Modul 3 - Bagian 7

PPATK E-LEARNING

ANTI PENCUCIAN PENCUCIAN UANG UANG DAN PENCEGAH PENCEGAHAN AN PENDANAAN PENDANAAN TERORISME TERORISME Bagian 7: Penyidikan Oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai

Modul E-Learning 3

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Ketujuh, Penyidikan Oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai 3.7 Penyidikan Oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai 3.7.1 

Kewenangan Penyidikan oleh Ditjen Bea dan Cukai

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 10/1995) ditentukan: (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang: a.

menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

b.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

c.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

d.

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

e.

meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

f.

memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

g.

memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

h.

mengambil sidik jari orang;

i.

menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 1 dari 4

PPATK E-LEARNING


j.

menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

k.

menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

l.

memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

m.

mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;

n.

menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

o.

menghentikan penyidikan;

p.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU 10/1995)



Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU 11/1995) ditentukan: (1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang: a.

menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;

b.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

c.

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;

d.

memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;

e.

memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;

f.

mengambil sidik jari orang;

g.

menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;


Hal 2 dari 4

PPATK E-LEARNING


h.

menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;

i.

menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai;

j.

memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;

k.

mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

l.

menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

m.

menghentikan penyidikan;

n.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU 11/1995)



Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (Pasal 68 UU 8/2010)



Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 UU 8/2010)

3.7.2

Kewenangan Penyidik Ditjen Bea dan Cukai dalam UU 8/2010

Sebagai Penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dan huruf k UU 8/2010, Penyidik Ditjen Bea dan Cukai berwenang melakukan Penundaan Transaksi, Pemblokiran dan Permintaan Keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 UU 8/2010. 3.7.3 

Pemberitahuan Penyidikan

Pada Pasal 112 ayat (3) UU 10/1995 1 0/1995 ditentukan bahwa Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 3 dari 4

PPATK E-LEARNING


dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Pada Pasal 63 ayat (3) UU 11/1995 ditentukan bahwa Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3.7.4 

Penghentian Penyidikan

Pada Pasal 113 UU 10/1995 ditentukan bahwa: (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.



Pada Pasal 64 UU 11/1995 ditentukan bahwa: (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar.


Hal 4 dari 4

Modul 3 - Bagian 7

Recommend Documents