8. Dok Pemilihan Lingkungan Maloy.pdf

D OK UM EN P EM IL IH AN

Nomor : 027/Bid-SDA/0128.ULP/47 027/Bid-SDA/0128.ULP/47/II/2016 /II/2016 Tanggal : 18 Februari 2016

Untuk PENGADAAN PEKERJAAN

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN SUMUR DALAM KIPI MALOY KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN RESERVOIR KELOMPOK KELOMPOK KERJA PENGADAAN PENGADAAN BARANG/JASA BARANG/JASA PAKET PENYUSUNAN DOKUMEN DOKUMEN LINGKUNGAN LINGKUNGAN SUMUR DALAM KIPI MALOY DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2016

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





































BAB. BAB. I BENTU BENTUK K UNDAN UNDANGA GAN N A. BENT BENTUK UK UNDA UNDANG NGAN AN PENG PENGAM AMBI BILA LAN N DO DOKU KUME MEN N PEMI PEMILI LIHA HAN N SELE SELEKS KSII METODE PEMASUKAN SATU SAMPUL/DUA SAMPUL

UMUM UMUM

( Tidak ada Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan)

UNDANGAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA B. BENTUK UNDANGAN

(SAMPUL II) II) UNTUK UNTUK SELEKS SELEKSII UMUM UMUM METODE METODE PEMASU PEMASUKAN KAN SATU SATU SAMPU SAMPUL/D L/DUA UA SAMP SAMPUL UL

( Tidak ada Undangan Pembukaan Sampul Sampul II)







































BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. Um Umum um IKP ini disusun disusun berdas berdasarkan arkan Peraturan Peraturan Presiden Presiden Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 2010 tentang tentang Pengadaan Pengadaan Barang Barang/Jas /Jasa a Pemerintah Pemerintah beserta beserta perubahan perubahan dan aturan aturan turunannya, turunannya, yang yang berisi berisi instruksi instruksi dan/ata dan/atau u informasi informasi yang diperlukan diperlukan oleh peserta untuk untuk menyiapkan menyiapkan penawarannya penawarannya serta ketentuan ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik . Dalam Dalam IKP ini dipergunakan dipergunakan istilah istilah dan singkatan singkatan sebagai sebagai berikut: : adal adalah ah jasa jasa laya layana nan n profe profesi sion onal al yang yang - Jasa Konsultansi membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware ); );

- KAK

:

Kera Kerang ngka ka Acua Acuan n Kerj Kerja; a;

- HPS

:

Harg Harga a Perk Perkir iraa aan n Send Sendir iri; i;

- Kemitraan/Kerja

:

kerjas kerjasama ama usaha usaha anta antarr penye penyedia dia yang yang masin masinggmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- Pokja ULP

:

Kelomp Kelompok ok Kerj Kerja a ULP ULP adala adalah h unit unit kerja kerja di dala dalam m org organi anisasi sasi ULP ULP yang yang berf berfun ungs gsii untu untuk k melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

- LDP

:

Lemb Lembar ar Data ata Pemi emiliha lihan; n;

- KPA

:

- SPPBJ - SPMK - LPSE

: :

Peja Pejaba batt Pemb Pembua uatt Komi Komitm tmen en adal adalah ah peja pejaba batt yang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Sura Suratt Pen Penun unju juka kan n Pen Penye yedi dia a Bara Barang ng/J /Jas asa a Sura Suratt Peri Perint ntah ah Mula Mulaii Kerj Kerja a Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

Sama Operasi(KSO)

Aplikasi SPSE

- E-Seleksi

:

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. : Proses seleksi umum dengan tahapan sesuai Perpr Perpres es 54/2 54/201 010 0 bese besert rta a peru peruba baha han n dan dan atura aturan n turunannya. Semua Istilah “seleksi” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-seleksi”.







































tercantum dalam LDP. 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 1.3 Pese Pesert rta a yang yang ditu ditunj njuk uk berk berkew ewaj ajib iban an untu untuk k menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak. 2 Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber sebagaiman sebagaimana a tercantum tercantum dalam LDP.

pendanaan

3 Peserta Pemilihan

3.1 Pemilihan Pemilihan penyedia penyedia jasa konsultan konsultansi si ini dapat diikuti oleh semua penyedia yang tercantum dalam Daftar Pendek. 3.2 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut.

4 Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

1.1 Pesert Peserta a dan pihak pihak yang yang terka terkait it denga dengan n pengada pengadaan an ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. beru berusa saha ha memp mempen enga garu ruhi hi angg anggot ota a Pokj Pokja a ULP ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan deng denga an Dok Dokum umen en Pemi emiliha lihan, n, dan/ dan/at atau au peraturan perundang-undangan; b. melakukan melakukan persekong persekongkola kolan n dengan peserta peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/menia dakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan merugikan pihak lain; lain; dan/atau dan/atau c. membuat membuat dan/ata dan/atau u menyampai menyampaikan kan dokumen dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini. 4.2

Peserta ya yang terbukti me melakukan tindakan seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud pad pada a ang angka ka 4.1 4.1 dikenakan dikenakan sanksi sanksi sebagai sebagai berikut: berikut: a. sanksi sanksi administrati administratif, f, seperti digugurk digugurkan an dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan







































4.3 4.3 5 Larangan Pertentangan Kepentingan

Penge engena naan an sank sanksi si dil dilapor apork kan oleh leh Pokj Pokja a ULP ULP kepada kepada PA/KPA PA/KPA..

5.1 Para Para pihak pihak dalam dalam mela melaksa ksanak nakan an tugas tugas,, fungsi fungsi dan dan perannya, perannya, dilarang dilarang menghindar menghindarii dan mencegah mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5.2 5.2 Pert Perten enta tang ngan an kepen kepenti ting ngan an sebag sebagai aima mana na dima dimaks ksud ud pada pada angk angka a 5.1 5.1 anta antara ra lain lain meli melipu puti ti:: a. dalam suatu badan badan usaha, usaha, anggot anggota a direksi, direksi, atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada pada seleks seleksii yang yang sama; sama; b. dalam Pekerj Pekerjaan aan Konstruk Konstruksi, si, konsultan konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. konsultan konsultan manaje manajemen men konstruk konstruksi si berperan berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus pengurus koperasi koperasi pegawa pegawaii dalam dalam suatu suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau peja pejab bat ya yang be berwen rwenan ang g mene menettapka apkan n pemenang pemenang Seleksi; Seleksi; e. PA, PA, KPA, KPA, angg anggot ota a Pokj Pokja a ULP ULP dan/ dan/at atau au Peja Pejaba batt lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubung hubungan an antara antara 2 (dua) (dua) perusa perusahaa haan n yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung langsung oleh pihak pihak yang sama sama yaitu yaitu lebih lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

6 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

5.3 Pegawa Pegawaii K/L/ K/L/D/I D/I dilara dilarang ng menjad menjadii pesert peserta a kecu kecuali ali cuti di luar tanggungan K/L/D/I. 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga ahli dalam negeri.







































semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; b. komponen komponen berupa berupa perangkat perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. semaksima semaksimall mungki mungkin n menggu menggunakan nakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan. 7 Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO kemitraan/KSO hanya boleh boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. Dokumen Dokumen Pemilihan Pemilihan 8 Isi Dokumen Pemilihan

8.1 8.1

Doku Dokume men n Pemi Pemili liha han n terd terdir irii dari: dari: a. Unda Undang ngan an;; b. Instruksi Instruksi Kepada Kepada Peserta; Peserta; c. Lembar Lembar Data Data Pemi Pemilih lihan; an; d. Bentuk Bentuk Surat Perjanjian, Perjanjian, Syarat-Sya Syarat-Syarat rat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak; e. Kerang Kerangka ka Acuan Acuan Kerj Kerja a (KAK); (KAK); f. Daft Daftar ar Kuan Kuanti tita tass seba sebaga gaim iman ana a dij dijel elas aska kan n dalam LDP ; g. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) [Surat Penawaran Penawaran untuk e-Seleksi e-Seleksi 1 file:] ; 2) [Sur [Surat at Pen Penaw awar aran an Admi Admini nist stra rasi si dan dan Teknis (file I) dan Surat Penawaran Harga (file 2) untuk e-Seleksi 2 file] ; 3) Doku Dokume men n Pena Penawa wara ran n Tekn Teknis is;; dan dan 4) Dokume Dokumen n Pena Penawar waran an Biaya. Biaya. h. Tata cara evaluasi evaluasi penawaran penawaran i. Bent Bentuk uk Doku Dokume men n lain lain:: 1) Surat Penunjukan Penunjukan Penyedia Penyedia Barang Barang/Jas /Jasa a (SPPBJ), 2) Sura Suratt Peri Perint ntah ah Mula Mulaii Ker Kerja ja (SPMK (SPMK), ), 3) [Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan)].

8.2 8.2

Pese Pesert rta a berk berkew ewaj ajib iban an meme memeri riks ksa a kesel keselur uruh uhan an isi isi Dokumen Pemilihan in ini. Ke Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Doku Dokume men n Pemi Pemili liha han n ini ini sepe sepenu nuhn hnya ya mer merup upak akan an









































10 Pemberian Penjelasan (aanwijzing )

10.1 Pemberian Pemberian penjelasan penjelasan dilakukan dilakukan secara secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. 10.2 Ketidakikutsertaan Ketidakikutsertaan peserta pada saat saat pemberian pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan menolak/menggugurka n penawaran. penawaran . 10.3 Apabila diperlukan Pokja Pokja ULP dapat memberikan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan. pemilihan. 10.4 10.4 Apabil Apabila a diperl diperluka ukan n Pokja Pokja ULP ULP dapat dapat memb memberi erika kan n penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. 10.5 Pokja Pokja ULP menjawab setiap setiap pertanyaa pertanyaan n yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. 10.6 10.6 Apab Apabil ila a dipe diperl rluk ukan an Pok Pokja ja ULP ULP pad pada a saat saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan. 10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah telah berakhir, Penyedia Jasa Konsultansi tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. jadwal. 10.8 Apabila Apabila dipandang dipandang perlu, Pokja Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang). 10.9 Kumpulan Kumpulan tanya jawab jawab pada saat pemberi pemberian an penjelasan penjelasan dalam dalam aplikasi aplikasi SPSE merupakan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).









































KPA KPA sebe sebelum lum ditu dituan angk gkan an Dokumen Pemilihan.

dala dalam m

Ade Adendu ndum m

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Dokumen Pemiliha Pemilihan n maka ketentuan ketentuan baru atau atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang awal. 11.4 Setelah Setelah Pemberian Pemberian Penjela Penjelasan san dan sebelum sebelum batas akhir waktu waktu pemasukan pemasukan penawaran, penawaran, Pokja Pokja ULP dapa dapatt mene meneta tapk pkan an Aden Adendu dum m Doku Dokume men n Pemi Pemili liha han, n, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan. 11.5 11.5 Setiap Setiap Adendu Adendum m yang ditet ditetapk apkan an merupak merupakan an bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 11.6 11.6 Pokj Pokja a ULP ULP men mengu gumu mumk mkan an Aden Adendu dum m Dok Dokum umen en Pemilihan dengan cara mengunggah (upload ( upload ) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling paling lambat lambat 2 (dua) (dua) hari sebelum sebelum batas batas akhir pemasuk pemasukan an penawaran. penawaran. Apabila Apabila Pokja Pokja ULP akan mengunggah (upload ( upload ) file Adendum Doku Dokume men n Pemi Pemili liha han n kuran kurang g dari dari 2 (dua (dua)) hari hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. 11.7 Peserta dapa dapatt mengunduh (download ) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload ) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada). 12. Tambahan dan Perubahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.









































