Akuntansi Sektor Publik “Akuntansi SKPD dan PPKD” PAPER
oleh: Dhenni Aditia
1101103010004
Dimas Aldrian D
1101103010039
Afwa Setiawan Jodi
1101103010047
UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS EKONOMI BANDA ACEH
1. Akuntansi SPKD A. Fungsi SKPKD (Seksi Akuntansi di DPPKA) Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut : • • •
Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Hutang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait. Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
B. DESKRIPSI KEGIATAN Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu : 1. 2.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Terdapat perbedaan klasifikasi perkiraan antara SKPD dengan SKPKD yaitu, tidak semua perkiraan yang ada pada akuntansi SKPD ada pada akuntansi SKPKD. Hal ini disebabkan tidak semua kegiatan yang ada di pemda boleh dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran. Meskipun memiliki perbedaan dalam kewenangan, dalam arsitektur SAPD, keduanya memiliki sifat yang sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumendokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan
Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
C. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN Proses penerimaan pendapatan di Satuan Kerja dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu: - Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan - Pendapatan disetor langsung ke Kas Daerah oleh fihak ketiga - Pendapatan disetor langsung ke Bank Persepsi oleh fihak ketiga
1. Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan
-
Dokumen Sumber Penerimaan
Dokumen sumber yang digunakan Bendahara Penerimaan sebagai dasar SPJ Penerimaan yang selanjutnya dilakukan pencatatan transaksi pendapatan di Satker oleh PPK-SKPD ini adalah sebagai berikut:
Transaksi
Dokumen sumber
Penerimaan PAD
- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Surat Tanda Setoran - Bukti Pembayaran/Lain lain yang Sah
Jurnal Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan
Dr
Kas di Bendahara Penerimaan
xxx
Cr
xxx
Pendapatan yang ditangguhkan
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM) Pendapatan.
Jurnal Penyetoran uang dari kas Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah
Dr Cr
RK-Pusat Kas di Bendahara Penerimaan
xxx Xxx
Jurnal Pengakuan Pendapatan di SKPD
Dr Cr
Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan .......................
xxx Xxx
Contoh : Pada tanggal 5 Januari 2009 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menerima setoran Sewa Alat Berat sebesar Rp63.120.000 dan Sewa Laboratorim Rp5.000.000 Jurnalnya : a. Pada saat penerimaan pendapatan
Tanggal
Debet Kas di Bend Penerimaan
5 Jan 09 63.120.000
Kredit Nomor Bukti
Uraian
Pendapatan 35/10/STS/ yg Ditangguhkan-Sewa Alat Berat
Ref
Jumlah
63.120.000
8 Jan 09
Pendapatan yg Ditangguhkan-Sewa Laboratorium
5.000.000
5.000.000
b. Pada saat penyetoran ke kas daerah
Tanggal
Kredi t Kas di Bend-Penerimaan
Debet RK/Pusat Nomor Bukti
5 Jan 09
8 Jan 09
Uraian
Ref
Kas 63.120.000 35/10/STS/ Bend- Penerimaan
di
5.000.000
di
Jumlah
63.120.000
Kas Bend- Penerimaan
5.000.000
c. Pada saat pengakuan Pendapatan
Tanggal 5 Jan 09
8 Jan 09
Debet Pendapatan yg Ditangguhkan 63.120.000
5.000.000
Nomor Bukti
Kredit Uraian
Pendapatan 35/10/STS/ Alat Berat
Ref
Jumlah
Sewa
Pendapatan Sewa Laboratorium
63.120.000
5.000.000
Pendapatan Disetor Langsung ke Bank oleh Fihak Ketiga Wajib Pajak/Wajib Retribusi membayarkan uang kepada Bank Kas Daerah (Bank Kasda) sejumlah uang yang tertera di SKPD/SKRD. Bank Kasda menerbitkan slip bukti setoran/bukti lain yang sah dan Nota Kredit. Bank Kasda menyerahkan slip bukti setoran/Bukti lain yang sah kepada
WP/WR dan Nota Kredit kepada BUD. WP/WR menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada Bendahara Penerimaan. Dokumen Sumber Penerimaan Dokumen sumber yang digunakan Bendahara Penerimaan sebagai dasar SPJ Penerimaan yang selanjutnya dilakukan pencatatan transaksi pendapatan di Satker oleh PPK-SKPD ini adalah sebagai berikut Transaksi
Dokumen sumber
Penerimaan PAD
- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Slip Setoran Pembayaran - Bukti Pembayaran/Penerimaan lainnya
Jurnal standar yang dibuat untuk mencatat penerimaan daerah yang langsung disetor ke kas daerah adalah: Jurnal Penerimaan yang disetor Langsung ke Bank oleh fihak ketiga
Dr Cr
RK-Pusat Pendapatan ................
Xxx Xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM) Pendapatan.
Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi di perode berjalan atau periode sebelumnya, PPK-SKPD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD, mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan sesuai jenisnya ” di Debit dan “RK SKPKD” di kredit.
Jurnal Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan
Dr
Pendapatan ....
Cr
Xxx
RK-Pusat
Xxx
Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non recurring) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan. Contoh: Penerimaan pada tanggal 04 Desember 2009, diterima setoran pajak hiburan sebesar Rp75.000.000,- ternyata ada kesalahan hitung, sehingga ada kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan sebesar Rp5.000.000,- kepada fihak ketiga.
Debet
Kredi t
Tanggal
Pendapatan Pajak Hiburan 4 Des 09 5.000.000
RK/Pusat Nomor 35/10/STS/ Bukti
Uraian
Ref
Jumlah 5.000.000
Posting ke Buku Besar Setiap periode yang telah ditentukan, jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan
D. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). Dokumen Sumber Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut: No. Jenis Transaksi Belanja dengan 1 mekanisme UP/GU/TU
Dokumen Sumber - Bukti Pengesahan SPJ - SPM - SPD - Bukti transaksi lainnya
2
Belanja dengan mekanisme - SP2D LS - SPM - SPD - Nota Debit Bank - Bukti pengeluaran lainnya
3 4
Penerimaan Pajak Penyetoran Pajak
- Bukti Pemotonngan Pajak - Surat Setoran Pajak (SSP)
Pemberian Uang Persediaan UP Permendagri Nomor 13/2006 pasal 136 menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Apabila SPP-UP dinyatakan sah dan lengkap, PA/KPA menerbitkan SPM-UP untuk kemudian diajukan kepada SKPKD supaya diterbitkan SP2D (Lihat sisdur penatausahaan).
PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di Debit dan “RKPusat” di kredit. Penggunaan dan Penggantian Uang Persediaan (GU) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. Pemberian Uang Panjar/muka Kepada PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu, cukup dicatat pada buku besar pembantu pengeluaran per bidang/bagian di bendahara pengeluaran dengan persetujuan PA/KPA. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan uang panjar/muka yang diterimanya dengan mencatat di buku kas umum, dan menyerahkan bukti pengeluaran lengkap dan sah atau mengembalikan sebagian/seluruhnya kepada Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung- jawabkan penggunaan UP kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD. PPK- SKPD berkewajiban melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara Pengeluaran. Kepala SKPD mengesahkan SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir anggaran dan atau seluruh kegiatan telah dinyatakan selesai 100%, maka untuk pertanggungjawabannya dibuat SPP GU Nihil, SPM GU Nihil dan disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D GU Nihil. Tidak ada jurnal untuk SP2D GU Nihil. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bendahara persetujuan persediaan. pengeluaran
Pengeluaran dapat mengajukan SPP TU untuk memperoleh dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang SPP TU digunakan untuk meminta tambahan uang apabila terdapat yang cukup besar sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk
membiayainya. Pengajuan dana TU harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu. Jurnal penerimaan Tambahan Uang Muka Persediaan
Dr Cr
Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx
RK Pusat
xxx
Jurnal Pengakuan Belanja Tambahan Uang Persediaan (SP2D TU Nihil)
Dr Dr Cr
Belanja ..... RK Pusat Kas di Bendahara Pengeluaran
xxx xxx xxx
Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap
Dr Cr
Aset Tetap ..... Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx Xxx
Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga (LS) Pembayaran Belanja yang menggunakan mekanisme LS sesuai Permendagri 13/2006 pasal 206 dapat dilakukan untuk: -
-
Pembayaran langsung kepada fihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban fihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen SPP-LS untuk pembayaran ini disiapkan oleh PPTK. Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada fihak ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dokumen SPP- LS pembayaran ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran.
