PEDOMAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BOJONG
Jl Raya Sawit-Bojong KM 31 Bojong-Purwakarta Kode Pos 41164 Email:
[email protected]
PEDOMAN MANUAL MUTU
I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien ini menjelaskan secara garis besar sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien Puskesmas Bojong. Semua ketentuan maupun persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Mutu ini merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas Bojong. Sistem manajemen mutu ini mulai berlaku tanggal 01 Februari 2018 Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjadikan gambaran secara umum sistem manajemen mutu dalam mencapai komitmen mutu, sasaran mutu, serta kepuasan pelanggan sehingga tujuan Puskesmas Bojong secara keseluruhan dalam aspek mutu tercapai. 1. Profil Puskesmas Bojong
Puskesmas Bojong terletak di Kecamatan Bojong yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, terletak di sebelah selatan selatan kota Kabupaten yang yang berjarak 31 km dari pusat kota, dengan waktu waktu tempuh 1 jam menggunkan roda empat, keadaan geografisnya berbukit-bukit dengan ketinggian antara 700-800 meter di atas permukaan laut, suhu maksimum 27 0 celcius, dengan curah hujan tertingi pada bulan Oktober sampai dengan Maret. Dialiri oleh sebuah sungai yaitu sungai Cikao. Area kerja Puskesmas Bojong di wilayah kecamatan Bojong yang terdiri dari 14 desa, dengan jumlah RT di Kecamatan Bojong pada tahun 2017 sebanyak 199 dan RW sebanyak 73 dan Dusun 39 , dengan jarak terjauh 7 KM dari kota Kecamatan dengan jarak
tempuh 15 menit menggunakan kendaraan roda roda empat/dua, dengan total luas wilayah wilayah 68,69 km.2 Secara administrasi Puskesmas Bojong di Kecamatan Bojong ber batasan : Sebelah utara
: Kecamatan Pondok Salam
Sebelah timur
: Kecamatan Wanayasa
Sebelah barat
: Kecamatan Darangdan
Sebelah selatan
: Kabupaten Bandung Barat
Puskesmas Bojong
dengan jumlah pegawai 35 orang, terdiri dari 1 orang dokter umum, 4 orang
pendidikan D3 keperawatan,1 orang pendidikan D3 keperawatan gigi, 3 orang Sarjana kesehatan 2
PEDOMAN MANUAL MUTU
I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien ini menjelaskan secara garis besar sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien Puskesmas Bojong. Semua ketentuan maupun persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Mutu ini merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas Bojong. Sistem manajemen mutu ini mulai berlaku tanggal 01 Februari 2018 Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjadikan gambaran secara umum sistem manajemen mutu dalam mencapai komitmen mutu, sasaran mutu, serta kepuasan pelanggan sehingga tujuan Puskesmas Bojong secara keseluruhan dalam aspek mutu tercapai. 1. Profil Puskesmas Bojong
Puskesmas Bojong terletak di Kecamatan Bojong yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, terletak di sebelah selatan selatan kota Kabupaten yang yang berjarak 31 km dari pusat kota, dengan waktu waktu tempuh 1 jam menggunkan roda empat, keadaan geografisnya berbukit-bukit dengan ketinggian antara 700-800 meter di atas permukaan laut, suhu maksimum 27 0 celcius, dengan curah hujan tertingi pada bulan Oktober sampai dengan Maret. Dialiri oleh sebuah sungai yaitu sungai Cikao. Area kerja Puskesmas Bojong di wilayah kecamatan Bojong yang terdiri dari 14 desa, dengan jumlah RT di Kecamatan Bojong pada tahun 2017 sebanyak 199 dan RW sebanyak 73 dan Dusun 39 , dengan jarak terjauh 7 KM dari kota Kecamatan dengan jarak
tempuh 15 menit menggunakan kendaraan roda roda empat/dua, dengan total luas wilayah wilayah 68,69 km.2 Secara administrasi Puskesmas Bojong di Kecamatan Bojong ber batasan : Sebelah utara
: Kecamatan Pondok Salam
Sebelah timur
: Kecamatan Wanayasa
Sebelah barat
: Kecamatan Darangdan
Sebelah selatan
: Kabupaten Bandung Barat
Puskesmas Bojong
dengan jumlah pegawai 35 orang, terdiri dari 1 orang dokter umum, 4 orang
pendidikan D3 keperawatan,1 orang pendidikan D3 keperawatan gigi, 3 orang Sarjana kesehatan 2
masyarakat, 1 orang untuk bidan Puskesmas, 14 orang bidan desa. 1 orang asisten apoteker, adapun 1 orang D3 analis, 1 orang nutrisian , 1 orang sanitarian dan lainnya adalah tenaga pekarya kesehatan.
Visi UPTD Puskesmas Bojong
Gambaran keadaan masyarakat Bojong di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan diformulasikan dalam Visi Puskesmas Purwakarta yaitu : “Menjadikan Puskesmas Bojong Sebagai P uskesmas uskesmas Dengan Lay L ayana anan n Pr P r i ma Menuju
K ecama ecamatan tan Sehat 2021 ” . Misi UPTD Puskesmas Bojong Misi Puskesmas Bojong adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja Sumber Sumber Daya Manusia dan menejemen Puskesmas Bojong; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas Bojong; 3. Mewujudkan lingkungan sehat yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 4. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendorong peran serta kemandirian masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan
Semangat ngat Menb Menbe er ika ik an Yang Yang Ter Ter bai k Moto : Sem Struktur Organisasi Puskesmas dan Jaringannya
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) (UPT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka struktur organisasi puskesmas Purwakarta sebagai berikut :
3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
KEPALA UPT PUSKESMAS
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2008 TENTANG : PEMBENTUKAN DINAS DAERAH KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
Dokter Umum
PENANGUNGGUNG JAWAB UKM ESSENSIAL DAN KEPERAWATAN MASYARAKAT
Dokter Gigi
PENANGGUNG JAWAB UKM PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN
PENANGGUNG JAWAB UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM
RUMAH TANGGA
KEUANGAN
PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKEMAS DAN JEJARING PELAYANAN KESEHATAN
Apoteker Asisten Apoteker
PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN TERMASUK UKS
PELAYANAN KESEHATAN JIWA
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
PELAYANAN KESEHATAN GIGI MASYARAKAT
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
PUSKESMAS PEMBANTU
Bidan Perawat
PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONALKOMPLEMENTER
Perawat Gigi PELAYANAN KIA-KB YANG BERSIFAT UKM
Sanitarian
PELAYANAN KESEHATAN KIA – KB YANG BERSIFAT UKP
PUSKESMAS KELILING
PELAYANAN GAWAT DARURAT BIDAN DESA
Promosi Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA PELAYANAN GIZI YANG BERSIFAT UKM
Nutrisionis
PELAYANAN KESEHATAN INDERA
Analis PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Epidemilologi
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
PELAYANAN GIZI YANG BERSIFAT UKP
PELAYANAN PERSALINAN
JEJARINGFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN RAWAT INAP
PELAYANAN KEFARMASIAN
Entomologi
PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
PELAYANANLABORATORIUM Dasar Hukum : Unit Operasional di Puskesmas dari Permnekes Nomor 75 Tahun 2014 Dasar Hukum: Kelompok Jabatan Fungsional dari Peraturan Bupati No.821.29/Kep.573/Ortala/2005
Referensi dokumen :
SK Kepala Puskesmas No 006/PKM/ADM-MANAJ/VIII/2015
1. Kebijakan Mutu
Untuk mencapai Visi dan Misi Puskesmas, Kami seluruh karyawan b erkomitmen untuk: 1. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan melakukan peningkatan secara terus menerus. 2. Memberikan pelayanan ramah, cepat, akurat, dan kemudahan mendapat informasi 3. Menerapkan system Manajemen Mutu Puskesmas secara efektif dan efisien. Referensi dokumen : o
SK Kepala Puskesmas No 006/PKM/ADM-MANAJ/VIII/2015
3. Proses Pelayanan
Proses pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Purwakarta mengacu kepada Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat I. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat di bagi menjadi dua, yaitu: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, meliputi:
4
Pelayanan promosi kesehatan
Pelayanan kesehatan lingkungan
Pelayan kesehatan ibu,anak dan keluarga berencana
Pelayanan gizi
Pelayanan pencegahan dn pengendalian penyakit
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, meliputi:
Pelayanan kesehatan jiwa
Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
Pelayanan kesehatan tradisional
Pelayanan kesehatan olah raga
Pelayanan kesehatan indera
Pelayanan kesehatan lansia
Pelayanan kesehatan kerja
Pelayanan upaya kesehatan sekolah
II. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis, meliputi :
Pelayanan pemeriksaan umum
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Pelayanan KIA – KB yang bersifat UKP
Pelayanan gawat darurat
Pelayanan gizi yang bersifat UKP
Pelayanan persalinan
Pelayanan rawat inap
Pelayanan kefarmasian
Pelayanan laboratorium
III. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi :
Bidan kelurahan
Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan (dokter/dokter gigi praktik mandiri,bidan praktik swasta,apotek,optik)
A. Ruang Lingkup
Lingkup pedoman mutru ini disusun berdasarkan standar akreditasi puskesmas, yang meliputi : 5
a. Sistem manajemen mutu : - Persyaratan umum - Pengendalian dokumen - Pengendalian Rekaman b. Tanggung jawab manajemen : - Komitmen manajemen - Fokus pada pelanggan - Kebijakan mutu - Perencanaan Sistem Manajemen Mutu - Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi - Ketua tim mutu - Komunikasi internal c. Tinjauan Manajemen - Umum - Masukan Tinjauan - Luaran Tinjauan d. Manajemen Sumber Daya - penyediaan sumber daya - Manajemen Sumber Daya Manusia - Infrastruktur - Lingkungan kerja e. Proses Pelayanan
Pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang meliputi
Upaya
kesehatan
masyarakat
esensial,
upaya
kesehatan
masyarakat
Pengembangan dan Pelayanan Klinis. Dalam penyelenggaraan UKM dan pelayanan klinis memperhatikan keselamatan sasaran/pasien dengan menerapkan manajemen risiko. B.
Tujuan
Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam membangun sistem manajemen mutu baik untuk penyelenggaraan UKM maupun untuk penyelenggaraan pelayanan klinis. C.
Landasan Hukum dan Acuan : 6
Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi Puskesmas Dan Peraturan Bupati Purwakarta nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Acuan yang di gunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah: Standart akreditasi puskesmas Istilah dan Definisi : a. Pelanggan : orang yang membeli (menggunakan dsb) barang atau jasa secara
tetap
(KBBI) b. Kepuasan pelanggan/pasien : sebagai suatu keadaan ketika kebutuhan, keinginan, dan
harapan pelanggan dapat di penuhi melalui produk yang dikonsumsi (Juliana, 2008) c. Pasien : orang yang karena kelelahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan
perawatan, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan (Prabowo, 1999) d. Koreksi : pembetulan; perbaikan; pemeriksaan (KBBI) e. Tindakan preventif : Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang
potensial atau situasi potensial lainnya (ISO 9001) f. Tindakan korektif : Adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
pengulangan ketidaksesuaian (ISO 9001) g. Pedoman mutu : merupakan dokumen induk organisasi berfungsi untuk menjelaska
sistem manajemen mutu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. h. Dokumentasi : proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi. i.
Efesiensi : ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses.
j. Efektifitas : Ukuran tingkat pemenuhan output/hasil /tujuan suatu proses. k. Sasaran mutu : adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu
proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. l.
Perencanaan mutu : Mengidentifikasi standar mutu yang sesuai dan menentukan bagaimana proses untuk memenuhi standar mutu
m. Kebijakan mutu : kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan puncak perusahaan atau
organisasi tentang komitmen dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktifitas keseharian organisasi atau perusahaan. 7
n. Sarana : adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan. o. Prasarana : adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
II. Pembahasan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan A. Persyaratan Umum
Puskesmas Purwakarta menetapkan , mendokumentasikan, memelihara sistem
manajemen
mutu sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas. Sistem ini disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan pengendalian terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun pelayanan klinis , yang meliputi kejelasan proses pelayanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasar kebutuhan masyarakat/pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berkesinambungan.
B. Pengendalian Dokumen
1. Secara umum dokumen-dokumen dalam system manajemen mutu yang disusun meliputi :
Dokumen Level 1
: kebijakan
Dokumen Level 2
: pedoman/manual
Dokumen Level 3
: standart prosedur operasional
Dokumen Level 4
: rekaman-rekaman sebagai catatan sebagai akibat pelaksanaan
kebijakan, pedoman, dan prosedur
2. Dokumen meliputi : 8
a. Dokumen eksternal yang merupakan regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang terkait, maupun input atau masukan dari masyarakat yang berupa harapn-harapan terhadap produk atau output penyelenggaraan puskesmas. b. Dokumen internal, berupa dokumen perencanaan, surat keputusan pimpinan, pedoman kerja, kerangka acuan, SPO, instruksi kerja, rekaman, dokumen hasil audit dan upaya perbaikan. Semua dokumen ini harus terkendali 3. Cara Pengendalian dokumen di Puskesmas Purwakarta a. Kode klasifikasi surat keluar/ pemberitahuan/ undangan/ instruksi/ Surat Keputusang yang semuanya bersifat umum menggunakan kode AIII Contoh : …./AIII/PKM/VII/2016
b. Kode klasifikasi surat keputusan dan SPO (standa Prosedur Operasional) Akreditasi menggunakan kode : 1). Manajemen dan Administrasi : ADM-MANAJ Contoh : …./PKM/SPO/ADM-MANAJ/VIII/2015
2). Upaya Kesehatan Masyarakat : UKM Contoh : …./PKM/SPO/UKM/VIII/2015
3). Upaya Kesehatan Perseorangan Contoh : …./PKM/SPO/UKP/VIII/2015
c.
