22 Regulasi Keteknikan Migas

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REGULASI KETEKNIKAN MIGAS Presentasi Direktur Jenderal Migas Pada Pertemuan Ditjen Migas dengan Stakeholders Keteknikan

JAKARTA, 8 Juni 2007

www.migas.esdm.go.id

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

AGENDA PERTEMUAN DITJEN MIGAS DAN STAKEHOLDERS KETEKNIKAN MIGAS 1. Konsep Keteknikan Migas 2. RPP Keteknikan Migas 3. Forum Keteknikan Migas 4. Pemberlakuan SNI menjadi SNI wajib

2

© DJ MIGAS 2007


KONSEP KETEKNIKAN MIGAS KESELAMATAN MIGAS

KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

SKKNI

LAIK SNI

? ?

INSTALASI

INSTALASI MIGAS YANG : ANDAL AMAN AKRAB LINGKUNGAN

SISTEM DAN PROSEDUR

LAINNYA

Efisien

© DJ MIGAS 2007


10 Agenda Utama Migas 1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi Migas 2. Peningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas 3. Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan Efisiensi Penyediaan Migas 4. Intensifikasi Penerimaan Negara dari Migas 5. Peningkatan Keselamatan Migas 6. Peningkatan Akses Data Migas 7. Refungsionalisasi Kelembagaan Migas 8. Pemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang Migas 9. Perlindungan Konsumen Migas 10.Penyempurnaan Peraturan Perundang – undangan Migas 4

© DJ MIGAS 2007


KEBIJAKAN DAN REGULASI INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI *)

MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) : •Pembuat Kebijakan

MENTERI ESDM (Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas)

•Regulator ¾Aspek Keteknikan ¾Aspek Bisnis

Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas) Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Usaha Hulu Migas)

Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Hilir BBL dan Gas Bumi Non - Pipa)

Badan Pengatur BBM dan Gas Pipa (Regulator BBM dan Gas Bumi melalui Pipa)

Regulasi

Regulasi

Regulasi

MIKRO (Pelaku Usaha) • Usaha Inti

BU Niaga BU Penyimpanan BU Pengangkutan

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha (BU) Pengolahan BBL dan Gas Non-Pipa

Badan Usaha Badan Pelaksana KKS di Bidang Hulu Migas Hulu Migas Usaha Hulu Migas

• Usaha Penunjang

Badan Usaha (BU) Pengolahan BBM dan Gas Pipa Usaha Hilir Migas

Badan Usaha Penunjang Hulu – Hilir Migas Badan Usaha Jasa Penunjang (Jasa Konstruksi, sesuai UU 18/1999) Perencanaan PelaksanaanPengawasan

*)

BU Niaga BU Penyimpanan BU Pengangkutan

Industri Migas terdiri dari : • Usaha Inti Migas (core business) • Usaha Penunjang Migas (non-core business)

Jasa Terintegrasi

(Jasa Non-Konstruksi) Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Inspeksi Litbang Diklat Lainnya Konsultansi G&G Pemboran Teknis

Industri Penunjang

Pabrikasi Peralatan

Pabrikasi Pemanfaat

KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) ; BBL (Bahan Bakar Lain)

5

© DJ MIGAS 2007


6

© DJ MIGAS 2007


REGULASI KETEKNIKAN MIGAS • Diperlukan Kaidah Keteknikan yang Baik (Good Engineering Practices) agar : 1. Reservoir migas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal 2. Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas efektif dan efisien 3. “Keselamatan Migas” dapat diwujudkan 4. Transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

• Regulasi untuk Aspek Keteknikan Sebagaimana Diamanatkan Pasal 40, UU 22/2001 Mencakup : 1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

(PETROLEUM RESERVOIR MANAGEMENT)

2. PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

(PETROLEUM REFINERY MANAGEMENT)

3. KESELAMATAN MIGAS

(PETROLEUM SAFETY)

4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS INFRASTRUCTURE)

(PETROLEUM TECHNOLOGY

7

© DJ MIGAS 2007


Lanjutan… PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS • Pengelolaan Reservoir Migas adalah ketentuan tentang Kaidah Keteknikan Pengelolaan Reservoir Migas Yang Baik (Good Reservoir Engineering Practices) agar pengambilan cadangan migas dapat dilakukan secara optimal (ultimate recovery) – Karakteristik Reservoir – Natural Recovery – Secondary Recovery – Tertiary Recovery • Aspek keteknikan yang diatur adalah Manajemen Reservoir dan Teknik Produksi • Ketentuan tentang Pengelolaan Reservoir Migas serta Teknik Reservoir dan Teknik Produksi diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikan dan Keselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001)

8

© DJ MIGAS 2007


Lanjutan… PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS •

Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas adalah ketentuan tentang Kaidah Keteknikan Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas Yang Baik (Good Refinery Engineering Practices) agar proses pengolahan dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasil olahan yang optimal dan memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan

•

Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Pemurnian dan Pengolahan termasuk Pengangkutan dan Penyimpanan

