7. MODUL PENGAMANAN PEMILU.pdf

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

MODUL 1 DAFTAR ISI

PENGANTAR……………………………………………………….......................

1

STANDAR KOMPETENSI………………………………………………...............

1

KOMPETENSI……………………………………………………………...............

1

MATERI POKOK…………………………………………………………...............

3

METODE…………………………………………………….……………...............

3

BAHAN DAN ALAT………………………………………………………...............

3

PROSES PELATIHAN……………………………………………………..............

3

TAGIHAN/TUGAS………………………………………………………….............

5

LEMBAR KEGIATAN…………………………………………………..…..............

5

BAHAN BACAAN……………………………………………………...…...............

6

BAB I : UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU........................................................

6

BAB II :

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD...........................

UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK..............................................................

13

BAB III :

BAB IV : PERATURAN KAPOLRI NO 9 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN OPERASI PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU

23

26


KEPOLISIAN..............................................

RANGKUMAN……………………………………………………………...............

LATIHAN…………………………………………………………………...............

ii

29

30

PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


Modul

1

6 JP (270 menit)

Dalam modul ini membahas materi tentang kapita selekta perundangundangan yang berkaitan dengan pemilu. Tujuan modul ini adalah memberikan pemahaman tentang penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.

Mampu menerapkan peraturan dan berkaitan dengan pengamanan Pemilu.

1.

perundang-undangan

yang

Mampu menerapkan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Indikator: a. Menjelaskan pasal-pasal tertentu Undang-undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu; b. Mengidentifikasi pelanggaran tindak pidana pemilu.

2.

Mampu menerapkan Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR. Indikator: a. Menjelaskan ketentuan umum tentang Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR pasal 1;


1


b. Menjelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih (pasal 273, 274,292, 293,294 dan pasal 295); c. Menjelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap pendaftaran dan verivikasi peserta pemilu (pasal 296 dan 298); d. Menjelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap masa kampanye pemilu (pasal 275 ,276,277,278,279 ayat 1 dan 2, 280, 297,299,300,301 ayat 1, pasal 303 ayat 1 dan 2, pasal 304 ayat 1 dan 2 dan pasal 305); e. menjelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap masa tenang (pasal 291, 301 ayat 2); f. menjelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap pemungutan dan penghitungan suara (pasal 281, 282,283,284,301 ayat 3, 306, 307,308,309,310 dan 311 ); g. menjelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap penetapan hasil pemilu (pasal 285,286,287,288,289 ayat 1 dan 2, 290, 312,313,314,315,316,317,318,319,320 dan 321). 3.

Mampu menerapkan Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang No.2 tahun2008 tentang partai politik Indikator a. Menjelaskan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik; b. Mengidentifikasi pelanggaran pidana yang berkaitan dengan partai politik.

4.

Mampu menerapkan Peraturan Kapolri tentang manajemen operasi Kepolisian

No.9 tahun

2011

Indikator a. Menjelaskan Peraturan Kapolri No.9 tahun 2011 tentang manajemen Kepolisian; b. Menerapkan Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2011 tentang manajemen Kepolisian. 5.

Mampu menerapkan pasal-pasal tertentu dalam tindak pidana pemilu Indikator Praktek

2



Peraturan-peraturan pemilu.

perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

1. Ceramah; 2. Diskusi; 3. Tanya jawab

1.

Bahan/referensi a. Undang-Undang No.15 Tahun 2011; b. Undang-Undang No.8 Tahun 2012; c. Undang-undang No.12 tahun 2011; d. Peraturan Kapolri No.9 tahun 2011.

2. Alat a. Whiteboard; b. Flipchart; c. Kertas flipchart; d. Komputer/laptop; e. LCD dan screen; f. Alat tulis.

1. Tahap awal: 15 menit

a. b.

Pelatih/instruktur/fasilitator memperkenalkan diri kepada para peserta pelatihan; Para peserta pelatihan memperkenalkan diri secara singkat kepada pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta lainnya;


3


c.

d.

Pelatih/instruktur/fasilitator melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta; Pelatih/instruktur/fasilitator melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta pelatihan tentang materi yang akan dipelajari.

2. Tahap inti: 200 menit.

4

a.

Pelatih/instruktur/fasilitator Menjelaskan penerapan UndangUndang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu peserta pelatihan memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti atau dipahami. Waktu: 30 menit.

b.

Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan penerapan UndangUndang No.12 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR Peserta pelatihan memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti atau dipahami. Waktu: 30 menit.

c.

Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan penerapan UndangUndang no.12 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik Peserta pelatihan memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti atau dipahami. Waktu: 30 menit.

d.

Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan penerapan Peraturan Kapolri No.9 tahun 2011 tentang manajemen operasi Kepolisian . Peserta pelatihan memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti atau dipahami. Waktu: 30 menit.

e.

Peserta pelatihan mendiskusikan topik penerapan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu yang telah ditetapkan oleh pelatih/instruktur/fasilitator. Waktu: 30 menit

f.

Pelatih/instruktur/fasilitator memantau kegiatan diskusi pada setiap kelompok dan memberikan saran masukan terhadap proses diskusi;

g.

Peserta pelatihan membuat laporan hasil diskusi secara tertulis; Waktu: 10 menit PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


h

Pelatih/instruktur/fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi;

i.

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain; Waktu: 30 menit

j.

Pelatih/instruktur/fasilitator membahas dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok; Waktu: 10 menit

3. Tahap Akhir: 25 menit.

a.

Penguatan Materi. Pelatih/instruktur/fasilitataor memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum; Waktu: 15 menit.

b.

Learning Point. Pelatih/instruktur/fasilitator merumuskan learning point/ koreksi dan kesimpulan dari materi pelatihan yang disampaikan kepada peserta pelatihan. Waktu: 10 menit.

Peserta latihan memberikan laporan Hasil diskusi kelompok kepada Intruktur /pelatih

-

Peserta latihan dibagi dalam tiga kelompok membahas dan mendikusikan penerapan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu


5


BAHAN BACAAN

BAB I UNDANG-UNDANG NO15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 3 (1)

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)

KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

(3)

Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pasal 6

(1)

Jumlah anggota: a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

6

(2)

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(3)

Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

(4)

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

(5)

Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen).

(6)

Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(7)

Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan PU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 8 (1)

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c.

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, semua tahapan Pemilu;

dan

mengendalikan

e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; f.

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan peserta Pemilu h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i.

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

j.

menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

k.

menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

l.

mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;

m. menetapkan standar serta pendistribusian perlengkapan; n. menindaklanjuti

dengan


segera

kebutuhan

pengadaan

rekomendasi

Bawaslu

dan atas 7


temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

(2)

r.

melakukan evaluasi dan membuat penyelenggaraan Pemilu; dan

laporan

setiap

tahapan

s.

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c.

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

d. mengoordinasikan, semua tahapan;

menyelenggarakan,

dan

mengendalikan

e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; f.

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i. 8

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; j.

menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

k.

mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;

l.

menetapkan standar serta pendistribusian perlengkapan;

kebutuhan

pengadaan

dan

m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

atas

n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap penyelenggaraan Pemilu; dan r.

(3)

tahapan

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi: a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; c.

melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;

d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f.

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan


9


peraturan perundang-undangan.

(4)

KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara; c.

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); f.

mengelola barang inventaris peraturan perundang-undangan;

KPU

berdasarkan

ketentuan

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu; h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; i.

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;

j.

menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

k.

melaksanakan keputusan DKPP; dan

l.

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40

10

(1)

Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.

(2)

PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(3)

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. (4)

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Pasal 41

(1)

Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2)

Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3)

Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

(4)

Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(5)

PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikot Pasal 46

(1)

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2)

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3)

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(4)

Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Pasal 47 Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi: a.

mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

b.

menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;

c.

melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d.

mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e.

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta


11


Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

12

f.

menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

g.

membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;

h.

menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;

i.

menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

j.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

k.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD

a.

Ketentuan umum tentang Undang-undang No.8 tahu 2012 tentang pemilu anggota DPR Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalahlembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.


13


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 23.

24. 14

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalahpanitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya Disingkat KPPS yang selanjutnya Di bentuk oleh PPS untuk Melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan. . Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara 2 / 150 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dikabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lai n. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


25.

26. 27. 28.

29. 30.

31.

b.

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambangbatas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatudaerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untukmenentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tindak Pidana Pemilu tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (pasal 273,274,292,293,294 dan 295) Pasal 273 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 274 Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 292


15


Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 293 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 294 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 295 Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

c.

Tindak Pidana Pemilu tahap pendaftaran dan ferivikasi (pasal 296 dan 298) Pasal 296 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu,Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

16



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan dalam Pasal 71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 298 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

d.

Tindak Pidana Pemilu tahap Masa Kampanye Pemilu (pasal 275,276,278,279 ayat 1 dan ayat 2 , 280, 297, 299, 300, 301 ayat 1,303 ayat 1 dan 2, 304 ayat 1 dan ayat 2, pasal 305) Pasal 275 Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 276 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 278 Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Pasal 279 (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkanterganggunya pelaksanaan


17


Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana denganpidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas jutarupiah). (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 280 Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana KampanyePemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Pasal 297 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, denganmemaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperolehdukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidanadengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 299 Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, hurufd, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 300 Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan,Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputigubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha miliknegara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Pasal 301

18



Pasal 301 (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banya Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 303 (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 304 (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 305 Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU

19


e.

Tindak Pidana Pemilu tahap masa tenang (pasal 291,302 ayat 2) Pasal 291 Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 302 (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPUKabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta

f.

Tindak Pidana Pemilu tahap pemungutan dan penghitungan suara (pasal 281, 282, 283, 284, 301 ayat 3, 306, 307, 308, 309,310 dan 311) Pasal 281 Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 282 Setiap

20

anggota

KPPS/KPPSLN

yang

dengan

sengaja

tidak



memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 283 Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

g.

Tindak Pidana Pemilu tahap penetapan hasil pemilu (pasal 285, 286, 287, 288, 289 ayat 1 dan 2, 290, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 dan 321) Pasal 285 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Pasal 286 Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 287 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


21


Pasal 288 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Pasal 289 (1) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

22



BAB III UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Pasal 3 (1)

Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1)

(2)

Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2). Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


23


Pasal 16 (1)

Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART.

(2)

Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART. Pasal 19

(1)

Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. (3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan. (4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. Pasal 23 (1)

Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan sesuai dengan AD dan ART.

dilakukan

(2)

Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan. : Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan 24



paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2)

(3)

Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART. Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.


25


BAB IV PERATURAN KAPOLRI NO.9 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

Pasal 11 Jenis operasi kepolisian, terdiri dari: a. Operasi kepolisian terpusat; dan b. Operasi kepolisian kewilayahan Pasal 12 (1)

Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Mabes Polri. (2) Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh: a. Mabes Polri secara mandiri; b. Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil); dan c. Mabes Polri dan Satwil (3) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas. (5) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil, yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri Pasal 13 (1)

Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan pada tingkat: a. Polda; dan b. Polres.

(2)

Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Po lres. Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi operasi yang dilaksanakan oleh: a. Polda secara mandiri; b. Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan personel

(3)

26



(4)

(5)

6)

Polres; dan c. Polda dan Polres. Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda. Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda dengan back up dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai anggota Satgas. Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres. Pasal 14

(1)

Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi operasi yang dilaksanakan oleh: a. Polres secara mandiri; dan b. Polres yang diback up Polda.

(2)

Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres. Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres dengan back up dari Polda sebagai anggota Satgas.

(3)

Pasal 15 Sifat operasi kepolisian: a. terbuka; atau b. tertutup. Sifat operasi kepolisian: a. terbuka; atau b. tertutup. Pasal 17 (1) Bentuk operasi kepolisian, meliputi: a. b. c. d. e. f. (2)

operasi intelijen; operasi pengamanan kegiatan; operasi pemeliharaan keamanan; operasi penegakan hukum; operasi pemulihan keamanan; dan operasi kontinjensi.

Operasi intelejen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a


27


diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 23 Fungsi Manajemen Operasi Kepolisian diselenggarakan melalui tahap: a. b. c. d.

perencanaan; pengorganisasian; pelaksanaan; dan pengendalian Pasal 24

Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri secara mandiri, dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

penyusunan direktif Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian; penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Baintelkam Polri; rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait; penyusunan rencana Teknologi Informasi (TI) dibuat oleh Divisi TI Polri; penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi; penyusunan surat perintah pelaksanaan operasi (Sprinlakops); penyusunan rencana latihan (Renlat) dan penyelenggaraan latihan praoperasi (Latpraops); penyusunan dan pengiriman PO; penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan; penyusunan hubungan dan tata cara kerja (HTCK) operasi kepolisian; penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan; penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku; pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital. Pasal 30

(1)

Sebutan pejabat operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil, untuk membedakannya di belakang nama jabatan dalam struktur organisasi operasi ditambahkan pusat (pus), daerah (da), atau Polres (res). Pasal 34

Perencanaan 28

dalam

penyelenggaraan

operasi

kepolisian



kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

melaporkan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi kepolisian; penyusunan dan pengiriman direktif Kapolda kepada Kasatwil dan/atau Kasatker yang akan dilibatkan dalam operasi kepolisian; penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Ditintelkam Polda; rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait; penyusunan rencana TI dibuat oleh Bidang TI Polda penyusunan Renops atau Renops kontinjensi; penyusunan Sprinlakops; penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops; penyusunan dan pengiriman PO; penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan; penyusunan HTCK operasi kepolisian; penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan; penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku; pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk digital. Pasal 38

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h.

Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi; Karendalops; Kaops; Wakaops; Kasetops; Kapusdataops; dan Kasatgas.

Peserta latihan dapat pengamanan pemilu

diharapkan


menerapkan

pasal-pasal

dalam

29


1. Jelaskan pasal-pasal tertentu Undang-undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu (pasal 3, 6, 8, 40, 41, 46, 47) ! 2.

Identifikasi pelanggaran tindak pidana pemilu !

3.

Jelaskan ketentuan umum tentang Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR pasal 1 !

4.

Jelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih (pasal 273, 274, 292, 293, 294 dan pasal 295) !

5.

Jelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap pendaftaran dan verivikasi peserta pemilu (pasal 296 dan 298) !

6.

Jelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap masa kampanye pemilu (pasal 275, 276, 277, 278, 279 ayat 1 dan 2, 280, 297, 299, 300, 301 ayat 1, pasal 303 ayat 1 dan 2, pasal 304 ayat 1 dan 2 dan pasal 305) !

7. Jelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap masa

tenang

(pasal 291, 301 ayat 2) ! 8.

Jelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap pemungutan dan penghitungan suara (pasal 281, 282, 283, 284, 301 ayat 3, 306, 307, 308, 309, 310 dan 311 ) !

9.

Jelaskan pelanggaran tindak pidana UU pemilu tahap penetapan hasil pemilu (pasal 285, 286, 287, 288, 289 ayat 1 dan 2, 290, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 dan 321) !

10. Jelaskan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang No.2 tahun

200 tentang

partai Politik (pasal 3, 4, 16, 19, 23, 29, 45) ! 11. Identifikasi pelanggaran pidana yang berkaitan dengan partai politik. 12. Jelaskan Peraturan Kapolri

No.9

tahun 2011 tentang manajemen

Kepolisian ((pasal 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 34, 38) !

30



MODUL 2 DAFTAR ISI

PENGANTAR……………………………………………………….. .....................

1

STANDAR KOMPETENSI……………………………………………….. .............

1

KOMPETENSI……………………………………………………………...............

1

MATERI POKOK………………………………………………………….. .............

2

METODE…………………………………………………….…………….. .............

2

BAHAN DAN ALAT………………………………………………………...............

2


3

TAGIHAN/TUGAS…………………………………………………………. ............

4

LEMBAR KEGIATAN…………………………………………………..… ..............

4

BAHAN BACAAN……………………………………………………...….. .............

