Mp-8 Dok Pekerjaan Pemotretan Udara Dan Pemetaan Rupabumi Indonesia

B.11.1 Data cleaning ......................................... ............................................................... ............................................. ...................................... ............... 36 B.11.2 Pengelompokan data ................................... ......................................................... ............................................ .................................. ............ 37 B.11.3 Struktur object data/atribut pada file dwg dan shp ............................................ ............................................... ... 37 B.11.4 Sistem pengelompokan dan penamaan file format data dwg dan shp ..................... ..................... 39 C. PENUTUP ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. ...................................... ............... 41

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman ii

A. PENDAHULUAN A.1 Latar Belakang Undang – Undang – Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial khususnya pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa peta rupabumi Indonesia merupakan salah satu komponen informasi geospasial dasar. Informasi Geospasial Dasar diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yuridiksinya. UndangUndang ini juga mengamanatkan bahwa segala kebijakan pembangunan yang terkait dengan aspek keruangan harus didasari oleh informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data baik spasial dan nonspasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawakan, di antaranya adalah informasi tentang kewilayahan dan sumber daya alam, serta pemerintah daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan pembangunan di semua tingkatan tingkatan pemerintahan. pemerintahan. Dalam kaitan ini, terdapat terdapat 34 provinsi dan dan hampir di 500 kabupaten/kota yang harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya masing-masing. Amanat empat Undang-Undang tersebut menunjukkan pentingnya data spasial dalam proses perencanaan pembangunan. pembangunan. Saat ini, hampir semua lembaga baik di pusat maupun di daerah memahami betapa pentingnya data spasial. Namun di lain sisi, ketersediaan data spasial yang terkini dan kurangnya kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga penghasil data mengakibatkan perlambatan pembangunan nasional. Pemerintah pusat berinisitiatif melakukan terobosan baru untuk meningkatkan percepatan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan sektoral ke dalam pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi di seluruh indonesia. Implementasi Pembangunan wilayah koridor menuntut ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai basis perecepatan pembangunan wilayah koridor. Untuk menyusun RDTR kawasan koridor dibutuhkan data spasial yang rinci. Sampai saat ini ketersediaan data spasial dengan skala rinci tersebut masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan suatu terobosan melalui upaya percepatan penyediaannya di wilayah koridor ekonomi nasional.


Halaman | 1

L a u t

C i n a

S e l a t a n

A I A Y S L A M A

S a m u d e r a

P a s i f i k

S a m u d e r a H i n d i a

Gambar 1. Koridor Ekonomi

Pembangunan wilayah koridor juga akan menghadapi konstrain berupa ketersediaan lahan pembangunan, daya dukung lingkungan, maupun keterbatasan infrastruktur. Data spasial rinci tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengatasi konstrain dalam suatu analisis tingkat lanjut yang menghasilkan skenario-skenario pengembangan wilayah koridor yang optimal. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar rupabumi, serta basis data rupabumi. Sebagai penerapan tugas pokok tersebut, maka pada tahun anggaran 2013, Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi melakukan pekerjaan pemotretan udara digital dan pemetaan Rupabumi Indonesia skala 1:10.000. Hasil dari pekerjaan ini selanjutnya digunakan sebagai data untuk pekerjaan detil tata ruang yang diprioritaskan pada daerah Kabupaten/Kota yang dilalui koridor ekonomi yang telah ditetapkan.


Halaman | 2

A.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari pekerjaan ini adalah melakukan pekerjaan pemotretan udara digital dan pemetaan Rupabumi Indonesia pada skala 1:10.000 dengan cakupan wilayah perkotaan yang dilalui jalur koridor ekonomi. Tujuan hasil kegiatan adalah digunakan sebagai sumber basisdata spasial nasional untuk percepatan rencana detil tata ruang kabupaten/kota di kawasan koridor perluasan dan pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia. A.3 Lingkup Pekerjaan Secara umum lingkup pekerjaan yang dikontrakan ini terdiri dari: 1. Persiapan Pemotretan 2. Pengukuran Titik Kontrol 3. Pemotretan Udara 4. Triangulasi Udara 5. Orthorektifikasi 6. Persiapan Pemetaan 7. Stereoplotting 8. Pembentukan DTM dan kontur 9. Survei Kelengkapan Lapangan 10. Entry Data Lapangan 11. Pembentukan Basis Data Rupabumi 12. Pembuatan Daftar Nama Geografi 13. Pelaporan

A.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Secara umum, pelaksanaan pekerjaan terdiri dari pemotretan udara digital yang menghasilkan foto udara digital yang kemudian digunakan pada tahap pekerjaan selanjutnya yaitu pemetaan Rupabumi Indonesia. I ndonesia. Dengan demikian, pekerjaan ini dapat dilaksanakan secara konsorsium oleh pelaksana kegiatan pemotretan udara dan pemetaan Rupabumi Indonesia. Adapun tahapan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pemetaan ini adalah:


Halaman | 3

Persiapan

Pengukuran Titik Kontrol - Pemasangan premark - Pengukuran GPS - Pengolahan data GPS

- Sketsa dan deskripsi titik kontrol - Koordinat titik kontrol

Pemotretan Udara - Pengurusan ijin - Perencanaan jalur terbang - Pemotretan

- Foto Udara Digital

Auto Image Correlation

DSM

Triangulasi Udara - Pengamatan dan pengukuran titik - Block Adjustment

Parameter Orientasi

Orthorektifikasi

Orthofoto

Stereoplotting - Pembentukan model - Plotting

Persiapan Pemetaan

CAD - Hipsografi - Perairan - Transportasi - Bangunan - Penutup lahan

Pembentukan DTM - pembentukan DTM - Konversi ke format USGS DEM BIL 32 bit

Pembentukan Kontur

DTM

- Kontur - Spot Height

manuskrip

Survei Kelengkapan Lapangan - survei toponim dan batas adm inistrasi - identifikasi bangunan dan penutup lahan

CAD sheetwise

- Formulir Toponim yang Disahkan - Rekaman Toponim - Foto Lapangan - Data Tracking GPS - Waypoint GPS - Batas Administrasi - Uji Akurasi Peta

Entry data lapangan

Pembentukan Basis Data Rupabumi - Data Cleaning - Editing atribut - Edgematching

CAD blockwise - Object Data - Database

Konversi

Pembuatan Gasetir

SHP

Album DTM

Album Peta

Gasetir

Album Foto Lapangan

Data Titik Uji Akurasi

Pelaporan

Diagaram Alir Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman | 4

A.5 Volume Pekerjaan Pekerjaan Total volume pekerjaan adalah 1522,84 km2 atau setara dengan 72 NLP luas daratan. Luas area Kota Palu adalah 1.020,576 km2 atau setara dengan 48 NLP luas daratan. Luas area Kota Kendari adalah 502,267 km2 atau setara dengan 24 NLP luas daratan. A.6 Indeks Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan adalah di wilayah administrasi Kota Palu dan Kota Kendari.

Diagram Lokasi Kota Palu dan Kendari


Halaman | 5

A.7 Hasil Pekerjaan Pekerjaan Hasil pekerjaan yang harus diserahkan pada pekerjaan ini sebagai berikut: 1. Titik Kontrol Pemetaan a. Sketsa dan deskripsi titik kontrol serta quicklook penampakan penampakan premark di setiap foto yang muncul dalam bentuk digital dan cetak. b. Data pengamatan satelit GNSS dalam format asli (bawaan vendor) dan RINEX dalam bentuk digital. c. Hasil statistik hitungan perataan dalam bentuk digital dan cetak. d. Daftar koordinat Titik kontrol horizontal dalam DGN 95 dalam bentuk digital dan cetak. e. Daftar Koordinat Titik kontrol tinggi dalam sistem tinggi MSL dalam bentuk digital dan cetak. 2. Pemotretan Udara a. Peta Rencana Jalur Terbang pada skala 1:250.000 dalam bentuk digital dan cetak. b. Peta Realisasi Jalur Terbang T erbang pada skala 1:250.000 dalam bentuk digital dan cetak. c. Foto udara digital dalam format Data mentah (Raw Data). d. Foto udara digital dalam format TIFF 32 bit, foto udara yang tidak sesuai toleransi tetap harus diserahkan namun diberi informasi serta ditempatkan pada folder yang berbeda. e. Data mentah GPS/IMU dalam bentuk digital. f.

Daftar parameter eksterior orientasi (EO) hasil pengukuran GPS kinematik dan IMU dalam sistem koordinat UTM. Satuan yang digunakan adalah Meter dan Degree 3600. Sistem tinggi yang digunakan adalah geoid EGM2008. Daftar parameter EO dalam bentuk digital.

g. Thumbnail foto udara dalam format JPEG dengan resolusi 300 dpi dalam bentuk digital.

