PBB Sektor Perkebunan
PT. EGP, sebuah perkebunan sawit di Kalimantan Selatan pada tahun 2011 telah menyampaikan SPOP dengan rincian data sebagai berikut :
Tanah 1)
Area kebun
a.
Tanaman usia 2 tahun, dengan luas 300 Ha, NJOP per m 2 Rp 1.710,00 Standar Investasi Tanaman Rp 2.866.000,00 per Ha
b.
Tanaman sudah menghasilkan, dengan luas 200 Ha, NJOP per m 2 Rp 1.710,00 Standar Investasi Tanaman Rp 5.784.000,00 per Ha
2)
Area Implasemen
a.
Kantor, luas 1 Ha, NJOP Rp 14.100,00 per m2
b.
Gudang, luas 2 Ha, NJOP kelas 147
c.
Pabrik, luas 2 Ha, NJOP Rp 9.900,00 per m2
d.
Mess karyawan, luas 2 Ha, NJOP per m2 Rp 14.100,00 Bangunan
1)
Kantor 800 m2, kelas 072
2)
Gudang 1.200 m2, NJOP Rp 505.000,00 per m 2
3)
Pabrik 4.500 m2, kelas 084
4)
Mess karyawan 2.000 m2, kelas 072 Catatan : 50% mess terbakar pada tahun 2010 berdasrkan berita acara kepolisian setempat. Hitung PBB perkebunan tersebut, NJOPTKP Rp 10.000.000,00. SPPT perkebunan diterima tanggal 04-03-2011, dilunasi 9-12-2011. Hitung PBB terutang Jawaban :
Tanah 1)
Area kebun
a.
Tanaman usia 2 th SIT
b.
Tanaman menghasilkan SIT
2)
Area implasemen
a.
Kantor
b.
Gudang
c.
Pabrik
d.
Mess karyawan
= 3000.000 x Rp 1.700,00 = 300 x Rp 2.866.000,00 = 2000.000 x Rp 1.700,00 = 200 x Rp 5.784.000,00
= 10.000 x Rp 14.000,00 = 20.000 x Rp 10.000,00 = 20.000 x Rp 10.000,00 = 20.000 x Rp 14.000,00
NJOP tanah
= Rp 5.100.000.000,00 = Rp
859.000.000,00
= Rp 3.400.000.000,00 = Rp 1.156.800.000,00
= Rp = Rp
140.000.000,00 200.000.000,00
= Rp = Rp
200.000.000,00 280.000.000,00 + = Rp 11.336.000.000,00
Bangunan 1)
Kantor
= 800 x Rp 700.000,00
= Rp
560.000.000,00
2)
Gudang
= 1.200 x Rp 505.000,00
= Rp
3)
Pabrik
= 4.500 x Rp 365.000,00
= Rp
4)
Mess karyawan
= 1.000 x Rp 700.000,00
= Rp
1.642.500.000,00 700.000.000,00 +
NJOP bangunan
= Rp
NJOP gabungan
= Rp 14.845.100.000,00
NJOPTKP
= Rp
NJOPKP
= Rp 14. 835.100.000,00
3.508.500.000,00
10.000.000,00 –
PBB terutang pusat
= 0,5% x 40% x Rp 14.835.100.000,00
= Rp
29.670.200,00
Denda telat
= 4 x 2% x Rp 20.670.200,00
= Rp
2.373.616,00 +
PBB terutang yang dibayar
= Rp
32.043.816,00
PBB terutang daerah
= 0,3% x Rp 14.835.100.000,00
= Rp
44.505.300,00
Denda telat
= 4 x 2% x Rp 44.505.300,00
= Rp
3.560.424,00 +
PBB terutang yang dibayar
3.
606.000.000,00
= Rp
48.065.724,00
PBB sektor Kehutanan HPH
PT Warna Lestari usaha perhutanan di Kali mantan Timur tahun 2012 telah menyampaikan SPOP sebagai berikut : Tanah 1)
Areal produktif tanah hutan blok tebangan berupa kayu meranti Luas 200 Ha, kelas 198
2)
Areal belum produktif tanah hutan non blok tebangan Luas 4.000 Ha, kelas 198
3)
Areal :
a.
