagian pasar atau lokasi penjualan bagi produk sejenis

Presumsi monopoli tersebut menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopoli atau persaingan curang, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam hal terpenuhinya salah satu kriteria berikut ini :
Produk yang bersangkutan belum ada subsitusinya
Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama
Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan
Satu Pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu

KEGIATAN MONOPSONI

Monopsoniadalah suatu bentukpemusatan pembeli (buyer concentration) yaitu suatu situasi pasar (market) dimana seorang pembeli tunggal dihadapkan dengan banyak pemasokan kecil. Pada prinsipnya Monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan . singkatnya bahwa Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang yang dikuasai oleh seorang pembeli
Ketentuan yang mengatur Monopsoni tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang anti monopoli sebagai berikut
Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

PENGUASAAN PANGSA PASAR

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak ditegaskan pengertian larangan penguasaan pasar, namun Undnag-undang melarang pelaku usaha melakukan kegiatan penguasaan pasar ini, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang meliputi hal-hal pokok sebagai berikut
Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu
Membatasi peredaran bahan atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan
Melakukan Praktik Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
Melakukan pemasok barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing
Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Tentang penguasaan pasar yang dilarang ini, Pasal 19 20 dan 21 dari Undang-undang Anti Monopoli menyebutkan sebagai berikut
Pasal 19
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa
Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan
Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
Membatasi peredaran dan penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan
Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Pasal 20
Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Pasal 21
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tiak sehat

PERSEKONGKOLAN

Persekongkolan adalah segala bentuk kerja sama diantara pelaku usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak lain pelaku usaha, untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat.
Pengertian persengkolan dalam istilah Pasal 1 angka 8 adalah :
"Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"
Persekongkolan ini diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Antimonopoli , yakni

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Pasal 23
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Pasal 24
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lainuntuk menghambat produksi dan pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atu dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan
Dari pasal-pasal tersebut terlihat bahwa jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli karena dianggap dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut
Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender
Undang-undang Anti Monopoli melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur atau menentukan pemenang suatu tender. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan curang dan tidak fair terutama bagi peserta tender lainnya. Sebab, sudah inherent dalam istilah "tender" bahwa pemenangnya tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan bid yang baik dialah yang menang. Karena itu, perbuatan persekongkolan untuk mengatur atau menentukam pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya suatu persainagn usaha tidak sehat

Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan
Sebagaimana diketahui bahwa yang namanya "rahasia Perusahaan" adalah properti dari perusahaan yang bersangkutan. Karena nya tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pihak perusahaan yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara Universal.

Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk
Salah satu tak-tik tidak sehat dalam berbisnis adalah berdaya upaya agar produk-produk dari sipesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketepatan waktu ketersediaan waktu yang telah dipersyaratkan

Posisi dominan dipasar yang meliputi sebagai berikut :

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Tentang pelarangan posisi dominan ini , Pasal 25 26 27 28 dan 29 , yang dilarang dalam posisi dominan dipasar ini adalah sebagai berikut

POSISI DOMINAN YANG BERSIFAT UMUM

Posisi dominan bersifat umum tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas
Membatasi pasar dan pengembangan teknologi
Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan
Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
Dua atau tiga pelaku atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

POSISI DOMINAN JABATAN RANGKAP

Memiliki jabatan rangkap dalam perusahaan-perusahaan juga berpotensi untuk terjadinya monopoli atau persaingan curang. Karena itu mempunyaijabatan rangkap yang demikian dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli lewat pasal 26 yang menyatakan sebagai berikut
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan , pad waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut
Berada dalam pasar bersangkutan yang ama
Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha
Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar

Jabatan rangkap ini dilarang karena posisi demikian akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan terkait untuk menghindari pesaing

POSISI DOMINAN PEMILIKAN SAHAM MAYORITAS

Kepemilikan saham pada beberapa perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan curang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli via Pasal 27, Pasal 27 tersebut menyatakan sebagai berikut
Pelaku usaha dilarang memiliki saham minoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
Dua atau tiga pelaku usaha atu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

POSISI DOMINAN KARENA PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Bahwa penggabungan atau peleburan suatu badan usaha dilarang apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara substansial ada dua hal yang diatur dalam ketentuan pasal undang-undang I ni :
Penggabungan danPeleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya Praltik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 28 ayat (1)
Pengambilan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, Pasal 28 ayat(2)

Selengkapannya pasal-Pasal yang mengatur posisi dominan karena Penggabungan , Peleburan dan Pengambilalihan sebagai beriku :

Pasal 28
Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
Keterang lebih lanjut mengenai Penggabungan atau Peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 29
Penggabungan atau Peleburan badan usaha , atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi , selambat-lambatnya 30 Hari sejak tanggal Penggabungan , Peleburan atau Pengambilalihan tersebut
Ketentuan tentang penetapan nilai aset atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

TEORI-TEORI HUKUM ANTI MONOPOLI DALAM SEJARAH
Teori Keseimbangan (Balancing)
Teori keseimbang ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan seorang pelaku pasar lebih menjurus kepada kepada pengebirian atau bahkan penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat lebih mempromosikan persaingan tersebut .

