Pedoman Implementasi UU No.22 2001 Tentang Migas

Status: 020906

DRAFT

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

PEDOMAN IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-1/2003 Tgl 21 Desember 2004)

www.migas.esdm.go.id

JAKARTA, AGUSTUS 2006

© Ditjen Migas 2006

Status: 020906

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UU 22/2001 TENTANG MIGAS (YANG MENGIKAT) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

IMPLIKASI

Pasal 12 (3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

dilakukan perubahan atas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas yang berkaitan dengan kewenangan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap.

sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak” bertentangan dengan UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

dilakukan perubahan atas Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas yang berkaitan dengan DMO minyak dan gas bumi.

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

dilakukan perubahan atas Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang berkaitan dengan harga BBM dan Gas Bumi.

Pasal 22 (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasal 28 (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan ada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu

Harga Jual eceran BBM ditetapkan oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden


Status: 020906

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UU 22/2001 TENTANG MIGAS (YANG DISARANKAN) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

IMPLIKASI

Pasal 31 (1) Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

menganjurkan pada pembentuk undang-undang untuk melakukan amandemen terhadap pasal undangundang a quo (legislative review), sepanjang menyangkut pasal 31.

Perlu adanya kesamaan penafsiran terhadap Pasal 31 tersebut dan selanjutnya dibuat ketegasan mengenai perlakuan perpajakan terhadap Kontrak Kerja Sama. Perlu segera disusun Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas. .


Status: 020906

HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI BIDANG INDUSTRI MIGAS 1960 Undang-undang (UU)

2001

2004 Putusan MK No. 002 / PUU-1 / 2003

UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1960

2006

diputuskan pada tanggal 21 Des 2004

UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

1962

UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 1971

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2001

Peraturan Pemerintah (PP) MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai 1974

PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan Migas 1979

PP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas 2002 (Juli) PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 2002 (Des)

PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) 2003 (Juni) PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Keterangan:

2004 (Okt) RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus (Amanat Pasal 31 ayat 5)

: Garis untuk Tahun 2001

RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18)

: Garis untuk putusan MK

RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas RPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan


Status: 020906

PEMBINAAN KEGIATAN USAHA MIGAS

• Pemerintah Cq. Menteri ESDM melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Migas (Pasal 38). Dasar Pembinaan : Penguasaan negara atas sumberdaya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak Lingkup Pembinaan oleh Pemerintah cq. Departemen ESDM (Penjelasan Pasal 38) 1. Dinamis : Penetapan Kebijakan mengenai kegiatan usaha migas (Pasal 39 ayat 1 huruf b) (Lampiran 1) • Proses penetapan kebijakan dilakukan secara cermat, transparan dan adil (Pasal 39 ayat 2) • melibatkan publik (masyarakat migas) dalam proses pengambilan keputusan (Lampiran 8) 2. Rutin : Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Migas (Pasal 39 ayat 1 huruf a) (Lampiran 2). Lingkup : • Pengaturan Kepemilikan dan Penguasaan Negara atas Sumberdaya Migas (Lampiran 3) • Regulasi Usaha Hulu (Lampiran 4) • Regulasi Usaha Hilir (Lampiran 5) • Regulasi Keteknikan (Lampiran 6) • Pembinaan Industri/ Badan Usaha Penunjang (Lampiran 7) © Ditjen Migas 2006

Status: 020906

PENGAWASAN PEKERJAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MIGAS (Pasal 41 jis Pasal 42, 46, dan Pasal 1)

• Departemen ESDM*) : 9 Pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 9 Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang migas. Lingkup : (Lampiran 2)

• Badan Pelaksana : Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

• Badan Pengatur : Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir (BBM dan Gas Bumi melalui Pipa) berdasarkan Izin Usaha. *) Dan Departemen terkait sesuai lingkup dan tugas kewenangan masing-masing