5

BAB I : TINJAUAN SOSIOLOGIS MASYARAKAT DAN KONDISI DAERAH (ASTA GATRA)...................................................................

5

BAB II : TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF............

8

BAB III : TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN PRESIDEN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PUTARAN I DAN II...............................................

10

RANGKUMAN…………………………………………………………… ..................

11

LATIHAN………………………………………………………………… ...................

11



Modul

2

4 JP (1 (180 MENIT)

Modul Modul ini akan akan membah membahas as tentan tentang g tahapa tahapan-t n-taha ahapan pan dalam dalam pemilu pemilu,, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Tujuan modul ini adalah agar peserta pelatihan memahami tentang tahapan-tahapan dalam pemilu

Memaha Memahami mi tahapan tahapan - tahapa tahapan n Pemilu Pemilu

1.

Memahami Memahami Tinjauan Tinjauan sosiologi sosiologis s masyar masyarakat akat dan kondisi kondisi daerah daerah (Asta Gatra) Indikator : a. b. c. d. e. f. g. h.

Menj Menjel elas aska kan n tinja tinjaua uan n sosiol sosiolog ogis is bida bidang ng ideo ideolo logi gi;; Menjel Menjelask askan an tinja tinjauan uan sosi sosiolo ologis gis bida bidang ng polit politik; ik; Menjel Menjelask askan an tinja tinjauan uan sosi sosiolo ologis gis bida bidang ng ekono ekonomi; mi; Menjelaska Menjelaskan n tinjau tinjauan an sosiologi sosiologis s bidang bidang sosial sosial budaya; budaya; Menjelaska Menjelaskan n tinjaua tinjauan n sosiol sosiologis ogis bidang bidang pertah pertahanan anan keamanan; keamanan; Menjel Menjelask askan an kondi kondisi si daera daerah h berdas berdasark arkan an tinja tinjauan uan geog geograf rafis; is; Menjelaska Menjelaskan n kondisi kondisi daerah daerah berdasa berdasarkan rkan tinjauan tinjauan demografis; demografis; Menjelaska Menjelaskan n kondis kondisii daerah daerah berdas berdasarkan arkan tinjauan tinjauan sumber sumber daya daya alam.


1


2.

Memaha Memahami mi tahap tahapan-t an-taha ahapan pan pemi pemilih lihan an anggot anggota a legisla legislatif tif Indikator : a. Menj Menjel elas aska kan n taha tahap p pers persia iapa pan; n; b. Menjel Menjelask askan an tahapa tahapan n penye penyelen lengg ggara araan; an; c. Menj Menjel elas aska kan n tahap tahapan an peny penyel eles esai aian. an.

3.

Memahami Memahami tahapan-tah tahapan-tahapan apan pemilihan pemilihan presiden presiden dan wakil wakil presid presiden en Indikator : a. menjelaska menjelaskan n tahap persiapan; persiapan; b. menjelaskan tahapan penyelenggaraan; c. menjelaska menjelaskan n tahapan tahapan penyelesaian. penyelesaian.

1. Tinjauan Tinjauan sosiolog sosiologis is masyara masyarakat kat dan kondisi kondisi daerah daerah (Asta (Asta Gatra); 2. Tahapan-ta Tahapan-tahapan hapan pemilihan pemilihan anggota anggota legisl legislatif; atif; 3. Tahapan-ta Tahapan-tahapan hapan pemilihan pemilihan presid presiden en dan wakil wakil presiden; presiden;

1. 2. 3.

Ceramah; Brain storming (curah pendapat); Diskusi.

Sumber Belajar/referensi a. Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomo Nomorr :8 Tahu Tahun n 2012 2012 ten tenta tang ng pemi pemilu lu legi legisl slat atif if b. Keputusan Keputusan Kabaresk Kabareskrim rim Polri Polri No.Kep/19/ No.Kep/19/V/201 V/2013/Bare 3/Bareskri skrim m tentang tentang Buku pedoman penyidikan tindak pidana pemilu c. Buku panduan panduan penanga penanganan nan tindak tindak pidana pidana pemilu pemilu calon lesgila lesgilatif tif tahun 2014

2



Alat a. b. c. d. e. f. g.

Whiteboard; Papan Flipchart; Kertas Flipchart; Komputer / Laptop; LCD dan Layar; Spidol; Penghapus.

1. Tahap Awal : 15 menit. a. b. c. d.

e.

Pelatih/instruktur/fasilitator memperkenalkan diri kepada peserta pelatihan. Para peserta pelatihan memperkenalkan diri secara singkat kepada pelatih/instruktur/fasilitator. Pelatih/instruktur/fasilitator menyampaikan tujuan pelatihan kepada peserta pelatihan. Pelatih/ instruktur/ fasilitator melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta pelatihan. Pelatih/instruktur/fasilitator melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta pelatihan tentang materi yang akan dipelajari.

2. Tahap Inti : 150 menit. a.

Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan materi tentang Tinjauan sosiologis masyarakat dan kondisi daerah (Asta Gatra) Waktu 40 menit

b.

Pelatih menugaskan peserta pelatihan untuk mendiskusikan materi tentang : - Kelompok I mendiskusikan tentang Tahapan pemilu pemilihan anggota legislative - Kelompok II mendiskusikan tentang Tahapan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden - Pelatih memfasilitasi jalannya diskusi Waktu : 30 menit.

c.

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain dengan waktu masing-masing kelompok 10 menit (2 pok @10 menit). Waktu : 20 menit.


3


d.

Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan materi tentang tahapan pemilu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden Waktu 60 menit

3. Tahap akhir : 15 menit.

-

a.

Cek penguasaan materi : Pelatih/instruktur/fasilitator mengecek penguasaan materi pelatihan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta pelatihan. Waktu : 10 menit.

b.

Learning point : Pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta merumuskan learning point dari materi pelatihan. Waktu : 5 menit.

Peserta pelatihan mengumpulkan hasil diskusi kelompok dan diserahkan kepada pelatih/instruktur/fasilitator.

Materi diskusi tentang : Kelompok I mendiskusikan tentang Tahapan pemilu pemilihan anggota legislative Kelompok II mendiskusikan tentang Tahapan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden

4



BAB I TINJAUAN SOSIOLOGIS MASYARAKAT DAN KONDISI DAERAH (ASTA GATRA)

Kondisi sosiologis masyarakat dan kondisi daerah bila ditinjau dari Astagatra dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tinjauan sosiologis bidang ideology Adanya kelompok yang berpandangan nasionalisme sempit dan menjurus kepada gerakan sparatisme, dan lain-lain. Sehingga masyarakat cenderung ingin mengubah pancasila dengan ideologi lain, maka lunturnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme tersebut perlu disikapi sebagai sumber potensi kerawanan konflik yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

2. Tinjauan sosiologis bidang politik Tinjauan sosiologis bidang politik terdiri dari : a. Adanya pihak yang kecewa / tidak terakomodir aspirasinya sehingga bentuk partai baru; b. Meningkatnya upaya kelompok penekan untuk membentuk pencitraan bagi kepentingan pemilu; c. Pelaksanaan unjuk rasa cenderung tidak terkendali, kebablasan dan melanggar hukum; d. Kebebasan pers cenderung tidak terkendali yang berakibat terjadi kasus pidana.

3. Tinjauan sosiologis bidang ekonomi a. Naiknya harga minyak dunia tidak diimbangi oleh tingginya daya beli masyarakat; b. Berulangnya kenaikan dan kelangkaan barang rumah tangga; c. Masih enggannya investor asing menanmkan modalnya di Indonesia; d. Nilai tukar dolar terhadap rupiah sangat fluktuatif dan mudah terkena isu politis; e. Penambahan jumlah armada transportasi laut dan udara tanpa memperhatikan keamanan; 5 PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


f.

Kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembangunan jalan raya; g. Pembangunan gedung perkantoran /pemukiman yang tidak memperhatikan analisa mengenai dampak lingkungan.

4. Tinjauan sosiologis bidang sosial budaya; a. Naiknya harga minyak dunia tidak diimbangi oleh tingginya daya beli masyarakat; b. Berulangnya kenaikan dan kelangkaan barang rumah tangga; c. Masih enggannya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia; d. Nilai tukar dolar terhadap rupiah sangat fluktuatif dan mudah terkena isu politis; e. Penambahan jumlah armada transportasi laut dan udara tanpa memperhatikan keamanan; f. Kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembangunan jalan raya; g. Pembangunan gedung perkantoran /pemukiman yang tidak memperhatikan analisa mengenai dampak lingkungan.

5. Tinjauan sosiologis bidang pertahanan keamanan a. Mulai hilangnya semangat gotong royong , terkikisnya asas musyawarah mufakat; b. Pemahaman & implementasi tentang ajaran agama yang belum berkembang secara baik; c. Penertiban bangunan liar menimbulkan perlawanan dari warga; d. Banyaknya pendatang dari luar jakarta; e. Masalah perburuhan masih bergulir f. Masih tinggi angka kemacetan di wiayah hukum Polda khususnya daerah perkotaan g. Tingginya penolakan terhadap rumah tinggal untuk ibadah , dan lain-lain.

6. Kondisi daerah berdasarkan tinjauan geografis a. Letak geografi Indonesia berada pada posisi silang di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, diapit dua samudera yaitu samudera pasifik dan samudera hindia dan berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara b. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 17.506 pulau, termasuk 92 pulau-pulau kecil terluar c. Kondisi letak Indonesia yang berada pada kawasan lempeng indo australia, lempeng eurasia dan lempeng pasifik, merupakan kerawanan terhadap terjadinya berbagai bencana alam baik 6



gempa bumi vulkanik, tektonik maupun tsunami. d. Iklim indonesia yang merupakan iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

7. Kondisi daerah berdasarkan tinjauan demografis a. Jumlah penduduk indonesia tahun 2010, tercatat sebanyak + 259.940.857 jiwa terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan, menempati urutan nomor empat terbesar didunia. b. Keragaman budaya, etnis, agama, suku dan ras c. Jumlah penduduk yang sangat besar, penambahan jumlah penduduk yang sangat cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata, yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya.

8. Kondisi daerah berdasarkan tinjauan sumber daya alam a. Kondisi sumber daya alam indonesia merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian rakyat. b. Apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, juga merupakan potensi kerawanan


7


BAB II TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

1. Tahap persiapan a. Susunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU) provinsi / kabupaten / kota,dilaksanakan oleh KPU b. Pendaftaran pemantau dan pemantauan pemilu dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten / kota c. Seleksi anggota KPU provinsi / kabupaten / kota, dilaksanakan oleh KPU, dan KPU provinsi d. Pengelolaan data dan informasi ,dilaksanakan oleh KPU e. Distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan suara, dilaksanakan oleh SETJEN KPU, SET KPU PROVINSI, SET KPU KABUPATEN/KOTA

2. Tahapan penyelenggaraan a.

b.

c.

d. e.

f.

g. h. i. 8

Pendaftaran, verifikasi tahap / pengumuman dan pengundian serta penetapan no.urut parpol peserta pemilu, dilaksanakan oleh KPU. Pemutakhiran dan penyusunan datar pemilih serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada kpu, kpu provinsi dan mendagri, gubernur, kpu kabupaten/kota serta data wni di luar negeri bupati dan walikota serta menteri luar negeri. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri ,dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Luar Negri (PPLN) dibantu oleh Panita Daftar Pemilih (PANTARLIH) Penataan dan penetapan Daftar Pemilih, dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota Pendaftaran calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dilaksanakan oleh KPU, verifikasi administrasi dan faktual kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota Pengumuman DaftarCalon Tetap (DCT) ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA diumumkan oleh KPU, DPRD kabupaten/kota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya Kampanye: (temu terbatas tatap muka dan pemasangan alat peraga) dilaksanakan oleh peserta PEMILU. Kampanye: (rapat umum dan iklan di media massa/elektronik dilaksanakan oleh peserta pemilu . Masa tenang dilaksanakan oleh seluruh peserta pemilu PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


j. k. l. m. n. o. p. q.

Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS Rekapitulasi pemungutan suara dilaksanakan oleh PPS/PPLN, PPK, KPU KAB/KOTA/PROV Penetapan hasil pemilu secara nasional dan penetapan partai politik memenuhi ambang batas dilaksanakan oleh KPU Penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, DPRD PROV, KAB/KOTA ditetapkan oleh KPU provinsi Pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD kabupaten/kota terpilih oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD PROV terpilih oleh sekretariat DPRD provinsi Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD oleh sekretariat jenderal DPR

3. Tahapan penyelesaian. a.

Pengajuan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD kepada mahkamah konstitusi dilaksanakan oleh parpol peserta pemilu- caleg b. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh KPU,KPUprovinsi,KPU kabupaten/ kota c. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan oleh penyusunan laporan keuangan


9


BAB III TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PUTARAN I DAN II

1.

Tahap persiapan a. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan KPU pusat, provinsi, kabupaten / kota bawaslu masyarakat pemilih b. Pengumuman dps dan tanggapan masyarakat dilaksanakan oleh KPU pusat,kota/kabupaten,Bawaslu dan masyarakat pemilih. c. Perbaikan DPS hasil tanggapan masyarakat oleh PPS dilaksanakan oleh KPU pusat,kota/kabupaten,Bawaslu dan masyarakat pemilih d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan rekapitulasi oleh KPU kab / kota, provinsi, dan nasional dilaksanakan KPU pusat, provinsi dan mendagri, gubernur, kabupaten/kota serta data WNI di luar negeri bupati dan walikota serta menteri luar negeri. e. Pendaftaran pasangan capres – cawapres dilaksanakan oleh KPU,Bawaslu, partai politik, tim kampanye/suskes, paslon caprres/cawapres. f. Proses verifikasi administrasi persyaratan capres dan cawapres dilaksanakan oleh KPU,paslon capres/cawapres g. Verifikasi dukungan partai politik / gabungan partai politik terhadap paslon capres dan cawapres dilaksanakan oleh KPU,Bawaslu, partai politik, tim kampanye/suskes, paslon caprres/cawapres h. Penetapan nama-nama capres - cawapres dan pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman paslon presiden dan wapres dilaksanakan oleh KPU,Bawaslu, partai politik, tim kampanye/suskes, paslon caprres/cawapres

2.

Tahap penyelenggaraan a. Kampanye dilaksanakan oleh peserta pemilu 2014 (paslon capres-cawapres, timses, parpol) b. Masa tenang dilaksanakan oleh seluruh peserta pemilu 2014 c. Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS

3.

Tahap penyelesaian a. Penetapan hasil hitung suara, dilaksanakan KPPS, b. Pengucapan sumpah janji Presiden dan wakil presiden.

10



1.

Dalam pelaksanaan pemilu sebaiknya memahami terlebih dahulu tentang tinjauan sosiologis masyarakat dan kondisi daerah yang meliputi tinjauan ideologi,politik,ekonomi,sosial budaya, keamanan, geografis, demografis dan sumber daya alam.

2. Sebagai anggota Polri, dalam melaksanakan pengamanan pemilu harus memahami setiap tahapan tahapan pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden; 3. Tahapan-tahapan pemilu meliputi ; - Tahap persiapan; - Tahap penyelenggaraan; - Tahap penyelesaian.

1. Jelaskan tentang tinjauan sosiologis masyarakat, dalam rangka pengamanan pemilu! 2.

Jelaskan tinjauan kondisi daerah dalam rangka pengamanan pemilu!

3. Jelaskan pentahapan pelaksanaan pemilu legislative! 4.

Jelaskan pentahapan pelaksanaan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden!.


11


MODUL 3 DAFTAR ISI

PENGANTAR……………………………………………………….......................

1


1

KOMPETENSI……………………………………………………………...............

1

MATERI POKOK…………………………………………………………...............

2

METODE…………………………………………………….……………...............

2

BAHAN DAN ALAT………………………………………………………...............

2


3

TAGIHAN/TUGAS………………………………………………………….............