•

Ketentuan tentang persyaratan Umum Instalasi, Standardisasi dan Inspeksi Teknik diatur dalam (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikan dan Keselamatan Migas

9

© DJ MIGAS 2007


Lanjutan… KESELAMATAN MIGAS • Kegiatan Usaha Migas, produk, dan hasil olahannya antara lain Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM/G), selain bermanfaat juga mempunyai potensi bahaya dan pencemaran yang dapat merugikan manusia, harta benda dan lingkungan. • Potensi bahaya dapat terjadi pada tahap survey, pembangunan instalasi maupun pada tahap operasi dan pasca operasi, yang meliputi kegiatan survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ataupun tahap pemanfaatan. Untuk itu instalasi migas dan pemanfaatan BBM/G perlu ada regulasi keselamatan migas. • Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standarisasi peralatan, SDM, pedoman umum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan andal, aman, dan akrab lingkungan agar dapat menciptakan kondisi : – Aman dan sehat bagi pekerja Æ (K3) – Aman bagi masyarakat umum Æ (KU) – Aman bagi lingkungan Æ (KL) – Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri Æ (KI) • Kaidah Keteknikan Keselamatan Migas yang baik : praktek-praktek kegiatan usaha migas yang dapat menjamin keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan umum dan lingkungan hidup. • Ketentuan tentang Keselamatan Migas diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikan dan Keselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001) 10

© DJ MIGAS 2007


PENINGKATAN KESELAMATAN MIGAS Value Chain Kegiatan Migas Pra Operasi 1. 2. 3.

Perencanaan Konstruksi Commisssioning

Pasca Operasi

Operasi 1. 2.

Operasi Pemeliharaan

1. 2.

Pembongkaran Reklamasi

ZERO ACCIDENT

Handal, Aman, Akurat, Efisien, Effektif dan Akrab Lingkungan Penyusunan Peraturan Pemerintah Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

Sosialisasi PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS Penerapan PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS Penerapan Sanksi Yang Tegas dan Penghargaan Monitoring dan Pelaporan 11

© DJ MIGAS 2007


HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI BIDANG INDUSTRI MIGAS 1960 Undang-undang (UU)

2001

2004 Putusan MK No. 002 / PUU-1 / 2003

UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1960

2006

diputuskan pada tanggal 21 Des 2004

UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri 1962

UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

1971

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2001

Peraturan Pemerintah (PP) MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai 1974

PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan Migas 1979

PP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas 2002 (Juli)

PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

2002 (Des)

PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

2003 (Juni)

PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Keterangan: : Garis untuk Tahun 2001 : Garis untuk putusan MK

2004 (Okt)

RPP tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas RPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus (Amanat Pasal 31 ayat 5) RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18) RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas RPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan

12

© DJ MIGAS 2007


PRINSIP – PRINSIP REGULASI KESELAMATAN MIGAS Dekomisioning/Demolition Instalasi Migas Perusahaan Jasa De-Konstruksi Migas yang kompeten

Perencanaan Instalasi Migas

Pembangunan Instalasi Migas

Komisioning Instalasi Migas

Pengoperasian Instalasi Migas

Instalasi yang Andal Aman Akrab Lingkungan

ASPEK YANG DIATUR / DI-REGULASI Perusahaan Jasa Perusahaan Jasa Perusahaan Jasa Perencanaan/EPC Konstruksi Migas Inspeksi Migas yang kompeten yang kompeten yang kompeten Peralatan (Individual) Instalasi (sistem) yang Laik. yang Laik Pekerja Konstruksi Operator yang yang kompeten kompeten

13

Pemilik/Perusahaan OEM yang kompeten Instalasi (sistem) yang Laik Lingkungan kerja yang sehat & aman - Thdp Pekerja (K3) - Thdp masyarakat (KU) Tidak mengganggu Lingkungan (KL)

© DJ MIGAS 2007


UU Migas vs UU Keselamatan Kerja Depnakertrans UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usaha pertambangan minyak dan gas bumi

“Domain”

UU PP

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001

PP No. 17 Tahun 1974

tentang Minyak dan Gas Bumi

tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).

Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

© DJ MIGAS 2007


UU Migas vs UU Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Domain” PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

UU

PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

PP

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Mijn Politie Reglement (MPR) tahun 1930

Peraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan EP Migas


PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi

PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

15

Keputusan Menteri ESDM No. 045 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Usaha Migas

© DJ MIGAS 2007


UU Migas vs UU LLAJR Dep. Perhubungan

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Domain” PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

UU PP

PP No. 43/1993 tentang Prasarana dalam Lalu Lintas Jalan PP No. 44/1993 tentang Kendaran dan Pengemudi

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas


PP No. 71/2005 tentang Penyediaan dan Perindustrian Jenis BBM Tertentu RPP Keteknikan dan Keselamatan Migas RPP Pembinaan dan Pengawasan © DJ MIGAS 2007


UU MIGAS vs UU PERHUBUNGAN LAUT DEPHUB

“Domain”