Log ponds (tempat penampungan kayu di air) Rp 2,7 per m2, luas 10 Ha, kelas 523
b.
Log yards (penumpukan kayu di darat), luas 5 Ha, kelas 198
4)
Areal lainnya berupa tanah rawa, luas 100 Ha, kelas 200
5)
Areal implasemen
a.
Pabrik 20.000 m2, kelas 188
b.
Gudang 2.000 m2, kelas 188
c.
Kantor 1.000 m2, kelas 188
d.
Perumahan 10.000 m2, kelas 185
Bangunan 1)
Pabrik 1.000 m2, kelas 088
2)
Gudang 500 m2, Rp 264.000,00 per m 2
3)
Kantor 1.000 m2, kelas 086
4)
Perumahan 5.000 m2, kelas 086 Angka kapitalisasi adalah 8,5 sedangkan hasil bersih tahun sebelumnya ialah sebesar Rp 1.000. 000.000,00 Hitung PBB yang harus dibayar oleh PT W arna Lestari dengan NJOPTKP sesuai dengan Permen No. 67 tahun 2011!
Jawaban :
Tanah 1)
Areal produktif
= 8,5 x Rp 1.000.000.000,00
= Rp
8.500.000.000,00
2)
Areal blm produktif
= 40.000.000 x Rp 200,00
= Rp
8.000.000.000,00
3)
Areal :
a.
Log Ponds
b. Log Yards 4)
Areal lainnya
5)
Areal implasemen
a.
Pabrik
b. Gudang c.
= 100.000 x Rp 2,7
= Rp
270.000,00
= 50.000 x Rp 200,00
= Rp
10.000.000,00
= 1000.000 x Rp 140,00
= Rp
= 20.000 x Rp 670,00
= Rp
= 2.000 x Rp 670,00
= Rp
140.000.000,00
13.400.000,00 1.340.000,00
Kantor
= 1.000 x Rp 670,00
= Rp
670.000,00
d. Perumahan
= 10.000 x Rp 910,00
= Rp
9.100.000,00 +
NJOP tanah
= Rp 16.674.780.000,00
Bangunan 1) Pabrik
= 1.000 x Rp 264.000,00
= Rp
264.000.000,00
2) Gudang
= 500 x Rp 264.000,00
= Rp
132.000.000,00
3) Kantor
= 200 x Rp 310.000,00
= Rp
62.000.000,00
4) Perumahan
= 5.000 x Rp 310.000,00
NJOP bangunan
= Rp 2.008.000.000,00
NJOP gabungan
= Rp 18.682.780.000,00
NJOPTKP
= Rp
NJOPKP
= Rp 18.658.780.000,00
PBB terutang
4.
= Rp 1.550.000.000,00 +
= 0,5% x 40% x Rp 18.658.780.000,00
= Rp
24.000.000,00 – 37.317.560,00
Hutan HPHTI
PT Wanasetra, sebuah pengelolaan hutan tanaman industri, data-data sebagai berikut : A.
Tanah
1.Area Produktif a.
b.
c.
Tanah yang ditanami dengan sonokeling yang telah menghasilkan
L = 500 Ha
Kelas 161 (Rp.5000,-)
Standar Biaya Pembangunan (SBP)
Rp. 2.930.800,-/Ha
Tanah yang belum menghasilkan Sonokeling umur empat tahun
L = 100 Ha
Standar Biaya Pembangunan (SBP)
Rp. 2.427.800,-/Ha
Sonokeling umur lima tahun Standar Biaya Pembangunan (SBP)
L = 200 Ha
Kelas 161 (Rp.5000,-)
Kelas 161 (Rp.5000,-)
Rp. 2.769.800,-/Ha
2.Logponds
L = 20 Ha
Kelas A47 (Rp.4,8)
3.Area lainnya berupa rawa
L= 50 Ha
Kelas 200 (Rp.200,-)
4.Area implasement L = 10.000 m2
a.