14.3 Dokumen Dokumen penunjang penunjang yang berbahasa berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 15. Dokumen Penawaran

15.1

[Dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul): 15.1.A) Dokumen Dokumen Penawaran Penawaran meliputi: meliputi: a. surat penawaran penawaran yang didalamnya didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) masa masa berl berlak aku u pena penawa wara ran; n; dan dan 3) biay biaya a pena penawa wara ran. n. b. [surat perjanjian perjanjian Kemitraan/ Kemitraan/Kerja Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)]; c. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) data pengalaman perusahaan, terdiri dari : a) data organisasi perusahaan (apabila ada perubahan setelah pengumuman hasil kualifikasi), b) daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir (apabila ada perubahan setelah pengumuman hasil kualifikasi), c) urai uraian an peng pengal alam aman an kerj kerja a seje sejeni niss 10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama peke pekerj rjaa aan n yang yang dila dilaks ksan anak akan an,, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun), d) uraian data pekerjaan yang









































dan dan progr program am kerj kerja, a, c) jadwal waktu pelaksanaan pekerj pekerjaan aan sampai sampai deng dengan an serah serah terima pekerjaan, d) kompo komposis sisii tim dan dan penugas penugasan, an, e) jadwal penugasan tenaga ahli. 3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari : a) Daft Daftar ar Riwa Riwaya yatt Hidu Hidup p pers person onil il yang diusulkan, b) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan ditugaskan.. 15. 15.1.B) 1.B) Doku Dokum men Penaw enawar ara an Bia Biaya ha harus rus terd terdir irii dari: a. surat penawaran penawaran biaya biaya yang yang didalam didalamnya nya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran (dalam angka dan huruf); b. reka rekapi pitu tula lasi si pena penawa wara ran n biay biaya; a; c. rincian Biaya Langsung Personil (remuneration ); ); d. rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost ); ); Keterangan: dok dokumen umen b, c, d tid tida ak waj wajiib dipenuhi untuk kontrak lumpsum kontrak lumpsum . 15.1.C) 15.1.C) Biaya Langsung Langsung Personil Personil didasa rkan pada harga pasar gaji dasar (basic ( basic salary ) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi. 15.1.D) 15.1.D) Biaya Langsun Langsung g Personil Personil memperhitungkan biaya sosial charge ) dan tunjangan penugasan.

telah ( social (social

15.1.E) 15.1.E) Biaya Langsung Langsung Personil Personil dapat dapat menu menuru rutt juml jumlah ah satu satuan an wakt waktu u (bulan, minggu, hari atau jam) konversi menurut satuan waktu berikut :

dihitu dihitung ng terte tertent ntu u dengan sebagai









































untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/ lokakarya, dan lain-lain. 15.1.G) 15.1.G) Biaya Langs Langsung ung Non Personi Personill pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lainlain. 15.2 15.2

[Dal [Dalam am meto metode de peny penyam ampa paia ian n penaw penawar aran an 2 (dua) file, dokumen dokumen Penawaran Penawaran meliputi]: meliputi]: a. Penawa Penawaran ran Admini Administr strasi asi dan Teknis Teknis (file I); file I); dan b. Pena Penawa wara ran n biay biaya a (file II). file II).

15.2.A) 15.2.A) Dokumen Dokumen Penawaran Penawaran Administr Administrasi asi dan Teknis Teknis yang disampaikan pada file I file I melipu meliputi: ti: a. surat surat penawa penawaran ran yang yang didala didalamny mnya a mencantumkan; 1) tang tangga gal; l; dan dan 2) masa masa berl berlak aku u penaw penawar aran an.. b. [surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Oper Operas asii (apa (apabi bila la peser peserta ta berb berben entu tuk k Kemitraan/KSO)]; c. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) data pengalaman perusahaan, terdiri dari : organisasi perusahaan a) data (apabila ada perubahan setelah pengumuman hasil kualifikasi), b) daftar pengalaman kerja sejenis











































sedang dilaksanakan diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). pendekatan dan metodologi, metodologi, terdiri 2) pendekatan dari : tanggapa apan n dan saran saran terhad terhadap ap a) tangg Kerangka Acuan Kerja, uraian ian pend pendeekat katan, an, metod etodo ologi logi b) ura dan dan progr program am kerj kerja, a, waktu pelaksanaan c) jadwal pekerj pekerjaan aan sampai sampai deng dengan an serah serah terima pekerjaan, komposis sisii tim dan dan penugas penugasan, an, d) kompo e) jadwal penugasan tenaga ahli, 3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari : a) Daft Daftar ar Riwa Riwaya yatt Hidu Hidup p pers person onil il yang diusulkan, b) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan ditugaskan 15.2.B 15.2.B)) Penawa Penawaran ran Biaya Biaya yang yang disamp disampaik aikan an pada pada file file II terdiri dari: a. surat surat pena penawar waran an biay biaya a yang yang dida didalam lamnya nya tercantum masa berlaku penawaran dan











































berikut : SBOM = SBOB/4,1 SBOH = (SBOB/22) x 1,1 SBOJ = (SBOH/8) x 1,3 Dimana : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu SBOH = Satuan Biaya Orang Hari SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam 15.2.F) 15.2.F) Biaya Langsung Langsung Non Personi Personill yang yang dapat dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan Penyedia untuk pengeluaranpengeluaran yang sesungguhnya (at cost ), ), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/ lokakarya, dan lain-lain. 15.2.G) 15.2.G) Biaya Langsung Langsung Non Personi Personill pada prinsipnya prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-











































pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran. 16.4 16.4 untu untuk k kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis : “penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak”] . 17 Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

17.1 Semua biaya biaya dalam penawaran penawaran harus harus dalam bentuk bentuk mata mata uang sebagaima sebagaimana na tercantum tercantum dalam dalam LDP. 17.2 Pembayaran Pembayaran atas atas prestasi pekerjaa pekerjaan n jasa konsultansi ini dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18 Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

18.1 18.1 Masa Masa ber berla lakun kunya ya pena penawa wara ran n sesu sesuai ai den denga gan n ketentuan ketentuan sebagaima sebagaimana na tercantum tercantum dalam LDP. 18.2 Jangka Jangka waktu pelaksanaa pelaksanaan n pekerjaan yang yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaiman sebagaimana a tercantum dalam LDP.

D. PEMASUKAN/PENYAMP PEMASUKAN/PENYAMPAIAN AIAN DOKUMEN PENAWARAN 19 Penyampulan dan Penandaan

19.1 [Untuk metode 1 (satu) file] a. Dokumen penawaran disampaikan dalam











































c.

20 Penyam Penyampai paian an Dokumen Penawaran

Pes Pesert erta meng mengiirim rimkan kan file I dan file II yang telah disandikan/dienkripsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. ditetapkan.

20.1 [Untuk metode 1 (satu) file]: a. File penawaran administrasi, teknis dan biaya dienkripsi menggunakan Apendo/ Spamkodok. b. pese pesert rta a meng mengun ungg ggah ah (upload ) file penawaran penawaran administra administrasi, si, tekni tekniss dan biaya biaya yang telah terenkripsi (*.rhs) sesuai jadwal yang ditetapkan. c. Pese Pesert rta a dap dapat at mengu mengung ngga gah h file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya. 20.2 [Untuk metode 2 (dua) file] . a. File penawaran File penawaran administrasi dan teknis (file ( file I) dienkripsi menggunakan Apendo/ Spamkodok, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap file penawaran file penawaran biaya (file (file II) menggunakan Apendo/Spamkodok. b. Pesert Peserta a perta pertama-t ma-tama ama mengun mengungga ggah h (upload ) file I berup berupa a file file pena penawa wara ran n administrasi dan teknis yang telah terenkripsi (*.rhs), kemudian setelah file I berhasil terkirim peserta melanjutkan











































bekerjasama. 20.4 20.4 Pese Pesert rta a tida tidak k perl perlu u mengg menggun ungg ggah ah (upload ) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. 20.5 20.5 Pese Pesert rta a dapa dapatt meng menggu gung ngga gah h (upload ) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 20.6 20.6 Penggu Pengguna na SPSE SPSE waj wajib ib menget mengetahu ahuii dan dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/ Spamkodok yang melekat pada Apendo/ Spamkodok. 20.7 Untuk Peserta yang be berbe rbentuk ko konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain. 21 Batas Batas Akhir Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

21.1 21.1

Penawa Penawaran ran harus harus disa disampa mpaika ikan n secar secara a elek elektro tronik nik melalui melalui aplikasi aplikasi SPSE SPSE kepada kepada Pokja Pokja ULP paling paling lambat sesuai waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.

21.2 21.2

Pokja Pokja ULP tidak tidak diperk diperkena enanka nkan n mengub mengubah ah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecu kecual alii : k da kah













































E. PEMBUKAAN, EVALUASI EVALUASI PENAWARAN DAN PENGUMUMAN PENGUMUMAN PERINGKAT PERINGKAT TEKNIS 22 Pembuk Pembukaan aan Penawaran

22.1 22.1

Pada Pada taha tahap p pemb pembuka ukaan an penawa penawaran ran,, Pokj Pokja a ULP ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO/S APENDO/Spamko pamkodok dok sesuai waktu yang yang telah telah ditetapkan.