UU NO. 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN

UU PP DEP. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

PP No. 17 Tahun 1974 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

PP NO. 81 TAHUN 2000 TENTANG KENAVIGASIAN

Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi © DJ MIGAS 2007

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KONSEP ATURAN POKOK RPP KETEKNIKAN MIGAS


Jakarta, 7 Juni 2007


VII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

7.1 PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS 7.2 PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS 7.3 KESELAMATAN MIGAS 7.3.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 7.3.2 Keselamatan Umum 7.3.3 Keselamatan Lingkungan Hidup 7.3.4 Keselamatan Instalasi 7.4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS 7.4.1 Persyaratan Umum Instalasi Migas 7.4.2 Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Migas

19

© DJ MIGAS 2007


7.1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

© DJ MIGAS 2007


7.1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

ATURAN POKOK PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS a. Pengambilan cadangan migas wajib dilakukan secara optimal. b. Dalam memproduksikan cadangan migas, BU/BUT wajib menerapkan kaidah keteknikan pengelolaan reservoir migas yang baik c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah keteknikan pengelolaan reservoir migas diatur dalam Peraturan Menteri.

21

© DJ MIGAS 2007


7.2. PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

© DJ MIGAS 2007


7.2. PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

ATURAN POKOK PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS a. Proses pemurnian dan pengolahan migas wajib dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasil olahan yang optimal dan memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan b. Untuk mewujudkan proses pemurnian dan pengolahan migas secara efektif dan efisien, BU wajib menerapkan kaidah pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas yang baik c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah keteknikan pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas diatur dalam Peraturan Menteri.

23

© DJ MIGAS 2007


7.3. KESELAMATAN MIGAS Ketentuan Umum yang penting dalam RPP Keteknikan Migas

© DJ MIGAS 2007


7.3. KESELAMATAN MIGAS 7.3.1 ATURAN POKOK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA (untuk selanjutnya disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Kewajiban BU/BUT untuk : a. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja . b. Memeriksa kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja secara periodik c. Menggunakan pekerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan, sehat jasmani (tidak cacat) dan rohani. d. Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja antara lain : alat pelindung diri (helm, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker, pelindung telinga, breathing apparatus, chamber unit), alat pencegah dan penanggulangan kebakaran, peralatan penyelamat, klinik kesehatan, ambulance, helikopter, obatobatan, dan menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan kesehatan kerja e. Menyediakan alat komunikasi sesuai kebutuhan f. Memasang tanda-tanda bahaya dan peringatan. g. Memeriksa secara berkala kondisi sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja. h. Menyiapkan dan melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja i. Mensosialisasikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara periodik 25

© DJ MIGAS 2007


7.3. KESELAMATAN MIGAS (lanjutan) 7.3.1 ATURAN POKOK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA (lanjutan) j. Melaporkan kecelakaan kerja kepada Kepala Inspeksi k. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja kepada Kepala Inspeksi Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik b. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan dilakukan oleh Inspektur Migas

26

© DJ MIGAS 2007


7.3 KESELAMATAN MIGAS (lanjutan) 7.3.2 ATURAN POKOK KESELAMATAN UMUM

Kewajiban BU/BUT untuk : a. Menerapkan aturan jarak aman dari pemukiman penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial b. Menerapkan aturan daerah terbatas dan terlarang untuk memasuki area instalasi, peralatan dan instrumentasi migas c. Memasang rambu-rambu tanda bahaya dan peringatan d. Memasang pagar pengaman di sekitar lokasi kegiatan operasi migas e. Menempatkan alat-alat deteksi kebocoran migas, kebisingan, arah angin, gas beracun dan gas mudah terbakar, dll di lokasi kegiatan operasi dan sekitar lokasi kegiatan operasi f. Menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran g. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi sebelum kegiatan operasi dimulai, termasuk Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response Plan) h. Melakukan pengelolaan keselamatan bahan peledak dan bahan radioaktif i. Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan kegiatan operasi migas terhadap keselamatan umum j. Melaporkan kecelakaan umum kepada Kepala Inspeksi k. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan keselamatan umum kepada Kepala Inspeksi 27

© DJ MIGAS 2007


7.3 KESELAMATAN MIGAS (lanjutan) 7.3.2 ATURAN POKOK KESELAMATAN UMUM (lanjutan) Inspeksi Keselamatan Umum a. Inspeksi keselamatan umum secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik b. Inspeksi keselamatan umum secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan dilakukan oleh Inspektur Migas

