www.legalitas.org
g g POKOK -POKOK PIKIRAN .o r PENYUSUNAN o
s a a t i a l -UND RANCANGAN UNDANG UNDA A NG TENTA TENT A NG UNDANG TENTANG g e l. e w w K IT ITA A B UN UNDANG DANG- w UNDA UND A NG HUK HU K UM PIDA PID A NA HUKUM PIDANA
www.legalitas.org
n
n
Penyusunan konsep RUU KUHP dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (“criminal law reform”), khususnya pembaharuan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial Belanda. g g r o o . s a a Pembaharuan hukum pidana (criminal law reform), pada t i l a g e e hakikatnya di samping menggantikan produk KUHP warisan l. w w kolonial dengan produk wnasional , juga merupakan bagian
integral dari ide dan tujuan yang lebih besar , yaitu kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan sistem hukum nasional yang modern yang mengandung pula elemen nuansa negara yang berdaulat dan demokratis, baik yang berkaitan dengan struktur , substansi maupun kultur hukumnya.
www.legalitas.org
Penyusunan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan dari ide-ide dasar (basic ideas) Ide deologi ologi Pan ancas casiila yang mengandung di dalamnya ide keseimbangan, yakni nilai-ni nillai atau pa paradigm radigma a (margin of appreciation); moral religius g (Ketuhanan YME); g r o o . s a a l i t kemanusiaan (humanisme); kebangsaan a g e l. e w (nasionallism (nasiona sme); e); kerakya kerakyat tan (dem (demokrasi) okrasi);; dan da n w w keadilan sosial.
www.legalitas.org
Di samping bertitik-tolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan dan penyusunan RUU KUHP, juga dilatarbelakangi oleh : n
n
n
perkembangan dan kondisi riil nasional (kondisi sosiokultural, sosio-politik, dan sosio-historis ); g g
r o o . s kesepakatan internasional a a perkembangan ide-ide dasar t i a l g e komparasi dalam menghadapi l. e atau global sebagai bahan w w w perkembangan dimensi kejahatan yang cenderung
bersifat transnasional; dan perkembangan berbagai doktrin keilmuan di bidang hukum pidana.
www.legalitas.org
Materi RUU KUHP mengandung sistem hukum pidana materiel beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya, disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, antara lain : n
n
g g r o o . s keseimbangan monodualistik antara “kepentingan a a t i l a g e e umum/masyarakat” w l. dan “kepentingan w w
individu/perorangan”; keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (victim of crime);
www.legalitas.org
n
n
n
n
keseimbangan antara unsur/faktor “objektif ” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif ” (orang/batiniah/sikap batin); ide “Daad-dader Strafrecht”; keseimbangan antara kriteria “formal” dan g g r o . o s a t a “material”; i l a g e e l. w keseimbangan w w antara “kepastian hukum”, “kelenturan, elastisitas, atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, atau universal.
www.legalitas.org
Ide dasar “keseimbangan” itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah: n pengaturan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act); g g r o o . a s a n pengaturan kesalahan a l i tatau pertanggungjawaban e g l. e pidana (criminal responsibility) ; dan w w w n pengaturan stelsel pidana dan tindakan (punishment and treatment system) .
www.legalitas.org
Bertolak dari ide keseimbangan, RU RUU U KUHP KUHP juga memberi kemungkinan berlaku surutnya suatu undang-undang atau pemberlakuan secara “retro aktif ” yang dipandang sebagai “pasangan”, g g r “pelengkap”, dan “penyeimbang ” dari asas “lex o o . s a a t i temporis delicti” atau asas a l “non retro aktif ”. g e l e . w w w
www.legalitas.org
Dalam RUU KUHP ini disepakati bahwa pembagian tindak pidana berupa kejahatan (misdrijeven, crimes) dan pelanggaran (overtredingen, infractions) tidak perlu dilakukan lagi. Hal ini mengingat dalam sejarah perkembangan hukum g g r o o pidana tidak ada definisi i t a a sd.an kriteria yang jelas a l g e bersifat kualitatif , serta konsisten yang untuk l. e w w w membedakan antara keduanya, sebagaimana terdapat di dalam sistem hukum Anglo Saxon yang merumuskannya sebagai “mala in se” (acts wrong in themselves) dan “mala prohibita” (acts wrong because they are prohibited) .
www.legalitas.org
n
RUU KUHP tidak memandang kedua syarat atau asas itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu, RUU KUHP KUHP memberi kemungkinan untuk menerapkan asas g liability ”, dan asas g r “strict liability”, asas “vicarious o o . s a a l i t “pemberian maaf atau e e g apengampunan oleh hakim” l. w (“rechterlijk pardon ” atau “ judicial judicial pardon”). w w
www.legalitas.org
“Pertanggungjawaban Pidana” dalam RUU KUHP merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah “Pengaturan Tindak Pidana”. Pertanggungjawaban Pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: n
g g r o o . s a a l i t a adanya asas “tiada l. e e gpidana tanpa kesalahan” w w w (asas culpabilitas/asas “geen straf zonder schuld”)
yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas (Principle of Legality) yang merupakan asas kemasyarakatan.
www.legalitas.org
n
n n n
n
n
Adanya asas “ judicial pardon” dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran : menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan; menyediakan “klep/katup pengaman” (“veiligheidsklep”); bentuk koreksi judisial judisial terhadap asas legalitas (“ judicial judicial corrective to the legality principle ”); g g r o o pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau . s a t a i l paradigma “hikmah kebijaksanaan ” dalam Pancasila; a g e l. e w pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan w w pemidanaan” ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/peng-ampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan); jadi syarat atau justifikasi justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas culpabilitas), tetapi juga juga pada “tujuan pemidanaan”.
www.legalitas.org
n
Kewenangan hakim untuk memberi maaf (“rechterlijk pardon”) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas “culpa in causa” (atau asas g g r “actio libera in causa”) yang memberi kewenangan o o . s a t a i l a tetap mempertanggungkepada hakim untuk g e e l. w jawabkan si pelaku w w tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana
