POLITIK DAN CINTA TANAH AIR DALAM PRESPEKTIF ISLAM
PEMBIMBING: SITI MALIKHAH TOWAF
Nama kelompok :
1. BAGAS HERMAWAN
2. FITRIATUS ZAHRA
3. YOGI SATRIO
Politik dan cinta tanah air dalam prespektif islam
Politik dalam prespektif islam
Politik berasal dari bahasa yunani "polis" yang berarti kota.politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu Negara.politik mencakup 3 pemahaman,yaitu :
Pengetahuan mengenai kenegara'an
Segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan
Kebijakan cara bertindak dalam menangani masalah
politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur krhidupan masyarakat.dalam islam,politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah allah.karena itu jiwa politik dalam islam adalah keikhlasan dan keterbuka'an,sebab dengan cara ini fungsi control dalam aktivitas pemerintahan akan berfungsi maksimal.
Politik islam dikenal juga dengan istilah siyyasah syar'iyah. siyyasah syar'iyah menurut abdul wahab khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan,mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang di tetapkan islam
Variasi pandangan umat islam dalam melihat relasi islam dan Negara
Manusia sebagai makhluk social membutuhkan Negara untuk melakukan kerja sama sosial dengan menjadikan agama sebagai pedoman.
Tipologi relasi agama dan Negara
Tipologi teo-demokrasi
Menganggap bahwa agama sekaligus Negara,keduanya merupakan entitas yang menyatu ini.kelompok ini disebut juga islam politik karena menganggap politik sebagai bagian dari integral dari islam.tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental menginginkan syariat islam menjadi dasar Negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya.
Tipologi sekuler
Berpendapat bahwa agama bukanlah Negara.negara dalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja.agama adalah urusan pribadi dan keluarga.agama tidak harus diatur Negara dan begitu sebaliknya.pemikir dalam kategori ini ialah ali abdur raziq,Muhammad sa'id al-asymawi dan abdurahman wachid.
Tipologi moderat
Tipologi moderat (al-muttawasith) aliran ini berpendirian bahwa islam tidak mengatur system ketenagaraan,tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.jadi relasi agama dan Negara adalah relasi simbiosis mutualisme,dalam bidang etik dan moral.negara menjadi instrument politik untuk menegakkan nilai dan akhlak islam yang bersifat universal.tokoh kelompok moderat adalah ahmad amin,Muhammad Husain haikal,Muhammad imarah dan amin rais
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Terkait dengan pemerintahan Indonesia,NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali RA menjadi khalifah.disamping itu,presiden dilantik oleh MPR,sebuah gabungan dua lembaga tinggi,DPR dan DPD yang dapat mempresantikan ahlul halli wal'aqdi dalam konsep al-mawardi di kitabnya al-hakam ash-sulthaniyah.
Empat pilar kebangsaan yang terdiri atas pancasila,UUD 1945,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.sebenarnya merupakan formulasi final umat islam Indonesia dari segala upayakan mendirikan Negara dan membentuk pemerintahan.pancasila sebagai ideology Negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan.
Empat pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik islam.prinsip-prinsip dasar dalam politik islam meliputi (1) prinsip amanah, (2) prinsip keadilan, (3) prinsip ketaatan, (4) prinsip musyawarah (salim,1994).Amanah adalah segala yang di percayakan orang,berupa perkataan,perbuatan,harta dan pengetahuan,atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna pada dirinya dan orang lain (jauhari,tt:54).
Prinsip keadilan berkaitan dengan keadilan social bagi seluruh manusia,tanpa pandang golongan dan jabatan.adapun prinsip ketaatan,maksudnya adalah dalam menjalankan politik,hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam al-quran dan hadits.ikut berpastipasi dalam upaya mendukung pemerintah dan melaksanakan serta ajaran agama islam (shihab,1999).prinsip musyawarah diperlakukan agar para penyelanggara Negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna untuk mencapai yang terbaik untuk semua (shihab,1999)
