BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Tata kelo kelola la ( governance) governance) tidak tidak dapat dapat dile dilepas paska kan n dari dari prin prinsi sipp-pr prin insi sip p dasa dasar r penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik,
yaitu
transparansi,
partisipasi,
dan
akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good Terminologi good governance memang governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good dari good governance. governance. Namun demiki demikian, an, tidak tidak dapat dapat disang disangkal kal lagi baha baha good governance governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk men!amin kese!ahteraan nasional (national (national prosperity prosperity). "enga "engan n
cara cara
meni meningk ngkat atkan kan
akun akunta tabi bili lita tas, s,
reli reliab abil ilit itas as
(keh (kehan andal dalan) an),,
dan dan
pengambilan kebi!akan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor sasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. #ine #iner! r!aa
bir birokr okrasi asi
adal adalah ah gam gambara baran n
penc pencap apai aian an
pela pelaks ksan anaa aan n
suat uatu
kegiata kegiatan$p n$prog rogram ram$keb $kebi!a i!aksa ksanaa naan n yang yang di lakukan lakukan person personel, el, tim, tim, atau atau unit unit organi organisas sasii dalam meu!udkan sasaran, tu!uan, misi, dan %isi. "alam "alam kontek kontekss kiner! kiner!aa birokr birokrasi asi pelayan pelayanan an publik publik di &ndone &ndonesia sia,, pemeri pemerinta ntah h melalui #eputusan 'enteri endayagunaan Aparatur Negara ('enpan) Nomor * lahun *++ telah memberikan berbagai rambu-rambu pemberian pelayanan kepada birokrasi publik secara baik. Berbagai prmsip pelayanan, seperti kesederhanaan, ke!elasan, kepas kepasti tian an,, keam keamana anan, n, keter keterbu bukaa kaan, n, efis efisie ien, n, ekono ekonoin inis is,, dan keadi keadila lan n yang yang mera merata ta meru merupak pakan an prin prinsi sipp-pr prin insi sip p pelay pelayana anan n yang yang haru haruss diak diakom omoda odasi si dalam dalam pemb pember eria ian n pelayanan publik di &ndonesia.
B.
umusan 'asalah *. Apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik good ( governance) governance) /. Apa yang dimaksud dengan kiner!a birokrasi 1
0. 1ebutkan dan !elaskan prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2. Apa pengukuran kiner!a dan akuntabilitas publik . Bagaimana melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik good ( governance) dalam sistem pemerintahan negara 3. Apa tu!uan pengukuran$ penilaian kiner!a sektor publik 4. 1ebutkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) . Apa pengertian sistem mana!emen kiner!a sektor publik dan sebutkan faktor- faktor yang mempengaruhi kiner!a
2
BAB II PEMBAHASAN
A.
engertian Tata #elola emerintahan yang Baik (5ood 5o%ernance) "i &ndonesia, good go%ernance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik,bersih, dan beribaa. 'aksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber social, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang
dilaksanakan
masyarakat.
sedangkan
pemerintahan
yang
bersih
adalah
pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, !u!ur, dan bertnggung !aab. 1yarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa ber!alan dengan baik yaitu 6 bisa bergerak secara sinergis,tidak saling berbenturan atau berlaanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan aktu. 77" *+2, 8ang mengandung tata cara dasar yang mengatur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, memberi kesempatan yang paling besar bagi kelancaran dan kelangsungan pembangunan bangsa &ndonesia. enghormatan dan pengamalan 77" sesungguhnya merupakan syarat mutlak bagi kekukuhan suatu bangsa. B.
engertian #iner!a Birokrasi #iner!a birokrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh organisasi dalam meu!udkan sasaran strategic atau pun tu!uan yang akan di capai. entingnya mana!emen kiner!a setor publik adalah dalam rangka mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. 'asyarakat akan menilai akan kesuksesan organisasi sertor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relati%e murah dan berkualitas. 'ahmudi(/99) menyatakan baha mana!emen kiner!a sektor publik mengandung prosedur, langkah-langkah dan tahapan yang membentuk suatu siklus kiner!a. Adapun sistem mana!emen tersebut meliputi6 *. erencanaan kiner!a. /. Tahapan pelaksanaan kiner!a.
3
0. Tahapan penilaian kiner!a. 2. Tahap review kiner!a, dan . Tahap perbaikan kiner!a.
#iner!a birokrasi publik ter!adi karena kiner!a belum dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh penierintah. Tidak tersedianya informasi mengenai indikator kiner!a birokrasi publik men!adi bukti dan ketidakseriusan pemerintah untuk men!adikan kiner!a pelayanan publik sebagai agenda kebi!akan yang penting. #iner!a pe!abat birokrasi tidak pernah men!adi pertimbangan yang penting dalam mempromosikan pe!abat birokrasi. "aftar penilaian pelaksanaan peker!aan ("0) yang selama ini dipergunakan untuk menilai kiner!a pe!abat birokrasi sangat !auh rele%ansinya dengan indikator-indikator kiner!a yang sebenarnya.