Pemotongan dan Penyetoran Pajak Dalam kasus LS Gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem akuntansi SKPKD. Jurnal Pencatatan Pemotongan Pajak
Dr Cr
Kas di Bendahara Pengeluaran Utang Pajak
xxx xxx
Posting ke Buku Besar
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode rekening Belanja
E. PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 pasal 98 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKAPPKD pada SKPKD. Dengan demikian tidak ada jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD karena proses penganggaran maupun realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tidak dilakukan di SKPD dan hanya ada di SKPKD. F. PROSEDUR AKUNTANSI ASET Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Akuntansi Aset Lancar Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset Lancar yang ada di SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan, Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar TGR, Piutang Pajak, Piutang Lain-lain dan Persediaan.
Investasi Jangka Panjang Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Investasi Jangka Panjang merupakan bagian dari transaksi pembiayaan yang bukan merupakan wewenang SKPD, namun hanya menjadi wewenang SKPKD. Dengan demikian, tidak ada jurnal yang dibuat oleh SKPD terkait dengan Investasi Jangka Panjang.
Akuntansi Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau doinasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset Tetap terdiri dari: •
Tanah
•
Peralatan dan Mesin
•
Gedung dan Bangunan
•
Jalan, Irigasi dan Jaringan
•
Aset Tetap Lainnya, dan
•
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akuntansi Dana Cadangan Pembentukan serta pencairan Dana Cadangan merupakan bagian dari akun pembiayaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 98 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Dengan demikian, penganggaran maupun realisasi pembentukan dan pencairan dana cadangan tidak dilakukan di SKPD dan hanya ada di SKPKD. Akuntansi Aset Lainnya Sesuai PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah: •
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
•
Tagihan Tuntuan Ganti Kerugian Daerah
•
Kemitraan dengan Fihak Ketiga
•
Aset Tidak Berwujud
•
Aset Lain-Lain
G. PROSEDUR AKUNTANSI UTANG Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
H. PROSEDUR AKUNTANSI EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu: - Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Investasi - Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi
Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekutas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA, Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) SiLPA/SiKPA merupakan sisa lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Perkiraan ini didebet/kredit pada akhir tahun anggaran pada saat dilakukan jurnal penutup perkiraan Surplus/Defisit dan perkiraan Pembiayaan Netto. b. Cadangan untuk Piutang Kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Pencatatan dilakukan berdasarkan memo penyesuaian. Perkiraan ini dikredit: -
Pada akhir tahun anggaran sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Pajak yang belum dibayar Pada akhir tahun sebesar bagian jumlah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo Pada akhir tahun sebesar bagian jumlah TGR yang jatuh tempo tahun anggaran berikutnya Pada akhir tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Lain-lain yang belum dibayar.
Perkiraan ini didebet: -
Pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Pajak yang belum dibayar (jurnal balik) Pada awal tahun sebesar bagian jumlah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo (jurnal balik) Pada awal tahun sebesar bagian jumlah TGR yang jatuh tempo (jurnal balik) Pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Piutang Lain-lain yang belum dibayar (Jurnal balik)
c. Cadangan untuk Persediaan Cadangan untuk Perrsediaan merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Perkiraan ini dikredit pada akhir tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Fisik Persediaan. (Jurnal Penyesuaian) Perkiraan ini didebet pada awal tahun sebesar jumlah Laporan Inventarisasi Fisik Persediaan (Jurnal Balik) d. Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Perkiraan lawan Ekuitas Dana Lancar merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah daerah. Perkiraan ini didebet pada akhir tahun sebesar jumlah kewajiban yang belum dibayar per akhir tahun. Perkiraan ini dikredit pada awal tahun berikutnya sebesar jumlah kewajiban yang jatuh tempo (jurnal balik) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam Invstasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka Panjang. Pos Ekuitas ini ada di SKPD hanya terdiri dari: a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
1) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi dan aset tetap lainnya. Perkiraan ini dikredit pada saat terjadi realisasi pengeluaran/penambahan dan didebet pada saat terjadi penjualan/penguranan untuk: (1) Tanah (2) Peralatan dan Mesin (3) Gedung dan Bangunan (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan (5) Aset Tetap Lainnya (6) Konstruksi dalam Pengerjaan
2) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Ekuitas dana pemerintah yang ditanam dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan ini dikredit pada saat terjadinya realisasi penerimaan untuk: 3) Tagihan Penjualan Angsuran 4) Lain-lain Aset (TGR) Perkiraan ini didebet pada saat teradinya penjualan/pengurangan untuk: a.Tagihan Penjualan Angsuran b. Lain-lain Aset (TGR)
Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi (RK Pusat) Akuntansi RK-Pusat merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat Satker. Akun “RKPusat” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus Satker. Hal ini dikarenakan SKPD dianggap merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “RK-Pusat” akan bertambah bila Satker menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila Satker mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). Akun RK-Pusat yang ada di Satker ini mempunyai rekening resiprokal berupa akun RK-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debit (Dr) sedangkan saldo normal akun “RK-Pusat” adalah kredit (Cr). Akun RKPusat dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD.