22.2

Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

22.3 22.3

Berdas Berdasark arkan an ketera keteranga ngan n dari dari LPSE LPSE atau atau LKPP LKPP,, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan













































penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran biaya. 23.1.C) 23.1.C) Metode Metode evaluasi, evaluasi, kriteri kriteria, a, dan tata tata cara selain yang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan. 23.1.D) 23.1.D) Pokja ULP melakuka melakukan n evaluasi penawaran penawaran yang meliputi: a. evalua evaluasi si admini administr strasi asi;; b. evalua evaluasi si tekn teknis; is; dan c. eval evalua uasi si bia biaya ya.. 23.2 [Untuk [Untuk metode metode 2 (dua) (dua) file:] file:] 23.2.A) 23.2.A) Metode Metode evaluasi, evaluasi, kriteri kriteria, a, dan tata tata cara selain selain yang yang dise disebut butkan kan dala dalam m IKP tida tidak k diperbolehkan. 23.2.B) 23.2.B) Penawaran Penawaran dieval dievaluasi uasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan dan administrasi, persyaratan teknis.













































23.2.H).2) ULP tidak boleh menggugurkan menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi). 23.2.H).3) [Untuk seleksi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya, pagu angg anggar aran an,, biay biaya a tere terend ndah ah,, sete setela lah h penawaran file II dibuka, Pokja ULP melakukan evaluasi biaya dengan ketentuan sebagaimana butir 23.9] 23.3 23.3 Ketent Ketentuan uan umum dalam dalam mela melakuk kukan an evalu evaluasi asi sebagai berikut: a. Pokja Pokja ULP dila dilaran rang g menamb menambah, ah, mengu menguran rangi, gi, mengganti, mengganti, dan/atau dan/atau mengubah mengubah kriteria kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Dokumen Pemilihan Pemilihan ini; ini; b. Pokj Pokja a ULP ULP dan/ dan/at atau au pese pesert rta a dila dilara rang ng menambah, mengurangi, mengganti,













































adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/ dan/at atau au KPA, KPA, deng dengan an tuju tujuan an untu untuk k memenangkan salah satu peserta, maka: 1) pesert peserta a yang yang ditunj ditunjuk uk sebaga sebagaii calo calon n pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses proses evalua evaluasi si teta tetap p dilanj dilanjutk utkan an denga dengan n menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) apab apabil ila a tida tidak k ada ada pese pesert rta a lain lain sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada angka 2), maka seleksi seleksi dinyataka dinyatakan n gagal. gagal. 23.4 23.4 Evalua Evaluasi si Admini Administr strasi asi:: a. evaluasi evaluasi terhada terhadap p data adminis administrasi trasi hanya hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran penawaran dinyataka dinyatakan n memenuhi memenuhi persyaratan administrasi, apabila:













































dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak tidak perlu perlu dilam dilampirkan pirkan pada dokumen dokumen penawaran; 4) Pokja Pokja ULP ULP dapa dapatt melak melakuka ukan n klari klarifik fikasi asi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; 5) apabil apabila a hanya hanya ada 1 (satu (satu)) atau atau 2 (dua) (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 6) Ap Apab abil ila a tida tidak k ada ada pese pesert rta a yang yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal. 23.5 23.5 Evalua Evaluasi si Teknis Teknis:: a. Evaluasi Evaluasi teknis teknis dilakuk dilakukan an terhadap terhadap peserta peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. administrasi. b. Unsur-unsur Unsur-unsur yang yang dievaluas dievaluasii harus sesuai sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP. Evalua Evaluasi si pen teknis teknis dilak dilakuka ukan n deng















































pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun); 4) penila penilaian ian juga juga dila dilakuk kukan an terhad terhadap ap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya; 5) pengal pengalama aman n peru perusah sahaan aan pesert peserta a harus harus















































diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan; b) kual kualit itas as meto metodol dolog ogi, i, penil penilai aian an terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, uraian tugas,















































(team leader /co team leader ) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/ wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan dilakukan sebagai sebagai berikut berikut : (1) tidak tidak boleh boleh terjad terjadii tumpan tumpang g tindih (overlap (overlap ), ), bila terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu, (2) apabil apabila a terd terdapa apatt perhit perhitung ungan an















































ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP. (7) bulan bulan kerja kerja profes profesion ional al yang yang didapatka didapatkan n dari dari angka angka (3), (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka (6),















































tercantum dalam LDP. h. apabila apabila hanya hanya ada 1 (satu) (satu) atau atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses seleksi tetap dilanjutkan; dan i. Apabila Apabila tidak tidak ada peserta peserta yang lulus evaluasi evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal. 23.6 [Dalam [Dalam hal hal metode metode 2 (dua) (file) Pokja Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasi Hasill Eva Evalu luas asii pena penawa wara ran n file file I yan yang g pali paling ng sedikit memuat:

















































3) jenis pekerjaan pekerjaan yang tidak diberi diberi

















































Langsung Personil (remuneration (remuneration ); );

















































apabila apabila terdapat terdapat 2 (dua) atau atau lebih lebih peserta peserta

















































2) [Untuk [Untuk metode metode 2 (dua) (dua) file file: :

















































menyam menyampai paikan kan undan undangan gan kepada kepada peser peserta ta











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c) Tahap Tahap Pasca Pasca Konstr Konstruks uksii Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting, baik positif maupun negatif yaitu: (1) Persepsi Persepsi masyaraka masyarakat. t. (2) Demobilisa Demobilisasi si tenaga tenaga kerja. kerja. (3) Demobilisa Demobilisasi si alat berat dan peralatan peralatan.. (4) Pemutusa Pemutusan n hubungan hubungan kerja. kerja. (5) Pembersihan lahan pada lokasi konstruksi konstruksi bangunan. d) Tahap Tahap Opera Operasi si dan dan Pemelihara Pemeliharaan an Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting, baik positif maupun maupun negatif yaitu: yaitu:

(1) Pengo Pengoper perasi asian an bangu bangunan nan.. (2) Pemeli Pemelihar haraa aan n bangu banguna nan. n. (3) Perubahan ekosistem baik flora maupun fauna fauna di sekitar sekitar banguna bangunan. n. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap komponen lingkungan sehingga diwajibkan untuk disusun AMDAL harus melakukan lingkup lingkup pekerja pekerjaan an di di atas seluruhny seluruhnyaa (point (point A D), sedangkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap komponen lingkungan sehingga diwajibkan untuk disusun UKL/UPL hanya mela melaku kuka kan n lin ling gkup kup pek peker erja jaan an pada pada poin pointt D saja saja.. Penentuan hal tersebut berdasarkan Permen LH No. 5 Tahun 2012. –

Metodologi Pekerjaan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Konsultan dalam melaksan melaksanakan akan pekerjaa pekerjaan n tersebut tersebut di atas adalah: adalah: •

Melakukan pengumpulan pengumpulan data data mengenai mengenai kegiatan/rencana kegiatan/rencana kegiatan yang telah dan akan dilakukan meliputi tahap pra konstr konstruks uksi, i, konstr konstruks uksi, i, pasca pasca konstr konstruks uksi, i, operas operasii dan pemeliharaan.







































berupa data primer primer maupun data sekunder, sekunder, untuk dapat menentukan rona awal lingkungan, lingkungan, seperti yang tertuang tertuang di bawah ini yaitu: Rona Lingkungan Awal A. FISI FISIK K

1. Iklim a. Komponen Komponen iklim iklim meliputi meliputi tipe iklim, iklim, suhu, suhu, maksimum, maksimum, minimum, rata-rata), kelembaban curah hujan dan jumlah hari hujan, keadaan keadaan angin angin (arah dan kecepatan), kecepatan), intensitas radiasi matahari. b. Data periodik periodik bencana bencana (siklus (siklus tahuna tahunan), n), lima lima tahuna tahunan, n, dan sebagainya) seperti sering terjadi angin ribut, banjir tahunan, banjir bandang di wilayah rencana usaha usaha dan/atau dan/atau kegiatan. kegiatan. c. Data yang yang tersedi tersediaa dari stasiun stasiun meteor meteorolog ologii dan geofisika geofisika yang yang mewakili mewakili wilayah wilayah usaha usaha dan/atau dan/atau kegiatan tersebut. d. Kualitas Kualitas udara udara baik pada pada sumber sumber maupun maupun daerah sekitar sekitar wilayah wilayah rencana rencana usaha dan/atau dan/atau kegiatan. kegiatan. e. Polaiklim Polaiklim mikro, mikro, pola penye penyebaran baran bahan bahan pencema pencemarr udara secara umum maupun pada kondisi cuaca terburuk. f. Sumber Sumber kebising kebisingan an dan dan getaran, getaran, tingka tingkatt kebisinga kebisingan n serta periode kejadiannya. g. Kajian Kajian mengenai mengenai iklim dilengk dilengkapi api dengan dengan analisis analisis spasial peta-peta yang terkait dengan dengan kondisi kondisi iklim di di wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan dan sekitarnya. 2. Fisiograf rafi a. Topograf Topografii bentuk lahan lahan (morfologi), (morfologi), struktur struktur geologi geologi dan jenis tanah. b. Indikator Indikator lingkung lingkungan an yang berhubun berhubungan gan dengan dengan stabilitas geologis dan stabilitas tanah, terutama ditekankan bila terdapat gejala ketidakstabilan, dan harus diuraikan dengan jelas dan seksama (misal: longsor tanah, gempa, sesar, kegiatan-kegiatan vulkanis, dan sebagainya. sebagainya.







































spasial peta-peta peta-peta yang terkait dengan dengan kondisi kondisi fisiografi di wila wilay yah renc rencan anaa usa usaha ha dan/ dan/at atau au kegi kegiat atan an dan dan sekitarnya. 3. Hidr idrologi a. Karakteristik fisik sungai, sungai, pantai, pantai, danau/waduk, danau/waduk, rawa, (rawa pasang surut, rawa air tawar), b. Rata-rata Rata-rata debit debit dekade, bulanan, bulanan, tahunan, tahunan, c. Kadar Kadar sedimentasi sedimentasi (lumpur) (lumpur) dan dan tingkat erosi, erosi, d. Kondisi fisik daerah resapan resapan air permukaan dan dan air tanah e. Fluktuasi dan potensi potensi air tanah tanah (dangkal (dangkal dan dalam), f. Tingkat Tingkat penyediaa penyediaan n dan kebutuhan kebutuhan/pema /pemanfaata nfaatan n air untuk keperluan keperluan domestik dan non domestik. g. Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaa kebutuhan/pemanfaatan tan air untuk keperluan lainnya seperti pertanian, industri, dan lain-lain. h. Kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi mikrobiologi air mengacu pada baku mutu dan parameter kualitas air yang terkait dengan limbah yang akan keluar. i. Kajia Kajian n meng mengen enai ai hidrol hidrologi ogi dileng dilengka kapi pi denga dengan n anal analisi isiss spasial peta-peta peta-peta yang yang terkait dengan kondisi hidrologi di wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan dan sekitarnya. 4. Ruan Ruang, g, Lah Lahan an,, dan dan Tana Tanah h a. Inventar Inventarisasi isasi tata guna guna lahan dan dan sumber daya daya lainnya lainnya pada saat rencana usaha atau kegiatan diajukan dan kemungkinan potensi pengembangannya dimasa datang. b. Rencana pengembangan pengembangan wilayah, wilayah, rencana rencana tata tata ruang, ruang, rencana tata guna tanah, dan sumber daya alam lainnya lai nnya yang secara resmi atau belum resmi disusun oleh pemerintah setempat baik ditingkat kabupaten, propinsi propinsi atau nasiona nasionall di wilayah wilayah rencana rencana usaha atau kegiatan. c. Kemungk Kemungkinan inan adanya adanya konflik konflik atau pembata pembatasan san yang timbul antara rencana tata guna tanah dan sumber daya alam lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan/ penentuan lokasi bagi rencana usaha atau kegiatan.







































e. Kaji Kajian an meng mengen enai ai ruan ruang, g, laha lahan, n, dan dan tana tanah h dile dileng ngka kapi pi dengan analisis spasial peta-peta yang terkait dengan kondisi ruang, lahan, dan tan tanah di wila ilayah rencana usaha dan/atau kegiatan dan sekitarnya. Peta-peta yang mendukung analisis rona lingkungan awal awal menyajika menyajikan: n: 1. Ruang lingkup pada pada seluruh area yang yang terdampak terdampak akib akibat at ada adany nyaa renc rencan anaa usah usahaa dan/ dan/at atau au keg kegia iata tan n (contoh: DAS terdampak harus digambarkan dari hulu hingga hilir). 2. Penggambaran Penggambaran sesuai sesuai dengan dengan kaidah kaidah kartografis. kartografis. 3. Pencetak Pencetakan an pada kertas kertas minimal minimal A3. 4. Apabila skala peta tel telalu kecil atau tau tam tampilan lan rumit pada wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan, maka dapat dibuat indeks petanya dengan skala yang lebih besar. B. KUALIT KUALITAS AS AIR AIR •

1. Umum Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bidang pengairan, telah disusun standar-standar dalam baku mutu mutu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dewan standardisasi nasional (DSN) yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu:

-

Tata cara pelaksanaan pekerjaan Spesifikasi Metode Pengujian

Parameter Kualitas Air Sesuai S esuai Keperutukannya Keperutukannya Untuk mendapatkan sampel air yang baik dan refresentatif diperlukan beberapa persyaratan antara lain:

- Pemilihan lokasi yang tepat - metode pengawetan sampel yang tepat - metode pengambilan sampel yang memenuhi syarat Besarnya kadar unsur-unsur yang dianalisis dari suatu sampel yang diambil seharusnya sama dengan kadar unsur-unsur tersebut didalam sumber air pada waktu sampling, keadaan itu dapat dicapai apabila persyaratan tersebut diatas dipenuhi. Sistem pengambilan sampel air memegang peranan sangat penting dalam pemantauan kualitas air. Ketelitian pengujian dan ketepatan system pengambilan sampel air akan mempengaruhi data hasil







































yang baik akan terbuang percuma. Selain itu dikhawatirkan kesimpulan yang diambil juga akan salah. 2. Peren Perenca canaa naan n Lokasi Lokasi Penga Pengambi mbilan lan Sampe Sampell a. Pertimb Pertimbang angan an Keguna Kegunaan an Data Data Hal yang penting dalam perencanaan sistem pemantau pemantauan an kualitas kualitas air air adalah adalah pengumpu pengumpulan lan data data mengenai keadaan lingkungan daerah pengaliran sungai serta karakteristik dan pemanfaatan sumber air. Dalam penentuan lokasi sampling, perlu diketahui kegunaan data kualitas air yang akan dipantau. Kegunaan data dapat dapat terbagi dalam dua tujuan yaitu yaitu meliputi perencanaan dan penelitian, serta pengawasan pengawasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Perencanaan dan Penelitian Data kualitas air yang dapat digunakan untuk perencanaan dan penelitian diperoleh dari lokasi pengam pengambil bilan an sampe sampell yang yang sesua sesuaii dengan dengan tujuan tujuan pengembangan dan penelitian tersebut yang antara lain meliputi: - Sumber informasi mengenai potensi kualitas air yang tersedia untuk keperluan pengembangan sumber daya air pada saat ini dan masa yang akan datang.

- Penyelidikan dan pengkajian pengaruh lingkungan terhadap kualitas air dan pencemaran air. Pengawasan Kualitas Air Dalam penentuan lokasi untuk tujuan pengawasan kualitas air perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : - Perlindungan terhadap pemakai air.

- Pengawasan Pengawasan terjadinya terjadinya kasus pencemaran pencemaran di suatu suatu daerah tertentu.

- Perlindungan beban pencemaran yang dibuang melalui sungai ke laut. b. Pertimb Pertimbang angan an Peman Pemanfaa faatan tan Sumbe Sumberr Air Pemilihan Pemilihan lokasi lokasi sampel sampel banyak banyak dipenga dipengaruhi ruhi oleh oleh bermacam-macam kepentingan pemanfaatan sumber air tersebut. Pemanfaatan sumber air dihilir sungai lebih besar resiko pencemarannya dibandingkan









































air tanah yang berlokasi dekat dengan industri. Selain itu itu pemanfaatan tan su sumber aaiir se sebagai sarana transportasi bahan kimia untuk pertanian ataupun pengawet kayu mempunyai resiko pencemaran yang lebih besar daripada sumber air yang tidak digunakan sebagai alat transportasi sehingga diperlukan pemantauan kualitas air. c. Loka Lokasi si Peng Pengam ambi bila lan n Sampe Sampell Penentuan lokasi pengambilan sampel air pada air permukaan yang berasal dari daerah pengaliran sungai dan danau/waduk yang dimanfaatkan secara luas dan mempunyai potensi pencemaran yang tinggi. Lokasi pengambi pengambilan lan sampel sampel pada suatu suatu DPS, danau/wad danau/waduk uk perlu ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui kualitas air secara alamiah dan perubahan kualitas air yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. •

Lokasi pengambilan sampel air dilakukan pada 5 (lima (lima)) lokas lokasii haru haruss mewa mewaki kili li area area-a -are reaa seba sebaga gaii berikut : 1. Sumber Sumber air air alamiah alamiah,, yaitu yaitu lokasi lokasi dihulu dihulu sungai sungai yang belum mengalami perubahan oleh kegiatan manusia. 2. Sumber Sumber air air tercem tercemar, ar, yaitu yaitu lokas lokasii pada pada tempat tempat yang telah mengalami perubahan atau tercemar, atau setelah melalui suatu daerah pemukiman, industri, pertanian, dan kegiatan Pekerjaan. 3. Sumbe Sumberr air yang yang dima dimanfa nfaatk atkan an,, untuk untuk perlindungan terhadap pemakai sumber air diperlukan pula lokasi pengukuran pada setiap pemanfaatan sumber air antara lain sumber air minum, industri, irigasi, perikanan, rekreasi dan lain-lain.









































Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menetapkan menetapkan kriteria mutu air yang yang terbagi atas empat empat (4) klasifikasi mutu air sebagai berikut: a. Kela Kelass Satu Satu (I): (I): Air Air yang peru perunt ntuk ukan anny nyaa dapa dapatt digunakan untuk air baku, air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. b. Kelas Kelas Dua Dua (II): (II): Air yang yang peruntu peruntukanny kannyaa dapat dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. c. Kelas Tiga iga (II (III): Air yang peruntuk tukan dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar peternakan, air untuk mengairi pertanaman, pertanaman, dan atau atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang dengan kegunaan tersebut d. Kela Kelass Empa Empatt (IV (IV): Air Air yang peru eruntuk ntukaan dapa dapatt digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan yang lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut •

•

•

Pengujian sampel air diuji pada parameter-parameter yang disesuaikan dengan kelas mutu air berdasarkan usaha dan/atau kegiatan terkait. Seba Sebara ran n penga pengamb mbil ilan an samp sampel el haru haruss menda mendapa patt persetuju persetujuan an dari direksi direksi dan setiap setiap sampel sampel dilakukan dilakukan pengukuran pengukuran titik tit ik koordinat. Baku mutu air mengacu pada Perda Kaltim Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.









































mewakili area-area sebagai berikut, yaitu: a. Daerah Daerah alami, alami, yaitu yaitu lokasi lokasi sebelum sebelum/dilua /diluarr yang yang belum belum mengalami perubahan oleh kegiatan manusia. b. Loka Lokasi si kegiat kegiatan an kons konstru truksi ksi,, yaitu yaitu loka lokasi si pada pada tempat tempat yang yang tela telah h menga mengalam lamii rencan rencanaa usah usahaa dan/a dan/atau tau kegiatan. c. Loka Lokasi si pemuki pemukiman man pendud penduduk. uk. •

Parameter lainnya dapat ditambahkan apabila dianggap perlu dan berhubungan langsung dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

•

Pengambilan sampel dilakukan pada 5 (lima) lokasi denga dengan n penye penyeba baran ran yang yang merata merata di lokasi lokasi renca rencana na usaha dan/atau kegiatan.

•

Seba Sebara ran n penga pengamb mbil ilan an samp sampel el haru haruss menda mendapa patt persetuju persetujuan an dari direksi direksi dan setiap setiap sampel sampel dilakukan dilakukan pengukuran pengukuran titik tit ik koordinat.

•

Baku mutu udara mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

•

Hasi Hasill anal analis isis is labo labora rato tori rium um dilampirkan dalam laporan.

dan dan

doku dokume ment ntas asii

D. KUALITAS KUALITAS TANAH

Aspek-aspek yang dipelajari dalam hubungannya dengan komponen tanah meliputi sifat, kimia tanah, tingkat bahaya erosi dan sedimentasi. Sifat fisik tanah yang dianalisi adalah tekstur tanah, struktur tanah, porositas, warna tanah, permeabilitas, konsistensi. Sedangkan sifat kimia tanah yang dianalisis adalah reaksi tanah (pH), kapasitas tukar kation, bahan organic, tanah, kejenuhan









































harus harus mendapat mendapat perse persetujua tujuan n dari direks direksii dan setiap setiap sampel dilakukan dilakukan pengukuran titik koordinat. •

Hasil analisis laboratorium dilampirkan dalam laporan.

dan

dokumentasi

E. BIOLO BIOLOGI GI

1. Flora a. Peta zona biogeokli biogeoklimatik matik dari vegetasi vegetasi alami alami yang yang meliputi tipe vegetasi, sifat-sifat dan kerawanan berada dalam wilayah rencana rencana usaha atau atau kegiatan. b. Uraian Uraian tentang tentang jenis-jenis jenis-jenis vegetasi vegetasi dan ekosistem ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah rencana usaha atau kegiatan. c. Uraian Uraian tenta tentang ng keuni keunikan kan dari dari vege vegetas tasii dan ekosistemnya yang berada pada wilayah rencana usaha usaha dan/atau dan/atau kegiatan. kegiatan. 2. Fauna a. Taksiran Taksiran kelimpaha kelimpahan n dan dan keraga keragaman man fauna, fauna, habitat, habitat, penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya (ternak) serta satwa dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah rencana usaha atau kegiatan. b. Taksiran Taksiran penyebara penyebaran n dan kepadata kepadatan n populasi populasi hewan hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan, atau sumber hama dan penyakit. c. Perikehid Perikehidupan upan hewan hewan penting penting diatas, diatas, termasu termasuk k cara cara perkembangbiakan, siklus dan neraca hidupnya, cara pemijahan, cara bertelur dan beranak, cara memelihara anaknya, perilaku dalam daerah dan teritorialnya.









































Pengambilan Sampel Air Untuk Pengujian Parameter Biota Perairan (Plankton, Benthos, Nekton) Parameter biota perairan merupakan parameter yang penting dalam penentuan penentuan kualitas air, air, karena kualitas air air berdampak langsung terhadap kehidupan organisme akuatik. Adanya perubahan kualitas air yang diakibatkan oleh limbah maka akan mengubah komposisi organisme akuatik. Lokasi pengambilan sampel parameter biologi tidak jauh dari lokasi pengambilan sampel air untuk pemeriksaan fisik dan kimia agar korelasinya mudah didapatkan. Pemilihan lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan memperhatikan memperhatikan kondisi perairan (sungai, danau dan pantai) Di sungai, sungai, lokasi lokasi pengambilan pengambilan sampel sampel dipilih sebelum sebelum dan sesud sesudah ah titik titik masuka masukan n limba limbah. h. Bila Bila memun memungk gkink inkan an pengambilan sampel dilakukan dikedua sisi sungai, karena di sungai-sungai yang lebar tidak terjadi pengadukan air sungai secara lateral. Sedangkan sungai yang tidak terlalu besar, dimana pengadukannya cukup merata, pengukuran populasi biota perairan dilakukan dengan pengambilan sampel secara periodek pada tengah-tengah sungai dengan kedalaman 0,5 sampai 1 meter dari permukaan air. • Biota perairan yang diamati jenis dan keanekaragaman plankton, benthos, nekton. Kelimpahan plankton, benthos, kelimpahan nekton. •

Pengambilan sampel dilakukan pada 5 (lima) lokasi dengan penyebaran yang merata di lokasi kegiatan.