Setiap SPO harus disertai dengan daftar tilik yang berfungsi untuk memonitoring/ memantau/mengevaluasi tingkat kepatuhan petugas terhadap SPO dengan menghitung complience rate dengan rumus : Nilai = ∑
x100 %
∑ 4. Pengendalian Mutu Salah satu model manajemen dalam pengendalian mutu adalah dengan menggunakan PDCA (Plan Do Check Action), di Puskesmas Purwakarta upaya peningkatan mutu pelayanan adalah kegiatan bertujuan memberikan asuhan atau pelayanan sebaik-baiknya kepada pasien. 5 Indikator sasaran dan keselamatan pasien
Ketepatan identifikasi pasien
Ketepatan pemberian obat kepada pasien
Ketepatan prosedur tindakan medis dan keperawatan 9
Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas
Tidak terjadinya pasien jatuh
C. Tanggung Jawab Manajemen 1. Komitmen manajemen
Kepala puskesmas sebagai penanggung jawab mutu di puskesmas beserta ketua tim mutu dan anggotanya serta seluruh karyawan puskesmas bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada manual mutu ini. 2. Fokus pada sasaran/pasien :
Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dilakukanb dengan berfokus pada pelanggan, Pelanggan dilibatkan mulai dari identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis, pelaksanaan pelaynan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelayanan. 3. Kebijakan Mutu :
Seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan mutu dituangkan dalam surat keputusan kepala puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis dan kebijakan mutu pelayanan UKM. 4. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/Mutu
Sasaran mutu ditetapkan berdasarkan standar kinerja/standar pelayanan minimal yang meliputi indicator-indikator pelaynan klinis, indicator penyelenggaraan upaya puskesmas. Perencanaan disusun dengan memperhatikan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Perencanaa n mutu Puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi: a). Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP b). Upaya pencapaian lima indikator sasaran keselamatan pasien 5 Indikator sasaran dan keselamatan pasien 1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Ketepatan pemberian obat kepada pasien 10
3. Ketepatan prosedur tindakan medis dan keperawatan 4. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas 5. Tidak terjadinya pasien jatuh c). Penerapan manajemen risiko pada area prioritas d). Penilaian Kontrak/kerjasama dengan pihak ketiga e). Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien f). Peningkatan mutu pelayanan laboratorium g),. Peningkatan mutu pelayanan obat h). Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien 5.Tanggung Jawab a. Kepala Puskesmas
1. Menetapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas 2. Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap keputusan strategis
untuk
pelaksanaan system kinerja setiap proses yang ada di dalam proses bisnis. 3. Memastikan ketersediaan sumber daya baik manusia, alat serta bangunan dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung semua proses. b. Ketua Tim Mutu Puskesmas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menyusun rencana Kerja Tim Mutu dan Keselamatan Pasien Menyusun Rencana Kerja Peningkatan Mutu Menyusun Rencana Kaji Banding Meminpin dan mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen Meminpin Self assessment Memberikan rekomendasi untuk survey Melakukan monitoring pasca survey
c. Sekretaris Tim Mutu 1. Mempersiapkan pertemuan-pertemuan tim mutu 2. Membuat notulen pertemuan-pertemuan tim mutu 3. Melakukan pengendalian dokumen d. Penanggung Jawab Audit Internal
1. 2. 3. 4.
Menyusun Rencana Audit Internal Menyusun Jadwal Audit Internal Menyusun Instrumen Audit Internal Melaksanakan Audit Internal 11
5. Membuat laporan Audit Internal 6. Melakukan Penilaian Kinerja Puskesmas Referensi dokumen :
SK Ka.Pus No: 022/PKM/ADM-MANAJ/VIII/2015 Tentang Penanggung jawab Manajemen Mutu
d. Kebijakan a. Sistem mutu Puskesmas merupakan penjabaran, penerapan kebijakan pemerintah pelaynan kesehatan pada masyarakat yang di dasarkan atas peraturan pemerintah, peraturan daerah dan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2. Surat Keputusan Bupati Purwakarta 3. Peraturan daerah kabupaten Purwakarta b. Puskesmas
menetapkan,
mendokumentasikan,
menerapkan,
memelihara
dan
memperbaiki secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas 1. Mengidentifikasi proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu dan aplikasinya, 2. Menetapkan urutan dan interaksi antar proses tersebut didalam proses bisnis 3. Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun pengendalian proses-proses berjalan efektif 4. Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses pelaynan dan hasilnya 5. Memantau, mengukur dan menganalisa proses-proses dan hasilnya 6. Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan serta perbaikan berkesinambungan 7. Menerapkan seluruh persyaratan system Manajemen Mutu Puskesmas
7. Komunikasi Internal :
Komunikasi internal dilakukan dengan cara workshop (minilokakarya), pertemuan, diskusi, email, sms, memo dan media lain yang tepat untuk melakukan komunikasi. Referensi dokumen :
12
SK Ka.Pus No: 009/PKM/ADM-MANAJ/VIII/2015 Tentang Komunikasi Internal
SPO No: 015/PKM/SPO/ADM-MANAJ/VIII/2015 Tentang Komunikasi Internal
8. Tinjauan Manajemen a. Umum : Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali dalam setahun b. masukan tinjauan manajemen meliputi :
Hasil audit
Umpan balik pelanggan
Kinerja proses
Pencapaian sasaran mutu
Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan
Tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu
Perubahan terhadap kebijakan mutu
Perubahan yang perlu dilakukan terhadap system manajmen mutu pelayanan
c. Luaran tinjauan : hasil yang diharapkan dari tinjauan manajemen adalah peningkatan
efektifitas system manajemen mutu, peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan, dan identifikasi perubahan-perubahan, termasuk penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan.
D. Manajemen Sumber Daya 1. Penyediaan Sumber Daya : Kepala Puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya
yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. Penyediaan sumber daya meliputi : baik untuk penyelenggaraan UKM maupun pelayanan klinis 2. Manajemen sumber daya manusia : Penyediaan sumber daya manusia,
proses
rekrutmen, proses kredensial, proses pelatihan dan peningkatan kompetensi 3.
Infrastuktur
4. Lingkungan kerja
E. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Klinis 1. Upaya Kesehatan Masyarakat :
a. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses dan pengukuran kinerja 13
b. Penyelenggaraan UKM dan MDGs : 1.
Pemantauan dan pengukuran : a.
Kepuasan pelanggan
b.
Audit internal
c.
Pemantauan dan pengukuran proses
d.
Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
2. pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai 3. Analisis data 4. Peningkatan berkelanjutan 5. Tindakan korektif 6. Tindakan preventif 2. Pelayanan Klinis :
a. Pelayanan Klinis yang berorientasi pasien b. Penunjang pelayanan klinis c. Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien : 1. penilaian indikator kinerja klinis 2. pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien 3. pelaporan insiden keselamatan pasien 4. analisis dan tindak lanjut penerapan manajemen risiko
1.4 Struktur Organisasi
KEPALA PUSKESMAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Dokter Dokter Gigi Apoteker Asisten Apoteker Bidan Perawat Perawat Gigi Nutrsionis Analis Lab Promkes
KA TATA USAHA
PJ UKM ESENSIAL
PJ UKM PENGEMBANGAN
PJ UKP KEFARMASIAN & LAB
PJ PELAYANAN KESEHATAN & JEJARING
Sistem Informasi Kepegawaian Keuangan Rumah Tangga
14
Pel. Promkes Pel. KIA/KB Pel. Kesling Pel. P2P Pel. Gizi Pel. UKS
Pel. Kes Jiwa Pel. Kes Kerja Pel. Kes Lansia Pel. Kes Indera Pel. UKGS/ UKGM Pel. Kes Olahraga Pel. Perkesmas Pel. Kes Tradisional
Pel. BP Umum Pel. BP Gigi Pel. UGD Pel. KIA/KB Pel. Gizi Klinis Pel. Persalinan Pel. Farmasi Pel. Laboratorium
Pustu Pusling Poskesdes Bidan Desa Jejaring Faskes
Gambar 1. Struktur Organisasi Puskesmas Bojong
1.5 Moto Puskesmas Motto Puskesmas Bojong adalah ”Semangat Memberi Yang T erbaik” 1.6 Tata Nilai Puskesmas Tata Nilai Puskesmas Bojong adalah ”PRIMA ” 1) profesional 2) Ramah 3) Ikhlas 4) Melayani 5) Akuntabel
B. TUJUAN Tujuan Umum Tersedianya pedoman mutu dan keselamatan pasien puskesmas sebagai acuan dalam membangun sistem mutu dan keselamatan pasien baik untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pelayanan klinis yang profesional di Puskesmas Bojong. Tujuan Khusus a. Terlaksananya penilaian terhadap kinerja dan indikator pelayanan di Puskesmas Bojong.
15
b. Terlaksananya penilaian audit internal di Puskesmas Bojong c. Terlaksananya perbaikan berkelanjutan program –program pelayanan d. Meningkatnya kepuasan dan harapan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Bojong.
16
C. BATASAN OPERASIONAL Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Peningkatan Mutu adalah perbaikan kualitas, kinerja di puskesmas secara terus menerus. Sedangkan Peningkatan mutu di dalam akreditasi adalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dan perbaikan terus menerus pada proses penyediaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat. a) Pelayanan Kesehatan Perorangan Batasan operasional untuk Pelayanan Kesehatan Perorangan meliputi : 1. Pelayanan Klinis meliputi: a. Pelayanan Umum b. Pelayanan Gigi c. Pelayanan KIA/KB d. Pelayanan Gawat Darurat e. Pelayanan MTBS f.
Pelayanan Gizi Klinis
g. Pelayanan Bale Rokok h. Pelayanan kesehatan Jiwa i.
Pelayanan imunisasi
j.
Pelayanan Konseling
2. Pelayanan Laboratorium Jenis jenis pemeriksaan laboratorium terdiri dari : a. Pemeriksaan darah rutin b. Pemeriksaan urin rutin c. Pemeriksaan sputum d. Pemeriksaan kimia darah 3. Pelayanan Kefarmasian 17
b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan kesehatan yg dilaksanakan di luar gedung berupa pendekatan promotif, preventif. Kegiatan upaya meliputi : 1. Upaya KIA 2. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit(P2P) 3. Upaya Kesehatan Lingkungan 4. Upaya Promosi Kesehatan 5. Upaya Perbaikan Gizi 6. Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan meliputi pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan kerja, kesehatan lanjut usia, kesehatan indera, UKGS/UKGM, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional. c) Jaringan Pelayanan Kesehatan Jaringan pelayanan puskesmas adalah: 1. Puskesmas pembantu 2. Puskesmas keliiling 3. Bidan desa atau Poskesdes Kegiatan Upaya dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Plan: rencana; Do: Melaksanakan; Check: Analisis hasil; Action: Perubahan/perbaikan). Mutu Pelayanan adalah kinerja yang merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan ratarata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi telah ditetapkan Kinerja adalah proses yang dilakukan dan nhasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan Indikator Kinerja adalah 18ariable yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya 18
Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai pembagi dalam rumus indikator kinerja Sumber Data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan D. RUANG LINGKUP Pedoman mutu dan keselamatan pasien ini disususn berdasarkan standar akreditasi puskesmas, yang meliputi pedoman dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan manajemen.Dalam
upaya
kesehatan
penyelenggaraan
masyarakat upaya
dan
kesehatan
pelayanan masyarakat
klinis,
dan
dan
administrasi
pelayanan
klinis
memperhatikan keselamatan sasaran/pasien dengan menerapkan manajemen risiko. E. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/SklXI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/ Menkes/SK/11/2004tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
19
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
BAB II SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
20
2.1 Gambaran Umum Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien Puskesmas Bojong Puskesmas Bojong menetapkan, mendokumentasikan, memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi puskesmas (Bab III, VI, dan IX). Sistem manajemen mutu ini disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan pengendalian terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun pelayanan
klinis,
penyelenggaraan penyelenggaraan
yang
meliputi
pelayanan, pelayanan
kejelasan
kejelasan itu
sendiri
proses
pelayanan
penanggung mulai
dari
dan
jawab,
perencanaan
interaksi
penyediaan yang
proses
dalam
sumber
daya,
berdasar
kebutuhan
masyarakat/pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksanaan pelayanan, dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berkesinambungan. 2.2 Persyaratan Dokumen Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang memuat informasi yang digunakan sebagai acuan melaksanakan sistem manajemen mutu.Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien disiapkan oleh Tim Mutu Puskesmas Bojong dan disahkan oleh Kepala Puskesmas serta didelegasikan kepada Wakil Manajemen yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. Wakil Manajeman bertanggung jawab untuk menjamin sistem manajemen mutu dengan semua kebijakan/persyaratan yang tertuang di dalamnya dipahami oleh karyawan dan pimpinan serta dilaksanakan secara konsisten berdasarkan persyaratan standar akreditasi puskesmas. Secara umum dokumen-dokumen dalam sistem manajemen mutu yang disusun meliputi : 1. Dokumen level 1
: Kebijakan
2. Dokumen level 2
: Pedoman/manual
3. Dokumen level 3
: Standar prosedur operasional (SPO)
4. Dokumen level 4
: Rekaman-rekaman sebagai catatan sebagai akibat pelaksanaan
kebijakan, pedoman, dan prosedur. Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien termasuk dokumen yang dikendalikan, sehingga tata cara pengendaliannya mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam prosedur pengendalian dokumen. Pedoman mutu akan ditinjau 1 (satu) tahun sekali untuk penyesuaian/perbaikan.