Akibatnya, para pe!abat birokrasi tidak memiliki insentif untuk menun!ukkan kiner!a sehingga kiner!a birokrasi cenderung men!adi amat rendah.emerintah terhadap birokrasi seringkali tidak ada hubungannya dengan kiner:; birokasinya. misalnya, dalam menentukan anggaran birokrasinya, pemerintah sama sekali idak mengaitkan anggaran dengan kiner!a birokrasi. Anggaran birokrasi publik selama ini lebih didasarkan atas input, bukan cutput. Anggaran yang ditcrima oleh sebuah birokrasi publik lebih ditentukan oleh kebutuhan, bukan oleh hasil yangakan diberikan oleh birokrasi itu pada masyarakatnya.
<.
rinsip-rinsip Tata #elola emerintahan yang Baik (5ood 5o%ernance) 1. Transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan akti%itas yang
dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal$adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengaasi dan memperhatikan akti%itas tersebut. 'emfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. #omponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan aktu dalam pelayanan
4
informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan. 2. Partisipasi
(inklusifitas),
adalah
proses
pelibatan
pemangku
kepentingan(stakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan kebi!akan. 'asukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebi!akan dapat membantu pembuat kebi!akan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsiopsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. peluang
bagi
pembuat
kebi!akan
untuk
roses partisipasi membuka
mendapatkan
pengetahuan
baru,
mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebi!akan, sekaligus mengantisipasi ter!adinya konflik sosial yang mungkin muncul.
#omponen yang
men!amin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang rele%an, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebi!akan.
3. Akuntailitas, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebi!akan dengan
stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta pen!elasan dan pertanggung!aaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan. "i dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (access to justice) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.
!. "##r$inasi, adalah mekanisme yang memastikan se!auhmana pihak-pihak lain
(khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan terhadap sektor kehutanan, memiliki kesamaan tu!uan yang tercermin di dalam program ker!anya. Terdapat berberapa instansi pemerintah yang memiliki keenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan kaasan hutan, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi men!adi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola di sektor kehutanan.
5
'enurut 7N" se!umlah prasyarat lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam meu!udkan pengelolaan hutan berkelan!utan, yaitu6 . #elembagaan pengelolaan hutan yang efektif dengan peran dan tanggung!aab
didefinisikan secara !elas . #ebi!akan dan aturan yang memadai, termasuk aturan dan mekanisme pengaturan
lahan yang !elas. . erencanaan pengunaan lahan yang transparan . engelolaan dan distribusi pendapatan hutan yang berkeadilan . &nsentif ekonomi untuk masyarakat lokal dan adat . 'ekanisme dan otoritas untuk melaksanakan dan menegakan hukum dan kebi!akan . #emampuan pengaasan . Akses dan kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan.
".
engukuran #iner!a dan Akuntabilitas ublik ".*
engukuran #iner!a 1istem pengukuran kiner!a sektor publik adalah suati sistem yang bertu!uan untuk membantu mana!er publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.1istem pengukuran kiner!a dapat di !adikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kiner!a diperkuat dengan menetapkan reward and punishmen system. engukuran kiner!a sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu6 *. engukuran kiner!a sektor publik dimaksudkan untuk membantu kiner!a pemerintah.7kuran kiner!a dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tu!uan dan sasaran program unit ker!a.=al ini pada akhirnya akan menimbulkan efesiensi dan efeksitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. /. 7kuran kiner!a sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan
6
0.
7kuran
kiner!a
sektor
publik
dimaksudkan
untuk
meu!udkan
pertanggung !aaban publik dan memperbaiki komunukasi kelembagaan. >leh pihak legislatif, ukuran kiner!a digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna !asa publik. 'asyarakat tentu tidak mau terus-menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitas.>leh karena itu pemerintah berkea!iban untuk meningkatkan efesiensi dan efekti%itas pelayanan publik.'asyarakat menghendaki pemerintah banyak memberikan pelayanan yang sangat murah.