•

Sebaran pengambilan sampel harus mendapat mendapat persetujuan persetujuan dari direksi dan setiap sampel dilakukan dilakukan pengukuran pengukuran titik koordinat.

•

Hasil analisis laboratorium dan dokumentasi dilampirkan dalam laporan.

F. KOMPO KOMPONEN NEN SOSI SOSIAL AL

Pengamatan terhadap aspek social, ekonomi, budaya dan











































c. d. e. f. g.

penduduk. Angk Angkat atan an ker kerja ja pro produ dukt ktif if Ting Tingka katt kela kelahi hira ran n Ting Tingka katt kem kemat atia ian n kas kasar ar Ting Tingka katt kema kemati tian an bay bayi Pola Pola perk perkemb embang angan an pendud penduduk uk

2. Ekonomi a. Kesemp Kesempata atan, n, kerja kerja dan berus berusaha aha b. Pola Pola pemili pemilika kan n dan peng pengua uasaa saan n sumber sumberday dayaa alam alam c. Tingk Tingkat at penda pendapa patan tan pendud penduduk uk d. Prasarana Prasarana dan sarana sarana pereko perekonomia nomian n (jalan, (jalan, pasar pasar,, pelabuhan, perbankan, pusat pertokoan) e. Pola Pola pemen pemenfaa faatan tan sumb sumberd erday ayaa alam. alam. 3. Budaya a. Kepemilika Kepemilikan n tanah tanah (tanah (tanah pribad pribadi, i, tanah tanah adat, sewa) b. Pran Pranat ataa sosi sosial al atau atau lem lemba baga ga-le -lemb mbag agaa kema kemasy syaarakatan yang tumbuh dikalangan masyarakat. c. Adat istiadat istiadat dan dan pola kebiasaa kebiasaan n yang yang berlaku berlaku d. Proses Proses sosia sosiall (kerjasa (kerjasama, ma, akomoda akomodasi, si, konflik) konflik) dikalangan masyarakat. e. Akulturas Akulturasi, i, asimila asimilasi, si, dan integrasi integrasi dari berbagai berbagai kelompok masyarakat. f. Kel ok-ke ok-kelom lompok pok dan ani i sosial sosial











































adalah Dokumen Lingkungan Lingkungan Sumur Sumur Dalam Dalam KIPI Maloy Maloy

13. 13.

Peral eralat atan an,, Mate Materi rial al,, Personil dan Fasilitas dari Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan

Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa: a). Laporan dan Data Data Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila ada) dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa. b).Akomodasi b).Akomodasi dan Ruangan Ruangan Kantor Kantor Akomodasi dan ruangan kantor tidak disediakan oleh Pengguna Jasa dan harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri dengan cara sewa. c). Staf Pengawas/Pend Pengawas/Pendamping amping Pengguna Jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi. d).Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa

- Dukungan administrasi dan surat menyurat. - Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan, penyedia jasa dapat menggunakan ruang rapat yang ada pada kantor











































(conflict of interest ) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia 3. Kewenangan Kewenangan anggota anggota penyedia penyedia adalah adalah ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap Pengguna Jasa. 16.

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

17.

Personil

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan delapan puluh) hari kalender. kalender.

Posisi

Kualifikasi

Orang/ Bulan

Tenaga Ahli 1. Ketua

Tim (Team Leader) Ahli Lingkungan

Tenaga ahli bertindak sebagai 1 Orang/ Ketua Tim, Minimal Sarjana S1 6 Bulan berpendidikan Sarjana Teknik Lingkungan/Sipil/ Pengairan, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi luar negeri atau perguruan tinggi swasta diakreditasi atau yang telah lulus ujian Ketua Tim harus berpengalaman dalam











































2.

Ahli Ilmu Tanah

3.

Ahli Biologi

Tenaga ah ahli in ini tidak wajib 1 Orang/ memil emilik ikii serti ertifi fika katt keahl eahlia ian n 3 Bula Bulan n Ling Lingku kung ngan an Hidu Hidup p masi masih h berla berlaku ku dan dan atau atau sert sertaa memi memilik lik Serti Sertifik fikat at Das Dasar-d ar-das asaar AMDA AMDAL L, Serti ertifi fik kat Penyusun AMDAL yang di keluarkan Lembaga, institusi tera terakr kred edit itas asii Tenag Tenagaa ahli ahli yang yang disyaratkan adalah Sarjana strata I (SI) Pertan Pertanian ian lulusa lulusan n unive universit rsitas/ as/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, berpengalaman efektif pada bidangnya minimal 5 (lima) tahun. Tenaga ahli ini dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim. Tenaga ah ahli in ini tidak wajib memiliki sertifikat keahlian Ling Lingku kung ngan an Hidu Hidup p masi masih h berla berlaku ku dan dan atau atau ser serta ta memi memilik likii Serti Sertifi fika katt Das Dasar-d ar-das asaar AMDA AMDAL L, Serti ertifi fik kat Penyusun AMDAL yang di keluarkan Lembaga, institusi tera terakr kred edit itas asii Tenag Tenagaa ahli ahli yang yang

1 Orang/ 3 Bula Bulan n











































(SI) Sospol/Ekonomi/Pertanian, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah telah lulus ujian ujian negara negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, berpengalaman efektif pada bidangnya minimal 5 (lima) tahun. Tenaga ahli harus memiliki keahlian tentang ilmu biologi dalam kaitannya dengan studi tentang AMDAL. Tenaga ahli ini dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

Tenaga Pendukung

1. Admi dminist nistrrasi asi

18.

Jadw adwal /T /Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Ten Tenaga aga pend pendu ukung kung ini ini min minim imal al lulusan SMA yang telah berpengalaman dalam inventarisasi data dan mengoperasikan komputer, minimal mahir dalam pengoperasian MS Office.

1 Orang/ 6 Bulan

Penye Penyedia dia Jasa Jasa harus harus membu membuat at Jadwa Jadwall Pelak Pelaksan sanaa aan n Pekerjaan/ Kegiatan Kegiatan yang antara lain paling sedikit memuat : 1. Jenis/b Jenis/buti utir-b r-buti utirr pekerja pekerjaan an yang yang dilakuk dilakukan an 2. Diagram batang yang menunjukkan waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan jenis pekerjaan dengan satuan kolom waktu mingguan)













































7).Penyusuna 7). Penyusunan n rencana kerja bulan bulan berikutnya. Laporan harus diserahkan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan. Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pemba pembahas hasan an Lapor Laporan an Penda Pendahul hulua uan n dimasu dimasukka kkan n dalam dalam Laporan Antara. Jumlah laporan yang diserahkan: 3 (tiga) buku. 20.

Rencana Mutu Kontrak (RMK)

Rencana Mutu Kontrak ( Quality Assurance ), memuat : Pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan secara rinci untuk menjamin menjamin mutu proses proses pelaksan pelaksanaan aan pekerjaan pekerjaan sehingga sehingga didapatkan keluaran yang diharapkan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK). Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak SPMK diterbitkan. Jumlah laporan yang diserahkan: 3 (tiga) buku.

21

Laporan Bulanan

Laporan Bulanan, memuat :













































Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum kontrak berakhir. Jumlah Jumlah laporan laporan yang yang diserahka diserahkan: n: 3 (tiga) (tiga) buku. buku. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap komponen lingkungan sehingga diwajibkan AMDAL menyusun Laporan Kerangka Acuan ANDAL. Sedangkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap komponen lingkungan sehingga perlu UKL/UPL menyusun Laporan Antara. 23.

Lapo aporan RKL dan RPL / Konsep Laporan Akhir

- Laporan RKL dan RPL memuat keseluruan temuan yang diperoleh dari hasil analisis sesuai dengan Kerangka Acuan ANDAL dan disusun menurut kerangka laporan yang telah diajukan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Laporan RKL dan RPL harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 rangkap selambat-lambatnya 2 (dua)













































dokume dokumen n AMDA AMDAL L atau atau dokum dokumen en UKL/UPL UKL/UPL harus harus diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak sebanyak 3 rangkap rangkap selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum dipresentasikan dan dinilai ditetapkan oleh Komisi Penilai AMDAL. Dokumen ini diangggap selesai setelah mendapat pengesa pengesahan han dari Komisi Komisi Teknis Teknis Penilai Penilai AMDAL. AMDAL. Jumlah laporan laporan yang diserahkan: 3 (tiga) buku. •

Laporan Laporan Ringkas Ringkas,, mencakup mencakup informa informasi si kegiatan kegiatan secara secara ringkas dan jelas serta menyeluruh dari hasil studi AMDAL / UKL/UPL. Jumlah laporan yang diserahkan: 3 (tiga) buku.

•

Laporan Penunjang, yang terdiri dari: a. Lapor Laporan an Sosial Sosial Ekono Ekonomi mi dan Buda Budaya ya b. Laporan Laporan Survey dan dan Analisa Laborato Laboratorium rium c. Dokumenta Dokumentasi si Kegiatan Kegiatan Lapangan Lapangan (Album (Album Foto) Jumlah Jumlah masing-ma masing-masing sing laporan laporan yang diserahka diserahkan: n: 3 (tiga) (tiga)













































dalam kontrak serta menganut sistem penyetaraan. 3. Penyedia Penyedia tetap tetap bertangg bertanggungja ungjawab wab atas atas bagian bagian pekerjaa pekerjaan n yang dikerjakan oleh sub-penyedia. 4. Masing-mas Masing-masing ing anggota anggota KSO KSO akan melakuk melakukan an pengawas pengawasan an penuh terhadap semua aspek pelaksanaan. 28.

Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpu Pengumpulan lan Data Lapang Lapangan an harus harus memenuhi memenuhi persyara persyaratan tan dengan mengacu pada SNI atau Standar lainnya yang berlaku.

29.