2. Akuntansi PPKD 1. AKUNTANSI PENDAPATAN Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD adalah langkahlangkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya Pendapatan Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan Daerah yang Sah. Dokumen Sumber yang digunakan Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Transaksi
Dokumen sumber
Penerimaan dana perimbangan
Surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN (Nota Kredit Bank)
Lain-lain yang Sah
Pendapatan
Daerah Surat tanda bukti penerimaan Laporan Posisi Kas Harian Bank Laporan Posisi Kas Harian Bank
Jurnal Standar Fungsi Akuntansi di PPKD (yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi di DPPK) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi sumber penerimaan kas berasal. Jurnal penerimaan pendapatan
Dr
Kas di Kas Daerah Cr. Pendapatan Dana Perimbangan Cr. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Xxx xxx xxx
Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM)-PPKD. Contoh: 1) Pada tanggal 30 April 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp500jt. Jurnalnya : SKPD Tidak ada jurnal
PPKD 30 April 2009 Dr. Kas di Kasda Cr.
Rp500jt
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Dalam kondisi nyata, dimungkinkan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.
terjadi
pengembalian
Rp500jt kelebihan pendapatan
Jurnal Pengembalian Pendapatan Dr Cr
Pendapatan ........ Kas di Kas Daerah
Xxx Xxx
2) Pada tanggal 20 Juni 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima transfer dari Departemen Kesehatan pemerintah pusat untuk asuransi jaminan kesehatan sebesar Rp600jt. Pada tanggal 15 Desember 2009 dilakukan pengembalian sebesar Rp100jt karena tidak terserap. Jurnalnya : a. Pada saat kas diterima di kas daerah SKPD Tidak ada jurnal
PPKD 20 Juni 2009 Dr. Kas di Kasda Cr.
Rp600jt
Pendapatan Lain-lainyg sah
Rp600jt
b. Pada saat kas dikembalikan SKPD Tidak ada jurnal
PPKD 15 Desember 2009 Dr. Pendapatan lain-lain Cr.
yg Rp100jt sah
Kas di Kas Daerah
Rp100jt
Jurnal diatas dicatat jika pengembalian kelebihan pendapatan terjadi pada tahun anggaran, apabila pengembalian untuk kelebihan pendapatan tahun anggaran sebelumnya maka yang didebet adalah SiLPA.
Posting ke Buku Besar Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pendapatan.
2. AKUNTANSI BELANJA Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD yaitu langkahlangkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. 2.1
Dokumen Sumber yang digunakan No. Transaksi Dokumen sumber 1 Belanja Bunga - SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya
Lampiran dokumen - SPM - SPD
2
Belanja Subsidi - SP2D LS - nota debet bank
- SPM - SPD
- bukti pengeluaran lainnya - berita acara - keputusan Kepala 3
Belanja Hibah - SP2D LS - nota debet bank
Daerah - SPM - SPD
- bukti pengeluaran lainnya - keputusan Kepala Daerah 4
Belanja Bantuan - SP2D LS Sosial
- SPM
- Bukti pengeluaran lainnya - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala - SP2D LS
5
Belanja Bagi
Daerah - SPM
- Bukti pengeluaran lainnya - SPD
Hasil
- Berita acara - Keputusan Kepala
6
Belanja Bantuan - SP2D LS Keuangan
Daerah - SPM
- Bukti pengeluaran lainnya - SPD - Berita acara - Keputusan Kepala Daerah
7
Belanja Tidak
- SP2D LS
- SPM
Terduga
- Bukti pengeluaran lainnya - SPD - Keputusan Kepala Daerah
Jurnal Standar Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: -
pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD
-
pembayarannya dengan SP2D LS kepada fihak ketiga
Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan langsung ke fihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di PPKD). Jurnal pencatatan transaksi belanja Dr Dr Dr Dr Dr Dr Dr Cr
Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Kas di Kas Daerah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Contoh: Pada tanggal 8 Mei 2009 PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp90.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS.
