ANALISIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1970 DAN 1973 DALAM KETRKAITANNYA DENGAN ASAS PBB DAN KETENTUAN PIAGAM PBB MENGENAI KRISIS LIBYA 07MAY
Image via Wikipedia penulis: Desi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta TINJAUAN MENGENAI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO 1970 Yang mana isinya antara lain
dan
Ariani Hukum
http://daccesny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElementmenegaskan ke mbali komitmen untuk kedaulatan, kemerdekaan, teritorial integritas dan kesatuan nasional jamahiriya arab libya. mengingat tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan berdasarkan piagam perserikatan bangsa-bangsa, Menyatakan prihatin pada situasi di Jamahiriya Arab Libya dan mengutuk kekerasan dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, Menyesalkan pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia, termasuk represi demonstran damai,
menyatakan keprihatinan yang mendalam pada kematian sipil, dan menolak tegas hasutan untuk permusuhan dan kekerasan terhadap penduduk sipil yang terbuat dari tingkat tertinggi Libya pemerintah. Yang cukup kira penulis beri catatan terkait dengan masalah penyelidikan maupun peneuntutan yang diberlakukan diwajibakan mengikat pada Libya atas dikelauarkannya resolusi ini, padahal Libya bukan anggota statuta roma yang mana hal ini menjadi kekeuarangan pada resolusi nomor 1970 ini. Hal ini dapat dilihat pada no 5 dan 6 pada Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengambil tindakan berdasarkan Surat Pasal 41,yang terdapat pada reslolusi nomor 1970 adalah di bawah ini: 1. Tuntutan untuk segera mengakhiri kekerasan dan panggilan untuk langkah-langkah untuk memenuhi sah tuntutan penduduk; 2. Mendesak pihak berwenang Libya untuk: A. Undang-Undang dengan menahan diri, menghormati hak asasi manusia dan internasional hukum humaniter, dan memungkinkan akses langsung terhadap hak asasi manusia internasional monitor; B. Memastikan keselamatan semua warga negara asing dan aset mereka dan memfasilitasi keberangkatan mereka yang ingin meninggalkan negara tersebut; C. Memastikan perjalanan aman bantuan kemanusiaan dan medis, dan lembaga kemanusiaan dan pekerja, ke negara itu, dan D. Segera mencabut pembatasan pada semua bentuk media; 3. Permintaan semua negara anggota, sejauh mungkin, untuk bekerja sama dalam evakuasi dari warga negara asing yang ingin meninggalkan negara tersebut; ICC rujukan 4. Memutuskan untuk merujuk situasi di Jamahiriya Arab Libya sejak 15 Februari 2011 kepada Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional 5. Memutuskan bahwa pihak berwenang Libya harus bekerjasama sepenuhnya dengan dan menyediakan bantuan yang diperlukan ke Pengadilan dan Jaksa berdasarkan resolusi ini dan, sementara mengakui bahwa Negara-negara bukan pihak Statuta Roma memiliki kewajiban bawah Statuta, mendesak semua negara dan terkait regional dan internasional lainnya organisasi untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Pengadilan dan Jaksa 6. Memutuskan bahwa warga negara, atau mantan pejabat atau personil dari Negara luar Jamahiriya Arab Libya yang bukan pihak dari Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif yang Negara untuk semua perbuatan yang diduga atau kelalaian yang timbul dari atau terkait dengan operasi dalam S/RES/1970 (2011) 11-24558 3 Libya Arab Jamahiriya ditetapkan atau disahkan oleh Dewan, kecuali seperti yurisdiksi eksklusif telah tegas dihapuskan oleh Negara; 7. Mengundang Jaksa ke alamat Dewan Keamanan dalam waktu dua bulan dari penerapan resolusi ini dan setiap enam bulan sesudahnya tindakan yang diambil berdasarkan keputusan ini Mengakui bahwa tidak ada beban yang terjadi sehubungan dengan rujukan, termasuk biaya yang terkait dengan investigasi atau penuntutan sehubungan engan rujukan itu, harus ditanggung oleh PBB dan bahwa biaya tersebut harus ditanggung oleh pihak dalam Statuta Roma dan Negara-negara yang ingin berkontribusi sukarela; Padahal Pasal 16 dari Statuta Roma di mana tidak ada penyelidikan atau penuntutan dapat dimulai atau dilanjutkan dengan oleh Pidana Internasional Pengadilan untuk jangka waktu 12 bulan setelah permintaan Dewan Keamanan untuk bertindak. Maka terkait dengan no 5 dan no 6 di atas agaknya kurang tepat dan hanya akan menyulitkan prosedur penuntutan atau penyelidikan yang mana di sini harus dilanjutkan dengan oleh Pidana Internasional Pengadilan untuk jangka yang cukup lama yaitu waktu 12 bulan setelah permintaan Dewan Keamanan untuk bertindak