2.3 Pengendalian Dokumen 21
Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen mutu yang digunakan adalah tepat dan benar. Pedoman Mutu, prosedur kerja atau SPO dikendalikan secara terpusat di bawah koordinasi Wakil Manajemen. Sedangkan dokumen pendukung lainnya seperti panduan program (UKM) dan dokumen eksternal lainnya dikelola oleh masing-masing unit setelah mendapat pengesahan dari Tim Mutu. Cara pengendalian dokumen diatur dalam prosedur dan dipahami oleh semua karyawan. Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Proses Penyusunan Dokumen Kepala Tata Usaha Puskesmas, Penanggung jawab Administrasi Manajemen di puskesmas, dan
Penanggung
jawab
UKM
dan
UKP
bertanggung
jawab
terhadap
pelaksanaan
identifikasi/perubahan serta penyusunan dokumen. Penyusunan dokumen secara keseluruhan dikoordinir oleh Tim Mutu/Tim Akreditasi puskesmas dengan mekanisme sebagai berikut : a) SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan ke Tim Mutu/Tim Akreditasi b) Fungsi Tim Mutu/Tim Akreditasi Puskesmas di dalam penyusunan dokumen adalah : 1. Memberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki dokumen yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan, 2. Mengkoordinir proses pembuatan dokumen sehingga tidak terjadi duplikasi /tumpang tindih dokumen antar unit, 3. Melakukan cek ulang terhadap dokumen yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. 2. Pengesahan Dokumen Dokumen disahkan oleh Kepala Puskesmas 3. Penomoran Dokumen a) Surat masuk dan keluar, Surat Keputusan, Surat Perintah, Surat Perintah Kerja, Dokumen Pengadaan serta Dokumen Kerjasama sesuai dengan aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta b) Penomoran kelompok pelayanan dilakukan oleh kelompok pelayanan masing-masing. c) Urutan penomoran dokumen akreditasi meliputi : kode pelayanan (upaya), kode dokumen, bulan, tahun dan nomor urut dokumen d) Pengkodean dokumen kelompok pelayanan :
Manajemen Puskesmas dengan kode A Bab I (A/I) 22
Bab II (A/II) Bab III (A/III)
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas dengan kode B Bab IV (B/IV) Bab V (B/V) Bab VI (B/VI)
Pelayanan Klinis dengan kode C Bab VII
(C/VII)
Bab VIII
(C/VIII)
Bab IX (C/IX) 4. Sosialisasi Dokumen Agar dokumen dapat dikenali oleh seluruh pelaksana maka perlu dilakukan sosialisasi dokumen tersebut, khusus SPO, bila rumit maka untuk melaksanakan SPO tersebut perlu dilakukan pelatihan. 5. Pencatatan Dokumen Pencatatan dokumen dalam Daftar Dokumen Eksternal atau Internal. Dokumen diserahkan kepada pengusul untuk menggandakan 6. Distribusi Dokumen Mendistribusikan dokumen yang sudah diberi stempel terkendali Tata Cara Pendistribusian Dokumen : a) Distribusi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan dokumen kepada unit upaya atau pelaksana yang memerlukan dokumen tersebut agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Mutu atau bagian Tata Usaha Puskesmas sesuai pedoman tata naskah. b) Distribusi harus memakai ekspedisi dan/atau formulir tanda terima. c) Distribusi dokumen bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga untuk seluruh unit kerja lainnya. 7. Tata Cara Penyimpanan Dokumen a) Dokumen asli (master dokumen yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani) agar disimpan di sekretariat Tim Akreditasi Puskesmas atau Bagian Tata Usaha Puskesmas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang tata cara pengarsipan dokumen yang diatur dalam pedoman/tata naskah. Penyimpanan dokumen yang asli harus rapi, sesuai metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan.
23
b) Dokumen fotokopi disimpan di masing-masing unit upaya Puskesmas, dimana dokumen tersebut dipergunakan. Bila tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan maka unit kerja wajib mengembalikan dokumen yang sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat Tim Mutu atau Bagian Tata Usaha sehingga di unit kerja hanya ada dokumen yang masih berlaku saja. Sekretariat Tim Mutu atau Bagian Tata Usaha organisasi dapat memusnahkan fotokopi dokumen yang tidak berlaku tersebut, namun untuk dokumen yang asli agar tetap disimpan, dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan dalam ketentuan retensi dokumen yang berlaku di Puskesmas. c) Dokumen di unit upaya Puskesmas harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana.
8. Penarikan, Pengarsipan dan Pemusnahan Dokumen Menarik dokumen lama apabila dokumen ini adalah dokumen pengganti serta mengisi format usulan penambahan/penarikan dokumen.Mengarsipkan dokumen induk yang sudah tidak berlaku dengan membubuhkan stempel “Kadaluwarsa” dan kemudian menyimpan dokumen tersebut selama 2 tahun.Memusnahkan dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 2.4 Pengendalian Rekaman/Arsip Mutu Semua rekaman/arsip/catatan mutu dikelola dengan baik. Tujuan pengendalian rekaman adalah untuk memastikan semua data kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan. Rekaman dipastikan teridentifikasi dengan jelas, ditata rapi sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan. Rekaman
yang
ada
di
unit
dikendalikan
oleh
masing-masing
koordinator
unit
pelayanan/program.Penomoran rekam implementasi sesuai aturan yang berlaku di masing-masing program.
24
BAB III KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 3.1 Kebijakan Mutu Puskesmas Bojong Isi kebijakan mutu sejalan dengan visi misi dan tujuan Puskesmas Bojong. Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetapkan sasaran mutu, mengevaluasi pencapaian sasaran serta acuan perbaikan yang akan dilakukan. Kebijakan mutu disosialisaikan dan dipastikan dipahami oleh seluruh karyawan puskesmas dan ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaiannya. Kebijakan mutu Puskesmas Bojong adalah Puskesmas Bojong berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dan terbaik sesuai dengan persyaratan dan perundangan yang berlaku dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara terus menerus dan berkesinambungan. 3.2 Keselamatan Pasien Keselamatan pasien (patient safety) adalah reduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam sistem pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui pratik yang terbaik untuk mencapai luaran klinis yang optimum. (The Canadian Patient Safety Dictionary, October 2003). Keselamatan pasien menghindarkan pasien dari cedera/cedera potensial dalam pelayanan yang bertujuan untuk membantu pasien. Tujuan Patient Safety
terciptanya budaya keselamatan pasien di Puskesmas., meningkatnya
akuntabilitas (tanggung jawab) Puskesmas terhadap pasien dan masyarakat,menurunnya KTD
25
(kejadian tidak diharapkan) di Puskesmas, terlaksananya program-program pencegahan, sehingga tidak terjadi pengulangan KTD (kejadian tidak diharapkan). A. Sistem Keselamatan Pasien
Assesmen Risiko
Identifikasi Identifikas i dan Pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien
Pelaporan dan analisis insiden
Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko
Solusi: Mencegah terjadinya CEDERA akibat kesalahan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Adverse Event /KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) Suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau karena tidak bertindak ketimbang daripada “underlying dessease” atau kondisi pasien.
Near miss/ KNC (Kejadian Nyaris Cedera) Suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil , yang dapat mencederai pasien tetapi cedera serius tidak terjadi karena keberuntungan*), karena pencegahan**), atau karena peringanan***). Misal : *) Pasien menerima obat yang sebenarnya kontra indikasi tetapi tidak timbul reakasi. **) Obat dengan lethal overdosis akan diberikan tetapi diketahui staf lain dan membatalkannya sebelum obat dikonsumsi pasien. ***)Obat dengan lethal overdosis diberikan tetapi diketahui secara dini dan diberikan antidotum-nya B. Tujuh Standar Keselamatan Pasien 1.
Hak pasien:Pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan KTD,
2.
Mendidik pasien dan keluarga:Puskesmas keluarga:Pusk esmas harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tangung jawab pasien dalam asuhan pasien,
3.
Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan: Puskesmas menjamin kesinambungan kesinamb ungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan,
26
4.
Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien:Puskesmas harus mendisain proses baru atau memperbaiki prosed yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif KTD, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien,
5.
Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien:Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi melalui penerapan tujuh langkah menuju menuj u keselamatan pasien Puskesmas. Pusk esmas. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselatan pasien dan program menekan atau mengurangi KTD. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit
dan
individu
berkaitan
dengan
pengambilan
keputusan
tentang
keselamatan
pasien. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji dan meningkatkan kinerja Puskesmas serta meningkatkan keselamatan pasien. Pimpinan mengukur dan
mengkaji
efektifitas
kontribusinya
dalam
meningkatkan
kinerja
Puskesmas
dan
keselamatan pasien, 6.
Mendidik staf tentang keselamatan pasien Puskesmas memiliki proses proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelasPuskesmas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan dan ememlihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien,
7.
Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien:Puskesmas merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.
C. Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien 1.
Bangun kesadaran akan nilai keselamatan keselamata n pasien: Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil,
2.
Pimpin dan dukung staf anda: Bangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien,
3.
Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko: Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko serta lakukan identifikasi dan kajian hal yang potensial bermasalah,
27
4.
Kembangkan sistem pelaporan: Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian/insiden, serta Puskesmas mengatur pelaporan kepada Tim Keselamatan Pasien Puskesmas,
5.
Libatkan dan berkomunikasi dengan dengan pasien: Kembangkan cara-cara cara-car a komunikasi yang terbuka dengan pasien,
6.
Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien: Dorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul,
7.
Cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien: Gunakan infromasi yang ada tentang kejadian/masalah untuk melakukan perubahan sistem pelayanan.
D. Enam Sasaran Keselamatan Pasien Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien Sasaran II : Peningkatan Komunikasi Efektif Sasaran III : Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai ( High Alert ) Sasaran IV
: Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Tepat Pasien Operasi
Sasaran V : Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Sasaran VI
: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh
BAB IV KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
28
Seluruh karyawan Puskesmas Bojong berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus kepada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan mutu dituangkan dalam surat keputusan Kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis dan kebijakan mutu pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu, penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat, penanggung jawab pelayanan klinis, dan seluruh karyawan puskesmas Bojong bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada pedoman mutu ini.
29
BAB V PENGORGANISASIAN 5.1 Organisasi Tim Mutu Puskesmas Bojong
PENANGGUNG JAWAB MUTU
SEKRETARIS TIM AUDIT INTERNAL
TIM MUTU ADMEN
TIM MUTU UKM
TIM MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN
Gambar 2. Organisasi Tim Mutu Puskesmas Bojong 5.2 Uraian Tugas Tim Mutu Puskesmas Bojong A. Ketua/Wakil Manajemen Mutu(Wamen) : 1. Memimpin dan merencanakan jadwal pertemuan 2. Membuat Kebijakan Mutu 3. Membuat Pedoman Manual Mutu 4. Membuat Program Kerja Tim Mutu 5. Membuat Rencana Perbaikan Mutu 6. Menetapkan dan Mensosialisasikan hasil evaluasi kegiatan 7. Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen 8. Membuat Komitmen Perbaikan Mutu dan Kinerja Puskesmas B. Sekretaris : 1. Mempersiapkan pertemuan Tim Mutu 2. Membuat undangan pertemuan Mutu 3. Membuat notulen pertemuan Mutu 4. Mengendalikan Dokumen Akreditasi 5. Menginventarisasi dan dokumentasikan hasil kegiatan tim 30
C. Tim Audit Internal : 1. Membuat rencana Audit 2. Membuat jadwal Audil 3. Membuat instrumen Audit 4. Melakukan Audit 5. Melakukan pembahasan dan analisis hasil Audit 6. Membuat laporan Audit A. Penanggung jawab tim mutu Pokja: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan/program kerja Mutu dan keselamatan pasien 2. Menghadiri pertemuan rutin terkait Mutu 3. Membuat Indikator Mutu dan Kenerja sesuai Pokja 4. Melakukan perbaikan mutu dan kinerja Sesuai Pokja 5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai Pokja 6. Melakukan tindakan korektif dan preventif sesuai Pokja 7. Melakukan identifikasi dan pelaporan Insiden Keselamatan pasien Sesuai Pokja 8. Membuat Register Risiko pelayanan sesuai Pokja 9. Melakukan Pengelolaan Keluhan dan umpan balik sesuai Pokja 10. Melakukan kaji banding
31
BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERALATAN 6.1 Penyediaan Sumber Daya Sumber daya manusia (SDM) kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan.pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Yang dimaksud dengan kualifikasi SDM, sama halnya dengan spesifikasi pekerjaan, yaitu minimal golongan/jabatan, masa kerja minimal, pendidikan minimal, pengalaman kerja,nilai performance (kinerjanya), dan standar kompetensi. Secara umum kebijakan tentang tenaga kesehatan, khususnya yang berkaitandengan kualitas atau mutu, antara lain dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP)No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam PP ini antara lain dinyatakan: 1) Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yangdinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan (Pasal 3); dan 2) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standarprofesi tenaga kesehatan (Pasal 21). Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sistem dan tenaga pelayanan.Ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi Sumber Daya Manusianya. Untuk Puskesmas Munjuljaya, Kualifikasi Sumber Daya Manusia sudah sesuai, walaupun masih ada beberapa tenaga yang belum melanjutkan ke jenjang yang diharapkan. Namun akan diupayakan agar semua tenaga mencapai kualitas seperti yang diharapkan.
32
DATA KETENAGAAN PUSKESMAS BOJONG N o
Gelar Belakang
Gelar Depan Nama
1
Dr
ANO NUGRAHA
2
S.AP
3 SRI HARYANTI AMKeb NURHAYATI 5 TITA ROSWATI 6
Drg ADE ARNI
7
Dr
MKK NUNUN TRI ARYANTY
8 IDAH TARMIDAH 9 HERI AGUSTIANA 10 TOTO SATRIA 11 YANI HERYANI 12 SUHERMI NINING Y 13
AMK HERMITA RIZA
14
AMKeb SUMIATI
15
AMKG NURJANAH
16
AMKeb IMAS SARIBANON
17
Tempat Tanggal Lahir
MM
RAMLI NANY H
4
Gol
IVa Purwakarta, 29-04-1965 Kebumen, 31-12-1966 Subang, 22-01-1968 Karawang, 07-09-1968 Jakarta, 15-12-1965 Cirebon, 24-10-1977 Purwakarta, 09-09-1967 Purwakarta 11-08-1962 Purwakarta, 15-03-1962 Sumedang, 28-06-1964 Karawang, 15-07-1968 Padang, 03-05-1971 Mojokerto, 02-06-1967 Subang, 27-03-1972 Purwakarta, 20-07-1982
AMKeb AI SOLIHAH
20
Amd. AK NOVIA MAULINAWATI
IIId IIId IIId IIId IIId IIId IIIc
Kepala Puskesmas Kasubbag TU Perawat Penyelia Bidan Penyelia Perawat Penyelia Dokter Gigi Muda Dokter Muda
Pendidika n
S2 S1 SPK D3 SPK S1 Profesi S2
IIIc
Pekarya Kesehatan Pelaksana
SLTA
IIIc
Pelaksana
SLTA
IIIc
Pekarya Kesehatan Pekarya Kesehatan Perawat Pel.Lanjutan Bidan Pel.Lanjutan Perawat Gigi Pel. Lanjutan Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Lanjutan Pranata Lab. Pelaksana
SLTA
IIIc IIIc IIIc IIIc IIIb IIIa
Ciamis, 19-11-1981 Purwakarta, 16-11-1985
Nama Jabatan
IIIa
SLTA
SLTA D3 D3 D3 D3 D3
D4
33
21
AMG SELLY NURHELIYANTI
22
AMK SUCI NOPITRI,
23
AMK ROKAYAH
24
AMKeb MELA RAHMAWATI
25
AMKeb NENI MARYAM
26
YUNI TRININGSIH
27
AMK AMKeb
EKA NURVIDIOWATI 28 YANTO SURYANTO 29 FERA RISKANDINI 30
AMKeb NURUL ASRI
31
AMKeb EKA PURWASARI
32
AMKeb HILDA YUNIANSYAH
33
AMKeb IRAWATI
34
AMKeb PUJI JAYANTI FADILAH
35
AMKeb JUSTIANINGRUM
36
AMKeb PURNIATI WASAPTIA T
37
AMKeb NIA SUNIANINGSIH
38
AMKeb SANDRA YULITA E.
39 ENDAN SUHENDAR 40
Dr ELVA FERIA SONDARI
41
AMKeb WILDA MARLIANA
42 WAGINI 43 44 45 46 47 48 49 50 51
ARINA AFNALIS FANY PERMATASARI FANI MARDLIANI R NOVI OCTAVIANA TRI UTAMI WATI
AMKeb AMKeb AMKeb AMKeb AMKeb
RADITIA HERFIAWAN AI NURAMIDAH LANI GINA
AMKeb AMKeb SFarm.Apt
Bandung, 16-07-1986 Purwakrta, 27-11-1983 Subang, 19-6-1980 Purwakarta, 9-12-1980 Purwakarta, 25-12-1982 Temanggun g1-6-1979 Bandung, 06-04-1981 Purwakarta, 22-05-1964 Jakarta, 22-02-1982 Tasikmalay a,12-061977 Purwakarta, 24-05 1986 Purwakarta, 22-06-1986 Salangharia nja, 5-021986 Karawang, 20-06-1987 Subang, 27-10-1987 Purwakarta, 3-9-1988 Garut, 30-9-1987 Purwakarta, 08-07-1986 Purwakarta, 18-8-1971 Purwakarta, 12-2-1986 Tasikmalay a, 11-041987 Simpangsar i, 15-031979 Batahan, 4-3-1989 Purwakarta, 3-11-1989 Purwakarta, 27-1-1992 Purwakarta, 17-10-1991 Purwakarta, 7-2-1990 Purwakarta, 20-10-1993 Subang, 8-7-1988
IIIa IId IId IId IId IId IIIa IIId IIc IId
Nutrisionis Pelaksana Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana Bidan Pelaksana Perawat Pelaksana Bidan Pelaksana Sanitarian penyelia Pelaksana
D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 SLTA SAA
Bidan Pelaksana
D3
Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana
D3
Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Pekarya
D3
D3 D3
D3 D3 D3 D3 SLTP
Dokter Pelaksana Bidan Pelaksana
S1 Profesi
Pelaksana
SAA
Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Pelaksana
D3
Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Apoteker Pelaksana
D3
D3 D3 D3 D3 SLTA D3 D3 S1 Profesi
34
DistribusiKetenagaan Puskesmas Bojong NO
JENIS TENAGA
JUMLAH DI PUSKESMAS
1
Dokter Umum
3
2
Dokter Gigi
1
3
Apoteker
1
4
Perawat D3
4
5
Perawat SPK
2
6
Perawat Gigi D3
1
7
Analis Kesehatan D4
1
8
Nutrisionis D3
1
9
Bidan D3
24
10
Asisten Apoteker
2
11
Tenaga Promkes
1
12
Sanitarian
1
13
Ka TU
1
14
Tenaga Pendukung
7
JUMLAH
51
6.2 Pengelolaan Sarana Bangunan Fisik Puskesmas Bojong A.
Denah Gedung dan Ruang Pelayanan Puskesmas Bojong
35
36
B.
Denah Gedung dan Ruang PONED Munjuljaya
37
C. Denah Gedung dan Ruang Administrasi Puskesmas Munjuljaya
6.3 Standar Fasilitas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 128/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Terlihat bahwa puskesmas
38
dan jaringannya merupakan ujung tombak dinas kesehatan dalam upaya mewujudkan target standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan di kabupaten/kota. Fasilaitas Pelayanan yang ada di Puskesmas Bojong meliputi : 1. Upaya kesehatan wajib adalah: a) Upaya Promosi Kesehatan b) Upaya Kesehatan Lingkungan c) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana d) Upaya Perbaikan Gizi e) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular f)
Upaya Pengobatan
2. Upaya kesehatan pengembangan adalah : a) Upaya Kesehatan Sekolah b) Upaya Kesehatan Olah Raga c) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat d) Upaya Kesehatan Kerja e) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat f)
Upaya Kesehatan Jiwa
g) Upaya Kesehatan Indera h) Upaya Kesehatan Lanjut Usia i)
Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional
3. Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan dan pelaporan merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan Puskesmas Munjuljaya. 4. Pelayanan Kefarmasian Jadwal Kegiatan Puskesmas Bojong Puskesmas Munjuljaya buka pelayanan setiap hari kerja, yaitu Senin sampai Sabtu. No. 1.
Jenis pelayanan
Waktu
Pelayanan Umum dan Pelayanan Tindakan
07.30 - 12.00 WIB
2.
Pelayanan Gigi
07.30 - 12.00 WIB
3.
Pelayanan MTBS dan Tumbuh Kembang
07.30 - 12.00 WIB
Keterangan
Jadwal pelayanan rawat jalan khusus hari Jumat sampai jam 11.00 WIB
39
4.
Pelayanan KIA / KB
07.30 - 12.00 WIB
5.
Pelayanan Konsultasi (Gizi, Kesehatan Lingkungan, Lansia)
07.30 - 12.00 WIB
6.
Pelayanan Laboratorium
07.30 - 12.00 WIB
7.
Pelayanan Obat
07.30 - 12.00 WIB
6.4 Pengelolaan Peralatan (Manajemen Logistik) Manajemen logistik alat kesehatan adalah suatu pengetahuanatau seni serta proses mengenai perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat kesehatan. Tujuan dari manajemen logistik adalah tersedianya bahan setiap saat dibutuhkan, baik mengenai jenis, jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan secara efisien. Dengan demikian manajemen logistik dapat dipahami sebagai proses penggerakkan dan pemberdayaan semua sumber daya yang dimiliki dan atau potensial untuk dimanfaatkan,untuk operasional, secara efektif dan efisien. Manajemen logistik sebagai suatu fungsi mempunyai kegiatan-kegiatan: A. Perencanaan Kebutuhan Fungsi perencanaan ini pada dasarnya adalah menghitung berapa besar kebutuhan bahan logistik yang diperlukan untuk periode waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun. Ada dua cara pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan obat, yaitu: 1. Dengan mengetahui atau menghitung kebutuhan yang nyata dipergunakan dalam periode waktu lalu : a. jumlah sisa/persediaan pada awal periode b. jumlah pembelian pada periode waktu c. jumlah bahan logistik yang terpakai selama periode d. membuat analisis efisiensi penggunaan bahan logistik, dikaitkan dengan kinerja yang dicapai e. membuat analisis kelancaran penyediaan bahan logistik, misalnya frekuensi barang yang diminta ‘habis’ atau tidak ada persediaan,jumlah barang yang menumpuk, serta penyebab terjadinya keadaan tersebut. 40
2. Dengan melihat program kerja yang akan datang: a.
membuat analisis kebutuhan untuk dapat menunjang pelaksana kegiatan pada periode waktu yang akan datang, yang berorientasi kepada program pelayanan, pola penyakit, target kinerja pelayanan
b.
memperhatikan kebijakan pimpinan mengenai standarisai bahan, ataupun kebijakan dalam pengadaan. (Untuk obat misalnya ada Formularium, untuk pengadaan di Puskesmas)
c.
menyesuaikan perhitungan dengan memperhatikan persediaan awal, baik meliputi jenis, jumlah maupun spesifikasi logistik
d. B.
memperhatikan kemampuan gudang tempat penyimpanan barang.
Penganggaran
Fungsi berikutnya adalah menghitung kebutuhan diatas dengan harga satuan (dapat berdasarkan harga pembeli waktu yang lalu atau menurut informasi yang terbaru), sehingga akan diketahui kebutuhan anggaran untuk pengadaaan bahan logistik tersebut. C.
Pengadaan
Fungsi berikutnya adalah pengadaan, yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan bahan logistik yang telah direncanakan, baik melalui prosedur : 1. Pembelian 2. Produksi sendiri, maupun dengan 3. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat Untuk pengadaan obat di Puskesmas dilakukan oleh Gudang Farmasi Kabupaten berdasarkan usulan kebutuhan obat dari Puskesmas. D. Penyimpanan Fungsi penyimpanan ini sebenarnya termasuk juga fungsi penerimaan barang, yang sebenarnya juga mempunyai peran strategi. Secara garis besar yang harus dicek kebenarannya adalah : 1. Kesesuaian dengan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan serta waktu penyerahan barang terhadap surat pesan (SP), surat perintah kerja (SPK)atau purchase order (PO). 2. Kondisi fisik bahan, apakah tidak ada perubahan warna, kemasan, bau, noda dan sebagainya yang menindikasikan tingkat kualitas bahan. 3. Kesesuian waktu penerimaan bahan terhadap batas waktu SP/PO Barang yang diterima tersebut kemudian dibuatkan berita acara penerimaan (BAP) barang. Berdasarkan sifat dan kepentingan barang/bahan logistik ada beberapajenis barang logistik, yang biasanya tidak langsung disimpan digudang, akan tetapi diterimakan langsung kepada pengguna. Yang penting adalah bahwa mekanisme ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta internal check (saling uji secara otomatis) yang memadai, yang ditetapkan oleh yang berwenang. 41
Fungsi penyimpanan ini sangat menentukan kelancaran distribusi : 1. Untuk
mengantisipasi
keadaan
yang
fluktuatif,
karena
sering
terjadi
kesulitan
memperkirakan kebutuhan secara akurat 2. Untuk menghindari kekosongan bahan (out of stock) 3. Untuk menghemat biaya, serta mengantisipasi fluktuasi kenaikan harga bahan 4. Untuk menjaga agar kualitas bahan dalam keadaan siap dipakai 5. Untuk mempercepat pendistribusian Ada beberapa metode tentang pengendalian persediaan logistik, metode yang sering digunakan dalam pengendalian persediaan di Puskesmas adalah dengan memperhatikan sifat barang/obat, apakah termasuk barang vital, esensial atau normal, digabungkan dengan apakah barang tersebut termasuk fast atau slow moving. Kombinasi kedua metode ini selama periode tertentu kemudian dihitung kebutuhan atau penggunaannya akan diketahui rata-rata penggunaan perbulan, dan juga fluktuasi permintaannya. Dari perhitungan itu secara empiris, dapat ditentukan berapa besar jumlah : 1. Persediaan minimal/jenis barang per bulan 2. Persediaan maksimal/jenis barang per bulan 3. Persediaan pengaman Untuk menghitung ini, yang perlu diperhatikan berapa lama waktu penyediaan sejak pesanan diterima rekanan sampai barang diterima oleh Puskesmas dan berapa kebutuhan barang selama periode tersebut. Dalam penyimpanan dikenal ada sistem FIFO ( first in first out ). Khusus di puskesmas seharusnya FIFO juga dibaca sebagai first expired first out (FEFO), manan yang mempunyai mempunyai masa kadaluarsa pendek/singkat harus dikeluarkan terlebih dahulu, tidak tergantung kapan diterimanya digudang. E.