Status: 020906

KEWAJIBAN BADAN USAHA (BU)/ BENTUK USAHA TETAP (BUT) Menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik (Pasal 40) DI BIDANG KEGIATAN USAHA HULU : 1. Mengembalikan sebagian wilayah kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri ESDM (Pasal 16). 2. Mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri ESDM, apabila tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu eksplorasi (Pasal 17). 3. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama (KKS) apabila KKS berakhir (Pasal 20 ayat 3). 4. Melakukan optimasi dalam pengembangan dan pemroduksian lapangan migas dan melaksanakannya sesuai kaidah keteknikan yang baik (Pasal 21 ayat 2). 5. Menyerahkan 25 (dua puluh lima) persen bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 6. Membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan PNBP (Pasal 31 ayat1). BU di Bidang Kegiatan Usaha Hilir :

Membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 32) © Ditjen Migas 2006

Status: 020906

KEWAJIBAN PEMERINTAH 1. Menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 8 ayat 2). 2. Memberikan persetujuan terhadap rancana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja, berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Pasal 21 ayat 1).


Status: 020906

LAMPIRAN


Status: 020906

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KEBIJAKAN MIGAS Merupakan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Desk : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq. Direktorat Pembinaan Program Migas Tujuan

: Memberikan arahan/ garis besar haluan Migas kepada stakeholders.

Perangkat Legislasi : Undang-undang Nomor 22/2001 tentang Migas Perangkat Regulasi : RPP Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (amanat Pasal 43) Dokumen Kebijakan : Rancangan Permen ESDM tentang Rencana Umum Perminyakan dan Pergasbumian Nasional (amanat Pasal 39 ayat 1) Materi Muatan a.l. : Potensi dan Cadangan Sumber Daya Migas Kemampuan Produksi Migas Prakiraan Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas Dalam Negeri Penguasaan Teknologi Migas Aspek Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Optimalisasi Kemampuan Migas Nasional Kebijakan Pembangunan Migas (“ Pro-Poor, Pro-Job, Pro- Growth”) Program Utama Migas


Status: 020906

LAMPIRAN 2 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS (Penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 42) • • • • • • • • • • • • •

Penyebarluasan Informasi. Pendidikan dan Pelatihan. Penelitian dan Pengembangan Teknologi. Peningkatan Nilai Tambah Produk. Penerapan Standardisasi. Pemberian Akreditasi. Pembinaan Industri/ Badan Usaha Penunjang. Pembinaan Usaha Kecil/ Menengah. Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri. Pemeliharaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pelestarian Lingkungan Hidup. Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.

• Pengawasan Konservasi Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi. • Pengawasan pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi. • Pengawasan Penerapan Kaidah Keteknikan yang baik. • Pengawasan Jenis dan Mutu Hasil Olahan Minyak dan Gas Bumi. • Pengawasan Alokasi dan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Bahan Baku. • Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. • Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pengawasan Pemanfaatan Barang, Jasa, Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri. • Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. • Pengawasan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia. • Pengawasan Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat setempat. • Pengawasan Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi. • Pengawasan Kegiatan-kegiatan Lain di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.


Status: 020906

LAMPIRAN 2 (Lanjutan) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS (Penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 42) Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Menteri ESDM cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan organisasi sebagai berikut :

Menteri ESDM Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Sekretaris Direktorat Jenderal

Direktur Pembinaan Program Migas

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas


Status: 020906

LAMPIRAN 3 PENGATURAN KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBERDAYA MIGAS


Status: 020906

LAMPIRAN 4a KERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHAPAN USAHA HULU MIGAS :

KKS

PRA KKS

PASCA KKS

PELAKU KEGIATAN a.l. :

DITJEN MIGAS -PERUSAHAAN SURVEI -PERUSAHAAN JASA G & G -UNIVERSITAS ( MoU dg MIGAS) -BU/BUT (NON KONTRAKTOR)

BU/BUT (KONTRAKTOR)

KKS BP MIGAS

REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. : Ketentuan tentang Tata Cara dan Penetapan dan Penawaran WK Ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E Migas Ketentuan tentang Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu migas Ketentuan tentang Plan of Development (POD) dan Penerimaan Negara Catatan: : Peraturan yang sudah ada : Rancangan Peraturan

Ketentuan tentang Domestic Market Obligation (DMO) Ketentuan tentang Cost Recovery Ketentuan tentang Relinghuisment WK

Ketentuan tentang Participating Interest, Pengalihan Interest dan Operatorship Ketentuan tentang Kaidah Keteknikan dan Manajemen Reservoar (Pengaturan Produksi)


Status: 020906

LAMPIRAN 4b KERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHAPAN USAHA HULU MIGAS :

EVALUASI DATA CEKUNGAN

• Peta Dasar (Base map) • Peta Kerangka Geologi Regional • Peta Citra Satelit • Peta Geologi Permukaan

DATA WILAYAH POTENSIAL SKALA BESAR

PENAMBAHAN DAN PENINGKATAN MUTU DATA

• Perkiraan Potensi Sumber Daya • Perkiraan Konsep Eksplorasi (terpenuhinya unsur-unsur petroleum system) • Sejarah eksplorasi

• Survey Umum • Pengolahan & Peningkatan Mutu Data

PRA KKS

INVENTORY DATA

• • • •

EVALUASI DATA TEKNIS DAN EKONOMI

Data Seismic • Identifikasi prospek/ Data Pemboran lead Data Geokimia • Analisis Resiko Data Magnetik & Geologi Gravity • Analisis Petroleum System • Analisis Ekonomi •

CALON WK (BLOCK)

• Batas-batas WK (koordinat) • Potensi WK • Term & Condition KKS • Konsep KKS • Formalitas Penawaran • Konsultasi Daerah dalam rangka rencana penawaran • Penetapan WK Oleh MESDM

PENAWARAN WK

• Pengumuman Penawaran • Evaluasi Dokumen Partisipasi • Rekomendasi Tim ke DJM Peringkat Hasil Penilaian • Persetujuan Pemenang Lelang oleh MESDM • Penetapan Pemenang Lelang oleh DJM • Pengumuman Pemenang Lelang oleh DJM

PENANDATANGANAN KKS

• Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Migas

REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. : Ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E Migas Ketentuan tentang Tata Cara dan Penetapan dan Penawaran WK Ketentuan tentang KKS Kegiatan Usaha Hulu Migas


Status: 020906

LAMPIRAN 4c KERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KKS

TAHAPAN USAHA HULU MIGAS : EVALUASI G & G, PENGOLAHAN DAN PENINGKATAN MUTU DATA DAN SURVEI

PENANDATANGANAN KKS • Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Migas

• Disain dan Rencana Survei (Geologi dan Geofisika) • Usulan Work Program & Budget • Survei Seismik dan atau Geologi • Inventarisasi data tambahan

DATA BARU

• Data Seismik dan atau Data Geologi Umum Baru

EVALUASI G & G, (INTERPRETASI DAN INTEGRASI DATA)

PERINGKAT PROSPEK DAN MONTAGE BOR

• Interpretasi dan korelasi Data Sumur • Interpretasi Data Seismik • Analisis Geokimia • Analisis Contoh Batuan (Core, Cutting) • Prospecting dan mapping • Evaluasi Konsep Eksplorasi dan Resiko Geologi • Perhitungan Sumber Daya

• Urutan Prospek berdasarkan tingkat Resiko Geologi • InformasiTeknis Usulan Pemboran Eksplorasi • Risk Assasment Rencana Pemboran • Persetujuan Rencana Pemboran • Desain sumur (casing dll) • Penentuan Lokasi sumur • Penggunaan Rig • UKL/UPL • Sertifikasi Tenaga Kerja

PEMBORAN EKSPLORASI

CADANGAN

• Well logging • Sampling (core, cutting) • Data Fluida • Final Well Report • Penggunaan Well control yg tersertifikasi • Leak Off Test • Pengaturan Perforasi

• Cadangan Posible dan Probable (Cadangan Potensial) • Karakteristik reservoir (RF, jenis fluida, litologi)

PRA - POD

POD

• Persetujuan POD • Penerimaan Bag. • Pemboran Negara (PNBP/ Deliniasi Pajak) • Penambahan • Indonesian Data Baru Prticipant 10 % • Sertifikasi • Konsultasi Daerah Cadangam dalam rangka bagi (Cadangan hasil Terbukti) • Pemasaran product

