TUGAS ANALISIS PERBANDINGAN KUHP DAN RUU KUHP
Oleh: INDAH MAWARNI PUTRI C 100060044
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 014
ANALISIS PERBANDINGAN KUHP DAN RUU KUHP
1. Azas Legalitas a. Definisi Azas Legalitas adalah suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. b. Unsur-unsur dalam KUHP 1 !erdasarkan KUHP Azas legalitas diatur dalam KUHP yang berlaku sekarang (Wetboek van Straftrecht). Pasal 1 ayat "1 KUHP yang menyatakan bah#a tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. !unyi Pasal 1 ayat "1 KUHP ini, se$ara rin$i, berisi dua hal penting, yaitu% "i suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan& "ii peraturan perundang-undangan harus ada sebelum ter'adinya tindak pidana "tidak berlaku surut.1 ( !erdasarkan )UU KUHP (**+ Azas legalitas dalam )UU KUHP (**+ terdapat dalam% Pasal 1 ayat "1 )an$angan KUPH (**+ berbunyi Tiada seorang pun dapat dapat di pidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan tersebut dilakukan.”. Pasal 1 ayat " )an$angan KUHP (**+ berbunyi !etentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (") tidak mengurangi berlakunya hukum yang berlaku dalam masyarakat yang menentukan bah#a seseorang dapat dipidana #alaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”. Pasal 1 ayat " )an$angan KUHP (**+ berbunyi $erlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(%) sepan&ang sesuai dengan nilai-nilai 'ancasila danatau prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.”. !erdasarkan )UU KUHP (*1* Azas legalitas dalam )UU KUHP (*1* terdapat dalam% Pasal 1 Ayat "1, /iada se0rang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, ke$uali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat " Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat "1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bah#a sese0rang patut dipidana #alaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 1 0el'atn0, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (**+, !umi Aksara, 2akarta, hlm.
Pasal 1 " !erlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat " sepan'ang sesuai dengan nilainilai Pan$asila dan3atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 0leh masyarakat bangsa-bangsa. !erdasarkan )UU KUHP (*1( /erdapat dalam pasal 1 ayat "1, /iada se0rangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, ke$uali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Pasal ( ayat "1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat "1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bah#a sese0rang patut dipidana #alaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal ( ayat "( berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat "1 sepan'ang sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam Pan$asila, hak asasi manusia, dan prinsip prinsip hukum umum yang diakui 0leh masyarakat bangsa-bangsa. $. Perbandingan 40 KUHP
)UU KUHP (**+
)UU KUHP (*1*
)UU KUHP
Unsur Azas Legalias berisi dua hal penting, yaitu% "i suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan& "ii peraturan perundang-undangan harus ada sebelum ter'adinya tindak pidana "tidak berlaku surut 1. /indak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu (. Ketentuan tindak pidana tidak mengurangi hukum dalam masyarakat . hukum dalam sesuai nilai-nilai 'ancasila danatau prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa 1. /indak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu (. Ketentuan tindak pidana tidak mengurangi hukum dalam masyarakat . hukum dalam sesuai nilai-nilai 'ancasila danatau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa 1. /indak pidana harus dirumuskan
Keterangan Artinya bila ter'adi tindak pidana dan belum ada aturan tidak dapat dipidanakan 5ese0rang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ada atau menurut hukum masyarakat dan nilai-nilai pan$asila 5ese0rang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ada atau menurut hukum masyarakat dan nilai-nilai pan$asila 5ese0rang dapat
(*1(
terlebih dahulu (. Ketentuan tindak pidana tidak mengurangi hukum dalam masyarakat . hukum dalam sesuai nilai-nilai 'ancasila danatau prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa
dipidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ada atau menurut hukum masyarakat dan nilai-nilai pan$asila