28

© DJ MIGAS 2007


7.3 KESELAMATAN MIGAS (lanjutan)

7.3.3 ATURAN POKOK KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP Kewajiban BU/BUT untuk : a. Menyusun studi lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL) sebelum memulai kegiatan operasi migas b. Menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup (antara lain : oil boom, oil dispersant, skimmer, Continuous Emmision Monitoring (CEM), c. Menempatkan alat-alat deteksi kebocoran migas, kebisingan, arah angin, dll di lokasi kegiatan operasi d. Menyediakan sumur pantau bagi kilang, depot dan SPBU e. Menempatkan alat-alat deteksi gas beracun dan gas mudah terbakar serta radiasi panas di sekitar lokasi kegiatan operasi f. Menggunakan bahan-bahan kimia (corrosion inhibitor, oil dispersant, odorant) yang akrab lingkungan g. Mengelola limbah (padat, cair, gas) sebelum dibuang ke lingkungan h. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan melakukan pemulihan lingkungan pada masa dan pasca operasi i. Menyusun SOP penanggulangan pencemaran termasuk Rencana Tanggap Darurat j. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi sebelum kegiatan operasi dimulai 29

© DJ MIGAS 2007


7.3 KESELAMATAN MIGAS (lanjutan) 7.3.3 ATURAN POKOK KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP (lanjutan) k. Melaporkan kecelakaan lingkungan kepada Kepala Inspeksi l. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Kepala Inspeksi Inspeksi Keselamatan Lingkungan Hidup : a. Inspeksi keselamatan lingkungan secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik b. Inspeksi keselamatan lingkungan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan dilakukan oleh Inspektur Migas

30

© DJ MIGAS 2007


7.3 KESELAMATAN MIGAS (lanjutan) 7.3.4 ATURAN POKOK KESELAMATAN INSTALASI Kewajiban BU/BUT untuk : a. Menggunakan instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku b. Melakukan pemeriksaan teknis dan pemeliharaan instalasi dan peralatan secara berkala c. Mengamankan instalasi dan peralatan dari gangguan eksternal (banjir, petir, sabotase, dll) d. Melengkapi instalasi dan peralatan dengan piranti pengaman (safety device) e. Menerapkan aturan daerah terbatas dan terlarang untuk memasuki area instalasi dan peralatan migas f. Menempatkan rambu-rambu tanda bahaya dan peringatan pada dan sekitar instalasi dan peralatan g. Menerapkan aturan jarak aman instalasi dan peralatan dari fasilitas umum dan fasilitas sosial (buffer zone) h. Mengoperasikan instalasi dan peralatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) i. Menggunakan pekerja yang berkompeten untuk mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki instalasi dan peralatan 31

© DJ MIGAS 2007


7.3 KESELAMATAN MIGAS (lanjutan) 7.3.4 ATURAN POKOK KESELAMATAN INSTALASI (lanjutan) j. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi sebelum membangun instalasi dan peralatan k. Memberitahukan keberadaan instalasi lepas pantai kepada instansi terkait Inspeksi Keselamatan Instalasi, Peralatan dan Instrumentasi : a. Inspeksi keselamatan instalasi, peralatan dan instrumentasi secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik b. Inspeksi keselamatan instalasi, peralatan dan instrumentasi secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan dilakukan oleh Kepala Inspeksi

32

© DJ MIGAS 2007


7.4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS

© DJ MIGAS 2007


7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS 7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas a. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib mengacu pada rancangan instalasi b. Instalasi migas yang telah selesai dibangun harus dilengkapi gambar terpasang (asbuilt drawing) c. Instalasi migas yang dibangun dan dipasang harus sesuai dengan peruntukannya d. Instalasi migas yang dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau relokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian terhadap standar dan spesifikasi yang berlaku e. Semua instalasi yang didirikan di dalam daerah yang mempunyai kemungkinan besar bagi timbulnya bahaya kebakaran harus dibuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar f. Semua instalasi harus dilengkapi dengan sistem telekomunikasi yang baik g. Instalasi unit proses harus ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah menimbulkan berbagai bahaya dan kerusakan terhadap sekitarnya h. Instalasi unit proses yang berlainan fungsinya harus diatur penempatannya sesuai dengan sifat bahan-bahan yang diproses dengan maksud untuk mengurangi atau membatasi menjalarnya kerusakan apabila terjadi kecelakaan dan atau kebakaran 34

© DJ MIGAS 2007


7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS (lanjutan) 7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas (lanjutan) i. Semua peralatan dan atau instalasi yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya arus listrik yang diakibatkan oleh petir, arus liar, muatan statis dan sebagainya harus dilengkapi suatu sistem untuk meniadakannya j. Dalam hal mengadakan perbaikan dan pemeliharaan instalasi migas harus digunakan cara, peralatan dan tenaga yang berkualifikasi k. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib dilakukan oleh perusahaan/ pabrikan yang berkompeten l. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib menggunakan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku m. Setiap instalasi migas harus terpelihara dengan baik n. Pemeliharaan sebagaimana pada butir m meliputi bagian-bagian yang mudah terlihat, yang tidak mudah terkena gangguan, tanda-tanda alat pengaman, alat pelindung dan perlengkapan lainnya o. Pelaksanaan pemeliharaan instalasi migas wajib memperhatikan petunjuk teknis atau manual sesuai fungsi instalasi yang bersangkutan