DRY / NON EKONOMIS

RELINGUISHMENT • WK Dikembalikan Karena Tidak diketemukan Cadangan yang Ekonomis

REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. : Ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E Migas Ketentuan tentang Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu migas Ketentuan tentang Plan of Development (POD) dan Penerimaan Negara Ketentuan tentang Domestic Market Obligation (DMO) Ketentuan tentang Cost Recovery Ketentuan tentang Relinghuisment WK Ketentuan tentang Participating Interest, Pengalihan Interest dan Operatorship Ketentuan tentang Kaidah Keteknikan dan Manajemen Reservoar


Status: 020906

LAMPIRAN 4d KERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHAPAN USAHA HULU MIGAS :

PASCA KKS

KKS EKSPLOITASI POD • Cadangan termasuk sertifikasi (apabila diperlukan) : (Terbukti, Possible, Probable) • Rencana produksi - Jumlah Sumur - Fasilitas Produksi - Fasilitas Penunjang • Keekonomian Lapangan • Rencana pemanfaatan migas • Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan lapangan dan biaya produksi • Proses eksploitasi • Perkiraan Penerimaan Negara dari migas • K3 dan pengembangan lingkungan masyarakat sekitar • Penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri

PEMBORAN

• •

• • •

FASILITAS PRODUKSI

PRODUKSI

• Pra keteknikan Pemboran (Commisioning) Pengembangan • Pembangunan Perawatan fasilitas produksi Sumur (Stimulasi Fracturing) Work Over (pindah lapisan) Pembangunan fasilitas produksi Well Testing

• Penjaminan instalasi dan peralatan • Penggunaan SSSV • Kriteria untuk SSSV • AMDAL • Pengolahan Lapangan • Well testing

DATA PRODUKSI

• perkembangan produksi • sisa cadangan • jumlah sumur • Pelaporan ( gas, minyak, kondensat, water cut)

BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU KKS / CADANGAN TIDAK EKONOMIS UNTUK DILANJUTKAN OPERASINYA • Decommisioning • Platform removal • P&A

INVENTORY DATA DAN POST MORTEM HASIL EKSPLORASI

• PENYIAPAN WK BARU UNTUK DITAWARKAN (MIGAS) • USULAN PENAWARAN LANGSUNG OLEH BU/BUT

RELINGUISHMENT

• WK Dikembalikan Karena Tidak diketemukan Cadangan yang Ekonomis

REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. : Ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E Migas Ketentuan tentang Tata Cara dan Penetapan dan Penawaran WK Ketentuan tentang Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu migas Ketentuan tentang Plan of Development (POD) dan Penerimaan Negara Ketentuan tentang Domestic Market Obligation (DMO) Ketentuan tentang Cost Recovery Ketentuan tentang Relinghuisment WK


Status: 020906

LAMPIRAN 5a REGULASI KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI, BBM DAN HASIL OLAHAN Impor

Data Supply & Demand

• • • • •

Data Impor

Pengolahan

Pengangkutan

• BBM • Fasilitas/ • Hasil sarana Olahan • Lokasi • Pelumas • LPG

Minyak Bumi (DN, LN) Konsumsi BBM Hasil Olahan Laju pertumbuhan ICP • Fasilitas/sarana • Lokasi Kilang • MOPS • ICP

Data Produk

Biaya Pokok Pengolahan • Jaminan pasok Minyak Bumi

Data Penyaluran

• • • • •

Minyak bumi • Fasilitas/ BBM sarana BBL • Lokasi Hasil Olahan LPG

Biaya Pengangkutan

Data Stock

Penyimpanan • • • • •

Niaga

Minyak bumi • BBM BBL • Hasil Olahan • LPG

Biaya Penyimpanan

REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. :

Fasilitas/ sarana Lokasi Biaya Distribusi

Konsumen • Minyak • Bumi • • BBM • • BBL • • Hasil Olahan • • LPG • Pelumas

Industri Transportasi R. Tangga Komersial Usaha Kecil

Penetapan Harga

• Struktur Pasar

• Izin Usaha • Rekomendasi Ekspor/Impor, NPT

• Pertimbangan Tertulis • BPP

• Biaya Penyimpanan/Pengangkutan

• Harga jual

• Penugasan PSO • Standar & Mutu (Spesifikasi) Produk, Pelumas • Mutu pelayanan, NPT • Kaidah Keteknikan dan K3PL • Fasilitasi hubungan komersial

• Perlindungan konsumen


Status: 020906

LAMPIRAN 5b REGULASI KEGIATAN USAHA HILIR GAS BUMI Impor

Data Supply & Demand

Data Impor

Data Produk

Pengolahan

• Gas Bumi (DN & LN) • Konsumsi Gas Bumi, LNG, LPG, CNG, BBG

• • • • •

Pengangkutan

LNG • Fasilitas/ LPG sarana GTL • Lokasi Lean Gas Hasil Olahan

Data Penyaluran

• • • •

LNG • Fasilitas/ LPG sarana GTL • Lokasi Hasil Olahan

• Fasilitas/sarana • Lokasi Kilang • ICP Biaya Pokok Pengolahan • Aramco

Biaya Pengangkutan

Data Stock

Penyimpanan • • • • • •

LNG • Fasilitas/ LPG sarana CNG • Lokasi GTL Gas Bumi Hasil Olahan

Biaya Penyimpanan

REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. :

Niaga

Konsumen • • • • • •

• LNG • LPG CNG • GTL Gas Bumi • • Hasil Olahan

Industri Transportasi R. Tangga Komersial Usaha Kecil

Penetapan Harga

• Struktur Pasar

• Izin Usaha • Hak Khusus • Biaya Pengolahan

• Biaya Penyimpanan/Pengangkutan

• Harga jual

• Penugasan PSO LPG • Standar & Mutu (Spesifikasi) Produk • Mutu pelayanan • Kaidah Keteknikan dan K3PL • Fasilitasi hubungan komersial

• Perlindungan konsumen


Status: 020906

LAMPIRAN 6 REGULASI KETEKNIKAN MIGAS Merupakan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Desk : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Menteri Terkait : Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Lingkungan Hidup Tujuan : Untuk mewujudkan instalasi migas yang andal, aman (terhadap pekerja dan masyarakat umum) dan akrab lingkungan. Perangkat Regulasi : RPP “Keselamatan Migas” (Amanat Pasal 42 UU No. 22 Th. 2001) (Tentang kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja, dan Pengelolaan Lingkungan) Materi Muatan a.l. : • Kaidah Keteknikan yang baik, a.l. Persyaratan Umum Instalasi Migas. • Keselamatan dan Kesehatan Kerja. • Keselamatan Umum. • Perlindungan Lingkungan Hidup. • Keselamatan Instalasi Migas. • Mutu dan Kualitas Produk. • Standardisasi. • Akreditasi. • Sertifikasi : − Kompetensi Personil/ Tenaga Teknik Migas, − Kelaikan Peralatan/ Instalasi Migas, − Kelaikan Badan Usaha Penunjang Migas. © Ditjen Migas 2006

Status: 020906

LAMPIRAN 7 PEMBINAAN INDUSTRI / BADAN USAHA PENUNJANG MIGAS Merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *) Desk : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Tujuan

: Mewujudkan Badan Usaha Migas yang laik usaha

Perangkat Regulasi : • RPP Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (Amanat Pasal 38, 39 dan 41 UU No. 22 Tahun 2001); • Revisi Permen Pertambangan dan Energi No. 147 Tahun 1972.

Materi Muatan a.l.

:

• Klasifikasi Penggolongan Jenis Usaha Jasa Penunjang • Persyaratan Teknis Administratif • Sertifikasi Badan Usaha Penunjang • dll (Lihat Kerangka Regulasi) *) dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang lain dan / atau kewenangan Menteri lain


Status: 020906

LAMPIRAN 8 JEJARING INDUSTRI MIGAS Pemerintah (Public Sector)

Non-Pemerintah (Private Sector)

Otoritas Nasional : Menteri ESDM Cq. Ditjen Migas

Badan Pengatur

MASYARAKAT MIGAS INDONESIA (MMI)

Badan Pelaksana (BP)

Otoritas Daerah : Gubernur cq. Dinas Pertambangan

Forum Komunikasi Produsen Migas

Forum Komunikasi Usaha Hilir Migas

Usaha Hulu Migas

Usaha Hilir Migas

•Pertamina EP •PT Medco •PT CPI •PT Total • • • • • dll

•PT Pertamina (Persero) • PT PGN (Persero) • Hiswana Migas • • • • • dll

Forum Komunikasi Usaha Penunjang Migas Usaha Penunjang Migas • Konsultan • Perusahaan Jasa Konstruksi • Perusahaan Inspeksi Teknik • Usaha Kediklatan • Usaha Kelitbangan • • dll

Forum Komunikasi Industri Penunjang Migas

Forum Komunikasi Asosiasi Profesi Migas

Industri Penunjang Asosiasi Profesi Migas • IATMI • Perusahaan/ Pabrikasi peralatan, • PII perlengkapan dan • IAGI pemanfaat migas • HAGI • • • • • • • • • dll • dll

Forum Komunikasi Konsumen Migas

Organisasi Konsumen Migas • Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) • • • • • • dll


Status: 020906

UU Migas vs UU Keselamatan Kerja Depnakertrans UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usaha pertambangan minyak dan gas bumi

“Domain”

UU PP

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).

Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi


Status: 020906

UU Migas vs UU Lingkungan? Kementerian Lingkungan Hidup UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usaha pertambangan minyak dan gas bumi

“Domain”

UU PP

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).

Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi


Status: 020906

KERANGKA REGULASI USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI JASA-KONSTRUKSI JASA- NON (Dep. Pekerjaan Umum) KONSTRUKSI UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi

“Domain” (Lingkup Kewenangan)

Belum ada UU

PP No . 28 Tahun 2000 ttg Usaha dan Peran

PP

PP No 29 Tahun 2000 ttg Penyelenggaraan Jasa

UU No. 5/1984 ttg Perindustrian

PP No. 17/1986

Masyarakat Jasa Konstruksi

UU

INDUSTRI PENUNJANG (Dep. Perin.)

Belum ada PP

Konstruksi

PP No 30 Tahun 2000 ttg Penyelengaraan

tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri

Pembinaan Jasa Konstruksi

Dep. ESDM Dep. ESDM

PP No 35 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas

UU 22/2001 tentang

Minyak

PP No 36 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas

dan

RPP

Gas Bumi

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas

RANCANGAN PERMEN ESDM TENTANG USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI* PERMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI No. 147 Tahun 1972 Tentang Perijinan usaha Perusahaan Asing yang bekerja di bidang jasa-jasa usaha pertambangan minyak dan gas bumi *) Terdiri dari : • Usaha Jasa Konstruksi Migas • Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas • Industri Penunjang Migas


Status: 020906

CAKUPAN (LINGKUP) UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI Komoditas yang diatur : Pada Sisi Hulu 1. Minyak bumi termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan 2. Gas bumi terdiri dari : • Gas Alam (Gas Methan A) • Gas Metana Batubara (Gas Methan B) 3. (Diatur Undang-undang/ Sektor lain)

Pada Sisi Hilir 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) Hasil Olahan Tertentu 2. Bahan Bakar Gas (BBG)

3. Bahan Bakar Lain (BBL)

Kepemilikan Sumber Daya Alam Migas Oleh Negara, dengan Pemerintah Sebagai Kuasa Pertambangan Kegiatan usaha migas, yang terdiri atas : 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup : a. Eksplorasi b. Eksploitasi 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup : a. Pengolahan b. Pengangkutan c. Penyimpanan d. Niaga Pembinaan Industri/ Badan Usaha Penunjang Migas (Pasal 3 ayat 1 butir a) Pengertian “Industri Migas” mencakup usaha migas dan usaha penunjang migas © Ditjen Migas 2006

Status: 020906

REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS Kewenangan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Desk : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas Tujuan

: Untuk mewujudkan pengusahaan hulu migas yang efisien

Kerangka regulasi seperti pada Lampiran 3.


Pedoman Implementasi UU No.22 2001 Tentang Migas

Recommend Documents