Alih Penget getahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada: -

Staf Pejabat Pelaksana Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang berkompeten di bidang













































7

Laporan Ringkas

Buku

3

8

Laporan Kajian Sosial, Ekonomi & Budaya

Buku

3

9

Laporan Survey & Analisa Laboratorium

Buku

3

10

Dokumentasi Kegiatan Lapangan (Album Foto)

Buku

3

11

Back Up Laporan La poran dala m Hardisk Eksternal 1000 GB

Unit

1

*) : Usaha Usaha dan/at dan/atau au kegiat kegiatan an Memili Memiliki ki Berdam Berdampak pak Penting Penting (diwaji (diwajibka bkan n AMDAL) AMDAL) **) : Usaha Usaha dan/a dan/atau tau kegia kegiatan tan Memilik Memilikii Tidak Berd Berdamp ampak ak Pentin Penting g (tidak (tidak diwajib diwajibkan kan AMDA AMDAL, L, namun namun perlu UKL/UPL)

Sam Samarin rinda, da, Febr Febru uari ari 2016 2016 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG SUMBER DAYA AIR















































1

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN LAMPIRAN 1 A: SURAT PENAWARAN 1 (SATU) FILE A. BENTUK BENTUK SURAT PENAWARAN PENAWARAN PESERTA PESERTA BADAN BADAN USAHA/KEMI USAHA/KEMITRAAN TRAAN (KSO) [KO [KOP SURA SURAT T BA BADAN DAN USAH USAHA A ]

CONTOH















































1) Daftar Riwayat Riwayat Hidup personil yang yang diusulkan; 2) Surat pernyataan pernyataan kesediaan kesediaan untuk ditugaska ditugaskan n dari personil personil yang diusulkan; d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan] 3) Dokume Dokume Penawara Penawaran n Biaya Biaya yang yang terdiri terdiri dari: a. Rekapi Rekapitul tulasi asi Penawa Penawaran ran Biaya Biaya b. Rincian Rincian Biaya Biaya Langsung Langsung Personil Personil (remunerat (remuneration) ion) c. Rincia Rincian n Biaya Biaya Lang Langsun sung g Non-Per Non-Person sonil il (direct (direct reimburseable cost )















































B. DOKUM DOKUMEN EN PENAWA PENAWARAN RAN TEKNIS TEKNIS (i) (i) BENT BENTUK UK DATA DATA ORGA ORGANI NISA SASI SI PERU PERUSA SAHA HAAN AN CONTOH















































4

(ii) BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KER KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TAHUN TERAKH TERAKHIR IR CONTOH

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) (SEPULUH) TAHUN TERKAHI TERKAHIR R Pengguna















































5

(iii (iii)) BENT BENTUK UK URAI URAIAN AN PENG PENGAL ALAM AMAN AN KERJ KERJA A SEJ SEJEN ENIS IS 10 (SEP (SEPUL ULUH UH)) TAHUN TERAKHIR CONTOH

URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR 1. Pengguna Jasa

:

















































6

















































7

















































8

















































9

















































10

(viii)

BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 1











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1.

LING LINGKUP KUP PEKE PEKERJ RJAA AAN N Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2.

HUKUM HUKUM YANG YANG BERL BERLAK AKU U Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Republik Indonesia.

3.

ITIK ITIKAD AD BAIK BAIK a. Para pihak bertindak berdsarkan berdsarkan asas saling percaya yang disesuaikan disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat terdapat dalam SPK. b. Para pelaku setuju untuk untuk melaksanakan melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan menonjolkan kepentingan kepentingan masing-masing pihak. c. Apabila selama selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, dirugikan, maka diupayakan tindakan tindakan yang terbaik untuk untuk mengatasi keadaan tersebut.

4.

PENYED PENYEDIA IA JASA JASA KONSUL KONSULTAN TANSI SI MANDIR MANDIRII Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan dilakukan

5.

HARGA SPK a. KPA membayar membayar kepada kepada penye penyedia dia atas atas pelaksa pelaksanaa naan n pekerja pekerjaan an dalam dalam SPK sebesar sebesar harga harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya biaya overhead serta biaya asuransi. c. Rincian Rincian harga harga SPK sesuai sesuai denga dengan n rincia rincian n yang yang tercantu tercantum m dalam dalam Rincian Rincian Angga Anggaran ran dan Biaya Biaya (RAB) (RAB) (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum) . sum) .

6.

HAK KEPEMI KEPEMILIK LIKAN AN KPA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang yang terkait langsung atau disediakan disediakan sehubungan sehubungan dengan jasa yang diberikan diberikan oleh oleh Penyedia Penyedia Jasa Konsultansi Konsultansi kepada kepada KPA. Jika diminta diminta oleh KPA maka Penyedia Penyedia Jasa Konsult Konsultansi ansi berkewajiba berkewajiban n untuk membantu membantu secara optimal optimal pengalihan pengalihan hak kepemilikan kepemilikan tersebut kepada KPA sesuai dengan dengan hukum yang yang berlaku. Hak kepemilikan kepemilikan atas atas peralatan peralatan dan barang/bahan barang/bahan yang disediaka disediakan n oleh KPA tetap pada KPA, dan semua semua peralatan peralatan tersebut tersebut harus dikembalikan dikembalikan kepada KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Penyedia Jasa Konsultansi. Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7.

JADWAL a. SPK ini berlaku berlaku efektif efektif pada pada tanggal penand penandatang atanganan anan oleh oleh para pihak pihak atau pada pada tanggal yang yang ditetapka ditetapkan n dalam SPMK. b. Waktu pelaksa pelaksanaan naan SPK adalah adalah sejak sejak tanggal tanggal mulai mulai kerja kerja yang yang tercantu tercantum m dalam dalam SPMK. SPMK. c. Penyedia Penyedia harus menyelesa menyelesaikan ikan pekerjaan pekerjaan sesuai sesuai jadwal yang ditentukan ditentukan.. d. Apabila penyedia penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan keadaan diluar diluar penge pengend ndal alia iann nnya ya dan dan penye penyedi dia a telah telah melapo melaporka rkan n kejad kejadia ian n terseb tersebut ut kepa kepada da KPA, KPA, maka maka KPA dapat dapat mela melaku kukan kan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8.

ASURANSI NSI a. Penyedia wajib wajib menyediakan menyediakan asuransi asuransi sejak SPMK sampai sampai dengan dengan tanggal selesainya selesainya pemeliharaan pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan peralatan yang yang mempunyai risiko risiko tinggi terjadinya terjadinya kecelakaan, kecelakaan, pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan, serta pekerja pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat dapat diduga; dan 2) pihak ketiga ketiga sebagai sebagai akibat akibat kecelakaan kecelakaan di tempat kerjanya. b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan diperhitungkan dalam dalam penawaran penawaran dan termasuk dalam harga harga SPK.

9.

PENUGA PENUGASAN SAN PERSON PERSONIL IL Penyedia Penyedia Jasa Jasa Konsultansi Konsultansi tidak tidak diperboleh diperbolehkan kan menugaskan menugaskan personil personil selain selain personi personill yang telah disetuju disetujuii oleh KPA untuk untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO Penyedia berkewajib berkewajiban an untuk untuk melind melindungi ungi,, membebaska membebaskan, n, dan menanggung menanggung tanpa batas KPA beserta beserta instansi instansinya nya a. Penyedia terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan dikenakan terhadap KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut tersebut disebabkan kesalahan atau atau kelalaian berat KPA) sehubungan dengan klaim klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara







































3) kehilangan atau kerusakan harta harta benda, dan dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA. membatasi kewajiban penanggungan penanggungan dalam syarat ini. c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi 11.

PEMELIHARAA PEMELIHARAAN N LINGKUNGAN LINGKUNGAN Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

12.

PENGAWASAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSA PEMERIKSAAN AN KPA berwenang berwenang melakukan melakukan pengawasan pengawasan dan pemeriks pemeriksaan aan terhadap terhadap pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan yang yang dilaksanakan dilaksanakan oleh oleh penyedia. penyedia. Apabila Apabila diperlu diperlukan, kan, KPA dapat memerintah memerintahkan kan kepada kepada pihak ketiga untuk untuk melakukan melakukan pengawasan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13.

LAPORAN LAPORAN HASIL PEKERJAAN PEKERJAAN pekerjaan dilakukan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan menetapkan volume volume pekerjaan atau kegiatan yang a. Pemeriksaan pekerjaan telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil p emeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pek erjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Laporan harian harian berisi: c. Laporan 1) penempatan penempatan tenaga tenaga kerja kerja untuk untuk tiap tiap macam tugasn tugasnya; ya; 2) jenis, jenis, juml jumlah ah dan kond kondisi isi peral peralata atan; n; 3) jenis jenis dan kuantitas kuantitas pekerjaan pekerjaan yang yang dilaksan dilaksanakan; akan; 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 5) catatan-c catatan-catata atatan n lain yang berkenaan berkenaan dengan dengan pelaksan pelaksanaan. aan. diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui disetujui oleh wakil KPA. d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. ditonjolkan. f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. pelaksanaan kegiatan, KPA membuat foto-foto foto-foto dokumentasi dokumentasi pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan di lokasi g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan. pekerjaan.

14.

WAKTU PENYELESAIA PENYELESAIAN N PEKERJAAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan diputuskan lebih awal, penyedia penyedia berkewajiban berkewajiban untuk memulai memulai pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pada Tanggal Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. b. Jika pekerjaan pekerjaan tidak selesai selesai pada Tanggal Tanggal Penyelesaian Penyelesaian bukan akibat akibat Keadaan Keadaan Kahar atau Peristiwa Peristiwa Kompensasi Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. c. Jika keterlambatan keterlambatan tersebut tersebut semata-mata disebabkan disebabkan oleh oleh Peristiwa Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda Denda atau ganti ganti rugi tidak tidak dikenakan jika jika Tanggal Penyelesaian Penyelesaian disepakati disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanja diperpanjang. ng. d. Tanggal Tanggal Penyeles Penyelesaian aian yang yang dimaksud dimaksud dalam ketentua ketentuan n ini adalah adalah tanggal tanggal penyelesai penyelesaian an semua pekerja pekerjaan. an.

15.

SERAH TERIMA TERIMA PEKERJAAN PEKERJAAN penyedia mengajukan permintaan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia penyerahan pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA meminta kepada PA/KPA menugaskan Pejabat c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, memperbaiki/menyelesai kannya, atas perintah KPA. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh d. KPA menerima pekerjaan setelah seluruh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