Pabrik
b.
Gudang
c.
Kantor
L = 1.000 m2
Kelas 182 (Rp.1.200,)
d.
Perumahan
L = 10.000 m2
Kelas 182 (Rp.1.200,)
B.
Bangunan
L = 5.000 m2
Kelas 182 (Rp.1.200,) Kelas 182 (Rp.1.200,)
1.Pabrik
L = 3.000 m2
Kelas 090 (Rp.225.000,-)
2.Gudang
L = 3.000 m2
Kelas 090 (Rp.225.000,-)
3.Kantor
L = 1.000 m2
Kelas 086 (Rp.310.000,-)
4.Perumahan
L = 10.000 m2
Kelas 086 (Rp.310.000,-)
NJOPTKP Permen No.67 Tahun 2011 Hitung PBB terutang ! Jawab :
A.
NJOP Bumi Tanah yang ditanami dengan sonokeling yang telah menghasilkan
500 x 10.000 x Rp. 5.000 = Rp. 25.000.000.000,-
Standar Biaya Pembangunan (SBP) 500 x Rp. 2.930.800
Tanah yang belum menghasilkan sonokeling umur empat tahun
= Rp. 1.465.400.000,-
100 x 10.000 x Rp. 5.000 = Rp. 5.000.000.000,-
Standar Biaya Pembangunan (SBP) 500 x Rp. 2.427.800
= Rp.
Sonokeling umur lima tahun
Standar Biaya Pembangunan (SBP) 200 x Rp. 2.749.800
= Rp.
553.960.000,-
Logponds
20 x 10.000 x Rp. 4,8
= Rp.
960.000,-
Area rawa
50 x 10.000 x Rp. 140
= Rp.
70.000.000,-
Pabrik
10.000 x Rp. 1.200
= Rp.
12.000.000,-
Gudang
5.000 x Rp. 1.200
= Rp.
6.000.000,-
Kantor
1.000 x Rp. 1.200
= Rp.
1.200.000,-
200 x 10.000 x Rp. 5.000 = Rp. 10.000.000.000,-
Perumahan
Rp.
10.000
x
Rp.
1.200
=
225.000
=
12.000.000,- +
Total NJOP Bumi B.
242.780.000,-
= Rp. 42.364.300.000,-
NJOP Bangunan
Pabrik
3.000 x Rp. 225.000
= Rp.
675.000.000,
Gudang
500 x Rp. 225.000
= Rp.
112.500.000,-
Kantor
200 x Rp. 310.000
= Rp.
62.000.000,
Perumahan
Rp.
1.000
x
Rp.
225.000.000,- +
Total NJOP Bumi
= Rp. 1.074.500.000,-
NJOP Total
= Rp. 43.438.800.000,-
NJOPTKP Rp.
=
24.000.000,- -
NJOPKP
= Rp. 43.414.800.000,-
NJKP
40 % x NJOPKP
= Rp. 17.365.920.000,-
PBB terutang
0,5 % x NJKP
= Rp.