(. Azas )etr0aktif a. Definisi Azas retr0aktif adalah suatu azas hukum yang mengubah k0nsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum, fakta-fakta dan hubungan yang ada, sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. b. Unsur-unsur dalam KUHP 1 !erdasarkan KUHP enurut pasal 1 "1 asas retr0aktif tidak berlaku karena, menyatakan bah#a, /iada suatu perbuatan dapat dipidana ke$uali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan6. ( !erdasarkan )UU KUHP (**+ !erdasarkan Pasal 1 ayat " Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat "1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bah#a sese0rang patut dipidana #alaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan& dan Pasal 1 " !erlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat " sepan'ang sesuai dengan nilai-nilai Pan$asila dan3atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 0leh masyarakat bangsa-bangsa& memungkinkan untuk menggunakan azas retr0aktif. !erdasarkan )UU KUHP (*1* 5ama dengan )UU (**+ !erdasarkan )UU KUHP (*1( 5ama dengan )UU (**+ dan )UU (*1* $. Perbandingan azas retr0aktif 40 azas retr0aktif KUHP /idak diperb0lehkan )UU KUHP (**+
emungkinkan menggunakan azas retr0aktif bila 1. Ke'ahatan berupa pelanggaran HA berat atau ke'ahatan yang tingkat keke'aman dan estruksinya setara dengannya. (. Peradilannya bersifat
Keterangan enurut pasal 1 "1 !erdasarkan Pasal 1 ayat " dan !erdasarkan Pasal 1 ayat "
)UU KUHP (*1*
)UU KUHP (*1(
7nternasi0nal, bukan peradilan nasi0nal. . Peradilannya bersifat ad h0$, bukan peradilan permanen. . Keadaan hukum nasi0nal negara bersangkutan tidak dapat di'alankan karena sarana, aparat, atau ketentuan ukumnya tidak sanggup men'angkau ke'ahatan pelanggaran HA berat atau ke'ahatan yang tingkat keke'aman dan tingkat destruksinya setara dengannya. 5ama dengan )UU (**+ !erdasarkan Pasal 1 ayat " dan !erdasarkan Pasal 1 ayat " 5ama dengan )UU (**+ dan (*1* !erdasarkan Pasal ( ayat "1 dan !erdasarkan Pasal ( ayat "(
. Azas tidak ada pidana tanpa kesalahan a. Definisi Azas tidak ada pidana tanpa kesalahan, adalah azas untuk men'atuhkan pidana kepada 0rang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri 0rang tersebut. b. Unsur-unsur dalam KUHP 1 !erdasarkan KUHP enurut KUHP, Azas tidak ada pidana tanpa kesalahan memperkuat azas legalitas. 5ese0rang harus dipidanakan bila melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta unsur kesalahan yang dilakukan 0leh 0rang tersebut. ( !erdasarkan )UU KUHP (**+ enurut )UU KUHP (**+, Azas tidak ada pidana tanpa kesalahan memperkuat azas legalitas. 5ese0rang harus dipidanakan bila melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta unsur kesalahan yang dilakukan 0leh 0rang tersebut. !erdasarkan )UU KUHP (*1* enurut )UU KUHP (*1*, Azas tidak ada pidana tanpa kesalahan memperkuat azas legalitas. 5ese0rang harus dipidanakan bila melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta unsur kesalahan yang dilakukan 0leh 0rang tersebut. !erdasarkan )UU KUHP (*1( enurut )UU KUHP (*1(, Azas tidak ada pidana tanpa kesalahan memperkuat azas legalitas. 5ese0rang harus dipidanakan bila
melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta unsur kesalahan yang dilakukan 0leh 0rang tersebut. $. Analisis Perbandingan Azas tidak ada pidana tanpa kesalahan !ahan Azas tidak ada pidana tanpa keterangan kesalahan KUHP )UU KUHP (**+ )UU KUHP (*1* )UU KUHP (*1(
erupakan penegasan legalitas erupakan penegasan azas legalitas dan azas retr0aktif erupakan penegasan azas legalitas dan azas retr0aktif erupakan penegasan azas legalitas dan azas retr0aktif
azas 5esuai dengn pasal 1 ayat "1 5esuai dengn pasal 1 ayat "1 5esuai dengn pasal 1 ayat "1 5esuai dengn pasal 1 ayat "1
. Pidana a. Definisi Pidana berasal dari kata straf "!elanda, yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan "nestapa yang senga'a dikenakan3di'atuhkan kepada sese0rang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. b. Unsur-unsur dalam KUHP 1 !erdasarkan KUHP Pidana dalam KUHP terdiri dari pidana p0k0k dan pidana tambahan. ( !erdasarkan )UU KUHP (**+ Pasal 11 ayat "1 /indak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 0leh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan dian$am dengan pidana. Pasal 11 ayat "( Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan dian$am pidana 0leh peraturan perundang-undangan, harus 'uga bersifat mela#an hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 11 ayat " 5etiap tindak pidana selalu dipandang bersifat mela#an hukum, ke$uali ada alasan pembenar. !erdasarkan )UU KUHP (*1* Pasal 11 ayat "1 /indak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 0leh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan dian$am dengan pidana. Pasal 11 ayat "( Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan dian$am pidana 0leh peraturan perundang-undangan, harus 'uga bersifat mela#an hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 11 ayat " 5etiap tindak pidana selalu dipandang bersifat mela#an hukum, ke$uali ada alasan pembenar.