Mengenai peneuntutan atau penyelidikan ini menjadi masalah utama terkait dengan pelanggaran HAM apa saja yang terjadi di Libya, maksudnyanya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Qadafi kepada rakyatnya, yang mana bisa dilihat bahwa resolusi ini hanya diperuntukan bagi negara libya saja untuk dapat diadaili, dan resolusi ini hanya berpihak pada sekutu Amerika yang mana bisa saja melakukkan pelanggaran HAM di negara yang sedang berkonflik, dengan demikin pengaturan ini agakna berat sebelah. Pada point ke tujuh tersebut …………termasuk biaya yang terkait dengan investigasi atau penuntutan sehubungan engan rujukan itu, harus ditanggung oleh PBB dan bahwa biaya tersebut harus ditanggung oleh pihak dalam Statuta Roma dan Negara-negara yang ingin berkontribusi sukarela; dari ketentuan di sini terlihat bahwa seakan-akan belum ada perjanjian yang mengikat untuk penganggungan biaya yang ditanggungkan pada pihak statuta roma maupun negara-negara lain, hal ini menjadi abstrak ketika resolusi itu dibentuk yang malah akan menimbulkan ketidakseriusan penyelesaian ini. Untuk kiranya dalam ketentuan itu sebaiknya diberikan ketentuan mengenak perjanjian. ANALISIS DARI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1973 DIKAITKAN DENGAN ASAS PBB Dari resolusi di atas mengenai perlindungan warga sipil atas hak asasi manusia yang terabaikan sejak konflik libya.Untuk itu dikeluarkanlah resolusi nom 1973 tersebut agar mengantisipasi berlanjutanya pelanggaran HAM yang terjadi di Lbya. Dalam resolsi itu jelas disebutkan adanya penyesalan kegagalan pihak berwenang Libya untuk memenuhi resolusi 1970 (2011), Menyatakan keprihatinan pada situasi yang memburuk, eskalasi kekerasan, dan korban sipil yang berat, Mengulangi tanggung jawab pihak berwenang Libya untuk melindungi Libya populasi dan menegaskan kembali bahwa pihak dalam konflik bersenjata menanggung utama tanggung jawab untuk mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin perlindungan warga sipil, dan mengutuk pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan eksekusi, Lebih lanjut mengutuk tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Libya berwenang terhadap wartawan, profesional media dan personil terkait dan mendesak otoritas ini untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah internasional hukum humaniter seperti diuraikan dalam resolusi 1738 (2006). Sudah barang tentu hal itu tidak diperkenanakan pada aturan peperangan, ang mana di atas jelas terleihat salah satu contohnya media massa, wartawan yang melakukan intimidasi terhadap wartawan, media massa untuk meliput apa yang terjadi di libya.Hal ini akan menyebabkan dampak yang luas bagi masyarakat internasional jika pelarangan-pelarangan seperti itu masih dilakukan karena masyarakat internasional kesulitan informasi yang lebih-lebih lagi berkenaan pengiriman bantuan kemanusiaan jika hal itu tidak disebarluaskan media massa. Namun di sisi lain bahwa agaknya dengan reslusi tersebut pemerintah libya seolah-olah kurang independent dalam mengangani rakyat nya sendiri, sehingga memunculkan intervensi dari barat (Amerika dan sekutunya) dengan mengatasnamakan misi perdamaian.Hal ini erat kaitannya jika dilihat dari asas PBB seperti ketentuan pasal 1 terkait dengan masalah intervensi PBB.yang mana disebutkan dengan jelas’’ PBB tidak dibenarkan untuk campur tangamn dalam hal yang pokoknya termasuk urusan rumah tangga dari sesautu Negara, atau akan memaksa anggota-anggotanya untuk menyelesaikan maslah tersebut meneurut piagam ini, tetapi asas ini tidak berarti akan membatalkan sesautu tindakan untuk menjalankan peraturan sebagaima mestinya.’’
