BAB I PENDAHULUAN
Abad Abad ke 21 ini Indones Indonesia ia mengha menghadapi dapi dua pekerja pekerjaan an besar besar dalam dalam legisl legislasi asinya nya.. Pertama KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum A!ara A!ara Pidana . "ua kodi#ikasi kodi#ikasi sekaligus. sekaligus. $an!angan KUHP yang disusu disusun n sejak sejak tahun tahun 1%&1 1%&1 yang yang penuli penuliss juga juga anggota anggota sejak tahun tahun 1%&'. 1%&'. etela etelah h ramp rampun ung g disu disusu sun n pada pada tahu tahun n 1%%2 1%%2)) $an! $an!an anga gan n dise disera rahk hkan an kepa kepada da *ent *enter erii Keha Kehaki kima man n Ismail Saleh) yang yang berkei berkeingi nginan nan dialah dialah sebagai sebagai *enter *enterii Kehakim Kehakiman an ter!antum dalam sejarah menyerahkan dan membahas KUHP baru yang modern. Ketua +im $UU pada pada saat itu itu ialah ialah Pro#. Mardjono Reksodiputro ) H.*A. ,adi) kurang lebih 1& tahun pembahasan diselingi dengan beberapa kali seminar) sosialisasi dan studi banding. banding. ayang) ayang) belum sempat sempat dikirim dikirim ke "P$) "P$) menter menterii Ismail Saleh digant digantii oleh oleh Otoo Oesman) dan $an!angan menjadi mentah kembali. $an!angan yang semula disusun oleh para tetua hukum pidana seperti Pro#. Oemar Seno Adji) Pro#. Sudarto ) Pro#. Roeslan Saleh yang yang kemu kemudi dian an diga digant ntii oleh oleh Mardjono Reksodiputro atas perintah Oetoo Oesman diutak-atik lagi oleh +im khusus yang
dipimpin oleh Lo!! Lo"man) Karya guru) yaitu Oemar Seno Adji dan Sudarto diutak-atik diutak-atik oleh muridnya) muridnya) Loe!! Lo"man. Akan Akan tetapi tetapi perubahan perubahan penting penting dari ran#an$an semula hampir tidak ada% karena kara $uru diutak&atik oleh murid'
etelah selesai naik lagi Muladi menjadi *enteri Kehakiman) yang memerintahkan ran! ran!an anga gan n diul diulas as lagi lagi.. leh leh kare karena na Mardjono Reksodiputro menola menolak k untuk untuk
1
membahas karena diapandang sudah resmi diserahkan kepada *enteri Ismail Saleh pada tahun ())*' +im dipimpin oleh Barda Na,a,i Ari-' "ari $an!angan ersi
Uniersitas Indonesia berubah menjadi $an!angan ersi Uniersitas "iponegoro.
"apat dikatakan) tambah dibahas tambah ka!au. Penulis dapat mengatakan se#ara te$as% !ah,a Rann#an$an .UHP ini sudah !asi se!elum dikirim ke DPR' Men$apa sudah !asi / Banak pasal masih diam!il dari .UHP an$ !erlaku sekaran$' *isalnya) delik pemalsuan surat (Pasal 2/' KUHP sekarang) ada bagian
inti delik (delictsbestandeel 0dapat menimbulkan kerugian sudah dibuang di KUHP ederland. ,adi) pemalsuan surat tidak perlu menimbulkan kerugian. Pasal '3& KUHP tentang penipuan ada kata-kata 0menggerakkan orang lain untuk memberi suatu !aran$ ) mem!uat utan$ dan men$hapus piutan$. udah ditambah
di
ederland dengan kata-kata 0memberi suatu !aran$ ) suatu jasa suatu data) membuat utang dan menghapus piutang. ,adi) obyek penipuan) bukan barang saja) tetapi juga jasa dan data. Andaikata $an!angan KUHP sudah dibahas pada tahun 1%%2 dan diundangkan sekitar tahun 1%%4) kemudian direisi se!ara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan hubungan masyarakat) sebagaimana dilakukan oleh ederland) maka tidak menjadi basi. "elik di luar KUHP seperti delik korupsi telah dimasukkan ke dalam $an!angan) tetapi yang dimasukkan ialah UndangUndang Pemberantasan Korupsi yang lama) sedangkan sekarang ada $an!angan baru yang disesuaikan dengan konensi intermasional mengenai korupsi yang sudah
2
dirati#ikasi Indonesia) 5egitu pula dengan delik pen!u!ian uang) diambil dari undangundang lama) sedangkan sudah ada undang-undang baru.