3. Triangulasi Udara a. Daftar koordinat titik pengamatan dalam sistem koordinat foto dalam bentuk digital.


Halaman | 6

b. Hasil statistik hitungan perataan Bundle Block Adjustment dalam dalam bentuk digital dan cetak. Yang perlu ditampilkan hanya nilai – – nilai statistik hitungan seperti sigma naught dan RMSE serta hasil uji statistik. c. Daftar nilai residu pengamatan setiap titik pengamatan dalam bentuk digital. d. Daftar parameter EO setiap foto hasil hitungan perataan Bundle Block Adjustment . Satuan yang digunakan adalah Meter dan Degree 3600. Daftar parameter EO dalam bentuk digital. e. Daftar koordinat perataan setiap titik pengamatan dalam bentuk digital. f.

Peta indeks foto udara yang digunakan dalam Triangulasi Udara dalam bentuk digital dan cetak.

g. File project yang yang siap digunakan pada tahap stereoplotting dalam bentuk digital. 4. Orthorektifikasi Orthofoto digital dalam format GeoTIFF dengan resolusi spasial 20 cm, dipotong sesuai NLP. 5. Pemetaan a. Data digital rupabumi disimpan dalam format .dwg (2004) dalam sheetwise satuan satuan Nomor Lembar Peta (sistem koordinat UTM) dan blockwise /gabungan (sistem koordinat geografis). b. Basis data rupabumi digital format .shp dalam sheetwise satuan satuan Nomor Lembar Peta (sistem koordinat UTM) dan blockwise /gabungan (sistem (sistem koordinat geografis). geografis). c. Digital Terrain Model (DTM) (DTM) format BIL 32 bit dan USGS DEM. d. Metadata mengacu pada standar Metadata Data Spasial Nasional (MDSN) format file .gen (Generated Text File). e. Quicklook layout data Rupabumi berdasarkan sistem Nomor Lembar Peta dalam format PNG, JPEG dan GeoTIFF dengan resolusi minimum 300 dpi. f.

Data hasil survei lapangan: 

Peta manuskrip yang terdiri dari: a. Peta manuskrip A b. Peta manuskrip B c. Peta manuskrip C


Halaman | 7



Nama geografis yang dituangkan dalam Formulir F6-NG yang telah dilegalisir oleh pemerintah setempat dan Formulir F6-NGE.



Data titik hasil uji akurasi (dalam bentuk digital dan formulir lapangan), yang berisi informasi koordinat titik uji, foto, denah/sketsa lokasi, perangkat/tipe GPS yang digunakan, serta hasil analisis hitungannya.



Foto-foto dokumentasi survei lapangan dari surveyor di depan papan nama kantor

pemerintah

setempat,

lengkap

dengan

informasi

pendukungnya

(koordinat). 

Untuk setiap nomor lembar peta, seluruh bahan di atas dimasukkan dalam satu amplop tebal berwarna coklat berukuran B4 (250 mm x 353 mm) dengan tali di luarnya. Pada muka sebelah kanan kanan atas diberi identitias: No. Lembar Peta

:

Nama Lembar Peta

:

Perusahaan/Kontraktor : Kurun waktu survei

:

g. Album Foto Lapangan Lapangan Ukuran A5 sebanyak 1 set set berikut data digitalnya. digitalnya. h. Daftar nama-nama geografis sebanyak 2 buku berikut data digitalnya dalam format .xls . i.

Laporan kegiatan (hardcopy (hardcopy ) sebanyak 5 buku.

j. Album peta tercetak pada skala 1:10.000, yang merupakan hasil proses kartografi dari format *.shp, dengan ukuran A0 sebanyak 2 set dan dilipat menjadi ukuran album A4 sebanyak 2 set. k. Album DEM tercetak pada pada ukuran A3 A3 sebanyak 2 set. set. 6. Laporan kegiatan (hardcopy (hardcopy ) sebanyak 5 buku. Semua data digital diserahkan dalam DVD-ROM sebanyak 2 set yang telah diberi label (sticker DVD) dengan identitas data berupa nama perusahaan, judul pekerjaan, nomor kontrak, area, tanggal. A.8 Jangka Waktu Penyelesaian Maksimum waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 9 bulan 14 hari atau setara dengan 284 hari.


Halaman | 8

A.9 Persyaratan Peralatan Adapun persyaratan persyaratan peralatan yang dibutuhkan dibutuhkan adalah: adalah: 1. Pengukuran Titik Kontrol Pemetaan menggunakan receiver

GPS Geodetik dual

frequency minimum minimum 12 buah. 2. Kamera udara yang digunakan adalah kamera digital metrik format besar atau medium yang dilengkapi GPS/IMU dan mount kamera. Apabila sistem kamera dilengkapi dengan peralatan perekaman lain (misalnya LIDAR), maka GPS/IMU harus diposisikan untuk langsung mengontrol kamera bukan mengontrol peralatan perekaman lainnya. 3. Perangkat

lunak

yang

digunakan

untuk

triangulasi

udara

adalah

Softcopy

Photogrammetry dan dan program Bundle Block Adjustment. 4. Peralatan yang harus digunakan untuk pekerjaan stereoplotting adalah jenis Softcopy Photogrammetry. 5. Jumlah minimum softcopy photogrammetry tersebut tersebut adalah 12 unit. 6. Untuk peralatan dan software lainnya lainnya seperti CAD, GIS, Pengolah citra, pengolah DTM, dan Software Office jumlah Office jumlah unitnya disesuaikan disesuaikan dengan dengan jumlah tim dan kapasitas kerja 7. Software yang yang digunakan berlisensi.

A.10 Persyaratan Persyaratan Personil Ketua Tim dan Koordinator dalam pekerjaan ini harus memenuhi kualifikasi minimum sebagai berikut: Tabel 3. Persyaratan Koordinator

No. 1

2

Posisi Ketua Tim Pelaksana / Manajer Proyek

Koordinator Pengukuran Titik Kontrol Pemetaan

Pendidikan

Pengalaman Minimum

S1 (geodesi) dan berpengalaman di bidang pemetaan digital

8 thn


5 thn

Jumlah orang 1

Tugas





2





Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap tim kerja dan hasil pekerjaan Menyiapkan rencana detil persiapan kegiatan, integrasi hasil pekerjaan dan penyusunan laporan Bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi terhadap tim kerja dan hasil pekerjaan pengukuran titik kontrol pemetaan Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas data hasil pengukuran titik kontrol pemetaan


Halaman | 9

No. 3

4

5

6

7

Posisi Koordinator Pemotretan Udara

Koordinator Triangulasi Udara

Koordinator Stereoplotting

Koordinator Editing3D, Pembentukan DTM & Kontur

Koordinator Survei Kelengkapan Lapangan

Pengalaman Minimum

Jumlah orang

S1 (geodesi) dan berpengalaman di bidang Fotogrametri

5 thn

2

S1 (geodesi) dan berpengalaman di bidang Fotogrametri

5 thn


5 thn

S1 (geodesi/ geografi) dan berpengalaman di bidang Pemetaan Digital

5 thn

S1 (geodesi/ geografi) dan berpengalaman di bidang Survei GPS dan Toponimi

5 thn

Pendidikan

Tugas 



2





1







1



1







8

Koordinator Entry data lapangan

S1 (geodesi/ geografi) dan berpengalaman di bidang Pemetaan Digital/Basis data

5 thn

1





Bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi terhadap tim kerja dan hasil pekerjaan pemotretan udara Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas data hasil pemotretan udara

Bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi terhadap tim kerja dan hasil pekerjaan triangulasi udara Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas data hasil triangulasi udara

Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap tim kerja dan hasil pekerjaan stereo plotting Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas data hasil stereo plotting Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap tim kerja dan hasil pekerjaan editing 3 D, pembentukan DTM dan kontur Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas data hasil editing 3D, 3D, DTM dan kontur

Bertanggung jawab dalam perencanaan mobilisasi survey kelengkapan lapangan Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap kegiatan survey kelengkapan lapangan Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas terhadap hasil survey kelengkapan lapangan Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap kegiatan entry data data lapangan Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas terhadap hasil entry data data lapangan


Halaman | 10

No. 9

10

Posisi Koordinator Pembentukan Basis Data

Koordinator Pembuatan Daftar Nama Geografi (Gasetir)

Pendidikan S1 (geodesi/ geografi/ ilmu komputer) dan berpengalaman di bidang Pemetaan Digital/Basis data S1 (geodesi/ geografi) dan berpengalaman di bidang Toponimi/Gasetir

Pengalaman Minimum 5 thn

Jumlah orang 1

Tugas 



5 thn

1





Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap pembentukan basis data Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pembentukan basis data Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap pembuatan daftar nama geografi (gasetir) Bertanggung jawab dalam melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pembuatan daftar nama geografi (gasetir)

Tenaga operator dalam pekerjaan ini harus memenuhi kualifikasi minimum sebagai berikut:

No.