35

© DJ MIGAS 2007


7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS (lanjutan) 7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas (lanjutan) p. Pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan dalam keadaan beroperasi q. Instalasi migas di lepas pantai tidak boleh dibangun di daerah pangkalan pertahanan, alur keluar masuknya pesawat terbang, alur pelayaran, instalasi pelayaran, pelabuhan, menara suar, rambu suar dan instalasi lain yang bersifat permanen di atas atau di bawah permukaan air r. Instalasi migas tidak boleh dibangun pada tempat umum, tempat keagamaan atau tempat suci, kuburan, peninggalan jaman kuno yang penting, cagar alam, cagar budaya atau daerah yang secara resmi dinyatakan sebagai daerah pariwisata, lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya, bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara, bangunan rumah tinggal dan pabrik beserta tanah pekarangan, kecuali dengan ijin instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut s. Instalasi migas tidak boleh dibangun di tempat yang jaraknya kurang dari 250m dari batas wilayah kuasa pertambangan dan atau wilayah kerja atau apabila berbatasan dengan negara lain dengan jarak yang ditentukan dalam perjanjian antara negara Indonesia dan negara lain yang bersangkutan

36

© DJ MIGAS 2007


7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS (lanjutan) 7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas (lanjutan) t. Instalasi migas tidak boleh dibangun di daerah sensitif (tempat peneluran ikan, batu karang, mutiara dan koral) u. Instalasi migas tidak boleh dibangun pada tempat penyelidikan ilmiah v. Instalasi migas lepas pantai harus didirikan sedemikian rupa sehingga aman terhadap kekuatan angin, gelombang dan arus laut w.Suatu instalasi migas yang tidak dipakai lagi harus dibongkar seluruhnya dalam jangka waktu yang ditetapkan Menteri, dengan melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk menjamin keamanan pekerjaan dan alur pelayaran x. Di sekitar instalasi migas wajib ditetapkan daerah aman (buffer zone) y. Instalasi migas wajib dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan antara lain lampu navigasi dan papan peringatan

37

© DJ MIGAS 2007


7.4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS (Lanjutan) 7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan dilakukan pada saat : 1. Akan dipasang atau didirikan 2. Sedang dipasang atau didirikan 3. Telah dipasang atau didirikan 4. Reparasi dan modifikasi 5. Sewaktu – waktu jika diperlukan a. Terhadap instalasi dan peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha migas wajib dilaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku. b.

Pemeriksaan teknis dan pengujian sebagaimana dimaksud pada butir a dilaksanakan dalam rangka menjamin kehandalan instalasi dan peralatan

38

© DJ MIGAS 2007


7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan (lanjutan)

c. Instalasi sebagaimana dimaksud dalam butir a terdiri dari : 1. Instalasi eksplorasi dan eksploitasi a. Instalasi pemboran ; b. Instalasi produksi ; c. Instalasi pengumpul ; d. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. 2. Instalasi pengolahan (mis. kilang) a. Instalasi Pemurnian dan Pengolahan ; b. Pembongkaran dan Pemuatan ; c. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Pemurnian dan Pengolahan baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan termaksud. 3. Instalasi pengangkutan (mis. Tanker, Barge, Truk, Kereta Api, Pipa Penyalur)

39

© DJ MIGAS 2007



4. Instalasi penyimpanan (mis. FPSO,barge) a. Instalasi Seafed Depot ; b. Instalasi Inland Depot ; c. Instalasi Transit Terminal ; 5. Instalasi niaga (mis. SPBU) a. Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ; b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) ; c. Instalasi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) . 6. Instalasi penunjang terkait dengan 1 s.d 5 (mis. Power plant, water plant, waste water treatment, fire water system)

40

© DJ MIGAS 2007



d.

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari : 1. Katup pengaman yaitu peralatan yang berguna untuk melindungi peralatan dan fasilitas yang terkait meliputi : a. b. c. d. e. f.

Safety Valve ; Relief Valve ; Safety Relief Valve ; Thermal Relief Valve ; Pilot Operated Safety Valve ; Vacuum Relief Valve.

2. Bejana tekan dan sejenisnya yaitu peralatan yang bekerja dengan tekanan kerja didalam peralatan melebihi 1/2 Atm tekanan lebih (gauge), atau bejana vakum dengan tekanan kerja di dalam peralatan kurang dari 1 Atm absolut.

41

© DJ MIGAS 2007


7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan (lanjutan) d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari : (lanjutan) 3. Pesawat Angkat yaitu peralatan untuk memindahkan, mengangkat barang secara vertikal dan atau horizontal dalam jarak ditentukan, antara lain meliputi : a. Pesawat Angkat Bergerak ; b. Pesawat Angkat Tetap ; c. Pesawat Angkat di atas kepala ; 4. Peralatan Listrik yaitu peralatan yang membangkit, mendistribusi dan mengendalikan sistem tenaga listrik meliputi : a. Unit Power Generator ; b. Unit Power Transformer ; c. Unit Switchgear ; d. Unit Motor Control Center; e. Unit Busbar. 5. Peralatan Putar yaitu peralatan yang berfungsi memindahkan atau memampatkan minyak, gas serta panas bumi meliputi : a. Unit Kompresor ; b. Unit Pompa; c. Unit Turbin.