asib $an!anngan KUHAP mengikuti nasib $an!angan KUHP. Pada tahun 266% Penulis sebagai Ketua +im disertai oleh sekretaris +im "r uhariyono se!ara resmi menyerahkan kepada *enteri Hukum dan HA*
Andi *attalatta) 5eliau
berjanji segera mengirim kepada ekertaris egara. Presiden meminta ,aksa Agung Hendarman memara# pasal demi pasal $an!angan KUHAP dan $an!angan UUP+PK .elesai dipara#) dikirim kembali ke ekretaris egara . 5elum sempat dikirim ke "P$) terjadi pergantian *enteri) dan $an!angan diambil kembali sudah tiga kali dibahas dalam enam bulan terakhir) ) namun tidak tuntas) karena pembahas ialah orang yang tidak duduk dalam +im selama sepuluh tahun 1%%%-266%. etiap pembahas diundang dan tidak dundang) masing-masing mau memasukkan sesuai selera masing-masing. Penulis) sebagai mantan Ketua +im merasa akan mengalami nasib seperti Mardjono Reksodiputro .
elain kodi#ikasi ) legislasi peundang-undangan tersendiri (afzonderlijke wetten
masuk
dalam
prolegnas) seperti
$an!angan
UUP+PK)
$an!angan
Perampasan asset) dll. Hal yang perlu diperhatikan dalam harmonisasi perundangundangan) ialah 7
I. Perundang-undangan di atasnya) UU") Undang-Undang Payung) seperti Undang Pengelolaan 8ingkungan Hidup) dia menjadi payung beberapa undang-undang yang
3
mengatur lingkungan hidup) dan juga undang-undang yang sejajar dengan UU8H) seperti undang-undang perindustrian) Undang-Undang Perikanan) Undang-undang Kehutanan) Undang-Undang Pertambangan dll. yang mengatur juga lingkungan hidup. emua itu harus serasi (harmonis dan tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih..
2. istem kodi#ikasi) artinya sedapat mungkin delik-delik umum masuk dalam KUHP dan undang-undang tersendiri seperti Undang-Undang +indak Pidana 9konomi asasnya masih menga!u kepada KUHP) seperti rumusan delik harus berupa de#inisi (lex stricta. +idak disusun remang-remang sehingga menjadi serba meliputi dan serba guna (all embracing dan multi purpose).
'. +idak ada perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yang an!aman pidana penjara lebih satu tahun. ,ika an!aman pidana lebih dari satu tahun penjara) maka seharusnya diberi baju Undang-Undang Pidana. *isalnya delik lingkungan hidup dimasukkan ke dalam Undang-undang +indak Pidana 9konomi) seperti ederland. ,adi) semua perundang-undangan administrasi yang an!aman pidananya lebih satu tahun seperti Undang-Undang Perbankan) Undang-undang Pasar *odal) Undang-Undang Kepabeanan (penyelundupan dimasukkan ke dalam UndangUndang +indak Pidana 9konomi
4
:. Asas-asas yang dianut di Indonesia) diperhatikan dalam penyusunan undangundang pidana) misalnya asas legalitas baik dalam hukum pidana materiel (KUHP maupun hukum a!ara pidana (KUHAP.