1

2

Pekerjaan

Pengukuran Titik Kontrol Pemetaan Pemotretan Udara

Posisi

Pendidikan

Surveyor Pengukuran Titik Kontrol Kameramen

SLTA atau sederajat dan

3 thn

16

3 thn

1

3 thn

1

3 thn

13

3 thn

12

3 thn

12

3 thn

8


3 thn

16

berkompeten di bidang survei GPS SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang pemetaan digital/basis data

3 thn

8

Navigator 3

Triangulasi Udara

Operator Fotogrametri

4

Orthorektifikasi

Operator Orthorektifikasi

5

Stereoplotting

Operator Stereoplotting

6

Editing 3D, Pembentukan DEM dan kontur Survei Kelengkapan Lapangan

Operator CAD/GIS/Remote Sensing Surveyor

Entry Data Lapangan

Operator CAD/GIS

7 8

Jumlah Minimum Personil

Pengalaman Minimum

berkompeten di bidang survei GPS

SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang fotogrametri SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang fotogrametri SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang fotogrametri SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang fotogrametri SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang pemetaan digital SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang pemetaan digital/basis data


Halaman | 11

No.

9 10

Pekerjaan

Posisi

Pembentukan Basis Data

Operator CAD/GIS

Pembuatan Daftar Nama Geografis

Operator Toponimi / Gasetir

Pendidikan

Pengalaman Minimum

Jumlah Minimum Personil


3 thn

6

berkompeten di bidang pemetaan digital/basis data SLTA atau sederajat dan berkompeten di bidang toponimi/gasetir

3

thn

5

A.11 Model Pelaksanaan Kegiatan Model pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan secara jasa lainnya oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG. A.12 Sumber Pendanaan Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah berasal dari DIPA Badan Informasi Geospasial Tahun 2013.


Halaman | 12

B. PELAKSANAAN PEKERJAAN B.1 Persiapan Pekerjaan yang dilakukan pada tahapan persiapan adalah: 1. Pengurusan perijinan untuk pengukuran titik kontrol dan pemotretan udara 2. Pembuatan peta rencana distribusi titik kontrol dan peta jalur terbang 3. Pemeriksaan kesiapan alat yang akan digunakan 4. Pembuatan laporan pendahuluan

B.2 Pengukuran Titik Kontrol B.2.1 Perencanaan Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat perencanaan pengukuran titik kontrol adalah: a. Penempatan titik kontrol harus direncanakan di atas peta rencana jalur terbang dan harus memenuhi syarat geometris, syarat visibilitas dan syarat keamanan. b. Titik kontrol diberi sistem penomoran yang sistematis.

B.2.2 Distribusi Distribusi titik kontrol harus memenuhi ketentuan berikut: a. Dalam sebuah blok pemotretan udara, titik kontrol horizontal dan vertikal diletakkan pada tengah, pojok dan pada perimeter blok. Pada perimeter blok, setiap 10 km harus ada 1 titik kontrol. b. Titik kontrol vertikal harus ditempatkan di antara setiap ujung jalur terbang, syarat ini menjadi tidak mutlak apabila dilakukan pemotretan silang (cross (cross flight ) pada ujung jalur terbang. c. Setiap NLP minimal harus memiliki satu titik kontrol yang pada awal perataan difungsikan sebagai titik cek (independent (independent check point ) dan kemudian diubah fungsinya menjadi titik kontrol pada tahap perataan akhir (final (final block adjustment ). ). Titik cek diukur secara horizontal dan vertikal serta memiliki ketelitian yang setara dengan ketelitian titik kontrol.


Halaman | 13

d. Penempatan titik kontrol harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat geometris, juga harus dijamin dapat terlihat/terekam nantinya pada foto. e. Sebelum pemasangan dan pengukuran titik kontrol, rencana jumlah dan distribusi titik kontrol harus diserahkan kepada pemberi pekerjaan dan mendapat persetujuan. persetujuan.

B.2.3 Premarking Ketentuan pelaksanaan premarking adalah sebagai berikut: a. Untuk dapat menjamin bahwa titik kontrol tersebut dapat terlihat jelas pada foto maka perlu ditambahkan sarana berupa tanda/penandaan pada titik kontrol di lapangan yang akan mudah terlihat di foto atau biasa disebut dengan premarking. Premarking berupa tanda simetris dengan titik kontrol berada di pusatnya, biasanya berupa tanda silang yang memotong titik kontrol. b. Warna kekontrasan yang maksimum antara premarking dengan latar belakang menjamin keberhasilan titik kontrol dapat terlihat jelas di foto. c. Ukuran minimum di foto pada premark yang berbentuk tanda silang adalah panjang 10 piksel dan lebar 3 piksel untuk masing – – masing sayap premark sehingga premark dapat dipastikan terlihat jelas di foto. d. Titik kontrol dan premarknya harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak hilang atau berubah tempatnya antara saat pemasangan dengan saat pemotretan. e. Penempatan titik kontrol sebaiknya di daerah dengan aktivitas manusia rendah, misalnya di tengah jalan, di sawah untuk meningkatkan aspek keamanan titik kontrol ataupun premarknya. f.

Pemasangan Premark harus dilakukan mendekati saat mulainya pemotretan.

g. Semua titik kontrol harus dipasang premark. h. Setiap premark harus diberi tulisan yang menyebutkan bahwa premark tidak boleh dirusak, untuk menghindarkan dari resiko dirusak oleh lingkungan sekitar.

B.2.4 Titik Kontrol Tambahan Titik kontrol tambahan harus dibuat setelah pemotretan bila:


Halaman | 14

a. Titik kontrol tidak dapat diindentifikasi karena hilang, tertutup, kabur atau diduga bergeser. b. Titik kontrol tidak memenuhi syarat geometris. c. Titik kontrol dinilai kurang jumlahnya untuk dapat memenuhi syarat ketelitian.

B.2.5 Pengukuran GPS Pengukuran titik kontrol pemetaan dilakukan dengan memenuhi persyaratan dibawah: a. Pengamatan GPS dilaksanakan secara diferensial dengan berbentuk radial atau jaring menggunakan menggunakan receiver GPS Geodetik dual frequency. b. Pengamatan GPS dilakukan selama mimimal 30 menit untuk setiap sesi. c. Receiver GPS yang yang digunakan digunakan mampu mengamati mengamati

minimal 5 (lima) (lima) satelit sekaligus

pada setiap epohnya. d. Jarak Baseline pengamatan maksimal 30 km. e. Titik kontrol horizontal diukur dengan GPS secara diferensial dengan mengikatkan pada Jaring Kontrol Horizontal Nasional dengan kode N0 (N nol) atau N1 (N satu) yaitu titik kontrol geodesi Bakosurtanal. Bakosurtanal. f.

Titik kontrol vertikal diukur dengan GPS metode levelling menggunakan menggunakan koreksi model geoid global dan diikatkan terhadap Jaring Kontrol Vertikal Nasional.

B.2.6 Ketelitian Akhir Hasil akhir pengukuran dan penghitungan data GPS berupa daftar koordinat Titik Kontrol harus memenuhi persyaratan ketelitian yaitu: a. Akurasi Horizontal Horizontal

≤ 20 cm, dalam datum DGN95

b. Akurasi Vertikal

≤ 15 cm, dalam datum MSL


Halaman | 15

B.3 Pemotretan Udara B.3.1 Pelaksanaan Pemotretan Udara Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan pemotretan udara adalah: a. Jalur Terbang (Flight Lines) 1. Arah jalur penerbangan penerbangan pemotretan udara udara sebagai berikut berikut : Arah jalur terbang yang akan dilakukan yaitu Timur-Barat Timur-Barat atau Utara-Selatan. Arah jalur terbang diagonal boleh digunakan dengan pertimbangan efisiensi dan harus dengan persetujuan dari Pemberi Pekerjaan. Recana jalur terbang dengan arah jalur penerbangan tersebut di atas harus dimasukkan dan digambar dalam usulan teknis pada peta skala 1 : 250.000 atau lebih besar. Sebelum pelaksanaan pemotretan udara, rencana jalur terbang ini harus diserahkan kepada pemberi pekerjaan dan mendapat persetujuan. persetujuan. 2. Pemotretan Pada Satu Jalur Masing-masing jalur terbang harus dipotret secara berurutan dan setiap jalur terbang harus tercakup dalam 1 kali penerbangan / pemotretan. Terputusnya pemotretan dalam satu jalur diperbolehkan apabila kondisi cuaca memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemotretan atau dikarenakan mengubah tinggi terbang untuk penyesuaian skala. Syarat untuk menyambung jalur yang terputus adalah harus ada minimal satu model yang saling bertampalan. 3. Awal dan Akhir Pemotretan Pemotretan Setiap awal dan akhir pemotretan untuk masing - masing jalur terbang harus mencakup minimum 2 eksposur diluar batas area yang dipetakan.

b. Pertampalan (Overlap) 1. Pertampalan ke muka dan ke samping 

Pertampalan minimal ke muka antar foto yang berurutan adalah 60% dengan toleransi 5%.



Pertampalan minimal ke samping (sidelap (sidelap ) pada jalur terbang yang berdampingan adalah 30% dengan toleransi 5%.


Halaman | 16



Pada daerah bergunung, overlap ditingkatkan menjadi minimal 70% dan sidelap minimal 40%, masing – masing – masing masing dengan toleransi 5%.



Persyaratan pertampalan diatas bertujuan untuk menghindari terjadinya area gap stereo yang menyebabkan foto udara tidak bisa digunakan dalam pekerjaan stereoplotting.



Apabila ditemukan gap foto atau gap stereo maka pihak Pelaksana Pekerjaan diharuskan untuk melakukan terbang ulang (re-flight (re-flight ) akuisisi data foto udara.

2. Perbedaan Tinggi Permukaan Tanah Bilamana terdapat variasi perbedaaan tinggi permukaan tanah yang cukup besar pada wilayah yang dipotret, pihak pemberi pekerjaan akan mengijinkan untuk melakukan perubahan terhadap tinggi terbang dan nilai pertampalannya, apabila Pihak Pelaksana dapat memberikan bukti - bukti jelas terhadap t erhadap perbedaan tersebut. c. Resolusi Tanah (Ground Sampling Distance / / GSD) Resolusi tanah (GSD) yang akan di gunakan harus memenuhi kriteria untuk menghasilkan peta dasar rupabumi skala 1:10.000, yaitu minimal memiliki resolusi tanah sebesar 20 cm. d. Tipe Pemotretan Tipe pemotretan adalah pemotretan udara vertikal. e. Tinggi Terbang 1. Tinggi Terbang di atas Permukaan Tanah Rata - rata Tinggi terbang adalah diatas tinggi rata - rata permukaan tanah dan dihitung berdasarkan rumus : H =

f*s

dimana, H =

Tinggi Terbang

f

=

Panjang Fokus Kamera

s

=

Faktor Skala Foto

Pada kamera digital, faktor skala foto dihitung dari perbandingan ukuran piksel (pixel ( pixel size ) dan resolusi tanah (GSD). ( GSD).


Halaman | 17

2. Toleransi Perbedaan Tinggi Terbang Tidak diperbolehkan lebih rendah dari 2% dan lebih tinggi dari 5% terhadap tinggi terbang yang telah ditentukan. f. Klasifikasi Tutupan Awan Hasil pemotretan udara yang dapat diterima adalah apabila tutupan awan kurang dari 10% dan obyek yang tertutup awan bukan merupakan bangunan atau transportasi serta foto udara harus bisa digunakan untuk pemetaan. Hal ini harus mendapat persetujuan dari Pemberi Pekerjaan. g. Ketinggian Matahari Waktu pelaksanaan pemotretan harus dilakukan dengan menyesuaikan ketinggian matahari. Pemotretan tidak boleh dilakukan pada saat posisi matahari terlalu rendah yang akan mengakibatkan bayangan obyek menjadi terlalu panjang atau posisi matahari terlalu tinggi yang akan mengakibatkan pantulan sinar matahari (sunspot (sunspot ) di foto udara dan bayangan pesawat yang muncul di setiap foto udara. h. Heading, Crab, Tilt Heading, Crab dan Tilt mengacu pada orientasi pesawat pada saat terbang yang disebabkan oleh pengaruh angin. Pada foto udara, pengaruh ini akan muncul pada parameter orientasi yaitu Omega, Phi, Kappa yang direkam langsung oleh IMU. Nilai masing – – masing parameter orientasi Omega, Phi, Kappa tidak boleh melebihi 3° yang mengacu pada nilai EO hasil pengukuran IMU. i.

Laporan Harian Hasil Pemotretan

Pihak Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan laporan secara harian yang berisi hasil pemotretan. Apabila terdapat hari dimana tidak dilakukan pemotretan, Pihak Pelaksana harus menyerahkan keterangan yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya dilaksanakannya pemotretan dan disertai oleh bukti yang mendukung. mendukung. Laporan Hasil Pemotretan harus memuat informasi sebagai berikut: 1. Tanggal pemotretan. 2. Nama Pelaksana Pekerjaan. 3. Waktu pelaksanaan pemotretan. 4. Nama dan nomer registrasi pesawat udara. 5. Nama pilot pesawat udara dan operator alat. 6. Nama dan jenis kamera udara serta perangkat lain yang digunakan. 7. Nomer jalur dan foto udara serta arah terbang. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman | 18

8. Tinggi terbang. 9. Nilai pertampalan. 10. Hasil uji visual hasil foto udara (thumbnail (thumbnail image ). ). 11. Kondisi cuaca.

B.3.2 Pesawat Udara a. Penggunaan Pesawat Udara Pesawat udara yang digunakan adalah pesawat yang dirancang untuk pemotretan udara dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan ini. b. Security Clearance (SC), Kelaikan Terbang, Ijin Radio dan Asuransi. Pihak Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan harus mempunyai ketentuan sebagai berikut : a. Security clearance pemotretan yang diterbitkan oleh Ditwilhan – – Kementerian Pertahanan. b. Surat Tanda Layak Terbang dari Dirjen Perhubungan Udara. c. Surat tanda asuransi pesawat dan ijin pengunaan radio sampai dengan minimal akhir pekerjaan. c. Kaca Kamera Kaca Kamera (Kamera (Kamera Port Glass ) pada pesawat udara harus dalam keadaan bersih dari debu serta bebas dari goresan - goresan.

B.3.3 Kamera Udara Kamera udara yang digunakan adalah kamera udara digital metrik yang memang didesain untuk tujuan pemotretan udara (aerial (aerial survey ) dengan jenis lensa Normal Angle. Kamera harus dilengkapi dengan GPS Kinematik dan IMU serta mount kamera yang sesuai. a. Format Kamera a. Format Besar Kamera udara digital format besar adalah kamera yang mampu memberikan citra dengan ukuran lebar setara format 23 cm x 23 cm atau 23 cm x 15 cm dengan kandungan isi yang setara dengan film yang discan dengan 15 mikrometer, atau dengan jumlah piksel minimum minimum 11.500 x 7.500 7.500 piksel (sekitar (sekitar 86 Megapiksel)


Halaman | 19

b. Format Medium Kamera udara digital format medium adalah kamera yang mampu memberikan citra dengan jumlah piksel minimum 5412 x 7216 piksel (sekitar 39 Megapiksel) c. Radiometrik a. Spektrum Radiometrik Spektrum radiometer yang digunakan harus mampu mencakup Red, Green, Blue (RGB) dan Near InfraRed (NIR). b. Resolusi Radiometrik Resolusi radiometrik yang digunakan pada masing – – masing spektrum minimal 12 bit dengan nilai konversi analog ke digital pada 14 bits. d. Kecepatan Rana (shutter speed) a. Pemilihan kecepatan rana Kecepatan penutup kamera akan dipilih sesuai dengan kombinasi pergerakan minimal dan celah lensa untuk mengatasi kondisi cahaya. b. Pergerakan gambar (image motion) Pergerakan gambar secara normal (image (image motion ) tidak boleh melampaui 30 mikrometer. e. Kalibrasi Kamera a. Sertifikat Kalibrasi Kamera udara yang digunakan sudah dikalibrasi oleh pabrikan kamera dan memiliki sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh pabrikan kamera tersebut. b. Informasi Kalibrasi Kamera Udara Sertifikat kalibrasi kamera yang diserahkan memuat informasi dan data : 

Nama pelaksana dan tanggal t anggal pelaksanaan kalibrasi



Nomer seri lensa



Ukuran sensor yang didefinisikan sebagai jumlah piksel dalam baris dan kolom



Ukuran piksel dalam satuan mikron



Panjang fokus lensa terkalibrasi



Koordinat principal point


Halaman | 20



Nilai distorsi radial dan tangensial, dengan persyaratan nilai distorsi harus dibawah 20 mikron pada setiap posisi di lensa

c. Masa Berlaku Sertikat Kalibrasi Masa berlaku sertifikat kalibrasi kamera udara adalah 3 tahun terhitung tanggal sertifikat kalibrasi terakhir. f. Mount Kamera Kamera udara dipasang pada mount kamera yang mampu mengurangi efek vibrasi di dalam pesawat dan dilengkapi alat gyro-stabilised agar agar kamera selalu dalam keadaan vertikal serta mampu mengoreksi mengoreksi kesalahan akibat pergerakan pesawat. g. Forward Motion Compensation (FMC) (FMC) Kamera udara harus dilengkapi dengan teknologi Forward Motion Compensation Compensation (FMC) (FMC) untuk menjamin foto yang dihasilkan bebas dari blur. h. GPS/IMU a. GPS Kinematik GPS kinematik digunakan untuk menentukan posisi kamera udara (X, Y, Z). GPS yang digunakan terdiri dari minimal dua unit receiver, 1 unit ditempatkan di pesawat udara sebagai rover dan yang lain ditempatkan di titik kontrol sebagai base . GPS Receiver yang digunakan adalah tipe geodetik dan harus mampu merekam data dengan interval 1 detik. Jarak baseline antara GPS base dan rover harus kurang dari 40 km. Pemilihan lokasi GPS base harus mendapat persetujuan Pemberi Pekerjaan. b. IMU Inertial Measurement Unit (IMU) harus digunakan untuk menentukan orientasi kamera udara (omega, phi, kappa) dan dijalankan dalam satu sistem dengan GPS Kinematik, sehingga didapat 6 parameter exterior orientation (EO). IMU yang digunakan harus mampu merekam data dengan kemampuan minimal 128 Hz. IMU juga digunakan untuk untuk mengoreksi mengoreksi data GPS dan diproses diproses secara simultan. simultan. c. Boresight Misalignment Calibration Untuk menentukan perbedaan sudut antara sistem koordinat IMU dengan sistem koordinat kamera (disebut sebagai boresight misalignment) maka maka perlu dilaksanakan kalibrasi. Kalibrasi ini umumnya dilaksakanan pada suatu area yang tidak terlalu luas Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman | 21

dengan beberapa titik kontrol yang terdistribusi secara ideal dan diolah dengan menggunakan triangulasi udara sehingga bisa diketahui hubungan geometri antara kamera dan IMU.

B.4 Triangulasi Udara Triangulasi Udara adalah suatu suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan setiap model stereo foto udara dapat diposisikan dan diorientasikan secara akurat agar dapat dilakukan pekerjaan kompilasi stereoplotting dalam pembuatan peta garis. Triangulasi udara menghasilkan data parameter Exterior Orientation (x, y, z, omega , phi, kappa) pada setiap foto dan koordinat perataan setiap titik t itik pengamatan.

B.4.1 Masukan dan Peralatan -

Foto Udara digital.

-

Informasi kalibrasi kamera.

-

Daftar koordinat titik-titik kontrol pemetaan beserta deskripsi dan sketsa lokasinya.

-

Data GPS kinematik dan IMU (parameter EO).

-

Peta realisasi jalur terbang.

-

Perangkat lunak fotogrametri untuk pengamatan/pengukuran titik (point (point measurement ) pada koordinat foto.

-

Pengolah data perataan (block (block adjustment ) dengan metoda Bundle Adjustment

-

Perangkat lunak yang digunakan untuk perataan blok harus dapat mengolah data koordinat foto dan data GPS/IMU serta boresight misalignment .

B.4.2 Tahapan Triangulasi Udara a. Persiapan Pekerjaan yang dilakukan pada tahapan persiapan adalah: 

Pengumpulan data berupa : 1. Foto Udara (foto udara digital, peta jalur terbang dan kalibrasi kamera ) 2. Daftar koordinat titik-titik kontrol lapangan dan diskripsi dari titik kontrol. 3. Hasil pengukuran GPS Kinematik dan IMU (parameter EO)


Halaman | 22



Personil dan peralatan yang digunakan.



Pembuatan peta indeks model dan titik kontrol.

b. Pemilihan dan pengamatan titik minor.

-

Parameter EO harus dimasukkan untuk mengorientasikan foto udara sebelum dilaksanakannya pemilihan dan pengamatan titik minor.

-

Titik minor harus terdistribusi secara merata di setiap model dan minimal harus terdapat 6 titik minor di setiap stereomodel.

-

Pemilihan dan pengamatan titik minor dapat dilaksanakan secara manual atau otomatis. Apabila menggunakan metode otomatis, titik minor harus tetap terdistribusi secara merata dan jumlahnya harus efisien.

-

Setiap titik minor harus terdapat pada minimal dua buah foto. Antara dua jalur terbang yang bersebelahan harus diikat oleh titik minor. Titik minor diusahakan untuk mengikat foto sebanyak mungkin.

-

Pengukuran koordinat titik minor dilakukan pada sistem koordinat foto.

- Apabila jumlah model terlalu banyak, pengamatan titik dapat dibagi menjadi beberapa sub-blok namun pada tahap perataan akhir harus digabung menjadi satu blok utuh. c. Penomoran titik minor Pada metode manual, untuk memudahkan identifikasi titik minor maka sistem penomoran yang digunakan adalah sebagai berikut: AAABBBC AAA

: Nomer jalur terbang

BBB

: Nomer foto udara

C

: Posisi titik minor pada model

Sementara pada metode otomatis, penomoran sebisa mungkin mengikuti aturan diatas (sistematis). Apabila tidak bisa maka dapat menggunakan penomeran secara urut, dengan syarat titik minor harus tetap mudah diidentifikasi posisinya pada saat analisis hasil perataan.


Halaman | 23

d. Hitungan perataan

-

Metode yang digunakan adalah bundle adjustment .

-

Hitungan bundle adjustment harus dilakukan untuk seluruh area pemotretan dan dilakukan dalam satu blok (block (block adjustment ). ).

-

Parameter EO dari GPS/IMU harus diikutkan dalam perhitungan.

-

Hitungan perataan dilakukan secara simultan untuk seluruh foto udara.

-

Hitungan perataan dilakukan secara dua tahap, pada tahap awal titik kontrol yang ada di setiap NLP difungsikan sebagai titik cek (independen ( independentt check point ). ). Kemudian pada tahap perataan akhir, titik tersebut diubah fungsinya menjadi titik kontrol.

B.4.3 Kontrol Kualitas Kontrol kualitas dilakukan pada dua hal yaitu hasil statistik perataan dan stereomodel hasil bentukan dari triangulasi udara. a. Hasil statistik perataan

-

Sigma naught

< ukuran piksel (mikron)

-

RMSE titik minor

< 0,5 x ukuran piksel (mikron)

-

Nilai residual maksimal titik minor

< 1,5 x ukuran piksel (mikron)

-

RMSE titik kontrol

< 0,5 meter

-

Nilai residual maksimal titik kontrol

< 1 meter

b. Stereomodel

-

Setiap stereomodel tidak boleh ada paralaks pada sumbu y

-

Konsistensi tinggi antar model, apabila terdapat beda tinggi maka hanya boleh terdapat di pinggir model dan beda tinggi tersebut harus kurang dari 1 m.

-

Koordinat titik cek pada stereomodel hasil dari hitungan bundle adjustment tahap awal harus memiliki ketelitian horizontal 2 m dan ketelitian vertikal 1,5 m atau lebih baik bila dibandingkan dengan koordinat pengukuran GPS di lapangan.

-

Koordinat titik kontrol pada stereomodel hasil dari hitungan bundle adjustment tahap akhir harus memiliki ketelitian horizontal 1 m dan ketelitian vertikal 0,75 m atau lebih baik bila dibandingkan dengan koordinat pengukuran GPS di lapangan.


Halaman | 24

Apabila ditemukan hasil yang tidak memenuhi persyaratan persyaratan kontrol kualitas diatas,

maka

pelaksanaan

Triangulasi

Udara

harus

diulang

dengan

menganalisis kesalahan yang muncul dan dihitung ulang sampai hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan kontrol kualitas.

B.5 Orthorektifikasi Foto udara yang sudah diproses triangulasi udara dibuat menjadi orthofoto menggunakan orthorektifikasi. Orthofoto adalah foto udara yang memiliki proyeksi orhtogonal sehingga memiliki keseragaman skala dan tidak memiliki kesalahan pergeseran relief sehingga bisa digunakan dalam pemetaan. Orthofoto dibuat dengan menggunakan data DEM yang dihasilkan melalui proses Auto proses Auto Image Correlation foto udara digital. DEM yang dihasilkan minimal memiliki resolusi 32 bit dengan sampling space 5 x 5 meter. Tahapan pembuatan orthofoto adalah sebagai berikut: 1. Persiapan data meliputi foto udara, hasil AT dan DEM (dengan ketelitian dan resolusi yang sesuai untuk pembuatan orthofoto skala 1:10.000). 2. Proses orthorektifikasi foto udara menggunakan hasil AT dan DEM. 3. Mosaik foto per blok, meliputi pembuatan seamline dan dan tone/color balancing . 4. Cropping mosaik mosaik foto per NLP. 5. Export ke format GeoTIFF resolusi 20 cm. Orthofoto yang telah dibuat harus diperiksa ketelitiannya dengan mengukur koordinat premark pada orthofoto. Ketelitian yang disyaratkan adalah ketelitian horizontal 2 m dan ketelitian vertikal 1,5 m. B.6 Persiapan Pemetaan Pekerjaan yang dilakukan pada tahapan persiapan pemetaan adalah: 1. Penyiapan data foto udara dan pembuatan stereomodel untuk kegiatan pemetaan 2. Pemeriksaan kesiapan alat yang akan digunakan B.7 Stereo Plotting Stereo plotting harus dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 1. Perairan Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman | 25

2. Breakline s 3. Masspoints dan dan spotheight 4. Jaringan transportasi 5. Bangunan dan permukiman 6. Tutupan lahan Unsur rupabumi yang tidak teridentifikasi pada tahapan pekerjaan ini harus ditambahkan pada tahap pekerjaan survei kelengkapan lapangan. Operator stereoplotting dapat memberikan keterangan pada lokasi yang kenampakan visualnya tidak jelas atau hasil interpretasinya meragukan. Keterangan ini harus dicantumkan pada peta kerja lapangan karena akan berguna memandu surveyor pada saat saat pemeriksaan data data di dilapangan. dilapangan. Keterangan Keterangan ini berupa teks ”CHECK DI LAPANGAN” yang disimpan pada layer tambahan.

B.7.1 Garis perairan Stereoplotting untuk tema garis perairan atau jaringan sungai harus dimulai dari sungai besar dilanjutkan dengan anak sungai, dan kemudian alur atau sungai musiman. Stereoplotting harus dimulai dari hulu ke muara. Sesuai dengan karakteristik sungai maka elevasi pada vertex (n+1) tidak boleh lebih tinggi dari elevasi vertex (n). Dalam satu daerah aliran sungai, segmen garis sungai harus terhubung satu dengan lainnya membentuk satu jaringan yang bermuara pada satu titik. Sungai dan alur dapat bermuara pada garis pantai, garis tepi danau, garis tepi air rawa, atau garis tepi perairan lainnya. Pada daerah karst, aliran sungai dapat terhenti tanpa diketahui kelanjutan muaranya. Bentuk topografi daerah karst dicirikan dengan banyak cekungan. Apabila ditemui hal seperti ini maka operator harus memberikan keterangan yang dicantumkan pada peta kerja lapangan untuk membantu surveyor di lapangan.

B.7.2 Garis tepi perairan Garis tepi perairan adalah garis batas daratan dan air yang menggenang. menggenang. Garis tepi danau/situ, garis pantai/pulau, dan garis tepi rawa, dan garis tepi empang masuk dalam kategori ini. Karakteristik geometri garis tepi perairan ditentukan sebagai berikut: 1. Garis tepi perairan tidak terpotong oleh kontur 2. Setiap vertex pada garis tepi perairan mempunyai elevasi yang sama Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman | 26

3. Elevasi setiap vertex pada garis pantai harus nol 4. Garis pantai dan garis tepi danau/situ tidak terpenggal oleh muara sungai 5. Sungai harus berhenti pada garis tepi danau/situ 6. Sungai harus berhenti pada garis pantai 7. Sungai dapat memotong garis tepi rawa apabila operator atau surveyor dapat melihat aliran sungai tersebut

B.7.3 Breaklines Data breaklines digunakan untuk membantu pembentukan DTM dan kontur. Kerapatan breaklines bergantung pada bentuk topografinya. Pada daerah yang bergunung dan terjal maka breaklines lebih rapat dibanding dengan daerah datar. Pada waktu pengumpulan data ini, operator stereoplotting harus memperhatikan bentuk dan aliran alur sungai agar dapat menentukan breaklines dengan tepat sehingga dapat menghasilkan bentuk kontur dan DTM yang representatif.

B.7.4 Masspoint dan Spotheight 1. Pada skala 1:10.000, masspoints diplot diplot dengan kerapatan antara 10 s.d. 20 meter. 2. Untuk kemiringan >10% kerapatan masspoint adalah 10 meter sedangkan untuk kemiringan lereng lereng ≤ 10% kerapatan masspoints 20 meter. 3. Spotheight adalah titik tinggi yang ditempatkan pada puncak gunung/bukit atau pada cekungan. 4. Untuk daerah datar dimana hanya terdapat beberapa garis kontur maka spotheight harus ditempatkan pada setiap titik tengah kotak grid peta. 5. Spotheight dan masspoints tidak boleh ditempatkan pada area perairan.

B.7.5 Transportasi 1. Semua jaringan transportasi yang dapat terlihat pada foto harus diplot sesuai dengan keadaan sebenarnya. 2. Plotting jaringan jaringan transportasi dilakukan pada garis tengahnya (centerline (centerline ). ). 3. Jaringan transportasi tidak terputus pada lokasi perpotongan dengan sungai.


Halaman | 27

4. Semua jaringan transportasi yang ada pembatas tengah harus diplot 3 garis (2 bahu jalan dan 1 pembatas pembatas tengah sebagai sebagai centerline )

B.7.6 Bangunan dan Permukiman 1. Semua bangunan diplot sesuai dengan ukuran dan bentuk sebenarnya. 2. Tinggi bangunan diplot pada atap bangunan sehingga bangunan memiliki ketinggian terhadap terain disekitarnya 3. Kumpulan bangunan/gedung yang berjarak rapat antara satu dengan yang lain dapat diblok sebagai permukiman. permukiman. 4. Bangunan dikatakan rapat apabila jarak satu dengan lainnya 5 meter atau kurang. 5. Landas pacu dan dermaga apabila terlihat pada foto harus digambarkan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya.

 

BanObject data Data base

ai dengan bentuk dan ukurannya

Dermaga digambar sesuai bentuk sebenarnya Jaringan jalan digambar pada centerline nya

Gambar 3. Contoh tema unsur bangunan, jaringan jalan, dermaga, sungai, dan tutupan lahan pada skala 1:10.000

B.7.7 Tutupan lahan Unsur rupabumi yang masuk kategori ini terdiri dari: sawah, kebun, tegalan, hutan, belukar, tanah kosong, padang rumput, dan hutan bakau.


Halaman | 28

sungai

teks label Vegetasi

jalan Garis batas vegetasi

Gambar 4. Contoh Pemberian Label Penutup Lahan

Operator harus melakukan interpretasi kemudian mendelinasi batas vegetasi serta memberi teks label seperti yang tampak pada gambar di atas tersebut. Area tutupan lahan terbentuk dari gabungan data jalan, sungai, batas permukiman, dan batas vegetasi.

B.8 Pembentukan DTM dan Kontur B.8.1 Pembentukan DTM DTM raster dengan ukuran cell 5 5 meter dibentuk dari beberapa tema unsur sebagai berikut: 

Hidrografi



Breaklines



Spotheights



Masspoint

Sebelum pembentukan DTM dan Kontur, editing 3D terhadap data hidrografi perlu dilakukan apabila ketentuan sebagai berikut di bawah ini tidak dipenuhi: 1. Arah garis harus sama dengan arah aliran (vertex pertama adalah hulu dan vertex terakhir adalah muara). 2. Elevasi pada vertex (n+1) lebih rendah atau sama dengan elevasi vertex (n). 3. Tidak ada overshoot atau atau undershoot pada pada vertex akhir (muara). 4. Tidak ada pseudonode .


Halaman | 29

5. Pertemuan node dengan node , atau node dengan dengan vertex harus snap secara secara 3 dimensi (xyz). 6. Elevasi pada setiap vertex untuk garis tepi perairan seperti garis pantai, garis tepi danau, empang, dan garis tepi air rawa harus sama. 7. Garis tepi perairan tersebut di atas tidak terpenggal oleh garis lainnya.

Gambar 5. Mass-point (titik hitam), Breaklines (coklat), jaringan sungai (biru), dan Spotheight yang digunakan digunakan untuk pembentukan pembentukan DEM DEM

Gambar 6. DEM raster dengan ukuran cell 5 meter dan k ontur dengan interval 5 meter Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman | 30

B.8.2 Garis kontur Garis kontur yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut: 1. Interval kontur indeks untuk skala 1:10.000 adalah 20 meter. 2. Interval kontur selang untuk skala 1:10.000 adalah 5 meter. 3. Untuk daerah relatif datar diberi garis kontur bantu dengan interval setengah dari interval kontur selang. 4. Garis kontur tidak saling berpotongan. 5. Garis kontur tidak terputus, kecuali untuk kontur bantu. 6. Garis kontur dengan elevasi yang sama tidak memotong sungai yang sama lebih dari satu kali. 7. Garis kontur tidak memotong garis tepi perairan (danau, empang, air rawa, dan pantai). 8. Pada lokasi perpotongan garis kontur dengan sungai maupun anak sungai maka pola kontur cenderung menjorok ke arah hulu.