Padahal kalau dilihat permasalahan Libyia itu sebenarnya adalah masalah intern dalam negerinya sendiri. Kemudian yang menadi pertanyaan di sini adalah mengapa amaerika gigih memperjuangkan keamanan di libyia. Jika melihat Seperti kebijakan zona larangan terbang agaknya tidak masuk akal jika dikaitkan tindakan koalisi amerika yang sengaja membombardir libya dan sebagai dampaknya warga sipil yang tak berdosa terkena imbasnya dari penyerangan itu.Hal ini juga sama sekali tidak menggambarkan misi awal di atas yaitu penghormatan HAM yang mana dilanggar sendiri oleh pasukan amareka. Memang awalnya reslosi itu bagus untuk dilaksanakan, namun tidak dapat dipungkiri bagimanapun alas an amaereka memborbardir libyia itu juga tidak dapat dibenarkan. Yang mana hal ini malah justru menambah masalah baru di libya yang maunya menjaga perdamaian malah kebalikannya, rakyat libya semakin menderita. Menerut artekel yamg ditulis Dina Y. Sulaeman (Pemerhati Masalah Internasional) Fakta menunjukkan bahwa lembaga-lembaga think tank AS-Zionis, seperti Freedom House, National Democrat Institute, Open Society, sudah lama ‘bekerja’ di Libya (dan negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya) untuk menyebarkan ide-ide demokrasi dan kebebasan. Tentu saja, tujuannya bukanlah tujuan yang ikhlas, namun agar rakyat Timur Tengah lebih pro-Barat, menjauhkan diri dari nilai-nilai Islam (karena Barat sangat khawatir ada Iran kedua). Menariknya, ide-ide demokrasi dan kebebasan ini sepertinya justru menjadi pisau bermata dua yang sangat mungkin menikam Barat sendiri. Rakyat Timur Tengah justru bangkit menumbangkan rezim-rezim boneka Barat. Khusus untuk Libya, kasusnya lain: Barat memang berkepentingan agar Qaddafi mundur (karena faktor minyak, sebagaimana saya tuliskan di artikel sebelumnya). Melalui isu-isu demokrasi dan kebebasan, mereka berusaha mengontrol agar pemerintahan pengganti tidak berhaluan Islam. Di sisi lain, justru AS dan Uni Eropa pula yang selama ini menjual fasilitas militer canggih kepada Qaddafi. Sejak awal AS dan UE tahu bahwa Qaddafi adalah diktator, namun mereka tetap menjual senjata kepadanya. Dari AS-lah kini Qaddafi punya F-16, Apache, dan berbagai jenis kendaraan militer. Libya bahkan adalah pasar utama bagi senjata produksi Inggris. Dan kini, ketika rakyat Libya bangkit melawan Qaddafi, AS dan UE memberikan ‘bantuan’ kepada gerilyawan dengan harapan agar pasca Qaddafi mereka bisa mengontrol rezim baru. AS dan UE mensuplai senjata-senjata melalui perbatasan selatan Libya. Bagi AS dan UE, kekacauan di Libya akan memberi peluang bagi mereka untuk semakin bercokol di Libya dan negara-negara Afrika, menyingkirkan Rusia dan China yang sebelumnya lebih dominan di sana. Jadi, inilah yang kini terjadi di Libya: ‘political leveraging’. Di satu sisi AS dan UE berkepentingan (dan membantu) penggulingan Qaddafi; di sisi lain justru AS dan UE pula yang selama ini menyuplai senjata kepada Qaddafi. Maka di sini tidak mengerenkan bahwa larangan terbang diberlakukan bagi semua negara karena hal itu untuk melemahkan pemerintahan Qaddafi. Guna untuk kepentingan amareka sendiri untuk leluasa menguasai libyia yang demikian menjadi persoalan jika bantuan-bantuan dari negara lain yang akan masuk ke libyia walaupun diberbolhkan meneurut resolusi ini mengingat Bab VIII Piagam PBB, meminta Negara Anggota Liga Arab bekerjasama dengan negara anggota lainnya dalam pelaksanaan ayat 4; No Zona Terbang; Memutuskan lebih lanjut bahwa larangan yang diberlakukan oleh ayat 6 tidak berlaku untuk penerbangan yang tujuan utamanya adalah kemanusiaan, seperti memberikan atau memfasilitasi
pemberian bantuan, termasuk obat-obatan, makanan, pekerja kemanusiaan dan terkait bantuan, atau mengevakuasi warga asing dari Jamahiriya Arab Libya, dan tidak juga berlaku untuk penerbangan disahkan oleh paragraf 4 atau 8, atau penerbangan lain yang yang dianggap perlu oleh Amerika bertindak di bawah otorisasi yang diberikan dalam ayat 8 harus untuk kepentingan orang-orang Libya, dan bahwa penerbangan ini akan dikoordinasikan dengan mekanisme yang dibuat dalam ayat 8; hal ini memang agak menyulitkan pihak yang mau memberi bantuan karena dari pada ayat 6 di atas diberlakaukan melalaui mekanisme tertentu. Hal itu belum dijelskan bagimana mekanisme pemberian bantuan kemansian seperti yang telah disebutkan di atas. Dari relolusi ini ada beberapa kelebihan yang patut diperhatikan mengenai ketentuan jalan damai tidak lagi melalaui jalan peperangan yang mana disebutkan dalam pada resolusi 1973 iniBab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu: 1. Tuntutan pembentukan segera gencatan senjata dan akhir yang lengkap untuk kekerasan dan semua serangan terhadap, dan penyalahgunaan, sipil; 2. Menekankan kebutuhan untuk mengintensifkan upaya untuk mencari solusi untuk krisis yang menanggapi tuntutan sah rakyat Libya dan catatan keputusan Sekretaris-Jenderal untuk mengirim Utusan Khusus ke Libya dan Damai dan Dewan Keamanan Uni Afrika untuk mengirimkan iklannya hoc Komite Tingkat Tinggi Libya dengan tujuan memfasilitasi dialog untuk mengarah ke reformasi politik yang perlu untuk menemukan solusi damai dan berkelanjutan; S/RES/1973 (2011) 11-26839 3 3. Tuntutan bahwa pihak berwenang Libya memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, hak asasi manusia dan pengungsi hukum dan mengambil segala tindakan untuk melindungi warga sipil dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan untuk memastikan bagian yang cepat dan leluasa bantuan kemanusiaan; Perlindungan sipil 4. Anggota kewenangan Negara yang telah memberitahukan Sekretaris Jenderal, bertindak secara nasional atau melalui organisasi regional atau pengaturan, dan bertindak dalam kerjasama dengan Sekretaris Jenderal, untuk mengambil semua langkah yang diperlukan, meskipun ayat 9 dari resolusi 1970 (2011), untuk melindungi warga sipil dan penduduk sipil wilayah di bawah ancaman serangan di Libya Arab Jamahiriya, termasuk Benghazi, sementara tidak termasuk kekuatan pendudukan asing bentuk apapun pada setiap bagian dari wilayah Libya, dan permintaan Negara-negara Anggota yang bersangkutan untuk memberitahukan Sekretaris Jenderal segera dari langkah-langkah yang mereka ambil sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh ayat ini yang harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan; 5. Mengakui peran penting dari Liga Arab dalam hal berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut, dan mengingat Bab VIII Piagam PBB, meminta Negara Anggota Liga Arab bekerjasama dengan negara anggota lainnya dalam pelaksanaan ayat 4; Pada poit 1, 2, 4, 5 ini bisa dikatakan kebaikan dari resolusi DK nomor 1973 namun jika diperhatikan lebih cermat pada no 3 di atas menyebutkan ’’Tuntutan bahwa pihak berwenang Libya memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional………….’’ dst. Hal ini dirasa kurang memenahui asas dalam PBB yaitu:
1. pertama : masing-masing anggota mempunayai kedaulatan yang sama 2. tiap-tiap anggota dengan sepenuh hati harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaiana tercantum dalam Piagam. Yang mana di sini dapat dilihat bahwa hanya Libya yang wajib memenuhi tuntuntan hukum internasional mengenai pelanggaran HAM padahal jika merunut dari azas PBB tersebut Amerika juga dapat dituntut meneurut hukum internasional karena tak dapat dipungkiri amareka bisa saja dalam melakukan serangan-serangan terhadap libyia salah sasaran yang kemudian mengenai warga sipil.Hal itu yang semestinya harus ada dalam pencantuman dalam reslusi ini. Dan pencantuman pula lembaga-lembaga untuk menyelidiki, menuntut, mengadili kasus pelanggaran HAM di Libya ini juga belum dicantumkan. Kerana jika ini tidak dicantumkan akan menimbulkan perslan dikemudian hari, yang bisa saja ada pihakpihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan politis maupun ekonomi tertentu TINJUAN MASALAH LIBYA MENEURUT PIAGAM PBB Terkait persoalan Libya di atas dari resolusi-resolusi yang dikelauarkan oleh Dewan Keamanan PBB nomor 1970 dan 1973 dapat diketahui bahwa yang dijadikan acuan oleh DK PBB jika diliahat dari kenteuan piagam PBB maka hal itu sesaui dengan pasal 41 dan pasal 42 yang mana pasal ini didahului pasal 39; berikut bunyi masing-masing pasalnya: Pasal 3 Dewan Keamanan akan menentukan keberadaan setiap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian internasional dan keamanan. Pasal 41 Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata harus digunakan untuk memberikan efek terhadap keputusan tersebut, dan dapat meminta anggota PBB untuk menerapkan tindakan tersebut. Ini mungkin termasuk gangguan lengkap atau sebagian hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik. Pasal 42 Jika Dewan Keamanan mempertimbangkan bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 41 akan menjadi tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, mungkin mengambil tindakan tersebut melalui udara, laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lainnya melalui udara, laut, atau angkatan darat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 43 1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, berjanji untuk menyediakan kepada Dewan Keamanan, panggilan dan sesuai dengan perjanjian khusus atau perjanjian, angkatan bersenjata, bantuan, dan fasilitas, termasuk hak lintas, diperlukan untuk tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 2. kesepakatan atau perjanjian tersebut akan mengatur jumlah dan jenis kekuatan, gelar kesiapan dan
lokasi umum, dan sifat dari fasilitas dan bantuan yang akan diberikan. 3. Perjanjian atau perjanjian harus dirundingkan sesegera mungkin atas prakarsa Dewan Keamanan. Mereka harus dibuat antara Dewan Keamanan dan Anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok Anggota dan harus tunduk pada ratifikasi oleh negara-negara penandatangan sesuai dengan proses konstitusi masing-masing. Dari ketentuan pasal 39 di atas perlu diberi catatan bahwa adalah kata ‘’perdamaian’’ yang dimaksudkan harus bermakna perdamaian ‘’internasional’’. Adalah akan bertentangan dengan tujuan Chater jika mengagap bahwa Dewan dapat mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak merupakan ancaman perdamaian internasional (D.W.Bowett, 1991: 48). Dengan melihat dari pernyataan yang dikemukkan Bowett tersebut agaknya cukup dapat dikatakan bahwa peresengketaan di Libyia meneurut penulis lebih pada masalah nasional bukan internasional, karena apa, yaitu memang konflik di Libya sebenarnya masalah pemerintahan yang dipimpin oleh kadafi (Presiden) dengan rakyatnya yang meninginginkan mundur dari kursi presiden karena di nilai otoriter dan telah lama berkuasa sejak 43 tahun. Memang terjadi konflik besar-besaran dengan warga Negara yang menjadi korban kemanusian namun bukan berarti lalu PBB kepada Dewan Keamanan PBB untuk mebyelesaikan perdamaian di negeri Libya, tentu saja meneurut penulis tindakan Dewan Keamanan PBB dengan mengerahkan pasukkan koalisina Amerika dan sekutunya, ini tindakan Dewan jelas menyalahi berdasarkan bahawa tindakan itu mencampuri yurisdiksi Negara tersebut. Sebenarnya pada ketentuan pasal 41 dan pasal 42 sebelum menentukan tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal 41 dan pasal 42 itu perlu Dewan Keamanaman memutuskan untuk menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdaiman, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi’’ berdasarkan Bab VII, hanya dapat dibuat melalui pemungutan suara non-prosedural. Oleh karena, suara bulat dari anggota-anggota tetap menjadi hal yang esensial dan tidak mungkin bahwa suatu tindakan pemaksaan yang dapat diambil berdasarkan Bab VII bertentangan dengan kehendak anggota-anggota tetap atau Negara lain yang mendapat dukungan dari mereka