Pendistribusian
Efisiensi pelaksanaan fungsi pendistribusian ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kecermatan dan kecepatan penyediaan oleh karena itu harus ditetapkan prosedur yang baku pendistribusian bahan logistic : 1. Siapa yang berwenang dan bertanggungjawab mengenai kebenaran dan kewajaran permintaan bahan, baik mengenai jumlah, spesifikasi maupun penyerahannya. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. 2. Siapa yang berwenang dan bertanggungjawab menyetujui permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. F.
Penghapusan
42
Penghapusan adalah proses penghapusan tanggungjawab bendahara barang atas bahan atau barang tertentu sekaligus mengeluarkan dari catatan/pembukuan yang berlaku, penghapusan barang diperlukan karena : 1. Bahan/barang rusak tidak dapat dipakai kembali 2. Bahan/barang tidak dapat didaur ulang atau tidak ekonomis untuk didaur ulang. 3. Bahan/barang sudah melewati masa kadaluarsa (expired date) 4. Bahan/barang hilang karena pencurian atau sebab lain Penghapusan barang dapat dilakukan dengan : 1. Pemusnahan, yaitu dibakar atau dipendam/ditanam 2. Dijual/dilelang. Untuk instansi pemerintah, hasil penjualan dan pelelangan harus disetor ke kas Negara. Setelah penghapusan dilaksanakan, maka dibuat berita acara Penghapusan, yang tembusannya dikirim ke instansi yang berkompeten. 6.5 Keselamatan Kerja Dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 dinyatakan bahwa upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus dilaksanakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan sedikitnya 10 orang. Jika memperhatikan dari isi pasal diatas, maka jelaslah bahwa Puskesmas termasuk dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja di Puskesmas, tetapi juga terhadap pasien maupun pengunjung Puskesmas. Potensi bahaya di Puskesmas, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di Puskesmas, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cidera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gangguan psikososial dan ergonomi.Semua potensi bahaya tersebut di atas, jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan Puskesmas, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan Puskesmas. Dalam pekerjaan sehari-hari petugas kesehatan selalu dihadapkan pada bahaya-bahaya tertentu, misalnya bahaya infeksius, reagensia yang toksik , peralatan listrik maupun peralatan kesehatan. Secara garis besar bahaya yang dihadapi dalam Puskesmas atau instansi kesehatan dapat digolongkan dalam :
43
1.
Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak;
2.
Bahan beracun, korosif dan kaustik;
3.
Luka bakar;
4.
Syok akibat aliran listrik;
5.
Luka sayat/tertusuk akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam/jarum;
6.
Bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit. Pada umumnya bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha pengamanan, antara lain dengan penjelasan, peraturan serta penerapan disiplin kerja..
Dari berbagai potensi bahaya tersebut, maka perlu upaya untuk mengendalikan, meminimalisasi dan bila mungkin meniadakannya, oleh karena itu K3 Puskesmas perlu dikelola dengan baik.Agar penyelenggaraan K3 Puskesmas lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan sebuah pedoman manajemen K3 di Puskesmas, baik bagi pengelola, karyawan maupun pelanggan Puskesmas.
BAB VII PENYELENGGARAAN PELAYANAN 44
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KLINIS 7.1 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) A. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, Akses dan Pengukuran Kinerja Perencanaan UKM Puskesmas Bojong disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektoral terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, lintas sektoral terkait, survey mawas diri (SMD), musyawarah masyarakat desa (MMD), analisis data surveilans, dan capaian kinerja UKM. Perencanaan Puskesmas disusun dalam benntuk rencana lima tahunan, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil monitoring capaian kinerja dalam pelaksanaan pelayanan, atau jika terjadi perubahan peraturan/kebijakan pemerintah, rencana puskesmas dapat ditinjau kembali dan diperbaiki (direvisi).Peninjauan dan revisi dilakukan melalui lokakarya mini puskesmas. Akses masyarakat masyarakat terhadap terhadap Puskesmas Puskesmas Bojong Bojong : 1) Informasi tentang jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas Bojong disediakan bagi masyarakat. 2) Informasi tentang tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, kegiatan Puskesmas Bojong disampaikan pada masyarakat, lintas sektoral dan lintas program. 3) Komunikasi dengan masyarakat, termasuk akses untuk menyampaikan umpan balik, dilaksanakan melalui : SMS center, penyediaan kotak saran, dan survey pelanggan. 4) Keluhan dan umpan balik mayarakat wajib ditindaklanjuti. ditindaklanj uti. 5) Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik wajib dievaluasi. Pengukuran Kinerja UKM : 1) Kinerja UKM dimonitor dan dievaluasi baik oleh Kepala Puskesmas
maupun Penanggung Penanggung
Jawab UKM. 2) Monitoring dan penilaian kinerja UKM dilakukan secara periodik, bulanan, triwulan dan tahunan. 3) Monitoring dan penilaian kinerja UKM dapat dilakukan melakui mekanisme lokakarya mini bulanan, audit internaldan rapat tinajuan manajemen. 4) Hasil monitoring dan penilaian kinerja kinerj a diumpanbalikkan terhadap pihak-pihak terkait 5) Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan standar dan dilakukan kaji banding dengan Puskesmas lain.
45
6) Kaji banding dilakukan secara periodik, jika diperlukan dapat dilakukan kaji banding dengan Puskesmas lain yang mempunyai unggulan untuk belajar pengalaman terbaik dari puskesmas tersebut. 7) Hasil monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja serta hasil kaji banding harus ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan. 8) Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. B. Penyelenggaraan UKM Kegiatan UKM Puskesmas Munjuljaya meliputi : 1. Upaya KIA Upaya KIA adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu
meneteki, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Upaya
kesehatan ibuditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. 2. UpayaPencegahan dan Pengendalian Penyakit(P2P) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu upayapelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penular penyakit menular/infeksi. Untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak social dan ekonomi akibat penyakit menular.Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filariasis, kusta, tuberkulosis paru, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakitpenyakit yang
dapat
dicegah
dengan
imunisasi.Prioritas imunisasi.Pr ioritas
penyakit
tidak menular
yang
ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan kanker. 3. Upaya Kesehatan Lingkungan Kesehatan lingkungan yaitu upaya pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk pengendalian pencemaran lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun ariab yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 4. Upaya Promosi Kesehatan Promosi kesehatan adalah salah satu program puskesmas yang berfokus pada pelayanan preventif dan promotif kepada masyarakat. Kegiatannya meliputi penyuluhan kesehatan dan
46
pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Diantara kegiatannya juga meliputi pembinaan desa siaga kesehatan, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), kerja sama lintas sektoral dan upaya dalam merumuskan kebijakan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 5. Upaya Perbaikan Gizi Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat adalah salah satu upaya pokok Puskesmas yaitu kegiatan yang meliputi peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), Kurang Vitamin A, Keadaan zat gizi lebih,
Peningkatan
Survailans
Gizi,
dan
Perberdayaan
Usaha
Perbaikan
Gizi
Keluarga/Masyarakat.Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
6. Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan meliputi pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan kerja, kesehatan lanjut usia, kesehatan indera, UKGS/UKGM, kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional. C. Sasaran Kinerja UKM 1) Pemantauan dan Pengukuran :
Kepuasan Pelanggan
Audit Internal
Pemantauan dan pengukuran proses
Pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan
2) Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai 3) Analisis data 4) Peningkatan berkelanjutan 5) Tindakan korektif 6) Tindakan preventif
7.2 Pelayanan Klinis A. Pelayanan Klinis yang Berorientasi Pasien Pelayanan Klinis Puskesmas Munjuljaya meliputi : 47
1) Pendaftaran Pasien Pendaftaran pasien adalah pelayanan rutin untuk menertibkan urutan pelayanan dan memudahkan mendapatkan informasi rekam medis bagi seluruh fasilitas pelayanan yang tersedia di Puskesmas, dimulai dari persiapan, kedatangan pasien sampai dengan pengiriman kartu rekam medis ke masing-masing unit pelayanan, kemudian mengembalikan kartu rekam medis ke dalam tempat semula. 2) Pelayanan Klinis Pelayanan klinis adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan untuk pasien dengan melibatkan seluruh tim kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan klien. Kegiatan pelayanan klinis dimulai dari anamnesis sampai dengan tindakan dan atau pengobatan yang sesuai dengan diagnosisnya. Pelayanan klinis meliputi: a) Pelayanan Umum b) Pelayanan Gigi dan Mulut c) Pelayanan KIA/KB d) Pelayanan MTBS e) Pelayanan Gizi Klinis f)
Pelayanan Persalinan
B. Penunjang Pelayanan Klinis 1) Pelayanan Laboratorium Pelayanan laboratorium adalah salah satu pelayanan penunjang yang dilakukan untuk membantu penegakan diagnosis suatu penyakit. Kegiatan pelayanan laboratorium dilaksanakan dimulai dari permintaan pemeriksaan sampai diperoleh hasil laboratorium. Permintaan pemeriksaan berasal dari rujukan internal maupun eksternal. Jenis jenis pemeriksaan laboratorium terdiri dari : a. Pemeriksaan darah rutin b. Pemeriksaan urin rutin c. Pemeriksaan sputum d. Pemeriksaan kimia darah 2) Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana,prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinis (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat, dan pencatatan/penyimpanan resep)
48
dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode tata laksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. C. Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien 1) Penilaian indikator kinerja klinis 2) Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien 3) Pelaporan insiden keselamatan pasien 4) Analisis dan tindak lanjut 5) Penerapan manajemen risiko
BAB VIII KEGIATAN PENGUKURAN, ANALISIS DAN UPAYA PERBAIKAN MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integratif, memantau dan menilai mutu pelayanan. Puskesmas Munjuljaya dalam memecahkan masalah-masalah yang ada mencari jalan keluarnya, sehingga mutu pelayanan Puskesmas Munjuljaya akan menjadi lebih baik. Di Puskesmas Munjuljaya upaya peningkatan mutu pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan asuhan atau pelayanan sebaik-baiknya kepada pasien dengan penggunaan sumber daya secara tepat dan efisien. Upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas Munjuljaya akan sangat berarti dan efektif bilamana upaya peningkatan mutu 49
menjadi tujuan sehari-hari dari setiap unsur di Puskesmas Munjuljaya termasuk pimpinan, pelaksana pelayanan langsung dan staf penunjang. 8.1 Pengukuran dan Analisis Mutu Pengukuran mutu/kinerja Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan baik untuk administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan (pelayanan klinis).Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan pada acuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas kesehatan Kabupaten purwakarta dan berdasarkan pembahasan dengan penanggung jawab UKM maupun UKP. Indikator-indikator tersebut memuat tujuan, numerator dan denominator, target pencapaian, cara dan periode pengumpulan data, dan analisis data. Indikator dapat meliputi indikator sumber daya, proses dan hasil.Capaian indikator harus dianalisis dan ditindak lanjut dalam bentuk upaya perbaikan. 8.2 Upaya Perbaikan Mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang mutudan keselamatan pasien Perbaikan mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien hanya dapat terlaksana jika disukung oleh komitmen dan peran aktif pimpinan dan seluruh karyawan Puskesmas, maka upaya perbaikan mutu diawali dengan penggalangan workshop pemahaman mutu dan penggalangan komitmen.Upaya peningkatan pemahaman dilakukan dengan mengirimkan karyawan untuk pelatihan atau mengadakan pelatihan di Puskesmas.Tata nilai dan budaya mutu dan keselamatan juga disepakati. 2) Keterlibatan masyarakat dan pengguna pelayanan Puskesmas serta lintas sektoral terkait Masyarakat dan pengguna perlu dilibatkan dalam upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien. Masukan dari masyarakat dan pengguna didapatkan melalui workshop dengan masyarakat dan lintas sektoral terkait, adanya kotak saran, survey kebutuhan dan kepuasan, umpan balik masyarakat baik melalui sms maupun complain yang diajukan. 3) Program peningkatan mutu dan kinerja manajerial a. Penilaian mutu dan kinerja manajerial :
Penyusunan indikator mutu/kinerja manajerial
4. Pengadaan rutin peralatan kesehatan dan obat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien; terdiri dari ; a. Ketersediaan obat & alat kesehatan emergensi di ruang resusitasi UGD dan Poned b. Ketersediaan obat di Puskesmas 5. Pelaporan Aktivitas Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan; 50
k. Ketepatan waktu laporan insiden keselamatan pasien l.
Ketepatan waktu laporan dari unit kerja
m. Ketepatan waktu laporan Puskesmas n. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat o. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala p. Ketepatan waktu tunggu Rawat Jalan q. Ketepatan waktu tanggap pelayanan di Unit Gawat Darurat 6. Manajemen Risiko; 4. Kejadian tertusuk limbah benda tajam infeksius 5. Kejadian tertusuk jarum suntik 7. Manajemen Penggunaan Sumber Daya; e. Utilisasi Alat Kedokteran yang sering digunakan 8. Harapan Dan Kepuasan Pasien Dan Keluarga; f.