Jurnal untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan: SKPD Tidak ada jurnal
2.2
PPKD 8 Mei 2009 Dr. Belanja Bantuan Keuangan
Rp90jt
Cr. Kas di Kas Daerah
Rp90jt
Perhitungan Fihak Ketiga
Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD Jurnal Pencatatan Potongan Fihak Ketiga Dr Cr
Kas di Kas Daerah Utang PFK
xxx xxx
Contoh : Pembayaran gaji Pegawai Dinas Perhubungan bulan Maret 2009 dengan SP2D LS sebesar Rp 80Jt, pada tanggal 30 Maret 2009. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh Rp1jt, IWP Rp400rb, dan Taperum Rp600rb. Jurnalnya : a. Untuk mencatat pengakuan belanja pegawai
Dr Cr
SKPD 30 Maret 2009 Belanja Pegawai RK PUSAT
Rp 80jt Rp80jt
b. Untuk mencatat pengeluaran Kas di PPKD PPKD 30 Maret 2009 Dr.
RK/SKPD Cr. Kas di Kas Daerah
Rp80jt Rp80jt
c. Untuk mencatat pengakuan Utang Titipan Pihak Ke Tiga PPKD 30 Maret 2009 Dr. Kas di Kasda Cr. Utang PFK-Pot PPh Cr. Utang PFK-Iuran Wjb PN Cr.
Rp2jt Rp1jt Rp400jt Rp600jt
Utang PFK-
Taperum
Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal pencatatan potongan pajak saat terbit SP2D LS Barang/Jasa Dr
Kas di Kas Daerah Cr Utang PFK
xxx Xxx
Pada saat pelunasan atau penyetoran dana pihak ketiga (PFK) maka dilakukan jurnal sebagai berikut: Jurnal pencatatan penyetoran pajak ke kas negara/fihak ketiga Dr Cr
Utang PFK Kas di Kas Daerah
Xxx Xxx
Contoh : Apabila potongan PPh, IWP PN, dan Taperum sebesar Rp2 jt di setor ke Kas Negara pada tanggal 10 April 2009
SKPD
Tidak ada jurnal
PPKD 10 April 2009 Dr.
Utang PFK-Potongan PPh
Dr
Utang PFK-IWP PN
Rp400rb
Dr
Utang PFK-Taperum
Rp600rb
Cr. 2.3
Kas di Kas Daerah
Rp1jt
Rp2jt
Koreksi Pencatatan Belanja
Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal pengembalian kelebihan belanja Dr Cr
Kas di Kas Daerah Belanja ......
xxx xxx
Contoh Pada tanggal 11 Mei 2009 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar daerah bulan April 2010 sejumlah Rp5jt. Jurnal pada SKPD: a. Mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama Dr. Cr.
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp5jt
Belanja perjalanan Dinas
Rp5jt
b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang sama Dr.
RK PPKD
Cr.
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp5 jt Rp5 jt
Jurnal pada PPKD Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD
akibat pengembalian belanja pada periode yang sama. Dr.
Kas di Kas Daerah
Rp5 jt
Cr. RK SKPD
Rp5 jt
Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut: Jurnal pengembalian kelebihan belanja, diterima pada periode berikutnya Dr Cr
Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain
xxx Xxx
Jurnal pada SKPD a. Mencatat pengembalian belanja pada periode berikutnya, Dr.
Kas di Bendahara Pengeluaran
Cr.
Rp5jt
Pendapatan Lain-lain PAD yg
Rp5jt
Sah b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode/tahun berikutnya Dr. RK PPKD Cr.