Teori Per se
Teori ini lebih menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Pendekatan yang doilakukan oleh penganut-penganut per se ini merupakan kamu structuralist dengan paham Structturalimnya. Misalnya pertukaran Informasi harga antara pihak kompetitor, bagaimanapun juga dianggap bertentangan dengan hukum anti monopoli .

Teori Rule Of Reason
Teori Rule Of reason ini lebih luas dari teori per se. Teori Rule Of Reason ini lebih berorientasi efisiensi.
Dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh hakim bukan hanya penetapan harga semata-mata seperti dalam teori "Per Se" melainkan juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Apakah tindakan tersebut mengakibatkan pembatasan persaingan atau mengatur atau malahan meningkatkan persaingan
Untuk itu harus dipertimbangkan fakta-fakta khusus yang berlaku untuk bisnis
Kondisi sebelum dan setelah terjadi pengekanganpersaingan
Sifat dari pengekangan persaingan
Akibatnya terhadap pengekangan persaingan apakah langsung (pasti) atau hanya penyebab kira-kira saja

Analisi Keluaran ( Output Analysis)
Analisis output ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya penetapan harga bersama dirancang atau mempunyai efek yang negatif terhadap persaingan pasar

Analisis Kekuatan Pasar (Market Power Analysis)
Analisi s Kekuatan Pasar ini atau disebut juga dengan analisis struktural merupakan suatu pendekatan dimana agar suatu tindakan dari pelaku pasar dapat dikatakan melanggar hukum anti monopoli, maka disamping dianalisisnterhadap tindakan yang dilakukan itu teapi juga dilihat kepada kekuatan pasar atau struktur pasar

Doktrin Pembatasan Tambahan (Ancillary Restraint)
Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa ttidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Hanya perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi persaingan "Secara langsung dan segera" yang dapat dianggap bertentangan dengan Hukum. Apabila efeknya terhadap persaingan pasar terjadi secara "Tidak langsung" atau hanya merupakan efek sampingan (tambahan) semata-mata , maka tindakan tersebut, sungguh pun mempunyai efk negatif terhadap persaingan pasar, tetap dianggap sebagai tidak bertentangan dengan hukum anti monopoli.

Rule Of Reason yang dikembangkan
Banyak juga usaha-usaha pengembangan terhadap Teori Rule Of Reason. Sebabnya adalah karena teori per se dianggap dapat melarang apa yang seharusnya bahkan baikuntuk kepentingan persaingan, sehingga hal ntersebut dapat mengakibatkan terjadinya efek pemberantasan anti monopoli yang over dosis

Teori Per se Modern
Tetapi di lain Pihak, teori per se juga banyak dikembangkan. Misalnya terhadap tindakan penetapan harga bersama. Dalam hal ini penetapan harga (Harga tetap, Harga Maksimum atau harga minimum) tetap dianggap bertentangan dengan hukum dengan sendirinya (per se) tanpa mempertimbangkan lagi efeknya terhadap persaingan pasar
KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) , PENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) merupakan komisi negara dam lembaga penegak hukum Indepenen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan
Undang-undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 telah membentuk apa yang disebut dengan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Selanjutnya disebut dengan Komisi Pengawas. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Karena itu, komisi pengawas ini memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara atau sumber-sumber lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang

KPPU merupakan Lembaga Administratif. Sebagai Lembaga Administratif, KPPU bertindak untuk kepentingan umum. KPPU berbeda dengan Pengadilan perdata yang menangani Ha-Hak subjektif perorangan. Oleh karena itu KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani hak-hak subjektif perorangan
M I S I :Menegakkan hukum persainganMenginternalkan nilai-nilai persainganMembangun kelembagaan yang efektif dan kredibelV I S I :Menjadi Lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
M I S I :
Menegakkan hukum persaingan
Menginternalkan nilai-nilai persaingan
Membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel
V I S I :
Menjadi Lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

STATUS KOMISI
Secara umum dinyatakan bahwa komisi dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Praktik Monopoli (Pasal 30). Ditegaskan pula bahwa komisi merupakan lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah serta Pihak Lain . Ayat (3) Pasal 30 mengatur bahwa Komisi bertanggung jawab kepada Presiden