Survey Kepuasan Pasien
9. Harapan Dan Kepuasan Staf; 10. Survey Kepuasan Staf Puskesmas 10. Demografi Pasien Dan Diagnosis Klinis; B. Laporan 10 besar Penyakit 11. Manajemen Keuangan; 3) Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 12. Pencegahan Dan Pengendalian Dari Kejadian Yang Dapat Menimbulkan Masalah Bagi Keselamatan Pasien, Keluarga Pasien Dan Staf; 4) Angka Kepatuhan kebersihan Tangan dokter, perawat, dan karyawan 5) Angka Kepatuhan pemakaian alat pelindung diri (APD) 6) Edukasi Kebersihan Tangan terhadap pasien/keluarga dan pengunjung 7) Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan pasien/keluarga dan pengunjung 8) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 9) Ketepatan waktu pemeliharaan alat 10) Ketepatan waktu kalibrasi alat sesuai dengan ketentuan kalibrasi
Pengumpulan data kinerja dengan menggunakan indikator yang telah disusun
Analisis data kinerja dan tindak lanjut
Kaji banding kinerja dengan puskesmas lain dan tindak lanjut
51
b. Audit Internal Audit internal dilakukan untuk menilai dan memperbaiki mutu dan kinerja baik pelayanan UKM, UKP dan manajerial yang dilakukan oleh tim audit internal dengan rencana program audit yang terjadwal dan periodik. c. Pertemuan Tinjauan Manajemen Merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi. Agenda rapat tinjauan manajemen : 1) Pembahasan hasil audit internal 2) Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan 3) Hasil penilaian kepuasan pelanggan 4) Hasil penilaian kinerja 5) Masalah-masalah
operasional
yang
terkait
dengan
penerapan
sistem
manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan (UKP dan UKM) 6) Rencana perbaikan/perubahan
yang
perlu dilakukan baik pada sistem
manajemen mutu maupun sistem pelayanan (UKP dan UKM) 7) Rekomendasi untuk perbaikan. Output tinjauan manajemen : 1) Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 2) Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan/kesimpulan mengenai tindakantindakan yang perlu diambil 3) Tata cara pelaksanaan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur tinjauan manajemen. d. Evaluasi kinerja pihak kinerja e. Kinerja pihak ketiga yang bekerja sama dengan puskesmas perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa produk/jasa yang diberikan pihak ketiga memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan pasien. 4) Program Peningkatan Mutu dan Kinerja UKM a. Penilaian mutu dan kinerja UKM :
Penyusunan indikator mutu/kinerja UKM
Pengumpulan data kinerja dengan menggunakan indikator yang telah disusun
Analisis data kinerja dan tindak lanjut
Kaji banding kinerja dengan puskesmas lain dan tindak lanjut 52
b. Perbaikan mutu dan kinerja UKM : Perbaikan mutu dan kinerja UKM dilakukan berdasarkan analisis kinerja. Capaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang diharapkan dianalisis dan ditindaklanjuti. Adanya umpan balik dan keluhan sasaran UKM dan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti. 5. Program Peningkatan Mutu dan Kinerja UKP a. Penetapan area prioritas perbaikan dan pelayanan UKP b. Pemantauan kinerja pada area prioritas dengan indikator yang ditetapkan : 1) Penilaian pasien;
Kelengkapan pengisian assesment pasien
Angka Kematian Pasien di Unit Gawat Darurat, Poned
2) Pelayanan laboratorium;
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
3) Penggunaan antibiotika;
Penggunaan antibiotika secara tepat dosis dan indikasi
4) Kesalahan medikasi (medication error)dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC);
Waktu tunggu pelayanan obat jadi
Waktu tunggu pelayanan obat racikan
Tidak adanya kejadian kesalahan Pemberian Obat
Penulisan resep sesuai formularium
5) Ketersediaan, isi dan penggunaan rekam medis pasien;
Kelengkapan pengisian rekam medik 1 x 24 jam setelah selesai pelayanan
Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas.
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan Poned
6) Surveilans dan pelaporan c. Penerapan manajemen risiko (FMEA) pada area prioritas d. Monitoring dan penilaian kinerja pelayanan klinis pada masing-masing unit pelayanan dan tindak lanjutnya e. Moinitoring, penilaian kinerja dan perilaku SDM klinis dan tindak lanjutnya
53
f.
Upaya perbaikan mutu pelayanan klinis pada masing-masing unti kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja maupun umpan balik pelanggan
g. Penyususnan dan penerapan panduan praktik klinis h. Monitoring dan tindak lanjut terhadap 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 6. Implementasi Manajemen Risiko baik pada Pelayanan UKM maupun Pelayanan UKP Manajemen risiko dilakukan baik sebagai upaya reaktif maupun preventif.Risiko yang diperkirakan dapat ditimbulkan baik akibat pelayanan UKM maupun pelayanan UKP harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti.Jika terjadi kejadian baik akibat pelayanan UKM maupun UKP harus ditindaklanjuti dengan mitigasi dan upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi. Puskesmas menyusun register risiko baik risiko fasilitas, maupun risiko yang mungkin diakibatkan oleh pelayanan yang disediakan.
BAB IX METODE Metode dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien adalah sebagai berikut :
54
1) Penilaian kinerja dan tindak lanjut dengan melalui analisis terhadap capaian kinerja, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan perbaikan, memonitoring dan menilai hasilperbaikan, dan tidak lanjut, mengikuti siklus PDCA. 2) Menindaklanjuti masukan dan keluhan pengguna dan masyarakat mengikuti siklus PDCA. 3) Upaya perbaikan dilakukan melalui tindakan korektif dan tindakan pencegahan. 4) Menerapkan manajemen risiko baik pada pelayanan manajerial, UKM dan UKP, dengan tahapan
:
menetapkan
lingkup
manajemen
risiko,
melakukan
analisis
risiko,
dan
menindaklanjuti. Manajemen risiko diterapkan baik secara reaktif maupun proaktif. Upaya proaktif dilakukan sebelum ada kejadian dengan menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dengan menggunakan metode FMEA, sedangkan upaya reaktif dilakukan untuk mengatasi kejadian yang sudah terjadi dan mencegah terulangnya kejadian dengan menggunakan metode RCA. INDIKATOR AREA MANAJEMEN Indikator Area Manajemen merupakan indikator utama yang terdiri dari; INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN Indikator Sasaran Keselamatan Pasien terdiri dari; 2. Ketepatan identifikasi pasien 3. Ketepatan pemberian obat kepada pasien 4. Ketepatan prosedur tindakan medis, keperawatan dan kebidanan 5. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas 6. Angka pasien jatuh di Puskesmas dan Poned
BAB 10 55
PENCATATAN DAN PELAPORAN Seluruh kegiatan perbaiakan mutu dan keselamatan pasien dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas setiap bulan, dan oleh Kepala Puskesmas dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta setiap tiga bulan sekali.
56
BAB 11 MONITORING DAN EVALUASI Monitoring keseluruhan upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien dilakukan oleh para penanggung jawab UKM, UKP.Penanggung jawab mutu berkewajiban memonitor keseluruhan pelaksanaan program mutu.Evaluasi keseluruhan upaya perbaikan mutu puskesmas dan keselamatan pasien dilakukan minimal setahun sekali, dan dilaporkan kepada Dinas keshatan Kabupaten Purwakarta.
BAB V PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN
Pengendalian adalah keseluruhan fungsi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran perusahaan dalam hal kualitas produk dan jasa pelayanan yang diproduksi. Pengendalian kualitas pelayanan pada dasarnya adalah pengendalian kualitas kerja dan proses kegiatan untuk menciptakan kepuasan pelanggan ( quality os customer’s satisfaction) yang dilakukan oleh setiap orang dari setiap bagian di Puskesmas Munjuljaya. Pengertian pengendalian kualitas pelayanan di atas mengacu pada siklus pengendalian ( control cycle) dengan memutar siklus “Plan-DoCheck- Action” (P -D-C-A) = Relaksasi (rencanakan – laksanakan – periksa – aksi). P-D-C-A adalah alat yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan secara terus menerus ( continous improvement) tanpa berhenti. A. MUTU PELAYANAN DI PUSKESMAS MUNJULJAYA Definisi Mutu Pelayanan Puskesmas Munjuljaya Adalah derajat kesempurnaan pelayanan Puskesmas Munjuljaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar 57
pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas Munjuljaya secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosiobudaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan Puskesmas Munjuljaya dan masyarakat konsumen. Pihak yang Berkepentingan dengan Mutu Banyak pihak yang berkepentingan dengan mutu, yaitu : a. Konsumen/Pelanggan (Pasien) b. Pembayar/asuransi c. Manajemen Puskesmas Munjuljaya d. Karyawan Puskesmas Munjuljaya e. Masyarakat f.
Pemerintah
g. Ikatan profesi Setiap kepentingan yang disebut di atas berbeda sudut pandang dan kepentingannya terhadap mutu.Karena itu mutu adalah multi dimensional. Dimensi Mutu Dimensi atau aspeknya adalah : a. Keprofesian b. Efisiensi c. Keamanan Pasien d. Kepuasan Pasien e. Aspek Sosial Budaya
Pendekatan Sistem Dalam Menjaga Mutu Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas dilakukan dengan pendekatan sistem, Mutu pelayanan puskesmas dapat ditelaah dari tiga hal yaitu: 1) Input/struktur (sarana fisik, peralatan, dana, tenaga kesehatan dan nonkesehatan, serta pasien), 2) Proses (manajemen puskesmas baik 58
manajemen interpersonal, teknis maupun pelayanan kesehatan yang kesemuanya tercermin pada tindakan medis dan nonmedis kepada pasien), 3) Output / Outcome. Aspek mutu yang dapat dipakai sebagai indikator untuk menilai mutu pelayanan puskesmas yaitu: penampilan keprofesian (aspek klinis), efisiensi dan efektivitas, keselamatan dan kepuasan pasien. Pada kegiatan ini Puskesmas Munjuljaya harus menetapkan standar input, proses, output, dan outcome, serta membakukan seluruh standar prosedur yang telah ditetapkan. Puskesmas Munjuljaya dipacu untuk dapat menilai diri ( self assesment ) dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai kelanjutan untuk mengukur hasil kerjanya perlu ada latar ukur yang lain, yaitu instrumen mutu pelayanan Puskesmas Munjuljaya yang menilai dan memecahkan masalah pada hasil (output dan outcome). Tanpa mengukur hasil kinerja Puskesmas Munjuljaya tidak dapat diketahui apakah input dan proses yang baik telah menghasilkan output yang baik pula. Indikator Puskesmas Munjuljaya disusun dengan tujuan untuk dapat mengukur kinerja mutu Puskesmas Munjuljaya secara nyata. Pengendalian Pelayanan Puskesmas Munjuljaya menentukan pengendalian pelayanan da proses pelayanan ruang lingkup puskesmas melalui : o
Ketersediaan informasi dari pelayanan
o
Menetapkan prosedur kerja (SPO) yang dibutuhkan
o
Penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sesuai untuk proses pelayanan
o
Menetapkan aktivitas pengukuran dan pemantauan.
Dalam gambar 1, pengidentifikasian masalah yang akan dipecahkan dan pencarian sebab-sebabnya serta penetuan tindakan koreksinya, harus selalu didasarkan pada fakta. Peningkatan
Pemecahan masalah A C
P
dan peningkatan
D
Standar A
P
Pemecahan masalah dan peningkatan
59
C
D
Standar
Gambar 1.
Siklus dan Proses Peningkatan PDCA
Plan
Do
Check
Action
Follow-up Corrective Action Improvement
Gambar 2. Relationship Between Control and Improvement Under P-D-C-A Cycle
Plan (1) Action
(6) Mengambil tindakan yang tepat
Menentukan Tujuan dan sasaran
(2) Menetapkan Metode untuk Mencapai tujuan
Menyelenggarakan Pendidikan dan latihan
(5)
Check
Memeriksa akibat pelaksanaan
(3) (4)
60
Hubungan pengendalian kualitas pelayanan dengan peningkatan perbaikan berdasarkan siklus P-D-C A diperlihatkan dalam gambar 2. Pengendalian kualitas berdasarkan siklus P-D-C-A hanya dapat berfungsi jika sistem informasi berjalan dengan baik dan siklus tersebut dapat dijabarkan dalam enam langkah seperti diperlihatkan dalam gambar 3. Keenam langkah P-D-C-A yang terdapat dalam gambar 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Langkah 1. Menentukan tujuan dan sasaran → Plan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan. Penetapan sasaran tersebut ditentukan oleh Kepala Puskesmas atau Ketua Tim Mutu dan Keselamatan. Penetapan sasaran didasarkan pada data pendukung dan analisis informasi. b. Langkah 2. Menentukan metode untuk mencapai tujuan → Plan Penetapan tujuan dan sasaran dengan tepat belum tentu akan berhasil dicapai tanpa disertai metode yang tepat untuk mencapainya.
Metode yang ditetapkan harus rasional, berlaku untuk semua
karyawan dan tidak menyulitkan karyawan untuk menggunakannya. c. Langkah 3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan → Do 61
Metode untuk mencapai tujuan yang dibuat dalam bentuk standar kerja. Agar dapat dipahami oleh petugas terkait, dilakukan program pelatihan para karyawan untuk memahami standar kerja dan program yang ditetapkan. d. Langkah 4. Melaksanakan pekerjaan →Do Dalam pelaksanaan pekerjaan, selalu terkait dengan kondisi yang dihadapi dan standar kerja mungkin tidak dapat mengikuti kondisi yang selalu dapat berubah. Oleh karena itu, keterampilan dan pengalaman para karyawan dapat dijadikan modal dasar untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan karena ketidaksempurnaan standar kerja yang telah ditetapkan. e. Langkah 5: Memeriksa akibat pelaksanaan →Check Kepala Puskesmas atau Penanggung Jawab perlu memeriksa apakah pekerjaan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jika segala sesuatu telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengikuti standar kerja, tidak berarti pemeriksaan dapat diabaikan.