42

© DJ MIGAS 2007



d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari : (lanjutan) 6. Pipa Penyalur yaitu bentang pipa berikut fasilitas-fasilitas terkait yang digunakan untuk mengalirkan dan menyalurkan minyak dan gas bumi serta panas bumi a. Pipa Penyalur, adalah pipa minyak dan atau gas bumi yang meliputi Pipa Alir Sumur, Pipa Transmisi Minyak, Pipa Transmisi Gas, Pipa Induk, dan Pipa Servis; b. Pipa Alir Sumur, adalah pipa untuk menyalurkan minyak atau gas bumi dari kepala sumur ke stasiun pengumpul; c. Pipa Transmisi Minyak, adalah pipa untuk menyalurkan minyak dari stasiun pengumpul ke tempat pengolahan, dan dari tempat pengolahan ke depot, dan dari depot ke depot atau dari depot ke pelabuhan dan atau sebaliknya; d. Pipa Transmisi Gas, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun pengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan atau ke pelanggan besar; e. Pipa Induk, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari sistem meter pengukur dan pengatur tekanan sampai Pipa Servis; f. Pipa Servis, adalah pipa yang dipasang dalam persil pelanggan yang menghubungkan Pipa Induk sampai dengan inlet pengatur tekanan atau meter pelanggan; 43

© DJ MIGAS 2007


d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari : (lanjutan)

7. Peralatan bongkar muat (loading and unloading arm) a. Membongkar dan memuat minyak dan gas bumi beserta hasil pemurnian dan pengolahannya , termasuk gas bumi yang dicairkan, harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Meteri, kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau oleh Kepala Inspeksi. b. Peralatan untuk membongkar dan memuat termasuk pada ayat (1) harus dilengkapi dengan alat-alat pengaman dan dibuat atau dibangun sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan atau bahaya lainnya, serta apabila terjadi kebakaran atau ledakan atauk kecelakaan lainnya harus dapat dibatasi atau dilokalisir setempat. c. Kepala Teknik wajib mencegah terjadinya pencemaran oleh minyak dan gas bumi beserta hasil pemurnian dan pengolahannya di tempat membongkar dan memuat. d. Dalam hal terjadi kebocoran pada waktu membongkar atau memuat minyak dan gas bumi serta hasil pemurnian dan pengolahannya, maka aliran bahan-bahan tersebut harus dapat dihentikan dengan segera dari tempat yang aman, disusul dengan tindakan-tindakan pengamanan yang diperlukan. e. Untuk bahan cair dan gas lainnya yang berbahaya diperlakukan ketentuanketentuan termaksud pada ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4). f. Pelaksanaan membongkar dan memuat minyak dan gas bumi serta hasil pemurnian dan pengolahan nya harus diawasi oleh ahli dalam bidang tersebut. Ahli termaksud harus dicatat oleh Kepala teknik dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan. 44

© DJ MIGAS 2007


7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan (lanjutan) d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari : (lanjutan) 8. Tangki penimbun adalah tangki penimbun yang digunakan dalam usaha minyak dan gas bumi yang berupa tangki vertikal, tangki silinder, tangki regrigerasi, dan/atau tangki baja yang dilas, dan berada di atas tanah serta dioperasikan mendekati tekanan atmosfir untuk menimbun minyak dan gas bumi dalam bentuk cair. 9. Peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan a. Untuk pencegahan tumpahan minyak: - Block valve pada pipa masuk yang akan masuk ke sungai b. Pencegahan pencemaran gas - Flare - Vent c. Limbah padat - Incinerator d. Pengolah air buangan - Oil catcher - Water Treatment e. Penanggulangan - Oil Boom dan Skimmer - Vacum Truck - Oil Dispesar Sprayer - Absorber 45

© DJ MIGAS 2007



d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari : (lanjutan) 10. Peralatan ukur, Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, selanjutnya disebut UTTP, adalah UTTP yang dipergunakan dalam operasi pertambangan minyak dan gas bumi : - Untuk meter gas (orifice, turbin dan yang sejenis) adalah 1 (satu) tahun; - Untuk bejana ukur yang dipergunakan dalam pengujian pipa uji adalah 2 (dua) tahun; - Untuk kompensator suhu dan berat jenis (ATG/ATC Unit) adalah 6 (enam) bulan. 11. Blow Out Preventer (BOP); peralatan untuk mencegah terjadinya semburan liar, macam-macam BOP : 12. Kontrol Sistem BOP (Accumulator); Penggerak 13. Tempat penyimpanan bahan peledak