#iner!a sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator
tunggal
yang
digunakan
untuk
menun!ukkan
kiner!a
secara
komperhensif.Berbeda dengan sektor sasta , karena sifat out put yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output,maka ukuran finansial sa!a tidak cukup untuk mengukur kiner!a sektor publik.>leh karena itu perlu dikembangkan ukuran kiner!a non-finansial. "./
Akuntabilitas ublik Akuntabilitas publik adalah kea!iban pihak pemegang amanah(agent) umtuk
memberikan
pertanggung
!aaban
,menya!ikan,melaporkan
dan
mengungkapkan segala akti%itas dan kegiatan yang men!adi tanggung !aabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan keenangan untuk meminta pertanggung !aaban tersebut. Akuntabilitas public Akumtabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu6 *. Akuntabilitas %ertikal. ertanggung!aaban %ertikal pengelolaan
dana
pertanggung!aaban
kepada atas
adalah
otoritas unit-unit
pertanggung!aaban
yang ker!a
lebih kepad
tinggi, pemerintah
atas
misalnya daerah,
pertanggung!aaban pemerintanh daerah kepada pemerintah pusat , dan pemerintah pusat kepada '. /. Akuntabilitas =ori?ontal ertanggung!aaban kepada masyarakat luas. 7
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit meu!udkannya dari pada memberantas korupsi(Turner and =ulme, *++4). Teru!udnya akuntabilitas merupakan tu!uan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung!aaban hori?ontal bukan hanya pertanggung!aaban %ertikal. Tuntutan yang harusnya muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kiner!a lembaga sektor publik.
@.
5ood 5o%arnace and
.
Tu!uan engukuran engukuran kiner!a adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, in%estasi dan akusisi yang dilakukan. roses pengukuran kiner!a seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kema!uan suatu organisasi dalam meraih tu!uannya. Tu!uan mendasar di balik dilakukannya
pengukuran
adalah
untuk
meningkatkan
kiner!a
Bila kemudian tidak dilakukan pengukuran kiner!a6 *. Bagaimana bisa tahu mana-mana yang perlu dikembangkan /. Bagaimana bisa tahu di mana harus mengalokasikan uang dan 1"' 0. Bagaimana bisa tahu kiner!a organisasi kita dengan lainnya 8
secara
umum.
2. Bagaimana bisa tahu apakah kiner!a kita sedang menaik atau menurun . Bagaimana bisa tahu mana-manakah program, metode, atau karyaan yang benar benar menghasilkan yang !uga hemat secara biaya dan tepat secara tu!uan 1ecara umum, tu!uan pengukuran kiner!a adalah 6 *. 7ntuk mengkomunikasikan strategi yang lebih baik. /. 7ntuk mengukur kiner!a. 0. 7ntuk mengakomodasi pemahaman kepentingan mana!er le%el menengah dan baah serta moti%asi untuk mencapai tu!uan. 2. 1ebagai alat untuk mencapai kepuasan.
5.
=ambatan-hambatan
dalam
melaksanakan
prinsip
tata
permasalahan
besar
yang
kelola
pemerintahan
yang baik ( good governance) #orupsi
merupakan
merusak
keberhasilan
pembangunannasional. #orupsi adalah tingkah laku indi%idu yang menggunakan eenang dan !abatnguna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik.#orupsi menyebabkan ekonomi men!adi labil, politik yang tidak sehat, dan kemerosotanmoral bangsa yang terus menerus merosot. :eremy ope mengemukakan baha
korupsi
ter!adi !ika peluang dan
keinginanberada dalam aktu yang bersamaan. eluang dapat dikurangi dengan cara mengadakanperubahan secara sistematis. 1edangkan keinginan dapat dikurangi denagn caramembalikkan siasat laba tinggi, resiko rendahC men!adi laba rendah, resiko tinggiC6dengan cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif, dan menegakkan mekanismeakuntabilitas.enanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut6 *.
Adanya political ill dan political action dari pe!abat negara dan pimpinan
lembaga pemerintahan pada setiap satuan ker!a organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi. /.
enegakan hukum secara tegas dan berat ( mis. @ksekusi mati bagi para koruptor)
0.
'embangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2.
'embangun
mekanisme
penyelenggaran
men!aminterlaksankannya praktik good and clean go%ernance. 9
pemerintahan
yang
D 'emberikan pendidikan antikorupsi, baik dari pendidikan formal atau informal. .
5erakan agama anti korupsi yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan
mengembangkan spiritual antikorupsi.
=.
1istem 'ana!emen #iner!a 1ektor ublik 1etiap organisasi baik organisasi publik maupun sasta memiliki tu!uan yang hendak di capai. 7ntuk mencapai tu!uan organisasi tersebut diperlukan yang di !abarkan dalam bentuk program-program atau akti%itas. >rganisasi memerlukan sistem mana!emen kiner!a yang baik untuk men!amin di laksakannya strategi organisasi secara efektif dan efesien sehingga tu!uan organisasi dapat di capai. #onsepsi mana!emen kiner!a. 'ana!emen kiner!a menurut 1urya "harma (/99) adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan indi%idu dengan memahami dan mengelola kiner!a sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan. "engan demikian mana!emen kiner!a adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan baha sasaran akan dapat dicapai dalam suatu !angka aktu tertentu baik !angka pendek maupun !angka pan!ang erubahan menu!u era mana!emen berbasis kiner!a sebenarnya merupakan bagian dari
gerakan welfare
reform di
negara-negara
@ropa.
5erakan welfare
reform menghendaki organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Welfare reform membaa konsekuensi peningkatan tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat dan daerah, untuk memperbaiki kiner!anya serta mendorong dibangunnya sistem mana!emen organisasi sektor publik berbasis kiner!a ( performance-based management ). >rganisasi sektor publik dituntut untuk membuat sistem akuntabilitas berbasis kiner!a (results-based accountability system) sebagai saranan untuk memberikan informasi kiner!a kepada masyarakat.
10
#emunculan mana!emen berbasis kiner!a merupakan bagian dari reformasi New Public anagement yang dilakukan oleh negara-negara ma!u di @ropa dan AngloAmerika se!ak tahun *+9-an. >sborne dan 5aebler (*++/, ch. ) menyebutnya dengan istilah
!esults-"riented
#overnment C
yakni
pemerintahan
yang
membiayai outcome bukan input. #iner!a dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 'enurut sutermeistar(*+++) terdiri dari6 *. 'elalui moti%asi. /. #emampuan. 0. engetahuan. 2. #eahlian. . endidikan. 3. engalaman. 4. elatihan. . 'inat,dan +. 1ikap kepribadian.
1edangkan 1imamora (*++699) menyatakan kiner!a sangat ditentukan oleh 0 (tiga) faktor yakni 6 *. aktor indi%idual yang terdiri dari 6 a.
#emampuan dan keahlian
b. Latar belakang c.
"emografi
/. aktor psikologis yang terdiri dari 6 a.
ersepsi
b. $ttitude c. Personality d. embela!aran e.
'oti%asi
0. aktor organisasi, yakni 6
11
a.
1umber daya
b. #epemimpinan c.
enghargaan
d. 1truktur e. %ob design
#emampuan dan keahlian sebagai faktor indi%idual masing-masing karyaan. 1emakin kompeten kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing karyaan, akan mempengaruhi pencapaian hasil kiner!a. Begitu !uga dengan moti%asi, dimana moti%asi adalah faktor psikologis yang akan mendorong karyaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan peker!aan. 1emakin kuat moti%asi yang melekat pada diri karyaan, semakin bagus kiner!a yang dihasilkan.
1edangkan faktor organisasi yang meliputi sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan !ob design sangat mempengaruhi terhadap kebi!akan yang diambil organisasi dikarenakan masing-masing faktor tersebut memberikan arah ker!a yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam upaya penguatan peningkatan kiner!a.
12
BAB III PENUTUP
#esimpulan ada hakikatnya
5ood 5o%ernance bagaimana memberikan pelayanan
kepada
masyarakat dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. #apan pelayanan dikatakan baik apabil pelayanan yang efesian artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang menimal maka tingkat efesiansi men!adi lebih baik. &nput pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan aktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. =arga pelayanan publik harus dapat ter!angkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. #eduaE pelayanan yang non-partisipan. Artinya adalah, sistem pelayanan yang memberlakukan penguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesekuan etnik, agama kepartaian, latar belakang pengunaan pelayanan tidak boleh di !adikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan.
#iner!a birokrasi adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan$program$kebi!aksanaan yang di lakukan personel, tim, atau unit organisasi dalam meu!udkan sasaran, tu!uan, misi, dan %isi. Ada tu!uh kata kunci mana!emen berbasis kiner!a,yakni 6 *. roses yang sistematik. /. 7ntuk memperbaiki kiner!a. 0. 'elalui proses berkelan!utan dan ber!angka pan!ang. 2. 'eliputi penetapan sasaran kiner!a strategi. . 'engukur kiner!a. 3. 'engumpulkan,menelaah, menganalisis, dan melaporkan data kiner!a. 4. 'enggunakannya untuk perbaikan kiner!a.
13
DA%TA& PUSTA"A
Tata #elola emerintahan yang Baik dan Bersih (https6$$askito?F.ordpress.com$makalah$makalah-pendidikan-umum$pendidikankearga-negaraan$tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dan-bersih$, diakses tanggal / >ktober /9*3) #artika 8usuf, /9*0, TATA #@L>LA @'@&NTA=AN 8AN5 BA&# "AN B@1&= ( 5>>" AN" G@NAN<@) (http6$$higheststartiika.blogspot.co.id$/9*0$92$tatakelola-pemerintahan-yang-baik-dan.html, diakses tanggal / >ktober /9*3)
rinsip Tata #elola yang Baik (http6$$.mongabay.co.id$tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang baik$, diakses tanggal / >ktober /9*3)
'akalah #iner!a Birokrasi ('1"') (http6$$belberkit.blogspot.co.id$/9*$**$makalah-kiner!a birokrasi-msdm.html, diakses tanggal / >ktober /9*3)
14
