Eka Mai Kristiawati 114674234/ S1.adm Negara 2011 Sistem Sosial Indonesia KORUPSI DALAM SEBUAH TEORI EMILE DURKHEIM Hiruk pikuk seputar kasus Bank Century, yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara, menyita perhatian banyak elemen masyarakat. Tema besar kasus tersebut adalah korupsi. Lakon para legislator/Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dalam upaya pembongkaran kasus Bank Century, disimak secara luas oleh masyarakat melalui pemberitaan berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Bahkan masyarakat sendiri dapat melihat jalannya persidangan Pansus Hak Angket Bank Century melalui program Breaking News yang disiarkan secara langsung (Live Streaming) oleh beberapa televisi swasta. Pemerintah (DepKeu) dan Bank Indonesia (BI) yang sementara ini dituduh sebagai pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas pengucuran dana talangan (bailout) kepada Bank Century — Century — yang yang dinilai telah merugikan negara sekitar Rp6,76 Trilyun — Trilyun — melakukan melakukan pembelaan diri, seolah tidak ada yang keliru dengan mekanisme dan keputusan yang telah diambilnya. Para politisi di luar parlemen saling adu argumen. Di satu pihak partai politik tertentu mempertanyakan komitmen partai lain atas koalisi politik yang telah mereka bangun bersama, sedangkan di pihak lain partai yang dituduh “berkhianat” membela dirinya atas nama kebenaran dan keberpihakan kepada rakyat. Rakyat yang tidak puas dengan kinerja parlemen dan pemerintah melakukan unjuk rasa di mana-mana menuntut tegaknya kebenaran dan keadilan.Sepenggal kisah di atas adalah fakta sosial-politik yang dapat dicari sebab musababnya dari sudut pandang sosiologi, khususnya sosiologi hukum. Tulisan singkat ini bermaksud menganalisis kasus Bank Century dari kacamata keilmuan Emile Durkheim (1858-1918), khususnya pandangannya mengenai integrasi sosial. Bagi Durkheim, integrasi masyarakat (kohesi sosial) dimungkinkan karena ada nilai bersama yang dipegang masyarakat bersangkutan dalam aktivitasnya sehari-hari. Nilai tersebut dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari realitas transenden yang sangat dijunjung tinggi, yang dalam dunia real mewujud di dalam totem (arca, simbol, lambang, dsb) yang diyakini mengandung kekuatan magis tertentu. Pelanggaran atas nilai tersebut akan menimbilkan huruhara di tengah masyarakat. Masyarakat modern merupakan perkembangan lebih lanjut dari masyarakat primitif. Nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat primitif, dipositifkan dan dijadikan sebagai konsensus bersama oleh masyakat modern yang yang terintegrasi di dalam sebuah negara modern. Dalam kacamata Durkheim, unjuk rasa yang menuntut penyelesaian kasus Bank Century tidak lain merupakan bentuk ketidaksukaan masyarakat karena konsensus yang dijunjungtingginya dinodai oleh pihak-pihak tertentu. kasus Bank Century adalah skandal besar yang menyita perhatian banyak pihak. Ketidakpercayaan publik terhadap kinerja lembaga negara, khususnya pemerintah dan legislatif, menimbulkan keributan yang menjelma dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi yang digelar di berbagai pelosok tanah air. Permasalahan ini adalah juga permasalahan sosiologis yang dapat dicarikan akar masalahnya dengan pendekatan sosiologis, sekalipun belum sepenuhnya memberikan jawaban yang memuaskan.Apa akar masalah kasus Bank Century dan sejumlah
demonstrasi yang terjadi, apabila ditinjau dari pengamatan sosiologis Emile Durkheim?Kasus Bank Century Dalam Teori Integrasi Sosial Emile Durkheim teori integrasi sosial (kohesi sosial) yang dipaparkan Emile Durkheim masih kontekstual dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tanpa bermaksud meremehkan negara Indonesia tercinta, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempraktekkan pengkultusan simbol-simbol keagamaan yang disebut Durkheim sebagai “totem”. Tentu saja pengkultusan ini sedikit banyak telah dibumbui dengan citarasa modernitas, misalnya tempat ibadah yang megah dan sikap kritis terhadap nilai-nilai keagamaan. Kendatipun demikian, nilai-nilai agama masih kuat dipertahankan, seolah-olah kesadaran kolektif masyarakat melekat pada agama. Bayangkan saja, setiap pejabat yang akan bertugas, diminta mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan. Dengan demikian, mencederai konsensus sama saja dengan mencederai nilai-nilai yang dijunjungtinggi sebagai yang berasal dari realitas transendens sebagai sumber moralitas. Kasus century tidak lain merupakan suatu bentuk kekonyolan. Tindakan penggelontoran modal yang disinyalir tidak berkekuatan hukum sama saja dengan tindakan perampokan (seperti yang dikatakan Yusuf Kalla). Dalam hal ini, individualisme kian berkembang di dalam diri orang/sekelompok orang tertentu, sehingga kesadaran kolektifnya tergerus, sampai pada akhirnya menyebabkannya mengambil tindakan yang tidak selaras dengan konsensus bersama (dalam masyarakat modern disebut sebagai konstitusi dan turunannya). Orang/sekelompok orang ini, dalam perspekstif Durkheim terhadap kehidupan masyarakat tradisional, pantas dihukum karena bertentangan dengan otoritas moral. Atau jika ditarik kepada masyarakat modern. Orang/sekelompok orang tersebut pantas dihukum karena sudah ada sanksi yang disiapkan untuk itu. Persoalannya: apakah hukum yang ada dapat menjamin bahwa orang-orang yang melanggar konsensus bersama tersebut dapat ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman yang pantas? Hiruk pikuk kasus Bank Century terkait perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Muncul pertanyaan: hukum “siapa” yang harus diikuti, ketika semua penegak hukum, wakil rakyat, dan pemerintah yang saling berseteru menganggap dirinya sebagai pihak yang benar? Masyarakat seolah-olah sudah masuk dalam situasi tanpa norma (anomi), sehingga demonstasi/unjuk rasa yang terjadi di mana-mana dapat dimaklumi. Dapat diambil kesimpulan bahwa, Tema besar kasus Bank Century adalah korupsi. Kemunculannya setelah kasus yang disebut sebagai kriminalisasi petinggi KPK, membuat orang bertanya-tanya. Masyarakat menilai ada yang salah dengan kinerja petingginya. Ada unsur ketidaksetiaan para petinggi negara kepada konsensus bersama yang tidak lain merupakan nilai yang diperoleh dari realitas transendens, yang diseb ut dengan nama “Tuhan” oleh masyarakat modern. Fenomena ini harus segera diatasi.Siapa pun pihak yang terbukti bersalah dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century, harus segera diproses, diadili, dan dijatuhi hukuman yang wajar. Jika pihak tersebut masih aktif bekerja di pemerintahan, sebaiknya dinonaktifkan. KPK dan PPATK harus didorong untuk menuntaskan kasus ini. Keterlibatan polisi di dalam kasus ini harus ditolak karena mengandung konflik kepentingan. Keterlibatannya sudah sepantasnya ditolak, mengingat kasus BLBI yang nyatanya kandas di tengah jalan ketika ada di tangan polisi, jaksa, dan hakim.