Hal yang harus disampaikan kepada
karyawan adalah atas dasar apa pemeriksaan itu dilakukan. f. Langkah 6 : Mengambil tindakan yang tepat →Action Pemeriksaan melalui akibat yang ditimbulkan bertujuan untuk menemukan penyimpangan. Jika penyimpangan telah ditemukan, maka penyebab timbulnya penyimpangan harus ditemukan untuk mengambil tindakan yang tepat agar tidak terulang lagi penyimpangan. Menyingkirkan faktor-faktor penyebab yang telah mengakibatkan penyimpangan merupakan konsepsi yang penting dalam pengendalian kualitas pelayanan. Konsep PDCA dengan keenam langkah tersebut merupakan sistem yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mencapai kualitas pelayanan yang akan dicapai diperlukan partisipasi semua karyawan, semua bagian dan semua proses. Partisipasi semua karyawan dalam pengendalian kualitas pelayanan diperlukan kesungguhan yang dipentingkan cara bertindak seseorang untuk mencapai sasaran tersebut. Partisipasi semua pihak dalam pengendalian kualitas pelayanan mencakup semua karyawan yang secara bersama-sama merasa bertanggung jawab atas kualitas pelayanan. Partisipasi semua proses dalam pengendalian kualitas pelayanan dimaksudkan adalah pengendalian terhadap output dan hasil setiap proses. B. MONITORING DAN EVALUASI 1. PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI 62
•
Monitoring adalah kumpulan informasi secara sistematik dan analisisnya selama suatu kegiatan berjalan.
•
Evaluasi adalah perbandingan dampak kegiatan yang nyata terhadap rencana strategis yang disetujui.
•
Ada Tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam Monitoring dan Evaluasi yaitu ; –
Efisiensi menyatakan bahwa masukan ke dalam pekerjaan sesuai dengan keluarannya.
–
Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu program pengembangan atau proyek mencapai tujuan khusus yang ditetapkan. .
–
Dampak menyatakan apakah yang kita lakukan menghasilkan perbedaan terhadap masalah yang kita coba kerjakan
2. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI •
Meninjau kemajuan;
•
Mengidentifikasikan masalah-masalah dalam perencanaan dan/atau implementasi;
•
Melakukan pengaturan sehingga kita lebih mungkin “menciptakan perbedaan”. .
3. MANFAAT MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dapat: •
Membantu kita untuk mengenal masalah dan penyebabnya;
•
Menyarankan solusi yang mungkin terhadap masalah;
•
Memunculkan pertanyaan tentang asusmsi dan strategi;
•
Mendorong kita untuk merenungkan di mana kita sedang berjalan dan bagaimana kita mencapainya;
•
Memberikan informasi dan wawasan;
•
Membangkitkan kita untuk bertindak berdasarkan informasi dan wawasan itu;
•
Meningkatkan kemungkinan bahwa kita akan membuat suatu perbedaan perkembangan yang positif.
4. CAKUPAN MONITORING Monitoring meliputi: •
Menetapkan indikator efisiensi, efektivitas dan dampak;
•
Mengatur sistem untuk mengumpulkan informasi yang menghubungkan indikator-indikator ini;
•
Mengumpulkan dan merekam informasi; 63
•
Menganalisis informasi;
•
Menggunakan informasi untuk membuat laporan menejemen dari hari ke hari.
5. CAKUPAN EVALUASI Evaluasi meliputi: •
Melihat apa yang ingin dicapai dari kegiatan atau organisasi atau perbedaan apa yang ingin dilakukan. Apa dampak yang ingin dibuat? Menilai kemajuannya ke arah apa yang ingin dicapai, sasaran dampaknya.
•
Melihat strategi kegiatan atau organisasi. Apakah kegiatan atau organisasi itu mempunyai strategi? Apakah kegiatan atau organisasi mengikuti strategi secara efektif? Apakah strategi itu berjalan? Jika tidak berjalan, mengapa terjadi?
•
Melihat bagaimana kegiatan atau organisasi bekerja. Apakah terdapat pemanfaatan sumber daya yang efisien? Opportunity cost apa yang dipilih untuk bekerja? Bagaimana kelangsungan cara yang dipilih agar kegiatan atau organisasi berjalan? Apa implikasi jalannya kegiatan atau organisasi bagi semua pemangku kepentingan?
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam upaya pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan indikator-indikator yang sudah tersusun dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen Puskesmas Munjuljaya berkoordinasi dengan Tim Mutu dan Keselamatan Tim Mutu Puskesmas Munjuljayasecara berkala (paling lama 2 tahun) melakukan evaluasi pedoman, kebijakan dan prosedur Upaya peningkatan Mutu pelayanan di Puskesmas Munjuljaya.Tim Mutu berkoordinasi dengan setiap unit kerjaPuskesmas Munjuljaya melakukan analisis dan evaluasi kegiatan terkait dengan indikator yang sudah dibuat setiap triwulan dan membuat tindak lanjutnya.Hasil monitoring dan evaluasi di desiminasikan pada kegiatan lokakarya bulanan, rapat koordinasi serta membuat laporan berkala kepada pihak manajemen Puskesmas Munjuljaya
64
BAB VI PENGENDALIAN MUTU
Pengendalian mutu (quality control ) dalam manajemen mutu merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian mutu pada pelayanan kesehatan diperlukan agar produk layanan kesehatan terjaga kualitasnya sehingga memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.Penjaminan mutu pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan melalui pelbagai model manajemen kendali mutu. Salah satu model manajemen yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan
(continuous improvement) atau kaizen mutu
pelayanan kesehatan.
65
Yoseph M. Juran terkenal dengan konsep "Trilogi Mutu" dan mengidentifikasikannya dalam tiga kegiatan: 1.
Perencanaan mutu meliputi: siapa pelanggan, apa kebutuhannya, meningkatkan produk sesuai kebutuhan, dan merencanakan proses untuk suatu produksi,
2.
Pengendalian mutu: mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan tujuan,
3.
Peningkatan mutu: membentuk infrastruktur dan team untuk melaksanakan peningkatan mutu.
Setiap kegiatan dijabarkan dalam langkah-Iangkah yang semuanya mengacu pada upaya peningkatan mutu. Peluang untuk memecahkan masalah harus digunakan pada saat yang tepat oleh mereka yang bertanggungjawab melalui langkah-langkah sebagai berikut: Langkah 1 : Mengidentifikasi, memilih, dan mendefinisikan masalah. Kenali hal-hal yang berpotensi menjadi masalah dan kaji situasi dimana staf mungkin dapat mempebaikinya. Tentukan kriteria untuk memilih masalah yang paling penting. Definisikan secara operasional masalah yang dipilih, misalnya,bagaimana staf mengetahui bahwa hal yang diidentifikasi merupakan masalah?Bagaimana staf mengetahui bahwa masalah sudah terpecahkan, dengan cara menentukan kriteria keberhasilan pemecahan masalah. Langkah 2 : Pelajari dengan seksama proses yang terjadi dari segala aspek. Tentukan di mana dan kapan masalah muncul. Pahami proses terjadinya masalah. Langkah 3 : Tentukan sebab masalah yang pokok Tentukan
faktor-faktor
yang
menimbulkan
masalah
dan
keterkaitannya
dengan
masalah.Gunakan metode untuk mengetes hipotesis tentang sebab-sebab yang mungkin menimbulkan masalah tersebut.Kumpulkan data untuk mengetes hipotesis dan untuk menentukan faktor penyebab yang paling dominan. Langkah 4: Identifikasi semua solusi yang mungkin. Berfikirlah secara kreatif untuk menanganisebabsebab masalah yang mungkin dapat diatasi. Langkah 5 : Pilih solusi yang dapat dilaksanakan. Analisislah cara-cara pemecahan masalah yang mungkin dilaksanakan, dikaji dari aspek kriteria keberhasilan memecahkan masalah, biaya yang diperlukan, kemungkinan solusi dapat dilaksanakannya, atau kriteria lainnya. Langkah 6 : Melaksanakan pemecahan masalah yang berkualitas dengan PDCA
Ada empat langkah menuju pelaksanaan solusi yang efektif, yaitu:
66
a. Merencanakan (PLAN) : Sebelum dilaksanakan solusi, perlu ditentukan tujuan dan apa kriteria keberhasilan. Pimpinan harus memutuskan “siapa, apa, dimana, dan bagaimana” solusi akan dilaksanakan. Pada tahap ini, diperlukan penjelasan tentang berbagai asumsi, dan dipikirkan tentang kemungkinan adanya penolakan dari pihak yang dijadikan sasaran. Di sini harus sudah diputuskan tentang data yang harus dikumulkan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan solusi masalah. b. Pelaksanaan (DO) : Melaksanakan solusi sering melibatkan pelatihan, termasuk proses pengumpulan data/informasi untuk memantau perubahan yang terjadi, dan mengamati tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan solusi. Amati bagamana solusi tersebut dilaksanakan. Buat catatan tentang segala sesuatu yang dianggap menyimpang dari kesepakatan. Setiap masalah atau kesalahan yang muncul dalamproses ini harus diartikan sebagai kesempatan untuk membuat perbaikan. c. Cek (CHECK) : Amati efek pelaksanaan solusi dan simpulkan pelajaran apa yang diperoleh dari tindakan yang sudah dilakukan. d. Bertindak (ACTION) : Ambil langkah-langkah praktis sesuai dengan pelajaran yang diperoleh dari tindakan yang sudah diambil:”Lanjutkan proses solusi, atau hentikan, atau ulang kembali tindakan dari awal dengan tujuan melakukan modifikasi”.
Di Puskesmas Munjuljaya kegiatan akreditasi dimulai dari penyusunan dokumen berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Kebijakan, implemenasi dokumen sampai dilaksanakan audit internal, audit eksternal, tinjauan manajemen dan self assessment untuk pengendalian mutu pelayanan. Adapun jadwal terlampir:
67
JADWAL KEGIATAN PUSKESMAS MUNJULJAYA NO. 1.
2.
3.
4.
KEGIATAN Audit Internal I Pembahasan hasil Audit Internal RTL dari Audit Internal Cek dokumen yang kurang
5.
Tinjauan Manajemen
6.
Self Assesment
7.
Audit Eksternal
WAKTU Januari – Maret 2016
April 2016
Mei – Juli 2016
Mei – Juli 2016
Agustus 2016 September 2016
KETERANGAN Dilaksanakan bergantian Seluruh karyawan puskesmas Seluruh karyawan puskesmas Semua Tim Akreditasi
Seluruh karyawan puskesmas Semua Tim Akreditasi
68
BAB VIII KESELAMATAN PASIEN
69
BAB IX
70
BAB X PENUTUP
Pelayanan kesehatan bermutu berorientasi pada kepuasan pelanggan atau pasien.Dimensi mutu tersebut menyangkut mutu bagi pemakai
jasa pelayanan kesehatan,maupun
penyelenggara pelayanan
kesehatan.Kepuasan pasien merupakan salah satu indiktor kualitas pelayanan. Dan banyaknya kunjungan pasien ke Puskesmas tidak lepas dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sistem dan tenaga pelayanan.Namun ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan karir, dan kesejahteraan tenaga pelaksana pelayanan.Permasalahan yang muncul menimbulkan persepsi rendahnya kualitas pelayanan, yang berawal dari kesenjangan antara aturan dan standar yang ada dengan pelaksanaan pelayanan yg tidak bisa menyesuaikan.Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, manajemen risikodan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan.
71
Pedoman ini menyampaikan hasil kajian ketenagaan
sarana dan pengendalian mutu pelayanan
puskesmas, agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan proses pelayanan maupun sumberdaya yg digunakan.