KEANGGOTAAN KOMISI
Untuk dapat menjadi Anggota Komisi , Persyaratan berikut harus dipenuhi :
WNI, berusia 30-60 pada saat Pengangkatan
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Jujur , Adil , dan berkelakuan Baik
Bertempat Tinggal di wilayah Negara RI
Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang Hukum dan Ekonomi
Tidak pernah dipidana
Tidak pernah dinyatakam Pailit oleh Pengadilan
Tidak terafiliasi dengan suatu badan Usaha

Sedangkan Keanggotaan Komisi , akan diberhentikan karena :
Meninggal Dunia
Mengundurkan diri atas Permintaan Sendiri
Bertempat tinggal diluar wilayah RI
Sakit Jasmani dan Rohani terus-menerus
Berakhir masa jabatannya
Diberhentikan

TUGAS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Sebagaimana yang diperincikan dalam Pasal 35 dari Undang-Undang Anti Monopoli, Komisi Pengawas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
Melakukan Penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang
Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan curang
Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang
Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang Komisi Persaingan sebagaimana diatur dalam undang-undang Anti Monopoli
Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan curang
Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang anti monopoli
Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja Komisi Persaingan kepada Presiden RI dan DPR

WEWENANG KOMISI PENGAWAS

Menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha ayau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dengan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya
Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli atau persaingan uaha tidak sehat
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
Memanggil dan menghadirkan saksi , saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggran terhadap ketentuan undang-undang ini
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha , saksi , saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f , yang tidak bersedia memenuhi Panggilan Komisi
Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitnya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
Mendapatkan, meneliti, atau menilai surat , dokumen, alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan
Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat
Memberitahukan putusan Komisi kepada Kepala usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakkan hukum persaingan dapat dikatakan telah menuai keberhasilan lebih baik jika dibanding masa delapan tahun lalu ketika berdirinya lembaga persaingan usaha yang independen ini
Sebenarnya penegakkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat hanyalah salah satu upaya 'KPPU' dalam menegakkan hukum persaingan di Indonesia. Perlu dipahami bahwa penegakan hukum persaingan semata tidaklah cukup untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Penegakkan hukum lebih bersifat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha agar melakukan kegiatan bisnisnya secara Jujur. Akan tetapi, KPPU ingin lebih jauh dalam hal memberikan perubahan yang fundamental bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat, yaitu melalui pengembangan kebijakan persaingan
Saran dan pertimbangan KPPU merupakan salah satu upaya yang memberi manfaat terjadinya iklim usaha yang sehat, sehingga memberi keuntungan bagi kesejahteraan rakyat atau konsumen. Secara garis besar saran dan pertimbangan KPPU telah memberikan beberapa manfaat seperti berikut
Tersediannya harga barang atau Jasa yang wajar dengan kualitas terbaik
Tersediannya Pilihan
Terfasilitasinya inovasi
Tersediannya kepastian hukum

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Sanksi yang dijatuhkam terhadap pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999, mengenalkan 3 Jenis sanksi yaitu Tindakan Administratif , Pidana Pokok dan Pidana Tambahan . Tindakan Administratif dan sanksi pindana ini dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang berbukti secara hukum telah melakukan suatu pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Tindakan administratif ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebagai berikut
Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 samapai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Perintah kepada untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
Penetapan pembayaran Gantii Rugi
Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00

PIDANA POKOK

Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut :
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 , Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25 , Pasal 27 dan Pasal 28 diancm pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya ^6 Bulan
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampao dengan Pasal 8, Pasal 15 , Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 , dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 hari
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini dincam pidana denda serndah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 setinggi-tingginya
Rp. 5.000.000.000,00 atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 Bulan

Pidana Tambahan

Selain tindakan administratif, sanksi Pidana pokok, dapat juga dikenakan sanksi pidana tambahan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang anti monopoli. Sanksi pidana tambahan diatur dalam pasal 49 berikut ini
Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 kitab undang-undang Hukum pidana (kUHP), terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
Pencabutan izin usaha
Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini akan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun
Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain

Ketentuan pengecualian dalam pasal 50 undang-undang No.5 tahun 1999 dimaksudkan sebagai berikut:
Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan penawarannya ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat. Dalam kasus yang demikian terhadap pelaku usaha kecil, dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukum persaingan usaha
Mengindari terjadinya keracunan dalam penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin di wujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan
Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, Misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian. Sektor keuangan perlu dijaga stabilitasnya mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam proses pengembangan ekonomi
Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat(2) , (3) dan ayat (4) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA KOMISI PENGAWAS