Rp5 jt
Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah
Rp5 jt
Jurnal pada PPKD Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode berikutnya. Dr.
Kas di Kas Daerah Cr.
RK SKPD
Rp5 jt Rp5 jt
Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya Contoh :
Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada tahun yang sama di SKPD, kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 2009 diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama.
Dr. Cr.
SKPD RK PPKD Tunjangan Gaji
Rp5jt Rp5jt
Dr.
PPKD Kas di Kas Daerah
Rp5jt
Cr.
RK/SKPD
Rp5jt
Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pengeluaran kas maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKM) - PPKD. 2.4
Posting ke Buku Besar
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun belanjanya berupa Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja.
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan transaksi keuangan dampak
terhadap
penerimaan
pemerintah
yang mempunyai
dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari: penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman
penerimaan piutang daerah. Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari: pembentukan dana cadangan penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman (utang) pemberian pinjaman daerah. Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. 3.1
Dokumen sumber
3.1.1
Penerimaan Pembiayaan
No. Jenis transaksi 1 2
3
4
Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya Pencairan dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Dokumen sumber Perda pertanggungjawaban -pelaksanaan Nota kredit APBD bank - Perda dana cadangan Bukti Penerimaan pembayaran
- Surat tanda bukti P e n e ri m a an p i nj a man penerimaan/ Bukti transfer daerah - Bukti penjualan obligasi
Lampiran dokumen sumber - Nota kredit bank Kopi Surat perintah -pemindahbukuan Berita acara
- Nota kredit bank
5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer
- Nota kredit bank
6
Penerimaan piutang daerah
- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer
- Nota kredit bank
3.1.2
Pengeluaran Pembiayaan
No. Jenis transaksi 1 Pengisian dana cadangan Penyertaan modal 2 pemerintah daerah Pembayaran pokok 3 pinjaman 4 Pe mberi a n pin jaman daerah
3.2
Dokumen sumber - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Perda tentang dana Cadangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Lampiran dokumen - SPD sumber - SPM
- SPD - SPM - SPD - SPM - SPD Surat Perintah Pencairan Dana - SPM (SP2D) - Perjanjian pinjaman
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan
pembiayaan
dicatat
sebesar
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan
nilai brutonya (tidak
penerimaan
diakui pada saat
diterima pada Rekening Kas Daerah.
3.2.1 Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis. Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal, di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca. Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan sebagai berikut : a. Jurnal Penerimaan Pencairan Dana Cadangan Dr Cr
Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan – Dana Cadangan
xxx xxx
Contoh : Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga perbankan sebesar Rp2 miliar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan. Jurnalnya : 1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang PPKD Dr. Kas di Kas Daerah
Rp2
Cr. Penerimaan Pembiayaan- Utang DN-Lembaga Keuangan Bank
Rp2 M
2) Untuk mencatat utang jangka panjang Dr
PPKD Dana yang harus disediakan untuk utang jangka panjang
Rp2M Rp2m
Cr. Utang DN-Lembaga Keuangan Bank . a. Jurnal Pencairan Dana Cadangan Dr Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Xxx
Cr Dana Cadangan
xxx
b. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dr Kas di Kas Daerah Cr Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan kekayaan Daerah yg dipisahkan
xxx xxx
c. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dr
Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang
Cr
Penyertaan Modal Pemerintah – Daerah/Investasi
xxx xxx
d. Jurnal Penerimaan Pinjaman Daerah (contoh dari dalam negeri – perbankan) Dr Cr
Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman Daerah
xxx xxx
e. Jurnal Penerimaan Pinjaman Dr
Cr
Dana yang harus disedakan untuk pembayaran utang jangka panjang Utang Dalam Negeri
xxx
Xxx
f. Jurnal Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Dr Cr
Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan kembali pemberian pinjaman
xxx Xxx
g. Jurnal Penerimaan kembali pemberiaan Pinjaman Dr
Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang
Cr
Bagian Lancar Pinjaman
xxx Xxx
h. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah Dr
Kas di Kas Daerah
Cr
Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Piutang Daerah
xxx Xxx
i. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah Dr
Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang
Cr
Piutang Daerah
3.3
xxx Xxx
Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. 3.1.2 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian secara kronologis. Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca. Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: a. Jurnal Pembentukan Dana Cadangan Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan Cr Kas di Kas Daerah
xxx Xxx
Contoh : Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2015 akan membangun jalan tol, direncanakan diperlukan dana sebesar Rp50 miliar untuk pembebasan tanahnya, untuk hal tersebut maka Pemda Kab. Bandung membentuk dana cadangan yang diisi tiap tahun Rp10 miliar untuk waktu lima tahun, mulai tahun 2010,
1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan PPKD Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah
Dr. Cr.