LAMPIRAN – LAMPIRAN I. INDIKATOR AREA PUSKESMAS (IAK)
1) Assesment Pasien
JUDUL
Kelengkapan pengisian assesmen pasien
DIMENSI MUTU
Efektifitas kesinambungan pelayanan dan keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya tanggung jawab dan ketelitian petugas kesehatan
72
(dokter,
perawat
dan
nakes
lainnya)
dalam
kelengkapan
pengisian assesmen pasien DEFINISI
Assesmen Pasien merupakan tahap awal dalam melaksanakan
OPERASIONAL
proses pelayanan pasien yang diisi oleh petugas kesehatan
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah pengisian assesmen pasien yang tidak lengkap pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh pasien yang datang pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Dokter, Perawat
PENGUMPULAN DATA
Bidan
2) Pemeriksaan Laboratorium
JUDUL
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
DIMENSI MUTU
Efektifitas kesinambungan pelayanan dan Efisiensi
TUJUAN
Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
DEFINISI
Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan
OPERASIONAL
pemeriksaan laboratorium rutin dan kimia darah
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
73
NUMERATOR
Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium pasien pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh pasien yang diperiksa di laboratorium pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
≤ 60 menit (Manual)
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Laboratorium
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
DEFINISI
Kesalahan
OPERASIONAL
penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
penyerahan
hasil
laboratorium
adalah
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh pasien yang diperiksa di laboratorium pada periode tertentu
SUMBER DATA
Rekam medis
STANDAR
100 %
74
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Laboratorium
PENGUMPULAN DATA
3) Kesalahan medikasi (medication error) dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC); JUDUL
Waktu tunggu pelayanan obat jadi
DIMENSI MUTU
Efektifitas kesinambungan pelayanan, efesiensi
TUJUAN
Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
DEFINISI
Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai
OPERASIONAL
pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvey pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah Seluruh pasien yang disurvey pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
≤ 30 menit
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Farmasi
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Waktu tunggu pelayanan obat racikan
DIMENSI MUTU
Efektifitas kesinambungan pelayanan, efesiensi
TUJUAN
Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
DEFINISI
Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu
75
OPERASIONAL
mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvey pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah Seluruh pasien yang disurvey pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
≤ 60 menit
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Farmasi
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
DIMENSI MUTU
Keselamatan dan kenyamanan
TUJUAN
Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat
DEFINISI
Kesalahan pemberian obat meliputi ;
OPERASIONAL
1. Salah memberikan jenis obat 2. Salah dalam memberikan dosis 3. Salah Orang (pasien) 4. Salah Jumlah 5. Salah Cara
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
76
NUMERATOR
Jumlah seluruh pasien Unit Farmasi yang disurvey dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh pasien Unit Farmasi yang disurvey pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Farmasi
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Penulisan Resep sesuai formularium
DIMENSI MUTU
Efisiensi
TUJUAN
Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
DEFINISI
Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di rumah
OPERASIONAL
sakit
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah resep yang diambil sebagai sampel yang sesuai formularium dalam periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sampel dalam periode tertentu (N = minimal 50)
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
100 %
77
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Farmasi
PENGUMPULAN DATA 4) Ketersediaan Isi Dan Penggunaan Rekam Medik Pasien
JUDUL
Angka Ketidak lengkapan Rekam Medis 24 jam setelah selesai pelayanan
DIMENSI MUTU
Kesinambungan pelayanan dan keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya
tanggung jawab dokter dalam kelengkapan
informasi rekam medic DEFINISI
Rekam Medis yang lengkap adalah rekam medic yang telah diisi
OPERASIONAL
lengkap oleh dokter dalam waktu 24 jam setelah selesai pelayanan
rawat
jalan
ataun
diputuskan
untuk
pulang,
pasien
yang
setelah
meliputi
rawat
identitas
inap
pasien,
anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah rekam medik yang disurvey dalam satu bulan diisi lengkap
DENOMINATOR
Jumlah rekam medik yang disurvey dalam satu bulan
SUMBER DATA
Catatan harian pencegahan dan pengendalian infeksi di setiap ruang rawat inap
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab UKP
PENGUMPULAN DATA
78
JUDUL
Kelengkapan Informed concent setelah mendapatkan Informasi yang jelas
DIMENSI MUTU
Kesinambungan pelayanan dan keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya
tanggung
jawab
dokter
untuk
memberikan
informasi kepada pasien atau keluarganya dan mendapat persetujuan dari pasien atau keluarganya akan tindakan medik yang akan dilakukan DEFINISI
Informed Concent adalah persetujuan yang diberikan pasien
OPERASIONAL
atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut
FREKUENSI
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PENGUMPULAN DATA PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah pasien yang mendapat tindakan medik yang mendapat informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medik pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah
pasien yang mendapat tindakan medik yang disurvey
pada periode tertentu SUMBER DATA
Survey
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab UKP
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Waktu Penyediaan Dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
DIMENSI MUTU
Efektifitas, kenyamanan, dan Efisiensi
79
TUJUAN
Tergambarnya kecepatan pelayanan pendaftaran rawat jalan
DEFINISI
Dokumen Rekam Medik Rawat Jalan adalah dokumen rekam
OPERASIONAL
medik pasien baru dan atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medik mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medik disediakan/ditemukan oleh petugas
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan yang diamati pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh sampel penyediaan dokumen rekam medik yang diamati pada periode tertentu ( N = 100)
SUMBER DATA
Hasil survey pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru atau di ruang MIK untuk pasien lama
STANDAR
Rerata kurang dari 10 menit
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab UKP
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Waktu Penyediaan Dokumen rekam medik pelayanan Poned
DIMENSI MUTU
Efektifitas, kenyamanan, dan Efisiensi
TUJUAN
Tergambarnya kecepatan pelayanan rekam medik rawat inap
DEFINISI
Dokumen Rekam Medik Rawat Inap adalah dokumen rekam
OPERASIONAL
medik pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap.
80
Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap adalah waktu mulai dari pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam medik pasien tersedia di ruang rawat inap pasien FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medik rawat inap yang diamati pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah penyediaan rekam medik rawat inap yang diamati pada periode tertentu
SUMBER DATA
Hasil pengamatan di ruang rawat inap
STANDAR
Rerata kurang dari 15 menit
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Poned
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Angka Waktu Tunggu Rawat Jalan
DIMENSI MUTU
AKSES
TUJUAN
Tersedianya
Pelayanan
Rawat
Jalan
pada hari kerja
di
Puskesmas yang mudah dan cepat diakses oleh pasien DEFINISI
Waktu Tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai pasien
OPERASIONAL
mendaftar sampai dilayani oleh dokter spesialis
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
PERIODE ANALISA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan Tiga bulan sekali
81
NUMERATOR
Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang disurvey
DENOMINATOR
Jumlah seluruh pasien Rawat Jalan yang disurvey
SUMBER DATA
Survey pasien rawat jalan
STANDAR
≤ 60 Menit
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab UKP
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Angka waktu tanggap Pelayanan di Unit Gawat Darurat
DIMENSI MUTU
Keselamatan dan efektifitas
TUJUAN
Terselenggaranya
pelayanan
yang
cepat,
responsive
dan
mampu menyelamatkan pasien gawat darurat DEFINISI
Waktu tanggap Pelayanan di gawat darurat adalah pelayanan
OPERASIONAL
yang diberikan sejak pasien itu datang sampai mendapat pelayanan dokter/paramedis
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang disampling secara acak sampai dilayani dokter pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh pasien yang disampling minimal 50 pada periode tertentu
SUMBER DATA
Sample
STANDAR
≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
82
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Unit Gawat Darurat
PENGUMPULAN DATA
II. INDIKATOR AREA MANAJEMEN 1) Pengadaan rutin peralatan kesehatan dan obat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien; JUDUL
Ketersediaan obat & alkes emergensi di ruang resusitasi UGD
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya penyediaan obat dan alat kesehatan emergensi di ruang Resusitasi UGD
DEFINISI OPERASIONAL FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah pemakaian obat & Alkes yang tersedia di ruang resusitasi UGD pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah persediaan obat & alkes yang terdesia di ruang resusitasi UGD pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Unit Gawat Darurat
PENGUMPULAN DATA
Penanggung Jawab Farmasi
83
JUDUL
Ketersediaan obat di Puskesmas
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya penyediaan obat di Puskesmas
DEFINISI OPERASIONAL FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah pemakaian obat & Alkes yang tersedia di Puskesmas pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah persediaan obat & alkes yang terdesia Puskesmas pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Farmasi
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Tidak Adanya kesalahan pemberian Obat
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat
DEFINISI
Kesalahan memberikan obat meliputi :
OPERASIONAL
1. Salah dalam memberikan jenis obat 2. Salah dalam memberikan dosis
84
3. Salah orang 4. Salah jumlah FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kesalahan pemberian obat pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah pasien pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab Farmasi
PENGUMPULAN DATA
2) Pelaporan aktivitas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
JUDUL
Ketepatan waktu penyampaian laporan insiden keselamatan pasien
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya ketepatan waktu penyampaian laporan insiden keselamatan pasien (IKP)
DEFINISI
Adalah
ketepatan
waktu
menyampaikan
laporan
insiden
OPERASIONAL
keselamatan pasien (IKP) sesuai standar yang ditentukan yaitu 2 x 24 jam
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
85
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan, PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah ketepatan penyampaian laporan IKP pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah pengumpulan data IKP yang disurvey pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Tim Mutu dan Keselamatan
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Ketepatan waktu penyampaian laporan dari Unit Kerja
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya ketepatan waktu penyampaian keuangan sesuai pedoman akutansi rumah sakit
DEFINISI OPERASIONAL
Penyampaian laporan dari Unit Kerja meliputi ;
Laporan harian
Laporan Bulanan
Laporan Triwulan
Laporan Semester
Laporan Tahunan
Tentang kegiatan harian terdiri dari pemanfaatan tempat tidur, Insiden keselamatan pasien (KTD, KNC, pasien jatuh), Kejadian Infeksi Rumah Sakit FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
86
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah ketepatan penyampaian laporan kegiatan dari Unit Kerja pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah pengumpulan data yang disurvey pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Koordinator Unit Kerja
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Ketepatan waktu penyampaian laporan Puskesmas
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan Rumah Sakit
DEFINISI
Adalah ketepatan waktu menyampaikan laporan kegiatan rumah
OPERASIONAL
sakit yang berasal dari unit kerja tiap tanggal 10 setiap bulannya
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan rumah sakit pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah seluruh kegiatan rumah sakit yang disurvey pada periode tertentu
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
100 %
87
PENANGGUNG JAWAB
Kepala Tata Usaha
PENGUMPULAN DATA
3) Manajemen Risiko JUDUL
Kejadian tertusuk limbah benda tajam infeksius
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya mutu penanganan limbah benda tajam infeksius di rumah sakit
DEFINISI
Limbah benda tajam infeksius adalah sampah akibat proses
OPERASIONAL
pelayanan yang sudah terkontaminasi cairan tubuh/ darah pasien yang dapat menularkan penyakit atau mencederai antara lain; jarum infuse, potongan ampul, skapel, bisturi Pengolahan limbah benda tajam infeksius harus dikelola sesuai aturan dan pedoman yang berlaku di rumah sakit
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah
kejadian petugas yang tertusuk limbah benda tajam
infeksius pada periode tertentu DENOMINATOR
Jumlah
seluruh tindakan yang dilakukan oleh petugas pada
periode tertentu SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Tim Mutu dan Keselamatan
PENGUMPULAN DATA
88
JUDUL
Kejadian tertusuk jarum suntik
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya mutu penanganan limbah jarum suntik bekas pakai di rumah sakit
DEFINISI
Jarum Suntik adalah suatu benda tajam yang digunakan untuk …
OPERASIONAL FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kejadian petugas yang tertusuk jarum suntik pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah
seluruh tindakan yang dilakukan oleh petugas pada
periode tertentu SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
100 %
PENANGGUNG JAWAB
Tim Mutu dan Keselamatan
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Angka Kejadian pasien Jatuh
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambar kejadian pasien jatuh di setiap unit kerja, (rawat jalan, gawat darurat, dan Poned)
DEFINISI
Jatuh adalah
89
OPERASIONAL FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kejadian pasien jatuh pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah lama hari rawat pasien tirah baring pada periode tertentu
SUMBER DATA
Catatan harian pencegahan dan pengendalian infeksi di setiap ruang rawat inap
STANDAR
0 %
PENANGGUNG JAWAB
Tim Mutu dan Keselamatan
PENGUMPULAN DATA
4) Harapan dan kepuasan pasien dankeluarga;
JUDUL
Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya pelayanan gawat darurat yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
DEFINISI
Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap
OPERASIONAL
pelayanan yang diberikan
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien gawat darurat
90
yang disurvey pada periode tertentu DENOMINATOR
Jumlah Seluruh pasien gawat darurat yang disurvey pada periode tertentu ( N = minimal 50)
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
≥ 70 %
PENANGGUNG JAWAB
Tim Mutu dan Keselamatan
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya pelayanan rawat jalan yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
DEFINISI
Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap
OPERASIONAL
pelayanan yang diberikan
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien rawat jalan yang disurvey pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah Seluruh pasien rawat jalan yang disurvey pada periode tertentu ( N = minimal 50)
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
≥ 90 %
PENANGGUNG JAWAB
Tim Mutu dan Keselamatan
91
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Kepuasan Pelanggan pada Poned
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya
pelayanan
Poned
yang
mampu
memberikan
kepuasan pelanggan DEFINISI
Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap
OPERASIONAL
pelayanan yang diberikan
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien rawat inap yang disurvey pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah Seluruh pasien rawat inap yang disurvey pada periode tertentu ( N = minimal 50)
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
≥ 90 %
PENANGGUNG JAWAB
Koordinator Poned
PENGUMPULAN DATA
JUDUL
Tim Mutu dan Keselamatan
Kepuasan Pelanggan pada pelayanan penunjang (Farmasi, Laboratorium)
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya pelayanan penunjang yang mampu memberikan
92
kepuasan pelanggan DEFINISI
Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap
OPERASIONAL
pelayanan yang diberikan
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan,
PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien yang disurvey pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah Seluruh pasien yang disurvey pada periode tertentu ( N = minimal 50)
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
≥ 90 %
PENANGGUNG JAWAB
Kepala /WAKA Unit Farmasi, Lab
PENGUMPULAN DATA
Tim Mutu dan Keselamatan
5) Harapan dan kepuasan staf;
JUDUL
Kepuasan Pelanggan Internal (Dokter, Perawat, dan Tenaga Kesehatan lainnya)
DIMENSI MUTU
Keselamatan
TUJUAN
Tergambarnya yang mampu memberikan kepuasan pelanggan
DEFINISI
Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap
OPERASIONAL
pelayanan yang diberikan
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
93
Harian, kemudian di rekapitulasi setiap bulan, PERIODE ANALISA
Tiga bulan sekali
NUMERATOR
Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien yang disurvey pada periode tertentu
DENOMINATOR
Jumlah Seluruh pasien yang disurvey pada periode tertentu ( N = minimal 50)
SUMBER DATA
Survey, Observasi
STANDAR
≥ 90 %
PENANGGUNG JAWAB
Tim Mutu dan Keselamatan
PENGUMPULAN DATA
Sasaran mutu sesuai dengan kebijakan mutu dan mendukung tercapainya visi dan misi puskesmas.Koordinator unit/program memastikan unit/programnya membuat perencanaan kerja untuk mencapai sasaran unit kerja/programnya. F. PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU a) Merencanakan sistem manajemen mutu b) Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara efektif c) Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan tercapai d) Memelihara/mempertahankan sistem manajemen mutu pada fungsinya masing-masing e) Melakukan perbaikan/penyempurnaan system manajemen mutu f)
Merencanakan peningkatan hasil kinerja
G. TINJAUAN MANAJEMEN Merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi. Agenda rapat tinjauan manajemen :
94