4

LEMBAR KEGIATAN…………………………………………………..…..............

4

BAHAN BACAAN……………………………………………………...…...............

5

BAB I : POTENSI KERAWANAN DAN CARA BERTINDAK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF.................................................................... BAB II :

5

POTENSI KERAWANAN DAN CARA BERTINDAK PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.............................

9

RANGKUMAN……………………………………………………………..................

13

LATIHAN…………………………………………………………………...................

13



Modul

3

6 JP (270 menit)

Dalam modul ini membahas materi tentang kerawanan / gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu. Tujuan modul ini adalah memberikan petunjuk tentang kerawanan / gangguan kamtibmas serta cara bertindak pada setiap tahapan pemilu.

Mampu mengidentifikasi kerawanan/gangguan kamtibmas dan cara bertindak pada tahapan pemilu ;

1.

Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif Indikator: a. Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan; b. Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelenggaraan; c. Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelesaian.

2.

Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan wakil presiden Indikator a. Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap Persiapan;


1


b. Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan; c. Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelenggaraan; d. Menjelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelesaian.

a. b.

Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif; Potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan wakil presiden.

1. Ceramah ; 2. Tanya jawab;

1.

Bahan/referensi. a. Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif; b. Keputusan Kabareskrim Polri No.Kep/19/V/2013/Bareskrim tentang Buku pedoman penyidikan tindak pidana pemilu.

2. Alat. a. Whiteboard ; b. Flipchart ; c. Kertas flipchart; d. Komputer/laptop; e. LCD dan screen; f. Alat tulis;

2



1. Tahap awal: 15 menit a. Pelatih/instruktur/fasilitator memperkenalkan diri kepada para peserta pelatihan; b. Para peserta pelatihan memperkenalkan diri secara singkat kepada pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta lainnya; c. Pelatih/instruktur/fasilitator melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta; d. Pelatih/instruktur/fasilitator melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta pelatihan tentang materi yang akan dipelajari. 2. Tahap inti: 130 menit. a. Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan materi potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif , peserta pelatihan memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti atau dipahami. Waktu: 15 menit. b.

Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan materi potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan presiden dan wakil presiden.Peserta pelatihan memperhatikan, mencatat halhal yang penting, bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti atau dipahami. Waktu: 20 menit.

c.

Pelatih/instruktur/fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok dan menyampaikan topik-topik yang akan didiskusikan: 1) Kelompok satu membahas potensi kerawanan dan cara bertindak dalam pemilihan anggota legislatif, Presiden/Wapres pada tahap persiapan; 2) Kelompok satu membahas potensi kerawanan dan cara bertindak dalam pemilihan anggota legislatif, Presiden/Wapres pada tahap penyelenggaraan; 3) Kelompok dua membahas potensi kerawanan dan cara bertindak dalam pemilihan anggota legislatif, Presiden/Wapres pada tahap penyelesaian. Waktu: 10 menit.

d.

Peserta pelatihan secara berkelompok mendiskusikan topik yang telah ditetapkan oleh pelatih/instruktur/fasilitator. Waktu: 30 menit.

e.

Pelatih/instruktur/fasilitator memantau kegiatan diskusi pada setiap kelompok dan memberikan saran masukan terhadap proses diskusi;

f.

Peserta pelatihan membuat laporan hasil diskusi secara tertulis; Waktu: 10 menit. PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU 3


g.

Pelatih/instruktur/fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi;

h.

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain; Waktu: 40 menit.

i.

Pelatih/instruktur/fasilitator membahas dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok; Waktu: 5 menit.

3. Tahap Akhir: 25 menit. a.

Penguatan Materi. Pelatih/instruktur/fasilitataor memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum; Waktu: 15 menit.

b.

Learning Point. Pelatih/instruktur/fasilitator merumuskan learning point/ koreksi dan kesimpulan dari materi pelatihan yang disampaikan kepada peserta pelatihan. Waktu: 10 menit.

Peserta latihan memberikan laporan Hasil diskusi kelompok kepada Instruktur /pelatih

Melaksanakan diskusi kelompok dengan materi 1. Potensi kerawanan dan cara bertindak dalam pemilihan anggota legislatif, Presiden/Wapres pada tahap persiapan; 2. Potensi kerawanan dan cara bertindak dalam pemilihan anggota legislatif, Presiden/Wapres pada tahap penyelenggaraan; 3. Potensi kerawanan dan cara bertindak dalam pemilihan anggota legislatif ,Presiden/Wapres pada tahap penyelesaian.

4



BAHAN BACAAN BAB I POTENSI KERAWANAN DAN CARA BERTINDAK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF

1.

Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan Distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan suara dimungkinkan:Bisa terjadi keterlambatan, kekurangan, hilang/rusak, Perusahaan percetakan tidak tepat waktu, salah alamat pengiriman, logistik pemilu, rusak, kecelakaan dan kebocoran sehingga surat suara tersebar sebelum pencoblosan Cara bertindak Melakukan pengamanan di percetakan atau diperusahaan yang menjadi rekanan KPU dan melaksanakan pengawalan pendistribusian logistik dari percetakan sampai ke tingkat TPS (percetakan, KPU/KPUD, PPK, PPS dan TPS). Kekuatan pengamanan/pengawalan disesuaikan dengan situasi kondisi

2.

Potensi kerawanan Penyelenggaraan

dan

cara

bertindak

pada

tahap

a. Pendaftaran parpol dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi tahap/pengumuman dan pengundian serta penetapan no.urut parpol peserta pemilu Cara bertindak : Melakukan pengamanan pada tingkat KPU /KPUD di wilayah masing-masing dengan disesuaikan kondisi wilayah minimal setingkat pleton (SST) maksimal setingkat kompi (SSK) b. Pemutakhiran dan penyusunan datar pemilih serta penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dimana masih adanya tidak setujunya / tidak mau menanda tangani berita acara penetapan DPT dengan alasan masih banyak adanya DPT ganda dan bermasalah (pengumuman di KPU Pusat atau tempat lain)


5


Cara bertindak : Melakukan pengamanan pada tingkat KPU /KPUD di wilayah masing-masing dengan disesuaikan kondisi wilayah minimal setingkat pleton (SST) maksimal setingkat kompi (SSK) c.

Pelaksanaan Kampanye secara terbuka maupun tertutup Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti pengerahan masa/bentrok masa antar pendukung, kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, money politik dan pelanggaran lalu lintas. Cara bertindak : Melaksanakan pengamanan pada obyek kampanye, pengawalan rute yang dilalui baik dari titik kumpul sampai ke obyek maupun sebaliknya pada saat selesai kegiatan kampanye, perkuatan disesuaikan dengan jumlah masa dengan menyiapkan pasukan PHH Brimob dan pasukan dalmas Sabhara.

d. Pelaksanaan masa tenang Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti perkelahian antar kelompok pendukung pada saat pembersihan tanda-tanda, gambar baliho, spanduk dan tanda-tanda peraga lainnya . Cara bertindak : Kordinasi dengan KPUD untuk melakukan pengawalan dan penjagaan pada saat pembersihan /penurunan alat peraga dan menyiapkan pasukan cadangan pasukan Dalmas Sabhara/PHH Brimob. e. Pelaksanaan pemungutan suara Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti money politik, perkelahian antar pendukung,pengrusakan, sabotase, unjuk rasa, protes dari pemilih Cara bertindak : Melaksanakan pengamanan di TPS-TPS dengan pola aman, rawan satu dan rawan dua, untuk perkuatan pola pengamanan disesuaikan masing-masing Polda Contoh : TPS aman : 10 TPS diamankan oleh 1 personel Polri. TPS rawan 1 : 5 TPS diamankan oleh 1 personel Polri TPS rawan 2 : 1 TPS diamankan oleh 1 personel Polri 6



Selain Pam TPS dibantu patroli berkendaraan R2/R4 yang membantu anggota yang Pam di TPS Contoh : 20 TPS selain petugas TPS yang telah ditetapkan dibantu petugas patroli R2 maupun R4 f.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari TPS, PPK dan KPUD. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai dengan KPUD dimungkinkan timbul kerawanan penolakan hasil rekapitulasi, pengerahan masa serta penganiayaan terhadap petugas. Cara bertindak Melaksanakan pengamanan dan penjagaan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara : -

dilokasi-lokasi

Untuk tingkat PPS (Kelurahan) minimal perkuatan personel setingkat pleton (SST). Untuk tingkat PPK (Kecamatan) minimal perkuatan personel setingkat Kompi (SSK) Untuk tingkat KPUD (Kab/Kota) minimal perkuatan personel setingkat 2 Kompi (1 SSK Dalmas Sabhara dan 1 SSK PHH Brimob)

g. Pelaksanaan penetapan perolehan kursi DPRD TK II, DPRD TK.I DPR RI dan DPD di KPUD Propinsi dan KPU Pusat. Pada saat penetapan perolehan kursi anggota legislatif dan anggota DPD dimungkinkan timbul kerawanan seperti unjuk rasa oleh masa caleg yang tidak terpilih, penolakan penetapan perolehan kursi, pengrusakan, penganiayaan,sabotase dan pembakaran Cara bertindak : Melaksanakan pengawalan terhadap anggota KPU/KPUD dan melaksanakan penjagaan lokasi yang digunakan untuk kegiatan penetapan perolehan kursi anggota legislatif serta anggota DPD. Contoh : Pengamanan lokasi penetapan perolehan kursi DPRD TK.I /TK II yang dilaksanakan oleh KPUD TK.I minimal perkuatan pasukan 6 SSK (3 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 3 SSK pasukan PHH Brimob)


7


3.

Potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap Penyelesaian Pelaksanaan pelantikan sumpah dan janji anggota Legislatif DPRD TK I /DPRD TK II, DPR RI dan DPD. Pada saat pelantikan anggota legislatif dan anggota DPD dimungkinkan timbul kerawanan seperti unjuk rasa oleh masa caleg yang tidak terpilih,pengrusakan,penganiayaan,sabotase blokir jalan dan pembakaran Cara bertindak : Melaksanakan pengawalan terhadap anggota legislatif yang terpilih, anggota DPD dan melaksanakan penjagaan di lokasi pelantikan pengambilan sumpah dan janji pada lokasi DPRD TK.II, DPRD TK.I dan DPR RI. Contoh : -

-

-

8

Pelantikan sumpah dan janji anggota legislatif DPRD TK.II minimal perkuatan pasukan 5 SSK (3 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 2 SSK pasukan PHH Brimob) Pelantikan sumpah dan janji anggota legislatif DPRD TK.I minimal perkuatan pasukan 8 SSK (4 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 4 SSK pasukan PHH Brimob) Pelantikan sumpah dan janji anggota legislatif DPRD TK.I minimal perkuatan pasukan 10 SSK (5 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 5 SSK pasukan PHH Brimob)



BAB II POTENSI KERAWANAN DAN CARA BERTINDAK PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A.

Tahap Persiapan 1.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Presiden dilaksanakan kegiatan – kegiatan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), penetapan daftar pemilih tetap (DPT) kerawanan yang mungkin timbul seperti masyarakat pemilih banyak tidak terdaftar, pemilih ganda/pemilih aktif, nama pemilih yang ternyata sudah meninggal dunia, pemilih yang usianya dibawah 17 tahun dan anggota Polri/TNI yang ikut serta sebagai pemilih. Cara bertindak Melaksanakan pengawalan anggota KPUD/KPU dan pengamanan tempat yang digunakan sebagai kegiatan penetapan daftar pemilih tetap dalam rangka pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Contoh -

Untuk tingkat KPUD TK.II minimal perkuatan personel 2 SSK (1 SSK Dalmas Sabhara dan 1 SSK Pasukan PHH Brimob) Untuk tingkat KPUD TK I minimal perkuatan personel 6 SSK ( 3 SSK Dalmas Sabhara dan 3 SSK PHH Brimob) Untuk tingkat KPU Pusat minimal perkuatan personel setingkat 10 Kompi (5 SSK Dalmas Sabhara dan 5 SSK PHH Brimob)

2. Pendaftaran calon, proses verifikasi, penetapan nama-nama calon Presiden dan wakil Presiden dari masing-masing Parpol yang memenuhi syarat maupun dari parpol gabungan. Dalam kegiatan tersebut diatas dimungkinkan timbul kerawanan seperti pengerahan massa pendukung/parpol atau gabungan parpol Black Campaign, penolakan dan intimidasi terhadap pasangan calon. PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU

9


Cara bertindak Melaksanakan pengawalan terhadap pasangan calon Presiden / Wapres dan anggota KPU dan pengamanan tempat yang digunakan sebagai kegiatan penetapan calon Presiden dan Wapres Contoh Pengamanan kegiatan penetapan calon Presiden /Wapres di lokasi yang sudah ditetapkan oleh KPU minimal diamankan oleh 10 SSK ( 5 SSK Dalmas Sabhara dan 5 SSK PHH Brimob) atau disesuaikan perkiraan ancaman. B.

Tahap Penyelenggaraan 1. Pelaksanaan Kampanye secara terbuka maupun tertutup Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti pengerahan masa/bentrok masa antar pendukung, kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, money politik dan pelanggaran lalu lintas. Cara bertindak : Melaksanakan pengamanan pada obyek kampanye, pengawalan rute yang dilalui baik dari titik kumpul sampai ke obyek maupun sebaliknya pada saat selesai kegiatan kampanye, perkuatan disesuaikan dengan jumlah masa dengan menyiapkan pasukan PHH Brimob dan pasukan Dalmas Sabhara. 2. Pelaksanaan masa tenang Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti perkelahian antar kelompok pendukung pada saat pembersihan tanda-tanda, gambar baliho, spanduk dan tanda-tanda peraga lainnya . Cara bertindak : Kordinasi dengan KPUD untuk melakukan pengawalan dan penjagaan pada saat pembersihan /penurunan alat peraga dan menyiapkan pasukan cadangan pasukan Dalmas Sabhara/PHH Brimob. 3. Pelaksanaan pemungutan suara Kerawanan yang dimungkinkan timbul seperti money politik, perkelahian antar pendukung, pengrusakan, sabotase, unjuk

10



rasa, protes dari pemilih Cara bertindak : Melaksanakan pengamanan di TPS-TPS dengan pola aman, rawan satu dan rawan dua, untuk perkuatan pola pengamanan disesuaikan masing-masing Polda. Contoh : -

TPS aman : 10 TPS diamankan oleh 1 personel Polri. TPS rawan 1 : 5 TPS diamankan oleh 1 personel Polri TPS rawan 2 : 1 TPS diamankan oleh 1 personel Polri

Selain Pam TPS dibantu patroli berkendaraan R2/R4 yang membantu anggota yang Pam di TPS Contoh : -

20 TPS selain petugas TPS yang telah ditetapkan dibantu petugas patroli R2 maupun R4

4. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari TPS, PPK dan KPUD. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai dengan KPUD dimungkinkan timbul kerawanan penolakan hasil rekapitulasi, pengerahan masa serta penganiayaan terhadap petugas. Cara bertindak Melaksanakan pengamanan dan penjagaan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara : -

dilokasi-lokasi

Untuk tingkat PPS (Kelurahan) minimal perkuatan personel setingkat pleton (SST). Untuk tingkat PPK (Kecamatan) minimal perkuatan personel setingkat Kompi (SSK) Untuk tingkat KPUD (Kab/Kota) minimal perkuatan personel setingkat 2 Kompi (1 SSK Dalmas Sabhara dan 1 SSK PHH Brimob)

5. Penetapan dan pengumuman hasil pemilu Presiden /Wapres secara nasional. Pada saat pelaksanaan penetapan dan pengumuman hasil pemilu Presiden/Wapres secara Nasional oleh KPU dimungkinkan timbul kerawanan penolakan hasil penetapan, PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU

11


pengerahan masa , penganiayaan pengrusakan, pembakaran dan isu sara.

terhadap

petugas,

Cara bertindak Melaksanakan pengawalan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan melaksanakan penjagaan lokasi yang digunakan untuk kegiatan penetapan pengumumman hasil pemilu Presiden/Wapres. Contoh : -

C.

Pengamanan lokasi penetapan oleh KPU minimal perkuatan pasukan 10 SSK (5 SSK pasukan Dalmas Sabhara dan 5 SSK pasukan PHH Brimob)

Tahap Penyelesaian Pelantikan dan sumpah / janji presiden dan wapres terpilih dipandu oleh ketua MA , kerawanan yang mungkin timbul penolakan, unjuk rasa, sabotase dan penculikan. Cara bertindak; Mengingat pelaksanaan pelantikan Presiden/Wapres di gedung DPR RI menggunakan Protap yang telah dibuat oleh Polda Metro Jaya

12



1. Sebagai anggota Polri, dalam melaksanakan pengamanan pemilu harus memahami potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan legislatif. 2. Sebagai anggota Polri, dalam melaksanakan pengamanan pemilu harus memahami potensi kerawanan dan cara bertindak pada pemilihan Presiden dan wakil presiden.

a. b. c. d. e. f. g.

Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan! Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelenggaraan! Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelesaian! Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap Persiapan! Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap persiapan! Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelenggaraan! Jelaskan potensi kerawanan dan cara bertindak pada tahap penyelesaian!


13


MODUL 4 DAFTAR ISI

PENGANTAR……………………………………………………….......................

1


1

KOMPETENSI……………………………………………………………...............

1

MATERI POKOK…………………………………………………………...............

2

METODE…………………………………………………….……………...............

2

BAHAN DAN ALAT………………………………………………………...............

3


3

TAGIHAN/TUGAS………………………………………………………….............

5

LEMBAR KEGIATAN…………………………………………………..…..............

5

BAHAN BACAAN……………………………………………………...…...............

6

BAB I : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERHADAP POTENSI GANGGUAN, AMBANG GANGGUAN DAN GANGGUAN NYATA DALAM PEMILU..................................................................... BAB II :

BAB III :

ANALISA SISTEM PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS....................................................................................... LANGKAH-LANGKAH TAKTIS PENANGGULANGAN KAMTIBMAS DI SETIAP FUNGSI KEPOLISIAN BIDANG OPERASIONAL...................................................................


6

7

8


BAB IV : LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PENANGGULANGAN KAMTIBMAS....................................................................................

RANGKUMAN……………………………………………………………...............

LATIHAN…………………………………………………………………...............

9

10

11

LAMPIRAN

ii



Modul

4 40 JP (1800 MENIT)

Modul ini akan membahas tentang prosedur pengamanan pada tahapan pemilu. Tujuan modul ini adalah agar peserta pelatihan mampu melaksanakan prosedur pengamanan pada tahapan pemilu.

Mampu melaksanakan prosedur pengamanan pada tahapan pemilu.

1.

Memahami kebijakan penanggulangan terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan ganngguan nyata dalam pemilu Indikator : a. Menjelaskan kebijakan penanggulangan terhadap gangguan b. Menjelaskan kebijakan terhadap ambang gangguan c. Menjelaskan kebijakan terhadap gangguan nyata

2.

potensi

Memahami analisa sistem penanggulanagan gangguan Kamtibmas Indikator :

.

a. Menjelaskan analisa sistem penanggulangan preemtif; b. Menjelaskan analisa sistem penanggulangan preventif; Menjelaskan analisa sistem penanggulanagan Refresif.


1


3.

Terampil melaksanakan langkah-langkah taktis penanggulangan Kamtibmas di setiap fungsi Kepolisian bidang Operasional Indikator : a. b. c. d. e. f. g.

4.

Menjelaskan langkah taktis fungsi Intel; Menjelaskan langkah taktis fungsi Binmas; Menjelaskan langkah taktis fungsi Sabhara; Menjelaskan langkah taktis fungsi lantas; Menjelaskan langkah taktis fungsi Reskrim; Menjelaskan langkah taktis fungsi Humas; Menjelaskan langkah taktis fungsi Brimob.

Terampil melaksanakan langkah-langkah Strategis penanggulangan Kamtibmas Indikator : a. Menjelaskan langkah-langkah preemtif b. Menjelaskan langkah-langkah preventif c. Menjelaskan langkah-langkah refresif

2

1.

Kebijakan penanggulangan terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu

2.

Analisa sistem penanggulangan gangguanKamtibmas

3.

Langkah-langkah taktis penanggulangan Kamtibmas di setiap fungsi Kepolisian bidang Operasional

4.

Langkah-langkah Strategis penanggulangan Kamtibmas

1. 2. 3. 4.

Ceramah; Brain storming (curah pendapat); Diskusi. Simulasi



Sumber Belajar/referensi a. Undang-undang Nomor :8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif b. Keputusan Kabareskrim Polri No.Kep/19/V/2013/Bareskrim tentang Buku pedoman penyidikan tindak pidana pemilu c. Buku panduan penanganan tindak pidana pemilu calon lesgilatif tahun 2014 d. Nota kesepahaman antara KPU dengan Polri Nomor 03/KB/KPU/2013 dan Nomor B/3/I/2013.tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. e. Nota kesepakatan bersama Banwaslu RI, Polri dan Kejaksaan RI Nomor : 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nomor B/02/I/2013 dan Nomor KEP-005/A/JA/01/2013, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Alat a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Whiteboard; Papan Flipchart; Kertas Flipchart; Komputer / Laptop; LCD dan Layar; Spidol; Penghapus. Perlengkapan dalmas. Perlengkapan masing-masing fungsi kepolisian.

Proses Pelatihan

1. Tahap Awal : 30 menit. a.

Pelatih/instruktur/fasilitator memperkenalkan diri kepada peserta pelatihan. b. Para peserta pelatihan memperkenalkan diri secara singkat kepada pelatih/instruktur/fasilitator. c. Pelatih/instruktur/fasilitator menyampaikan tujuan pelatihan kepada peserta pelatihan. d. Pelatih/ instruktur/ fasilitator melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta pelatihan. e. Pelatih/instruktur/fasilitator melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta pelatihan tentang materi yang akan dipelajari. 3 PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU


2. Tahap Inti : 1740 menit. a. Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan materi tentang : Kebijakan penanggulangan terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan ganngguan nyata dalam pemilu Analisa sistem penanggulanagan gangguan Kamtibmas Waktu : 40 menit 



b. Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan materi tentang: Langkah-langkah taktis penanggulangan Kamtibmas di setiap fungsi Kepolisian bidang Operasional Waktu : 40 menit c.

Pelatih menugaskan peserta pelatihan untuk mempraktekkan dan mensimulasikan masing-masing peran dari fungsi kepolisian bidang operasional. Waktu : 360 menit

d. Pelatih/instruktur/fasilitator menjelaskan materi tentang: Langkah-langkah Strategis penanggulangan Kamtibmas. Waktu : 40 menit e. Pelatih menugaskan peserta pelatihan untuk mensimulasikan scenario yang sudah disiapkan oleh pelatih secara gabubungan dari masing-masing fungsi kepolisian, dan masing-masing fungsi memainkan perannya sesuai tugas pokok dan pelatih memfasilitasi jalannya simulasi, memberikan feed back, dan menyempurnakan hasil dari simulasi. Waktu : 1200 menit. f.

Pelatih melakukan pembulatan dan pengayaan terhadap hasil Simulasi Waktu : 60 menit

3. Tahap akhir : 30 menit.

4

a.

Cek penguasaan materi : Pelatih/instruktur/fasilitator mengecek penguasaan materi pelatihan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta pelatihan. Waktu : 10 menit.

b.

Learning point : Pelatih/instruktur/fasilitator dan peserta merumuskan learning point dari materi pelatihan. Waktu : 20 menit.



-

Peserta pelatihan mengumpulkan hasil diskusi kelompok dan diserahkan kepada pelatih/instruktur/fasilitator.

Skenario terlampir.