Rp50m Rp50m
2) Untuk mencatat penyertaan modal PPKD Dr.
Penyertaan Modal Pemda Cr.
Rp50m
EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Rp50m
b. Jurnal Korolari Pembentukan Dana Cadangan Dr Cr
Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
xxx Xxx
PPKD Dr Cr
Dana Cadangan Ekuitas Dana CadanganDiinvestasikan dalam Dana Cadangan
Rp50miliar Rp50miliar
c. Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah
3.4
Dr
Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemerintah
Cr
Kas di Kas Daerah
xxx Xxx
Jurnal dan Posting ke Buku Besar
Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pembiayaan dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan dan Jurnal Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan. 4. Akuntansi Rekening (RK-SKPD) di PPKD Akuntansi RK-SKPD merupakan akuntansi Aset Lancar di tingkat PPKD. Akun “RK-SKPD” akan bertambah bila PPKD mentransfer aset (seperti menerbitkan SP2D- UP, SP2D-GU dan SP2D-LS, atau menerima aset tetap dari Pemda), dan akan berkurang bila PPKD menerima pendapatan dari SKPD atau penyetoran uang (pengembalian sisa Uang Persediaan) Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debet (Dr.). Akun-akun RK-PPKD dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD. 4.1
Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun Rekening SKPD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi antarkantor, antara SKPD PPKD, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, sebagai berikut: No. Jenis Transaksi 1 PPKD mengeluarkan SP2D kepada SKPD (transfer uang dari PPKD) 2
Dokumen Sumber - SP2D UP - SP2DGU - SP2D TUP Tembusan SP2D LS
PPKD mengeluarkan tembusan pelunasan belanja LS kepada SKPD (transfer belanja dari SKPD) PPKD melakukan penyesuaian atas, piutang pendapatan PPKD menerima setoran pendapatan
3 4 5
Surat Penetapan DAU/DAK Surat Tanda Setoran (STS)
Setoran sisa kas ke PPKD (transfer uang ke PPKD dari SKPD)
4.2
Surat Tanda Setoran (STS)
Standar Jurnal Transaksi Transfer ke Rekening SKPD
Jurnal pemberian SP2D UP/GU/TU/LS kepada SKPD Dr
RK-SKPD .....
Cr
Kas di Kas Daerah
Xxx Xxx
Jurnal penerimaan pendapatan/penyetoran uang dari SKPD ke rekening kas daerah
4.3
Dr
Kas di Kas Daerah
Cr
RK – SKPD ....
Xxx Xxx
Jurnal dan Posting ke Buku Besar
Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transfer dari PPKD ke SKPD dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat transfer masuk dari SKPD dan Jurnla Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat transfer keluar ke SKPD. Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan. 5. Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang. Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni: 1. Aset Lancar (Current Asset); dan 2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset) Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. 5.1
Standar Jurnal Akuntansi Aset
Standar Jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal (jurnal ikutan) yang proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang berkaitan dengan rekening realisasi anggaran. Berikut disajikan kembali jurnal-jurnal yang dilakukan untuk pengakuan aset: a. Jurnal – Pengakuan Investasi Dr Cr
Investasi ... Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investsi
xxx Xxx
b. Jurnal - Pelepasan Investasi Dr Cr
Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investsi Investasi ...
xxx Xxx
c. Jurnal – Pengakuan Aset Tetap Dr Cr
Aset Tetap ... Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap
d. Jurnal - Pelepasan Aset Tetap
xxx Xxx
Dr Cr
Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap ....