BAB II PEMBAHASAN
"i Indonesia telah berkembang luas perundang ; undangan adminsistrasi tetapi an!aman pidana penjara sampai sepuluh tahun , bahkan sampai pidana mati . Hal itu telah menyimpang dari jalur normal ialah perundang ; undangan adminitrasi yang bersanksi pidana dengan an!aman pidana berat seperti Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup )Undang-undang arkotika)Undang-undang kepabeanan) Undangundang kehutanan) Undang-undang perikanan) Undang-Undang Perbankan dll. emestinya perundang-undangan adminitrasi bersanksi pidana itu an!aman kurungan maksimum satu tahun atau denda. ,ika an!aman pidana penjara berat seperti undangundang lingkungan hidup sepuluh tahun penjara) undang-undang narkotika sampai pidana mati) undang-undang
kepabeanan sepuluh tahun penjatra bagi delik
penyelundupan) undang-undang
kehutanan sepuluh tahun penjara) maka rumusan
delik dan an!aman pidananya mestinya dimasukkan ke perundang-undang pidana tersendiri seperti Undang-undang +indak Pidana 9konomi.
seperti delik dalam
8ingkungan hidup di ederland ketentuan pidana dimasukan ke dalam Undang-
5
Undang +indak Pidana 9konomi (
leh karena Indonesia menganut system kodi#ikasi berbeda dengan Inggeris yang diikuti oleh Hongkong tidak ada kodi#ikasi) yang ada perundang-undangan pidana tersebar) maka semestinya perundang-undangan pidana tersendiri itu dibatasi. "elik dalam Undang-Undang terorisme) Undang-undang Kekerasan $umah +angga) Undang-Undang pornogra#i dll) dimasukkan ke dalam KUHP. .
Hukum pidana terkodi#ikasi ialah KUHP disamping kodi#ikasi KUHP ada yang disebut perundang-undangan tersendiri. Patokan untuk menyusun perundangundangan tersendiri di luar KUHP ialah 7
H.,.A. olte) dalam disertasinya tahun 1%:% di Uniersitas Utre!ht memberi keriteria untuk menentukan adanya perundang-undangan tersendiri7
a. Kitab undang-undang (KUHP ditujukan untuk semua tingkat penduduk (Standen) untuk semua =aktu untuk semua tempat.
b. Undang-undang tersendiri ditujukan kepada kelas tertentu) untuk keadaan sementara =aktu dan keadaan tempat tertentu.1
,adi) undang-undang Pemberantasan +indak Pidana Korupsi itu mestinya bersi#at temporer) dalam keadaan normal) mestinya korupsi diatur dalam KUHP. 1 H.J.A. Nolte, Het Strafrecht en afzonderlijke wetten, 1949, hlm. 3
6
Penulis menguraikan hukum pidana khusus dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana meterielnya maupun hukum pidana #ormelnya (a!ara pidananya. Istilah lain yang dipakai ialah hukum pidana khusus.
<.P., Pompe) salah seorang yang membuat pengertian tentang hukum pidana khusus (materiel dan #ormel. Ia menyebut dua kriteria yang menunjukan hukum pidana khusus itu) yaitu orang-orangnya yang khusus) maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan kedau ialah perbuatan yang khusus (bijzonderlijke feiten. >ontoh yang pertama ialah hukum pidana militer) karena orang-orangnya yang khusus atau subyeknya yang khusus) yaitu hanya golongan militer. >ontoh yang kedua ialah hukum pidana #is!al untuk delik-delik pajak) yang berarti perbuatan menyelundup pajak merupakan perbuatan khusus. 2
5egitu pula hukum pidana ekonomi untuk delik-delik ekonomi. Perbuatan menyelundup misalnya merupakan perbuatan khusus) suatu perbuatan yang tidak umum seperti pen!urian.
Kalau jalan pikiran Pompe ini dijabarkan dengan keadaan di Indonesia) maka delik terorisme dan korupsipun merupakan hukum pidana khusus karena perbuatan ( feiten terorisme dan korupsi itu bersi#at khusus atau tidak umum.
2 W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht , 1959, hlm. 13 dst.
7
Hukum pidana politik juga menurut Pompe merupakan hukum pidana khusus. Pembuat undang-undang yang darurat 5elanda di 8ondon pada =aktu pendudukan ,erman menyebutkan hukum pidana luar biasa (buitengewoon strafrecht yang ditetapkan dengan besluit 22 "esember 1%:' (."./1 dan diubah dengan undangundang 23 ,uni 1%:3 (.H.26/ dan juli 1%:3 (.H.2''.