B.9 Survei Kelengkapan Lapangan B.9.1 Penyiapan peta kerja lapangan (manuskrip) 1. Peta manuskrip harus diplot diplot pada pada kertas yang relatif tahan lipat serta disimpan dalam kantong plastik secara terlipat. Lipatan harus sedemikian sedemikian rupa, sehingga sehingga di lapangan lapangan petugas survei dapat membuka sebagian peta manuskrip dengan mudah. 2. Peta manuskrip yang harus disiapkan terdiri dari tiga macam, yaitu: a. Peta manuskrip A berisi kontur dan sungai hasil ploting untuk ditambah dengan nama-nama unsur topografis (nama sungai, nama gunung, laut, teluk, tanjung, danau, dan dll). b. Peta manuskrip B berisi seluruh data hasil plotting, kecuali kontur, untuk ditambah dengan anotasi dan simbol di lapangan (sekolah, kantor desa, klasifikasi jalan …), batas administrasi, dan nama-nama wilayah administratif (kabupaten, kecamatan, desa, kampung, …). -

Batas administratif yang digambar di atas manuskrip sebelum survei lapangan, didapatkan dari sumber sekunder (BPS, Depdagri, Pemda) dan sudah diletakkan sesuai dengan topografi yang diperkirakan (punggung bukit, sungai, jalan, …).


Halaman | 31

-

Batas sketsa yang sudah diletakkan pada topografi yang diperkirakan tersebut akan dikonfirmasikan pada otoritas setempat di lapangan.

-

Jalan-jalan baru yang menghubungkan tempat-tempat yang disurvei, jika belum tampak pada manuskrip, harus ditambahkan pada manuskrip ini dengan menggunakan GPS-tracking.

-

Bangunan terpencar yang belum tampak pada manuskrip, harus ditambahkan pada manuskrip ini dengan menggunakan posisi GPS.

c. Peta manuskrip C (opsional untuk cadangan di lapangan), berisi seluruh data hasil plotting baik unsur alam maupun objek buatan manusia. 3. Peta manuskrip diberi nomor grid sesuai dengan grid pada frame peta skala yang bersangkutan. Nomor Grid dimulai dimulai dari pojok kiri atas, dengan dengan huruf A, B, C … dst. dst. ke kanan, dan angka angka 1, 2, 3, … dst ke bawah. bawah. Huruf I dan O tidak tidak dipakai agar tidak tidak tertukar dengan angka angka 1 romawi dan angka angka nol. Jadi sehabis huruf huruf H adalah huruf J, J, dan sehabis huruf N adalah huruf P. 4. Data yang harus ditulis atau digambar di atas peta manuskrip dapat ditulis sementara dengan pensil lunak (2B).

Namun sebelum disahkan, seluruhnya harus ditegaskan

dengan tinta. 5. Rencana survei dan seluruh peta manuskrip harus diserahkan sebelum survei untuk mendapatkan persetujuan persetujuan dari tim supervisi.

B.9.2 Pengukuran /pengamatan di lapangan 1. Pengukuran untuk menentukan posisi objek dilakukan dengan GPS. Khusus untuk pengukuran untuk keperluan uji akurasi (lihat no.3 di bawah ini), GPS yang digunakan harus memiliki ketelitian pengukuran sebesar-besarnya sebesar-besarnya 5 m. 2. Objek yang diamat tersebut harus diplotkan pada peta kerja lapangan dan di foto dengan kamera digital untuk dokumentasi dan untuk pembuatan album foto lapangan. 3. Untuk keperluan uji akurasi, diukur minimal 4 objek untuk setiap NLP, yang dapat diidentifikasikan dengan jelas pada foto udara dan pada peta yang dihasilkan. 4. Sebelum digunakan, penunjuk waktu pada kamera harus diset sama dengan waktu GPS. 5. Nama-nama yang dikumpulkan harus dicatat pada formulir (F6-NG) dan juga pada peta kerja (manuskrip A, B, atau C) untuk diverifikasi dengan pejabat pemerintah setempat.


Halaman | 32

6. Apabila ada yang unik pada nama tersebut, deskripsi lebih lanjut dapat menggunakan formulir extensi(F6-NGE). extensi(F6-NGE). 7. Selama survei lapangan, Tracking GPS harus selalu on dan disetting 2 mm skala peta.

B.9.3 Konfirmasi dan pengesahan data lapangan dan nama-nama geografis Unsur nama geografis dikonfirmasi (secara berjenjang) dari informasi orang atau pejabat pemerintah (di daerah tersebut) yang kompeten tentang nama daerah tersebut dengan formulir sebagai berikut: 1. Nama-nama geografis ini setiap kali hendaknya diuji dengan data sebelumnya dan diuji dengan kaidah pemberian nama-nama geografis yang benar. 2. Nama-nama geografis ditulis pada manuskrip peta pada grid yang benar dan pada formulir F6-NG untuk disahkan / diketahui oleh pejabat setempat. 3. Untuk nama-nama geografis yang bersifat unik, deskripsi lebih lanjut dapat menggunakan menggunakan formulir extensi (F6-NGE) yang digunakan untuk 1 nama / lembar. 4. Nama-nama geografis diletakkan pada posisi sebenarnya (geografis) dan belum perlu memperhatikan aspek kartografisnya. 5. Penggunaan nama-nama nama-nama yang unik didokumentasikan dengan foto pada tempat-tempat resmi yang memajang nama tersebut (seperti papan nama kantor-kantor pemerintah). Untuk itu petugas survei dilengkapi dengan kamera. Nama file dari foto dibuat sebagai berikut: YYYY-MM-DD_NamaGeo YYYY-MM-DD_NamaGeografis_xx grafis_xx Contoh: 2012-10-05_KapuasHulu_03 2012-10-05 2012-10-05 …….. Tanggal pengambilan Tanggal pengambilan gambar KapuasHulu ……. Nama geografis (Kapuas Hulu) 03 ………………….. Gambar ke-3 ke-3 di lokasi Kapuas Hulu 6. Nama-nama yang masih diperdebatkan di daerah tersebut (misalnya oleh dua etnis yang berbeda) harus diberi tanda di dalam formulir nama-nama geografis, sedang yang ditulis di atas peta adalah yang disahkan oleh pemerintah setempat.


Halaman | 33

7. Sebagai alat validasi, surveyor perlu membuat foto obyek dengan nama geografinya (misalnya papan nama kantor desa atau sekolah) serta merekam cara pengucapan nama-nama nama-nama tersebut menggunakan menggunakan alat perekam perekam suara. suara. 8. Unsur-unsur rupabumi yang dikumpulkan di lapangan harus sesuai dengan spesifikasi peta rupabumi skala 1:10.000 ( lihat lampiran).

B.9.4 Konfirmasi dan pengesahan data lapangan batas administrasi 1. Unsur batas administrasi diambil dari dokumen resmi pemerintah (di daerah tersebut) dan pejabat yang kompeten kompeten tentang letak batas batas daerahnya. 2. Suatu batas antara dua daerah sebaiknya dikonfirmasikan pada masing-masing daerah yang berbatasan atau pada daerah yang satu tingkat di atasnya. 3. Pengesahan di atas peta manuskrip dilakukan oleh tiap daerah yang tercakup dalam peta tersebut dan ikut memberikan keterangannya. 4. Batas administrasi digambar langsung pada manuskrip peta dengan simbol garis yang benar (garis putus-putus, dengan 1 titik untuk batas propinsi, 2 titik untuk batas Kota/Kabupaten, Kota/Kabupaten, 3 titik untuk batas Kecamatan dan 4 titik untuk batas Desa/Kelurahan).

B.10 Pembuatan Daftar Nama Geografi (Gasetir) 

Gasetir adalah daftar nama geografis yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan.



Nama geografis atau toponim adalah nama yang diberikan pada unsur geografis.



Unsur geografis adalah bagian permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan.



Unsur generik adalah unsur yang menerangkan dan menggambarkan kekhasan geografis (misalnya, sungai, danau, gunung, bukit, lembah, tanjung, teluk, dan pulau).



Unsur spesifik adalah unsur yang menerangkan nama diri suatu unsur generik (misalnya, Merapi, Jakarta, dan Serayu).