86.829.600,-
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
2
S ektor P erkebunan, K ehutanan, dan P ertambanga n Da lam P ajak B umi dan B angunan dikenal adanya 5 s ektor yaitu s ektor Pedes aan dan P erkotaan ya ng disebut dengan P2, kemudian sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang disebut P3. F okus utama untuk perhitungan P B B P erkebunan, Kehutanan dan Pe rtambang an adalah menentukan Nilai J ual Objek Pa jak (NJ OP ). Apabila NJ OP telah diperoleh maka deng an mudah dapat dihitung PBBnya. A . S E K T O R P E R K E B U NA N S urat E daran Direktur J enderal P ajak Nomor S E -21/P J .6/1999 tang ga l 23 April 1999 menjadi das ar pengenaan PBB di sektor perkebunan. D idalam sek tor perkebunan terdapat berbaga i jenis areal (tanah) dengan karakteristik yang berbeda sehingga N J OP mas ing-mas ing a real juga berbeda ses uai dengan N ilai Indikas i R ata-rata mas ingmas ing tanah diareal yang bersang kutan. A dapun areal-areal tersebut adalah s ebag ai berikut : 1. Areal K ebun , yaitu areal ya ng s udah diolah da n ditanami denga n komoditas perkebunan baik yang telah mengha silkan maupun belum menghas ilkan NJ OP = NJ OP tanah + S tandar Investasi Tanaman NJ OP tanah : ses uai dengan karakteristik tanah dan NIR has il pendataan dan penilaian yang kemudian dituangkan k edalam bentuk S urat K eputusan K akanwil DJ P S tandar Inves tas i Ta naman : jumlah modal ya ng diinvestas ikan menurut umur dan jenis tanaman dalam satuan rupiah per hektar 2. Areal yang s udah diolah tapi belum ditanami . NJ OP = NJ OP tanah + B iaya P engolahan/pematangan tanah dalam satu tahun 3. Areal Emp lasemen , yaitu areal ya ng diatasnya terdapat bangunan dan / atau pekaranga n NJ OP = NJ OP tanah 4. Areal lain , yaitu areal s elain areal kebun dan a real emplas emen ya ng berupa a real belum diolah, rawa, ca das , jurang atau tana h lain yang tidak dapa t dimanfaatkan untuk perkebunan. NJ OP = NJ OP tanah
C ontoh:
PT.Sawit Nusantara, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit didaerah Sumatera Utara memiliki/menguasai/mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut : A. Tanah 1. Areal kebun : a. Usia tanaman 2 tahun : 100 Ha, kelas A. 42 ( Rp1.700,- / M2 ) SIT : Rp2.795.000,- per Ha b. Tanaman sudah menghasilkan : 300 Ha, kelas A.42
SIT
: Rp5.646.000,- per Ha
2. Areal emplasemen :
a. Kantor : 0,5 Ha , kelas A. 36 ( Rp14.000,- / M2 ) b. Gudang : 1 Ha , kelas A. 37 ( Rp10.000,- / M2 ) c. Pabrik : 2 Ha, kelas A. 37 B. Bangunan : a. Kantor : 500 M2 , kelas A. 4 ( Rp700.000,- / M2 ) b. Gudang : 1.000 M2, kelas A. 6 ( Rp505.000,- / M2 ) c. Pabrik : 4.000 M2 , kelas A. 8 ( Rp365.000,- / M2 ) Hitung PBB tahun 2003 atas perkebunan tersebut bila NJOPTKP : Rp 10 juta Jawab:
NJOP Tanah dan Bangunan ( A + B )
= Rp11.458.300.000,-
NJOPTKP
= Rp
NJOP untuk perhitungan PBB
= Rp11.448.300.000,-
PBB : 0,5% x 40% x Rp11.448.300.000,-
= Rp
10.000.000,22.896.600,-
SEKTOR KEHUTANAN
Pengenaan PBB sektor kehutanan didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-73/ PJ.6/1999 tanggal 16 Desember 1999. Didalam sektor kehutanan terdapat berbagai jenis areal hutan yaitu : 1. Areal Produktif yang disebut juga Areal Blok Tebangan yaitu areal hutan dimana kayu-kayu pada areal tersebut mempunyai umur ataupun diameter yang cukup untuk ditebang dan bernilai ekonomis. Luas areal ini biasanya dinyatakan didalam Rencana Karya Tahunan (RKT) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan kepada para pengusaha hutan. 2. Areal Belum/Tidak Produktif yang disebut juga Areal Non Blok Tebangan yaitu areal hutan
dimana kayu-kayunya belum layak ditebang karena belum cukup u mur dan tidak ekonomis untuk ditebang.
3. Areal Lainnya yaitu areal yang tidak ada tegakannya (tidak ada pepohonannya) seperti rawa,
payau, waduk/danau, atau yang digunakan oleh pihak ketiga secara tidak sah. 4. Log Ponds yaitu areal perairan didalam hutan yang digunakan untuk tempat penimbunan kayu. 5. Log Yards yaitu areal daratan didalam hutan yang digunakan untuk penimbunan kayu. 6. Areal Emplasemen yaitu merupakan areal dimana didirikan bangunan-bangunan yang berkenaan
dengan usaha bidang kehutanan Untuk menentukan NJOP sektor kehutanan dapat dibagi atas 2(dua) kategori tergantung kepada jenis hak untuk mengelola/mengusahakan hutan tersebut yaitu : 1. Sektor Kehutanan yang dikelola berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Sah lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). a. NJOP areal produktif ditetapkan sebesar 8,5 kali hasil bersih dalam satu tahun. Hasil bersih adalah Pendapatan kotor dikurangi Biaya eksploitasi Pendapatan kotor adalah total hasil produksi kayu tahun pajak sebelumnya dikalikan dengan harga pasar kayu bulat dalam tahun pajak berjalan (harga pasar per 1 Januari). Biaya eksploitasi terdiri dari : a. Biaya penanaman ( khusus PT.Perhutani ). b. Biaya pemeliharaan hutan / perawatan ( khusus PT.Perhutani ). c. Biaya pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan. d. Biaya penebangan ( upah tenaga kerja dan peralatan ). e. Biaya pengangkutan sampai ke log ponds atau log yards. f. PBB dan PSDH ( untuk areal blok tebangan ) tahun pajak sebelumnya. b. NJOP areal belum/tidak produktif, areal emplasemen dan a real lainnya = NJOP tanah. c. NJOP Log Ponds = NJOP Perairan, yaitu berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya. 2. Sektor Kehutanan yang dikelola berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ( HPHTI
). a. NJOP Areal Hutan adalah NJOP tanah ditambah Biaya Pembangunan HTI menurut umur tanaman. Standar Biaya Pembangunan HTI dibuat berdasarkan data dari Dinas Kehutanan setempat. b. NJOP areal emplasemen dan areal lainnya = NJOP tanah Contoh :
1. PT.
Triloves,
suatu
perusahaan
bidang
kehutanan
(HPH)
di
Kalimantan Barat
memiliki/menguasai/mendapat manfaat dari bumi dan bangunan sbb :
1. Bumi 1. Areal produktif
tanah hutan blok tebangan : 200 Ha, kls A.49 (Rp200,-/ M2) 2. Areal belum/tidak produktif
Tanah hutan non blok tebangan : 4.000 Ha, kls A.49 3. a.Log ponds : 10 Ha, kls A. 49
b. Log yards : 5 Ha, kls A.49 4. Areal lainnya (rawa, payau) : 100 Ha, kls A. 50 ( Rp140,- / M2 ) 5. Areal Emplasemen :
a. Pabrik : 20.000 M2 ; kls A.45 ( Rp 660,-/M2 ) b. Gudang : 2.000 M2 ; kls A.45 c. Kantor : 1.000 M2 ; kls A. 45 d. Perumahan : 10.000 M2 ; kls A.44 ( Rp910,-/ M2 ) 2. Bangunan a. Pabrik : 1.000 M2; kls A. 10 (Rp264.000,- / M2 ) b. Gudang : 500 M2; kls A. 10 c. Kantor : 200 M2 ; kls A.9 ( Rp310.000,- / M2 ) d. Perumahan : 5.000 M2 ; kls A.9 3. Angka kapitalisasi : 8,5 Hasil bersih sebelum tahun pajak berjalan : Rp1.000.000.000,Hitung PBB yang menjadi kewajiban PT. Wanalestari tersebut bila NJOPTKP = Rp 10.000.000,Jawab :
NJOP Bumi dan Bangunan :
= Rp18.682.550.000,-
NJOPTKP :
= Rp
NJOP untuk perhitungan PBB
= Rp18.672.550.000,-
PBB : 0,5% x 40% x Rp18.672.550.000,-
=
10.000.000,-
Rp37.345.100,-