"i samping itu) Pompe menunjuk patokan Pasal %1 Wvs ed (Pasal 16' KUHP yaitu jika ketentuan undang-undang (di luar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (5ab1 ; 5ab ?III buku I. Wvs ed (5ab I ; 5ab ?III buku I maka itu merupakan hukum pidana khusus. Patokan seperti ini sejajar dengan adagium lex specialis derogat legi generali (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum. Hukum pidana ekonomi mempumyai =atak tersendiri yang ternyata pada aturan Strafbaarheid -nya yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa. >ontoh yang ditempuh oleh Pompe ialah dapatnya dipidana dari badan hukum) perampasan barang-barang bukti (maksudnya termaksud barang-barang kepunyaan pihak ketiga dan barang tidak ber=ujud. Penyelesaian di luar a!ara ( shickking dan disamping itu penyimpangan dari ketentuan a!ara pidana yang penting.
,adi menurut Pompe bukan saja materielnya yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (5uku I KUHP) tetapi juga hukum a!aranya banyak yang menyimpang dari hukum a!ara pidana umum (kalau di egeri 5elanda Wetboek van Strafvordering ) di Indonesia KUHAP.
8
"an dengan demikian) tulisan ini akan khusus mengurai segi hukum a!ara pidana khusus yang menyimpang dari hukum a!ara pidana umum.
?an Poelje menolak pendapat Pompe tersebut dengan mengatakan bah=a pasal %1 Wvs ed (@Pasal 16' KUHP sebagai patokan) peraturan hukum pidana ekonomi tidak ada yang dengan jelas memuat asas-asas hukum pidana lain dari 5uku I WvS ed . (5uku I KUHP aturan umum. ?an Poelje menunjuk hanya hukum pidana militer sebagai hukum pidana khusus. ,adi menurut dia hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana milter.'
+etapi jika diperhatikan) memang banyak ketentuan undang-undang di luar KUHP yang dengan tegas menyatakan menyimpang dari KUHP. *isal Pasal 1% UndangUndang omer 11 (PP 1%/' tentang Pemberantasan Kegiatan ubersi dulu menyatakan Pasal /' ayat (2 KUHP tidak berlaku.
"alam harmonisasi dengan perundang-undangan yang sudah ada) banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam legislasi kita. Kita men!iptakan undangundang pornogra#i dengan tidak memperhatikan bah=a dalam KUHP sudah ada delik pornogra#i sehingga tumpang tindih yang membingungkan para penegak hukum. "i!iptakan delik pen!u!ian uang sebagian deliknya sudah diatur dalam Pasal :&6 KUHP tentang penadahan. Ada undang-undang tentang kekerasan rumah tangga sedangkan sudah ada delik penganiayaan dalam KUHP.
3 A.Hamzah, Hukum Pda!a "husus, #e!eka $pta, 1991, hlm. 1 dst.
9
Pada pendahuluan sudah disebut) bah=a hendaknya diperhatikan pula asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia) antara lain terpenting asas legalitas. "alam Pasal 1 ayat (1 KUHP ditegaskan asas ini 7 0+idak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana) selain berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Asas ini dilanjutkkan dengan semua rumusan delik itu harus berupa de#inisi (lex stricta. 5anyak sekali rumusan delik dalam perundang-undangan pidana dan administrasi yang tidak mengikuti lex stricta ini. 5anyak rumusan bersi#at karet dan serba meliputi dan serba guna (all embracing and multi purpose. Asas legalitas ini ter!antum dalam KUHAP) bahkan lebih ketat karena dalam KUHP dipakai istilah 0perundang-undangan pidana (wettelijk straf bepaling sedangkan dalam KUHAP dipakai istilah undang-undang pidana . ,adi) berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana materiel) orang dapat dipidana berdasarkan undang-undang) peraturan pemerintah dan peraturan daerah) tetapi orang ditangkap) ditahan) diadili harus berdasarkan undang-undang. $$> yang tidak menganut asas legalitas dalam hukum pidana materiel) bahkan membolehkan analogi undang-undang (gesetBes analogie tetapi menganut asas legalitas dalam hukum a!ara pidana) dikatakan C jaksa rakyat) hakim rakyat harus se!ara ketat memperhatikan undang-undang (KUHAP ini dan undang-undang lain yang relean.
Dang aneh dalam $an!angan KUHP yang diubah sesudah era Mardjono Reksodiputro ) pada pasal 1 ayat (1 ter!antum asas legalitas sama dengan KUHP
sekarang dan KUHP ederland. 5ahkan lebih tegas dari KUHP sekarang di dalam
1%
Pasal 1 ayat (2 $an!angan dikatakan se!ara jelas 0dilarang analogi (maksudnya analogi undang-undang) sedangkan dalam KUHP sekarang yang sama dengan KUHP ederland) larangan analogi hanya tersirat dalam Pasal 1 ayat (1. Akan tetapi tiba-tiba pada ayat (' dan (: dibolehkan analogi hukum) artinya suatu perbuatan =alaupun tidak ter!antum dalam KUHP tetapi perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pan!asula) dapat dipidana.
Hermann Mannheim 0 riminal 8a= and o!ial $e!onstru!tion) 1%:/)
mengatakan ada dua ma!am analogi) pertama analogi undang-undang (!esetzes analogie maksudnya jika suatu perbuatan tidak diatur dalam KUHP tetapi masyarakat memandang perlu dipidana maka diterapkan pasal yang paling mirip se!ara analogis dalam KUHP. Ini diatur dalam KUHP $$>. Dang kedua) analogi hukum ( "echtsanalogie. Ini yang paling pantang) baru satu kali dianut dalam KUHP Uni Sovyet tahun #$%& 'zaman Stalin) .suatu perbuatan =alaupun tidak ter!antum dalam KUHP tetapi membahayakan sosial 'socially dangerous) dapat dipidana. Inilah yang aneh dalam $an!angan KUHP) dilarang analogi undang-undang (Pasal 1 ayat 2) tetapi dibolehkan analogi hukum jika perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pan!asila. Ini sama dengan 0dilarang minum bir (ayat 2 tetapi boleh minum =isky (ayat ' dan :. Inilah yang tidak dapat dipahami oleh Pro#. i!o KeijBer yang mengatakan 0I !an not understand. iapa nanti yang menentukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai Pan!asila.E
11
BAB III .ESIMPULAN
1. Perlu segera harus dikaji) perundang-undangan pidana tersendiri) apakah rumusan deliknya dimasukkan ke dalam ran!angan KUHP) ataukah tetap sebagai perundangundangan tersendiri) dengan !riteria seperti tersebut di muka..
2. Perlu dikaji semua perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana berat) apakah diinkorporasikan ke dalam perundang-undangan pidana tersendiri) seperti delik lingkugan hidup) delik perbankan) delik kehutananan) perikananan) pasar modal dimasukkan ke Undang-Undang +indak Pidana 9konomi ataukah dimasukkan ke dalam KUHP.
'.emua perundang-undangan pidana disesuaikan dengan asas yang dianut di Indonesia) seperti asas legalitas.
12
DAFTAR PUSTAKA
&slam', (.&)*a!, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , +!a Aksa)a, Jaka)ta, 2%%2. utopo, Kebijaksanaan Publik dan Implementasi, -ema/a Adm!st)as Ne/a)a, 2%%%. (a0alah !"# P!$#%&N, Nomo) 1% ahu! 1999. 1945 sea/ama!a telah duah de!/a! Pe)uaha! "et/a 1945. !da!/!da!/ No. 5 ahu! 1986 te!ta!/ Pe)adla! ata saha Ne/a)a. !da!/!da!/ No. 17 ahu! 1997 te!ta!/ +ada! Pe!'elesaa! e!/keta Pa0ak. !da!/!da!/ No. 14 ahu! 2%%2 te!ta!/ Pe!/adla! Pa0ak.
13