yang mana hasilnya sudah tentu veto. Karena alas an inilah, yang memang sesungguhnya tindakan yang dimuat pada bab VII tidak bermafaat dalam abad di mana ancaman perdamaian, pelanggran terhadap perdamaian atau tindakan-tindakan agresi dalam suatu sistuasi di mana terdapat suatu konlik antara kepentingan (dalam hal ini bisa saja dari USA yang memiliki kepentingan kepda libya yang ingin menguasai minyaknya). Kemudian perkembangan selanjutnya yang terdi di Libya dirasa PBB tidak mampu mengatasi konflik di Libya maka DK PBB mendung Para anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menandatangani perjanjian untuk mengambil alih komando operasi militer di Libya dalam beberapa hari ini dari koalisi pimpinan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. “Negara-negara NATO telah menyepakati untuk melancarkan perencanaan akhir guna memungkinkan pengambilalihan komando dari koalisi yang mana setelah NATO mengambil alih ternyata rakyat libya semakin menderita bukan misi perdamain yang dibawa NATO, malah timbul masalah baru. Memang terkait dengan NATO menurut Piagam PBB pasal 43 tidak ada salahnya untuk menjaga perdamaian dunia. Namun pada prakteknya sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Maka untuk itulah penulis rasa jalan kekerasan ini sebaiknya dihentikan dengan diganti dengan jalan damai seperti yang tertuang dalam pasal 33.Adapun menurut pasal 33 ada 2 cara, yaitu: 1. cara didasarkan atas persetujuan sukarela
a.Negosiasi (perundingan) b. Enquiry (penyelidikan). Cara ini untuk menetapkan pertiwa-peristiwa yang mungkin mengihiangkan perselisihan, jika sudah terang letaknya. c. Konsiliasi (persetujuan/perdamaian/perukunan. Usaha ini diserahkan kepada panitia atau badan internasional yang ditunjuk oleh pihak-pihak dalam perselisihan untuk mengusulkan atas insiatif sendiri suatu persetujuan yang layak diteria oleh kedua belah pihak d. Mediasasi (perantara/jasa-jasa baik) Ini dapat diselenggrakan oleh suatu negara, suatu komisi atau seorang tokoh saja, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk memepermudah dan memepercepat tercapainnya perdamaian. 2. cara-cara dengan paksa hukum dalam persetujuan yang tercapai a.abritation (pewasitan) terlebih dahulu pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu, bahwa mereka akan menerima dan bersideia menjalanlan keputusan seorang pendamai dari Mahkamah Abritase b. keputusan kehakiman penyelesainan ini menerut cara-cara hukum, dalam putusan ini yang diambil oleh mahkamah Pengadilan Internasional. Dari cara-cara di atas menerut penulis yang dapat dijadikan cara untuk dijadikan jalan perdamaian yaitu dengan cara negosiation dan keputusan kehakiman yaitu putusan pada mahkamah Pengadilan Internasional (hal ini terkait jika ada pelanggaran HAM dalam konflik di Libya baik sekutu maupun pihak dari Kaqafi) Walaupun ini memang langkah mundur dalam arti cara tradisional, namun diharapakan dengan langkah ini warga Negara tertama libya juga dapat menikmati kehidupannya tanpa dibayang-bayangi dengan serangan-serangan bom yang mengakibatkan banyak korban yang mana ini bertentangan dengan HAM.Yang ini sesunguhnya juga sesaui dengan resolusi DK nomor 1973 untuk Tuntutan pembentukan segera gencatan senjata dan mengakhir untuk kekerasan dan semua serangan terhadap, dan penyalahgunaan sipil. SUMBER: D.W.Bowett.1991.Hukum Organisasi Internasional.Jakarta: Sinar Grafika Ekram Pawiroputro.1995.Organisasi Internasional Global.Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta Sumaryo, Soyokusomo.1993. Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional.Bandung: Alumni 1997 Bandung http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=4296&type=4 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38003&Cr=libya&Cr1= http://daccesny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement
http://daccessny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement
