Pelaku Lecehkan Korban Sebanyak Tiga Kali
Senin, 13 Oktober 2014 - 12:57 wib " Achmad Fardiansyah – Okezone
JAKARTA - Pelaku pelecehan seksual terhadap D (7), DG (20) mengaku telah lebih dari satu kali melakukan aksi bejatnya.
Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestro Jakarta Selatan, Ipda Nunu mengatakan, saat dilakukan pemeriksaan DG yang juga berprofesi sebagai tukang sampah itu mengaku sudah beraksi sebanyak tiga kali.
"Saat dilakukan pemeriksaan ternyata pengakuan korban dan pelaku sama, dia melakukannya sebanyak tiga kali," katanya kepada Okezone, di Jakarta, Senin (13/10/2014).
Nunu menjelaskan, saat melancarkan aksinya, pelaku selalu memberi sejumlah uang dan mengancam korban jika memberitahu orang tuanya.
"Usai melakukannya korban selalu memberikan uang sebesar seribu hingga dua ribu rupiah namun jika melapor dia mengancam akan melintir tanggannya," ungkapnya.
Dia melanjutkan, peristiwa pertama pelecehan itu terjadi di sebuah rental Play Station di bilangan Kedaung, Pamulang pada 6 Oktober lalu. Selang dua hari pelaku kembali beraksi.
"Modusnya korban diajak beli bensin, tapi ternyata ke Masjid At Taubah, di belakang masjid pelaku melakukan pelecehan lagi hingga mengeluarkan sperma di anus korban, kemudian diberi uang seribu, dengan ancaman yang sama," sebut Ipda Nunu.
Kemudian lanjut dia, pada 10 Oktober, peristiwa itu kembali terjadi usai korban pulang sekolah. Saat itu korban sedang bermain PS di rental yang sama, tiba-tiba pelaku menghampirinya dan meminta ikut dengannya.
"Kejadian lagi tanggal 10 Oktober sekitar 10.30 WIB saat itu pulang sekolang main PS kemudian didekati lagi tersangka dan meminta diantar ke rumah neneknya. Namun, dibawa di masjid yang sama lalu D dilecehkan lagi hingga pelaku mengeluarkan sperma," tutupnya.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. (put)
Analisis
Perbuatan DG adalah perbuatan pidana karena sesuai dengan asas legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 KUHP, DG telah sengaja dan Merencanakan serta melakukan tindakan melawan hukum. Sebagaimana penjelasan Moeljatno , Perbuatan pidana adalah;
"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."
Maka yang disebut sebagai tindakan DG yang merupakan perbuatan pidana adalah perbuatan DG yang dengan sengaja dan terencana melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan hal ini merupakan perbutan yang bertentangan dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi;
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"
Serta Pasal 292 KUHP yang berbunyi;
"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukanatau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."
Selain itu DG juga dapat dijerat dengan Pasal 290 yang berisi tentang perbuatan cabul secara umum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yang berbunyi;
"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini;
barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
Namun mengenai perbutan cabul, baik dalam Undang-undang maupun KUHP tidak ada pengertian secara jelas dan eksplisit mengenai bentuk perbuatan yang dikatakan cabul. Berdasarkan KBBI arti kata cabul adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul atau pencabulan yang dimaksud dalam undang-undang adalah perbuatan keji dan kotor yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.
Perbuatan DG dinilai sebagai perbuatan yang disengaja sebab DG menghendaki terjadinya tindakan pencabulan terhadap D. Hal ini sesuai dengan konsep dasar pertanggungjawaban pidana khususnya teori kehendak dalam maksud "sengaja", yakni kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pelaku perbuatan cabul dalam hal ini DG mendapatkan hukuman penjara maksimal 15 tahun , paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta serta paling sedikit 60 juta. Penulis menilai bahwa tujuan pemidanaan yang ada, adalah memberikan balasan atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh DG serta menimbulkan sifat jera pada DG agar tidak mengulangi perbuatannya setelah masa hukuman selesai. Selain itu pemidanaan ini bertujuan agar melindungi anak-anak di bawah umur dari perbuatan pencabulan baik yang dilakukan DG maupun orang lain.
Dapat disimpulkan bahwa DG dapat menerima hukuman atas perbuatannya sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 292 KUHP dengan hukuman pokok penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun dan denda maksimal 300 juta dan minimal 60 juta. Besar kecil putusan yang akan dijatuhkan kepada DG tergantung pada keadilan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindakan DG yang dinilai sengaja melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Moeljatno , Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hal 54