xxx Xxx
Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. 6. Akuntansi Ekuitas Dana Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan t e r u t a m a dengan akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. Pencatatan atas akun ekuitas dana adalah sebagai jurnal dari transaksi-transaksi tersebut. Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga ) kelompok, yaitu: - Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA), dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. - Ekuitas Dana Investasi, terdir dari Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta kontra ekuitas berupa Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. - Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan. Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut, dua di antaranya merupakan contra account, yaitu: -
dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
-
dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan contra account dari ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan kedua akun tersebut bersaldo normal debet (Dr). Akun-akun ekuitas dana seperti di atas, hanya ada di dalam neraca PPKD sebagai Pemda, sedangkan untuk neraca SKPD tidak ada akun- akun tersebut diatas. Karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Di neraca tingkat SKPD, menggunakan akun RK-Pusat. Akun ini merupakan reciprocal account dengan akun RK-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.
6.1
Dokumen Sumber yang digunakan
No. Jenis transaksi 1 Ekuitas dana lancar – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Dokumen sumber Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Ekuitas dana lancar – Cadangan - SKP/SKR yang belum dibayar piutang pendapaatan dana transfer - Surat perjanjian pemberian pinjaman - Bukti transfer Ekuitas dana lancar – Dana yang - Surat perjanjian pinjaman harus disediakan untuk (utang) pembayaran utang jangka - SP2D Ekuitas dana investasi – - SP2D Diinvestasikan dalam investasi - Kopi surat perintah Ekuitas dana investasi – - Surat Keputusan penempatan Diinvestasikan dalam aset lainnya - SP2D Ekuitas dana investasi – Dana yang - Surat perjanjian pinjaman harus disediakan untuk (utang) pembayaran utang jangka panjang - SP2D
2
3
4 5 6
7
6.2
Ekuitas dana cadangan – Diinvestasi- kan dalam dana cadangan
- Perda tentang dana cadangan - SP2D
Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana
Penjurnalan atas ekuitas dana dilaksanakan secara harian dan kronologis, serta bersamaan dengan penjurnalan transaksi pembiayaan, penjualan aset daerah, dan penyesuaian (di tingkat Pemda/PPKD/BUD) a. Jurnal Standar – Penyesuaian Cadangan Piutang (dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi) Dr
Piutang Daerah
xxx
Cr
Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang Daerah
Xxx
b. Jurnal – Penerimaan Pelunasan Piutang Daerah Dr
Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang Daerah
Cr
Piutang Daerah
xxx Xxx
c. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek Dr
Ekuitas Dana Lancar – Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Cr
Utang Jangka Pendek
xxx
xxx
d. Jurnal – Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Pendek Dr
Utang Jangka Pendek
Cr
Ekuitas Dana Lancar – Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Xxx xxx
e. Jurnal – Penyertaan Modal /Investasi Jangka Panjang Dr
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah/ Investasi Jangka Penjang
Cr
Ekuitas Dana Investasi –
Xxx xxx
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Penjang f. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Dr
Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Penjang
Xxx
Cr
Penyertaan Modal Pemerintah daerah/ Investasi Jangka Panjang
xxx
g. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Dr Cr
Ekuitas Dana Investasi –Diinvestasikan xxx dalam Aset Tetap Aset Tetap
xxx
h. Jurnal – Perolehan Aset Lainnya Dr Cr
i.
Aset lainnya Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Cr
Aset lainnya
Dr
xxx
Jurnal Standar –Penjualan Aset Lainnya Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Dr
j.
xxx
xxx xxx
Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Panjang Ekuitas Dana Investasi– Dana yang
xxx
harus disediakan untuk pembayaran utang Cr
Utang jangkaJangka panjangPanjang
xxx
Jurnal – pembayaran pokok pinjaman Dr Cr
Bagian Lancar Utang Ekuitas Dana Lancar– Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
xxx xxx
Catatan: jurnal pembayaran pokok pinjaman, menggunakan akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, karena utang yang dibayar adalah bagian yang jatuh
temponya saja, yaitu yang sudah menjadi utang jangka pendek.
k. Jurnal – Pembentukan Dana Cadangan Dr Cr l. Dr Cr
Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan
Xxx Xxx
Jurnal – Pencairan Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan Dana Cadangan
Xxx Xxx
Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi Utang Jangka Panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.
3. Kasus SKPD dan PPKD Untuk kasus dari SKPD dan PPKD kami lampirkan dalam file lain diluar paper ini dalam format gambar .jpg.