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kesulurahan prosedur penanganan perkara oleh komisi pengawas adalah sebagai berikut
Laporan kepada Komisi Pengawas
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Lanjutan
Mendengar keterangan saksi atau si Pelaku dan memeriksa alat bukti lainnya
Menyerahkan kepada badan penyidik dalam hal-hal tertentu
Memperpanjang pemeriksaan lanjutan
Memberikan keputusan komisi
Pemberitahuan keputusan kepada pelaku usaha
Pelaksanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha
Pelaporan pelaksanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha kepada komisi pengawas
Menyerahkan kepada Badan penyidik jika putusan komisi tidak dilaksanakan atau tidak diajukan keberatannya oleh pihak pelaku usaha
Badan penyidik melakukan penyidikan, dalam halPasal 44 ayat (5)
Pelaku usaha mengajukan keberatan kepada pengadiln Negeri terhadap putusan komisi pengawas
Pengadilan negeri memeriksa keberatan si pelaku usaha
Pengadilan Negeri memberikan putusan atas keberatan pelaku usaha
Kasasi ke Mahkamah Agung atau Putusan pengadilan negeri
Putusan Mahkamah Agung
Permintaan penetapan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri
Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri
Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan

Adapun yang merupakan alat-alat bukti untuk Pemeriksaan oleh Komisi adalah sebagai berikut :
Keterangan Saksi
Keterangan Saksi Ahli
Surat dan Dokumen
Petunjuk
Keterangan Pelaku Usaha

UNDANG-UNDANG MELAWAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
(ACT AGAINST UNFAIR COMPETITION)
Dalam persaingan, perusahaaniprusahaan tidak hanya harus patuh kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Cartel Act tetapi juga harus taat pada peraturan-peraturan yang diatur dalam UU Melawan Persaingan Usaha Tidak Sehat tahun 1909 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan-peraturan mengenai anti persaingan tidak sehat selain diatur dalam UU tentang Anti persaingan tidak sehat juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam UU tentang potongan harga , peraturan tentang bonus , peraturan tentang perjanjian baku, peraturan tentang merek dagang, dan peraturan tentang tentang paten. Kalu UU Kartel merupakan produk dari faham liberal-modern yang mengakui bahwa pasar dari dalam dirinya sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk menjamin kebebasan bagi para pelaku pasar bahwa negara harus memberikan jaminan terhadap kebebasan pasar tersebut dengan mengeluarkan pelarangan terhadap merger sebagai upaya terakhir, maka undang-undang anti persaingan tidak sehat memasukkan prinsip-prinsip liberal klasik sehingga dengan demikian negara diharuskan untuk semata-mata menetapkan hukum-hukum yang abstrak sebagai kerangka kerja dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas pasar

UNDANG-UNDANG ANTI PERSAINGAN TIDAK SEHAT
(THE ACT AGAINST UNFAIR COMPETITION)
Secara garis besar UU ini terbagi atas dua bagian yaitu: pertama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktek-praktek persaingan tidak sehat yang bersifat Horizontal dan kedua, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktek-praktek persaingan tidak sehat yang bersifat Vertikal. Larangan terhadap praktek-praktek persaingan tidak sehat yang bersifat Horizontal secara langsung ditunjukankepada pesaing-pesaing. Sedngkan larangan terhadap praktek-praktek persaingan tidak sehat yang bersifat Vertikal lebih dimaksudkan untuk mencegah para pesaing secara tidak langsung melalui pelaku-pelaku pasar

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli ). Sementara yang dimaksud dengan "praktek monopoli" adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. 1999. Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Suharsil &Mohammad Taufik Makarao. 2010. HukumLarangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia
Siswanto, Arie. 2002. Hukum Persaingan Usaha. Bogor: Ghalia Indonesia
Saliman , R. Abdul. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakrta: Prenada Media Group
Hakim, Abdul G.N & Benny K. Harman. 1999. Undang-Undang Antimonopoli. Jakarta: PT.Gramedia Jakarta
Sinurat, M &Jane Erawati. 2010. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis. Medan: Universitas Nomensen
Silondae, AA &Wirawan B. Ilyas. 2011. Pokok-Pokok Hukum Bisnis . Jakarta: Salemba Empat
http://rujakcom.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak.html
http://ireneaulia.blogspot.com/2013/04/bab-11-anti-monopoli-dan-persaingan.html
http://thedreamers-informatika.blogspot.com/2013/05/makalah-persaingan-usaha-tidak-sehat.html
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/

ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Recommend Documents