46

© DJ MIGAS 2007



e. Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari : 1. Instrumentasi pengendalian proses (mis. pengendalian PVT) 2. Instrumentasi pengendalian bahaya (mis. ESD) 3. Instrumentasi pengukuran (mis. Sistem tangki ukur, sistem meter liquid, sistem meter gas) f. Pemeriksaan teknis dan pengujian dilaksanakan : 1. pada saat instalasi, peralatan dan instrumentasi akan dipasang 2. saat unjuk kerja teknik yang akan dipergunakan 3. secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis instalasi, peralatan, instrumentasi dan teknik yang dipergunakan 4. setiap saat apabila dianggap perlu oleh Menteri g. Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan, dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi

47

© DJ MIGAS 2007


7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan (lanjutan) h. Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi belum tersedia atau jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi belum memadai sesuai dengan jumlah pekerjaan, Menteri dapat menunjuk Lembaga Inspeksi Teknik yang belum terakreditasi yang secara teknis dianggap mampu untuk melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian atas instalasi dan peralatan i.

Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik belum tersedia, Menteri dapat menunjuk petugas pelaksana atau perusahaan jasa inspeksi teknis untuk melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian atas instalasi dan peralatan

j.

Pelaksanaan pengujian instalasi dan peralatan disaksikan oleh petugas pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri

k. Terhadap instalasi dan peralatan, yang hasil pemeriksaan dan pengujiannya memenuhi kesesuaian dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku Lembaga Inspeksi Teknik menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dan memberikan rekomendasi ijin penggunaan instalasi dan peralatan kepada Menteri l.

Menteri memberikan ijin penggunaan instalasi dan peralatan berdasarkan rekomendasi Lembaga Inspeksi Teknik atau Pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri atau Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik

48

© DJ MIGAS 2007



m. Dalam hal pemeriksaan teknis dan pengujian dilakukan oleh petugas pelaksana atau Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Menteri, maka Sertifikat Kelaikan Operasi atas instalasi dan peralatan diterbitkan oleh Menteri n. Berdasarkan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik, Menteri menerbitkan Izin Penggunaan instalasi dan peralatan o. Biaya pemeriksaan teknis dan pengujian terhadap instalasi dan peralatan ditanggung oleh BU/BUT

49

© DJ MIGAS 2007


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RPP KETEKNIKAN MIGAS


Jakarta, 24 Mei 2007 © DJ MIGAS 2007


FORUM KETEKNIKAN MIGAS

51

© DJ MIGAS 2007


TUJUAN 1.

Sebagai wadah komunikasi antara Ditjen Migas dan Stakeholders maupun diantara Stakeholders keteknikan Migas

2.

Sebagai media sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang keteknikan Migas

3.

Sebagai sarana penyampaian masukan bagi Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang keteknikan serta pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya

4.

Mewujudkan kebersamaan langkah (kemitraan) antara Pemerintah dengan Stakeholders dalam mewujudkan operasi Migas yang efisien, efektif, andal, aman dan akrab lingkungan.

52

© DJ MIGAS 2007


KEANGGOTAN FORUM KETEKNIKAN •DITJEN MIGAS •BPMIGAS •APITINDO •APMI •PARA HSE MANAGER DARI BU/BUT •DLL YANG TERKAIT

53

© DJ MIGAS 2007


PEMBERLAKUAN SNI MENJADI SNI WAJIB

54

© DJ MIGAS 2007


SERTIFIKASI KESELAMATAN PRODUK (PERALATAN MIGAS DAN PEMANFAATAN MIGAS)

Keterangan: +) Produk peralatan Migas tanpa tanda SNI dan pemanfaat Migas tanpa tanda keselamatan, dilarang beredar

++) Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

*) Sebelum ada LS-Pro yang diakreditasi, maka Otoritas Migas dapat menunjuk LS-Pro untuk melakukan Sertifikasi bagi keselamatan peralatan Migas, tetapi sertifikat dikeluarkan atas nama Otoritas Migas **) Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dapat terpisah, tapi masing-masing harus telah diakreditasi oleh KAN. ***) Pemberian sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Produk berupa pencabutan akreditasi dilakukan oleh KAN dan pencabutan penugasan oleh Otoritas Migas.

55

© DJ MIGAS 2007


TATA ALIR PROSES SNI WAJIB TUJUAN PEMBERLAKUAN SNI WAJIB ANALISIS MANFAAT DAN RESIKO PENILAIAN KESESUAIAN

ANALISIS KESIAPAN PRODUSEN KESIAPAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

PENGAWASAN PASAR PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN REGIONAL

DRAFTING KEPMEN NOTIFIKASI WTO PENETAPAN KEPMEN REGULASI TEKNIS © DJ MIGAS 2007


SNI DI BIDANG MIGAS YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BSN (1989 – 2006)

