Bab 6 Laporan Keuangan PPKD

Manual Ma nual Sist em dan Prosedu r Akun tansi Pelaporan Keuangan Daerah Daerah

BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

A.

KERANGKA KERA NGKA HUKUM Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang

telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsipprinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan dihasilkan SKPKD akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan SKPD untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. B.

DESKRIPSI DESKRIPSI KEGIATAN KEGIATA N Laporan keuangan Pemda merupakan laporan keuangan gabungan

dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan

keuangan

Pemda

ini

dibuat

setiap

semester/tahunan

dan

merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Manual Ma nual Sist em dan Prosedu r Akun tansi Pelaporan Keuangan Daerah Daerah

Laporan Keuangan PPKD dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu: 1. Semester, yang yang dimulai dimulai dari periode Januari Januari - Juni 2. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari – Desember Format Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dapat dilihat pada Lampir Lamp iran an VI.3, VI.4., VI.4., VI.5, VI.7, VI.7, VI.7, VI.8 C.

PENYUSUNAN PENYUSUNAN LA PORAN KEUANGAN KEUA NGAN PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar tiap-tiap akun. Agar memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan secara manual, dapat dibantu melalui penyusunan Kertas Kerja (Worksheet). Format Kertas Kerja (Worksheet) dapat dilihat pada Lampi ran VI.2, VI.2, bab bab ini. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan PKPD sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas: Neraca saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutupan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran setelah konver konversi, si, kemu kemudian dian menyusu menyusun n Neraca sebelum konversi dan Neraca setelah konversi.

Manual Sist em dan Prosedu r Akun tansi Pelaporan Keuangan Daerah

a. Jur nal Penyesu aian unt uk Pengakuan Piutang Dr Cr

Piutang Pendapatan

xxx

Ekuitas Dana Lancar – Cadangan

xxx

Piutang

b. Jurnal Penyesuaian untuk SP2D yang belum diterbitkan untuk pembelian/pembangunan aktiva tetap Dr

EDL – Dana yang disediakan untu k

xxx

pembayaran utang j angka pendek Cr

Utang Jangka Pendek

Xxx

c. Jur nal Penyesuaian unt uk Penerimaan Hibah Aset Dr Cr

Aset .... Ekuitas Dana Investasi –

Xxx Xxx

Diinvestasikan dalam Aset ...

Jurnal penyesuaian tersebut dicatat dalam jurnal umum kemudian diposting ke buku besar serta diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.


a. Jur nal Penutu p jik a PPKD mendapatk an Surplu s Dr

Pend apatan Dana Perimb angan ....

Xxx

Dr

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ...

Xxx

Dr

Penerimaan Pembiayaan

Xxx

Cr

Belanja Tidak Langsung ......

xxx

Cr

Pengelu aran Pembiayaan

xxx

Cr

SiLPA

xxx

b. Jur nal Penutup jika PPKD mendapatkan Defisi t

Dr

Pend apatan Dana Perimb angan ....

Xxx

Dr

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ...

Xxx

Dr

Penerimaan Pembiayaan

Xxx

Dr

SiLPA

Xxx

Cr

Belanja Tidak Langsung ......

xxx

Cr

Pengelu aran Pembiayaan

xxx

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di Neraca menjadi jumlah yang benar.


melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: (i)

Dari komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer. (ii) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni: Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN A. Pendap atan As li Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B. Dana Peri mbangan

1. Dana Bagi-Hasil: - Dana Bagi-Hasil Pajak - Dana Bagi-Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN A. Pen dapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B. Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 1. Dana Bagi-Hasil Pajak 2. Dana Bagi-Hasil Sumber Daya Alam


b. Konversi Untuk LRA - Belanja Belanja Langsung bukan merupakan kewenangan SKPKD sebagai PPKD, tetapi merupakan kewenangan SKPKD sebagai SKPD. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi, yang diuraikan sebagai berikut: (i)

Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan

(ii)

Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.

Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. Tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA OPERASI

Bunga

Belanja Pegawai

Subsidi

Belanja Barang

Hibah

Belanja Bunga

Bantuan Sosial

Belanja Subsidi


(ii) Dari akun penerimaan piutang daerah ke penerimaan kembali pinjaman Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti. Permend agri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN A. Pener im aan Pemb iayaan Daerah 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok Utang

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN A. Pener im aan Pem bi ayaan 1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Pinjaman Dalam Negeri

5. Penerimaan Kembali Pinjaman B. Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri


4. Piutang Dana Alokasi Umum 5. Piutang Dana Alokasi Khusus 6. Piutang Lain-Lain

9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 10. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 13. Piutang Lainnya

Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP No. 24 Tahun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu ditambahkan. Kemudian dalam format PP No. 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, dan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak ada. Permendagri No. 13 Tahun 2006 INVESTASI JANGKA PANJ ANG