!erdasarkan )UU KUHP (*1( Pasal 11 ayat "1 /indak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 0leh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan dian$am dengan pidana. Pasal 11 ayat "( Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan dian$am pidana 0leh peraturan perundang-undangan, harus 'uga bersifat mela#an hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 11 ayat " 5etiap tindak pidana selalu dipandang bersifat mela#an hukum, ke$uali ada alasan pembenar. $. Analisis perbandingan pidana !ahan Pidana keterangan KUHP )UU KUHP (**+
)UU KUHP (*1*
)UU KUHP (*1(
Pidana p0k0k dan tambahan Pelanggaran terhadap undang-undang, dan hukum dalam masyarakat Pelanggaran terhadap undang-undang, dan hukum dalam masyarakat Pelanggaran terhadap undang-undang, dan hukum dalam masyarakat
!ab 77 pasal 1* /erdapat dalam pasal 11 /erdapat dalam pasal 11 /erdapat dalam pasal 11
8. /u'uan Pidana a. Definisi /u'uan pidana adalah tu'uan yang men'adi harapan dalam melaksanakan tindakan pemidanaan, sehingga dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat. b. Unsur-unsur dalam KUHP 1 !erdasarkan KUHP /idak di$antumkan ( !erdasarkan )UU KUHP (**+ /erdapat dalam pasal 8, yaitu a men$egah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan n0rma hukum demi pengay0man masyarakat& b memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga men'adi 0rang yang baik dan berguna& $ menyelesaikan k0nflik yang ditimbulkan 0leh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat& dan d membebaskan rasa bersalah pada terpidana& !erdasarkan )UU KUHP (*1* Pasal 8 sama dengan dalam )UU KUHP (**+ !erdasarkan )UU KUHP (*1(
Pasal 8 sama dengan dalam )UU KUHP (**+, dan )UU KUHP (*1* $. Perbandingan tu'uan pidana !ahan /u'uan Pidana keterangan KUHP )UU KUHP (**+
)UU KUHP (*1* )UU KUHP (*1(
/idak di$antumkan a men$egah dilakukannya Pasal 8 tindak pidana dengan menegakkan n0rma hukum demi pengay0man masyarakat& b memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga men'adi 0rang yang baik dan berguna& $ menyelesaikan k0nflik yang ditimbulkan 0leh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat& dan d membebaskan rasa bersalah pada terpidana& 5ama dengan )UU KUHP Pasal 8 (**+ 5ama dengan )UU KUHP Pasal 8 (**+ dan (*1*
9. !atasan Usia Anak a. Definisi !atasan usia anak adalah batasan usia yang digunakan sebagai pertimbangan 0leh hakim b. Unsur-unsur dalam KUHP 1 !erdasarkan KUHP /idak menyebutkan batasan usia anak ( !erdasarkan )UU KUHP (**+ Pasal 11 "1 Anak yang belum men$apai umur 1( "dua belas tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung'a#abkan. "( Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi 0rang yang berumur antara 1( "dua belas tahun dan 1+ "delapan belas tahun yang melakukan tindak pidana. !erdasarkan )UU KUHP (*1* Pasal 11 "1 Anak yang belum men$apai umur 1( "dua belas tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung'a#abkan.
"( Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi 0rang yang berumur antara 1( "dua belas tahun dan 1+ "delapan belas tahun yang melakukan tindak pidana. !erdasarkan )UU KUHP (*1( Pasal 11 "1 Anak yang belum men$apai umur 1( "dua belas tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung'a#abkan. "( Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi 0rang yang berumur antara 1( "dua belas tahun dan 1+ "delapan belas tahun yang melakukan tindak pidana. $. Analisis !atasan Usia Anak !ahan !atasan Usia Anak keterangan KUHP )UU KUHP (**+ )UU KUHP (*1* )UU KUHP (*1(
/idak disebutkan 1( tahun 1( tahun 1( tahun
Pasal 11 Pasal 11 Pasal 11