Jumlah SNI di bidang Migas yang telah ditetapkan oleh BSN (Periode 1989 s/d 2006 ) sebanyak 128 Judul, dengan rincian sebagai berikut : • SNI Mengenai Produk Migas (Pelumas dan BBM), sebanyak 11 SNI • SNI Mengenai Material Peralatan Migas(casing, tubing dll), sebanyak 15 SNI • SNI Mengenai Konstruksi, Operasi dan Inspeksi pada Kegiatan Migas (platform, desain instalasi, perbaikan dan operasi pada sistem subsurface safety valve dll), sebanyak 59 SNI • SNI Mengenai Kualifikasi Personil dan Kurikulum Pelatihan (Kompetensi kerja tenaga teknis khusus migas bidang pemboran dll), sebanyak 43 SNI

57

© DJ MIGAS 2007


DAFTAR SNI YANG SUDAH DIWAJIBKAN (10 SNI) • SNI 13-6550-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penyelidikan seismik

• SNI 13-6552-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang pemboran

• SNI 13–6554-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang perawatan sumur

• SNI 13-6556-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang operasi produksi lepas pantai dan darat yang menggunakan teknologi setara lepas pantai

• SNI 19-6558-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus operator pesawat angkat pesawat angkut dan juru ikat beban

• SNI 13-6560-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penanganan dan pengawasan mutu bahan bakar minyak dan pelumas penerbangan

• SNI 13-6561-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang laboratorium pengujian migas

• SNI 13-6562-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang keselamatan dan kesehatan kerja

• SNI 13-6564-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang system manajemen lingkungan

• SNI 13-6566-2001

Kompetensi kerja tenaga teknik khusus ketel uap (Boiler)

Catatan : 10 SNI Wajib tersebut sedang dikonversi oleh BNSP menjadi SKKNI

58

© DJ MIGAS 2007


RSNI YANG TELAH DIRUMUSKAN DAN DIKONSENSUSKAN (2003 – 2006) 1. Tahun 2003 telah dikonsensuskan sebanyak 41 RSNI 2. Tahun 2004 telah dikonsensuskan sebanyak 28 RSNI 3. Tahun 2005 telah dikonsensuskan sebanyak 28 RSNI 4. Tahun 2006 telah dikonsensuskan sebanyak 10 RSNI

59

© DJ MIGAS 2007


RSNI YANG SEDANG DIRUMUSKAN TAHUN 2007 (15 RSNI) PANITIA TEKNIS • PANTEK 75-01/SC-2 • •

JUDUL STANDAR Pengelasan saluran pipa dan fasilitas terkait (API Std. 1104) – Revisi SNI Sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas (ASME B31.8) – Revisi SNI

• PANTEK 75-01/SC-3 •

Petroleum and natural gas industries – Equipment for well cementing Part 2 : Centralizer placement and stop collar testing (ISO 10427-2). Petroleum and natural gas industries – Processing systems evaluation (ISO 13501). – (Revisi SNI 13-6903-2002).

•

• PANTEK 75-01/SC-4 •

Petroleum and natural gas industries – Downhole equipment packers and bridge plug - (ISO 14300).

•

Petroleum and natural gas industries – Corrosion resistant alloy seamless tube for use as casing, tubing and coupling stock – Technical delivery conditions – Corrigendum - (ISO 13680).

• PANTEK 75-01/SC-5

• PANTEK 75-01/SC-6 •

Centrifugal pumps (ISO 13709).

• PANTEK 75-01/SC-7 •

Petroleum and natural gas industries – Part 7 : Station keeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units - (ISO 19901-7).

60

© DJ MIGAS 2007


RSNI YANG SEDANG DIRUMUSKAN TAHUN 2007 (Lanjutan) PANITIA TEKNIS

JUDUL STANDAR


•

Tank measurements.

•

Metering system for custody.


•

Metoda uji - flash point COC (ASTM D92)


•

Metoda uji – Pour point (ASTM D97)

•

Metoda uji – Copper corrosion (ASTM D130)


•

Refrigerated hydrocarbon fluids – Static measurement calculation procedure (ISO 6578)

• PANTEK 03-01

•

Standar petroleum, petrochemical and natural gas industries – Sector specific quality management systems – Requirements for product and service supply organizations. 61

© DJ MIGAS 2007


SNI YANG DIUSULKAN MENJADI SNI WAJIB TAHUN 2007 (10 SNI)

1. SNI 06-7069.1-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 1 : Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraaN bermotor

2. SNI 06-7069.2-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 2 : Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor

3. SNI 06-7069.3-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 3 : Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara

4. SNI 06-7069.4-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 4 : Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air

5. SNI 06-7069.5-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 5 : Minyak lumas motor diesel putaran tinggi

6. SNI 06-7069.6-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 6 : Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan

7. SNI 06-7069.7-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 7 : Minyak lumas transmisi otomatis

8. SNI 06-7069.8-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 8 : Gemuk lumas kendaraan bermotor

9. SNI 06-7069.9-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 9 : Minyak lumas hidrolik industri jenis anti aus

10. SNI 06-7069.10-2005

Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 10 : Minyak lumas roda gigi industri tertutup

62

© DJ MIGAS 2007


63

© DJ MIGAS 2007

22 Regulasi Keteknikan Migas

Recommend Documents