16. PERPAJAKAN PERPAJAKAN Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.







































18. PENYELESAIAN PERSELISIHAN KPA dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan pekerjaan ini. ini. Jika perselisi perselisihan han tidak tidak dapat diselesaik diselesaikan an secara musyawar musyawarah ah maka perselisih perselisihan an akan diselesai diselesaikan kan melalui melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Republik Indonesia. 19. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. dilaksanakan apabila disetujui oleh oleh para pihak, meliputi: meliputi: b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam dalam SPK sehingga mengubah 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh lingkup lingkup pekerjaan dalam dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan p ekerjaan; perubahan harga SPK akibat akibat adanya perubahan perubahan pekerjaan pekerjaan dan/atau dan/atau perubahan perubahan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan. pekerjaan. 3) perubahan kepentingan perubahan perubahan SPK, PA/KPA dapat dapat membentuk membentuk Pejabat Pejabat Peneliti Peneliti Pelaksanaan Pelaksanaan kontrak kontrak atas usul KPA. c. Untuk kepentingan 20. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk untuk meminta meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. penunjang. KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian Penyelesaian harus harus dilakukan melalui adendum adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah mengubah Masa Masa SPK. pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang b. KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan diajukan oleh penyedia. 21. PERISTIWA PERISTIWA KOMPENSASI KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) KPA mengubah mengubah jadwal jadwal yang yang dapat mempeng mempengaruhi aruhi pelaksanaan pelaksanaan pekerja pekerjaan; an; 2) keterlambat keterlambatan an pembaya pembayaran ran kepada kepada penyed penyedia; ia; 3) KPA tidak memberika memberikan n gambar-gambar, gambar-gambar, spesifikasi spesifikasi dan/atau dan/atau instruksi instruksi sesuai jadwal jadwal yang dibutuhkan; dibutuhkan; 4) penyedia penyedia belum belum bisa bisa masuk ke lokas lokasii sesuai sesuai jadwal; jadwal; 5) KPA menginstru menginstruksikan ksikan kepada kepada pihak penyedia penyedia untuk untuk melakukan melakukan pengujian pengujian tambahan tambahan yang setelah setelah dilaksanaka dilaksanakan n pengujian ternyata tidak ditemukan k erusakan/kegagalan/penyimpan erusakan/kegagalan/penyimpangan; gan; 6) KPA memerintah memerintahkan kan penundaan penundaan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan; pekerjaan; 7) KPA memerintah memerintahkan kan untuk untuk mengatasi mengatasi kondisi kondisi tertentu tertentu yang tidak tidak dapat diduga diduga sebelumnya sebelumnya dan disebabka disebabkan n oleh KPA; 8) keten ketentu tuan an lain lain dal dalam am SPK. SPK. pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian penyelesaian pekerjaan maka b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran KPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat akibat Peristiwa Kompensasi. d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. e. Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi, penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi. f. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. Penghentian an kontrak karena karena keadaan kahar dilakukan dilakukan secara secara tertulis tertulis oleh KPA dengan dengan disertai alasan alasan pengentian pengentian b. Penghenti kontrak dimaksud dihentikan,, maka KPA wajib membayar membayar kepada kepada penyedia penyedia sesuai sesuai dengan prestasi prestasi pekerjaa pekerjaan n yang yang telah telah c. Dalam hal SPK dihentikan dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi demobilisasi personil. personil. dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak KPA. d. Pemutusan SPK dapat dilakukan Mengesamp amping ingkan kan dari dari Pasal Pasal 1266 1266 dan dan 1267 1267 Kitab Kitab Undan Undang-Un g-Undan dang g Hukum Hukum Perdat Perdata, a, pemutu pemutusan san SPK melalu melaluii e. Menges pemberitah pemberitahuan uan tertuli tertuliss dapat dilakukan dilakukan apabila: apabila: 1) berdasarkan berdasarkan penelit penelitian ian KPA, Penyedia Penyedia tidak tidak akan mampu menyelesai menyelesaikan kan keseluruhan keseluruhan pekerjaan pekerjaan walaupun walaupun diberikan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 2) setelah setelah diberikan diberikan kesemp kesempatan atan menyel menyelesai esaikan kan pekerjaan pekerjaan sampai sampai dengan dengan 50 (lima (lima puluh) puluh) hari hari kalender kalender sejak sejak masa masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Penyedia tidak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 3) penyedia penyedia lalai/ci lalai/cidera dera janji dalam dalam melaksanakan melaksanakan kewajiban kewajibannya nya dan tidak memperbaik memperbaikii kelalaiann kelalaiannya ya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 4) dia berada berada dalam dalam keadaan keadaan paili pailit; t;







































program mutu serta tanpa persetujuan persetujuan KPA/Pengawas KPA/Pengawas Pekerjaan (apabila ada); 7) KPA tidak tidak menerbitkan menerbitkan SPP SPP untuk pembayar pembayaran an tagihan tagihan angsuran angsuran sesuai sesuai dengan yang yang disepakati disepakati sebagaim sebagaimana ana tercantum dalam SPK; 8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan dugaan KKN dan/atau dan/atau pelanggaran pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi instansi yang berwenang. pemutusan SPK dilakukan dilakukan karena karena kesalahan kesalahan penyedia penyedia:: f. Dalam hal pemutusan 1) penyedia penyedia meluna melunasi si uang muka (apabil (apabila a diberikan diberikan); ); 2) penyedia penyedia membaya membayarr denda denda keerlambata keerlambatan n (apabila (apabila sebelum sebelum diputus diputus kontrak kontrak diberi diberikan kan kesempatan kesempatan untuk untuk menyelesakan pekerjaan); dan/atau 3) penyed penyedia ia dimas dimasukk ukkan an dalam dalam Daftar Daftar Hitam. Hitam. Dalam hal pemutus pemutusan an SPK dilaku dilakukan kan karena karena KPA terlib terlibat at penyim penyimpan pangan gan prosed prosedur, ur, melakuk melakukan an KKN dan/at dan/atau au g. Dalam pelanggaran pelanggaran persainga persaingan n sehat dalam pelaksana pelaksanaan an pengadaan, pengadaan, maka KPA dikenakan dikenakan sanksi sanksi berdasarkan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN PEMBAYARAN oleh KPA, dengan ketentuan: a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh 1) penyedia telah mengajukan mengajukan tagihan tagihan disertai disertai laporan laporan kemajuan kemajuan hasil hasil pekerjaan; 2) pembay pembayara aran n dilakuk dilakukan an dengan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran pembayaran harus harus dipoton dipotong g denda (apabil (apabila a ada) dan pajak; pajak; setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) perseratus) dan Berita Acara penyerahan b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan diterbitkan. dari penyedia harus c. KPA dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) . dalam perhitungan angsuran, angsuran, tidak akan menjadi alasan alasan untuk menunda pembayaran. pembayaran. d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. perselisihan. 24. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajibankewajiban-kewaji kewajiban ban penyedia penyedia dalam SPK ini. KPA mengenakan mengenakan Denda dengan dengan memotong angsuran angsuran pembayaran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 25. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia Jasa Konsultansi dilarang dilarang untuk mengalihkan mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (merger (merger ), ), konsolidasi, konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya. 26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia Jasa Konsultansi Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan satuan kerja KPA telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. ini.







































LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Kontrak ini harus harus mempunyai mempunyai arti atau atau tafsiran tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut : 1.1 1.1

Jasa Jasa Kon Konsu sult ltans ansii ada adala lah h jasa jasa laya layana nan n prof profes esio iona nall yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware (brainware ). ).

1.2

Penggu Pengguna na Angg Anggara aran n yang yang sela selanju njutny tnya a diseb disebut ut PA PA adalah Pejabat pe pemegang ke kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3

Kuasa Kuasa Penggu Pengguna na Anggara Anggaran/K n/Kuas uasa a Penggun Pengguna a Barang Barang yang yang selanj selanjutn utnya ya diseb disebut ut KPA KPA adalah adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4

Pejaba Pejabatt Pemb Pembuat uat Komit Komitmen men yang yang sela selanju njutny tnya a dise diseb but KPA KPA adal adalah ah peja pejaba batt yan yang g be bertan rtangg ggun ung g jawab atas pelaksanaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.5

Paniti Panitia/P a/Peja ejabat bat Pene Penerim rima a Hasil Hasil Pekerja Pekerjaan an adala adalah h panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6

Aparat Aparat Peng Pengawa awass Intern Intern Peme Pemerin rintah tah atau atau pengawa pengawass intern intern pada institusi institusi lain yang selanjutn selanjutnya ya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7

Penyedia ad adalah adalah ba badan us usaha yang menyediaka menyediakan n Jasa Konsult Konsultansi ansi dan telah telah ditetapka ditetapkan n sebagai pemenang oleh Pokja ULP.

1.8 1.8

Sub Sub

peny penyed edia ia

ada adala lah h

bada badan n

usah usaha a

yang yang









































(subkontrak). 1.9 1.9 Kemi Kemitr traa aan/ n/Ke Kerj rja a Sama Sama Opera Operasi si (KSO (KSO)) adal adalah ah kerj kerja a sama usaha antar penyedia nasional maupun dengan dengan penyedia penyedia asing yang masing-mas masing-masing ing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangka dituangkan n dalam perjanji perjanjian an tertulis. tertulis. Kerja Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-mas masing-masing ing anggota anggota kerja kerja sama usaha usaha kepada badan hukum tersebut. 1.10 1.10 Surat Surat Jamina Jaminan n yang yang selanj selanjutn utnya ya disebu disebutt Jaminan, Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional ( unconditional ), ), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada KPA untuk menjamin terpenuhiny terpenuhinya a kewajiban kewajiban penyedia. penyedia. 1.11 1.11 Kontra Kontrak k Pengad Pengadaan aan Barang Barang/Ja /Jasa sa yang selanj selanjutn utnya ya disebu disebutt Kontra Kontrak k adalah adalah perjanj perjanjian ian tert tertuli uliss antara antara KPA dengan penyedia yang mencakup SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. kontrak. 1.12 1.12 Nilai Nilai Kontr Kontrak ak adala adalah h total total harga harga yang yang tercant tercantum um dalam Kontrak. 1.13 Hari adalah adalah hari hari kalender. kalender. 1.14 Pekerjaan Pekerjaan utama utama adalah adalah jenis pekerja pekerjaan an yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai









































1.16 Rincian Rincian Biaya Langsung Langsung Non Non Personil Personil adalah biaya biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at ( at cost ), ), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/ workshop/lokakarya, dan lain-lain. 1.17 Jadwal Jadwal Waktu Pelak Pelaksanaa sanaan n adalah jadwal jadwal yang yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. 1.18 1.18 Pers Person onel el Int Intii adal adalah ah oran orang g yang yang aka akan n dite ditemp mpat atka kan n secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. pekerjaan. 1.19 1.19 Bagian Bagian Pekerj Pekerjaan aan yang yang disubk disubkont ontrak rakkan kan adalah adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui disetujui terlebih terlebih dahulu dahulu oleh KPA. 1.20 Masa Kontrak Kontrak adalah adalah jangka jangka waktu waktu berlakunya berlakunya kontrak kontrak ini ini terhitu terhitung ng sejak sejak tanggal tanggal penandatang penandatangan an kont kontra rak k samp sampai ai deng dengan an tang tangga gall peny penyel eles esai aian an pekerjaan. 1.21 1.21 Tangga Tanggall Mulai Mulai Kerja Kerja adalah adalah tang tanggal gal mula mulaii kerja kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah









































1.24 1.24 Penawa Penawaran ran Biaya Biaya adalah adalah rincia rincian n yang yang memuat memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanak dilaksanakan an oleh oleh penyedia penyedia [untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : “ berikut berikut harga satuannya (mata pembayaran) ”] ”] dan merupakan bagian dari Dokume Dokumen n Penawa Penawaran ran penyed penyedia. ia. 1.25 Penawaran Penawaran Teknis adalah adalah data data teknis teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penawaran penyedia. penyedia. 1.26 SSKK adalah adalah Syarat-Sy Syarat-Syarat arat Khusus Khusus Kontrak, Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK. 1.27 SSUK adalah adalah Syarat-S Syarat-Syara yaratt Umum Kontrak Kontrak ini. ini. 1.28 SPP adalah adalah Surat Perinta Perintah h Pembayaran Pembayaran yang yang diterb diterbitk itkan an oleh oleh KPA dan merupa merupakan kan salah salah satu satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah. 1.29 Tenaga Tenaga Ahli adalah adalah bagian bagian dari Personil Personil dengan dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu. 2. Penerapan Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.









































4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

4.1

negara pemberi hibah)] . Berdas Berdasark arkan an etika etika pengad pengadaan aan barang barang/ja /jasa sa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menawarkan, menerima menerima atau atau menjanjik menjanjikan an untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan melakukan persekong persekongkola kolan n dengan peserta peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meni adakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat membuat dan/ata dan/atau u menyampai menyampaikan kan secara secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 4.2

Peny Penyed edia ia men menja jami min n bahw bahwa a yang yang ber bersa sang ngku kuta tan n (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 4.3

Peny Penyed edia ia yan yang g men menur urut ut pen peniilaia laian n KPA KPA terbu erbukt ktii melakukan larangn-larangan di atas dapat dikenakan dikenakan sanksi-sank sanksi-sanksi si adminis administrat tratif if oleh oleh KPA sebagai berikut: a. pemutu pemutusan san Kontra Kontrak; k; b. sisa uang uang muka harus harus dilunasi dilunasi oleh oleh Penyedia; Penyedia; dan c. dimasukan dimasukan dalam daftar hitam. hitam.