Halaman | 34

Tata cara penulisan endonim adalah sebagai berikut: 1. Jika nama unsur generiknya menunjukkan ciri fisiografik unsur geografis yang diakuinya, nama unsur generik ditulis terpisah dengan nama unsur spesifiknya dan huruf pertama kata ditulis dengan dengan huruf

kapital. Contoh: Contoh: Pulau Nias, Nias, Danau Toba, Toba,

Krueng Aceh, Kota Bandung 2. Jika nama unsur geografis memakai nama unsur generik yang tidak mencerminkan ciri fisiografiknya, maka penulisannya serangkai. Contoh: Gunungsitoli, Bandarlampung, Tanjungpriok, Tanjungpriok, Sungailiat, Muaraenim, Muarajambi. 3. Jika nama unsur spesifik diikuti penunjuk arah atau kata sifat dan nama spesifiknya merupakan nama induk, maka penulisannya terpisah.Contoh: Jawa Barat, Tabalong Kiwa,

Cikeas

Hijau,

Kranggan

Permai,

Desatengah

Selatan,

Pargarutan

Jae,

Panyabungan Tonga. 4. Jika nama unsur spesifik terdiri atas kata ulang penulisannya serangkai dengan menggunakan tanda hubung.Contoh : Muko-muko, Bagansiapi-api, Sigura-gura, Toli-toli 5. Jika nama unsur spesifik terdiri atas dua nama unsur generik, penulisannya serangkai.Contoh : Paranpadang, Hutapadang, Hutadolok, Lumbandolok 6. Jika nama unsur spesifik terdiri atas tiga kata yang masing-masing dua kata unsur generik diikuti kata sifat, penulisannya serangkai.Contoh: serangkai.Contoh: Torlukmuaradolok 7. Jika nama unsur spesifik terdiri atas tiga kata yang masing-masing dua kata unsur generik diikuti kata benda, penulisannya serangkai.Contoh: Muarabatangangkola Muarabatangangkola 8. Jika nama unsur spesifik memakai nama orang, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, Benteng Somba Opu 9. Jika nama unsur spesifik terdiri atas empat kata atau lebih yang masing-masing terdiri atas unsur generik/spesifik, penulisan dipisah dari kata yang ketiga, kelima, dan seterusnya.Contoh: seterusnya.Contoh: Purbasinomba Mandalasena, Dalihannatolu Hutaraja. Catatan 1. Walaupun tidak ada daerahnya atau merupakan daerah yang sudah ditinggalkan maupun daerah pengembangan pemukiman baru (sudah direncanakan), di dalam inventarisasi nama geografis perlu dilakukan agar dapat digunakan sebagai petunjuk arah orientasi pelacakan daerah lain.


Halaman | 35

2. Bila terdapat nama yang sangat panjang, tetapi nama tersebut yang sangat khusus dan populer dengan nama singkatan, maka dapat ditulis (kependekan dari nama yang bersangkutan) contohnya: Ogan Komering Hulu populer disebut Oku. 3. Jika nama terdiri dari 3 generik, pemisahannya disesuikan dengaan aturan tata bahasa Indonesia yaitu; Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

B.11 Pembentukan Basis Data Rupabumi Lingkup pekerjaan pembentukan basisdata meliputi: 1. Data cleaning . 2. Penyuntingan data attribut . 3. Pengelompokan data. 4. Konversi data dari dwg ke shp atau dari shp ke dwg sehingga menghasilkan dua versi yaitu dwg dan shp. B.11.1Data B.11.1 Data cleaning Analisis spasial akan dapat dilakukan jika hubungan (relasi) antar unsur rupabumi dapat didefinisikan dengan membangun topologi. Hasil akhir dari pekerjaan ini harus betul-betul menjamin bahwa data yang dihasilkan benar-benar bersih (clean ( clean ) baik dari aspek geometri maupun atribut serta bebas dari kesalahan-kesalahan topologi (free (free of topological errors ). ). Direkomendasikan untuk melakukan proses topologi menggunakan perangkat lunak GIS standar yang digunakan di Pusat Pemetaan Dasar rupabumi. Cluster toleransi yang digunakan menggunakan standar (default (default ) dari perangkat lunak GIS. Adapun aturan topologi topologi / rule yang yang digunakan antara lain adalah: Tabel 3. Aturan Topologi Aturan Topologi Must not overlap Must not have dangles

Point 

Line 





Must not self-intersect



Must not self-overlap



Must not have gaps Must be single part Must be larger than cluster tolerance

Polygon

 











Must not intersect




Halaman | 36

B.11.2Pengelompokan B.11.2 Pengelompokan data Unsur rupabumi dikelompokan kedalam 7 (tujuh) tema dimana setiap tema dapat berupa titik, garis, atau area.Tabel di bawah ini merupakan sistem pengelompokan pengelompokan sesuai dengan tema dan tipe data nya: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tema Unsur Rupabumi Bangunan Transportasi Hipsografi Batas Administrasi Penutup Lahan Perairan Toponim

Kelompok Kode Unsur 1xxxx 2xxxx 3xxxx 4xxxx 5xxxx 6xxxx 64xxx

Point

Tipe Geometri Line Area

 











Text

 















B.11.3Struktur B.11.3 Struktur object data/atribut pada file dwg dan shp Kelas Unsur

Bangunan (1xxxx)

Tipe Geometri

Point, Line, Area

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

10224

NAMA_UNSUR

Character

75 100

Kantor Bupati

TOPONIM

Character

50

Sumedang

PELAKSANA

Character

50

Survei Pemetaan, PT.

UPDATED

Character

8 10

20121005

Kelas Unsur

Transportasi (2xxxx)

Tipe Geometri

Line, Area

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

20110

NAMA_UNSUR

Character

75 100

Jalan Arteri

TOPONIM

Character

50

Sudirman

PELAKSANA

Character

50


UPDATED

Character

8 10

20121005


Halaman | 37

Kelas Unsur

Hipsograsi (3xxxx)

Tipe Geometri

Line

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

30002

NAMA_UNSUR

Character

75 100

Garis Kontur Index

ELEVASI

Real

8,2

200

PELAKSANA

Character

50


UPDATED

Character

8 10

20121005

Kelas Unsur

Batas Administrasi (4xxxx)

Tipe Geometri

Line

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

40402

NAMA_UNSUR

Character

75 100

Garis Batas Kecamatan (standar Pusat PBW - belum referensi resmi)

TOPONIM

Character

50

Pamijahan

PELAKSANA

Character

50


UPDATED

Character

8 10

20121005

Khusus untuk batas administrasi line, field toponim harus diisi dengan nama toponim batas administrasi setingkat di setingkat di atasnya, sebagai contoh untuk batas desa (40402) antara Desa Cimayang dan Desa Cimekar diisikan nama Kecamatan Pamijahan. Kelas Unsur

Wilayah Administrasi (4xxxx)

Tipe Geometri

Area

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

40402

NAMA_UNSUR

Character

75 100

DESA

Character

50

Garis Batas Desa / Kelurahan (standar Pusat PBW - belum referensi resmi) Cipayung

KECAMATAN

Character

50

Cibinong

KABUPATEN

Character

50

Bogor

PROVINSI

Character

50

Jawa Barat

PELAKSANA

Character

50


UPDATED

Character

8 10

20111001


Halaman | 38

Kelas Unsur

Tutupan Lahan (5xxxx)

Tipe Geometri

Area

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

50102

NAMA_UNSUR

Character

75 100

Permukiman dan Tempat Kegiatan

TOPONIM

Character

50

Cibinong Elok

PELAKSANA

Character

50


UPDATED

Character

8 10

20121005

Kelas Unsur

Hidrografi/Perairan Hidrografi/Perairan (6xxxx)

Tipe Geometri

Line

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

60108

NAMA_UNSUR

Character

75 100

Sungai Dua Garis

TOPONIM

Character

50

Bengawan Solo

PELAKSANA

Character

50


UPDATED

Character

8 10

20121005

Kelas Unsur

Toponim (64xxx)

Tipe Geometri

Point, Text

FIELD NAME

TYPE

WIDTH

EXAMPLE

KODE_UNSUR

Character

56

64108

NAMA_UNSUR

Character

75 100

Ibukota Kabupaten

TOPONIM

Character

50

Cibinong

PELAKSANA

Character

50


UPDATED

Character

8 10

20121005

B.11.4Sistem B.11.4 Sistem pengelompokan dan penamaan file format data dwg dan shp 1. NLP_1PT (untuk Bangunan : Point) 2. NLP_1LN (untuk Bangunan : Line) 3. NLP_1AR (untuk Bangunan : Area) 4. NLP_2LN (untuk Transportasi : Line) 5. NLP_2AR (untuk Transportasi : Area) 6. NLP_3PT (untuk Hipsografi : Point) 7. NLP_3LN (untuk Hipsografi : Line) 8. NLP_4LN (untuk Batas Administrasi : Line) Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim KAK Pekerjaan Pemotretan Udara dan Pemetaan Rupabumi Indoneia Skala 1:10.000 Palu dan Kendari

Halaman | 39

9. NLP_4AR (untuk Batas Administrasi : Area) 10. NLP_5LN (untuk Penutup Lahan dan Fungsi : Line) 11. NLP_5AR (untuk Penutup Lahan dan Fungsi : Area) 12. NLP_5TX (untuk Penutup Lahan dan Fungsi : Text) 13. NLP_6PT (untuk Perairan : Point) 14. NLP_6LN (untuk Perairan : Line) 15. NLP_6TX (untuk Toponim : Text)


Halaman | 40

C. PENUTUP Demikian kerangka acuan kerja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana sebagaimana mestinya.

Cibinong, 27 Desember 2012 Deputi Informasi Geospasial Dasar Pejabat Pembuat Komitmen,

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Kepala,

Agus Hikmat, Hikmat, S.T NIP. 19611011 198603 1 004

Ir. Edwin Hendrayana NIP. 19620614 199002 1 001


Halaman | 41

Mp-8 Dok Pekerjaan Pemotretan Udara Dan Pemetaan Rupabumi Indonesia

Recommend Documents