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP INVESTASI J ANGKA PANJANG


Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang: (i)

Dalam format PP No. 24 Tahun 2005 Invest asi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dala m kelompok Investasi NonPermanen, sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok Investasi Permanen,

(ii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non-Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada , (iii) Dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format PP No. 24 Tahun 2005 tidak ada.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET TETAP

PP NO. 24 TAHUN 2005 ASET TETAP

1. Tanah

1. Tanah

2. Peralatan dan Mesin

2. Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan bangunan

3. Gedung dan bangunan

4. Jalan, Jaringan & Instalasi

4. Jalan, Jaringan & Instalasi

5. Aset Tetap Lainnya

5. Aset Tetap Lainnya


3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 4. Aset Tidak Berwujud 5. Aset Lain-Lain

3. Tuntutan Ganti Rugi 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5. Aset Tidak Berwujud 6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP No. 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri No. 13 Tahun 2006 hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP No. 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP No. 24 Tahun 2005. Permend agri No. 13 Tahun 2006 KEWAJIBAN A. Kewaj iban Jangka Pend ek

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN A. K ewaj iban Jang ka Pend ek

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

2. Utang Bunga

2. Utang Bunga

3. Utang Pajak

3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya


Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA A. Ekuitas Dana Lancar 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP EKUITAS DANA A. Ek uit as Dana Lanc ar 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek*

2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

B. Ekuitas Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

B. Ekuit as Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam I nvestasi Jangka Panjang

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang**

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

C. Ekuit as Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

C. Ekuit as Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 24


b. Neraca PPKD setelah Konversi

Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Format neraca setelah Konversi dapat dilihat pada Lampiran VI.6 pada bab ini. 8. Penyusu nan Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Arus Kas ini, nilai-nilai yang ditampilkan adalah yang ada di buku kas, baik yang ada di SKPD maupun di PPKD, yang terdiri atas seluruh penerimaan kas yang meliputi: pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan transaksi transitoris. Juga ditampilkan nilai-nilai dari seluruh pengeluaran kas, yang meliputi: belanja, pengeluaran pembiayaan, dan transaksi transitoris. Yang dimaksud dengan transaksi transitoris di sini adalah transaksi yang dilakukan Pemda tetapi uangnya bukan hak Pemda, melainkan hak pihak ketiga, sehingga Pemda di sini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan Pemda, seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa.


DAFTAR LAMPIRAN BAB VI : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 1.

NERACA SALDO

2.

KERTAS KERJA/WORKSHEET

3.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEBELUM KONVERSI

4.

NERACA SEBELUM KONVERSI

5.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SETELAH KONVERSI

6.

NERACA SETELAH KONVERSI

7.

LAPORAN ARUS KAS

8.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTERAN


Lamviran VI.1. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN B ANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NERACA SALDO PER TANGGAL ..............

Kode rekening

Uraian

Jumlah Debit

Kredit

Manual Sistem d an Prosedur A kuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Lampiran VI.2. : Peraturan Bupati No. Tanggal :

PEMERINTAH K ABUPATEN B ANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERTAS KERJA/WORKSHEET

Neraca Saldo Kode rekening

Debit

Pemerintah Kabupaten Bandung

Penyesuaian

Uraian Kredit

Debit

Kredit

128

Neraca Saldo setelah Penyesuaian Debit Kredit

Laporan Realisasi Ang garan Debit Kredit

Neraca Debit

Kredit

Manual Sistem dan Prosedur Akun tansi Pelaporan Keuangan Daerah

Lampiran VI.3. Peraturan Bupati No. : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .........

(dalam rupiah)

No. Urut

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Lebih/ (Kurang)

1

2

3

4

5

1 1.2 1.2.1

PENDAPATAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.2 1.2.3

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.3 1.3.1 1.3.2

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Jumlah

1.3.3 1.3.4 1.3.5

2 2.1

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja


Lampiran VI.4 Peraturan Bupati No. : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1

Jumlah Tahun n Tahun n-1

Uraian ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus PiutangLain-lain Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang R -SKPD..... R -SKPD..... R -SKPD..... Jumlah INVESTASI TETAP Investasi Permanen

Kenaikan (Penurunan) Juml ah %


Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan diterima dimuka KEWAJIBAN JA NGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Uang Luar Negeri Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA EKUITAS DANALANCAR SilP CadanganPiutang Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Pendek Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang Jumlah EKUITAS DANA CADANG Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas


Lampiran VI.5 : Peraturan Bupati No. : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .........