5


BAB I KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERHADAP POTENSI GANGGUAN, AMBANG GANGGUAN DAN GANGGUAN NYATA DALAM PEMILU

1. Kebijakan penanggulangan terhadap potensi gangguan a. Rangka kegiatan pendeteksian dini (early warning) dan penggalangan media massa b. Menempatkan lo (liasion officer) anggota intelijen di kpu, tim kampanye dan bawaslu untuk memonitoring, sumber informasi pimpinan c. Binmas melakukan sambang penggalangan terhadap tomas, toga dan toda untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Kebijakan terhadap ambang gangguan a. Penyiapan pasukan sabhara sebagai tim pengamanan secara cepat dan responsif b. Pembentukan tim negosiator untuk memotivasi / negosiasi warga c. Pengaturan dan pengawalan lalu lintas selama penyelenggaraan pemilu 2014 d. Koordinasi dengan satgas parpol, pamdal sesuai dengan perkembangan situasi

3. Kebijakan terhadap gangguan nyata a. Penyiapan pasukan huru-hara dari sat brimob sebagai tim tindak b. Melakukan penegakan ketertiban lalu lintas c. Reskrim melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi

6



BAB II ANALISA SISTEM PENANGGULANAGAN GANGGUAN KAMTIBMAS

1. Analisa sistem penanggulangan preemtif a. Optimalisasi fungsi intelijen dlm setiap tahapan pemilu 2013 b. Menempatkan liaison officer (lo) utk mengetahui permasalahan maupun informasi yg berkembang di kpu c. Optimalisasi fungsi binmas untuk memberikan sosialisasi pada setiap perkembangan tahapan pemilu

2. Analisa sistem penanggulangan preventif a. Menempatkan pasukan sabhara untuk mencegah police hazard b. Menempatkan personel lalu lintas utk melakukan pengaturan lalu lintas c. Melakukan koordinasi dengan stake holder guna mencari solusi pemecahan masalah d. Optimalisasi fungsi binmas agar memberikan sosialisasi terhadap setiap perkembangan tahapan pemilu

3. Analisa sistem penanggulanagan refresif. a. Menempatkan fungsi brimob untuk melakukan tindakan yg terukur sesuai prosedur terhadap kedua pok yg berkonflik b. Melakukan penegakkan hukum terhadap pengguna jalan pada tahap kampanye untuk memberi efek jera c. Pada saat tindak pidana sudah terjadi, maka reskrim melalui sentra gakkumdu akan mengungkap tindak pidana tersebut sesuai proses hukum


7


BAB III LANGKAH-LANGKAH TAKTIS PENANGGULANGAN KAMTIBMAS DI SETIAP FUNGSI KEPOLISIAN BIDANG OPERASIONAL

1. Langkah taktis fungsi Intel Mengumpulkan & mengelola informasi dengan berbasiskan IT (informasi dan teknologi 2. Langkah taktis fungsi Binmas a. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama–sama penyelenggara pemilu tingkat kewilayahan b. Mendampingi petugas kpu dalam menginformasikan tahapan pileg dan pilpres mulai dari tingkat rt, rw dan kelurahan c. Membuat selebaran-selebaran kamtibmas tentang pileg dan pilpres tahun 2014 3. Langkah taktis fungsi Sabhara Menyiapkan pleton dalmas di tiap-tiap polres personelnya disesuaikan dengan eskalasi ancaman

yang

jumlah

4. Langkah taktis fungsi lantas Penentuan rute pergerakan massa peserta pemilu untuk menciptakan kamseltibcarlantas dalam setiap tahapan pemilu khususnya pada tahap kampanye terbuka 5. Langkah taktis fungsi Reskrim Setiap laporan yang diterima oleh gakkumdu harus ada surat resmi dari bawaslu agar laporan tentang tp pemilu selalu melalui bawaslu 6. Langkah taktis fungsi Humas Melakukan perimbangan opini dalam setiap media informasi dan mengikuti segala perkembangan informasi jejaring sosial 7.

Langkah taktis fungsi Brimob Melengkapi pasukan phh brimob dengan borgol untuk mengantisipasi tindakan anarkis dalam rangka penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan

8



BAB IV LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PENANGGULANGAN KAMTIBMAS

1. Langkah-langkah preemtif a. Pemetaan geografis terhadap daerah rawan bencana; b. Pemetaan dan pendeteksian kerawanan/potensi konflik yang mungkin timbul; c. Pemantauan dan pengkajian perkembangan informasi dan isuisu terkini selama penyelenggaraan pemilu; d. Mengedepankan fungsi binmas untuk secara aktif bekerja sama dengan stakeholder; e. Membuat MOU pemilu damai dengan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu serta tokoh masyarakat sampai dengan tingkat dapil; f. Penempatan Liaison Officer (LO) Polri di KPU, Panwas, peserta pemilu dan struktur penting dalam masyarakat; g. Pemberian pemahaman tentang tahapan pemilu kepada masyarakat pemilih oleh bhabinkamtibmas serta upaya penyelesaian konflik secara damai; h. Mewujudkan sistem keamanan terpadu pada setiap situasi tahapan pemilu yang melibatkan Polri, TNI, Pemda dan anggota pengamanan; dan i. Penempatan satu Bhabinkamtibmas di satu desa / kelurahan.

2. Langkah-langkah preventif a. Penempatan personel pengamanan pada setiap kegiatan dlm tahapan pemilu 2014 yg membutuhkan kehadiran anggota polri, termasuk perangkat yang melekat pada capres/cawapres; b. Penggelaran pasukan / petugas dalam jumlah skala besar di masing-masing wilayah dengan sasaran melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan; c. Melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan pendistribusian logistik pemilu termasuk pada saat terjadi bencana alam; d. Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin; e. Mewujudkan sistem keamanan terpadu pada setiap situasi tahapan pemilu yang melibatkan polri, tni, pemda, anggota pengamanan internal / parpol, tomas dan toga; f. Membentuk crisis centre yang berkedudukan di pemda dengan beranggotakan unsur pemda, tni, polri, kpu, bawaslu dan parpol peserta pemilu untuk mengantisipasi terjadinya situasi PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU

9


kontijensi;dan g. Membentuk tim cyber untuk mengantisipasi konflik yang bersumber dari social media (internet) yang beranggotakan humas, unit cyber crime – reskrimsus dan intelijen.

3. Langkah-langkah refresif a. Melaksanakan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan (operasi cipta kondisi) di masing-masing wilayah; b. Pasukan huru hara (phh) melakukan quick response terpadu untuk melakukan langkah penegakan hukum apabila terjadi peningkatan eskalasi; c. Sentra gakkumdu mengoptimalisasikan giat penyelidikan dan penyidikan guna penanganan terhadap setiap laporan yang diterima oleh panwaslu dalam hal tindak pidana pemilu dengan skala prioritas yang berpengaruh pada hasil pemilu; d. Penyidik tindak pidana pemilu pro aktif dalam menyelesaikan setiap perkara tindak pidana pemilu secara profesional dan proporsional untuk mendapatkan kepastian hukum; dan e. Bersama-sama stakeholder (tni, satpol pp dan satgas parpol) melakukan penindakan untuk mendukung upaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Dalam rangka plaksanaan pengamanan pada tahapan pemilu setiap anggota Polri harus memahami tentang ; 1. Kebijakan penanggulangan terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu 2. Analisa sistem penanggulanagan gangguan Kamtibmas 3. Langkah-langkah taktis penanggulangan Kamtibmas di setiap fungsi Kepolisian bidang Operasional 4. Langkah-langkah Strategis penanggulangan Kamtibmas

10



1. Jelaskan tentang Kebijakan penanggulangan terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan ganngguan nyata dalam pemilu ! 2. Jelaskan tentang kamtibmas !

Analisa

sistem

penanggulangan

gangguan

3. Jelaskan tentang Langkah-langkah taktis penanggulangan Kamtibmas di setiap fungsi Kepolisian bidang Operasional ! 4. Jelaskan tentang Kamtibmas !

langkah-langkah


Strategis

penanggulangan

11

7. MODUL PENGAMANAN PEMILU.pdf

Recommend Documents