4.4

Pengen Pengenaan aan sank sanksi si admini administr strati atiff di atas atas dilap dilapork orkan an oleh oleh KPA KPA kepa kepada da PA/K PA/KPA PA..









































tidak berlaku, berlaku, atau tidak tidak dapat dapat dilaksa dilaksanakan nakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh. 7. Perpajakan

Ketent Ketentuan uan mengen mengenai ai perpaj perpajaka akan n adalah adalah seluru seluruh h ketentuan perpajakan yang berlaku berlaku di Indonesia.

8. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdas berdasark arkan an Kont Kontrak rak ini harus harus dibuat dibuat secara secara tertul tertulis is dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan mela melalu luii sura suratt terc tercat atat at,, e-mail , dan/ata dan/atau u faksimi faksimili li yang yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

9. Asal Jasa Konsultansi

9.1

Pekerj Pekerjaan aan Jasa Jasa Kons Konsult ultans ansii ini diker dikerjak jakan an teruta terutama ma oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum tercantum dalam dalam KAK. Jika lokas lokasii untuk bagia bagian n pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentu ditentukan kan oleh oleh KPA.

9.2

Jika Jika dalam dalam proses proses pekerja pekerjaan an Jasa Jasa Konsul Konsultan tansi si digunakan digunakan komponen komponen berupa berupa barang, barang, jasa, jasa, atau atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri negeri (impor (impor)) maka maka penggu penggunaa naan n kompo komponen nen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.

9.3

Tindak Tindakan an pencan pencantum tuman an kompon komponen en impor impor yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipers dipersama amakan kan deng dengan an tinda tindakan kan peni penipua puan n dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengaliha Pengalihan n seluruh seluruh Kontrak Kontrak hanya diperbolehk diperbolehkan an dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger ( merger ), ), konsolidasi, pemisahan pemisahan maupun akibat akibat lainnya. lainnya.











































didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. 10.5 10.5 Subk Subkon ontr trak ak seba sebagi gian an pek peker erja jaan an utam utama a hany hanya a diperbolehkan kepada penyedia spesialis. 10. 10.6 Peny Penyed edia ia han hany ya bole boleh h mens mensub ubk kontra ntrak kkan kan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari KPA. Penyedia Penyedia tetap tetap bertangg bertanggungja ungjawab wab atas atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.7 10.7 Jika Jika keten ketentua tuan n di atas atas dilang dilanggar gar maka maka Kontr Kontrak ak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. 11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.











































menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melapor melaporkan kan kejadian kejadian tersebut tersebut kepada kepada KPA, maka maka KPA dapat dapat melaku melakukan kan penjad penjadwal walan an kemb kembal alii pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak. B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

15.1 15.1 KPA menerb menerbitk itkan an SPMK SPMK selamb selambat-l at-lamb ambatn atnya ya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. 15.2 Dalam Dalam SPMK dicantu dicantumkan mkan saat saat paling paling lambat lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

16. Program Program Mutu Mutu

16.1 16.1

Peny Penyed edia ia berk berkew ewaj ajib iban an untu untuk k menye menyera rahk hkan an program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh KPA.

16.2 16.2

Prog Progra ram m mut mutu u dis disus usun un palin paling g sed sedik ikit it beri berisi si:: a. informasi informasi mengen mengenai ai pekerjaan pekerjaan yang akan akan dilaksanakan; b. organisas organisasii kerja kerja penyedia; penyedia; c. jadwal jadwal pelaks pelaksana anaan an pekerj pekerjaan aan;; d. prosedur prosedur pelaksan pelaksanaan aan pekerj pekerjaan; aan; e. prosedur prosedur instruksi instruksi kerja; kerja; dan f. laks laks k ja











































17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

17.1 17.1 KPA bersam bersama a penyedi penyedia a dapat dapat menye menyelen lengga ggarak rakan an rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 17.2 Dalam rapat persiapan, KP A dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. 17.3 Beberapa Beberapa hal yang dibaha dibahass dan disepakati disepakati dalam dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi: informasi mengenai mengenai pekerjaan pekerjaan yang akan 1) informasi dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung; pekerjaan; 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur pelaksanaan pekerjaan; 6) prosedur instruksi kerja; dan pelaksanaan pemeriksaan 7) rencana lapangan lapangan bersama. bersama. b. Progra Program m mutu mutu dapat dapat direvi direvisi si sesuai sesuai kondis kondisii lokasi pekerjaan (apabila diperlukan). 17.4 Hasil rapat rapat persiapan persiapan pelaksan pelaksanaan aan kontrak kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan











































19.2 Dalam Dalam melaksa melaksanak nakan an kewajiba kewajibanny nnya, a, Pengaw Pengawas as Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan KPA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah KPA]. 20. [Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini].

21. [Akses ke Lokasi Penyedia Penyedia berkew berkewajib ajiban an untuk untuk menjami menjamin n akses akses KPA, Wakil Sah KPA dan/atau dan/atau Pengawas Pengawas Pekerj Pekerjaan aan ke lokas lokasi i Kerja kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.] 22. Pemeriksaan Bersama

22.1 22.1 Peme Pemeri riks ksaa aan n Bers Bersam ama a a. Pada Pada taha tahap p awa awall pel pelak aksa sana naan an kont kontra rak k dan dan pelaks pelaksana anaan an pekerj pekerjaan aan,, KPA atau atau piha pihak k lain lain yang ditunjuk oleh KPA bersama-sama dengan dengan penyed penyedia ia melaku melakukan kan pemeri pemeriksa ksaan an bersama yang mencakup antara lain pemeri pemeriksa ksaan an kesesua kesesuaian ian person personil il dan/ata dan/atau u perala peralatan tan deng dengan an persy persyara aratan tan kontra kontrak. k. Hasil Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. b. Jika Jika dala dalam m peme pemerik riksaa saan n bers bersama ama ditemuk ditemukan an hal-hal yang dapat mengakibatkan baha bahan n isi ko k mak ubah ubah











































c.

d.

Pendukung. Bila Bila hasi hasill insp inspeks eksi/p i/pemer emeriks iksaan aan person personil il dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Apabil Apabila a dalam dalam pemeri pemeriksa ksaan an person personil il dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

22.3 22.3 Peme Pemeri riks ksaa aan n Lapa Lapang ngan an a. Apabila diperlukan, KPA bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan. b. Untuk pemeriksaan lapangan, KPA dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dal dalam Beri Beritta Acara cara Peme Pemeri riks ksa aan Lap Lapa anga ngan yang ditandatangani oleh KPA dan penyedia. d. Apabila da dalam pe pemeriksaan lapangan mengakiba mengakibatkan tkan peruba perubahan han isi Kontrak Kontrak maka maka harus dituangkan dituangkan dalam dalam adendum Kontrak. Kontrak. 23. Waktu

23.1 Kecuali Kecuali Kontrak Kontrak diputuskan diputuskan lebih lebih awal, awal, penyedi













































23 ini adalah adalah pekerjaan. 24. Perpanjangan Waktu

tangga tanggall

penyel penyelesa esaian ian

semua semua

24.1 Jika terjadi terjadi Peristi Peristiwa wa Kompensasi Kompensasi sehingga sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berd berdas asar arka kan n data data pen penun unja jang ng.. KPA KPA berd berdas asar arka kan n pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 24.2 24.2 KPA KPA berd berdas asar arka kan n pert pertim imba bang ngan an Peng Pengaw awas as Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam













































B.2 Penyelesaian Kontrak 26. Serah Terima Terima Pekerjaan

26.1 Setelah Setelah pekerjaan pekerjaan selesa selesaii 100% (seratu (seratuss perseratus), penyedia mengajukan permintaan seca secara ra tert tertul ulis is kepa kepada da KPA KPA untu untuk k peny penyer eraha ahan n pekerjaan. 26.2 26.2 Dalam Dalam rangka rangka penila penilaian ian hasil hasil pekerj pekerjaan aan,, KPA memint meminta a kepad kepada a PA/K PA/KPA PA untuk untuk menugas menugaskan kan Panitia/Pejabat Panitia/Pejabat Penerima Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memrlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 26.3 Panitia/P Panitia/Pejaba ejabatt Penerima Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila













































b. c.

kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; peruba perubahan han jadwal jadwal pelaks pelaksana anaan an pekerj pekerjaan aan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; pekerjaan; dan/atau dan/atau peru peruba baha han n nil nilai kontr ontrak ak akiba kibatt adan adany ya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

27.4 Untuk kepenti kepentingan ngan perubahan perubahan kontrak kontrak,, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaa Pelaksanaan n Kontrak atas usul KPA. 28. Perubahan Lingkup Pekerjaan

28.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara













































Pelaksanaan Kontrak.] 28.2 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum dan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan lingkup pekerjaan.] 29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

29.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Satuan pada pada bagian bagian harga satuan, satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu waktu pelaks pelaksana anaan an dapat dapat diberi diberikan kan oleh oleh KPA atas atas pertimbangan yang layak dan dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. peke pekerj rjaa aan n tam tamba bah; h; b. peruba perubahan han ruang ruang lingku lingkup p pekerjaa pekerjaan; n; c. keterl keterlamb ambata atan n yang yang diseba disebabka bkan n oleh oleh KPA; KPA; d. masalah masalah yang yang timbul timbul diluar diluar kendal kendalii penyedia penyedia; ;













































B.4 Keadaan Kahar 30. Keadaan Keadaan Kahar

30.1 Keadaan Keadaan Kahar adalah adalah suatu suatu keadaan keadaan yang terjadi terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperk diperkira irakan kan sebel sebelumn umnya, ya, sehin sehingga gga kewaji kewajiban ban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 30.2 30.2 Yang Yang digo digolo long ngka kan n Kead Keadaa aan n Kaha Kaharr meli melipu puti ti:: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau industri lainnya sebagaimana f. gangguan dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.















































prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA memerintahka memerintahkan n secara secara tertulis tertulis kepada kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kontrak dan dan mendapat mendapat penggan penggantian tian biaya biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk















































asuransi. 32.5 Bentuk surat jamina jaminan n Uang Muka: Muka: memuat memuat nama nama dan alama alamatt KPA, penyedia penyedia yang ditunjuk, ditunjuk, dan hak hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14















































paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus). i. Untuk kontrak kontrak tahun jamak, jamak, nilai nilai Jaminan Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 33.2 33.2 Presta Prestasi si peker pekerjaa jaan n a Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang















































laporan hasil pekerjaan sesuai denga waktu yang telah ditetapkan. 34.2 34.2 KPA KPA seca secara ra tert tertul ulis is mem membe beri rita tahu huka kan n kepa kepada da Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka















































penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. 37.2 [sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan tagihan terakhi terakhirr yang jatuh jatuh tempo. tempo. KPA berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. Dok Pemilihan Lingkungan Maloy.pdf

Recommend Documents