(dalam rupiah)

No. Urut

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Lebih/ (Kurang)

1

2

3

4

5

1 1.2 1.2.1

PENDAPATAN PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1


1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3 1.2.1.4

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah

2 2.1 2.1.1 2.1.2

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Bunga Belanja Subsidi


Lampiran VI.6. Peraturan Bupati No. : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NERACA PPKD SETELAH KONVERSI PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1

Uraian ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-lain Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang ASET UNTUK DIKONSOLIDASI RK SKPD …………. RK SKPD …………. Jumlah INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Dana Bergulir Invetasi Permanen Lainnya Investasi Non-Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Investasi Permanen Lainnya DANA CADANGAN

Jumlah Tahun n

Tahun n-i

Kenaikan (Penurunan) % Jumlah


Lampiran VI.7. : Peraturan Bupati No. : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah) No. 1 2

Uraian

20X1

20X0

Arus Kas dari Akt ivit as Operasi Arus Masuk Kas

3

Pendapatan Pajak Daerah

XXX

XXX

4

Pendapatan Retribusi Daerah

XXX

XXX

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

XXX

XXX

6

Lain-lain PAD yang sah

XXX

XXX

7


XXX

XXX

8

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

XXX

XXX

9

Dana Alokasi Umum

XXX

XXX

10

Dana Alokasi Khusus

XXX

XXX

11

Dana Otonomi Khusus

XXX

XXX

12

Dana Penyesuaian

XXX

XXX


(Dalam Rupiah) No.

Uraian

30

Arus Kas dari Akt ivit as Investasi Aset Nonk euang an

31

Arus Masuk Kas

20X1

20X0

32

Pendapatan Penjualan atas Tanah

XXX

XXX

33

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

XXX

XXX

34

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

XXX

XXX

35

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

XXX

XXX

36

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

XXX

XXX

37

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

XXX

XXX

38

Juml ah Aru s Masuk Kas (32 s/d 37)

XXX

XXX

39

Arus Kelu ar Kas

40

Belanja Tanah

XXX

XXX

41

Belanja Peralatan dan Mesin

XXX

XXX

42

Belanja Gedung dan Bangunan

XXX

XXX

43

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

XXX

XXX

44

Belanja Aset Tetap Lainnya

XXX

XXX

45

Belanja Aset Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

46 47

Juml ah Aru s Keluar Kas (40 s/d 45) Arus Kas Bersih d ari Aktivitas In vestasi A set Nonkeuangan (38 46)


(Dalam Rupiah) No.

Uraian

20X1

20X0

64

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

XXX

XXX

65

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

68

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

XXX

XXX

69

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

XXX

XXX

70

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

XXX

XXX

71

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

XXX

XXX

72

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

XXX

XXX

73

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

66 67

74 75

Juml ah Aru s Keluar Kas (63 s/d 73) Arus Kas Bersih d ari Aktivitas Pemb iay aan (61 - 74)

76

Arus Kas dari Akt ivit as Nonanggaran

77

Arus Masuk Kas

78

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

XXX

XXX

79

Juml ah Aru s Masuk Kas (78 s/d 78)

XXX

XXX

XXX

XXX

80 81

Arus Kelu ar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)


Lampiran VI.8. : Peraturan Bupati No. : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN B ANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENDAHULUAN BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan

1.2

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

1.3

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKA N KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1

Ekonomi makro

2.2

Kebijakan keuangan

2.3

Indikator pencapaian target kinerja APBD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan

3.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

KEBIJAK AN AKUNTANSI 4.1

Entitas pelaporan keuangan daerah

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan


Lampiran VI.9. : Peraturan Bupati No. : Tanggal :

KABUPATEN BANDUNG LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN ............ Nomor Urut 1 1

Uraian

Jumlah Ang garan

Realisasi Semester Pertama

2

3

4

PENDAPATAN

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

LAIN-L AIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah

2

BELANJA

Sisa Ang gar an s.d Semester Pertama 5

Prognosis

Keterangan

6

7


Nomor Urut

Uraian

Jumlah Ang garan

Realisasi Semester Pertama

1

2

3

4

Jumlah 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Ang gar an s.d Semester Pertama 5

Prognosis

Keterangan

6

7

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Fun si Akuntansi SKPKD

Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, LAK,

Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca CALK

PPKD

SEKDA

Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca LAK

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK)

KDH


LK PERUSAHAAN DAERAH

KONSOLIDASI


PENGGABUNGAN

PEMBUATAN SURAT

LK PERUSAHAAN

PENJABARAN LRA


LK PEMDA (LRA, Neraca, LK PERUSAHAAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN KDH

OTORISASI

Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca LAK LK PERUSAHAAN DAERAH

PERUSAHAAN

DAERAH

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK CALK PERTANGGUNGJAWABAN


Pemerintah Kabupaten Bandung

PELAKSANAAN APBD

140

Bab 6 Laporan Keuangan PPKD

Recommend Documents